Credit republika.co.id
Rabu, 01 Agustus 2018
Suriah: Israel Bantu Para Militan Melarikan Diri ke AS
SOCHI
- Pemerintah Damaskus mengklaim Israel telah membantu mengevakuasi para
militan yang terusir dari Suriah untuk melarikan diri ke Amerika
Serikat (AS) dan negara-negara lain. Klaim ini disampaikan Duta Besar
Suriah untuk PBB Bashar Jaafari.
Menurutnya, serangan dari Angkatan Darat Republik Arab Suriah telah memaksa para militan untuk melarikan diri dari wilayah Suriah melalui Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Dari sana, kata dia, para militan dipindahkan ke Yordania dan kemudian dibawa ke negara-negara lain, termasuk AS.
Israel sebelumnya mengevakuasi ratusan anggota kelompok White Helmets (Helm Putih), kelompok sukarelawan yang didukung Barat. Kelompok ini mempromosikan dirinya sebagai penanggap pertama bagi korban perang di Suriah, tetapi menurut Damaskus kelompok Helm Putih bekerja sama dengan kelompok teroris dan merencanakan serangan "bendera palsu" di Suriah.
Serangan "bendera palsu" adalah serangan yang sengaja dirancang untuk memfitnah kubu lawan dengan tujuan mendapat simpati dari masyarakat internasional yang bisa memicu agresi militer sejumlah negara kepada pihak tertuduh.
Berbicara setelah pertemuan internasional Astana-10 di kota Sochi, Rusia, Jaafari juga mengeluhkan serangan Israel di tanah Suriah. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada Tentara Suriah atas kemenangannya dalam melawan para militan di provinsi Daraa selatan, yang sebelumnya berada di bawah kelompok Islamic State atau ISIS.
Jaafari juga mengkritik pendudukan Turki atas wilayah-wilayah di Suriah utara. Menurutnya, Ankara tidak memenuhi kewajibannya mengenai apa yang disebut sebagaai zona de-eskalasi di kawasan itu, termasuk di Provinsi Idlib.
"Otoritas Turki mengirim pasukan bersenjata berat ke sana, dan kita semua menyaksikan tindakan militer Turki di wilayah ini, hingga Afrin, yang mereka tempati. Dan mereka menduduki permukiman lain," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, Rabu (1/8/2018).
Jaafari mengatakan bahwa Turki adalah satu-satunya negara yang telah melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian Astana, dan mencatat bahwa mata uang Turki, Lira, telah diperkenalkan di daerah-daerah yang dikendalikan Ankara.
Diplomat Suriah itu menegaskan bahwa AS dan sekutunya harus segera meninggalkan wilayah Suriah, karena kehadiran mereka ilegal menurut hukum internasional. Koalisi pimpinan AS di Suriah belum diundang oleh pemerintah Damaskus, dan belum diberikan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB.
Jaafari ingin melihat Idlib kembali ke pangkuan Suriah melalui rekonsiliasi nasional, tetapi dia juga memperingatkan bahwa Tentara Suriah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukannya dengan cara militer jika diperlukan.
Menurutnya, serangan dari Angkatan Darat Republik Arab Suriah telah memaksa para militan untuk melarikan diri dari wilayah Suriah melalui Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Dari sana, kata dia, para militan dipindahkan ke Yordania dan kemudian dibawa ke negara-negara lain, termasuk AS.
Israel sebelumnya mengevakuasi ratusan anggota kelompok White Helmets (Helm Putih), kelompok sukarelawan yang didukung Barat. Kelompok ini mempromosikan dirinya sebagai penanggap pertama bagi korban perang di Suriah, tetapi menurut Damaskus kelompok Helm Putih bekerja sama dengan kelompok teroris dan merencanakan serangan "bendera palsu" di Suriah.
Serangan "bendera palsu" adalah serangan yang sengaja dirancang untuk memfitnah kubu lawan dengan tujuan mendapat simpati dari masyarakat internasional yang bisa memicu agresi militer sejumlah negara kepada pihak tertuduh.
Berbicara setelah pertemuan internasional Astana-10 di kota Sochi, Rusia, Jaafari juga mengeluhkan serangan Israel di tanah Suriah. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada Tentara Suriah atas kemenangannya dalam melawan para militan di provinsi Daraa selatan, yang sebelumnya berada di bawah kelompok Islamic State atau ISIS.
Jaafari juga mengkritik pendudukan Turki atas wilayah-wilayah di Suriah utara. Menurutnya, Ankara tidak memenuhi kewajibannya mengenai apa yang disebut sebagaai zona de-eskalasi di kawasan itu, termasuk di Provinsi Idlib.
"Otoritas Turki mengirim pasukan bersenjata berat ke sana, dan kita semua menyaksikan tindakan militer Turki di wilayah ini, hingga Afrin, yang mereka tempati. Dan mereka menduduki permukiman lain," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, Rabu (1/8/2018).
Jaafari mengatakan bahwa Turki adalah satu-satunya negara yang telah melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian Astana, dan mencatat bahwa mata uang Turki, Lira, telah diperkenalkan di daerah-daerah yang dikendalikan Ankara.
Diplomat Suriah itu menegaskan bahwa AS dan sekutunya harus segera meninggalkan wilayah Suriah, karena kehadiran mereka ilegal menurut hukum internasional. Koalisi pimpinan AS di Suriah belum diundang oleh pemerintah Damaskus, dan belum diberikan otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB.
Jaafari ingin melihat Idlib kembali ke pangkuan Suriah melalui rekonsiliasi nasional, tetapi dia juga memperingatkan bahwa Tentara Suriah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukannya dengan cara militer jika diperlukan.
Credit sindonews.com
AS Tolak Hadiri Pertemuan Bahas Upaya Damai Suriah, Rusia Kesal
MOSKOW
- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengecam
Amerika Serikat (AS) karena menolak untuk berpartisipasi dalam putaran
ke 10 pembicaraan internasional mengenai Suriah di Sochi, Rusia.
"Moskow mengundang Washington ke pembicaraan Suriah dalam format Astana yang berlangsung kemarin dan hari ini sebagai pengamat, tetapi pihak AS menolaknya," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan.
"Tanggapan ini disesalkan, dengan mengingat bahwa Washington secara konstan memberikan jaminan bahwa ia bersedia membantu berjalannya upaya damai melalui jalur politik di Suriah," sambungnya, seperti dilasnir Xinhua pada Selasa (31/7).
Dia menuturkan, Moskow melihat keengganan AS untuk mengirim perwakilan ke Sochi sebagai keinginan untuk menurunkan pentingnya format Astana dan mendiskreditkan pelaksanaan upaya-upaya mediasi di Suriah, yang tidak dapat dikendalikan Washington. AS menolak hadir, karena mereka hanya mengakui proses pembicaraan di Jenewa yang ditengahi PBB.
Menurut Zakharova, proses Astana sama sekali bukan alternatif dari pembicaraan Jenewa yang disponsori PBB. Dia juga mengatakan bahwa seruan AS untuk memprioritaskan proses Jenewa tampak tidak jujur. Alasannya, utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura turut mengambil bagian dalam pertemuan di Sochi.
Sejalan dengan proses Jenewa, sembilan putaran pembicaraan Suriah telah diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana sejak Januari 2017, dengan Rusia, Turki dan Iran sebagai mediator. Pembicaaan berpindah dari Astana ke Sochi Rusia untuk pertama kalinya. Hasil paling signifikan dari pembicaraan sebelumnya adalah pembentukan empat zona de-eskalasi di Suriah.
"Moskow mengundang Washington ke pembicaraan Suriah dalam format Astana yang berlangsung kemarin dan hari ini sebagai pengamat, tetapi pihak AS menolaknya," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan.
"Tanggapan ini disesalkan, dengan mengingat bahwa Washington secara konstan memberikan jaminan bahwa ia bersedia membantu berjalannya upaya damai melalui jalur politik di Suriah," sambungnya, seperti dilasnir Xinhua pada Selasa (31/7).
