Selasa, 24 April 2018

Diserahkan ke Rezim Suriah, Rudal FSA Buatan AS dan Israel

DAMASKUS - Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) menyerahkan puluhan rudal, kendaraan lapis baja, senjata anti-tank dan berbagai senjata kecil kepada pasukan rezim Suriah sesuai kesepakatan. Berbagai senjata itu diketahui buatan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kantor berita negara Suriah, SANA pada 22 April 2018 merilis rekaman video dan foto yang memperlihatkan para militan FSA (Free Syrian Army) menyerahkan sejumlah besar senjatanya kepada pasukan pemerintah di Qalamun Timur, timur laut Damaskus.

Ini bukan pertama kalinya media Suriah merilis video senjata yang disita dari kelompok militan yang beberapa di antaranya buatan negara-negara NATO dan Israel.

Baru-baru ini, Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah melaporkan bahwa lebih dari 1.100 militan dan anggota keluarga mereka telah meninggalkan distrik Qalamun Timur melalui koridor kemanusiaan Ruheiba.

Menurut Pusat Rekonsiliasi, selama evakuasi para militan menyerahkan sembilan senjata, 8,500 amunisi, 212 granat tangan, dan sabuk bom bunuh diri.

Kesepakatan untuk menyerahkan senjata itu ditandatangani pihak FSA dan pasukan rezim Suriah pada 19 April 2018. Dalam kesepakatan itu, kelompok FSA dan kelurganya akan difasilitasi untuk evakuasi dari Qalamun Timur yang telah terkepung ke Suriah utara dengan syarat senjata-senjata mereka diserahkan.

Beberapa senjata yang diserahkan itu di antaranya, anti-tank guided missile (ATGM) buatan AS dengan rudal TOW. Kemudian, ATGM MILAN buatan Prancis.

Tentara Suriah juga menyita beberapa kendaraan dan truk yang dipersenjatai dengan senjata 12,714,52357 dan satu kendaraan lapis baja BRDM-2. Sistem komunikasi portabel buatan Prancis dan amunisi pasokan dari AS juga disita tentara Suriah dari militan FSA.

Credit sindonews.com

UEA Sebut Jet Tempur Qatar Cegat Pesawat Sipil

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pesawat tempur Qatar mencegat sebuah pesawat sipil yang membawa 86 penumpang ke Bahrain pada hari Minggu (22/4/2018). Demikian laporan kantor berita milik UAE, WAM.

Mengutip otoritas penerbangan sipil, laporan itu menyebut bahwa pesawat sipil UEA harus mengambil manuver menghindar untuk menghindari tabrakan. Namun laporan itu tidak menyebutkan nama pesawat yang terlibat insiden seperti dikutip dari Reuters.

Hingga saat ini tidak ada komentar dari pejabat Qatar atas tuduhan itu.

Kedua negara menuduh satu sama lain atas serangkaian insiden udara sejak Abu Dhabi dan kekuatan lain menjatuhkan sanksi perjalanan, diplomatik dan perdagangan terhadap Qatar pada bulan Juni lalu.

UEA, bersama dengan Arab Saudi, Bahrain dan Mesir, menuduh Qatar mendukung musuh regional Iran serta ekstremis Islam. Namun Qatar membantah tuduhan itu dan balik menuduh keempat negara itu berusaha membatasi kedaulatannya.

Qatar juga telah menolak serangkaian tuntutan yang dipimpin oleh kuartet Timur Tengah itu, termasuk menutup media seperti Al Jazeera dan The New Arab yang berbasis di London. Doha telah menyerukan dialog untuk mengakhiri krisis, yang ditolak oleh Arab Saudi dan mitranya.

Analis melihat blokade sebagai upaya untuk memaksa Qatar berada di bawah pengawasan Arab Saudi-UEA dan mengakhiri kebijakan luar negerinya yang independen.

Credit sindonews.com

Minggu, 22 April 2018

Erdogan Minta AS 'Ngaca' Jika Ingin Pastornya Dibebaskan Turki

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika Serikat (AS) harus melihat pada tindakannya sendiri jika ingin pastornya yang dipenjara di Turki dibebaskan. Pastor Andrew Brunson ditangkap dan dipenjara di Turki atas tuduhan terlibat upaya kudeta tahun 2016.

Komentar Erdogan yang minta Wasington "ngaca" pada perilakunya sendiri itu disampaikan dalam wawancara secara langsung dengan penyiar NTV yang dikutip Reuters, Minggu (22/4/2018).

Brunson, yang telah tinggal di Turki selama lebih dari dua dekade, didakwa dengan tuduhan membantu kelompok yang bertanggung jawab atas upaya kudeta terhadap Erdogan tahun 2016 lalu.

Pastor Amerika ini menghadapi hukuman 35 tahun penjara. Namun, dia menyangkal terlibat upaya kudeta seperti yang dituduhkan pemerintah Erdogan.

Erdogan sebelumnya telah mengaitkan nasib Brunson dengan nasib Fethullah Gulen, ulama Muslim Turki yang dituduh sebagai salah satu dalang upaya kudeta. Gulen yang telah tinggal di AS sejak tahun 1999 telah membantah tuduhan tersebut.

Turki sudah lama minta Amerika Serikat mengekstradiri Gulen ke Ankara, namun permintaan itu tidak pernah dikabulkan sejak era Presiden Barack Obama.

Permintaan AS agar Brunson dibebaskan itu muncul dari 66 senator yang menandatangani sebuah surat desakan kepada Erdogan.

Surat itu diprakarsai oleh Senator Republik, Thom Tillis, yang mewakili negara bagian asal Brunson, North Carolina, dan Senator Demokrat Jeanne Shaheen. Dalam surat tersebut, para Senator AS mengatakan bahwa Senat mendukung upaya memperkuat kerja sama antara penegak hukum AS dan Turki.

"Namun, kami sangat terganggu bahwa pemerintah Turki telah melampaui tindakan yang sah terhadap komplotan kudeta untuk melemahkan aturan hukum dan tradisi demokratis Turki," bunyi surat tersebut.

Shaheen dan Senator Republik James Lankford, mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa mereka akan mendorong sanksi terhadap pejabat Turki sebagai tanggapan terhadap pemenjaraan Brunson.

Presiden AS Donald Trump juga menyuarakan dukungannya untuk pembebasan Brunson melalui Twitter. "Mereka menyebutnya mata-mata, tapi saya lebih mata-mata daripada dia," tulis Trump mengacu pada Brunson.

