Ahok Janjikan Pantai Jakarta Landai Memanjang dengan Pasir Putih

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri), di Balaikota, Senin (12/1/2015).

JAKARTA, CB - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi rencana PT Pembangunan Jaya Ancol mereklamasi pantai utara Jawa. Menurut dia, program reklamasi pantai itu bisa menambah luasan wilayah Jakarta. 

"Ke depan pantai di DKI panjang dengan pasir putih dan landainya jauh. Nah, kenapa kita enggak bikin, sehingga Jakarta punya pantai yang lebarnya hampir 4-5 kilometer, kan keren," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (28/1/2015). 

Rencananya, sebagian besar proyek reklamasi diperuntukkan bagi tempat hiburan kelas dunia. Proyek reklamasi ini akan dikerjakan mulai 2015 ini. Basuki berharap, proyek taman hiburan bertaraf internasional ini selesai dalam 2 tahun ke depan.

PT Pembangunan Jaya Ancol, lanjut dia, bakal mereklamasi seluas 32 hektare laut utara Jawa. Selain untuk tempat hiburan, tanah reklamasi akan digunakan untuk membangun perkantoran, perumahan, dan lainnya.

"Biar nanti orang-orang kaya atau orang kelas menengah, tidak lagi ke Singapura atau ke Jepang. Tinggal langsung ke sini (taman hiburan internasional) saja," kata Basuki. 

Untuk tahap pertama reklamasi, PT Pembangunan Jaya Ancol membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Wahana di atas reklamasi pantai utara Jakarta ini akan dibuat lebih dominan bertema laut dan berbeda dengan Dunia Fantasi (Dufan).

Credit  KOMPAS.com

ESDM Ancam Bekukan Izin Ekspor LNG Pertamina

yoga sukmana
Kapal Pertamina LPG 2

JAKARTA, CB - Ekspor gas alam cair atau liquifed natural gas (LNG) PT Pertamina ke Vitol Group dan Glencore sebesar 90 juta dollar AS atau Rp 1,2 triliun tanpa izin pemerintah berbuntut panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam akan membekukan izin ekspor LNG Pertamina.

Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Naryanto Wagimin, Selasa (27/1/2015)  mengatakan, pemerintah telah memberikan teguran keras  dengan keluarnya surat peringatan dua kali ke Pertamina pada Desember 2014. "Jika sampai peringatan ke tiga, Pertamina tak boleh ekspor gas lagi," ujar dia.

Tanpa mengantongi izin, September 2014 lalu, Pertamina telah menjual gas ke Vitol Grup dan  Glencore.  Padahal, sesuai aturan ekspor dan impor migas, transaksi penjualan gas harus mendapat persetujuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas, Menteri ESDM, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.

Ini artinya, saat itu, Pertamina tak mengantongi izin dari Direktur Jenderal Migas Edy Hermantoro serta  Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Chairul Tanjung.

Bahkan, soal penentuan harga serta volume penjualan gas yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah juga dilewati. ESDM menduga, harga jual LNG ekspor ini lebih murah ketimbang harga jual LNG ke pasar domestik.

Cuma, Naryanto tak mau memerinci harganya.  "Anggap saja, jika  di domestik, harganya  10 dollar AS per mmbtu, ekspor ke mereka hanya 9 dollar AS per mmbtu," ujar dia.

Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokoler SKK Migas Zuldadi Rafdi mengatakan, saat itu, harga jual LNG di Kalimantan berkisar 11dollar AS-14 dollar AS per mmbtu.

Adapun ekspor dua kargo LNG Pertamina ke Vitol dam Glencore bersumber dari Vico Indonesia.  LNG ini dihasilkan dari Blok Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Gas yang dihasilkan untuk Kilang LNG Badak dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). "Kalau dijual lagi, kami tak tahu." kata dia.

Sumber Kontan di Pertamina menyebut, harga jual LNG ke Vitol Group dan Glencore tak bisa dibilang murah. "Harga LNG di pasar spot berfluktuasi. Jika membandingkan harus di waktu yang sama saat komitmen dibuat," katanya.

Manager Media Pertamina Adiatma Sardjito pernah bilang,  Pertamina selalu mengedepankan aspek good corporate governance dalam bertransaksi.

Agar kisruh tak panjang, pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja berjanji segera memanggil Pertamina. 