Dia menuturkan, Moskow melihat keengganan AS untuk mengirim perwakilan ke Sochi sebagai keinginan untuk menurunkan pentingnya format Astana dan mendiskreditkan pelaksanaan upaya-upaya mediasi di Suriah, yang tidak dapat dikendalikan Washington. AS menolak hadir, karena mereka hanya mengakui proses pembicaraan di Jenewa yang ditengahi PBB.
Menurut Zakharova, proses Astana sama sekali bukan alternatif dari pembicaraan Jenewa yang disponsori PBB. Dia juga mengatakan bahwa seruan AS untuk memprioritaskan proses Jenewa tampak tidak jujur. Alasannya, utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura turut mengambil bagian dalam pertemuan di Sochi.
Sejalan dengan proses Jenewa, sembilan putaran pembicaraan Suriah telah diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana sejak Januari 2017, dengan Rusia, Turki dan Iran sebagai mediator. Pembicaaan berpindah dari Astana ke Sochi Rusia untuk pertama kalinya. Hasil paling signifikan dari pembicaraan sebelumnya adalah pembentukan empat zona de-eskalasi di Suriah.
Credit sindonews.com
Iran tolak tawaran Trump mengenai pembicaraan karena tak bernilai
Presiden Iran Hassan Rouhani. ((Bozoglu/Pool via Reuters)
London (CB) - Para pejabat tinggi Iran pada Selasa menolak
tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengadakan
pembicaraan tanpa syarat.
Mereka menganggap tawaran itu sebagai langkah tak berguna dan "suatu penghinaan" setelah Trump bertindak akan memberlakukan sanksi-sanksi atas Teheran menyusul penarikannya dari perjanjian nuklir.
Secara terpisah, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan penolakan Trump terhadap persetujuan itu yang dicapai tahun 2015 merupakan tindakan "ilegal" dan Iran tidak akan mudah terganggu dengan kampanye baru Washington untuk mencekik ekspor minyak vital Iran.
Pada Mei, Trump menarik AS keluar dari perjanjian multilateral yang dirampungkan sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan, mengecamnya sebagai keuntungan sepihak bagi Iran. Pada Senin, ia menyatakan bahwa ia akan betemu dengan Rouhani tanpa syarat untuk membahas cara memperbaiki hubungan.
Kepala Dewan Strategi tentang Hubungan Luar Negeri Iran mengatakan pada Selasa, Teheran melihat tak ada manfaat dalam tawaran Trump, yang dibuat hanya sepekan setelah ia memperingatkan Iran bahwa negara itu menghadapi konsekuensi mengerikan yang pernah diderita dalam sejarah jika Iran mengancam Washington.
"Berdasarkan pengalaman buruk kita dalam perundingan-perundingan dengan Amerika dan berdasarkan pelanggaran pejabat AS atas komitmen mereka, sudah alamiah bahwa kami melihat tak ada nilai dalam proposalnya," kata Kamal Kharrazi, yang dikutip kantor berita resmi Fars.
"Trump seharusnya memberikan ganti rugi atas pengunduran dirinya dari perjanjian nuklir serta memperlihatkan bahwa dia menghormati komitmen para pendahulunya dan hukum internasional," kata Kharrazi, mantan menteri luar negeri.
Dewan itu dibentuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatulloh Ali Khamenei untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan berjangka panjang bagi Republik Islam itu.
Langkah Trump untuk memaksa Iran melakukan perundingan baru kini menggabungkan kembali orang-orang beraliran keras penentang perjanjian nuklir dan kalangan moderat seperti Rouhani, yang memperjuangkannya untuk mengakhiri kebuntuan dengan kekuatan-kekuatan Barat yang melumpuhkan perekonomian Iran.
Ali Motahari, wakil ketua parlemen Iran yang dipandang sebagai tokoh dari kelompok moderat Iran, mengatakan bahwa berunding dengan Trump sekarang "akan merupakan penghinaan".
"Kalau Trump tidak menarik diri dari perjanjian nuklir dan tidak memberlakukan sanksi-sanksi (baru) atas Iran, tak akan ada masalah untuk berunding dengan Amerika," kata dia kepada kantor berita IRNA.
Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli mengatakan Teheran tak percaya Washington sebagai mitra berunding. "Amerika Serikat tak dapat dipercaya. Bagaimana kita bisa mempercayai negara itu, yang menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir?" kata Fazli yang dikutip kantor berita setengah resmi Fars.
Seorang pembantu senior untuk Rouhani mengatakan satu-satunya jalan kembali ke pembicaraan ialah Washington harus kembali ke perjanjian nuklir, demikian Reuters.
Mereka menganggap tawaran itu sebagai langkah tak berguna dan "suatu penghinaan" setelah Trump bertindak akan memberlakukan sanksi-sanksi atas Teheran menyusul penarikannya dari perjanjian nuklir.
Secara terpisah, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan penolakan Trump terhadap persetujuan itu yang dicapai tahun 2015 merupakan tindakan "ilegal" dan Iran tidak akan mudah terganggu dengan kampanye baru Washington untuk mencekik ekspor minyak vital Iran.
Pada Mei, Trump menarik AS keluar dari perjanjian multilateral yang dirampungkan sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan, mengecamnya sebagai keuntungan sepihak bagi Iran. Pada Senin, ia menyatakan bahwa ia akan betemu dengan Rouhani tanpa syarat untuk membahas cara memperbaiki hubungan.
Kepala Dewan Strategi tentang Hubungan Luar Negeri Iran mengatakan pada Selasa, Teheran melihat tak ada manfaat dalam tawaran Trump, yang dibuat hanya sepekan setelah ia memperingatkan Iran bahwa negara itu menghadapi konsekuensi mengerikan yang pernah diderita dalam sejarah jika Iran mengancam Washington.
"Berdasarkan pengalaman buruk kita dalam perundingan-perundingan dengan Amerika dan berdasarkan pelanggaran pejabat AS atas komitmen mereka, sudah alamiah bahwa kami melihat tak ada nilai dalam proposalnya," kata Kamal Kharrazi, yang dikutip kantor berita resmi Fars.
"Trump seharusnya memberikan ganti rugi atas pengunduran dirinya dari perjanjian nuklir serta memperlihatkan bahwa dia menghormati komitmen para pendahulunya dan hukum internasional," kata Kharrazi, mantan menteri luar negeri.
Dewan itu dibentuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatulloh Ali Khamenei untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan berjangka panjang bagi Republik Islam itu.
Langkah Trump untuk memaksa Iran melakukan perundingan baru kini menggabungkan kembali orang-orang beraliran keras penentang perjanjian nuklir dan kalangan moderat seperti Rouhani, yang memperjuangkannya untuk mengakhiri kebuntuan dengan kekuatan-kekuatan Barat yang melumpuhkan perekonomian Iran.
Ali Motahari, wakil ketua parlemen Iran yang dipandang sebagai tokoh dari kelompok moderat Iran, mengatakan bahwa berunding dengan Trump sekarang "akan merupakan penghinaan".
"Kalau Trump tidak menarik diri dari perjanjian nuklir dan tidak memberlakukan sanksi-sanksi (baru) atas Iran, tak akan ada masalah untuk berunding dengan Amerika," kata dia kepada kantor berita IRNA.
Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli mengatakan Teheran tak percaya Washington sebagai mitra berunding. "Amerika Serikat tak dapat dipercaya. Bagaimana kita bisa mempercayai negara itu, yang menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir?" kata Fazli yang dikutip kantor berita setengah resmi Fars.
Seorang pembantu senior untuk Rouhani mengatakan satu-satunya jalan kembali ke pembicaraan ialah Washington harus kembali ke perjanjian nuklir, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Iran sebut tawaran perundingan Trump sebagai "penghinaan"
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Leah Millis/File Photo)
Bagaimana Trump bisa membuktikan kepada bangsa Iran bahwa dia memang berniat untuk berunding
London, (CB) - Sejumlah pejabat tinggi Iran pada Selasa
menolak tawaran perundingan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dengan menyebutnya sebagai "penghinaan" dan langkah tidak berguna.
Meski menawarkan perundingan, Trump kembali memberlakukan sanksi ekonomi kepada Teheran, yang mulai berlaku pada Rabu, usai menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional pada Mei lalu.
Secara terpisah, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa mundurnya Trump dari perjanjian nuklir 2015 adalah tindakan "ilegal" sekaligus menegaskan pihaknya tidak akan mudah menyerah pada upaya Washington mengucilkan Teheran dari pasar minyak internasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengatakan tawaran berunding dari Trump tidak sinkron dengan tindakannya karena Washington tetap memberlakukan sanksi dan bahkan meminta negara-negara lain untuk berhenti berdagang dengan Iran.
Meski menawarkan perundingan, Trump kembali memberlakukan sanksi ekonomi kepada Teheran, yang mulai berlaku pada Rabu, usai menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional pada Mei lalu.
Secara terpisah, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa mundurnya Trump dari perjanjian nuklir 2015 adalah tindakan "ilegal" sekaligus menegaskan pihaknya tidak akan mudah menyerah pada upaya Washington mengucilkan Teheran dari pasar minyak internasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, mengatakan tawaran berunding dari Trump tidak sinkron dengan tindakannya karena Washington tetap memberlakukan sanksi dan bahkan meminta negara-negara lain untuk berhenti berdagang dengan Iran.
"Sanksi dan tekanan adalah kebalikan dari dialog," kata Qasemi sebagaimana dikutip kantor berita Fars pada Selasa.
"Bagaimana Trump bisa membuktikan kepada bangsa Iran bahwa dia memang berniat untuk berunding, dan tidak punya tujuan populis?" kata dia.
Sementara itu kepala Dewan Strategis Hubungan Internasional Iran, Kamal Kharrazi, mengatakan tawaran Trump sama sekali tidak berguna.
"Berdasarkan pengalaman kami bernegosiasi dengan Amerika dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap komitmen mereka sendiri, maka wajar jika kami menganggap tawaran baru ini tidak berguna," kata Kharrazi, dikutip dari kantor berita Fars.
Di tingkat politik lokal Iran, tawaran berunding dari Trump untuk sementara ini justru menyatukan kelompok garis keras, yang dulunya menentang kesepakatan 2015, dan kubu pragmatis seperti Rouhani yang ingin agar Iran tidak lagi terkucil secara ekonomi dari dunia.
Ali Motahari, wakil kepala parlemen Iran yang berasal dari kubu moderat, mengatakan bahwa perundingan dengan Trump "akan menjadi penghinaan."
"Jika Trump tidak mundur dari kesepakatan nuklir dan tidak memberlakukan sanksi kepada Iran, maka kita tidak akan keberatan untuk berunding dengan Amerika," kata Motahari kepada kantor berita IRNA.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli mengakui pihaknya sudah kehilangan kepercayaan dengan Washington.
"Amerika Serikat sudah tidak bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa mempercayai negara ini saat mereka secara sepihak mundur dari perjanjian nuklir?" kata dia kepada kantor berita Fars.
Dalam perjanjian tahun 2015, Iran diwajibkan untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi dari PBB dan negara-negara Barat.
Trump mengecam kesepakatan itu karena tidak memasukkan program persenjataan rudal Iran dan keterlibatan Teheran dalam sejumlah konflik di Timur Tengah. Setelah menarik diri secara sepihak, Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi yang sempat dicabut dan meminta negara-negara lain berhenti mengimpor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang.
Menanggapi situasi tersebut, Rouhani dan sejumlah pejabat militer Iran kemudian mengancam pihaknya akan mengacaukan jalur pengapalan minyak dari negara-negara Teluk yang melewati Selat Hormuz.
Wakil Iran untuk OPEC, Hossein Kazempour Ardebili, mengatakan bahwa Trump salah hitung jika berharap produsen minyak lain seperti Arab Saudi bisa menggantikan pasokan minyak dunia yang hilang dari Iran karena sanksi terhadap Teheran.
"Sepertinya Presiden Trump tertipu Arab Saudi dan produsen lain yang mengklaim bisa menggantikan 2,5 juta barel ekspor minyak per hari dari Iran," kata Ardebilli.
"Sekarang mereka dan Rusia bisa menjual minyak lebih banyak dan lebih mahal. Bahkan bukan berasal dari kenaikan produksi melainkan dari cadangan yang mereka punya," kata dia.
Credit antaranews.com
Korut-Korsel Bertemu untuk Kurangi Ketegangan Militer
Ilustrasi perbatasan Korut-Korsel. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Delegasi kedua negara bertemu di Rumah Perdamaian sekitar 10.00 waktu lokal. Kepala delegasi Korsel, Mayor Jenderal Kim Do-gyun, mengatakan pertemuan hari ini dilakukan untuk membahas upaya kedua negara mengurangi ketegangan militer dan aktivitas permusuhan di perbatasan.
"Melalui pertemuan ini, kami ingin memaksimalkan usaha untuk mengurangi ketegangan militer antara kedua Korea dan menghasilkan langkah-langkah praktis untuk membangun rasa saling percaya," ujar Kim Do-gyun kepada wartawan sebelum berangkat ke Panmunjom.
Pengurangan ketegangan, paparnya, dilakukan sebagai salah satu implementasi Deklarasi Panmunjom yang telah disepakati Presiden Moon Jae-in dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, pada April lalu.
Pertemuan antara pejabat militer ini merupakan yang kedua kali setelah tatap muka perdana bulan lalu gagal menghasilkan kesepakatan signifikan mengenai langkah membangun kepercayaan dan pengurangan senjata di perbatasan.
Dikutip The Strait Times, sejumlah pihak berharap kedua delegasi akan membahas penarikan pasukan dan peralatan dari zona demiliterisasi (DMZ) perbatasan kedua negara. Penarikan pasukan dianggap upaya mengubah simbol DMZ yang semula dipenuhi pengamanan ketat militer menjadi simbol perdamaian kedua Korea.
Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan rencana penarikan pasukan tengah dipertimbangkan "atas dasar percobaan" sampai penarikan total memungkinkan.
Dalam pertemuan hari ini, Kim Do-gyun ditemani oleh sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan Nasional, pejabat Kantor Kepala Staf Militer Gabungan, Kementerian Unifikasi, dan Kantor Kepresidenan Korsel.
Sementara itu, dari pihak Korut, Letnan Jenderal An Ik San hadir sebagai kepala delegasi yang didampingi oleh sejumlah pejabat militer angkatan darat dan angkatan laut.
Credit cnnindonesia.com
Indonesia Melantik Konsul Kehormatan di Belize
Jakarta, CB -- Guna memanfaatkan momentum peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belize, Duta Besar RI untuk Meksiko merangkap Belize, Yusra Khan, telah melantik Konsul Kehormatan Indonesia pertama di Belize, Nyonya Diana Fuller pada Senin (30/7).
Bertempat di Kiki Witz Resort, dan disaksikan oleh Chief Executive Officer Kementerian Luar Negeri Belize, Dubes Patrick Andrews beserta para pejabat Kemlu Belize lainnya, Duta Besar RI menyampaikan Keppres No. 62/M Tahun 2017 mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan RI kepada Nyonya Diana Fuller, yang menandakan resminya yang bersangkutan menjabat sebagai Konsul Kehormatan RI di Belize.
"Sebagai upaya untuk lebih memajukan hubungan dengan Belize, maka langkah untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi serta kerjasama teknis menjadi fokus dalam kerjasama kedua negara. Untuk itu, saya percaya dengan koneksi dan informasi bisnis yang dimiliki oleh Konsul Kehormatan RI di Belize, bersama kita akan mampu mencapai hal tersebut," kata Dubes RI Yusra Khan dalam sambutan pada acara pelantikan Nyonya Diana Fuller.
Selanjutnya Dubes RI Yusra Khan memperkenalkan Konsul Kehormatan RI kepada undangan kalangan diplomatik pada resepsi yang diadakan segera setelah pelantikan. Turut hadir antara lain Dubes El Salvador, Dubes Guatemala, Dubes Honduras, Dubes Brazil, wakil Dubes Inggris, wakil Dubes AS, wakil Dubes Kosta Rika, kalangan bisnis setempat dan warga diaspora Indonesia di Belize.
Meskipun Belize dan Indonesia baru membuka hubungan bilateral pada 9 Juli 2014, namun kedua negara secara perlahan namun pasti terus meningkatkan interaksi di berbagai bidang. Antara lain pemberian beasiswa Darmasiswa, pendidikan Diplomat Indonesia kepada diplomat Belize, kunjungan tim kesenian, budaya dan kuliner KBRI Mexico City ke Belize pada 2016.
Dengan penunjukan Nyonya Diana Fuller, seorang pebisnis terkemuka Belize dan Direktur dari Fultec Systems Ltd. (sebuah perusahaan IT tertua di Belize) serta memiliki jaringan luas di kalangan bisnis serta pemerintahan Belize, sebagai Konsul Kehormatan RI maka diharapkan ke depannya hubungan kedua negara dapat meningkat pesat secara politik, ekonomi, sosial budaya serta people-to-people contact.
Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Belize juga telah dimanfaatkan Kepala ITPC Mexico City untuk melakukan eksibisi kecil bagi produk makanan dan mesin packaging Indonesia sambil mempromosikan Trade Expo Indonesia 2018 kepada kalangan bisnis yang hadir. Kalangan bisnis Belize diundang dan diharapkan dapat hadir pada TEI 2018 yang akan datang.
Belize berada di Tenggara Meksiko dan berbatasan langsung dengan Guatemala, berpenduduk kl 330.000 jiwa dengan penghasilan utama berasal dari produk pertanian, perikanan laut dan turis. Jumlah turis yang berkunjung ke Belize mencapai 1,3 juta/tahun dan sektor ini menyumbang kurang lebih 40 persen dari total GDP nya.
Credit cnnindonesia.com
Kapal Perang China Menuju Darwin, Gabung Latihan Tempur AS-Australia
SYDNEY
- Sebuah kapal perang China sedang menuju ke Darwin untuk bergabung
dengan pasukan Australia, Amerika Serikat (AS) dan puluhan negara lain
dalam latihan tempur gabungan. Bergabungnya militer China ini
mengejutkan, karena Beijing sedang bersitegang dengan Washington terkait
sejumlah masalah termasuk krisis Laut China Selatan.
Ada 27 negara yang diundang dalam Exercice KAKADU (Latihan KAKADU), termasuk Indonesia. Namun, belum jelas apakah Indonesia ikut bermanuver atau menjadi pemantau.
Menurut laporan ABC, Beijing telah mengindikasikan akan mengerahkan unit armada utamanya untuk Exercise KAKADU selama akhir Agustus hingga pertengahan September. Ini akan menjadi yang pertama kali bagi China mengambil bagian dalam latihan perang dengan Australia.
Laporan partisipasi perdana China dalam latihan maritim KAKADU muncul beberapa bulan setelah AS tidak mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengambil bagian dalam latihan serupa di lepas Hawaii yang dikenal sebagai RIMPAC.
Pada bulan April, ABC melaporkan ada tiga kapal perang Australia yang nyaris konfrontasi dengan militer China ketika ketiganya melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan.
Tahun lalu, kapal mata-mata China berteknologi tinggi juga dilaporkan sedang memantau latihan militer perang gabungan Talisman Saber antara Australia dan AS di lepas pantai Queensland.
Selain Indonesia, beberapa negara lain yang diundang ke latihan perang gabungan di Darwin di antaranya Kamboja, Uni Emirat Arab hingga Inggris. Namun, Inggris telah menolak untuk mengambil bagian.
"Latihan maritim utama Angkatan Laut Australia berusaha menghasilkan kemitraan keamanan yang aktif dan efektif antara Australia dan kawasan kita," kata Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu (1/8/2018).
Sumber senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada ABC bahwa kapal perang China diperkirakan akan melakukan beberapa pelatihan bersama kapal-kapal Australia dan Amerika, tetapi akan dikeluarkan dari kegiatan-kegiatan tertentu karena alasan keamanan.
Latihan KAKADU 2018 akan berlangsung di Darwin dan di Australia utara mulai 30 Agustus hingga 15 September. Lebih dari 2.000 personel militer akan dilibatkan.
Latihan yang digelar setiap dua tahun ini untuk membangun dan memperkuat rasa saling pengertian dan interoperabilitas dalam domain maritim melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan keterlibatan.
Ada 27 negara yang diundang dalam Exercice KAKADU (Latihan KAKADU), termasuk Indonesia. Namun, belum jelas apakah Indonesia ikut bermanuver atau menjadi pemantau.
Menurut laporan ABC, Beijing telah mengindikasikan akan mengerahkan unit armada utamanya untuk Exercise KAKADU selama akhir Agustus hingga pertengahan September. Ini akan menjadi yang pertama kali bagi China mengambil bagian dalam latihan perang dengan Australia.
Laporan partisipasi perdana China dalam latihan maritim KAKADU muncul beberapa bulan setelah AS tidak mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk mengambil bagian dalam latihan serupa di lepas Hawaii yang dikenal sebagai RIMPAC.
Pada bulan April, ABC melaporkan ada tiga kapal perang Australia yang nyaris konfrontasi dengan militer China ketika ketiganya melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan.
Tahun lalu, kapal mata-mata China berteknologi tinggi juga dilaporkan sedang memantau latihan militer perang gabungan Talisman Saber antara Australia dan AS di lepas pantai Queensland.
Selain Indonesia, beberapa negara lain yang diundang ke latihan perang gabungan di Darwin di antaranya Kamboja, Uni Emirat Arab hingga Inggris. Namun, Inggris telah menolak untuk mengambil bagian.
"Latihan maritim utama Angkatan Laut Australia berusaha menghasilkan kemitraan keamanan yang aktif dan efektif antara Australia dan kawasan kita," kata Departemen Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan, Rabu (1/8/2018).
Sumber senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada ABC bahwa kapal perang China diperkirakan akan melakukan beberapa pelatihan bersama kapal-kapal Australia dan Amerika, tetapi akan dikeluarkan dari kegiatan-kegiatan tertentu karena alasan keamanan.
Latihan KAKADU 2018 akan berlangsung di Darwin dan di Australia utara mulai 30 Agustus hingga 15 September. Lebih dari 2.000 personel militer akan dilibatkan.
Latihan yang digelar setiap dua tahun ini untuk membangun dan memperkuat rasa saling pengertian dan interoperabilitas dalam domain maritim melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan keterlibatan.
Credit sindonews.com
Media China: AS Invasi Militer jika Kirim Marinir ke Taiwan
BEIJING
- Amerika Serikat (AS) akan dianggap melakukan invasi militer terhadap
China jika mengirim marinirnya untuk menjaga kedutaan AS de facto di Taiwan, American Institute in Taiwan (AIT). Penilaian itu muncul dari media pemerintah Beijing.
Sebuah laporan baru menunjukkan personel militer AS disiapkan untuk dikerahkan ke gedung AIT baru di Taiwan untuk melindungi personel AS di sana.
"Beijing akan menganggap langkah semacam itu sebagai subversi dari kebijakan satu-China," tulis media pemerintah Beijing, Global Times, dalam editorialnya, hari Senin.
"Alasan bagi Beijing untuk menyebarkan peningkatan jumlah tindakan pencegahan harus dihadapi Washington," lanjut editorial tersebut.
David An, peneliti senior di Global Taiwan Institute, dalam sebuah catatan mengatakan Departemen Luar Negeri AS belum memutuskan apakah marinir Washington akan ditempatkan di gedung AIT atau tidak.
AIT, meskipun difungsikan layaknya kedutaan AS, secara teknis itu bukan kantor kedutaan. Perbedaan persepsi ini telah memicu "aksi main mata" diplomatik secara halus antara Washington, Taipei dan Beijing.
Pertanyaan lain yang belum dijawab AS adalah apakah anggota layanan AS di gedung AIT akan mengenakan seragam militer atau pakaian sipil.
"Perasaan saya adalah bahwa keputusan akhir masih dalam pertimbangan di dalam Departemen Luar Negeri AS," kata An kepada Sputnik, yang dikutip Selasa (31/7/2018).
Meskipun belum ada kejelasan, Global Times meluncurkan peringatan keras dalam editorialnya. "Jika marinir AS secara terbuka di AIT berada dalam seragam mereka, akan diperlakukan oleh Beijing sebagai subversi berat dari kebijakan satu-China atau bahkan invasi militer AS di tanah China," tulis media China tersebut.
"AIT juga akan dianggap sebagai benteng utama untuk invasi AS ke China. Pemerintah Taiwan pimpinan Tsai Ing-wen akan didefinisikan sebagai kelompok pengkhianat. Dari perspektif strategis, AIT akan menjadi tempat yang paling tidak aman di Taiwan dan jadi sekering peledakan untuk bentrokan," lanjut Global Times.
China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Beijing tidak akan membiarkan wilayah itu lepas atau merdeka dari China.
Krisis Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan AS-China yang saat ini sedang terlibat perang dagang. "Kami jelas memiliki masalah kronis dengan China," kata Robert Lighthizer, perunding perdagangan tingkat tinggi AS, dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu.
"Beberapa masalah akan ditangani dalam waktu singkat," ujarnya."(Tapi), secara terarah, kita akan memiliki masalah dengan China yang akan berlangsung selama bertahun-tahun."
Sebuah laporan baru menunjukkan personel militer AS disiapkan untuk dikerahkan ke gedung AIT baru di Taiwan untuk melindungi personel AS di sana.
"Beijing akan menganggap langkah semacam itu sebagai subversi dari kebijakan satu-China," tulis media pemerintah Beijing, Global Times, dalam editorialnya, hari Senin.
"Alasan bagi Beijing untuk menyebarkan peningkatan jumlah tindakan pencegahan harus dihadapi Washington," lanjut editorial tersebut.
David An, peneliti senior di Global Taiwan Institute, dalam sebuah catatan mengatakan Departemen Luar Negeri AS belum memutuskan apakah marinir Washington akan ditempatkan di gedung AIT atau tidak.
AIT, meskipun difungsikan layaknya kedutaan AS, secara teknis itu bukan kantor kedutaan. Perbedaan persepsi ini telah memicu "aksi main mata" diplomatik secara halus antara Washington, Taipei dan Beijing.
Pertanyaan lain yang belum dijawab AS adalah apakah anggota layanan AS di gedung AIT akan mengenakan seragam militer atau pakaian sipil.
"Perasaan saya adalah bahwa keputusan akhir masih dalam pertimbangan di dalam Departemen Luar Negeri AS," kata An kepada Sputnik, yang dikutip Selasa (31/7/2018).
Meskipun belum ada kejelasan, Global Times meluncurkan peringatan keras dalam editorialnya. "Jika marinir AS secara terbuka di AIT berada dalam seragam mereka, akan diperlakukan oleh Beijing sebagai subversi berat dari kebijakan satu-China atau bahkan invasi militer AS di tanah China," tulis media China tersebut.
"AIT juga akan dianggap sebagai benteng utama untuk invasi AS ke China. Pemerintah Taiwan pimpinan Tsai Ing-wen akan didefinisikan sebagai kelompok pengkhianat. Dari perspektif strategis, AIT akan menjadi tempat yang paling tidak aman di Taiwan dan jadi sekering peledakan untuk bentrokan," lanjut Global Times.
China sampai saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang nakal. Beijing tidak akan membiarkan wilayah itu lepas atau merdeka dari China.
Krisis Taiwan ini menambah ketegangan dalam hubungan AS-China yang saat ini sedang terlibat perang dagang. "Kami jelas memiliki masalah kronis dengan China," kata Robert Lighthizer, perunding perdagangan tingkat tinggi AS, dalam paparannya di hadapan Senat pekan lalu.
"Beberapa masalah akan ditangani dalam waktu singkat," ujarnya."(Tapi), secara terarah, kita akan memiliki masalah dengan China yang akan berlangsung selama bertahun-tahun."
Credit sindonews.com
Kemlu Selidiki Kabar WNI Terlibat Dalam Serangan Bom Filipina
JAKARTA
- Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan telah menginstrusikan
Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Davao, Filipina, untuk menyelidiki
laporan adanya warga negara Indoesia (WNI) yang terlibat dalam serangan
bom bunuh diri di wilayah Basilan.
"Kemlu telah meminta KJRI Davao meminta informasi resmi apakah ada WNI yang menjadi korban atau diduga pelaku dalam bom basilan. Sejauh ini otoritas setempat belum mengindikasikan adanya WNI sebagai korban maupun pelaku," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Selasa (31/7).
Seperti diketahui, Sebuah bom mobil mengguncang pos pemeriksaan militer di Filipina selatan, pagi tadi. Data sementara, sepuluh orang tewas, termasuk seorang tentara.
Para pejabat Filipina mencurigai para militan yang memiliki hubungan dengan kelompok ISIS sebagai pelaku serangan. Seorang pejabat di Pulau Basilan mengatakan, ledakan terjadi beberapa saat setelah pasukan menghentikan sebuah kendaraan dan berbicara dengan sopir.
Basilan adalah benteng dari kelompok Abu Sayyaf, yang terkenal karena aksi penculikan. Wilayah itu juga "rumah" dari mantan emir ISIS Asia Tenggara yang terbunuh tahun lalu.
Pemboman dengan kendaraan sangat jarang terjadi di Filipina selatan, meskipun ada kekerasan yang melibatkan kelompok separatis dan Islamis selama beberapa tahun. Ketidakstabilan di wilayah itulah yang menarik para ekstremis asing berdatangan.
"Kami tidak tahu apa targetnya, tetapi itu diledakkan sebelum waktunya," kata Letnan Kolonel Mon Almodovar, komandan satuan militer setempat kepada saluran berita ANC.
Seorang tentara, lima anggota milisi dan empat warga sipil, termasuk seorang ibu dan anaknya, tewas. Yang lain terluka, tetapi jumlah tepatnya belum jelas.
Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku telah menerima laporan bahwa Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia belum bisa merincinya secara detail.
"Kemlu telah meminta KJRI Davao meminta informasi resmi apakah ada WNI yang menjadi korban atau diduga pelaku dalam bom basilan. Sejauh ini otoritas setempat belum mengindikasikan adanya WNI sebagai korban maupun pelaku," kata Kemlu RI dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Selasa (31/7).
Seperti diketahui, Sebuah bom mobil mengguncang pos pemeriksaan militer di Filipina selatan, pagi tadi. Data sementara, sepuluh orang tewas, termasuk seorang tentara.
Para pejabat Filipina mencurigai para militan yang memiliki hubungan dengan kelompok ISIS sebagai pelaku serangan. Seorang pejabat di Pulau Basilan mengatakan, ledakan terjadi beberapa saat setelah pasukan menghentikan sebuah kendaraan dan berbicara dengan sopir.
Basilan adalah benteng dari kelompok Abu Sayyaf, yang terkenal karena aksi penculikan. Wilayah itu juga "rumah" dari mantan emir ISIS Asia Tenggara yang terbunuh tahun lalu.
Pemboman dengan kendaraan sangat jarang terjadi di Filipina selatan, meskipun ada kekerasan yang melibatkan kelompok separatis dan Islamis selama beberapa tahun. Ketidakstabilan di wilayah itulah yang menarik para ekstremis asing berdatangan.
"Kami tidak tahu apa targetnya, tetapi itu diledakkan sebelum waktunya," kata Letnan Kolonel Mon Almodovar, komandan satuan militer setempat kepada saluran berita ANC.
Seorang tentara, lima anggota milisi dan empat warga sipil, termasuk seorang ibu dan anaknya, tewas. Yang lain terluka, tetapi jumlah tepatnya belum jelas.
Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku telah menerima laporan bahwa Abu Sayyaf bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia belum bisa merincinya secara detail.
Credit sindonews.com
Thailand Minta Inggris Segera Ekstradisi Yingluck Shinawatra
BANGKOK
- Thailand telah meminta Inggris untuk mengekstradisi mantan Perdana
Menteri, Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2014
dan dijatuhi hukuman penjara karena diduga melakukan korupsi.
Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.
Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.
Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.
"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.
Yingluck meninggalkan Thailand pada Agustus lalu untuk menghindari penjara, karena skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan persidangan bermotif politik.
Mahkamah Agung Thailand dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Yingluck atau in absentia, pada bulan September tahun lalu memutuskan untuk menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Yingluck.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan telah secara resmi menyampaikan permintaan esktradisi kepada Inggris. Dia menyebut, itu adalah prosedur yang diperlukan antara kedua negara yang memilki perjanjian ekstradisi.
Prayuth, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/7) menuturkan, permintaan itu disampaikan karena Bangkok sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke Inggris dan menangkap Yingluck secara langsung.
"Kami tidak bisa pergi dan menangkap orang di luar negeri sehingga terserah negara itu untuk menangkap dan mengirim (dia) kepada kami," kata Prayuth dalam sebuah pernyataan.
Credit sindonews.com
Selasa, 31 Juli 2018
Trump Serang Mueller, Sebut Ada Konflik Kepentingan Pribadi
CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengecam penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada pemilu Presiden AS yang dipimpin penasehat khusus Robert Mueller.
Serangan yang bersifat pribadi ini terjadi hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap bekas manajer kampanye pilpres Trump yaitu Paul Manafort di Virginia. Manafort diduga menggelapkan dana kampanye dan menerima uang dari individu Rusia tertentu.
“Apakah Robert Mueller akan membuka konflik kepentingannya terkait Presiden Trump, termasuk fakta bahwa kita memiliki hubungan bisnis yang buruk. Saya menolaknya untuk mengepalai FBI (sehari sebelum penunjukannya sebagai penasehat khusus) & Comey teman dekatnya,” kata Trump dalam rangkaian cuitan pada Ahad, 29 Juli 2018.
James Comey adalah bekas direktur FBI, yang diberhentikan Trump pada pertengahan 2017.
Gaya Presiden Terpilih AS, Donald Trump saat menunjuk mantan pesaingnya, Hillary Clinton dalam debat calon presiden di Washington University, St. Louis, AS, 9 Oktober 2016. AP Photo/Patrick Semansky
Trump kembali menyebut penyelidikan itu sebagia sebuah ‘rekayasa perburuan penyihir’ untuk mencari-cari kesalahannya sambil mengabaikan bekas kandidat capres Hillary Clinton, yang menurutnya bersalah. “Maka perburuan penyihir ini sebuah penipuan ilegal!,” kata Trump.
Trump mempertanyakan investigasi Mueller yang justru tidak mencari bukti aktivitas kriminal sebenarnya terkait kolusi dengan Rusia dari para petinggi Partai Demokrat.
Menurut CNN, cuitan Trump ini merupakan upaya sistematis untuk mendeskreditkan apapun temuan tim investigasi Mueller, yang menurutnya terdiri dari 17 orang penyelidik pro Partai Demokrat dari sebelumnya 13 orang.
“Serangan-serangan Trump sebelumnya dianggap efektif untuk memperkeras opini para pendukung Partai Republik untuk menolak investigasi itu,” begitu dilansir CNN.
Serangan verbal Trump ini juga terjadi beberapa hari setelah beberapa media termasuk NBC News melaporkan bekas pengacara Trump yaitu Michael Cohen, bakal bekerja sama dengan Mueller soal pertemuan antara empat orang Rusia dengan anak Trump yaitu Donald Trump Jr di TrumpTower.
Menurut NBC News, Cohen mengaku mendengar langsung Trump mendapat laporan soal rencana pertemuan ini dan menyetujuinya. Soal ini, Trump telah membantahnya. “Saya tidak tahu mengenai pertemuan antara anak saya Don Jr. Terdengar seperti seseorang sedang berusaha membuat cerita,” cuit Trump.
Terkait berbagai cuitan Trump ini, New York Times melaporkan Mueller sedang mencermati apakah cuitan itu mewakili niat buruk untuk menghambat proses investigasi.
Serangan yang bersifat pribadi ini terjadi hanya dua hari menjelang dimulainya pengadilan terhadap bekas manajer kampanye pilpres Trump yaitu Paul Manafort di Virginia. Manafort diduga menggelapkan dana kampanye dan menerima uang dari individu Rusia tertentu.
“Apakah Robert Mueller akan membuka konflik kepentingannya terkait Presiden Trump, termasuk fakta bahwa kita memiliki hubungan bisnis yang buruk. Saya menolaknya untuk mengepalai FBI (sehari sebelum penunjukannya sebagai penasehat khusus) & Comey teman dekatnya,” kata Trump dalam rangkaian cuitan pada Ahad, 29 Juli 2018.
James Comey adalah bekas direktur FBI, yang diberhentikan Trump pada pertengahan 2017.
Gaya Presiden Terpilih AS, Donald Trump saat menunjuk mantan pesaingnya, Hillary Clinton dalam debat calon presiden di Washington University, St. Louis, AS, 9 Oktober 2016. AP Photo/Patrick Semansky
Trump kembali menyebut penyelidikan itu sebagia sebuah ‘rekayasa perburuan penyihir’ untuk mencari-cari kesalahannya sambil mengabaikan bekas kandidat capres Hillary Clinton, yang menurutnya bersalah. “Maka perburuan penyihir ini sebuah penipuan ilegal!,” kata Trump.
Trump mempertanyakan investigasi Mueller yang justru tidak mencari bukti aktivitas kriminal sebenarnya terkait kolusi dengan Rusia dari para petinggi Partai Demokrat.
Menurut CNN, cuitan Trump ini merupakan upaya sistematis untuk mendeskreditkan apapun temuan tim investigasi Mueller, yang menurutnya terdiri dari 17 orang penyelidik pro Partai Demokrat dari sebelumnya 13 orang.
“Serangan-serangan Trump sebelumnya dianggap efektif untuk memperkeras opini para pendukung Partai Republik untuk menolak investigasi itu,” begitu dilansir CNN.
Serangan verbal Trump ini juga terjadi beberapa hari setelah beberapa media termasuk NBC News melaporkan bekas pengacara Trump yaitu Michael Cohen, bakal bekerja sama dengan Mueller soal pertemuan antara empat orang Rusia dengan anak Trump yaitu Donald Trump Jr di TrumpTower.
Menurut NBC News, Cohen mengaku mendengar langsung Trump mendapat laporan soal rencana pertemuan ini dan menyetujuinya. Soal ini, Trump telah membantahnya. “Saya tidak tahu mengenai pertemuan antara anak saya Don Jr. Terdengar seperti seseorang sedang berusaha membuat cerita,” cuit Trump.
Terkait berbagai cuitan Trump ini, New York Times melaporkan Mueller sedang mencermati apakah cuitan itu mewakili niat buruk untuk menghambat proses investigasi.
Credit tempo.co
Partai Oposisi CNRP Tuntut Pemilu Kamboja Diulang
CB, Jakarta - Partai oposisi Cambodia National Rescue Party atau CNRP, menuntut pemilu Kamboja
diulang. CNRP menolak pelaksanaan pemilu yang diadakan pada hari
Minggu, 29 Juli 2018 karena melanggar konstitusi, palsu dan penuh
rekayasa.
"Kami perlu mengadakan pemilu ulang. Kami tidak menerima pemilihan yang partai oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu," kata Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem kepada Tempo usai berbicara dalam konferensi pers bertajuk Cambodia:Election Without Democracy di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Menurut Monovithya, pemilu yang diadakan kemarin tidak berdasarkan konstitusi Kamboja. Begitu juga langkah keras yang diambil pemerintah Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menjelang pemilu, yakni membubarkan CNRP dan pemenjaraan ayahnya, Kem Sokha sebagai Ketua CNRP atas tuduhan pengkhianat Kamboja.
Monovithya mengatakan, pemilu ulang merupakan tujuan utama CNRP untuk
didesakkan kepada pemerintah Kamboja dan masyarakat internasional.
CNRP juga meminta masyarakat internasional menyuarakan hal sama, yakni menolak hasil pemilu Kamboja yang membawa Hun Sen kembali memimpin Kamboja untuk lima tahun ke depan. Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 akan menjadi perdana menteri terlama di dunia dengan berkuasa selama 33 tahun.
CNRP merencanakan pemilu ulang digelar sebelum lima tahun masa pemerintahan Hun Sen hasil pemilu 29 Juli. Namun, dia tidak merinci mekanisme pemilu ulang dapat dilakukan.
Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Wakil Ketua CNRP Mu Sochua saat konferensi pers mengatakan Hun Sen telah mempersiapkan jalan untuk memenangkan pemilu sejak lama lewat tindakan keras seperti memenjarakan Kem Sokha, membubarkan CNRP dan mengancam rakyat yang boikot pemilu sebagai pengkhianat.
Selain itu, kata Mu Sochua, Hun Sen juga mengiming-imingi petani dengan pemberian bantuan jika partainya menang dalam pemilu.
CNRP menegaskan partai berkuasa, Cambodian People Party atau CPP, telah melanggar konstitusi dan komitmen internasional terhadap negara ini.
Demokrasi mati di Kamboja dengan pelaksanaan pemilu 29 Juli 2018. Pemilu menandai hari kelam dalam sejarah Kamboja. Alhasil, demokrasi tinggal nama dan kemudian berganti dengan pemerintahan diktator.
Oleh karena itu CNRP meminta PBB, ASEAN, Uni Eropa, IPU dan lembaga pemerintah demokratis dan lembaga demokratis lainnya untuk sepenuhnya menolak hasl pemilu yang diumumkan CPP dan Komisi Pemilu Kamboja.
Masyarakat Kamboja mengikuti pemilu pada Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CNRP pun menegaskan sikapnya yang tidak akan tunduk pada tekanan pemerintahan Hun Sen.
"CNRP tidak bisa dan tidak akan dapat dihancurkan oleh motif politik penguasa engan pengadilan yang tidak adil. Pemimpin dan martir partai boleh jadi dipenjara dan menjadi eksil namun tidak akan dapat dibungkam," tegas CNRP dalam pernyataannya.
Penasehat Senior Human Rights Working Groupm HRWG, Rafendi Jamin mengatakan, ASEAN secara normatif sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi demokrasi di Kamboja dan negara ASEAN lainnya.
Peluang itu di antaranya Visi ASEAN 2025 yang di dalamnya ada aksi politik. Berikutnya, tahun 2015 ASEAN punya badan yang namanya ASEAN Recognise Election Monitoring Network. Namun, rekomendasi agar badan monitoring pemilu ASEAN agar menjadi badan efektif dan kredibel untuk melakukan monitoring belum ada.
"Apakah ada badan monitoring ASEAN resmi melakukan monitoring pemilu ke Kamboja? Saya kira belum ada," kata Rafendi.
Proses pemilu Kamboja menjadi tantangan ASEAN untuk memajukan demokrasi, setelah demokrasi juga gagal diwujudkan di Thailand yang sampai sekarang belum diadakan pemilu seperti janji pemerintah, kemudian situasi di Filipina dan Myanmar.
"Kami perlu mengadakan pemilu ulang. Kami tidak menerima pemilihan yang partai oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu," kata Deputi Direktur untuk Urusan Luar Negeri CNRP, Monovithya Kem kepada Tempo usai berbicara dalam konferensi pers bertajuk Cambodia:Election Without Democracy di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
Menurut Monovithya, pemilu yang diadakan kemarin tidak berdasarkan konstitusi Kamboja. Begitu juga langkah keras yang diambil pemerintah Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menjelang pemilu, yakni membubarkan CNRP dan pemenjaraan ayahnya, Kem Sokha sebagai Ketua CNRP atas tuduhan pengkhianat Kamboja.
CNRP juga meminta masyarakat internasional menyuarakan hal sama, yakni menolak hasil pemilu Kamboja yang membawa Hun Sen kembali memimpin Kamboja untuk lima tahun ke depan. Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 akan menjadi perdana menteri terlama di dunia dengan berkuasa selama 33 tahun.
CNRP merencanakan pemilu ulang digelar sebelum lima tahun masa pemerintahan Hun Sen hasil pemilu 29 Juli. Namun, dia tidak merinci mekanisme pemilu ulang dapat dilakukan.
Partai Rakyat Kamboja atau CPP menang telak dalam pemilu 29 Juli 2018. Pemilu ini dihujani kritik setelah pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen membubarkan partai oposisi, CNRP. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
Wakil Ketua CNRP Mu Sochua saat konferensi pers mengatakan Hun Sen telah mempersiapkan jalan untuk memenangkan pemilu sejak lama lewat tindakan keras seperti memenjarakan Kem Sokha, membubarkan CNRP dan mengancam rakyat yang boikot pemilu sebagai pengkhianat.
Selain itu, kata Mu Sochua, Hun Sen juga mengiming-imingi petani dengan pemberian bantuan jika partainya menang dalam pemilu.
CNRP menegaskan partai berkuasa, Cambodian People Party atau CPP, telah melanggar konstitusi dan komitmen internasional terhadap negara ini.
Demokrasi mati di Kamboja dengan pelaksanaan pemilu 29 Juli 2018. Pemilu menandai hari kelam dalam sejarah Kamboja. Alhasil, demokrasi tinggal nama dan kemudian berganti dengan pemerintahan diktator.
Oleh karena itu CNRP meminta PBB, ASEAN, Uni Eropa, IPU dan lembaga pemerintah demokratis dan lembaga demokratis lainnya untuk sepenuhnya menolak hasl pemilu yang diumumkan CPP dan Komisi Pemilu Kamboja.
Masyarakat Kamboja mengikuti pemilu pada Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
CNRP pun menegaskan sikapnya yang tidak akan tunduk pada tekanan pemerintahan Hun Sen.
"CNRP tidak bisa dan tidak akan dapat dihancurkan oleh motif politik penguasa engan pengadilan yang tidak adil. Pemimpin dan martir partai boleh jadi dipenjara dan menjadi eksil namun tidak akan dapat dibungkam," tegas CNRP dalam pernyataannya.
Penasehat Senior Human Rights Working Groupm HRWG, Rafendi Jamin mengatakan, ASEAN secara normatif sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi demokrasi di Kamboja dan negara ASEAN lainnya.
Peluang itu di antaranya Visi ASEAN 2025 yang di dalamnya ada aksi politik. Berikutnya, tahun 2015 ASEAN punya badan yang namanya ASEAN Recognise Election Monitoring Network. Namun, rekomendasi agar badan monitoring pemilu ASEAN agar menjadi badan efektif dan kredibel untuk melakukan monitoring belum ada.
"Apakah ada badan monitoring ASEAN resmi melakukan monitoring pemilu ke Kamboja? Saya kira belum ada," kata Rafendi.
Proses pemilu Kamboja menjadi tantangan ASEAN untuk memajukan demokrasi, setelah demokrasi juga gagal diwujudkan di Thailand yang sampai sekarang belum diadakan pemilu seperti janji pemerintah, kemudian situasi di Filipina dan Myanmar.
Credit tempo.co
Enam orang tewas dalam serangan bom mobil di Filipina
Ilustrasi (hd-wallpapers.com)
Manila, Filipina (CB) - Bom mobil dengan kekuatan besar
yang diduga dipasang di satu kendaraan meledak pada Selasa di Pulau
Basilan, Filipina Selatan, sehingga menewaskan enam orang --termasuk
seorang tentara dan empat anggota milisi.
Satu laporan militer mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 05.50 waktu setempat di satu desa di Kota Lamitan, Basilan, provinsi pulau di lepas pantai Mindanao.
Laporan mengenai ledakan itu menyebutkan "satu mobil berwarna putih" meledak di pos pemeriksaan militer di Desa Colonia di Kota Lamitan.
"Saat tentara melakukan pemeriksaan, van tersebut tiba-tiba meledak sehingga menewaskan seorang prajurit dan empat (anggota milisi) serta melukai dua anggota militer lagi," kata laporan itu seperti dikutip Xinhua.
Militer menyatakan gerilyawan Abu Sayyaf diduga berada di belakang serangan tersebut.
Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang melakukan kekerasan yang beroperasi di pinggir barat Pulau Mindanao di Filipina Selatan serta di Kepulauan Sulu --yang membentang dari Mindanao. Mereka memiliki nama buruk karena melakukan pemboman di Filipina Selatan.
Kelompok itu telah berjanji setia kepada ISIS dan telah melakukan penculikan untuk minta tebusan baik orang Filipina maupun warga negara asing.
Pemerintah menyatakan kelompok tersebut, yang didirikan pada 1990-an, diduga menawan sejumlah sandera di hutan Basilan dan Sulu, kubu mereka.
Abu Sayyaf membantu gerilyawan Maute dalam menyerang Kota Marawi pada Mei tahun lalu, sehingga menyulut pertempuran sengit selama lima bulan sehingga menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Satu laporan militer mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 05.50 waktu setempat di satu desa di Kota Lamitan, Basilan, provinsi pulau di lepas pantai Mindanao.
Laporan mengenai ledakan itu menyebutkan "satu mobil berwarna putih" meledak di pos pemeriksaan militer di Desa Colonia di Kota Lamitan.
"Saat tentara melakukan pemeriksaan, van tersebut tiba-tiba meledak sehingga menewaskan seorang prajurit dan empat (anggota milisi) serta melukai dua anggota militer lagi," kata laporan itu seperti dikutip Xinhua.
Militer menyatakan gerilyawan Abu Sayyaf diduga berada di belakang serangan tersebut.
Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok kecil yang melakukan kekerasan yang beroperasi di pinggir barat Pulau Mindanao di Filipina Selatan serta di Kepulauan Sulu --yang membentang dari Mindanao. Mereka memiliki nama buruk karena melakukan pemboman di Filipina Selatan.
Kelompok itu telah berjanji setia kepada ISIS dan telah melakukan penculikan untuk minta tebusan baik orang Filipina maupun warga negara asing.
Pemerintah menyatakan kelompok tersebut, yang didirikan pada 1990-an, diduga menawan sejumlah sandera di hutan Basilan dan Sulu, kubu mereka.
Abu Sayyaf membantu gerilyawan Maute dalam menyerang Kota Marawi pada Mei tahun lalu, sehingga menyulut pertempuran sengit selama lima bulan sehingga menewaskan lebih dari 1.200 orang.
Credit antaranews.com
Bom tewaskan komandan milisi anti-ISIS di Afghanistan
Rompi Bom Bunuh Diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)
Jalalabad, Afghanistan (CB) - Sebuah bom bunuh diri di
Provinsi Nangarhar, kawasan timur Afghanistan, menewaskan sedikitnya
empat orang, termasuk seorang komandan milisi lokal yang dikenal
penentang utama kelompok bersenjata ISIS, kata otoritas setempat pada
Senin.
Sang pelaku bom bunuh diri nampak sengaja menyasar Hayat Khan, tetua suku lokal dan seorang komandan milisi lokal di distrik Bahsood di Nangarhar, kata juru bicara pemerintahan provinsi setempat, Attaullah Khogyani, lapor Reuters.
"Haji Hayat Khan adalah tokoh tetua suku yang dihormati dan memainkan peran penting dalam peperangan melawan ISIS," kata seorang anggota dewan parlemen provinsi, Sohrab Qaderi.
"Dia adalah benteng yang kuat dalam menahan ekspansi ISIS di provinsi Nangarhar," kata Qaderi.
Sebelumnya, serangkaian serangan bersenjata mengacaukan Nagarhar, provinsi yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan menjadi tempat kelahiran pertama ISIS di Afghanistan pada akhir tahun 2014.
Sang pelaku bom bunuh diri nampak sengaja menyasar Hayat Khan, tetua suku lokal dan seorang komandan milisi lokal di distrik Bahsood di Nangarhar, kata juru bicara pemerintahan provinsi setempat, Attaullah Khogyani, lapor Reuters.
"Haji Hayat Khan adalah tokoh tetua suku yang dihormati dan memainkan peran penting dalam peperangan melawan ISIS," kata seorang anggota dewan parlemen provinsi, Sohrab Qaderi.
"Dia adalah benteng yang kuat dalam menahan ekspansi ISIS di provinsi Nangarhar," kata Qaderi.
Sebelumnya, serangkaian serangan bersenjata mengacaukan Nagarhar, provinsi yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan menjadi tempat kelahiran pertama ISIS di Afghanistan pada akhir tahun 2014.
Credit antaranews.com
Iran Tegaskan Tidak akan Pernah Tunduk pada Sanksi AS
TEHERAN
- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad, Javad Zarif menyatakan, pihaknya
tidak akan pernah tunduk pada sanksi Amerika Serikat (AS). Dia menyebut,
Iran memiliki pengalaman untuk selamat dari sanksi AS.
"Presiden AS dan para pendahulunya telah menjatuhkan sanksi pada kami selama sekitar 40 tahun. Tetapi dengan anugerah Allah dan upaya rakyat Iran, kami telah membuat kemajuan, mencapai martabat hari demi hari dan melewati semua kesulitan," kata Zarif.
"Kami percaya dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS perlu menghentikan kecanduannya terhadap sanksi," sambungnya, saat berbicara di depan perwakilan pengusaha dan Duta Besar Iran, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/7).
Sebelumnya, Zarif mengatakan bahwa AS menjadi terbiasa menerapkan sanksi terhadap negara-negara lain. Dia menyatakan, Teheran akan membuat Washington melepaskan kecanduan tersebut.
Zarif menyatakan, Iran memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksa AS menghentikan kecanduan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain dan menyebut bahwa negara lain juga sudah mulai muak dengan sikap AS tersebut.
"Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan kepada AS bahwa mereka harus meninggalkan kecanduan ini. Kami percaya bahwa dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS harus mengatasi ketergantungannya pada sanksi," ungkap Zarif.
Diplomat Iran itu, kemudian menekankan bahwa sudah saatnya Uni Eropa (UE) bertindak untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan berhenti membabi buta mengikuti kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
"Presiden AS dan para pendahulunya telah menjatuhkan sanksi pada kami selama sekitar 40 tahun. Tetapi dengan anugerah Allah dan upaya rakyat Iran, kami telah membuat kemajuan, mencapai martabat hari demi hari dan melewati semua kesulitan," kata Zarif.
"Kami percaya dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS perlu menghentikan kecanduannya terhadap sanksi," sambungnya, saat berbicara di depan perwakilan pengusaha dan Duta Besar Iran, seperti dilansir Sputnik pada Senin (30/7).
Sebelumnya, Zarif mengatakan bahwa AS menjadi terbiasa menerapkan sanksi terhadap negara-negara lain. Dia menyatakan, Teheran akan membuat Washington melepaskan kecanduan tersebut.
Zarif menyatakan, Iran memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksa AS menghentikan kecanduan untuk menjatuhkan sanksi kepada negara lain dan menyebut bahwa negara lain juga sudah mulai muak dengan sikap AS tersebut.
"Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan kepada AS bahwa mereka harus meninggalkan kecanduan ini. Kami percaya bahwa dunia telah sampai pada kesimpulan bahwa AS harus mengatasi ketergantungannya pada sanksi," ungkap Zarif.
Diplomat Iran itu, kemudian menekankan bahwa sudah saatnya Uni Eropa (UE) bertindak untuk kepentingan negara-negara anggotanya dan berhenti membabi buta mengikuti kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
Credit sindonews.com
Mesir: Israel Harus Manfaatkan Peluang untuk Berdamai dengan Palestina
KAIRO
- Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi mendesak opini publik Israel
untuk memanfaatkan peluang besar yang tersedia untuk mencapai
kesepakatan damai dengan pihak Palestina.
"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).
Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.
"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.
Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina.
"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).
Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.
"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.
Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)