Washington telah menyerukan pembebasan Brunson, sedangkan pemerintah Erdogan sejak tahun lalu mengaitkan nasib Brunson dengan Gulen. Artinya, jika Brunson ingin dibebaskan, maka AS harus mengekstradisi Gulen ke Turki.

Credit sindonews.com

Moskow Diminta Lebih Ofensif Hadapi Kebijakan AS

MOSKOW - Kepala Dewan Keamanan nasional Rusia mengatakan Moskow harus lebih ofensif untuk melawan Amerika Serikat (AS). Ini didasari kebijakan Washington yang bermusuhan dan konfrontatif.

Nikolay Patrushev mengatakan selama beberapa tahun terakhir Washington telah mengambil sejumlah langkah dan membuat perubahan kebijakan yang mengancam Rusia. Rusia perlu menanggapi ini untuk melindungi kepentingan utamanya.

"Ada beberapa tujuan utama yang perlu kita capai untuk membuat kebijakan luar negeri kita lebih ofensif, untuk memastikan tingkat keamanan nasional dan publik yang diperlukan," kata Patrushev seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (21/4/2018).

Tujuan yang dijelaskan oleh Patrushev berkisar dari meningkatkan stabilitas sistem keuangan Rusia. Hal ini untuk memastikan bahwa Rusia dapat menghasilkan produk militer dan sipil yang penting dengan ketergantungan minimal pada pemasok asing. Nantinya produk ini hanya diperuntukkan membela nilai-nilai tradisional masyarakat Rusia.

Kepala dewan keamanan Rusia mengatakan bahwa, di bawah Presiden Donald Trump, Washington telah menghancurkan semua kepura-puraan mencari kerja sama dengan Rusia dan telah mengambil posisi konfrontasi terbuka. AS juga meningkatkan ketergantungan pada kekuatan militer yang keras dalam mengejar kepentingan strategisnya, katanya.

“Perubahan ini terlihat tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam tindakan. Contoh terbaru adalah serangan rudal ilegal yang dilakukan oleh AS, Inggris dan Prancis di wilayah Suriah pada malam 13-14 April, ”ujarnya.

"Kebijakan luar negeri independen Rusia, pertahanan yang gigih terhadap kepentingan nasionalnya dirasakan oleh AS sebagai ancaman terhadap dominasi global tanpa syarat," imbuhnya.

Patrushev menyarankan bahwa Rusia harus mencari keterlibatan dengan negara-negara selain AS, termasuk yang saat ini mengikuti kepemimpinan Amerika dalam menghadapi Rusia, untuk menemukan kepentingan bersama.

Credit sindonews.com

Abbas: Palestina akan Lawan Trump Soal Pemindahan Kedutaan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Ahad (14/1).

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Palestina tak akan membiarkan relokasi kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina tidak akan mengizinkan negara manapun untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Pernyataannya itu sekaligus menentang rencana Rumania yang pada Kamis (19/4) lalu mengumumkan rencana relokasi kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dalam sebuah pertemuan di kota Ramallah di wilayah Tepi Barat, kantor berita resmi Palestina WAFA menyebutkan bahwa Abbas mengatakan pada Sabtu (21/4), pemerintah Palestina tidak akan membiarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau siapapun menyerukan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Pemerintah Palestina akan melawan keputusan Trump dan tidak membiarkan negara manapun memindahkan kedutaannya ke Yerusalem hingga masalah Palestina-Israel terpecahkan," kata Abbas, dilansir di Anadolu Agency, Ahad (22/4).
Abbas menegaskan kembali tentang solusi dua negara. Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tempat lahirnya tiga agama Ibrahim, yakni Islam, Kristen, dan Yudaisme. Para penganut agama tersebut, menurutnya, datang ke Yerusalem untuk berdoa dan mereka bebas memenuhi kewajiban agamanya.
"Kami selalu mengatakan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota negara kami dan terbuka untuk semua agama," tambahnya.
Abbas juga menyerukan masyarakat Arab dan umat Muslim untuk mengunjungi tanah-tanah yang diduduki, khususnya Yerusalem. Pada 6 Desember 2017 lalu, Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu memicu kecaman internasional dan kemarahan warga di wilayah Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ada enam negara yang sedang mempertimbangkan untuk mengekor AS memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel ke Yerusalem. Kedutaan Besar AS untuk Israel direncanakan akan pindah ke Yerusalem dari Tel Aviv pada 14 Mei, tepat pada tanggal Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948.
"Untuk mempromosikan perdamaian, pindahkan kedutaan Anda di sini," ujar Netanyahu di hadapan para diplomat asing dalam sebuah resepsi di Yerusalem untuk merayakan kemerdekaan yang ke-70 Israel.
Netanyahu kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Guatemala yang telah memutuskan untuk memindahkan kedutaannya segera setelah pengumuman AS. Namun, Netanyahu tidak menyebutkan nama negara-negara lain yang dia katakan sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah AS.
"Saya senang mengatakan bahwa setidaknya ada setengah lusin negara yang saat ini telah berbicara serius kepada kami untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," kata Netanyahu.

Credit republika.co.id

Palestina akan Minta Perlindungan Internasiona

Demonstran Palestina melambaikan bendera di hadapan tentara Israel di perbatasan Gaza-Israel dekat Beit Lahiya, Rabu, 4 April 2018.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menuntut wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di PBB agar meminta perlindungan buat rakyat Paletina. Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.
Erekat mengonfirmasi instruksti tersebut sehubungan dengan serangan yang terus dilancarkan Israel terhadap pemrotes di Jalur Gaza. "Presiden menginstruksikan Duta Besar kami Riad Mansour,” kata dia kepada wartawan di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Sabtu (21/4),

Erekat menjelaskan Mansour diperintahkan agar pergi ke Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal dengan membawa surat lain yang meminta formula-Arria. “Atau formulir apa pun untuk memulai pembahasan serius mengenai penyediaan perlindungan internasional buat rakyat Palestina," kata Erekat sebagaimana dikutip dari Xinhua, Ahad (22/4).
Ia mengatakan itu diperlukan sebab perlindungan AS buat Israel menjadi alat utama yang mendorong Israel melanjutkan pembunuhan, penembakan gelap dan pembunuhan orang Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (AP Photo)

Pejabat senior PLO mengecam campur-tangan AS dalam situasi terkait penggunaan istilah "wilayah pendudukan" oleh Departemen Luar Negeri AS di dalam laporan tahunan hak asasi manusia yang disiarkan pada Jumat (20/4). Dia menuduh pemerintah AS berbicara atas nama pemerintah Israel.
Erekat juga menuduh Israel membunuh pemuda Palestina Mohammad Ayoub (15 tahun) selama pawai terbuka di Jalur Gaza pada Jumat. "Apa yang diperlukan adalah penyelidikan oleh Fatou Bensouda, Jaksa Agung Mahkamah Pidana Internasional, dan bukan penyelidikan internal oleh militer Israel,” kata dia.
Ia juga menyebutkan masalah Dewan Nasional PLO, yang dijadwalkan bertemu pada 30 April. Dia mendesak semua faksi politik agar ikut dalam "mencapai keputusan politik sidang terakhir Dewan Sentral --yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel".