Credit  KOMPAS.com

RAPBN-P 2015: Subsidi BBM Tinggal Rp81,8 Triiliun

Pengisian BBM subsidi di SPBU. Subsidi di APBN_P 2015 tinggal Rp81,8 Triiliun

CB, JAKARTA--Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015--yang sudah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR pada Jumat (9/1/2015--kini tengah dibahas oleh komisi-komisi di parlemen.
Dalam RAPBN tersebut, pemerintah memangkas anggaran subsidi dari Rp 414,680 triliun pada APBN 2015 menjadi tinggal Rp 232,716 triliun pada RAPBN-P 2015 atau turun sebesar Rp 181,964 triliun.
Menkeu  Bambang Brodjonegoro dalam draft RAPBN-P 2015 mengemukakan perubahan besaran anggaran subsidi itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  Pertama, perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (fixed subsidy) dan perubahan harga minyak dunia;
Kedua,  perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (fuel mix) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014 (unaudited); (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran pajak DTP
Menkeu menyebutkan, subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBNP 2015 diperkirakan mencapai Rp81,81 triliun, yang berarti mengalami penurunan Rp194,197 triliun jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp276.013,2 miliar.
“Penurunan tersebut  disebabkan oleh  kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014; dan  penurunan harga minyak mentah dunia,” paparnya seperti dilansir situs resmi Setkab, Kamis (27/1/2014).
Selain tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah, menurut Menkeu, Pemerintah juga akan menerapkan pemberian subsidi tetap (fixed subsidy) untuk subsidi BBM jenis minyak solar. Sementara itu, untuk BBM jenis bensin premium tidak diberikan subsidi.
Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBNP  2015 diperkirakan mencapai  Rp76,619 triliun atau  mengalami peningkatan sebesar Rp7,930 triliun bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp68,689 triliun.
“Peningkatan anggaran subsidi listrik dibanding dengan pagunya dalam APBN  2015 tersebut disebabkan oleh perubahan bauran energi (fuel mix); dan  pengalokasikan perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2014 (unaudited),” jelas Bambang.

Credit  Bisnis.com

Wacana Amandemen Kelima UUD 1945 Terus Bergulir

Gagasan Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk melakukan amandemen kelima Undang-undang Dasar UUD 1945 kian menguat, Ilustrasi SINDOphoto.

JAKARTA (CB) - Gagasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan amandemen kelima Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kian menguat.

Setelah sebelumnya didukung oleh empat fraksi yakni PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, koalisi partai penyeimbang seperti  Partai Gerindra, PAN, dan PKS juga ikut mendukung.

"Kita masih sedang mendiskusikan mengenai sejauh mana amandemen bisa dilakukan dalam waktu dekat. Andaikata dilakukan, saya kira paling cepat dua tahun ke depan," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Martin Hutabarat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Namun demikian menurut Martin, amandemen UUD 45 tentunya harus mengamandemen pasal-pasal yang berhubungan dengan rakyat banyak.

Seperti penguatan demokrasi, penguatan sistem hukum, penguatan sistem presidensil, penguatan sistem politik, penguatan daerah dengan ekonomi kerakyatan, dan mengenai peranan lembaga kenegaraan.

"Sebab lembaga negara kita dirasakan belum maksimal peranannya dengan keinginan konstitusi," jelas Anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian lanjut Martin, baru berbicara soal penguatan DPD. Jadi, dalam amandemen harus lebih mengedepankan prioritasnya. Sehingga, sidang umum MPR dengan agenda mengamandemen UUD 45 bukan semata-mata mengamandemen kewenangan DPD.

"DPD akan kita diskusikan bagaimana sebenarnya posisi yang pas dalam sistem ketatanegaraan kita," terang Martin.

Menurut Martin, amandemen UUD 45 merupakan sesuatu yang strategis untuk bangsa. Sehingga, yang diutamakan dalam amandemen adalah penguatan secara general.

"Jadi harus kita diskusikan. Partai ini harus kita diskusikan agar bagaimana bisa ditampung dalam APBN agar jangan sampai menimbulkan masalah," tandasnya.

Credit SINDOnews

Anambas, Kepulauan di Barat Indonesia yang Tak Kalah Memukau

 

Kepulauan Anambas (Dok. Wikimedia)

 

 

Jakarta, CB -- Keindahan Indonesia sepertinya tak akan ada habisnya dibahas. Bahkan baru selesai mengulas satu tempat baru, sudah muncul lagi tempat-tempat lain yang tak kalah indahnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan hasil laut serta pemandangan alam yang luar biasa, dan memang hal ini sudah terbukti. Keindahan laut yang sudah tidak bisa dimungkiri lagi dan sudah tersohor ke seluruh penjuru dunia selama ini memang lebih banyak mengacu pada tempat-tempat di bagian timur Indonesia. Sebut saja Raja Ampat, Bunaken, Flores, dan masih banyak lagi.

