Selasa, 28 November 2017

Saudi Buka Blokade, Bantuan Pangan dan Medis Tiba di Yaman

Yaman

CB, SANAA -- Sebuah kapal bantuan PBB yang membawa persediaan pangan diizinkan masuk ke sebuah pelabuhan yang dikuasai pemberontak di Yaman. Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi memblokade Yaman elama hampir tiga minggu yang memperburuk keadaan jutaan orang.

Pesawat yang membawa persediaan medis juga diizinkan mendarat di Ibu Kota Yaman, Sanaa, pada Sabtu (25/11). Pendaratan tersebut merupakan bantuan pertama yang boleh memasuki Yaman.

Blokade diberlakukan pada 6 November setelah adanya serangan rudal ke Arab Saudi. Koalisi tersebut memblokir rute darat, laut dan udara, dua hari setelah pemberontak Houthi di Yaman menembakkan rudal ke ibukota Saudi, Riyadh.

Dilansir dari BBC News, Senin (27/11), Direktur Program Pangan Dunia (WFP), Stephen Anderson mengatakan, kapal PBB yang dipenuhi oleh ribuan ton gandum yang sangat dibutuhkan tersebut tiba di pelabuhan Saleef. Kapal tersebut membawa cukup makanan untuk memberi makan 1,8 juta orang di Yaman utara selama sebulan.

Dia mengatakan bahwa kapal tersebut dipaksa berada di lepas pantai selama dua minggu, menunggu izin untuk masuk. Sebuah kapal komersial yang membawa 5.500 ton tepung terigu sebelumnya merapat ke pelabuhan utama Hudaydah, sebelah selatan Saleef dan juga dikendalikan oleh pemberontak Houthi.

"Ini juga merupakan perkembangan positif karena bantuan kemanusiaan saja tidak akan memenuhi kebutuhan penuh orang-orang yang berada di Yaman utara, terutama mereka yang tidak dapat kami bantu, mereka yang sedikit lebih baik dan bergantung pada pasar," Kata Anderson

Awal pekan ini, koalisi pimpinan Saudi mengumumkan akan membuka kembali akses ke pelabuhan Hudaydah untuk bantuan kemanusiaan yang mendesak. Selain itu juga membuka akses dibandara Sanaa untuk bantuan PBB dan penerbangan bantuan.

Namun pada Jumat (24/11), kantor urusan kemanusiaan PBB mengatakan akses ke Hudaydah tetap diblokir. Pelonggaran blokade yang dipimpin Saudi mengikuti sebuah peninjauan oleh koalisi untuk memastikan senjata tidak sampai kepada pemberontak.

Pesawat yang tiba di Sanaa pada hari Sabtu membawa dosis vaksin sebesar 1,98. Namun badan PBB untuk anak-anak, Unicef, mengatakan bahwa itu hanya sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan.

"Saya mengulangi permohonan saya kepada semua orang dengan perasaan, untuk anak-anak, memang bukan untuk mencegah, kami memberikan apa yang sangat dibutuhkan dan dibutuhkan secara besar-besaran," kata Direktur Unicef Timur Tengah, Geert Cappelaere.

Lebih dari 20 juta orang di Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Sebelas juta di antaranya adalah anak-anak dan 400 ribu orang terkena malnutrisi akut.

Menurut PBB, koalisi tersebut melakukan intervensi dalam perang antara pasukan yang setia kepada Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dan Huthi pada tahun 2015. Sejak saat itu, pertempuran darat dan pemogokan udara telah menewaskan lebih dari 8.670 orang.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Empat Pesawat Bantuan Mendarat di Yaman

Konflik bersenjata di Yaman.

CB, SANAA -- Empat pesawat bantuan mendarat di Sanaa, Yaman, pada Senin (27/11) waktu setempat. Bantuan ini datang 12 jam setelah juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi Kolonel Turki al-Maliki mengonfirmasi 82 izintelah dikeluarkan untuk bantuan dan misi internasional.

Menurut cicitan perwakilan UNICEF di Yaman Meritxell Relano di Twitter, pesawat UNICEF yang membawa 1,9 juta dosis vaksin juga mendarat di Sanaa. Selain itu juga ada muatan sebanyak 15 ton yang berisi vaksin Penta, BCG, dan PCV, yang paling banyak dibutuhkan untuk melindungi sekitar 600 juta anak-anak Yaman agar terhindar dari difteri, tetanus dan penyakit lainnya.

Menurut AFP yang dikutip Ashar Al-Awsaat, Senin (27/11), selain itu ada tiga pesawat lagi yang membawa pekerja sosial PBB dan staf Palang Merah Internasional juga tiba di kota tersebut.

Kedatangan pesawan bantuan tersebut setelah koalisi mengumumkan membuka kembali pelabuhan Laut Merah di Hodeidah dan bandara Sanaa. Pelabuhan dan bandara tersebut hanya bisa menerima penerbangan bantuan kemanusiaan, bantuan PBB dan juga dari lembaga bantuan kemanusiaan.

Menurut koalisi pimpinan Saudi, bandara tersebut ditutup setelah militan Houthi melepaskan sebuah rudal balistik yang dicegat di bandara Internasional Riyadh dan masuk keYaman melalui pelabuhan Hodeida di mana pihaknya menduga rudal balistik itu berasal dari Iran.

Penutupan bandara sementara dengan harapan akan mencegah adanya penyelundupan senjata, amunisi, bagian rudal dan uang tunai yang secara teratur dipasok oleh antek Iran dan Iran kepada pemberontak Houthi, kata pernyataan dari koalisi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pengiriman 5.000 Ton Tepung Sampai ke Yaman

Anak-anak di Yaman menderita gizi buruk dan kelaparan karena blokade yang dilakukan koalisi Arab Saudi.

CB, YAMAN -- Satu kapal yang membawa 5.500 ton tepung merapat di Pelabuhan Laut Merah Yaman, Hudaydah, pada Ahad (26/11), setelah 20 hari blokade militer dari koalisi pimpinan Arab Saudi. "Itu adalah kapal komersial pertama yang merapat di pelabuhan tersebut setelah 20 hari blokade," kata pejabat milisi Al-Houthi Khalid Jomaey melalui telepon kepada Xinhua.

Bahkan, dia mengatakan, satu lagi kapal bantuan yang membawa gandum dari Program Pangan Dunia PBB (WFP) sedang berlayar di dekat pelabuhan itu dan direncanakan merapa dalam waktu beberapa jam. Pengiriman tersebut adalah pengiriman komersial pertama yang diperkenankan oleh koalisi pimpinan Arab Saudi ke pelabuhan yang dikuasai gerilyawan.

"Tindakan itu dilakukan sehari setelah koalisi pimpinan Arab Saudi mengizinkan pesawat bantuan ke bandar udara Sana'a, yang juga dikuasai gerilyawan," katanya, Senin.

Pada Rabu (15/11), koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi gerilyawan milisi Syiah Al-Houthi mengatakan, koalisi akan mengizinkan akses pesawat bantuan kemanusiaan ke Sana'a dan kapal yang membawa bantuan ke Pelabuhana Laut Merah, Hodedidah.

Jens Laerke, juru bicara badan koordinasi bantuan kemanusiaan PBB, OCHA, pada Jumat lalu mengatakan, apa yang benar-benar penting ialah pihaknya dapat membuat pelabuhan di Hodeidah dan Saleef terbuka buat import komersial dan bantuan kemanusiaan.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah menghadapi kecaman yang meningkat dari pejabat senior PBB dan lembaga kemanusiaan yang menyampaikan keprihatinan mereka sehubungan dengan bencana kemanusiaan yang memburuk di negara Arab tersebut. Yaman sangat tergantung atas import makanan dan pasokan bantuan kemanusiaan.

Koalisi itu, yang campur-tangan dalam konflik Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Pemerintah Yaman di pengasingan --yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansoud Hadi, menyatakan koalisi tersebut berencana hanya akan memberi izin kepada kapal bantuan saja.

Sebanyak 10 ribu warga Yaman, kebanyakan warga sipil, tewas dalam perang yang memicu krisis kemanusiaan terburuk dan mendorong negeri tersebut ke ambang kelaparan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Lebanon Bahas Pemerintahan Hariri

BEIRUT - Presiden Lebanon Michel Aoun menggelar perundingan dengan para pemimpin politik tentang masa depan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Saad al-Hariri setelah dia menunda pengunduran dirinya.

Pejabat senior Lebanon menjelaskan, konsultasi itu digelar di istana kepresidenan di Baabda yang bertujuan membantu pemerintahan Hariri kembali kuat, setelah beberapa pekan kekacauan politik akibat pengunduran diri Hariri tiba-tiba pada 4 November, saat berada di Riyadh, Arab Saudi.

Para pejabat Lebanon menyatakan Saudi memaksa Hariri mundur dan menahan pergerakannya. Situasi itu memicu intervensi Prancis sehingga Hariri dapat kembali ke Beirut pekan lalu.

Riyadh menjelaskan, Hariri mundur secara sukarela dan mereka tidak menahannya. Saat pidato pengunduran diri, Hariri mengkritik Iran dan aliansinya, Hezbollah, di Lebanon karena mengganggu dunia Arab.

Sejak kembali ke Beirut, Hariri menjelaskan, semua warga Lebanon harus menaati kebijakan negara “disasosiasi” atau tidak terlibat konflik regional. Pernyataan Hariri itu merujuk pada Hezbollah.

Politisi Druze, Walid Jumblatt yang merupakan tokoh berpengaruh di Lebanon menyatakan, setelah bertemu Aoun, penting untuk membicarakan tentang disasosiasi dan bagaimana mencapainya.

Jumblatt menyatakan, akan bijaksana jika tidak mempertanyakan persenjataan Hezbollah dalam diskusi ini, karena perundingan sebelumnya situasi memanas saat membahas masalah tersebut.

“Konsultasi mungkin akan disimpulkan dengan Lebanon menegaskan kembali pernyataan kementerian untuk secara implisit memasukkan disasosiasi,” papar pejabat senior Lebanon, dikutip kantor berita Reuters.

Hariri menegaskan, dia tidak akan menerima sikap Hezbollah yang mempengaruhi saudara-saudara Arab atau menargetkan keamanan dan stabilitas negara-negara mereka.

Di sisi lain, meski negara-negara Arab meningkatkan tekanan pada Hezbollah karena hubungannya dengan Iran, milisi Syiah itu menegaskan statusnya sebagai kekuatan regional. Hezbollah memperkuat jangkauan militernya melebihi perbatasan Lebanon dan menciptakan krisis politik di dalam negeri.

Kebangkinan Hezbollah terjadi saat Iran dan Saudi berebut hegemoni di kawasan, meningkatkan berbagai konflik dari Suriah hingga Yaman. Saudi menganggap Hezbollah sebagai perwakilan Iran dan dalam beberapa pekan terakhir berupaya mengisolasi pergerakannya.

Menurut pejabat AS dan Lebanon, Saudi memaksa Hariri mundur untuk mengganggu pemerintahan koalisi yang didalamnya termasuk para menteri dari Hezbollah. “Saudi berharap langkah ini akan melemahkan Iran dengan menerapkan langkah lebih agresif terhadap militan Syiah tersebut,” ungkap sumber pejabat itu.

Hezbollah juga diuntungkan dari krisis itu dengan memanfaatkan kemampuan politik, militer dan jaringan sosial di Lebanon.

Credit sindonews.com

Hariri: Libanon Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Terhadap Hizbullah

BEIRUT - Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri dalam sebuah wawancara dengan majalah Saudi menyatakan, Libanon tidak dapat berbuat banyak terhadap Hizbullah, khususnya mengenai senjata yang dimiliki oleh kelompok itu.

Dalam wawancara itu, Hariri mengatakan untuk menyelesaikan masalah senjata Hizbullah diperlukan solusi regional dan bukan solusi domestik. Hal ini dikarenakan Lebanon "terlalu lemah" untuk berhadapan dengan Hizbullah.

Hariri dalam wawacara itu juga menyalahkan Iran karena menggunakan Hizbullah untuk mengacaukan Lebanon. Menurutnya, semua kekuatan yang dimiliki oleh Hizbullah saat ini berasal dari Iran.

"Solusi untuk senjata Hizbullah adalah solusi regional, bukan solusi domestik. Untuk itu, kami (Lebanon) tidak dapat berbuat apa-apa tentang masalah ini," ucap Hariri dalam wawancara itu.

"Hizbullah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah negara. Kekuatan itu berasal dari senjata yang disediakan oleh Iran," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (27/11).

Dia juga menolak pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani bahwa tidak ada keputusan yang bisa dibuat di Lebanon tanpa keterlibatan Iran. "Rouhani tidak bisa melakukan intervensi terhadap apa yang ingin kita lakukan di Lebanon," tukasnya.

Credit sindonews.com

Serangan di Suriah Tewaskan 80 Orang

Perang di Suriah.

CB, DAMASKUS -- Sedikitnya 80 orang terbunuh dalam waktu lebih dari 24 jam setelah pemerintah Rusia dan Suriah melakukan penembakan di bagian timur dan selatan Suriah.

Mayoritas dari mereka yang terbunuh adalah warga sipil. Dilansir dari Aljazirah, Senin (27/11), di provinsi timur Deir Az Zor, diduga pesawat tempur Rusia menyerang desa al-Shaf'ah di tepi timur Sungai Efrat pada Ahad, menewaskan sekitar 51 orang.

Empat lainnya tewas dalam serangan di desa al-Darnaj yang mengakibatkan meningkatnya jumlah korban tewas di provinsi tersebut menjadi 55 orang. Provinsi Deir Az Zor adalah salah satu dari negara-negara Suriah terakhir yang berada di bawah kendali negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sementara itu, di Ghouta Timur, sebuah distrik di luar ibu kota Damaskus, setidaknya 25 orang tewas. Serangan ini diduga dilakukan oleh pemerintah Rusia dan Suriah yang menembak di beberapa wilayah yang dikuasai oposisi pada Ahad.

Serangan tersebut menargetkan pasar lokal di lingkungan perumahan Misraba, di mana 16 orang terbunuh. Sedikitnya sembilan lainnya tewas dalam baku tembak di lingkungan Medyara dan Douma.

Ghouta Timur secara konsisten ditargetkan meskipun terdaftar sebagai "zona de-eskalasi", di mana aktivitas militer dilarang berdasarkan sebuah kesepakatan yang disahkan oleh Turki, Rusia dan Iran, yang ditandatangani pada September.

Namun karena lokasinya yang strategis di dekat ibu kota, di mana pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berada, serangan di wilayah tersebut belum dihentikan, melanggar kesepakatan yang ada.

Kepala Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, Fadel Abdul Ghanymengatakan Ghouta Timur merupakan target utama pemerintah Suriah sekarang.

"Rezim tidak tertarik untuk mengalami de-eskalasi, setelah mereka merebut kembali Aleppo, mereka pergi ke Deir Az Zor, dan sekarang Ghouta. Ini adalah target utama mereka sekarang," kata Abdul Ghany.

Menurut pusat medis dan pekerja pertahanan sipil, sejak pelaksanaan kesepakatan tersebut, setidaknya 250 orang telah tewas dalam dugaan serangan udara pemerintah Rusia dan Suriah di distrik tersebut.

Oposisi bersenjata di Ghouta Timur telah berhasil mempertahankan pasukan pemerintah Suriah selama perang. Pada gilirannya, pemerintah telah memberlakukan pengepungan di wilayah tersebut untuk menekan oposisi bersenjata, yang menyebabkan krisis kemanusiaan.

Di bawah kesepakatan "zona de-eskalasi", kelompok oposisi dan pasukan pemerintah diharuskan menghentikan permusuhan, termasuk serangan udara, untuk jangka waktu enam bulan, demi melindungi warga sipil yang tinggal di wilayah tersebut.

Lebih dari 2,5 juta orang diyakini tinggal di zona tersebut, termasuk Ghinka, dan provinsi-provinsi di Idlib, Homs, Latakia, Aleppo dan Hama.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Serangan Udara Rusia ke Suriah, 53 Warga Sipil Tewas

Pesawat pengebom Rusia Sukhoi Su-34 menjatuhkan bom di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah. (ilustrasi)

CB,DAMASKUS -- Sedikitnya ada 53 warga sipil tewas karena serangan udara Rusia di desa Al Shafah, Suriah timur. Kelompok pemantau, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris, menyebutkan 21 dari korban tewas adalah anak-anak.

Serangan yang dilancarkan pada Ahad (26/11) pagi waktu setempat itu masuk dalam provinsi Deir Al Zour, yang merupakan basis terakhir kelompok ISIS. Sebelumnya Rusia telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya melakukan serangan udara ke wilayah tersebut, namun pihaknya mengaku menyerang militan dan kubu mereka.

Awalnya SOHR mengatakan korban tewas berjumlah 34 orang. Namun kepala kelompok pemantau tersebut mengatakan kepada AFP bahwa jumlah tersebut diyakini telah meningkat. "Korban meningkat setelah dilakukan evakuasi menyingkirkan puing-puing bangunan dalam operasi penyelamatan yang telah berlangsung lama," kata kepala SOHR Rami Abdel Rahman, dikutip BBC, Senin (27/11).

Rusia adalah sekutu penting Presiden Bashar Assad dalam perang saudara di Suriah yang telah berlangsung lama itu. Perundingan damai yang didukung PBB diperkirakan akan dilanjutkan di Jenewa pekan depan. Namun beberapa perundingan sebelumnya gagal.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

UEA Tolak Solusi Iran dan Turki Soal Suriah

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash melalui akun Twitternya mengatakan, pihaknya menolak solusi Iran dan Turki untuk menyelesaikan masalah di Suriah.

Gargash dalam kicauanya menuturkan, solusi politik di Suriah adalah satu-satunya cara untuk menghentian pembantaian di negara tersebut. Namun, mereka tidak akan menerima solusi yang diajukan Iran dan Turki.

"Namun, dengan segala hal, itu bukanlah solusi yang diajukan Iran, dan Turki," kicau Gargash tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (27/11).

Dia lalu mengatakan, sangat disayangkan perkembangan internasional terkait krisis Suriah meminggirkan peran negara-negara Arab. "Kecuali usaha Riyadh untuk menyatukan oposisi, kami melihat bahwa konsensus Rusia-Iran-Turki memimpin sementara, peran Arab bersifat sekunder," ungkapnya.

Turki, dan Iran sendiri adalah dua negara yang terlibat dalam krisis di Suriah. Iran diketahui mengirimkan penasihat militer mereka untuk membantu pasukan Bashar al-Assad dan disebut juga mengirimkan sejumlah pasukan untuk memerangi ISIS dan oposisi.

Sementara itu, Turki melakukan operasi militer di wilayah Idlib, yang tidak jauh dari perbatasan Suriah-Turki. Ankara dalam operasinya bukan hanya menargetkan ISIS, tapi juga Kurdi Suriah.

Credit sindonews.com

Kristen dan Muslim Tuntut Filipina Damai dengan Pemberontak

Ilustrasi anggota MILF. (AFP Photo/Ted Aljibe)

Jakarta, CB -- Umat Muslim dan Kristen di Filipina menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut kelanjutan perundingan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Islam terbesar di negara itu, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Seorang jurnalis AFP melaporkan, hingga Senin (27/11) pagi, sudah ada sekitar puluhan ribu orang berkumpul di depan markas MILF di Darapanan, Cotabato, Filipina.

Menurut laporan pandangan mata AFP, di tengah kerumunan tersebut terlihat Uskup Agung Cotabato sekaligus pejabat Gereja Katolik di Mindanao, Orlando Quevedo, bahkan anggota dari kelompok rival MILF, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Menjelang siang, kantor MILF menyatakan bahwa mereka mengharapkan ada jutaan orang yang ikut serta dalam aksi pada hari ini.

Massa tersebut berkumpul untuk mendesak pemerintah segera merampungkan rancangan undang-undang untuk memberikan otonomi di daerah tertentu di Mindanao kepada MILF, sesuai dengan hasil kesepakatan damai pada 2014 lalu.

Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan selama bertahun-tahun untuk mengakhiri konflik pemberontakan yang sudah merenggut setidaknya 120 ribu nyawa.

Presiden Rodrigo Duterte sendiri dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidatonya di hadapan massa di Kamp Darapanan pada Senin sore. Pekan lalu, Duterte juga menyiratkan nada positif terhadap perundingan ini.

"Tak ada jalan untuk menemukan perdamaian jika kita tidak memberikan kembali bagian dari sejarah mereka. Jika kita tidak memberikan itu, akan ada masalah karena mereka akan bergabung dengan komplotan teroris lain," ucap Duterte.
Desakan ini semakin kuat setelah bulan lalu Duterte menyatakan Marawi bebas dari ISIS, kelompok teror yang menguasai kota itu sejak Mei.

Saat masih berjuang menggempur ISIS di Marawi, Duterte meminta bantuan MILF untuk bernegosiasi dan meredam kelompok-kelompok Islam lainnya, dengan iming-iming kesepakatan damai dengan pemerintah.

Credit cnnindonesia.com

Temui Kepala Militer Myanmar, Ini yang Disampaikan Paus Francis

YANGON - Pemimpin Vatikan Paus Franciskus dilaporkan telah menjejakkan kaki di Myanmar. Seperti yang sudah disampaikan Vatikan sebelumnya, di Myanmar , Paus Francis akan bertemu dengan kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing.

Menurut keterangan juru bicara Vatikan , Greg Burke, pertemuan antara Paus Francis dan Min Aung dilakukan di Katedral St. Mary, yang berada di pusat kota Yangon. Burke menyebut pertemuan itu berlangsung santai dan ada beberapa hal yang disampaikan Paus Francis kepada Min Aung.

"Mereka membahas tanggung jawab besar otoritas negara pada masa transisi ini," kata Burke dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (27/11).

Selain bertemu dengan Min Aung, Paus Francis juga akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu-kyi. Namun, sayangnya Vatikan masih belum angkat bicara mengenai apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Meski demikian, sejumlah pihak menduga fokus pembicaraan keduanya adalah mengenai situasi di Myanmar, khususnya mengenai situasi di Rakhine State, wilayah di mana etnis Rohingya tinggal.

Dirinya akan berada di Myanmar selama kurang lebih tiga hari. Setelah dari Myanmar, dia akan bertolak ke Bangladesh, dan dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan para pengungsi Rohingya di negara tetanga Myanmar tersebut.

Credit sindonews.com

Kunjungi Myanmar, Paus Temui Panglima Militer

Paus Francis tiba di Yangon, Myanmar, Senin (27/11).

CB, NAYPYIDAW -- Paus Francis telah bertemu dengan panglima militer Myanmar, saat dia memulai kunjungan kepausan pertama ke sebuah negara yang secara luas dituduh melakukan membersihkan etnis terhadap Muslim Rohingya. Meski Jenderal Min Aung Hlaing membantah "diskriminasi agama" dalam sebuah kampanye militer di negara bagian Rakhine.

Pejabat di negara mayoritas Buddha mengamati dengan seksama untuk melihat bagaimana Paus menanggapi krisis tersebut. Dia telah didesak oleh pemerintah dan kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menekan Myanmar atas perlakuan mereka terhadap orang-orang Rohingya. Lebih dari 600 ribu orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus, ketika serangan mematikan terhadap pos polisi oleh militan Rohingya memicu sebuah tindakan militer di negara bagian Rakhine.

Sebagai bagian dari kunjungannya ke wilayah tersebut, Paus juga akan bertemu dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Setelah Myanmar, dia akan pindah ke Bangladesh untuk bertemu dengan sekelompok kecil pengungsi Rohingya.

Paus berusia 80 tahun ini telah dikenal karena pandangan dan kemauannya yang moderat untuk menentang ketidakadilan global. Paus bertemu dengan pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing beberapa jam setelah tiba di Myanmar. Dikutip dari BBC News Jenderal Hlaing mengatakan kepada Paus tidak ada diskriminasi agama di Myanmar dan ada kebebasan beragama. Namun belum jelas bagaimana respons Paus terkait perkataan Hlaing.

Paus sebelumnya menggunakan istilah "saudara laki-laki dan perempuan Rohingya kami" saat menentang kekerasan tersebut. Namun satu-satunya kardinal Katolik dari Myanmar telah meminta dia untuk tidak menggunakan istilah itu dalam perjalanannya, untuk mencegah tersinggungnya perasaan lokal.

Juru bicara Vatikan Greg Burke mengatakan, Paus Fransiskus diberikan saran untuk menggunakan istilah "Rohingya" dengan hati-hati. ''Kami akan lihat bersama selama perjalanan. Ini bukan sebuah kata terlarang,'' jelas Burke.

Pejabat Myanmar tidak menggunakan istilah tersebut, namun menyebut Rohingya sebagai orang Bengali, dan mengatakan mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh. Sehingga tidak boleh terdaftar sebagai salah satu kelompok etnis di negara tersebut.

Bangladesh menyangkal mereka adalah warganya. Myanmar mengatakan tindakan keras di Rakhine adalah untuk membasmi gerilyawan dengan kekerasan di sana. Namun PBB telah menggambarkan kekerasan tersebut sebagai contoh tentang pembersihan etnis, sebuah sentimen yang juga disuarakan oleh para kritikus internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Myanmar Diduga Bunuh Wartawan di Pusat Konflik Rohingya

Ilustrasi militer Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Militer Myanmar diduga membunuh sejumlah wartawan yang mendokumentasikan kekerasan di Rakhine, di mana penganiayaan terhadap komunitas Muslim Rohingya terus terjadi sejak 2012 lalu.

Mohammad Rafique, pria pengelola portal berita untuk komunitas Rohingya, The Stateless, mengatakan bahwa ketika bentrokan pertama kali pecah pada 2012 lalu, sukarelawan muda secara diam-diam melaporkan kekerasan terhadap minoritas Muslim dengan mengirimkan foto, video, dan klip suara menggunakan ponsel.

Namun sejak saat itu, sekitar 95 persen wartawan lapangan di Rakhine itu menghilang. Kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia menyatakan, militer Myanmar membunuh dan menculik para reporter itu untuk "menyabotase" jaringan tersebut agar publik tak mengetahui kondisi di Rakhine.

"Pasukan keamanan Myanmar dan milisi di Rakhine telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran di desa Rohingya. Seiring jaringan wartawan Rohingya di Rakhine yang lumpuh, informasi rinci mengenai kekerasan yang diperlukan untuk disebarluaskan ke media kredibel sudah tidak sampai lagi kepada kami," ujar Rafique, Senin (27/11).

"Sebagian besar wartawan media internasional dan aktivis HAM mengumpulkan informasi mengenai kekerasan dan situasi di Rakhine malalu jaringan wartawan lapangan tersebut. Media internasional termasuk media komunitas kami saat ini pun kekurangan informasi dari Rakhine," katanya.

Situasi ini juga membuat sejumlah kelompok pemerhati HAM kesulitan mendapatkan informasi mengenai situasi di Rakhine, termasuk Human Rights Watch.

"Sudah jelas bahwa militer secara sistematis telah menyiksa Rohingya secara kejam. Komunitas Rohingya yang memantau situasi di lapangan pun sudah tidak ada di sana untuk melaporkan keadaan di Rakhine lagi," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch kepada The Guardian.

Meski demikian, masih ada reporter yang berjuang melaporkan kondisi di Rakhine. Ko Ko Linn, juru bicara komunitas Rohingya yang berbasis di Bangladesh, mengatakan sekitar 2.000 reporter lepas aktif saat kekerasan di Rakhine pecah pada Oktober 2016 lalu.

"Para wartawan itu mengumpulkan informasi rinci tentang insiden kekerasan di desa-desa Rohingya. Laporan mereka membuat dunia tahu bagaimana sebenarnya pasukan keamanan dan milisi sekutu mereka melakukan persekusi di balik operasi militer mereka," kata Linn.

Sementara itu, Noor Hossain, eks reporter Rohingya, mengatakan rekan-rekannya yang masih aktif di lapangan mengambil risiko luar biasa besar untuk mengumpulkan informasi tersebut.

"Kami biasa menyembunyikan diri saat pasukan keamanan mendekati dan menggeledah desa kami. Setelah mereka pergi, kami baru bisa mengumpulkan informasi dan gambar-gambar terkait kekerasan dan pelanggaran lainnya," kata Hossain.

"Pasukan keamanan kerap menargetkan orang-orang yang memiliki ponsel pintar untuk dibunuh," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Dikritik sana sini karena Rohingya, Suu Kyi berpaling ke China

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. (REUTERS)

Yangon (CB) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang mendapat kritik tajam dari dunia akibat lebih banyak bungkam dalam krisis pengungsi Rohingya, berusaha memalingkan muka ke China.

Untuk itu, mengutip media pemerintah Myanmar seperti dilaporkan Reuters, Suu Kyi akan segera mengunjungi Beijing.

Myanmar mendapatkan tekanan hebat dari negara-negara Barat menyangkut reaksi brutal angkatan bersenjatanya dalam menanggapi serangan pemberontak Rohingnya Agustus silam di Rakhine yang berpenduduk mayoritas Rohingya.

Amerika Serikat dan PBB menuduh Myanmar melakukan "pembersihan etnis". Kedua pihak menuntut militer Myanamar bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang telah mendorong sekitar 620.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

China sebaliknya membela Myanmar dengan menyebut operasi militer Myanmar itu sebagai operasi antipemberontakan yang sah. China berulang kali memblok resolusi Dewan Keamanan PBB menyangkut krisis pengungsi Rohingya.

Berita akan berkunjungnya Suu Kyi ke Beijing itu muncul setelah Presiden China Xi Jinping dan pemimpin militer China menyambut hangat panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing yang berkunjung pekan lalu. China berjanji membina kerja sama yang lebih erat lagi.

Surat kabar pemerintah Global New Light menyatakan Suu Kyi akan segera terbang untuk menghadiri forum pemimpin dunia di Beijing yang dituanrumahi Partai Komunis China.

Pekan ini Myanmar mendapat perhatian luas internasional karena segera dikunjungi Paus Fransiskus yang merupakan kunjungan pertama seorang kepala Gereja Katolik Roma ke negara berpenduduk mayoritas Budha itu.

Paus sebelumnya telah berbicara keras menyangkut perlakuan terhadap minoritas Muslim yang kewarganegaraannya ditolak oleh Myanmar, namun warga Kristen Myanmar tak ingin Paus membahas itu karena bisa memprovokasi reaksi buruk dari Myanmar kepada minoritas Katolik.

Banyak kalangan di Myanmar menolak mengakui nama Rohingya dengan lebih memilih "Bengali" untuk menunjukkan minoritas yang umumnya beragama Islam itu adalah milik negara tetangganya, Bangladesh, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Suu Kyi Akan Kunjungi China di Tengah Krisis Rohingya

Penasihat Negara Aung San Suu Kyi bakal mengunjungi China di tengah krisis Rohingya yang masih berlangsung. (Reuters/Staff/File Photo)

Jakarta, CB -- Pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dijadwalkan mengunjungi China dalam waktu dekat di tengah krisis kemanusiaan di Rakhine yang masih berlangsung. Krisis yang diakibatkan persekusi militer itu memicu eksodus ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya ke Bangladesh dalam tiga bulan terakhir.

Media pemerintah yang dikutip Reuters, Global New Light of Myanmar, melaporkan Suu Kyi akan segera berangkat ke Beijing untuk memenuhi undangan dari Partai Komunis China dalam forum politik yang juga akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara lainnya.

Mengutip kantor berita Xinhua, Suu Kyi akan bertandang ke Negeri Tirai Bambu pada 30 November hingga 3 Desember mendatang. Meski begitu, juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, belum dapat dihubungi untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

Beijing, sebagai sekutu dekat Naypyidaw, sejauh ini tak berbuat banyak merespons krisis yang menimpa minoritas Muslim Rohingya.

Meski mengutuk segala kekerasan yang terjadi, China tetap mendukung setiap langkah yang dilakukan militer Myanmar dalam menyelesaikan krisis, termasuk operasi pembersihan di Rakhine.

Berita lawatan Suu Kyi muncul tak lama setelah Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing lebih dulu bertandang ke Beijing untuk menemui Presiden Xi Jinping.

Dalam pertemuannya, Xi sepakat memperkuat relasi dengan militer Myanmar di tengah tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan angkatan bersenjata terhadap Rohingya dan etnis minoritas lainnya.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia menyusul kekerasan yang diduga dilakukan secara sistematis oleh militer dan polisi untuk mengusir Rohingya. Kekerasan itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, militer dan polisi diduga malah menyiksa, mengusir, membakar desa, hingga membunuh etnis Rohingya. Hingga kini, sekitar 1.000 orang, terutama dari etnis Rohingya, diperkirakan tewas dalam krisis tersebut.

Menanggapi, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menuding militer Myanmar melakukan upaya pembersihan etnis terhadap Rohingya dan meminta mereka bertanggung jawab.

Sejumlah negara lain pun mendesak Myanmar segera menyelesaikan krisis dan meminta Suu Kyi segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM di negaranya.

Credit cnnindonesia.com

Akankah Paus Fransiskus ucapkan kata "Rohingya" di Myanmar?

Paus Fransiskus tersenyum saat berjalan di sebelah Presiden Kenya Uhuru Kenyatta (kiri) di Nairobi, Kenya, Rabu (25/11). (REUTERS/Goran Tomasevic)

Yangon (CB) - Ribuan pemeluk Katolik berkumpul di Yangon hari ini setelah menempuh perjalanan jauh lewat kereta dan bus, demi menyambut Paus Fransiskus yang memulai lawatan ke Myanmar.

"Kami datang ke sini untuk melihat Bapa Suci. Peristiwa ini sekali terjadi dalam ratusan tahun," kata Win Min Set, pemimpin komunitas yang datang bersama 1.800 warga Katolik dari kawasan selatan dan barat Myanmar.

"Beliau sangat berpengetahuan ketika menyangkut masalah politik. Beliau akan menangani masalah dengan cerdas," kata dia merujuk kemungkinan Paus membahas Rohingya.

Lawatan ini begitu pelik sampai-sampai para penasihat Paus mengingatkan dia untuk tidak mengucapkan kata "Rohingya" di Myanmar, karena bisa memicu perlakuan buruk mayoritas Budha dan pemerintah terhadap minoritas Kristen Myanmar.

Sekitar 600 ribu Rohingya terusir dari Rakhine ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu ketika pemberontak Rohingya menyerang pos-pos keamanan dan markas tentara Myanmar sehingga memicu aksi balasan brutal dari militer.

Momen-momen paling menegangkan dari kunjungan Paus itu sendiri adalah pertemuan pribadinya dengan panglima angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selain dengan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Paus juga akan mengunjungi Bangladesh pada 2 Desember yang kemungkinan guna menemui pengungsi Rohingya.

Polisi antihuruhara dikerahkan di Yangon, kota terbesar di Myanmar, menjelang kedatangan Paus, sekitar 13.15 waktu setempat, sedangkan sekitar 150 ribu orang sudah mendapatkan diri untuk mengikuti misa bersama Paus yang dilaksanakan Rabu lusa.

"Saya harapkan beliau membawa perubahan dalam politik," kata Tunan Lahtoi (25) yang menempuh perjalanan dua hari satu malam dengan berkereta dari negara bagian Kachin di bagian utara Myanmar.

Sumber-sumber Vatikan mengungkapkan bahwa beberapa kalangan di Tahta Suci memandang kunjungan ini terlalu terburu-buru mengingat hubungan diplomatik antara Vatikan dan Myanmar baru dijalin Mei silam setelah kunjungan Suu Kyi.

Paus sudah mengucapkan kata Rohingya dalam dua kesempatan di Vatikan selama tahun ini saja.

Ketika ditanya apakah Paus akan mengucapkan kata "Rohingya" di Myanmar, juru bicara Vatikan Greg Burke dengan diplomatis menjawab bahwa Paus amat menerima masukan dari siapa pun, namun Burke menegaskan, "Kita akan melihatnya dalam lawatan itu, kata itu bukanlah kata terlarang."

Credit antaranews.com

Senin, 27 November 2017

Dekati Turki, Pejabat Korut Puji Erdogan Negarawan Independen

ANKARA - Seorang pejabat senior Korea Utara (Korut) memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai negarawan yang sangat independen selama kunjungannya ke Istanbul. Kunjungan ini sebagai upaya rezim Kim Jong-un untuk “mendekati” Ankara.

Pejabat senior bernama Kim Chung Song tersebut adalah anggota Majelis Rakyat Agung Korea Utara (SPA). Dia mengonfirmasi bahwa kunjungannya tersebut akan menjadi babak baru dalam hubungan antara Pyongyang dan Ankara di tahun-tahun mendatang.

Kim mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa Erdogan bekerja untuk negaranya. Secara pribadi, Kim menyukai pemimpin Turki tersebut, yang telah menghadapi rentetan kritik dalam beberapa bulan terakhir karena tindakan kerasnya terhadap kritikus independen, wartawan, akademisi dan peradilan.

”Jadi, kami tahu bagaimana Presiden (Recep Tayyip) Erdogan bersikap baik untuk negara ini,” kata Kim. ”Presiden Erdogan adalah negarawan yang sangat independen,” ujarnya, yang dikutip Senin (27/11/2017).

”Semua perasaan baik dan kesamaan dari kebijakan luar negeri ini bisa menjadi fondasi yang sangat solid untuk hubungan masa depan,” imbuh pejabat Pyongyang yang menjadi delegasi resmi Korut untuk Asian Parliamentary Assembly (APA) tersebut.

Berbicara tentang hubungan antara Korea Utara dan Turki, dia berujar; ”Hanya ada sedikit pertukaran kunjungan bersama, tapi saya pikir ini adalah awal yang baik.”

“Saya yakin dan saya percaya bahwa Turki dapat melakukannya dengan baik. Saya terkesan oleh keramahan Turki dan dengan cara Parlemen Turki telah menjalankan pleno penting ini."

Turki tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut sampai tahun 2001. Namun, hal itu berubah setelah Ankara secara resmi mengakui Korea Utara—yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)—pada tahun 2001.

Sementara pihak Ankara yang diwakili oleh kedutaan besarnya di Seoul, Korea Selatan, mengatakan masalah diplomatik Pyongyang dengan Turki ditangani melalui misinya di Bulgaria.

Credit sindonews.com

Pejabat Tinggi Korut: Sasaran Program Nuklir Pyongyang Hanya AS

SEOUL - Ketegangan di Semenanjung Korea jauh dari kata berakhir seiring keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memasukkan Pyongyang sebagai sponsor terorisme pekan lalu. Terbaru, seorang pejabat tinggi Korea Utara (Korut) menyatakan program nuklir negara komunis itu tidak menargetkan negara lain selain AS.

"Ancaman nuklir kita adalah pedang keadilan yang ditujukan untuk melawan nuklir AS serta Asia dan negara manapun di dunia tidak perlu khawatir dengan ancaman kita selama mereka tidak bergabung dalam invasi dan provokasi terhadap kita," kata Wakil Majelis Rakyat Agung Korut dan direktur Institut Reunifikasi Nasional Ri Jong-hyok seperti dikutip dari Sputnik, Senin (27/11/2017).

Menurut Ri, Pyongyang akan meningkatkan perjuangannya melawan apa yang disebut skema perang nuklir dan sanksi-sanksi AS.

"Ini adalah keputusan tegas rakyat Korea bahwa Korea Utara harus menghadapi AS hanya dengan senjata nuklir untuk mencapai keseimbangan kekuasaan," tegas Ri.

Pejabat tinggi Korut menyampaikan hal itu dalam sambutannya di Majelis Parlemen Asia yang diadakan di Turki awal pekan ini.

Ketegangan antara Korut dan AS semakin meningkat baru-baru ini, menyusul serangkaian tes nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Pyongyang serta retorika keras oleh Donald Trump yang menargetkan kepemimpinan negara tersebut.

Bulan lalu, Korut menanggapi "surat-surat" presiden AS di Twitter dengan ancaman yang terus berlanjut untuk memberikan serangan rudal ke wilayah Guam di AS. Rezim Pyongyang menambahkan bahwa pernyataan Trump mengenai media sosial dan juga kegiatan militer AS di wilayah tersebut mendorong Pyongyang lebih dekat ke pemicunya.

Setelah kunjungan Donald Trump ke Korea Selatan (Korsel) awal bulan ini, Korut berjanji untuk terus mengembangkan program nuklirnya selama imperialisme, akar kejahatan dan ketidakadilan, ditinggalkan di Bumi.

Baru-baru ini, Trump telah memutuskan untuk memasukkan Korut sebagai negara sponsor untuk melakukan terorisme dalam sebuah langkah yang disebut surat kabar negara Korut sebuah provokasi ekstra besar, sama seperti deklarasi perang melawan Korut lainnya.

Credit sindonews.com

Gunung Agung Awas, Zona Bahaya Meluas 10 Kilometer

CB, Mataram-Erupsi Gunung Agung terus meningkat dari fase freatik ke magmatik sejak teramati sinar api pada Sabtu, 25 November 2017 pukul 21.00 WITA. Sampai Senin pagi, 27 November 2017, erupsi fase magmatik disertai kepulan abu tebal menerus mencapai ketinggian 2.000-3.400 meter dari puncak.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kepulan abu yang menerus kadang-kadang disertai erupsi eksplosif ditimpali suara dentuman lemah yang terdengar sampai jarak 12 kilometer dari puncak. Sinar api semakin sering teramati di malam hari berikutnya. ''Ini menandakan potensi letusan yang lebih besar akan segera terjadi,'' kata Sutopo dalam siaran persnya.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko bencana, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menaikkan status Gunung Agung dari Siaga (level 3) menjadi Awas (level 4) terhitung mulai 27 November 2017 pukul 06:00 WITA. ''Status Awas adalah status tertinggi dalam status gunung api,'' ujarnya.

Pemandangan Gunung Agung saat meletus, di Karangasem, pulau Bali, Indonesia, 26 November 2017. Ketinggian asap yang keluar dari Gunung Agung mencapai 3.000 meter. AP Photo/Firdia Lisnawati
Pos pengamatan Gunung Agung di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem melaporkan bahwa secara visual gunung jelas. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 2.500-3.000 meter di atas puncak kawah. Teramati letusan dengan tinggi 3000 meter dan warna asap kelabu. Terlihat sinar api. Tremor non-harmonik menerus amplitudo 1 - 10 mm (dominan 1 - 2 mm).

Masyarakat di sekitar Gunung Agung serta pendaki, pengunjung dan wisatawan diimbau agar tidak melakukan aktivitas apa pun di zona perkiraan bahaya, yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area dalam radius 8 kilometer dari kawah. Ditambah perluasan sektoral ke arah utara-timur laut dan tenggara-selatan-barat daya sejauh 10 kilometer dari kawah Gunung Agung.

Relawan PMI bersama warga membangun shelter (hunian sementara) bagi pengungsi Gunung Agung di Kantor UPTD Pertanian Rendang, Karangasem, Bali, 23 November 2017. Pembangunan shelter ini untuk memberi hunian yang lebih layak bagi pengungsi pasca letusan freatik Gunung Agung. ANTARA
Zona perkiraan bahaya, kata Sutopo, sifatnya dinamis mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual. BNPB mengkoordinasi potensi nasional dari TNI, Polri, Basarnas, Kementerian PU Pera, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BUMN dan lainnya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan erupsi Gunung Agung. Posko Pendampingan Nasional telah diaktivasi di Kabupaten Karangasem.
Masyarakat dalam radius 8 kilometer dan peluasan 10 kilometer diimbau untuk segera mengungsi dengan tertib dan tenang. Sebagian masyarakat telah melakukan evakuasi mandiri sejak 25 November 2017.

Credit TEMPO.CO

Aktivitas Lava, Status Gunung Agung Meningkat Jadi Awas

CB, Jakarta -- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengumumkan status Gunung Agung di Kabupaten, Karangasem, Bali, dari level tiga (siaga) menjadi naik level empat (awas) pada Senin, pukul 06.00 WITA.
"Status ini kami naikkan karena melihat dari tingkat erupsi Gunung Agung saat ini meningkat dari fase freatik menjadi magmatik, sejak teramati adanya sinar merah di puncak gunung setinggil 3.142 mdpl ini pada Minggu 26 November 2017 malam, pukul 21.00 WITA," kata Kepala Bidang Mitigasi PVMBG, I Gede Suantika saat ditemui di Pos Pemantauan Gunung Agungm, Desa Rendang, Karangasem, Senin.
Ia menerangkan erupsi dari fase freatik ke magmatik ini terlihat kepulan abu tebal yang terus menerus mencapai ketinggian 2.000-3.400 meter dari puncak Gunung Agung. Suantika juga mensinyalir aktivitas magma dan lava yang meningkat.

Selain itu, erupsi kepulan abu terus menerus ini yang disertai erupsi eksplosif dan terdengar suara dentuman lemah hingga radius 12 kilometer dari puncak gunung, menandakan potensi letusan lebih besar mungkin akan segera terjadi.
Suantika merekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Agung, pendaki, pengunjung dan wisatawan tidak melakukan berada maupun melakukan pendakian serta tidak melakukan aktifitas apapun di zona perkiraan bahaya area kawah gunung tertinggi di Bali ini.
Untuk area radius zona bahaya yang sebelumnya enam kilometer dinaikkan menjadi delapan kilometer dari puncak gunung ditambah perluasan sektoral yang sebelumnya radius 7,5 kilometer dinaikkan menjadi sepuluh kilometer kearah utara, timur laut, tenggara, selatan dan barat daya.

Suantika menegaskan, tidak menaikkan perluasan sektoral 12 kilometer seperti September 2017, karena pada Minggu 26 November 2017 malam kemaren tidak menemukan adanya luncuran lontaran material sejauh delapan kilometer atau lebih dari 11 km saat status siaga atau level III, mungkin sektoral ini bisa dinaikkan jadi 12 km.
"Jadi zona perkiraan rawan bencana radius delapan kilometer ini sifatnya dinamis, karena sewaktu-waktu bisa berubah secara cepat. Karena ancaman fisik ini belum terlihat, namun hanya ada potensi saja, maka kami ambil zona bahaya 8-10 km," ujarnya.
Artinya masyarakat yang berada di zona ini harus segera mengosongkan desanya dan informasi ini sudah disampaikan PVMBG kepada pemerintah daerah melalui siaran radio yang disampaikan ke Posko Tanah Ampo.
Untuk itu, PVMBG menyatakan desa yang masuk wilayah zona bahaya Gunung Agung dan sektoral dan masyarakatnya harus segera diungsikan yakni Desa Ban, Dukuh, Baturinggit, Sukadana, Kubu, Tulamben, Datah, Nawakerti, Pitpit, Bhuana Giri, Bebandem, Jungutan, Duda Utara, Amerta Bhuana, Sebudi, Besakih dan Pempatan.

Credit tempo.co

Abu Erupsi Gunung Agung Masih 3.000 Meter

Asap dan abu vulkanis menyembur dari kawah Gunung Agung pascaletusan freatik kedua, terpantau dari Desa Culik, Karangasem, Bali, Ahad (26/11).

CB, JAKARTA — Berdasarkan data terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentang pukul 18.00 WITA-24.00 WITA, tinggi abu erupsi Gunung Agung masih setinggi tiga ribu meter dari puncak dengan kolom abu cenderung menuju ke arah barat dan tenggara.

Dikutip dari laman media sosial resminya dari Jakarta, Senin (27/11) dini hari WIB, BNPB menyebut bahwa sinar api terang dari lava pijar di kawah puncak juga teramati menerus dari kamera pemantau (CCTV) Bukitasah di lereng timur. Selain itu, erupsi yang disertai abu tebal juga terjadi terus menerus.
Terkait aktivitas gempa, data BNPB yang bersumber dari Pos Pengamatan Gunungapi Agung PVMBG, Rendang, menyatakan bahwa tremor non-harmonik terjadi selama enam jam. Tremor non-harmonik, biasa pula disebut spasmodic burst atau spasmodic tremor adalah rentetan beberapa gempa vulkanik dimana satu gempa muncul sebelum gempa sebelumnya selesai.
Akan tetapi, BNPB menyebut tidak ada tercatat adanya tremor harmonik sepanjang pukul 18.00 WITA-24.00 WITA. Fakta-fakta itu membuat BNPB masih menetapkan bahwa daerah berbahaya yang tidak boleh ada aktivitas adalah di radius enam kilometer dari puncak Gunung Agung.
Wilayah lain yang dianggap berbahaya yaitu di sektoral barat daya, selatan, tenggara, timur laut dan utara di jarak sejauh 7,5 kilometer dari puncak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Erupsi Gunung Agung Bakal Terjadi Sebulan

Asap dan abu vulkanis menyembur dari kawah Gunung Agung pascaletusan freatik kedua, terpantau dari Desa Culik, Karangasem, Bali, Ahad (26/11).

CB, KARANGASEM -- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperkirakan letusan efusif Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, akan berlangsung hingga sebulan ke depan. Perkiraan itu mengacu pada letusan terakhir gunung berapi tersebut pada 1963.

"Jika acuannya 1963 maka letusan efusif seperti sekarang ini terjadi selama sebulan sebelum letusan eksplosif," kata Kepala Bidang Mitigasi PVMBG I Gede Suantika, Ahad (26/11).
Suantika mengatakan, lava Gunung Agung saat ini masih mengitari mata rantai kawah. Lava akan meluber keluar dari puncak kawah ketika kawah atas sudah penuh.

Letusan eksplosif terjadi ketika bebatuan dalam perut gunung hancur diiringi keluarnya lava. Letusan eksplosif yang juga disebut letusan magmatik ini biasanya menghasilkan suara besar.
Menurut Suantika, sinar merah yang sempat terlihat memancar dari dalam kawah ke kolom abu yang keluar dari kawah Gunung Agung tergolong efusif magmatik. "Kemungkinan sinar merah ini bersumber dari intuisi lava yang berada di dalam kawah yang volumenya semakin besar persatuan waktunya," ujarnya.

Pengertian efusif magmatik ini adalah lelehan magma yang sudah membanjiri kawah tanpa adanya ledakan. Adanya sinar merah di dalam kawah ini juga didukung sinyal seismik letusan pada Sabtu (25/11) malam, pukul 23.01 WITA.
Ia mengatakan, hingga saat ini, kepulan abu secara visual dari kawah Gunung Agung masih sangat tinggi, tekanannya semakin kuat dan semakin tebal. "Kami mencatat ketinggian asap Gunung Agung terakhir mencapai 3.380 meter dengan arah vertikal, namun bagian atas asap mengarah ke tenggara-timur," ujarnya.

Jumlah gempa vulkanis dangkal dan vulkanis dalam Gunung Agung sudah tak perlu dideteksi. “Yang terekam saat ini, tremor menerus akibat kepulan aliran lava dengan amplitudo 1-3 mm (dominan 3 mm)," jelas Suantika.
"Kami masih berharap kondisi efusif magmatik terjadi saat letusan. Saat di dalam kawah Gunung Agung berisi lava dengan penuh, diharapkan alirannya melumer ke bawah," ujarnya.

Yang ditakutkan, apabila tiba-tiba penambahan debit volume lava yang keluar dalam waktu singkat. Mengingat ruang yang dimiliki kawah Gunung Agung sangat kecil, hal itu kemungkinan besar akan menimbulkan ledakan cukup kuat.
PVMBG saat ini terus mengevaluasi aktivitas Gunung Agung, termasuk kemungkinan untuk menaikkan atau menurunkan status. Peningkatan status menjadi waspada atau level empat baru akan dilakukan setelah mempertimbangkan luasan ancaman abu vulkanis dari letusan serta intensitas gempa.
Masyarakat yang berada dalam radius enam hingga 7,5 kilometer (km) perluasan area sektoral ke utara-timur laut dan tenggara-selatan-barat daya tetap diwajibkan mengungsi, sementara masyarakat kawasan rawan bencana (KRB) II dan III tetap siaga.
Erupsi pertama Gunung Agung terjadi Selasa (21/11) pukul 17.20 WITA dengan ketinggian asap 700 meter dari puncak kawah. Erupsi kedua dan ketiga terjadi pada Sabtu (25/11), masing-masing pada pukul 17.30 WITA dengan ketinggian asap 1.500-3.000 meter dan pukul 21.00 WITA dengan ketinggian 2.000 meter.

Daerah yang terdampak antara lain Desa Ban (Dusun Banjar Belong, Pucang, dan Pengalusan) dan Desa Sebudi (Dusun Banjar Badeg Kelodan, Badeg Tengah, Badegdukuh, Telunbuana, Pura, Lebih, dan Sogra). Berikutnya Desa Besakih (Dusun Br. Kesimpar, Kidulingkreteg, Putung, Temukus, Besakih dan Jugul), Desa Buana Giri (Dusun Banjar Bukitpaon dan Tanaharon), Desa Jungutan (Dusun Banjar Yehkori, Untalan, Galih dan Pesagi), dan sebagian wilayah Desa Dukuh.
PVMBG mengimbau seluruh masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar Gunung Agung, untuk segera menyiapkan masker penutup hidung dan mulut serta pelindung mata karena adanya potensi bahaya abu vulkanis yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut (ISPA).

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jadi Juara Umum, TNI AD Pecahkan Rekor ASEAN

JAKARTA - Prajurit TNI kembali mengharumkan nama Indonesia dalam ajang lomba tembak Angkatan Darat (AD) negara-negara ASEAN atau The ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2017 di Singapura.

Dalam kejuaraan yang digelar selama sepuluh hari sejak 14-23 November tersebut, TNI AD berhasil menjadi juara umum dengan menyabet 9 tropi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu.

Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni dalam amanatnya yang dibacakan Wakil Danjen Kopassus Brigjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan, prestasi ini merupakan manifestasi kerja keras kontingen TNI AD sehingga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Kontingen TNI AD meraih prestasi terbaiknya dalam sepanjang penyelenggaraan AARM dan memecahkan rekor baru ASEAN," ujarnya, kemarin.

Sedangkan peringkat kedua diraih Thailand dengan 3 tropi; 7 emas; 12 perak dan 6 perunggu. Peringkat ketiga diduduki Filiphina dengan raihan 1 tropi; 3 emas; 8 perak dan 7 perunggu. Sementara tuan rumah Singapura meraih peringkat keempat dengan 2 emas: 9 perak dan 13 perunggu.

"Saya atas nama Danjen Kopassus dan keluarga besar Angkatan Darat mengucapkan selamat atas yang dicapai. Yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan prestasi itu di tahun-tahun yang akan datang. Tingkatkan terus kemampuan kalian karena mempertahankan sebagai juara akan lebih sulit daripada memperolehnya," katanya.

Dia menjelaskan, lomba tembak ini telah digelar sebanyak 27 kali sejak 1991 silam dan diikuti oleh negara-negara ASEAN seperti, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filiphina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunnei Darusalam, dan Timor Leste.

Adapun kategori yang dipertandingkan di antaranya, senapan, karaben, pistol putra dan putri serta senapan otomatis atau machine gun. Untuk mengikuti ajang tersebut, TNI AD mengirimkan 62 personel terdiri dari 37 petembak Kopassus: Kostrad, Kodam II/Sriwijaya, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarwan, Kodam IV/Hasanuddin dan Kodam XVI/Pattimura serta Pusdikku Kodiklat TNI AD.

"Lomba ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas prajurit TNI AD di kancah internasional," ujar Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus Letkol Inf. Joko Tri Hadimantoyo.

Selain itu, lomba ini juga sebagai ajang interaksi antar sesama prajurit Angkatan Darat negara-negara ASEAN sekaligus menunjukkan profesionalitas prajurit TNI di mata dunia.
Komandan Kontingen Mayor Inf Nur Wahyudi mengaku bersyukur kontingen petembak TNI AD kembali ke Tanah Air dengan mengharumkan nama baik Indonesia di pentas internasional.

"Dengan 9 tropi ini merupakan rekor dengan medali emas 31. Perolehan 9 tropi pernah terjadi pada 2006, 2011, 2015, dan sekarang 2017 dengan keunggulan emas. Ini merupakan prestasi yang luar biasa," katanya.

Menurut dia, selain kerja keras kontingen, keberhasilan petembak dalam menjuarai lomba ini tidak lepas dari soliditas dan kekompakan tim disemua kategori baik senapan, pistol, karaben dan sebagainya. Dia menyebutkan, ada 11 petembak baru dan 26 petembak lama yang ikut dalam lomba ini. "Persiapannya sekitar setahun. Yang paling kuat menurut kami adalah Thailand sejak awal berdirinya AARM, Thailand selalu berada di nomor dua," katanya.

Kesulitan yang dihadapi dalam lomba tembak kali ini adalah perubahan lapangan tembak untuk kategori pistol putra dan putri dari outdoor menjadi indoor di Singapura.

"Ini kesulitan yang luar biasa. Semua negara alami kesulitan, Saya yakin itu triknya dari Singapura, tapi Alhamdulilah kita bisa mengimbangi dan mendapatkan tropi dari kategori pistol putra dan putri," kata dia.

Direktur Bisnis Produk Hankam PT Pindad Wijayanto menilai, kegiatan ini merupakan bentuk manifestasi dukungan industri pertahanan dalam negeri kepada TNI.

"Ternyata senjata buatan putra putri Indonesia tidak mengecewakan bahkan jadi juara umum. Mereka menggunakan senjata dan amunisi buatan pindad. Ke depan kita masih meningkatkan kualitas dan endurance. Ini masukan penting bagi kami," katanya.

Hasil menembak ini akan jadi masukan bagi PT Pindad bagaimana membuat senjata yang bagus buat pasukan organik dan senjata kompetisi. "Atas keberhasilan ini kami tentu akan memberikan apresiasi dalam bentuk material," ucapnya.

Salah seorang petembak, Letnan Satu Safrin Sihombing menuturkan, sebagai peserta untuk kategori petembak pistol putra mengakui produk buatan PT Pindad cukup baik. Kami menggunakan peluru dari Pindad, kalau pistol belum. Prestasi ini buat adalah cobaan apakah besok masih bisa," katanya.

Dia mengakui, ada perubahan dalam kategori tembak pistol dimana lapangannya cukup gelap karena indoor sehingga menyulitkan petembak. Peraih lima medali emas ini mengaku, sempat mempertanyakan perubahan tersebut, namun tuan rumah Singapura beralasan karena keterbatasan lahan.

"Rata-rata kita turun sepuluh poin untuk kategori yang kita mainkan, tetapi ternyata walaupun tuan rumah Singapura menguasai lapangan itu, Alhamdulillah kita masih bisa menguasai walaupun hanya sehari latihan dengan sepuluh butir (peluru) untuk mencoba lapangan," katanya.

Hal senada dikatakan petembak pistol putri Sertu Pratiwi Kartika Sari mengaku terharu dengan prestasi yang diraih kontingen Indonesia. "Banyak negara peserta tapi Indonesialah yang selalu mengibarkan bendera (Merah Putih)," ucapnya.

Anggota Kopassus yang baru pertama mengikuti lomba tembak ini mengatakan, ada enam petembak putri dari kontingen TNI AD yang terlibat. Meski baru pertama dirinya berhasil meraih 1 perak dan 2 perunggu. "Kondisi di sana jauh lebih sulit, lapangannya gelap sekali. Kami tidak boleh mengeluh tapi Alhamdulilah kita bisa melewati itu semua," kata dia.

Credit sindonews.com

Jenderal UEA Serukan Al Jazeera untuk Dibom

DUBAI - Kepala keamanan Dubai Letnan Jenderal Dhahi Khalfan telah meminta Al Jazeera untuk dilenyapkan. Jenderal tersebut menuduh jaringan berita milik Qatar itu berpihak pada pelaku serangan Sinai yang mematikan.

"Aliansi harus membom mesin terorisme saluran ISIS, al-Qaeda dan front al-Nusra, Al Jazeera sang teroris," tulis Khalfan di akun Twitternya.

"Untuk berapa lama mereka akan terus mengutak-atik keamanan Mesir dan dunia Arab?" imbunya seperti dikutip dari Russia Today, Senin (27/11/2017).

Khalfan menggarisbawahi maksudnya dengan menunjukkan gambar komposit yang menempatkan logo saluran tersebut di samping gambar pemimpin ISIS Bakr al-Baghdadi, Osama bin Laden, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan ideolog Ikhwanul Muslimin Yusuf al-Qaradawi, yang memiliki acaranya sendiri di saluran tersebut.

Al Jazeera yang bermarkas di Doha telah menjawab dengan mengatakan bahwa Khalfanla yang menghasut terorisme, dan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas serangan terhadap wartawannya.

"UEA perlu merespon. Khalfan bukan hanya warga UEA (Uni Emirat Arab) tapi seorang pejabat di pemerintah UEA. Dia menggunakan saat kemarahan dan kesedihan atas serangan mengerikan di Sinai untuk memicu kebenciannya terhadap Al Jazeera," kata Yaser Abuhilalah, managing director Al Jazeera Arabic .

"Apa yang Dhahi Khalfan lakukan adalah hasutan terorisme. Terorisme tidak hanya terbatas pada melakukan kejahatan, tapi juga tindakan atau pernyataan yang membuka jalan bagi tindakan teroris atau menghasutnya, dan hasutan terhadap terorisme adalah terorisme itu sendiri," tegas Abuhilalah.

Pada hari Jumat, militan yang beroperasi di bawah bendera ISIS melakukan penembakan dan pemboman sebuah masjid sufi di Sinai utara. Serangan itu menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk lebih dari 120 anak-anak.

Sementara Al Jazeera tidak mendukung serangan teroris, telah dituduh melakukan hubungan terorisme sejak menjadi stasiun untuk menyiarkan pesan bin Laden kepada dunia, yang diserahkan kepada wartawan oleh perwakilan Al-Qaeda.

Credit sindonews.com

Pangeran Mahkota Saudi: Teror Sinai Menggembleng Aliansi Militer Muslim

RIYADH - Serangan terhadap sebuah masjid di Mesir yang menewaskan lebih dari 300 orang akan menggembleng sebuah koalisi militer Islam. Koalisi ini bertujuan untuk melawan terorisme dan ekstrimisme.

Hal itu diungkapkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.

Pejabat tinggi pertahanan dari 40 negara berpenduduk mayoritas Muslim bertemu di Riyadh pada hari Minggu (27/11/2017). Mereka adalah bagian dari sebuah aliansi yang berkumpul dua tahun yang lalu oleh Pangeran Muhammed, yang juga menteri pertahanan Saudi.

"Serangan hari Jumat di Mesir adalah kejadian yang sangat menyakitkan dan harus membuat kita merenung dengan cara internasional dan kuat peran terorisme dan ekstremisme ini," kata Pangeran Muhammad kepada para delegasi.

Orang-orang bersenjata yang membawa bendera ISIS menyerang masjid di Sinai Utara. Kelompok negara-negara Muslim, yang disebut Koalisi Anti Terorisme Militer Islam, belum mengambil tindakan tegas terhadap serangan ini.

Para pejabat mengatakan bahwa kelompok tersebut akan mengizinkan anggota untuk meminta atau menawarkan bantuan satu sama lain untuk memerangi militan. Ini bisa termasuk bantuan militer, bantuan keuangan, peralatan atau keahlian keamanan. Kelompok tersebut, yang akan memiliki basis permanen di Riyadh, juga akan membantu memerangi pendanaan dan ideologi teroris.

"Ancaman terbesar dari terorisme dan ekstremisme tidak hanya membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menyebarkan kebencian, tapi menodai reputasi agama kita dan mendistorsi kepercayaan kita," kata Pangeran Muhammad kepada pejabat dari Timur Tengah, Afrika dan Asia seperti dilansir dari Reuters.

Irak dan Suriah, yang berada di garis depan pertempuran melawan Negara Islam, bukanlah anggota. Begitu juga dengan Iran yang nota bene adalah saingan regional Arab Saudi.

Qatar, yang awalnya merupakan bagian dari aliansi tersebut, tidak diundang ke pertemuan. Qatar masih diisolasi oleh kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi karena mendukung terorisme, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh Doha.

Sementara itu Abdulelah al-Saleh, seorang letnan jenderal Saudi dan sekretaris koalisi, mengatakan bahwa Qatar dikecualikan untuk membantu membangun sebuah konsensus untuk meluncurkan operasi. Dia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut tidak bertujuan menciptakan blok Sunni untuk melawan Iran.

"Musuhnya adalah terorisme. Bukan sekte atau agama atau ras, tapi terorisme," kata Saleh kepada wartawan.

Saleh mengatakan bahwa inisiatif militer telah diajukan ke dewan menteri kelompok tersebut, namun dia tidak menjelaskannya.

Meskipun ada kesepakatan mengenai prinsip, anggota menyuarakan prioritas yang berbeda pada pertemuan tersebut. Delegasi Yaman mengatakan bahwa fokusnya adalah Iran, Al Qaeda dan ISIS, sementara Turki meminta "dukungan dari teman-temannya" terhadap separatis Kurdi.

Kritik mengatakan koalisi bisa menjadi sarana bagi Arab Saudi untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas dengan memenangkan dukungan dari negara-negara Afrika dan Asia yang miskin dengan menawarkan bantuan finansial dan militer.

Bersamaan dengan tuduhan diplomatik terhadap Qatar, Arab Saudi juga memimpin sebuah perang melawan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di negara tetangganya, Yaman,

Saleh mengatakan Riyadh akan membayar tagihan USD 107 juta untuk pusat baru koalisi tersebut, namun mengatakan bahwa negara-negara lain dapat menawarkan dukungan finansial untuk inisiatif spesifik.

Credit sindonews.com

Mohammed bin Salman Mengutuk Serangan di Mesir

CB, Jakarta - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman mengutuk serangan di Masjid Rawdah, Mesir, yang menewaskan sedikitnya 300 orang pada Jumat, 24 November 2017.
Mohammed bin Salman juga mengirimkan kabel ucapan belasungkawa dan turut berduka kepada Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebagai korban serangan teroris di sebuah masjid di Sinai Utara.

Suasana penuh haru dan duka mendalam mengiringi pemakaman jenazah korban, setelah jenazah disalatkan di masjid setempat. AFP
"Saya menyampaikan kesedihan yang mendalam atas aksi teroris yang menjadikan masjid sebagai target serangan di Sinai Utara," kata Mohammed bin Salman.
"Saya mengutuk aksi kriminal ini yang menyasar orang-orang tak berdosa di rumah Allah. Saya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, semoga Allah merahmati," ucapnya.

Warga Mesir berjalan di depan Masjid Rawdah usai terjadinya aksi serangan bom dan tembakan di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Masjid Rawdah dikenal sebagai Masjid Sufi, dimana sebelumnya para militan telah menculik dan memenggal seorang pemimpin sufi tua, karena menuduh pria itu melakukan sihir yang dilarang oleh Islam. AFP PHOTO
Sedikitnya 300 orang tewas, termasuk 27 anak dan 128 korban lainnya luka-luka setelah sekitar 30 orang bertopeng menyerang jamaah masjid yang sedang salat Jumat.

Presiden Mesir bersumpah akan mengejar pelaku dan tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Selain dari kerajaan Arab Saudi, ucapan belasungkawa juga datang dari para pemimpin dunia.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi Gelar Pertemuan Puncak Koalisi Islam Kontra Teroris

RIYADH - Arab Saudi mengumpulkan pejabat dari 40 negara Muslim pada hari Minggu dalam pertemuan pertama aliansi anti-terorisme Islam. Ini adalah sebuah langkah yang dilakukan Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk menyatakan "sinyal yang jelas" terhadap ekstremisme.

"Di tahun-tahun sebelumnya, terorisme telah berfungsi di semua negara kita tanpa koordinasi di antara mereka. Ini akan berakhir hari ini, dengan aliansi ini," katanya dalam keynote speech-nya seperti dilansir dari NDTV, Senin (27/11/2017).

Pangeran Muhammad mengatakan 40 negara mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka akan bekerja sama untuk mendukung usaha militer, keuangan, intelijen dan politik dari setiap negara anggota.

KTT tersebut merupakan pertemuan pertama menteri pertahanan dan pejabat senior lainnya dari Koalisi Anti Terorisme Militer Islam, yang secara resmi berjumlah 41 anggota.

Aliansi tersebut diumumkan pada tahun 2015 di bawah naungan Pangeran Muhammad, yang karirnya melesat cepat sejak pengangkatannya sebagai pewaris takhta pada bulan Juni dan telah mengguncang dunia politik di seluruh wilayah.

Aliansi ini mengecualikan saingan utama Arab Saudi, Iran, serta Suriah dan Irak, yang pemimpinnya memiliki hubungan dekat dengan Teheran.

Pertemuan hari Minggu bertepatan dengan eskalasi ketegangan antara Riyadh dan Teheran, terutama mengenai perang di Suriah dan Yaman serta struktur politik Lebanon yang multi konfectional.

Arab Saudi menuduh Iran mendukung kelompok bersenjata di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Libanon dan pemberontak Houthi di Yaman.

Pertemuan aliansi di Riyadh mempertemukan negara-negara berpenduduk Muslim atau Muslim termasuk Afghanistan, Uganda, Somalia, Mauritania, Lebanon, Libya, Yaman dan Turki.

Pensiunan Jenderal Pakistan Raheel Sharif telah ditunjuk menjadi panglima tertinggi koalisi tersebut.

Sementara aliansi tersebut secara resmi mencakup Qatar, yang menjadi target boikot selama enam bulan yang dipimpin oleh Arab Saudi, namun panitia di Riyadh mengatakan tidak ada pejabat Qatar hadir dalam pertemuan tersebut. Bendera Qatar juga absen.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain - semua anggota aliansi melawan terorisme - secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada bulan Juni. Mereka menuduh Qatar terlalu dekat dengan Iran dan mendukung ekstremisme Islam. Namun Qatar membantah tuduhan tersebut.

Credit sindonews.com

Ajak Koalisi Lawan Terorisme, Arab Saudi Tidak Undang Qatar

CB, Jakarta - Arab Saudi yang menyerukan negara-negara muslim agar bersatu untuk memberantas terorisme tidak mengundang Qatar dalam pertemuan pertama kali Koalisi Militer Islam untuk Memberantas Terorisme di Riyadh pada hari Minggu, 26 November 2017. Qatar merupakan anggota Koalisi yang digagas Saudi dan dibentuk pada tahun 2015.
Sekretaris Koalisi, Letnan Jenderal Abdulelah al-Saleh mengatakan, Qatar dikecualikan untuk menghadiri pertemuan Koalisi sebagai upaya membangun konsensus."Musuhnya adalah terorisme. Bukan sekte atau agama atau ras, melainkan terorisme, "kata Saleh seperti dikutip dari Reuters, 27 November 2017.

Arab Saudi dan sekutunya memusuhi Qatar atas tuduhan Qatar mendukung Al-Ikhwan al-Muslimun, gerakan Islam tertua di dunia, serta berteman baik dengan Iran, musuh bebuyutan Saudi.
Saat membuka pertemuan Koalisi, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman mengangkat isu serangan teroris terhadap masjid kaum Sufi di Mesir yang menewaskan lebih dari 300 jamaah harus dijadikan isu untuk mempersatukan koalisi militer Islam untuk melawan terorisme dan ekstremisme.
Putra mahkota yang telah mendorong Islam lebih moderat dan toleran di kerajaan ultra konservatif mengatakan kepada delegasi bahwa serangan ke masjid Sufi di Mesir pada hari Jumat, 24 November 2017 adalah sangat menyakitkan.

"Ancaman terbesar dari terorisme dan ekstremisme tidak hanya membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menyebarkan kebencian, tapi menodai reputasi agama kita dan mendistorsi kepercayaan kita," kata Mohammed bin Salman, seperti yang dilansir Reuters pada 27 November 2017.
Milisi bersenjata menyerang sebuah masjid pada Jumat, 24 November 2017 di Sinai Utara dan membunuh lebih dari 300 jamaah, termasuk puluhan anak-anak.
Koalisi belum mengambil tindakan tegas namun para pejabat tinggi menggambarkannya sebagai pengelompokan yang memungkinkan negara anggota Koalisi meminta atau menawarkan bantuan di antara mereka sendiri dalam memerangi teroris.

Bantuan tersebut dapat mencakup kekuatan militer, bantuan keuangan, materil atau keahlian keamanan, dan akan memiliki basis permanen di Riyadh. Koalisi akan fokus tidak hanya pada jalur militer, keamanan dan intelijen, tetapi juga upaya untuk memerangi pendanaan dan ideologi teroris.
Selain Qatar, Arab Saudi juga tidak mengundang Irak, Suriah, dan Iran dalam pertemuan Koalisi itu. Irak dan Suriah tengah berperang di negaranya masing-masing melawan terorisme.Iran yang mayoritas beraliran Syiah merupakan saingan regional utama Arab Saudi yang sebagian besar umat muslimnya beraliran Sunni.
Meskipun ada kesepakatan mengenai prinsip, anggota Koalisi menyuarakan prioritas yang berbeda pada pertemuan membahas cara dan strategi memerangi terorisme. Delegasi Yaman mengatakan bahwa fokusnya adalah Iran, Al Qaeda dan ISIS, sementara Turki meminta dukungan melawan separatis Kurdi.

Credit TEMPO.CO

Mohammed bin Salman Ajak 41 Negara Muslim Perangi Terorisme

CB, Jakarta - Mohammed bin Salman , putra mahkota Arab Saudi, mengajak 41 negara anggota Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme untuk memegang teguh komitmen memberangus teroris hingga tuntas.
MBS, begitu putra mahkota Saudi ini disapa, menegaskan kembali komitmen itu saat membuka pertemuan yang pertama Koalisi Militer Islam di Riyadh, Arab Saud, Minggu, 26 November 2017. Pertemuan ini bertajuk Aliansi melawan terorisme.

"Hari ini kita menegaskan kembali bahwa kita akan mengejar terorisme hingga pemberantasan benar-benar selesai," kata MBS di hadapan menteri pertahanan negara-negara Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme, seperti dikutip dari Al Arabiya.

MBS juga menegaskan bahwa seluruh negara Koalisi tidak akan membolehkan teroris menghancurleburkan agama yang penuh damai.
"Hari ini kita mengirim pesan yang kuat bahwa kita bekerja bersama untuk memerangi terorisme," ujar pangeran Saudi ini.

Warga Mesir berjalan melewati sejumlah mayat yang tewas akibat serangan bom bunuh diri dan serangan tembakan di sebuah masjid Rawda di Sinai, Mesir, 24 November 2017. Serangan tersebut terjadi usai umat Muslim selesai melangsungkan ibadah salat Jumat berjamaah. AFP PHOTO / STRINGER

Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Mohammad al-Issa dalam pertemuan itu memperkenalkan domain ideologi dan kebutuhan atas pesan-pesan yang menghadnag naras ideologi kekerasan ekstrimis dan menegaskan kembali prinsip Islam yang toleran dan bela rasa, dengan menghadirkan Islam yang sesungguhnya dan mendukung reformasi ideologi, psikologi, dan
dan sosial.
"Terorisme merupakan problem ideologi, bukan hanya soal isu keamanan. Ekstrimis kontemporer menjadi meluas karena ketidakhadiran konfrontasi informasi," kata al-Issa.
Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme dibentuk Arab Saudi tahun 2015 dengan jumlah anggota 40 negara termasuk Turki, Pakistan dan Malaysia. Qatar tidak termasuk dalam koalisi ini.

Credit TEMPO.CO

Jadikan Teror Sinai Alasan Bangun Tembok Perbatasan, Trump Dicela

WASHINGTON - Seorang anggota Kongres dari Partai Republik, Filemon Vela, mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, Trump menggunakan tragedi pembantaian di Sinai untuk terus mendorong pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

"Betapa idiotnya," cuit Vela seperti dikutip dari Huffington Post, Senin (27/11/2017).

Vela menanggapi pemberitaan Washington Post yang menganalisis saran Trump bahwa sebuah dinding perbatasan secara efektif akan menghentikan ekstremis Muslim memasuki AS.

Vela mempertanyakan apakah presiden "dengan bodohnya" percaya bahwa tembok semacam itu dapat mencegah serangan 11/9, serta gelombang penembakan massal yang melanda negara tersebut, termasuk yang di Las Vegas bulan lalu dan pada sebuah gereja di Texas awal bulan ini.

Trump menggunakan serangan terhadap sebuah masjdi di Sinai untuk menjajakan tembok perbatasan dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Ia melontarkannya sesaat setelah mengencam insiden yang menewaskan 300 lebih jemaah masjid Sufi di al-Rawdah, Sinai utara.

Sepanjang kampanye kepresidenan 2016 lalu, Trump menjanjikan pendukungnya "sebuah tembok besar yang indah" jika terpilih. Namun dalam waktu lebih dari 10 bulan sejak menjabat, Trump telah gagal membuat kemajuan yang signifikan.

Ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa teroris menyeberang ke AS menggunakan perbatasan barat daya. Hanya "segelintir" orang-orang yang memiliki ikatan dengan kelompok teroris Islam yang pernah tertangkap mencoba masuk AS dari sana, Washington Post melaporkan pada hari Sabtu.

Sebaliknya, pada kebanyakan kasus penembakan massal yang terjadi AS pelakunya adalah orang-orang bersenjata berkulit putih, seorang pria warga AS sendiri.

Credit sindonews.com

Teror di Mesir, Trump Angkat Isu Larangan Masuk 6 Negara Muslim

CB, Jakarta -Presiden Donald Trump mengangkat kembali isu larangan masuk bagi warga dari 6 negara Muslim ke Amerika dan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko setela teror mematikan yang menewaskan ratusan Muslim Sufi di Mesir kemarin.
Melalui akun Twitternya, Presiden Trump terlebih dahulu menyampaikan duka mendalam atas teror di masjid Sufi di Sinai Utara, Mesir yang menewaskan sedikitnya 235 orang dan melukai lebih dari 100 orang pada hari Jumat siang, 24 November 2017.

Presiden Trump lebih dulu menulis di akun Twitternya tentang dirinya akan menelepon Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi untuk mendiskusikan secara singkat serangan teroris yang tragis dengan jumlah korban yang demikian banyak.

Setelah itu, Presiden Trump mengingatkan kembali tentang pembangunan tembok pembatas dan larangan masuk warga dari 6 negara Muslim yaitu, Chad, Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman.
Dua negara lainnya yang dilarang masuk ke Amerika adalah Korea Utara dan Venezuela.

"Kita harus lebih keras dan lebih cerdas dibandingkan sebelumnya dan kita akan mewujudkannya. Perlu TEMBOK , perlu LARANGAN. Tuhan memberkati rakyat Mesir," cuit Presiden Trump, seperti dikutip dari Daily Mail.
Sudah sejak 15 September lalu, Presiden Trump tidak mengeluarkan pernyataan lewat akun Twitternya tentang larangan berkunjung kepada warga dari 8 negara itu.
Dengan teror mematikan di Mesir kemarin yang diduga dilakukan ISIS, Amerika diperkirakan akan semakin mengetatkan pengamanan orang asing masuk ke negaranya sebagaimana yang digariskan dalam kebijakan Presiden Trump pada September lalu.

"Larangan berkunjung ke Amerika Serikat harus lebih luas, lebih keras, dan lebih khusus," kata Presiden Trump melalui akun Twitter.
Pekan ini, Kementerian Kehakiman akan meminta Pengadilan Mahkamah untuk meloloskan kebijakan Presiden Trump yang sudah direvisi tiga kali tentang larangan masuk 6 negara Muslim.

Credit TEMPO.CO