Credit republika.co.id

Hamas Akui Anggotanya Terbunuh di Malaysia

Anggota Hamas

Foto: ap

Hamas mengatakan pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota pentingnya.

CB, GAZA -- Fadi Al-Batsh (35), seorang akademisi dari Gaza (Palestina) tewas ditembak oleh dua penyerang tidak dikenal di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/4) pagi. Hamas yang secara de facto mengendalikan Gaza mengatakan, pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota penting Hamas.

Hamas mengatakan, Fadi seorang insinyur, ilmuwan dan cendekiawan muda Palestina. Fadi telah memberikan kontribusi penting dan berpartisipasi dalam forum internasional di bidang energi.

The Washington Post pada Sabtu (21/4) melaporkan, awalnya Hamas tidak menuding Israel atas terbunuhnya Fadi di Malaysia. Namun kemudian pemimpin utama Hamas menuduh Intelijen Israel (Mossad) telah membunuh anggotanya. Hamas juga mengancam untuk melakukan pembalasan.
Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh kepada The Associated Press mengatakan, berdasarkan kasus pembunuhan sebelumnya, Mossad tidak jauh dari kejahatan tercela dan mengerikan seperti ini. "Akan ada perhitungan di antara kita, kita tidak akan menyerahkan darah putra kita, remaja dan cendekiawan kita," ujarnya di tempat berkabung, Gaza, Sabtu (21/4).
Sementara Arab News pada Sabtu (21/4) melaporkan, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, pemerintah sedang mencari kemungkinan keterlibatan agen asing dalam kasus pembunuhan Fadi. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyerang adalah orang kulit putih yang mengendarai sepeda motor BMW 1100cc.
Menurutnya, pembunuh Fadi mungkin memiliki beberapa hubungan dengan badan-badan intelijen asing. Mungkin pelakunya berasal dari negara yang tidak ramah terhadap Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pangeran Charles disetujui pimpin Persemakmuran

Pangeran Charles mencium tangan ibunya, Ratu Elizabeth II. (REUTERS/David Parker/pool)

London (CB) - Pangeran Charles disetujui menjadi penerus Ratu Elizabeth II sebagai kepala Persemakmuran, demikian laporan Sky News.

Persetujuan itu terungkap dalam pertemuan kepala pemerintahan negara anggota Persemakmuran di Windsor pada Jumat (20/4).

Sebelumnya, beberapa kalangan menginginkan jabatan kepemimpinan itu digilir di antara 50 negara anggota, yang sebagian besar bekas wilayah Inggris.

Namun, beberapa hari lalu, Ratu Elizabeth II, Pemerintah Inggris dan sejumlah pemimpin negara anggota Persemakmuran (Commonwealth) mendukung Pangeran Charles meneruskan jabatan ibundanya.

Sekretariat Persemakmuran, yang menjalankan tugas sehari-hari organisasi tersebut, belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Sementara itu, kantor Perdana Menteri Theresa May tidak menanggapi laporan Sky News itu, demikian kutipan kantor berita Reuters.

Adapun Skynews mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya.

Masalah pergantian pemimpin dijadwalkan akan dibahas pada hari terakhir pertemuan, yaitu ketika para pemimpin menempuh perjalanan 32 kilometer ke luar London untuk mengadakan pertemuan tertutup di kediaman ratu, Istana Windsor.

Persemakmuran berkembang dari kerajaan Inggris pada pertengahan abad ke-20, dan Ratu Elizabeth II telah menjadi pemimpinnya sejak ia naik takhta pada 1952.

Charles sejak lama diperkirakan akan mengambil alih peranan itu, kendati kepemimpinan belum tentu harus diwariskan secara turun temurun.

Pertemuan puncak Persemakmuran pekan ini membuat ribuan anggota delegasi dari seluruh dunia berkumpul di London.

Mereka membahas berbagai masalah seperti lingkungan, hak-hak perempuan dan perdagangan.

Pertemuan akan selesai pada Jumat (20/4), dan Perdana Menteri Theresa May dijadwalkan menyampaikan pidato pada akhir pertemuan.

Pertemuan yang berlangsung dua tahun sekali itu kemungkinan akan menjadi yang terakhir kalinya dihadiri ratu.

Ratu Elizabeth, yang saat ini berusia 91 tahun, sudah mulai mengurangi tugas-tugas resminya.

Pertemuan pekan ini dituanrumahi Inggris untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.

Pertemuan puncak berikutnya dijadwalkan berlangsung di Malaysia pada 2020.

Credit antaranews.com

Empat Fakta tentang Ilmuwan Palestina Ditembak Mati di Malaysia

KUALA LUMPUR - Dr Fadi Al-Batsh, 35, ilmuwan muda asal Palestina ditembak mati di Malaysia oleh dua penyerang yang menaiki sepeda motor. Dia dibunuh saat hendak pergi ke masjid di Setapak, Kuala Lumpur, untuk salat Subuh pada Sabtu pagi.

Sosok ilmuwan ini tiba-tiba jadi sorotan media internasional karena keluarganya menuduh badan intelijen Israel, Mossad, sebagai dalang pembunuhan. Jika tuduhan ini benar, maka agen Mossad telah berkeliaran di Malaysia.

Al-Batsh juga diakui organisasi Hamas sebagai anggotanya yang loyal. Media-media Israel mengidentifikasi dirinya sebagai ilmuwan yang mengembangkan drone untuk Hamas.

Menurut rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian, dua penyerang telah menunggu korban selama hampir 20 menit. Al-Batsh, selain menjadi dosen di sebuah universitas swasta di Malaysia, juga menjadi imam masjid di wilayah tersebut.

Dia ditembak dengan sekitar delapan peluru. Para penyerang mengenakan helm full-face.

Ilmuwan muda itu telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun terakhir, meninggalkan istri dan tiga anaknya, yang masing-masing berusia satu tahun, lima tahun dan enam tahun.