Bagaimana dengan Indonesia bagian barat? Jangan salah, wilayah Indonesia barat juga ternyata mempunyai pemandangan laut yang tak kalah indahnya, seperti di Kepulauan Anambas.

Kepulauan Anambas terletak antara Singapura dan kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Sebelumnya pulau ini lebih dikenal sebagai tempat pengeboran minyak dan eksplorasi gas alam di laut lepasnya. Tapi, kini Anambas telah populer di kalangan penyelam karena karang yang masih asli dan laut biru di mana hiu paus mungkin tiba-tiba muncul. Pulau-pulau di Anambas pun mudah diakses dari Singapura dan Malaysia.

Anambas adalah kabupaten terbaru di provinsi Kepulauan Riau. Situs wisata yang paling terkenal adalah terumbu bawah laut Tokong Berlayar. Bagian lain dari kepulauan ini adalah Pulau Biru Malang yang memiliki lereng yang curam, terumbu Katoaka, dan bangkai kapal Seven Skies. Di Anambas juga terdapat nelayan kecil lokal, air terjun, dan pemandangan alam yang luar biasa.

Seorang fotografer travel sekaligus blogger, Barry Kusuma, pernah menceritakan pengalamannya berwisata ke Kepulauan Anambas. Menurutnya, pesona alam di Anambas tak kalah indahnya dengan pesona alam di wilayah Indonesia timur.

"Anambas itu benar-benar bagus dan enggak nyangka kalau di Indonesia barat punya laut yang sama bagusnya kayak di Indonesia timur," kata Barry saat bertandang ke kantor CNN Indonesia.

Ia bercerita, kepulauan Anambas memiliki 250 pulau yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan. Dari sekian banyak pulau pun hanya 50 yang berpenghuni. "Mereka punya banyak sekali pulau yang enggak berpenghuni dan bisa dieksplor," ujarnya.

Untuk menjejakkan kaki di Anambas, dari Jakarta, Anda bisa menggunakan pesawat terbang sampai ke Bandara Tanjung Pinang. Selanjutnya, Anda harus menyeberangi lautan menuju Pulau Matak, pulau terluar di Anambas.

Belum sampai ke Kepulauan Anambas pun, Anda sudah bisa menyaksikan keindahannya dari jendela pesawat Anda. Di antara pulau-pulaunya banyak terdapat atoll yang begitu indah, bahkan seperti yang bisa Anda lihat di Raja Ampat.

Atoll merupakan kumpulan terumbu karang yang berbentuk cincin mengelilingi pulau, atau serangkaian pulau. Atoll tersebut juga digenangi dengan air sehingga sering disebut laguna.

Setelah sampai di kota Pulau Matak, Anda bisa menyusuri pulau dan menemukan banyak pantai yang indah. "Di kotanya aja baru keliling setengah jam sudah ketemu pantai yang bagus, lautnya terjaga banget," papar Barry.

Sayangnya, untuk bisa menikmati keindahan Kepulauan Anambas, diperlukan biaya yang cukup besar. Selain biaya pesawat yang mahal, Anda juga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyewa kapal mengelilingi Kepulauan Anambas. "Biayanya sekitar lima jutaan untuk tiket pesawat. Yang mahal ketika mau sewa speedboat untuk keliling sehari bisa empat sampai lima jutaan," cerita Barry. Untuk itu, ia pun menganjurkan agar pergi bersama rombongan untuk lebih menghemat biaya.
Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Filipina Akan Bertemu MILF di Kuala Lumpur

 

Tentara berjaga dan memeriksa pengendara motor setelah bentrokan mematikan pada Minggu (25/1) di Maguindanao. (Reuters/Froilan Gallardo)

 

Jakarta, CB -- Pertempuran antara pemerintah Filipina, pasukan pemberontak BIFF serta pasukan MILF pada Minggu (25/1) menewaskan sedikitnya 44 orang di Maguindanao, Filipina Selatan.

Pertempuran yang seharusnya terjadi antara pasukan polisi dan BIFF, namun entah bagaimana kelompok MILF yang sedang terikat gencatan senjata dengan pemerintah jadi ikut terlibat.

Menyusul insiden mematikan tersebut, pemerintah Filipina dan MILF dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur pada 29-31 Januari besok.

Ironisnya, pertemuan yang memang sudah dijadwalkan sebelum pertempuran pada Minggu itu seharusnya membahas sentuhan akhir perjanjian perdamaian antara pemerintah dan pembenrontak bangsa Moro termasuk yang terkait pelucutan senjata MILF.

Miriam Coronel-Ferrer, kepala negosiator pemerintah, yakin bahwa pertemuan itu akan terus dilangsungkan meskipun bentrokan terjadi.

"Kami bertemu di KL," kata Ferrer kepada media Filipina, Inquirer, ketika ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa MILF mungkin memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan.

Ferrer mengatakan bahwa kerangka acuan untuk pelucutan senjata api telah selesai.

"Kami sedang bekerja pada pedoman pelaksanaan dan protokol," katanya.

Panel juga akan membahas kapan upacara pelucutan senjata api MILF akan berlangsung, katanya.

Sementara itu, kepala negosiator dari MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan MILF "berpikir" apakah mereka akan tetap ke Kuala Lumpur untuk pertemuan itu.

Sepertinya, apa yang terjadi di Maguindanao pada Minggu akan menjadi materi utama pembicaraan jika pertemuan tetap dilangsungkan.

"Kedua belah pihak masih berusaha untuk menyelesaikan ini," kata Iqbal.

Masih di jalur

Namun Iqbal menegaskan bahwa MILF ingin melanjutkan proses perdamaian.

"Kami tidak punya alasan mengapa tidak. Pemerintah masih di jalur. Hanya ada beberapa orang yang tidak menginginkan ini," kata Iqbal.

Iqbal, bagaimanapun, sekali lagi menyesalkan kegagalan elit Action Force Khusus (SAF) dari kepolisisan Filipina untuk berkoordinasi dengan MILF terkait misinya untuk menangkap teroris Malaysia Zulkifli bin Hir, atau Marwan.

Baik pemerintah dan MILF sepakat bahwa sebagai bagian dari proses perdamaian, pasukan keamanan mereka akan berkoordinasi dengan Ad Hoc Aksi Bersama ketika mereka memiliki misi untuk dijalankan.

Hal ini untuk menghindari yang terjadi antara pasukan polisi dan MILF Minggu lalu.

Sebanyak 44 pasukan SAF tewas dalam pertempuran itu. MILF mengatakan mereka kehilangan 10 korban jiwa, tetapi menghitung 64 polisi tewas.

Sementara kepala unit pasukan khusus kepolisian Filipina dibebastugaskan akibat insiden itu.

Credit  CNN Indonesia

TNI AU Kaji Ulang Rencana Strategis

Foto: ISTIMEWA JAKARTA (CB)  - Sesuai kebijakan pemerintah dengan visi sebagai poros maritim dunia, TNI AU perlu mengaji ulang rencana strategis 2015–2019 secara cepat dan cermat. Hal ini harus dilakukan agar dapat mendukung sekaligus memiliki andil besar dalam mewujudkan visi tersebut. “Personel TNI AU harus selalu semangat dalam setiap pelaksanaan tugas dan menanamkan dalam diri bahwa tidak ada hal yang tidak bisa. Yang ada adalah mau atau tidak mau untuk memberikan hasil yang terbaik,” kata Kepala Staf TNI AU (Kasau), Marsdya TNI Agus Supriatna, saat melantik sembilan pejabat TNI AU, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Agus, tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks. Kebutuhan alutsista beserta sarana dan prasarana sebagai penjaga kedaulatan NKRI menyebabkan TNI AU harus bekerja lebih keras, berpikir cerdas, bertindak adaptif, serta mengaji secara komprehensif agar kompleksitas tantangan yang akan dihadapi dapat segera diantisipasi. Budaya Transparan Kasau, seperti dikutip Antara, menekankan para pejabat yang baru saja melaksanakan serah terima jabatan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. "TNI AU membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, namun jangan sampai keluar dari prosedur dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Bangun budaya yang sehat, bersih, transparan, dan mendidik," ujar Kasau. Sembilan jabatan di jajaran TNI AU yang diserahterimakan adalah Korsahli Kasau dari Marsda TNI Herry Wibowo Eslah kepada Marsda TNI Usra Hendra, Aspam Kasau dari Marsda TNI Zulhasymi kepada Marsma TNI Masmun Yan M, Aslog Kasau dari Marsda TNI Sudipo Handoyo kepada Marsda TNI M Nurrullah. Jabatan lainnya adalah Dankodikau dari Marsda TNI M Nurrullah kepada Marsma TNI Rasrendro Bowo S, Danseskoau dari Marsda TNI Polter Gultom kepada Marsma TNI Anang Murdianto. Selain itu, juga Kadisdikau dari Marsma TNI Anang Murdianto kepada Marsma TNI Eko Supriyanto, Kadislitbangau dari Marsma TNI Subarno kepada Kolonel Tek Suharto yang sebelumnya menjabat Sesdislitbangau, Kadiskomlekau dari Marsma TNI M Sigalingging kepada Kolonel Lek Moch Khasani yang sebelumnya menjabat Dosen Utama Seskoau, dan Kadisadaau dari Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar kepada Kolonel Kal H Hendi Haryoko yang sebelumnya menjabat Sesdismatau.

Credit Koran Jakarta

TNI AL tak Akan Gubris Protes Penenggelam Kapal Pencuri Ikan

Ilustrasi--MI/Immanuel Antonius

CB, Jakarta: Kebijkan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal nelayan asing mendapatkan protes dari negara sahabat. Staf Asisten Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Letnan Kolonel Salim tak akan menggubris protes dari negara sahabat tersebut.

"Kan kapal nelayan kita juga banyak yang ditenggelamkan. Giliran kita ditenggelamkan apa yang dilakukan oleh mereka? Bagi saya biasa," kata Salim kepada Metrotvnews.com usai diskusi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2015).

Menurut dia, menjaga kedaulatan negara Indonesia merupakan harga mati. Sebab itu, ia menegaskan bahwa negara manapun harus taat dan menghormati kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Indonesia, dalam memerangi maraknya pelaku ilegal fishing.

"Mereka punya aturan, kita juga punya aturan. Ya intinya begitu. Tidak bisa kita mengikuti aturan mereka," tegas dia.

Penenggelaman kapal pencuri ikan, merupakan sebuah langkah baik yang dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal fishing. Sebab itu, TNI AL akan tetap menjalankan penenggelaman kapal nelayan asing yang melanggar kedaulatan Indonesia. Selain itu, kebijakan ini pun dilakukan oleh negara-negara lain.
Credit  Metrotvnews.com

TNI-AL Tarik Kapal dan Pasukan Pencari AirAsia

Butuh Perawatan, Penghentian Tunggu Perintah Panglima
Foto: AP

JAKARTA (CB) – Proses evakuasi serpihan pesawat dan jenazah penumpang AirAsia QZ8501 sangat mungkin akan berhenti. Mulai Selasa (27/1), empat kapal TNI-AL ditarik dari operasi evakuasi pesawat AirAsia di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Kapal tersebut ditarik untuk menjalani perawatan. Selain itu, kesehatan anggota TNI yang terlibat dalam evakuasi tersebut akan diperiksa.
Sembari konsolidasi, TNI-AL menunggu instruksi penghentian pencarian pesawat AirAsia dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kepala Pusat Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir menjelaskan, TNI-AL belum menghentikan evakuasi pesawat AirAsia. ”Hanya, kami melakukan konsolidasi empat kapal terakhir yang mengikuti evakuasi tersebut,” paparnya.
Konsolidasi tersebut diperlukan karena proses evakuasi pesawat AirAsia tentu telah menimbulkan efek besar pada kapal dan prajurit TNI-AL. Dia menjelaskan, TNI-AL perlu mengecek kesehatan setiap petugas yang mengikuti evakuasi. ”Yang sakit diobati dan yang kelelahan tentu harus istirahat,” terang Manahan.
Ditambahkan, kapal juga harus dicek. Sebab, bisa jadi kapal terpengaruh kondisi cuaca yang begitu berat dan akhirnya menjadi kurang baik. ”Tentu perlu perbaikan agar petugas yang mengendalikannya juga aman,” papar dia.
Manahan menambahkan, soal evakuasi AirAsia dihentikan atau berlanjut, pihaknya masih menunggu instruksi panglima TNI. Kalau memang dihentikan, tentu semua kapal tinggal berangkat ke pangkalan. ”Sebab, sebenarnya masih ada empat kapal yang lego atau bersandar di Pelabuhan Kumai,” ucap dia.
Di pihak lain, Staf Operasi Kantor SAR Banjarmasin Amri Zuna Kurniawan menuturkan, penarikan armada TNI-AL tidak diikuti dengan penarikan armada Basarnas. Seluruh armada laut milik Basarnas masih berada di Selat Karimata.
”Kami masih stand by. KN Pacitan dan KN Purworejo masih di sana,” ujar Amri saat dihubungi kemarin (27/1).
Dia melanjutkan, dua kapal Basarnas tersebut juga masih mencari korban. Meskipun, hingga kemarin pukul 18.00 mereka harus berbesar hati karena tidak ada hasil. Dengan begitu, jumlah korban yang telah ditemukan 70 jenazah.
Di sisi lain, operasi pengangkatan badan pesawat juga masih dilakukan. Meskipun, siang pengangkatan harus dihentikan karena armada TNI-AL ditarik dari lokasi operasi pencarian pesawat yang dinyatakan hilang pada 28 Desember 2014 itu.
”Sampai saat ini (kemarin, Red) masih nihil. Cuma, tadi ada satu jenazah yang dievakuasi, diterbangkan ke Surabaya untuk langsung dibawa ke RS Bhayangkara,” tutur pria kelahiran Jogjakarta itu.
Terkait dengan berakhirnya masa operasi, Amri menyatakan tidak punya kuasa untuk menjawab. Dia hanya menegaskan bahwa tim evakuasi hingga kemarin masih terus mencari korban. ”Apa pun itu, kami mengikuti keputusan kepala Basarnas,” tegasnya.

Credit jawapos

Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"

Patroli Patok Indonesia-Malaysia Sejumlah prajurit Satgas Pamtas Batalion Lintas Udara 433/Julu Siri Kostrad saat berada di patok perbatasan nomor 17 Desa Bambangan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rabu (31/12). Patroli patok ini rutin dilaksanakan prajurit Satgas Pamtas dalam rangka mengecek kondisi dan keberadaan tapal batas Indonesia-Malaysia di daerah itu. (ANTARA FOTO/M Rusman)

 

Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi

Nunukan (CB) - Tokoh masyarakat menyoroti penetapan tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara semestinya berdasarkan hasil perjanjian "Stadblad" antara Inggris dan Kerajaan Bulungan.

Abdul Wahab Kiak, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan di Nunukan, Selasa menerangkan, mengenai masalah tapal batas Indonesia dengan Malaysia di daerah itu khususnya di Pulau Kayu Mati tidak boleh hanya melibatkan pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah.

Selama ini, katanya, pemerintah Indonesia tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui kondisi wilayah tersebut dalam penentuan tapal batas, sehingga banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan ini tidak sesuai lagi dengan posisi awalnya, termasuk di Pulau Kayu Mati yang berhadapan dengan Pulau Nunukan itu.

Perjanjian antara Kerajaan Inggris yang menjajah Malaya (Malaysia) dengan Kerajaan Bulungan yang menguasai Pulau Kalimantan bagian utara termasuk sebagian wilayah Negeri Sabah, Malaysia dikenal dengan perjanjian "Stadblad" pada 1891, lengkap dengan koordinatnya.

Patok perbatasan yang dibangun pemerintah Kerajaan Inggris berada pada 4 derajat 10 menit tepatnya sebelum persimpangan sungai di tengah-tengah pulau yang tak berpenghuni itu.

"Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi awalnya," ujar Abdul Wahab Kiak yang juga mantan anggota DPRD Nunukan periode 2004-2009 ini.

Pernyataan Kerajaan Bulungan untuk berintegrasi dengan Indonesia saat itu disaksikan oleh Mr Klipis dari Belanda yang menjajah Indonesia dengan Sugandha (alm) perwakilan dari TNI, kata Abdul Wahab Kiak.

Ia mengungkapkan, banyaknya tapal batas yang diklaim Malaysia selama ini termasuk Pulau Ligitan dan Sipadan yang telah dikuasainya boleh jadi akibat ketidaktahuan pemerintah Indonesia terhadap sejarah.

Padahal, katanya, dalam perjanjian "Stadblad" telah sangat jelas disebut titik-titik patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia lengkap dengan koordinatnya berdasarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Bulungan tempo dulu.
Credit  ANTARA News

ADS-B BPPT teruji di dua bandara

BPPT (Istimewa)

 

 

Serpong, Tangsel (CB) - Teknologi yang mampu mendeteksi penerbangan pesawat sipil atau Automatic dependent surveillance broadcast (ADS-B) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) telah teruji di dua bandara di Indonesia.

"Alat ini sudah diuji di Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung. Di Ahmad Yani sudah sejak dua tahun, di Husein Sastranegara sudah enam bulan lalu," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hari Budiarto dalam Media Gathering Kedeputian Teknologi Informasi Energi dan Material di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa.

ADS-B receiver yang dikembangkan ini, ia mengatakan mampu menangkap signal dari transponder yang dimiliki setiap pesawat sipil dalam radius 200 mil, sehingga setiap pergerakan pesawat akan terdeteksi.

"Teknologinya tidak terlalu rumit sebenarnya. Kita (melalui Air Traffic Controller/ATC mini berbasis sistem ADS-B di Gedung Teknologi 3 BPPT di Serpong) bisa memonitor dari Lampung sampai Cirebon pesawat yang terbang rendah, termasuk yang landing dan takeoff, termasuk juga data pesawat tersebut," ujar dia.

Dari hasil uji coba di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, menurut dia, petugas ATC mengaku terbantu dengan adanya ADS-B, karena sebelumnya mereka hanya dapat membayangkan posisi pesawat dan tidak mengetahui informasi jarak antar pesawat.

Alat yang awalnya dikembangkan atas permintaan PT Angkasa Pura dan telah diketahui Kementerian Perhubungan ini, ia mengatakan dapat memberikan gambaran tiga dimensi (3D) pergerakan pesawat, sehingga kenaikan atau perubahan ketinggian, lokasi pesawat terpantau, begitu pula identitas pesawat.

Investasi yang dibutuhkan untuk memasang teknologi yang dikembangkan BPPT ini hanya mencapai Rp1 miliar. Angka tersebut berbeda jauh dengan investasi radar yang membutuhkan anggaran Rp10 miliar per unit.

Menurut Hadi, dibutuhkan maksimal 100 unit ADS-B receiver untuk "mengcover" seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alat ini dapat ditempatkan "offshore rig" dan buoy untuk dapat menangkap signal transponder pesawat yang melalui perairan.

BPPT, menurut dia, dalam waktu dekat akan kembali melakukan uji coba teknologi ini di Sabang, Aceh. Kementerian Perhubungan pun mempertimbangkan memanfaatkan teknologi ini di bandara-bandara perintis di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi mengatakan sistem ADS-B ini dapat digabungkan ke teknologi Flight Data Processing dan feature-feature lain seperti alarm yang dapat berbunyi ketika pesawat sudah terlalu dekat saat di udara.

"Australia sudah menggunakan sistem ADS-B, begitu pula Amerika Serikat. Mereka menempatkan antena ADS-B di offshore rig di Teluk Meksiko, sehingga dapat mendeteksi pesawat-pesawat yang mendekat," ujar dia.

Informasi-informasi yang dapat ditampilkan dan disajikan oleh sistem ADS-B antara lain jadwal keberangkatan pesawat terbang, nomor penerbangan, rute penerbangan, posisi pesawat lengkap dengan koordinatnya, ketinggian pesawat dan arah pesawat serta kecepatannya, tipe pesawat dan nomor tanda registrasi pesawat, tujuan penerbangan, marka udara (airway) jalur pesawat udara di angkasa, pergerakan pesawat udara dalam tampilan 3D yang pergerakanya seperti tampilan kamera cctv.

Selain itu, teknologi ini juga dapat mengetahui posisi dan pergerakan pesawat real time, informasi pergerakan mulai hendak terbang, pesawat saat menanjak (climbing), lurus (level) menurun (descent), hingga mendarat dengan tampilan grafik berwarna.

Dapat juga melihat semua pesawat yang melintas di udara secara langsung, dan dapat melihat pesawat asing yang hanya melintas di wilayah udara Indonesia.

Credit  ANTARA News

5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, Pemerintah Kantongi Rp 7,7 T

 

Pekerja menyelesaikan proyek Arun LNG Receiving Hub & Regasification Terminal di Lhoksemauwe, Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Jakarta, CB-- Guna memenuhi kebutuhan gas domestik sejumlah kontraktor minyak dan gas bumi (migas) meneken lima perjanjian jual beli gas (PJBG) hari ini, Selasa (27/1). Penandatanganan kontrak yang disaksikan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja tersebut diproyeksikan bisa menambah pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas sebesar US$ 617 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun.

Lima PJBG yang diteken tersebut meliputi:

1. PJBG PT Medco E&P Malaka dengan PT. Pertamina (Persero) untuk pasokan gas sebesar 58 BBTUD dengan jangka waktu 13 tahun;
2. Amandemen kedua PJBG antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dengan PT. Energasindo Heksa Karya untuk kebutuhan kelistrikan sebesar 44 BBTUD dengan jangka waktu selama 10 tahun;
3. PJBG antara PHE ONWJ dan Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi dengan jangka waktu dua tahun dan pasokan sebesar 20 BBTUD;
4. Amandemen PJBG ConocoPhillips (Grissik) dengan Eregasindo untuk pasokan gas sebesar 20 BBTU dengan jangka waktu dua tahun;
5. Amandemen PJBG PT Medco E&P Indonesie dengan Perusahaan Daerah Musi Energi untuk kapasitas gas sebesar 1,8 BBTUD hingga 2,5 BBTUD selama 11 tahun.

“Ini langkah nyata dari sektor hulu migas memprioritaskan kebutuhan domestik,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Amien Sunaryadi di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (27/1).

SKK Migas mencatat, tahun ini alokasi gas untuk kebutuhan domestik mencapai 4.403 billion british thermal unit per day (BBTUD) atau berkisar 61 persen dari total produksi gas nasional. Sementara sisanya sekitar 39 persen atau 2.836 BBTUD dialokasikan untuk ekspor. "SKK Migas berkomitmen akan meningkatkan pasokan gas untuk domestik yang sejak 2003 meningkat rata-rata 9 persen per tahun," katanya.

Amien berharap, ditekennya PJBG dapat merealisasikan potensi penambahan penerimaan negara. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pembeli bisa menaati PJBG yang telah diteken. "Pasalnya di 2014 terdapat beberapa pembeli yang penyerapan gasnya lebih rendah dari komitmen. Kita tidak ingin potensi kehilangan produksi sebesar 95 MMSCFD atau setara 17 ribu barel minyak per hari (BPH) kembali terjadi,” katanya.

Jonly Sinulingga, Executive General Manager PHE ONWJ mengatakan seluruh produksi gas PHE ONWJ disalurkan untuk kebutuhan domestik yang diantaranya dipakai untuk pembangkit listrik yang memasok kebutuhan Jakarta dan sekitarnya, bahan baku pupuk, hingga kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi. Untuk pasokan ke Unit Pengolahan VI Balongan, Jonly bilang gas diambil dari lapangan GG melalui Balongan Onshore Processing Facility.

“Lapangan GG merupakan lapangan baru yang commissioningnya telah dilaksanakan pada 12 Desember 2014,” kata Jonly.

Credit  CNN Indonesia

Menlu RI-Malaysia bertemu di Kinabalu

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi untuk pertama kalinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman dan segera melakukan pertemuan bilateral pertama mereka di kota Kinabalu pada Senin (26/1).

Pertemuan bilateral kedua Menlu itu bertujuan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat tentang pentingnya mengintensifkan negosiasi perbatasan darat dan maritim. Kedua Menlu sepakat untuk memulai negosiasi batas maritim pada minggu kedua Februari 2015 dan membahas kerangka kerja untuk negosiasi di masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu, juga disepakati bahwa kedua pihak akan mendorong semua instansi terkait untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda, termasuk nota kesepahaman tentang pendidikan dan nota kesepahaman untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Menurut Menlu Retno, Malaysia adalah mitra penting Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang terbesar dengan meningkatnya tren perdagangan dua arah selama lima tahun terakhir.

Malaysia juga merupakan investor asing terbesar kelima di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 711 juta dolar AS pada 2014, dan tren itu diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Terkait masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.

Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Credit  ANTARA News

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Terinspirasi Korea Selatan

(Dok. Triawan Munaf/Twitter)

 

Jakarta, CB -- Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf mengungkapkan keinginannya untuk meniru Korea Selatan dalam menjadikan industri kreatifnya sebagai penghasil devisa. Sesaat setelah dilantik, Triawan melontarkan harapannya agar BEK mampu mendorong 16 subsektor untuk menjadi potensi devisa negara.

"Semua film, kuliner, tari-tarian, dan pertunjukan kita bisa lakukan seperti Korea Selatan sehingga bisa menghasilkan devisa," ujar Triawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Triawan mengaku telah menyiapkan strategi untuk mencapai keinginannya itu. Dia berpandangan, harus ada subsektor unggulan yang bisa dijadikan sebagai penggerak subsektor yang lain.

"Harus ada semacam champion dari subsekstor. Harus kita pilih dari subsektor tertentu untuk menjadi lokomotif di mana yang lain ikut," kata dia.

Pasalnya, imbuh Triawan, jika semua subsektor harus ditangani langsung secara bersamaan, maka tidak akan fokus dan sia-sia. "Kalau semua ingin ditangani secara langsung, hanya seperti membuang garam di laut. Jadi harus ada champion-champion yang kita gerakkan, kita dukung di dalam negeri dan luar," ujarnya.

Triawan memberikan bocoran, saat ini pihaknya telah menyiapkan subsektor-subsektor unggulan tersebut. "Kita masih petakan, mungkin film, mungkin kuliner. Nanti kita bicarakan. Karena anggaran baru pun belum terima angkanya," kata dia.

Triawan berpendapat, masih harus banyak melakukan pertemuan dengan para ahli dan praktisi di bidang masing-masing subsektor. "Lalu petakan di mana kemampuan kita untuk bisa cepat menghasilkan pekerjaan yang berhasil. Setelah itu harus perhatikan semua subsektor-subsektor," ujar dia.

Credit  CNN Indonesia

Kapal Fregat Baru Rusia, Jaga Kepentingan Nasional Rusia di Seluruh Samudra

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini. Nikolay Shestakov, RIA Novosti


Desember lalu, kapal fregat dari proyek 22350 seri pertama, Admiral Kastanov, melakukan pelayaran perdananya. