Arab Saudi Resmi Gunakan Kalender Masehi

 

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

RIYADH, CB - Terhitung mulai Sabtu (1/10/2016), pemerintah Arab Saudi secara resmi menggunakan kalender dengan penanggalan Masehi untuk menggantikan kalender Hijriah yang sudah digunakan sejak negeri itu berdiri pada 1932.

Keputusan penggunaan kalender Masehi itu disepakati dalam rapat kabinet yang digelar pertengahan pekan lalu.

Dengan perubahan penggunaan kalender ini maka berbagai hal seperti pembayaran gaji, tunjangan dan berbagai jenis pembayaran harus menyesuaikan dengan sistem penanggalan baru.

Salah satu yang terdampak perubahan ini adalah para pegawai negeri di berbagai departemen pemerintahan yang akan menerima gaji tahunan lebih sedikit dari yang biasa mereka terima.

Sebab, jumlah hari dalam tahun Hijriah yang selama ini digunakan di Arab Saudi 11 hari lebih pendek ketimbang jumlah hari dalam perhitungan tahun Masehi.

Perubahan penggunaan penanggalan ini tak lepas dari paket penghematan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah Arab Saudi terkait terus merosotnya harga minyak dunia.

Di dalam paket penghematan anggaran ini termasuk penundaan dan perubahan gaji pegawai negeri, termasuk menunda pembayaran bonus tahunan.

Dalam paket penghematan ini, semua gaji pegawai negeri dipangkas hingga 20 persen sementara anggota Dewan Syura mengalami pemangkasan gaji hingga 15 persen.

Selain masalah pemangkasan gaji, akibat lain dari penggunaan kalender Masehi ini adalah jumlah hari libur dalam setahun bagi pegawai negeri berkurang dari 42 menjadi hanya 36 hari setahun.
Kalendar Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan 29 atau 30 hari tergantung dengan penampakan bulan. Secara total satu tahun Hijriah berjumlah 354 hari, atau 11 hari lebih sedikit dari tahun Masehi.




Credit  KOMPAS.com

Krisis Ekonomi Parah, Venezuela Tak Lagi Dapat Pinjaman dari China

 

 

JUAN BARRETO / AFP Sejumlah mobil terlihat antre mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kota Caracas, Venezuela. Mulai Jumat (18/2/2016) harga BBM di negeri itu naik rata-rata 6.000 persen.

WASHINGTON, CB – Dalam satu dekade terakhir, China mengucurkan pinjaman hingga miliaran dollar AS kepada Venezuela.
Namun, krisis keuangan parah yang merambat menjadi krisis kemanusiaan yang dialami Venezuela, China memutuskan untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia tersebut.
“China tidak lagi tertarik untuk memberikan pinjaman kepada Venezuela,” kata Margaret Myers, direktur lembaga riset Inter-American Dialogue seperti dikutip dari CNN Money, Senin (3/10/2016).
Sejak tahun 2007 silam, bank-bank BUMN China menggelontorkan pinjaman hingga mencapai 60 miliar dollar AS kepada Venezuela, menurut laporan Inter-American Dialogue.
Angka tersebut jauh di atas besaran pinjaman yang juga dikucurkan China kepada negara-negara lainnya di kawasan Amerika Latin. Oleh sebab itu, China dianggap sebagai kreditur utama bagi Venezuela.
Namun, para pengamat menyebut Venezuela masih punya utang kepada China sebesar 20 miliar dollar AS dan tidak ada tanda-tanda utang tersebut bisa dilunasi lantaran krisis ekonomi yang parah.
Venezuela membayar sebagian besar utangnya kepada China dengan cara mengirimkan minyak. Tahun 2015 lalu, perusahaan minyak milik negara Venezuela PDVSA mengirimkan sekira 579.000 barrel minyak per hari ke China, berdasarkan data audit keuangan PDVSA.
Akan tetapi, tahun ini produksi minyak Venezuela anjlok ke titik terendahnya dalam 13 tahun. Beberapa perusahaan layanan penambangan minyak, seperti misalnya Schlumberger, mengurangi operasionalnya secara drastis di Venezuela lantaran pemerintah setempat tidak melunasi tagihan-tagihan.
Presiden Nicolas Maduro menggiring sumber daya negara tersebut dikelola dengan tidak baik. Pada akhirnya, ujar para pengamat, Venezuela pun terjun ke dalam jurang resesi ekonomi.
Pemerintah China pun tampaknya sudah kapok memberikan pinjaman kepada Venezuela. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan China pun tampaknya sudah kehilangan minatnya untuk berinvestasi di negara tersebut.
Sejak tahun 2010, perusahaan-perusahaan China telah berinvestasi setidaknya sebesar 2,5 miliar dollar AS per tahun secara rata-rata pada proyek-proyek di Venezuela. Namun demikian, pada tahun ini investasi China yang ditanamkan di Venezuela hanya berkisar 300 juta dollar AS.
Para ahli berpendapat, sejak lama China memandang Venezuela sebagai mitra utamanya di Amerika Latin. Sebagai barter atas uang dan pembangunan infrastruktur, China menginginkan sumber minyak yang aman untuk bertahun ke depan.
Namun, ambisi China tersebut terbentur realita krisis ekonomi di Venezuela, di mana inflasi diprediksi melojak ke 700 persen pada tahun ini dan pertumbuhan ekonomi juga terkontraksi hingga 8 persen menurut Dana Moneter Internasional (IMF).
Nilai tukar mata uang Venezuela juga ambrol hingga banyak pengamat memandang Venezuela bisa gagal bayar utang.

Credit  KOMPAS.com

India Ternyata Juga Terapkan “Tax Amnesty", Bagaimana Hasilnya?

 

 

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi tax amnesty.

NEW DELHI, CB — Sama seperti Indonesia, India juga ternyata tengah memberlakukan program pengampunan penghindaran pajak alias tax amnesty.
Kebijakan tersebut berlaku selama empat bulan dan secara resmi berakhir pada Jumat, 30 September 2016 lalu.
Mengutip BBC, Senin (3/10/2016), dari kebijakan amnesti pajak tersebut, India berhasil mengumpulkan puluhan ribu orang wajib pajak yang mendeklarasikan total harta lebih dari 9,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 123 triliun) atas penghasilan dan aset yang selama ini tidak pernah dilaporkan.
Menurut Menteri Keuangan Arun Jaitley, sebanyak 64.275 deklarasi berhasil terkumpul. Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tersebut ditawarkan imunitas dari tuntutan, sebagai ganti pembayaran pajak, dana tebusan, dan biaya tambahan lainnya.
Diestimasikan, pemerintah bisa memperoleh setidaknya hampir 4,5 miliar dollar AS dari skema tersebut. Penghasilan yang tidak dideklarasikan merupakan permasalahan besar di India.
Pada awal tahun 2016 ini, Pemerintah India menghubungi setidaknya 700.000 orang wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak dan mendesak mereka untuk mendeklarasikan penghasilan dan aset mereka.
Para wajib pajak tersebut pun diyakinkan bahwa mereka tidak akan dikejar-kejar oleh otoritas pajak kalau mereka mendeklarasikan harta dan membayar uang tebusan.
Salah satu kelompok yang mengikuti amnesti pajak ini adalah kelompok pemilik usaha boga di pinggir jalan di Mumbai yang disebutkan mereka mendeklarasikan hampir 7,5 juta dollar AS.
Namun, dari harta yang dilaporkan peserta tax amnesty di negara ini, disebutkan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk jumlah harta yang disimpan di perbankan Swiss maupun di negara surga pajak lainnya.
Investigator pemerintah menduga, jumlah harta yang disimpan di dua tempat itu mencapai kira-kira 500 miliar dollar AS. Pada periode pemilu tahun 2014, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan janjinya untuk memberantas korupsi dan “uang hitam” tersebut.
Dalam kicauannya di jejaring sosial mikroblog Twitter, Modi menyatakan program amnesti pajak yang dilakukan pemerintahannya berhasil.
Menurut Modi, dana yang diperoleh dari amnesti pajak adalah kontribusi besar terhadap transparansi dan pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat India.
Otoritas pajak di India berada di bawah tekanan setelah dokumen kontroversial Panama Papers muncul pada April 2016 lalu, yang menguatkan opini tentang banyaknya warga kaya dan berkuasa menggunakan tax haven untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Sekitar 500 warga India masuk daftar pada dokumen Panama Papers.

Credit  KOMPAS.com

Mengintip Ladang Minyak Pertamina di Tengah Gurun Sahara

Foto: Michael Agustinus

Hassi Messoud - Aljazair, negara di Afrika Utara yang hampir seluruh pendapatannya berasal dari minyak bumi, punya ikatan historis dengan Indonesia. Negeri ini berhasil melepaskan diri dari penjajahan Prancis pada 1962 setelah mendapat dukungan kuat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia, dikenang di Aljazair sebagai tokoh dunia yang turut mendorong kemerdekaan mereka.

Bagi Indonesia, Aljazair juga punya catatan manis. Di sinilah untuk pertama kalinya PT Pertamina (Persero), BUMN perminyakan Indonesia, mengoperasikan lapangan migas di luar negeri. Ini merupakan bukti, Pertamina tak cuma 'jago kandang', tapi juga bisa menggarap ladang minyak di negeri orang.

Ladang minyak yang dioperasikan Pertamina adalah Lapangan Menzel Lejmat North (MLN). Lapangan yang termasuk dalam Blok 405A ini terletak di tengah Gurun Sahara, 800 kilometer (km) dari Kota Alger, 200 km dari perbatasan dengan Libya.

Di lapangan ini, Pertamina lewat anak usahanya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), memiliki Hak Partisipasi (Participating Interest/PI) 65%, sisanya 35% dimiliki Talisman. Produksi minyak dari Lapangan MLN tahun ini rata-rata 15.500 barel per hari (bph).



Ada sekitar 300 orang dari 16 negara yang dipekerjakan Pertamina di MLN, 12 orang di antaranya adalah insinyur-insinyur perminyakan dari Indonesia. Orang-orang Indonesia ini menduduki posisi-posisi paling strategis, misalnya Operations Manager.

"Pekerja kita multietnis dari 16 negara, tapi Indonesia yang memimpin. Kita mengelola ratusan orang di padang pasir," kata Presiden Direktur PIEP, Slamet Riadhy, saat berbincang dengan media di Alger, beberapa waktu lalu.

detikFinance berkesempatan untuk melihat langsung Lapangan MLN di Gurun Sahara pada 30 September 2016 lalu. Seperti apa penampakan ladang minyak Pertamina di padang pasir ini?

Dari ibu kota Aljazair, Alger, pertama-tama harus ditempuh penerbangan selama 2,5 jam dulu ke Kota Hassi Messoud untuk menjangkau MLN. Lalu dari Hassi Messoud naik pesawat lagi sekitar 50 menit.



Setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui darat menyusuri padang pasir dengan mobil selama sekitar 30 menit. Di sepanjang jalan, terlihat unta-unta milik suku nomaden berkeliaran bebas di sekitar pipa-pipa minyak Pertamina. Matahari cukup terik, hampir 40 derajat Celcius. Di puncak musim panas, suhu di sini bisa mencapai 58 derajat Celcius.

Kemudian saat tiba di Lapangan MLN, ada pos militer yang harus dilalui. Di Aljazair, blok-blok migas termasuk zona militer, maka harus dijaga ketat keamanannya.

Begitu masuk MLN, Operations Manager Lapangan MLN yang berkebangsaan Indonesia, Aznaldi Agustia, menyambut bersama para pekerja-pekerjanya.

Aznaldi Agustia

Setelah memberikan briefing singkat, Aznaldi mengajak berkeliling area camp. Camp tampak seperti oase di tengah padang gurun, penuh dengan rerumputan hijau, pohon palem, kolam ikan, hingga kolam renang. Air diperoleh dari kedalaman 500 meter di bawah pasir.

Ada 260 kamar untuk pekerja di sini. Tiap kamar luasnya kira-kira 40 meter persegi lengkap dengan kamar mandi dan perabotan seperti kasur, lemari, air conditioner, pemanas air. Jalanan di sini sudah diratakan dan dilapisi balok. Ada juga fasilitas olahraga seperti lapangan futsal.



Lalu Aznaldi menunjukkan lokasi pengeboran minyak dari atas bukit. Terlihat jelas berbagai fasilitas untuk pengeboran dan pengolahan minyak mentah. detikFinance pun sempat diajak berkeliling melihat dari dekat fasilitas ini. Pipa-pipa minyak, tangki, mesin-mesin dioperasikan para pekerja di tengah sengatan matahari di Gurun Sahara.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina dengan Sonatrach, BUMN perminyakan Aljazair, pada 27 September 2016 lalu, diharapkan akan ada lebih banyak lagi lapangan di tengah padang pasir yang dioperasikan Pertamina.

Hingga 2019, Pertamina menargetkan produksi migasnya di Aljazair menyentuh angka 200.000 barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/boepd). Demi ketahanan energi nasional, Pertamina memang harus makin agresif dan ekspansif menguasai cadangan-cadangan migas di luar negeri karena cadangan di dalam negeri tinggal sedikit.

"Seperti harapan Bapak Presiden, kita tidak boleh hanya jago di kandang saja. Mudah-mudahan langkah ini akan menjadi referensi baru Pertamina di dunia internasional," kata Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, saat meresmikan Kantor Pertamina di Alger, beberapa waktu lalu.




Credit  detikFinance

Sudah 95% Pengusaha Besar Ikut Tax Amnesty

Foto: Rachman Haryanto


Jakarta - Pada periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berakhir 30 September 2016, sudah 95% pengusaha besar daftar mengikuti program ini. Karena uang tebusan di periode pertama rendah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hadiyadi Sukamdani, mengatakan pada periode kedua tax amnesty, masih akan ada pengusaha yang ikut.

"Yang besar-besar hampir 95% sudah semua. Hampir 100%, sekitar 95% Apindo sudah ikut semua tax amnesty, seperti yang kemarin Franky Welirang, Franky Widjaja, Arifin Panigoro itu kan Apindo semua," kata Hariyadi kepada detikFinance, Senin (3/10/2016) malam.

Ia memperkirakan, sisa 5% pengusaha besar lainnya akan mengikuti tax amnesty di periode Idua. Karena pada periode satu, pengusaha besar masih mengurus administrasi aset-asetnya, mencari uang tebusan, dan mempersiapkan dana repatriasi yang akan dibawa pulang ke Indonesia

Bahkan Hadiyadi, memprediksi pengusaha besar tidak akan ada yang masuk pada periode tiga tax amnesty, karena uang tebusannya 5%, lebih mahal daripada periode satu dan dua.

"Kelihatannya nggak akan di periode tiga. Ini sisa-sisa saja, karena periode ketiga itu kan tarifnya 5%," imbuh Hariyadi.

Menurut Hariyadi, pengusaha lebih tertarik dengan tarif tebusan rendah seperti di periode satu dan dua. Pengusaha akan rugi bila ikut periode ketiga dengan tarif tebusan lebih tinggi, yaitu 5%, sementara di periode satu adalah 2% dan periode dua adalah 3%.

"Jadi pengusaha besar kemarin berusaha masuk yang kemarin (periode satu) karena ingin mendapatkan tarif 2%. Kemarin 2%, sekarang 3% berarti orang lebih menyukai pilih yang lebih kecil dong," ujar Hariyadi.

"Ngapain kalau harus bayar 3%, kenapa enggak pilih yang 2%. Kan pilihannya yang diskon 2% dong mending periode satu, mayoritas masyarakat kalau bisa dapatkan diskon pasti pilih yang diskon. Kelihatannya nggak akan di periode tiga," ujar Hariyadi.

Di periode dua tax amnesty ini, Hariyadi memprediksikan pengusaha UMKM akan ikut tax amnesty. Hal itu karena UMKM memiliki tarif flat atau sama hingga akhir periode program tax amnesty di 31 Maret 2017.

"Pengusaha kecil UMKM kan masih jalan terus sampai Desember, UMKM kan flat tarifnya setengah persen hingga akhir tax amnesty. Mereka tidak terlalu buru-buru," kata Hariyadi.



Credit  detikFinance

Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Repatriasi Uang ke Perusahaan Sendiri

Jakarta - Periode satu program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berakhir pada 30 September lalu. Sudah 95% pengusaha besar ikut program ini. Para pengusaha membawa pulang uangnya ke Indonesia untuk ditanam ke perusahaannya sendiri.

Jumlah repatriasi atau uang yang dibawa pulang ke Indonesia memang tidak banyak, dibandingkan jumlah deklarasi harta.

"Kebanyakan deklarasi dalam negeri dan luar negeri, kan kalau repatriasi itu sedikit," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, kepada detikFinance, Senin (3/10/2016).

Dari uang yang direpatriasi itu, Hariyadi mengatakan, para wajib pajak besar lebih banyak digunakan sebagai modal di perusahaan milik sendiri di dalam negeri.

"Mereka tanam perusahaan sendiri, tapi menanam modalnya di perusahaan sendiri, kan di dalam lebih menguntungkan," kata Hariyadi.

Beberapa pengusaha menyimpan dana di luar negeri dengan beragam alasan. Hariyadi mengatakan, alasannya ada yang untuk usaha, investasi, dan ada yang untuk jaminan bank.

"Ada yang untuk usaha, ada yang untuk investasi ada yang untuk jaminan bank. Misalnya investasi ada yang pabrik, kemarin yang terbesar dalam bentuk usaha," kata Hariyadi.

Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk, pukul 24.00 WIB, Jumat (30/9/2016), deklarasi harta mencapai Rp 3.620 triliun.

Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri tembus Rp 2.532 triliun. Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 951 triliun. Kemudian, repatriasi mencapai 137 triliun.


Credit  detikFinance

Sampah Antariksa Jatuh ke Bumi, Begini Aturan Mainnya

Penyelesaiannya melalui negosiasi antarnegara.

Puing roket diduga Falcon 9 di Sumenep (Twitter/@polres_sumenep)

CB – Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin mengatakan tidak ada tindakan hukum bagi suatu perusahaan atau negara, jika benda buatan di luar angkasa jatuh menghantam objek yang ada di bumi. Hanya saja, proses penyelesaiannya adalah melalui negosiasi antarnegara yang terlibat.

“Aturan internasional, kalau ada kerugian dibicarakan antarnegara dengan mengundang negara ketiga yang disepakati,” jelas Thomas kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Jumat 30 September 2016.

Terkait negara ketiga yang dipilih pun, Thomas mengatakan juga turut terlibat dalam negosiasi.

Negosiasi tergantung pada kasus per kasus sedangkan penyelesaiannya atas dasar kesepakatan bersama. Jika kerugiannya tergolong kecil maka hanya dibicarakan sesuai kebijakan pihak terkait saja, tanpa keterlibatan negara ketiga.

Sampah antariksa di Sumenep
 
Thomas menyebutkan, mengenai puing roket Falcon 9 milik perusahaan antariksa swasta Amerika Serikat (AS), yang jatuh di Sumenep awal pekan ini, sampai saat ini belum membahas soal kompensasi.

“Belum ada pembicaraan,” kata Thomas.
Namun demikian, SpaceX melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia sudah menghubungi Lapan, dan mengakui puing tersebut milik mereka. Perwakilan SpaceX pekan depan berencana akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas puing roket Falcon 9.
Tim SpaceX akan bertemu langsung mengunjungi kantor Lapan di Jakarta.

Credit  VIVA.co.id

SpaceX Bertandang ke Indonesia, untuk Serah Terima Puing

Rencananya SpaceX datang ke Indonesia pada pekan depan.

Bekas roket Falcon 9 yang jatuh di Sumenep, Madura (Facebook/Thomas Djalamuddin)

 

CB –  Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin mengatakan, perusahaan antariksa swasta, SpaceX akan bertandang ke Indonesia membahas soal puing roket Falcon 9.

“Rencananya, Kamis 6 Oktober (2016),” kata Thomas kepada VIVA.co.id melalui pesan singkat, Jumat 30 September 2016.

Jika benar, rencananya SpaceX akan melihat langsung puing yang diduga bagian dari roket Falcon 9. Setelah melihat langsung wujud dari puing tersebut, kata Thomas, perusahaan antariksa itu akan langsung melakukan serah terima antara Lapan dan SpaceX.

“Ada (rencana SpaceX melihat puing) untuk diserahterimakan, kalau diperlukan. Tergantung hasil pembicaraan,” jelas Thomas.

Seperti diketahui, SpaceX mengakui benda misterius yang jatuh di Sumenep adalah miliknya. Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan orbit yang mereka lakukan. Hasil pemantauan SpaceX sama dengan Lapan, yang mana dari pelacakan antara waktu melintas puing dan waktu jatuh di Sumenep terjadi pada saat yang sama.

Sebelumnya Thomas menjelaskan, roket bekas Falcon 9 melintas pada pukul 09.21 WIB, sedangkan benda yang jatuh di Sumenep terjadi kemarin pada pukul 09.00-10.00 WIB.

Sama juga dengan analisis dari astronom amatir, Muh Ma'rufin Sudibyo mengungkapkan, dari data yang didapatkan, pada Senin 26 September 2016 pukul 09.21 WIB, bekas roket itu melintas di atas Pulau Madura. Berdasarkan katalog benda antariksa North American Aerospace Defence Command (NORAD) bernomor 41730, teridentifikasi bekas roket itu adalah Falcon 9.

Credit  VIVA.co.id

Akhir Manis Tax Amnesty Periode Pertama

Melampaui target yang dipatok pemerintah. Tersukses di dunia.

Masyarakat ikut tax amnesty di kantor pajak KPP Pratama Jakarta Menteng dua, Jakarta Pusat. (VIVA.co.id/Fikri Halim)

 

CB – Periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty telah resmi berakhir pada Jumat 30 September 2016. Hari-hari terakhir periode pertama tax amnesty, ribuan wajib pajak memenuhi kantor-kantor pajak dan mengantre sejak subuh untuk bisa mendapat tarif tebusan murah dua persen.
Kantor pelayanan pajak  (KKP) Menteng Dua bahkan bisa melayani hingga 2.000 orang dalam sehari. Para wajib pajak di KKP Grogol Petamburan pun rela mengantre sejak subuh pukul 03.00 WIB agar tidak melewatkan periode pertama tax amnesty.
Program yang telah berjalan sejak Juli lalu ini tidak hanya diikuti oleh para konglomerat, dan pengusaha. Bahkan tukang cukur hingga loper koran ikut menikmati program pengampunan pajak. Petugas pajak pun terpaksa lembur sampai malam untuk melayani para wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan pelayanan maksimal, bahkan hingga jam empat dini hari untuk hari terakhir pelaksanaan periode pertama tax amnesty ini. Ia mengklaim, antrean pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Jadi kami layani nanti sampai selesai, kalau masih ada yang dilayani, sampai jam empat pagi, ya dilayani," kata Ken di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat 30 September 2016.
Berdasarkan data DJP, sekitar 27 juta wajib pajak yang melapor dari sekitar 50-60 juta wajib pajak. Dalam periode pertama tax amnesty, atau hingga akhir waktu pelaksanaan, yaitu 30 September 2016 dana tebusan tax amnesty telah mencapai Rp96,7 triliun atau 58,6  persen dari target pemerintah Rp165 triliun.
Sementara total harta yang telah dideklarasi dan repatriasi para wajib pajak telah mencapai Rp3.441 triliun, lebih dari 50 persen target pemerintah. Dengan rincian dana repatriasi sebesar Rp134 triliun, dana deklarasi luar negeri sebesar Rp929 triliun, dan dana deklarasi dalam negeri sebesar Rp2.378 triliun.
Melihat antusias tinggi masyarakat Indonesia mengikuti program pengampunan pajak dan nilai harta dari tax amnesty membuat pemerintah mengklaim keberhasilan program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, program tax amnesty yang diterapkan pemerintah Indonesia berhasil menjadi yang terbaik dari negara-negara lain, yang sebelumnya juga menerapkan kebijakan tersebut.
Ani, sapaan akrab Menkeu menjelaskan, jika melihat dari sisi jumlah uang tebusan melalui Surat Pernyataan Harta yang disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, uang tebusan tax amnesty Indonesia telah mencapai 0,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Dibandingkan dengan program amnesti pajak di negra lain, ini yang paling tinggi," jelas Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 29 September 2016.
Ani menyebutkan, hasil implementasi dari program kebijakan tax amnesty di negara-negara lain, tercatat hanya Chili yang hampir mendekati posisi uang tebusan tax amnesty milik Indonesia, yaitu sebesar 0,62 persen terhadap PDB. Kebijakan ini, diterapkan negara di benua Amerika Latin itu pada tahun lalu.
Kemudian, lanjut Ani, disusul oleh India pada tahun 1997, yakni sebesar 0,58 persen terhadap PDB, kemudian Afrika Selatan sebesar 0,17 persen terhadap PDB, serta Belgia dan Spanyol yang masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,12 persen terhadap PDB.
"Sedangkan Australia, hanya 0,04 persen dari PDB," ungkapnya.
Belum sesuai harapan
Penerimaan dana tebusan dalam pengampunan pajak atau tax amnesty memang melonjak hampir 50 persen selama dua hari terakhir, karena meningkatnya jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini. Meski demikian dana repatriasi baru mencapai sebesar Rp134 triliun, hanya 13,4 persen dari target pemerintah 1.000 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berpendapat, implementasi program tax amnesty belum sesuai yang diharapkan. Menurut dia, deklarasi dana luar negeri dan repatriasi aset wajib pajak, sebenarnya masih bisa lebih besar pada periode pertama.
"Dari jumlah yang sekarang, masih di bawah yang seharusnya, menurut saya ya,” kata mantan menteri keuangan itu saat berbincang dengan VIVA.co.id di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Jumat 30 September 2016.
Mantan pelaksana tugas kepala badan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan ini menegaskan, meskipun hasil dari program kebijakan tersebut menjelang akhir periode pertama belum sesuai harapan, namun Bambang masih meyakini program tersebut bisa efektif berjalan sebagaimana mestinya.
"Menurut saya, masih kurang deklarasi dana dari luar negerinya. Saya rasa, masih bisa bertambah, mudah-mudahan, tax amnesty bisa sukses," ungkapnya.
Sementara, DBS Research Group memandang, apabila program kebijakan tax amnesty dapat berhasil, ada potensi peringkat utang Indonesia bisa menanjak ke level layak investasi.
Ekonom DBS Research Group, Philip Wee mengungkapkan, program tax amnesty memang menjadi salah satu senjata andalan jangka pendek, dalam menggenjot pertumbuhan. Target dana repatriasi sebesar  Rp1.000 triliun diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan negara, dan membiayai proyek infrastruktur.
“Keberhasilan program tax amnesty pajak sekaligus akan memperbaiki kredibilitas fiskal pemerintah,” jelas Wee, dalam riset terbarunya yang diterima VIVA.co.id, Jumat 30 September 2016.
Jika program tax amnesty berhasil, Wee menilai peringkat utang Indonesia bisa naik ke level layak investasi. Hal itu juga dapat menjaga daya tahan rupiah terhadap terpaan volatilitas global dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat.



Credit  VIVA.co.id

Warga Kolombia Tolak Perjanjian Damai dengan FARC

 

Presiden Kolombi Juan Manuel Santos (depan kiri) dan pemimpin FARC Rodrigo Londono usai menandatangani perjanjian damai di Cartagena, Kolombia yang mengakhiri perang 50 tahun, Senin, 26 September 2016.

 

 

 CB, CARTAGENA -- Warga Kolombia menolak perjanjian damai dengan kelompok oposisi Farc. Ini terlihat dengan hasil referendum yang menunjukkan 50,24 persen warga Kolombia menolak perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dengan FARC.

Sementara hanya 49,8 persen warga yang mendukung perjanjian damai dengan FARC tersebut. Penolakan itu membuat perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dengan FARC menjadi tak jelas.

Perjanjian damai tersebut ditandatangani Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan Pemimpin FARC, Timoleon Jimenez setelah beberapa tahun negosiasi. Perjanjian damai ini harus diratifikasi dan dijadikan hukum di Kolombia.

Kelompok FARC setuju menurunkan senjatanya setelah 52 tahun memberontak. Mereka sepakat dengan perjanjian damai karena akan menjadi partai politik dan ikut dalam kancah perpolitikan di Kolombia.

Seperti dilansir BBC, Senin (3/10), Presiden Kolombia Juan Manuel Santos memperingatkan tak ada rencana B untuk mengakhiri konflik yang telah membunuh 260 ribu orang tersebut. Pekan lalu, Presiden Santos, para pemimpin dunia, dan Komandan FARC merayakan berakhirnya konflik antara Pemerintah Kolombia dan FARC yang merupakan salah satu konflik bersenjata terpanjang di kota bersejarah Cartagena.

Namun saat ini Presiden Santos mengalami masa-masa sulit yang terjadi di Kolombia. Jika ia tetap pada pernyataannya tak ada rencana B. Kemudian suatu ketika gencatan senjata dihentikan, maka perang dengan FARC akan terjadi lagi.

Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe menyatakan, Pemerintah Kolombia saat ini memperlakukan FARC dengan terlalu lunak. "Jika tak ada pemilih yang menang maka pemerintah harus kembali ke meja negosiasi," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Warga Kolombia: FARC Seharusnya Masuk Penjara, Bukan Jadi Partai

FARC

 

CB., CARTAGENA-- Warga Kolombia menolak perjanjian damai pemerintha dengan kelompok pemberontak FARC. Ini terlihat dengan hasil referendum yang menunjukkan 50,24 persen warga Kolombia tak setuju perjanjian itu.
Perjanjian damai tersebut ditandatangani oleh Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan Pemimpin FARC, Timoleon Jimenez setelah beberapa tahun negosiasi. Perjanjian damai ini harus diratifikasi dan dijadikan hukum di Kolombia.

Kelompok pemberontak FARC setuju untuk menurunkan senjatanya setelah 52 tahun memberontak. Mereka sepakat dengan perjanjian damai karena akan menjadi partai politik dan ikut dalam kancah perpolitikan di Kolombia.
Seorang pemilih, Alejandro Jaramillo mengatakan, ia memilih tak berdamai dengan kelompok pemberontak FARC. "Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa tak semua hal bisa dimaafkan, seharusnya pemberontak itu masuk penjara bukan jadi partai," katanya, Ahad, (2/10).

Seorang Profesor filsafat Adriana River (43 tahun) mengatakan, sangat menyedihkan Pemerintah Kolombia melupakan kejahatan perang yang dilakukan FARC.
"Pemerintah melupakan kematian saudara kami, kesakitan, kepedihan korban mutilasi yang dilakukan Farc, kita semua menderita akibat perbuatan mereka namun kita diminta berdamai, itu menyakitkan," katanya sambil menangis.

Pihak-pihak yang tak setuju dengan perjanjian damai tersebut menilai Pemerintah Kolombia terlalu lunak terhadap FARC.
Seperti dilansir BBC, sebelumnya Presiden Kolombia Juan Manuel Santos diperingatkan tak ada rencana B untuk mengakhiri konflik yang telah membunuh 260 ribu orang tersebut.

Sementara itu, Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe menyatakan, Pemerintah Kolombia saat ini memperlakukan FARC dengan terlalu lunak. "Jika tak ada pemilih yang menang maka pemerintah harus kembali ke meja negosiasi.
 .
Jumlah anggota kelompok pemberontak Farc saat ini tinggal separuhnya yakni 7.000 orang. Mereka setuju untuk menurunkan senjatanya dan memilih bertarung melalui kotak suara.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Warga Kolombia: Pemberontak Seharusnya Masuk Penjara

FARC

 

CB, BOGOTA -- Seorang pemilih, warga Kolombia Alejandro Jaramillo mengatakan ia memilih tak berdamai dengan kelompok pemberontak FARC.
"Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak saya tak semua hal bisa dimaafkan, seharusnya pemberontak itu masuk penjara bukan jadi partai," katanya.

Seorang profesor filsafat Adriana River (43 tahun) mengatakan, sangat menyedihkan Pemerintah Kolombia melupakan kejahatan perang yang dilakukan FARC. "Pemerintah melupakan kematian saudara kami, kesakitan, kepedihan korban mutilasi yang dilakukan FARC, kita semua menderita akibat perbuatan mereka namun kita diminta berdamai, itu menyakitkan," katanya sambil menangis.
 

Pihak-pihak yang tak setuju dengan perjanjian damai tersebut menilai Pemerintah Kolombia terlalu lunak terhadap FARC. Ini terlihat dengan membolehkan FARC masuk kembali ke dalam masyarakat, membuat partai politik dan tak masuk penjara.

Jumlah anggota kelompok pemberontak FARC saat ini tinggal separuhnya yakni 7.000 orang. Mereka setuju menurunkan senjatanya dan memilih bertarung melalui kotak suara.

Melalui perjanjian damai pekan lalu FARC yang melakukan pemberontakan pada 1964 akan diperbolehkan ikut pemilihan umum untuk memenangkan kursi kepresidenan pada 2018 mendatang. FARC juga akan mendapatkan 10 kursi di kongres Kolombia pada 2026 tanpa pemilihan.

FARC juga akan berhenti melakukan perdagangan obat-obatan. Selain itu juga akan ikut memperbaiki kondisi di daerah pedesaan di Kolombia.

Selama ini FARC melakukan kejahatan antara lain menjual obat-obatan terlarang, melakukan penculikan dan penyiksaan, menyebarkan teror. Konflik dengan FARC menyebabkan kematian 220 ribu warga Kolombia dan mengusir jutaan orang.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sejarah Hari Ini: Umat Kristen Kota Eger Usir Kaum Yahudi

 

Simbol Yahudi, ilustrasi

 

CB, Pada 3 Oktober 1430 kaum Yahudi diusir  dari Kota Eger Bohemia, wilayah perbatasan antara Ceska dan Jerman. Umat Kristen Eger sangat kecewa dengan kaum Yahudi. Sebab mereka tak mau membela Kota Eger dari serangan. Mereka tak mau menjaga Kota Eger.

Umat Kristen Eger mengeluh kepada Raja Sigismund kalau kaum Yahudi tak mau menjadi tentara di Kota Eger. Mereka menolak masuk ke militer dan membantu negara. Padahal kala itu situasi sering genting karena berbagai perang yang sering  terjadi.

Akibat keluhan umat Kristen tersebut. Akhirnya kaum Yahudi diusir oleh rakyat Eger dari Eger Bohemian. Mereka sudah tak boleh tinggal lagi di Eger karena dinilai tak berbakti kepada negara.

Namun menurut Skepticism.org, rupanya kepergian kaum Yahudi memberikan dampak yang cukup buruk bagi ekonomi Kota Eger kala itu. Sebab kaum Yahudi memiliki kiprah yang cukup baik di bidang bisnis dan perdagangan.

Beberapa abad kemudian, pada 1898 Tsar Nicholas II mengusir orang-orang Yahudi dari berbagai kota di Rusia. Orang Yahudi juga diusir dari Kiev, Moskow, dan Orel.

Pengusiran terjadi karena Tsar Nicholas II dan rakyat Rusia kala itu tak menyukai orang Yahudi. Namun pengusiran ini berakhir dengan pembunuhan kelompok militan Yahudi terhadap Tsar Nicholas II dan keluarganya.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

AS dan Korsel Perkuat Sistem Pertahanan Rudal

 

Rudal AS/ilustrasi

 

CB, SEOUL - Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) memutuskan untuk memperkuat sistem pertahanan rudal yang canggih dan mampu menangkis serangan lawan. Pada Juli lalu, keduanya menyepakati pembuatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) yaitu sistem anti rudal untuk melindungi Korsel dari ancaman Korea Utara (Korut).

Ketegangan di samenanjung Korea semakin tinggi di tahun ini, yang dimulai dengan uji coba nuklir keempat oleh Korut. Korut juga melakukan peluncuran satelit, melakukan serangkaian tes berbagai rudal dan terakhir melakukan uji coba nuklir terbesar yang pernah ada.

Namun rencana tersebut memicu kemarahan Cina. Cina khawatir radar kuat THAAD akan membahayakan keamanan dan tidak berpengaruh apa-apa terkait ketegangan di samenanjung Korea.

Surat kabar resmi Partai Komunis Cina, People's Daily, menyatakan, penolakan Cina terhadap THAAD tidak akan berubah. Sebab THAAD adalah ancaman serius bagi keseimbangan keamanan strategis regional.

"Seperti negara lain, Cina tidak bisa diam saja dalam masalah keamanan," tulis People's Daily.

AS dan Korsel harus menyadari fakta jika di samenanjung Korea tidak ada tempat untuk mengambil resiko.

"Jika Amerika Serikat dan Korea Selatan merugikan keamanan strategis negara-negara di kawasan ini, termasuk Cina, maka mereka ditakdirkan untuk menerima serangan balik yang tepat," tulisnya lagi.

Cina telah berulang kali berjanji akan mengambil langkah untuk merespon keputusan dibentuknya THAAD. Tapi belum ada keputusan mengenai apa yang akan mereka lakukan.

Amerika Serikat dan Korsel mengatakan THAAD tidak mengancam keamanan Cina atau negara lain selain Korut. Cina diketahui sebagai mitra diplomatik dan ekonomi Korut yang paling utama, namun Cina juga mengutuk uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan Cina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menhan AS dan ASEAN Kumpul Bahas Kelakuan Cina

 

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter

 

CB,PEARL HARBOR -- Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Ash Carter, di Hawaii, pada Jumat (30/9) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN akan mencari solusi praktis untuk meredakan sejumlah insiden di Laut Cina Selatan (LCS).

Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, menganggap Cina telah menyerang negara yang lebih kecil terkait wilayah sengketa tersebut. Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara Cina dengan negara lain belum tentu melibatkan militer masing-masing negara.

Dia mengatakan, angkatan laut memiliki protokol ketika bertemu satu sama lain di laut. Dengan demikian, konfrontasi banyak terjadi juga di antara kapal-kapal nelayan dan kapal sipil lainnya.

Singapura tidak memiliki klaim pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Namun, Ng mengaku negaranya tertarik dengan masalah tersebut karena Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran utama dan tempat menggantungkan banyak kegiatan ekonomi.

"Singapura tidak memiliki klaim wilayah, minat utama kami adalah, dengan atau tanpa putusan, bagaimana memastikan wilayah ini stabil dan memastikan kita benar-benar memiliki mekanisme untuk mencegah eskalasi apapun," kata Ng seperti ditulis AP.

Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya, karena latar belakang sejarah. Cina bersengketa dengan sejumlah negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Cina baru-baru ini mengembangkan terumbu karang di tujuh pulau dengan pengerjaan reklamasi besar-besaran. Beberapa pulau memiliki landasan yang mampu menampung pesawat militer.

Pada Juli lalu, pengadilan arbitrase internasional memutuskan klaim Cina adalah ilegal. Namun Cina menolak putusan itu dan terus melakukan kegiatannya.

Kepada media, Carter mengatakan, ia dan rekan-rekannya membahas peningkatan koordinasi dan kerja sama militer untuk menjaga kawasan itu. Dia meminta kepada Kepala Angkatan Laut AS dan AS Coast Guard untuk mengadakan pertemuan dengan ASEAN tahun depan dan membahas tentang praktik terbaik bagi keamanan maritim.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ukraina dan pemberontak tarik pasukan dari kota timur

 

Seorang anak duduk di atas ayunan di depan kendaraan pengangkut personel lapis baja di dekat gedung rumahnya yang rusak akibat pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis pro-Rusia di Avdeyevka dekat Donetsk, Ukraina, Minggu (7/6/15). (REUTERS/Gleb Garanich)

 

Kiev (CB) - Tentara Ukraina dan separatis pro-Rusia pada Sabtu, mengumumkan penarikan tentara mereka dari sebuah kota kecil di wilayah timur seperti yang disepakati dalam perjanjian demiliterisasi pada bulan lalu.

Juru bicara militer Ukraina Valentyn Shevchenko mengatakan kepada AFP bahwa kedua pihak sudah memindahkan pasukan mereka ke beberapa kilometer dari Zolote.

"Beberapa perwakilan dari misi pengamat OSCE membenarkan penarikan tersebut," katanya, merujuk kepada Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Organisation for Security and Cooperation in Europe).

Kantor berita resmi separatis di Ukraina timur juga mengumumkan penarikan tentara mereka dari Zolote.

"Tidak ada satu pun tentara yang masih berada di posisi yang mereka tempati, sesuai dengan apa yang dituntut oleh perjanjian Minsk," kata komandan pemberontak Mikhail Filimonenko, menurut badan tersebut.

Negosiator untuk Kiev dan pemberontak pro-Moskow mencapai kesepakatan di Minsk pada September untuk demilitarisasi tiga wilayah garis terdepan di Ukraina timur, menarik senjata berat dan pejuang dari Kota Stanytsya Luganska serta Zolote di derah Lugask dan Petrovske di daerah Donetsk.

Penarikan mundur pasukan belum terjadi di dua kota lainnya, menurut para separatis.

Pemberlakuan kesepakatan ini akan menciptakan perimeter keamanan sepanjang dua kilometer di sekitar tiga kota garis terdepan dan dipandang sebagai kemajuan kecil dalam proses perdamaian Ukraina yang mandek.

Konflik meletus setelah Moskow menganeksasi Crimea dari Ukraina pada Maret 2014, demikian dikutip dari AFP.


Credit  ANTARA News

Iran pamerkan pesawat tanpa awak baru mirip "drone" buatan AS

 

Drone atau pesawat militer tak berawak AS (Reuters)

 

Dubai (CB) - Garda Revolusi Iran memperlihatkan sebuah pesawat tanpa awak buatan sendiri yang mereka katakan mampu membawa bom, media negara melaporkan pada Sabtu.

Pesawat itu tampaknya mirip dengan sebuah pesawat tanpa awak untuk pengintaian buatan Amerika Serikat yang Iran tangkap lima tahun lalu.

Pesawat (drone) yang diberi nama Saegheh atau kilat diperlihatkan di sebuah expo yang memamerkan prestasi-prestasi paling akhir yang dicapai perusahaan antariksa Garda Revolusi.

"Pesawat yang memiliki jarak jelajah jauh mampu menghantam empat sasaran dengan bom-bom yang punya tingkat akurasi tinggi," kata Amir Ali Hajizadeh, kepala perusahaan itu, sebagaimana dikutip kantor berita IRNA.

Garda itu tidak mendemonstrasikan kemampuan drone tersebut dan tidak mengatakan jarak jelajah yang dimilikinya.

Foto yang disiarkan kantor berita Tasnim memperlihatkan pesawat tanpa awak Iran tersebut mirip dengan pesawat Sentinel buatan AS RQ-170 yang ditangkap di bagian timur Iran pada tahun 2011. Media Iran melaporkan model Iran itu didasarkan atas satu pesawat AS.

Presiden AS Barack Obama meminta Iran mengembalikan drone itu milik passukan Amerika di Afghanistan, tetangga Iran. Tetapi Teheran menyatakan Washington hendaknya meminta maaf atas aksi mata-mata terhadap negaranya dengan pesawat tanpa awak, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Suriah ultimatum pasukan oposisi untuk tinggalkan Aleppo

 

Foto udara menunjukkan sebuah masjid dan gedung-gedung di sekitarnya yang rusak di Al-Maysar, Aleppo, Suriah, Kamis (23/4). (REUTERS/Hosam Katan )

 

Beirut (CB) - Pasukan pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya merangsek ke Aleppo untuk menduduki kembali bagian kota itu yang dikuasai pasukan pemberontak setelah bombardemen udara bertubi-tubi.

Pasukan Suriah meminta pasukan pemberontak meninggalkan posisi-posisi mereka demi menjamin jalur aman dan pasokan bantuan ke kota itu.

Pasukan Suriah yang didukung milisi-milisi dukungan Iran dan bombardemen udara Rusia semakin merangsek ke wilayah kekuasaan pemberontak demi menguasai seluruh kota yang tercabi-cabik itu menyusul gencatan senjata gagal bulan lalu.

Ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry berbicara melalui telepon untuk merundingkan normalisasi situasi, Inggris menyebut pemboman rumah sakit oleh pasukan yang loyal kepada Presiden Suriah Bashar al Assad telah membuat perdamaian di Suriah menjadi mustahil diciptakan.

"Ini adalah berlanjutnya pembantaian oleh rezim Assad kepada penduduk Aleppo dan keterlibatan Rusia dalam melakukan apa yang jelas-jelas kejahatan perang --membom rumah sakit ketika mereka tahu itu rumah sakit dan tak ada apa-apa selain rumah sakit-- adalah hal yang membuat mustahil melanjutkan perundingan perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson seperti dikutip Reuters.

Observatorium HAM Suriah mengatakan militer Suriah dan sekutu-sekutunya merangsek dari arah selatan dari kamp pengungsi Handarat di utara kota itu, dengan mengambilalih rumah sakit Kindi dan bagian dari wilayah industri Shuqaif.

Zakaria Malahifji dari kelompok pemberontak Fastaqim yang berbasis di Aleppo berkata kepada Reuters bentrokan pecah di daerah ini Minggu.  Terjadi pertempuran sengit di sepanjang garis depan yang membelah kota itu menjadi dua.

Pasukan Suriah mengatakan pemberontak harus mengosongkan Aleppo timur dengan imbalan jalur keluar yang aman dan pasokan bantuan.

"Komando tertinggi tentara menyerukan semua laskar bersenjata di bagian timur Aleppo untuk meninggalkan wilayah itu dan membiarkan penduduk sipil melanjutkan kehidupan normal mereka," kata militer Suriah seperti dilaporkan kantor berita  SANA.



Credit  ANTARA News

Jet-jet tempur Rusia gempur Aleppo

 

Seorang pria menggendong anak perempuan yang terluka di situs yang rusak setelah terkena serangan udara dua kali di lingkungan yang dikendalikan pemberontak, Bab al-Nairab, Aleppo, Suriah, Sabtu (27/08/2016). (REUTERS/Abdalrhman Ismail)

 

Amman (CB) - Pesawat-pesawat tempur Rusia menggempur kawasan-kawasan yang dikuasai pemberontak di bagian utara Aleppo pada Sabtu sementara tentara menyerang bagian kota itu yang dikepung dalam suatu ofensif, kata pemberontak dan satu kelompok pemantau.

Rusia dilaporkan pada Jumat akan mengirim lagi jet-jet tempur ke Suriah untuk meningkatkan kampanye udaranya sementara Amerika Serikat mengatakan pihaknya masih mencari resolusi diplomatik.

Serangan-serangan paling akhir itu merupakan bagian dari ofensif pemerintah Suriah dukungan Rusia untuk merebut kembali Aleppo yang dikuasai pemberontak dan menghancurkan benteng terakhir dari revolusi menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad yang mulai pecah pada 2011.

Serangan-serangan udara pada Sabtu fokus pada jalur pemasokan utama ke kawasan-kawasan yang dikuasai pemberontak - Jalan Cantello dan distrik Malah - sementara pertempuran merebak di Suleiman al Halabi, distrik di dekatnya, jalur terdepan ke arah utara Kota Tua Aleppo.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei lavrov berbicara melalui telepon untuk hari ketiga pada Jumat. Seorang diplomat tinggi Rusia mengatakan Moskow siap mempertimbangkan cara-cara menormalisasi situasi di Aleppo.

Tetapi Lavrov mengecam kegagalan Washington memisahkan kelompok-kelompok pemberontak yang moderat dari mereka yang Rusia sebut terroris, yang telah membiarkan pasukan pimpinan kelompok yang sebelumnya dikenal dengan nama Fron Nusra untuk melanggar gencatan senjata AS-Rusia yang disepakati pada 9 September.

AS menjelaskan pihaknya tidak akan, sedikitnya untuk sekarang, melaksanakan sebuah ancaman yang dibuat pada Rabu guna menghentikan diplomasi jika Rusia tidak mengambil langkah-langkah segera mengakhir kekerasan itu.

Observatorium Suriah bagi Hak Asasi manusia, sebuah kelompok yang berkedudukan di Inggris dan memantau perang itu, melaporkan gempuran hebat oleh pasukan pemerintah dan pertempuran di Suleiman al-Halabi.

Pemantau itu mengatakan pesawat-pesawat tempur menyerang sebuah rumah sakit lapangan di distrik al Sakhour yang dikuasai pemberontak dibom untuk kedua kali. Rumah sakit itu merupakan salah satu dari empat fasilitas medis yang disasar dalam beberapa hari terakhir.

Serangan itu merenggut sedikitnya satu nyawa dan melukai beberapa orang dan menyebabkan rumah sakit tersebut tak berfungsi, katanya.

Ratusan orang telah meneinggal dalam pengeboman itu dan ratusan lagi cedera. Hanya tersedia sedikit akses untuk memperoleh perawatan di rumah-rumah sakit akibat ketiadaan pasokan dasar, demikian Reuters.



Credit  ANTARA News

Respons Duterte ke Senator AS: Setop Jadi Orang Munafik

 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. | (REUTERS/Erik De Castro)

 

DAVAO - Presiden Filipina; Rodrigo Duterte, merespons kritik dua senator Amerika Serikat (AS) terkait perang narkoba yang menewaskan ribuan orang. Duterte memperingatkan dua senator itu untuk  berhenti jadi orang munafik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Filipina.

“Jangan berpura-pura menjadi penyuara hati moral dunia,” kata Duterte dalam konferensi pers di Kota Davao setelah tiba dari kunjungan resmi ke Vietnam.

Dua senator AS; Patrick Leahy dan Benjamin Cardin, telah mengkritik taktik Duterte dalam memerangi masalah narkoba di Filipina. Mereka juga mengekspresikan keprihatinan atas perkembangan politik terakhir di negara itu, di mana Senator Leila De Lima yang paling kritis terhadap Duterte hendak digulingkan dari posisinya di komite investigasi pembunuhan.

”Jika Presiden Duterte serius memperbaiki kondisi di Filipina, dia harus fokus pada peningkatan layanan untuk Filipina, bukan pilih-pilih ke samping; komitmen penegakan hukum yang akuntabel, bukan  memberi mereka izin perlindungan untuk membunuh tersangka, serta memperkuat peradilan, bukan meremehkannya,” kritik Leahy.

Senator Cardin setuju dengan kritik rekannya. ”Saya telah menjadi pendukung kuat dari lembaga penegak hukum Filipina, termasuk yang baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang akan meningkatkan kerja sama penegakan hukum antara kedua negara,” katanya.

”Tapi laporan terbaru dari ribuan pembunuhan ekstra-yudisial serta penahanan dan kurangnya rasa hormat untuk komitmen hak asasi manusia internasional yang mendalam sudah mengganggu. Mereka merusak tujuan bersama kami menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi liberal di wilayah tersebut dan untuk memperkuat hukum internasional,” lanjut Cardin mengkritik perang narkoba yang dikobarkan Duterte.

Duterte membalas kritik itu dengan mengangkat kembali isu pembunuhan rasial baru-baru ini di AS. Yakni, ketika polisi kulit putih menembak mati warga kulit hitam ras Afrika-Amerika yang tak bersenjata.

”Saya akan bertanya dia sekarang, mengapa Anda menembak orang-orang kulit hitam di sana ketika mereka tiarap di tanah?,” tanya Duterte. ”Mereka mungkin, bukan? Yang saya katakan, kemunafikan,” lanjut Duterte, seperti dikutip GMA, Jumat (30/9/2016).

Duterte melanjutkan “aib” AS lainnya dalam perang Irak, Suriah, dan Libya dengan tujuan untuk menggulingkan pemimpin yang tidak disukai AS. Duterte sebelumnya telah membandingkan dirinya dengan para pemimpin dari negara-negara yang tidak disukai AS tersebut.

Credit  Sindonews

Asia Selatan Memanas, India Lancarkan Serangan ke Kashmir

 

India melancarkan seranga ke basis militan yang berada di wilayah Kashmir. | (Reuters)

  -

NEW DELHI - Para pejabat India menyatakan pasukan elit negara itu telah menyebarang ke wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan untuk menyerang kelompok militan. Aksi ini meningkatkan ketegangan diantara kedua negara yang berlomba dalam senjata nuklir.

"Serangan didasarkan pada informasi spesifik dan kredibel bahwa beberapa unit teroris telah memposisikan diri dengan tujuan untuk melaksanakan infiltrasi dan serangan teroris," kata Direktur Jenderal tentara India untuk operasi militer (DGMO), Letnan Jenderal Ranbir Singh, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (30/9/2016).

Singh mengatakan ia telah menelepon Presiden Pakistan untuk memberitahukan kepadanya tentang operasi. India kemudian diberi pengarahan kepada kelompok oposisi, yang mendukung misi itu, serta sekitar 25 utusan asing, tetapi tidak mengungkapkan rincian operasional.

"Ini akan menunjukkan bahwa ini semua cukup baik terorganisir," kata seorang diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim karena briefing oleh Menteri Luar Negeri Subrahmanyam Jaishankar itu rahasia.

Sementara itu, Pakistan dilaporkan menangkap seorang tentara India di wilayah perbatasan. Hal ini diakui oleh para pejabat militer dari kedua negara. Menurut seorang pejabat militer India tentara itu tidak sengaja melintasi perbatasan dan tidak ada hubungannya dengan serangan sebelumnya.

Serangan yang dilakukan pada Kamis kemarin itu adalah pengumuman langka yang dilakukan oleh India bahwa mereka telah melancarkan operasi militer di perbatasan de facto dengan Pakistan. Serangan ini diluncurkan seiring pernyataan Perdana Menteri Narendra Modi yang akan mencari dalang serangan sebuah pangkalan militer di Uri pada 18 September lalu. Serangan itu menewaskan 18 tentara.

Credit  Sindonews

Dalam Sebulan, Serangan Koalisi AS Tewaskan 18 Pentolan ISIS

 

Serangan pasukan koalisi AS menewaskan belasan pemimpin ISIS. | (Istimewa)

 

WASHINGTON - Sedikitnya 18 pemimpin dari kelompok teroris ISIS tewas selama serangan udara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) pada bulan lalu di Suriah dan Irak. Para teroris yang tewas termasuk tiga pejuang asing asal Chechnya yang mendukung operasi ISIS di kota Irak, Mosul.

"Dalam 30 hari terakhir saja, serangan koalisi AS telah menewaskan 18 pemimpin ISIS yang mendukung operasi musuh di Irak dan Suriah," kata juru bicara operasi pasukan koalisi John Dorrian seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (30/9/2016).

Dorrian juga menyatakan pasukan koalisi telah menewaskan Abu Jannat, wakil militer "emir" kelompok ekstrimis itu yang bertanggung jawab untuk pembuatan senjata kimia dan yang bertanggung jawab atas pertahanan kota Mosul.

Serangan koalisi juga menewaskan menteri informasi ISIS yang dikenal sebagai Dr. Wail dan  "emir" dari polisi militer timur Mosul Abu Bakar.

ISIS merebut dan menguasai Mosul, salah satu kota terbesar Irak, sejak tahun 2014. Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan dukungannya bagi pemerintah Irak untuk merebut kembali Mosul.

Dukungan AS di wujudkan dalam bentuk pengerahan pasukan untuk membantu mempersiapkan tentara Irak melaksanakan serangan untuk membebaskan kota itu dari kelompok teroris. Irak berencana akan melakukan serangan pada minggu kedua bulan Oktober nanti.

Credit  Sindonews

Upaya Diplomatik Gagal, AS Pertimbangkan Opsi Militer di Suriah

 

AS pertimbangkan untuk menggunakan opsi militer di Suriah setelah upaya diplomatik gagal. | (Istimewa)

 

WASHINGTON - Pemerintah Obama tengah mempertimbangkan sejumlah opsi militer di Suriah. Hal ini dilakukan menyusul kegagalan upaya diplomatik tingkat tinggi untuk menciptakan gencatan senjata di negara itu.

Dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (30/9/2016), pembahasan mengenai opsi militer ini masih berada dalam tingkatan staf. Rencana ini belum menghasilkan rekomendasi kepada Presiden Barack Obama yang telah menolak melakukan aksi militer terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Wacana ini muncul seiring ancaman Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menghentikan hubungan diplomatik terkait Suriah dengan Rusia. Para pejabat AS mengatakan kegagalan diplomasi di Suriah telah membuat pemerintah Obama tidak mempunyai pilihan selain untuk mempertimbangkan alternatif.

Dua pejabat AS mengatakan, kemajuan yang didapat pasukan pemerintah di Aleppo dan runtuhnya jalur diplomatik telah membuat sejumlah pejabat pemerintah lepas kontrol. Jatuhnya Aleppo akan memulihkan kekuasaan Assad atas kota paling penting di Suriah barat itu dan akan menghancurkan kelompok oposisi.

Akibatnya, kata salah satu pejabat, daftar pilihan adalah penyempitan untuk mendukung serangan pemberontak di tempat lain dengan persenjataan tambahan atau mungkin serangan. Hal ini mungkin tidak membalikkan gelombang pertempuran, tetapi dapat menyebabkan Rusia untuk berhenti dan berpikir.

Meski begitu pemberian senjata kepada kelompok pemberontak ini tidak akan mencakup rudal anti pesawat portabel atau MANPADS. Pemerintah Obama takut jika senjata tersebut jatuh ke tangan militan ISIS atau Al-Qaeda.

Credit  Sindonews

Konferensi Internasional Aceh Pertama di Australia

 

Salah satu hasil karya Mahdi Abdullah yang dipamerkan di MADA Gallery, Melbourne.

 

CB, VICTORIA -- Konferensi Internasional dan Kegiatan Budaya Aceh untuk pertama kalinya digelar di Australia. Konferensi menghadirkan para ilmuwan dan pemerhati isu-isu sosial untuk membahas masa depan Aceh.

Isu yang diangkat dalam konferensi ini diantaranya apa-apa saja yang dicapai dalam bidang politik, hukum, sejarah, budaya dan seni di Aceh serta tantangan Aceh di masa depan. Konferensi digelar sejak Senin (26/9) hingga Rabu (28/9) dengan mengambil tempat di kampus Monash yang berada di kawasan Clayton, negara bagian Victoria.
Salah satu pembicara dalam konferensi ini adalah Anthony Reid, Emeritus Professor di bidang sejarah dari Australian National University. Anthony adalah sejarawan yang banyak mengikuti perjalanan Aceh dan kawasan Asia Tenggara lainnya.
"Aceh memiliki keunikan tersendiri dengan apa yang telah dilaluinya, mulai dari konflik hingga bencana alam sehingga memang layak untuk mendapat sorotan," ujar Anthony.
"Aceh agak berbeda dari daerah lain, sejarahnya penuh [dengan] kosmopolitan, sebagai pelabuhan yang punya peranan dengan Arab, India, Asia Tenggara, saya rasa Aceh memberi banyak bagi Indonesia," tambah Anthony yang disampaikannya dalam bahasa Indonesia.
"Tapi saya rasa isu kemerdekaan Aceh sudah lewat, karena sebenarnya dalam dunia sekarang, kita semua saling ketergantungan, jadi membuang darah untuk mencari kemerdekaan 100 persen sudah tidak masuk akal lagi."

Profesor Anthony Reid, salah satu pembicara di ICCE 2016.

Sementara itu sejumlah mahasiswa asal Aceh yang sedang kuliah di Australia menyambut baik konferensi internasional Aceh yang pertama kalinya ini. "Pertama kali saya menghadiri konferensi yang kenalkan budaya Aceh... saya sebagai orang Aceh merasa bangga ketika Aceh diperkenalkan di mata publik Australia," ujar Tata Hira, mahasiswa S2 Monash University di bidang pendidikan.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Raihan, yang juga memiliki harapan dengan adanya konferensi Aceh di tingkat internasional ini. "Saya berharap Aceh bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan saya berharap masyarakat dunia, khususnya Australia bisa mengenal Aceh lebih dalam lagi," kata Raihan yang baru berada di Australia beberapa bulan.

Ada upaya memperkenalkan budaya Aceh

Tak hanya konferensi dengan mendengarkan pemaparan para pengamat dan mereka yang ahli di bidangnya, acara ini juga menampilkan sejumlah kegiatan budaya. Pelukis asal Aceh, Mahdi Abdullah menggelar pameran tunggalnya di MADA Gallery, Monash University selama lebih dari 10 hari.
Ia banyak menampilkan kehidupan rakyat Aceh, lengkap dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. "Saya merasa bangga karena bisa ikut ambil bagian dengan memamerkan hasil karya lukisan saya di konferensi internasional Aceh yang pertama kalinya ini," ujar Mahdi.
Sebuah pameran bernama Keuneubah Indatu juga ditampilkan dengan koleksi instrumen musik, bahan tekstil, perlengkapan pernikahan, kostum, yang semuanya adalah tradisional Aceh.
Acara konferensi ditutup dengan sebuah konser yang menampilkan seni tari dan musik khas Aceh, yang dibawakan langsung oleh para seniman dari Universitas Syiah Kuala di Aceh. Seniman ternama Aceh, seperti Hasan Basri yang dikenal sebagai jagonya sudati dan penyanyi sikambang Anhar Sitanggang ikut tampil dalam panggung, selain tentunya penampilan Saman Gayo.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com