Kepala kepolisian Kuala Lumpur, Mazlan Lazim, yakin dosen itu adalah target pembunuhan karena karena dua orang lainnya berjalan di tempat yang sebelumnya tidak terluka.

"Kami akan melihat rekaman semua CCTV di daerah itu untuk mengidentifikasi para tersangka dan mendapatkan nomor registrasi sepeda motor," katanya, seraya menambahkan bahwa para penyerang telah tiba dengan sepeda motor BMW GS.

Terkait pembunuhan ilmuwan muda Palestina ini, ada setidaknya empat fakta yang perlu diketahui.

1. Ahli Roket

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Al-Batsh adalah dosen yang juga insinyur listrik yang ahli membuat roket.

Korban seharusnya berangkat ke Turki Sabtu sore untuk menghadiri konferensi internasional. Menurut Ahmad Zahid, Al-Batsh memiliki hubungan dengan organisasi intelijen suatu negara dan telah aktif di LSM Islam yang memperjuangkan Palestina. Fakta itu dia kutip dari investigasi awal pihak berwenang Malaysia.

2. Anggota Hamas

Faksi Palestina yang berkuasa di Gaza, Hamas, secara resmi mengakui bahwa Dr Fadi Al-Batsh adalah anggotanya yang loyal. Hamas tidak secara langsung menuduh Mossad, sebagai dalang pembunuhan ilmuwan muda tersebut.

Faksi Palestina ini menggambarkan Al-Batsh sebagai martir. Sebutan ini biasa digunakan bagi orang-orang Palestina yang dibunuh pasukan Israel.

"Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas berduka atas kematian ilmuwan Palestina, Fadi Al-Batsh, yang dibunuh dalam perjalanannya untuk melakukan salat Subuh di sebuah masjid di Kuala Lumpur," bunyi pernyataan Hamas.

"Dia dikenal karena inovasi ilmiahnya karena dia telah menghadiri banyak konferensi internasional tentang energi di Jepang, Inggris dan Finlandia. Dia berencana untuk mengetuai konferensi lain tentang energi di Turki," lanjut pernyataan tersebut.

Mengutip laporan The Star, Hamas menyatakan bahwa Al-Batsh telah berkontribusi pada pengembangan sektor energi Malaysia. Dia menemukan dan mengembangkan beberapa perangkat teknis dan mineral yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

3. Keluarga Tuduh Mossad Terlibat

Meski Hamas tidak secara langsung menuduh Mossad sebagai dalang pembunuhan Al-Batsh, keluarganya di Jabaliya, Palestina, meyakini badan intelijen Israel tersebut sebagai dalang pembunuhan.

"Kami menuduh Mossad berada di balik pembunuhan itu. Kami menuduh Mossad Israel atas pembunuhan putra kami, peneliti energi," kata keluarga Al-Batsh dalam sebuah pernyataan. "Fadi ditakdirkan untuk terbang hari Minggu ke Turki, untuk memimpin konferensi internasional tentang energi."

Keluarga korban bersama dengan pemimpin senior Jihad Islam, Khaled al-Batsh, telah mendesak pihak berwenang Malaysia untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan cepat atas pembunuhan ini."Tangkap mereka yang bertanggung jawab sebelum para pembunuh bisa melarikan diri," lanjut pernyataan keluarga.

4. Ditargetkan karena Keahliannya
Kelompok Humanitarian Care Malaysia (MyCARE) mengatakan, keahlian teknis ilmuwan muda Palestina itulah yang menjadikannya sebagai target pembunuhan.

CEO MyCARE, Kamarul Zaman Shaharul Anwar, mengatakan kepada MalayMail bahwa Al-Batsh mahir dalam ilmu rekayasa elektro. "Jadi, satu-satunya hal yang saya yakini yang membuat pembunuhan ini terjadi, adalah keahliannya. Keahlian teknisnya. Dia memiliki gelar PhD dalam bidang teknik elektro. Penting juga bagi mereka (orang Palestina) untuk membangun kembali Gaza," katanya.

Credit sindonews.com

Imam Palestina ditembak mati di Malaysia

Imam asal Palestina Dr. Fadi M. R. Albatsh (35) ditembak mati di depan Kondominium Idaman Puteri, Jalan Meranti, Taman Medan, Kuala Lumpur, Sabtu (21/4/2018), oleh dua pelaku yang menaiki sepeda motor saat hendak shalat subuh. (istimewa)

Kuala Lumpur (CB) - Imam asal Palestina Dr. Fadi M. R. Albatsh (35) ditembak mati di depan Kondominium Idaman Puteri, Jalan Meranti, Taman Medan, Kuala Lumpur, Sabtu, oleh dua pelaku yang menaiki sepeda motor saat hendak shalat subuh.

Kepala Polisi Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim di Kuala Lumpur, Sabtu, mengatakan pihaknya menerima informasi laki-laki Arab berusia 35 tahun ditembak mati oleh dua laki-laki yang menaiki sepeda motor pukul 06.00 pagi.

"Penyelidikan awal mendapatkan pelaku menaiki sepeda motor melepaskan lebih 10 tembakan. Pemeriksaan awal mendapatkan terdapat empat bekas tembakan di tubuh korban. Polisi menemukan dua selongsong peluru di lokasi kejadian," katanya.

Imam Fadi adalah imam alas Palestina yang didatangkan oleh Aqsa Syarif dan MyCARE setiap bulan Ramadhan sejak tahun 2014. Dia ditembak di kepala dalam perjalanan ke surau Medan Idaman, Gombak untuk menunaikan shalat Subuh.

Dosen perguruan tinggi swasta ini meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri. Dia sudah sering memberikan ceramah-ceramahnya ke seluruh Malaysia.

"Modus operandi pembunuhan imam Palestina di Malaysia tersebut menunjukkan pembunuhnya sudah lama merencanakan kejadian itu," kata Presiden Persatuan Ulama Malaysia (PUM) Datuk Al-Syeikh Abdul Halim Abdul Kadir.

Dia mengatakan kejadian tersebut hampir sama dengan pembunuhan melibatkan seorang tokoh ulama Palestina, Syeikh Ahmad Yassin yaitu ketika keluar untuk menunaikan shalat Subuh.

"Banyak yang mengenali almarhum seorang yang baik dan biasa menjadi imam termasuk ketika shalat Terawih pada bulan Ramadhan. Almarhum juga aktif mendapatkan dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina khususnya di Gaza," katanya.

Abdul Halim mengatakan PUM mengutuk pembunuhan tersebut dan meminta aaparat melakukan penyelidikan terperinci bagi mereka yang terlibat pembunuh dan merencanakan untuk dibawa ke muka pengadilan.

Credit antaranews.com

Ilmuwan Palestina Ditembak Mati di Malaysia, Mossad Dicurigai

KUALA LUMPUR - Dr Fadi Al-Batsh, ilmuwan asal Palestina ditembak mati di Malaysia pada Sabtu (21/4/2018). Keluarganya mencurigai badan intelijen Israel atau Mossad sebagai dalang pembunuhan Al-Batsh.

Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza menyatakan, Al-Batsh—insinyur sekaligus dosen—adalah anggotanya yang loyal. Dia dikenal sebagai ilmuwan muda Palestina.

Kelompok Hamas tak merinci prestasi ilmiah yang dicapai Al-Batsh. Namun, insinyur itu dianggap memiliki kontribusi penting dan berpartisipasi dalam forum internasional di bidang energi.

Kelompok ini tidak menyebut Israel secara langsung sebagai pihak yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, namun meyakini bahwa Al-Batsh dibunuh oleh "tangan pengkhianat".

Sedangkan pihak keluarga korban yakin, Al-Batsh ditargetkan oleh Israel.

Kepolisian Diraja Malaysia mengatakan, Al-Batsh yang berusia 36 tahun ditembak mati pada Sabtu pagi oleh dua penyerang. Dia ditembak dengan delapan peluru dari sebuah sepeda motor ketika dia menuju ke sebuah masjid untuk salat Subuh di Setapak, Kuala Lampur.

Rekaman closed-circuit television (CCTV) menunjukkan bahwa dia ditargetkan oleh para pembunuh yang telah menunggunya selama hampir 20 menit.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pemerintah sedang mencari kemungkinan keterlibatan agen asing dalam pembunuhan ini. Ahmad Zahid, seperti dikutip The Star, menambahkan bahwa penyelidikan awal menunjukkan para penyerang adalah orang kulit putih yang mengendarai sepeda motor BMW 1100cc.

Selain berafiliasi dengan Hamas, Al-Batsh adalah sepupu Khaled Al-Batsh, seorang pejabat senior dalam kelompok militan Jihad Islam. Kelompok Jihad Islam juga menuduh agen mata-mata Mossad terlibat dalam pembunuhan itu, namun tanpa memberikan bukti.

Pemerintah Israel tidak berkomentar. Namun Israel memiliki sejarah panjang yang dicurigai kerap menargetkkan para militan Palestina dalam operasi berani di seluruh dunia.

Mossad diyakini telah membunuh militan Palestina dan ilmuwan di masa lalu, tetapi tidak pernah mengakui maupun membantah menjalankan operasi pembunuhan semacam itu.

Hamas pernah menuduh Mossad telah membunuh salah satu ahli drone Mohamed Zouari di Tunisia pada tahun 2016. Agen intelijen Israel juga dituduh mendalangi pembunuhan militan Hamas, Mahmud Al-Mabhuh, di sebuah hotel di Dubai tahun 2010.

Al-Batsh tercatat sebagai ilmuwan yang secara khusus mendalami bidang teknik elektro. Dia selama ini bekerja di universitas Malaysia. Dia telah tinggal di negara itu bersama keluarganya selama delapan tahun terakhir dan menjadi imam di sebuah masjid lokal.

Dia menerima gelar PhD dari University of Malaya pada 2015 dan menjadi dosen senior di British Malaysian Institute.

Dalam biografi resminya dinyatakan bahwa bidang yang dia teliti termasuk konverter daya, kualitas daya dan energi terbarukan.

Namun, media Israel melaporkan bahwa dia juga terlibat dalam proyek pengembangan drone Hamas.

Keluarga Al-Batsh mendesak pihak berwenang Malaysia untuk menyelidiki pembunuhan tersebut dan menangkap mereka yang bertanggung jawab sebelum melarikan diri. Keluarga juga meminta jenazah ilmuwan muda itu dipulangkan ke kota asalnya, Jabalya, di Jalur Gaza.

Israel dan Hamas adalah musuh bebuyutan yang telah terlibat dalam tiga perang sejak 2008.

Ketegangan meningkat dalam beberapa pekan terakhir terkait serangkaian protes massal di sepanjang perbatasan Gaza, di mana lebih dari 30 warga Palestina telah ditembak mati oleh pasukan Israel sejak akhir Maret lalu.

Credit sindonews.com

Abylgaziyev jadi PM baru Kirgistan

Perdana Menteri Kirgistan Mukhammedkaliy Abylgaziyev yang baru terpilih oleh Parlemen Kirgistan, Jumat (20/4/2018). (Reuters)

Bishkek CB) - Parlemen Kirgistan menetapkan Mukhammedkaliy Abylgaziyev sebagai perdana menteri baru (PM) setelah pencalonannya diajukan partai Demokratik Sosial, yang memimpin koalisi berkuasa, Jumat (20/4).

Abylgaziyev, yang sebelumnya menjabat kepala staf kantor Presiden Sooronbai Jeenbekov, menggantikan Sapar Isakov, yang kabinetnya jatuh melalui mosi tidak percaya pada pekan ini, demikian laporan kantor berita Reuters.

Perombakan jabatan di pemerintahan itu melengkapi serangkaian langkah Jeenbekov sejak ia mulai menjabat pada November lalu untuk menghilangkan sosok pilihan pendahulunya, Almazbek Atambayev, dari berbagai jabatan kunci di negara Asia Tengah berpenduduk enam juta orang tersebut.

Kirgistan dirundung kegoyahan sejak merdeka pada 1991. Kirgistan adalah negara bekas republik Soviet, yang dijadikan tempat bagi pangkalan udara militer Rusia.

Sengketa politik meletus dan berkembang menjadi revolusi disertai kekerasan pada 2005 dan 2010.

Credit antaranews.com

Tegang, Kapal Perang Inggris Cegat Kapal Perang Rusia

LONDON - Kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris dikirim untuk mencegat dan mengawal kapal perang Rusia keluar dari Selat Inggris. Pertemuan dua kapal perang ini terjadi di saat kedua negara sedang bersitegang.

Kapal Angkatan Laut Inggris Frigate HMS St Albans melakukan intersepsi dan pengawalan terhadap kapal perang Rusia Yaroslav Mudry tipe Neustrashimyy-class pada Kamis sore. Kapal militer Moskow itu merupakan andalan dalam peperangan anti-kapal selam.

St Albans dilaporkan mengawal kapal Rusia seberat sekitar 4.400 ton yang sarat dengan rudal anti-kapal dan peralatan pendeteksi sonar.

Kapal militer Inggris lain Type 23 yang berbasis di Portsmouth dan awaknya yang dilengkapi senjata anti-torpedo juga dalam posisi siap perang.

Tidak jelas apakah kapal perang Moskow itu sedang dalam perjalanan ke atau dari garis pantai Suriah.

"Sebagai unit kesiapan tinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris di perairan kami adalah perespons pertama," kata Komandan HMS St Albas, John Cromie.

"Aktivitas kami hari ini sebagai tanggapan atas berlalunya kapal perang Rusia di dekat Inggris yang menghasilkan interaksi yang hangat antara pelaut profesional berdasarkan konvensi yang diakui di laut," ujarnya.

"Kami selalu siap berdiri, sebagaimana yang tersisa dari armada untuk membela perairan dan Kedaulatan Inggris 24 jam sehari, 365 hari setahun," imbuh dia, seperti dikutip Daily Mirror, semalam (20/4/2018).

Kapal perang Moskow selama beberapa tahun terakhir sering melewati Selat Inggris ketika melakukan perjalanan ke atau kembali dari patroli pantai di lepas pantai Suriah.

Namun, ketegangan yang meningkat di antara kedua negara telah menyebabkan pengawalan yang lebih tegang terhadap kapal Angkatan Laut Rusia. Militer Moskow belum berkomentar atas intersepesi yang dilakukan kapal perang Inggris.

Credit sindonews.com

Rusia: Kami Beritahu AS Lokasi yang Tidak Boleh Diserang

MOSKOW - Rusia menyatakan telah memberikan "garis merah" kepada para pejabat Amerika Serikat (AS) sebelum meluncurkan serangan ke Suriah pada akhir pekan lalu. Rusia pun memperingatkan AS untuk tidak menyebrangi "garis merah" itu.

Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov telah mengatakan bahwa para pejabat di Washington telah menghubunginya sebelum serangan akhir pekan lalu bersama Inggris dan Prancis.

"Ada kontak kepemimpinan militer, antara jenderal, antara perwakilan kami dan kepemimpinan koalisi," ujar Lavrov.

"Mereka diberitahu tentang di mana 'garis merah' kami, termasuk 'garis merah' di darat, secara geografis. Dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka tidak melintasi garis merah ini," tuturnya seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (21/4/2018).

Sekitar 105 rudal diluncurkan sebagai tanggapan atas dugaan serangan kimia di kota Douma Suriah pada 7 April yang menewaskan lebih dari 40 orang.

Kremlin telah mengancam akan melakukan tindakan balas dendam jika serangan diluncurkan - tetapi sekarang tampak setidaknya ada sedikit kerja sama.

Rusia, sekutu kunci Suriah, telah membantah telah terjadi serangan kimia.

Pengawas internasional dari Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) tiba di Damaskus hampir seminggu yang lalu. Namun mereka masih menunggu untuk mengunjungi lokasi yang diduga menjadi tempat serangan kimia terjadi.

Credit sindonews.com

Pentagon Anggap S-400 Rusia Payah saat Suriah Dihujani Rudal

WASHINGTON - Pentagon terus memengaruhi Turki agar membatalkan pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Militer Amerika Serikat (AS) tersebut menilai sistem rudal pertahanan Moskow payah ketika Suriah dihujani ratusan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis pada pekan lalu.

"Sistem pertahanan udara buatan Rusia benar-benar tidak efektif," kata juru bicara utama Pentagon, Dana White. Ledekan itu disampaikan White pada hari Kamis waktu Washington.

"Rusia dan rezim (Suriah) menunjukkan ketidakefektifan sistem pertahanan mereka lagi dua hari kemudian, ketika sistem-sistem itu secara tidak sengaja terlibat," ujarnya.

Rusia telah menempatkan salah satu sistem rudal anti-pesawatnya yang paling canggih ke Suriah, S-400 di pangkalan Khmeimim dan Tartus. Namun, dalam serangan ratusan rudal pekan lalu tidak menargetkan kedua pangkalan tersebut.

Para pejabat militer AS sebelumnya mengatakan bahwa sistem S-400 Rusia tidak berusaha terlibat untuk menembak jatuh salah satu dari 105 rudal jelajah yang diluncurkan dari beberapa pesawat dan kapal perang AS dan sekutunya.

Sebaliknya, rezim Suriah mengandalkan sistem pertahanan udara buatan Soviet yang sudah tua. Menurut AS, sistem pertahanan rezim Suriah gagal menghadapi hujan rudal hingga serangan berakhir. Namun, versi Rusia, sistem pertahanan udara rezim Suriah menembak jatuh lebih dari 70 rudal ketiga negara tersebut, termasuk rudal-rudal jelajah Tomahawk.

"Sisa kemampuan pertahanan udara Suriah, yang sepenuhnya buatan Rusia, dirancang Rusia, didukung Rusia, terlibat secara luas dan komprehensif telah gagal," kata Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, direktur untuk Staf Gabungan AS.

"Orang-orang Rusia tidak melakukan apa-apa, meskipun mereka sangat dekat dengan semua sistem yang tidak digunakan oleh orang-orang Suriah," imbuh dia.

Pentagon menggarisbawahi kinerja buruk dari perangkat keras militer Moskow itu untuk memengaruhi Turki sebagai sekutu NATO yang telah sepakat membeli sistem rudal pertahanan S-400 dari MOSKOW.

Tindakan Ankara itu tidak hanya sebagai upaya untuk lebih dekat dengan Rusia, tapi Turki juga akan mengoperasikan sistem pertahanan yang tidak sesuai dengan sistem pertahanan udara NATO.

"Kami telah berbicara dengan Turki tentang masalah interoperabilitas," kata White. "Tetapi pada akhirnya orang Turki harus memutuskan apa yang menjadi kepentingan strategis terbaik mereka," imbuh dia, yang dikutip dari Washington Examiner, semalam (20/4/2018).

Pada sidang Komite Urusan Luar Negeri Parlemen AS hari Rabu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa kenekatan Turki membeli S-400 dari Rusia akan menyebabkan sanksi. Selain itu, Ankara juga bisa terancam gagal berpartisipasi dalam program jet tempur generasi kelima F-35 yang diikuti negara-negara NATO.

Credit sindonews.com

Kemenlu China sambut penghentian uji nuklir Korea Utara

Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)

Shanghai (CB) - Kementerian Luar Negeri China, Sabtu, menyatakan menyambut langkah Korea Utara menghentikan uji nuklir dan peluru kendali, yang menurut mereka akan membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan meningkatkan denuklirisasi.

"China percaya bahwa keputusan Korea Utara akan membantu memperbaiki keadaan di wilayah itu. China menyambut hal itu," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan di lamannya.

Sebelumnya, media negara Korea Utara pada Sabtu melaporkan bahwa negara itu segera menghentikan uji nuklir dan peluru kendali serta menutup tempat percobaan nuklir dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Hal itu diputuskan melalui rapat paripurna Komite Sentral Partai Buruh pada Jumat, yang membahas kebijakan tahap baru guna memenuhi tuntutan masa penting bersejarah saat ini, kata KCNA.

Korea Utara mengatur pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in minggu depan dan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni.

Korea Utara telah mempertahankan program nuklir dan rudalnya dalam menghadapi kecaman dan sanksi di seluruh dunia sebagai alat pencegah yang diperlukan terhadap permusuhan yang dirasakan dari AS.

Ketegangan mereda secara signifikan setelah Kim dalam pidato Tahun Barunya menyerukan untuk menurunkan ketegangan militer dan meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan.

Terkait keputusan penghentian ini, Presiden Trump pada hari Jumat menyambut pernyataan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un tersebut dan mengatakan dia menantikan KTT dengan Kim.

"Korea Utara setuju menangguhkan semua uji nuklir dan menutup tempat pengujian besar. Itu berita sangat baik untuk Korea Utara dan Dunia - kemajuan besar! Nantikan KTT kami," kata Trump di Twitter-nya yang dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Jepang Tak Puas, Minta Senjata Nuklir Korut Dibongkar Total

TOKYO - Pemerintah Jepang tak puas dengan pembekuan atau penagguhan tes senjata nuklir dan rudal balistik antarabenua Korea Utara (Korut) oleh rezim Kim Jong-un. Tokyo minta denuklirisasi secara penuh dengan membongkar total senjata nuklir Pyongyang.

Sikap Jepang berbeda dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menyambut baik penghentian uji coba senjata nuklir dan rudal Korut mulai 21 April 2018.

"Pengumuman ini adalah gerakan ke depan yang saya ingin menyambutnya," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

"Saya ingin menyambut langkah-langkah positif ini, tetapi saya ingin tahu apakah ini akan mengarah pada pembongkaran senjata nuklir, senjata pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah lagi," kata Abe. "Saya ingin terus memantau perkembangannya," ujarnya.

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera bahkan mengaku skeptis atas deklarasi pembekuan tes senjata nuklir Korut yang diumumkan Kim Jong-un.

"Kami tidak bisa puas," kata Onodera, seperti dikutip Japan Times, Minggu (22/4/2018). "Kim tidak menyebutkan pengabaian (uji coba) rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah."

Seperti diberitakan sebelumnya, Kim Jong-un telah membuat pengumuman mengejutkan, di mana mulai 21 April 2018 uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua Pyongyang dihentikan.

Alasan berhentinya tes senjata Korea Utara ini demi mengamankan stabilitas strategis dan perdamaian.

"Mulai 21 April 2018, uji coba nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua akan dihentikan," tulis kantor berita negara Korut, KCNA, mengutip pernyataan Kim Jong-un, pada rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh Korea (WPK).

"Pusat uji coba nuklir Korea Utara akan disingkirkan untuk memastikan transparansi penangguhan uji coba nuklir," imbuh KCNA.

Korea Selatan menyambut baik keputusan Korut untuk menangguhkan uji coba senjatanya. "Keputusan Korea Utara adalah kemajuan yang berarti bagi denuklirisasi Semenanjung Korea yang diharapkan dunia," kata kantor Kepresidenan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

"Ini akan menciptakan lingkungan yang sangat positif bagi keberhasilan pertemuan antar-Korea dan Korut-AS mendatang," sambung pernyataan itu.

Rusia juga menyambut baik deklarasi penangguhan tes senjata nuklir Korut. Moskow menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan untuk meredam aktivitas militer di Semananjung Korea sebagai timbal balik atas keputusan Pyongyang.

"Kami menyambut deklarasi Ketua Partai Buruh Kim Jong-un atas penghentian uji coba nuklir dan rudal Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) mulai dari 21 April," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Kami menganggap keputusan yang disampaikan sebagai langkah penting menuju pelonggaran ketegangan di semenanjung Korea," lanjut kementerian tersebut.

Uni Eropa dan Presiden AS Donald Trump juga mengapresiasi keputusan yang dibuat rzim Korea Utara.

Credit sindonews.com

Kim Jong Un Setop Tes Uji Coba Nuklir

Ilustrasi rudal. (Houthi War Media/Handout via REUTERS).

Jakarta, CB -- Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara, memutuskan untuk menangguhkan tes rudal dan menutup sejumlah tempat uji coba nuklir di wilayahnya.

"Korea Utara tidak perlu lagi melakukan tes nuklir atau balistik antarbenua karena telah menyelesaikan tujuannya untuk mengembangkan senjata nuklir," tulis media pemerintah Korea Central News Agency (KCNA) seperti dilansir Reuters, Sabtu (21/4).

Upaya menyetop aktivitas uji coba nuklir tersebut tak terlepas dari keinginan Korea Utara untuk mengejar pertumbuhan ekonominya, termasuk perdamaian di semenanjung Korea.

Keputusan ini diambil jelang puncak pertemuan pemimpin Korea Utara dengan Korea Selatan, Moon Jae-in, pekan depan, dan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni nanti.

"Tempat uji coba nuklir di wilayah utara akan dibongkar untuk menjamin bahwa aktivitas tes rudal telah dihentikan," terang KCNA.

Trump menyambut gembira keputusan Korea Utara tersebut. Ia menilai keputusan Kim Jong Un sebagai kemajuan besar.

"Ini adalah kabar baik bagi Korea Utara dan dunia. Kemajuan besar. Nantikan konferensi tingkat tinggi (KTT) kami," pungkasnya.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang Australia dan China Berhadapan di LCS

Ilustrasi kapal China di Laut China Selatan. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Tiga kapal perang Australia berhadapan dengan kapal militer China saat berlayar di perairan sengketa Laut China Selatan sekitar awal pekan ini.

Seorang pejabat yang tak diungkap identitasnya mengatakan bahwa pertemuan dengan kapal China itu sopan, tapi "tegas."

Pertemuan kapal perang kedua negara diyakini terjadi saat China menggelar latihan angkatan laut terbesarnya di perairan yang selama ini diklaim sepihak oleh Beijing tersebut.

Sumber keamanan Australia mengonfirmasi bahwa kapal HMAS Anzac, HMAS Toowoomba, dan HMAS Success itu bertemu dengan kapal perang China saat mereka berlayar menuju Vietnam dan hendak berlabuh di Ho Chi Minh.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Australia menolak menjelaskan detail interaksi kapal perangnya dengan Angkatan Laut China itu.

Melalui pernyataan, Kemhan Australia hanya menjelaskan bahwa peristiwa terjadi ketika HMAS Anzac dan HMAS Success baru saja bertolak dari Pelabuhan Subic, Filipina, setelah berpatroli di Laut China Selatan.

Sementara itu, HMAS Tooowoomba tengah berlayar di perairan itu setelah bertolak dari Kinabalu, Malaysia.

Meski tak memastikan interaksi kapal perang itu, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menegaskan bahwa Australia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan patroli dan latihan navigasi di Laut China Selatan.

"Kami mempertahankan dan mengimplementasikan hak kebebasan navigasi dan mengudara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kapal-kapal angkatan laut Australia juga berhak menggelar latihan di seluruh perairan bebas, termasuk Laut China Selatan. Hak navigasi ini sesuai dengan hukum internasional," kata Turnbull.

Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne bahkan menganggap interaksi angkatan laut kedua negara di Laut China Selatan merupakan "konfrontasi yang menggambarkan peristiwa yang umum di Laut China Selatan".

Dilansir Reuters, di sisi lain China melalui kementerian pertahanannya menyebut laporan dari Australia tak menjabarkan dengan lengkap keseluruhan fakta sebenarnya.

"Pada 15 April kapal angkatan laut China bertemu dengan kapal perang Australia di Laut China Selatan. Kapal China menggunakan bahasa profesional untuk berkomunikasi dengan kapal Australia. Operasi kapal China itu adalah legal secara hukum, profesional, dan aman," bunyi pernyataan China.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 20 April 2018

Vanuatu Yakinkan Australia Soal Pangkalan Militer Cina

Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai (kanan) dan PM Australia Malcolm Turnbull bertemu di London.

Foto: ABC News

Cina memiliki minat untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Pasifik.

CB, VANUATU -- Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai mengatakan kepada Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengijinkan Cina membangun pangkalan militer di negara di Kepulauan Pasifik tersebut. PM Salwai dan PM Turnbull mengadakan pertemuan di sela-sela KTT Negara-negara Anggota Persemakmuran (CHOGM) yang sedang berlangsung di London, Inggris.

Pembicaraan dilakukan setelah adanya laporan media bahwa Cina memiliki minat untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Pasifik. Kelompok media Australia Fairfax sebelumnya mengutip sumber yang tidak disebut namanya yang mengatakan bahwa usulan resmi belum lagi disampaikan namun opsi pangkalan militer Cina di Vanuatu sudah dibicarakan di kalangan pejabat senior di Canberra dan Washington.

Laporan mengenai adanya perundingan ini sudah dibantah oleh pemerintah Vanuatu dan juga pemerintah Cina. PM Salwai mengatakan kepada media bahwa dia sudah terlibat dalam pemerintahan selama 27 tahun, dan tidak pernah sekalipun terlibat pembicaraan dengan Cina mengenai pangkalan militer.

"Saya ingin mengyakinkan Perdana Menteri (Australia) bahwa Vanuatu tidak bermimpi menjadi pangkalan militer di satu hari nanti, ini bukan tradisi

kami, kami memiliki sistem adat dimana kami bekerja sama dan senang dengan hal tersebut." katanya.

PM Turnbull setuju bahwa laporan media mengenai Cina akan membangun pangkalan di Vanuatu adalah salah. "Perdana Menteri Vanuatu sudah dengan jelas mengatakan bahwa lapora media mengenai minat Cina untuk membangun pangkalan militer di Vanuatu tidak berdasarkan fakta sama sekali, jadi dia mengatakan laporan itu sama sekali tidak benar," katanya.

Salwai juga menekankan unsur lain dalam hubungan Australia-Vanuaru, dan mengatakan dia ingin melihat lebih banyak dukungan keamanan dari Australia.

Vanuatu ingin Australia membantu membangun akademi polisi

Vanuatu ingin Australia membantu membangun akademi polisi

"Kami memerlukan lebih banyak lagi untuk meningkatkan perekonomian kami, untuk memberikan lebih banyak lapangan kerja bagi warga dan juga keamanan."

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Australia atas dukungannya dalam hal kepolisian, kehakiman, pendidikan dan kesehatan." katanya.

"Hanya satu hal yang saya inginkan lebih banyak dukungan dari Australia untuk membangu akademi polisi kami."

Credit republika.co.id

Kremlin Minta Pelajar Rusia di Inggris 'Pulang Kampung'

MOSKOW - Rusia meluncurkan program yang mendorong para pelajarnya yang belajar di Inggris dan negara-negara tidak bersahabat untuk pulang. Program ini diluncurkan oleh lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mempromosikan citra negara di luar negeri, Rossotrudnichestvo.

Hubungan Rusia dengan Barat mencapai titik nadir setelah Amerika Serikat (AS) menuduh Moskow meracuni mantan agen ganda di Inggris. Tuduhan itu, yang ditolak oleh Rusia, memicu serangkaian pengusiran diplomatik termasuk kepala pusat budaya Rossotrudnichestvo di AS.

Awal pekan ini, Rossotrudnichestvo meluncurkan program "Sangat Mungkin Kembali Pulang". Program ini untuk mendorong 60 ribu warga Rusia yang diperkirakan belajar di luar negeri untuk melanjutkan studi mereka di negara asalnya.

"Ada kekhawatiran serius bahwa pemuda Rusia mungkin menderita akibat provokasi di negara-negara yang mengekspresikan sikap tidak bersahabat terhadap negara kami," bunyi pernyataan ketua dari program tersebut seperti dikutip dari The Moskow Times, Jumat (20/4/2018).

Perwakilan Rossotrudnichestvo mengatakan bahwa program itu terutama dirancang untuk mengembalikan orang Rusia yang belajar di Inggris Raya. Penamaan program ini sendiri untuk menyindir pernyataan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, yang menggunakan kalimat "sangat mungkin" untuk menyalahkan Rusia atas serangan racun pada bulan Maret lalu di Inggris.

Sementara itu, kedutaan Inggris di Moskow mengatakan bahwa negara itu sangat senang, seperti biasa, menerima warga Rusia yang datang ke Inggris untuk pariwisata, pendidikan, dan bisnis.

Credit sindonews.com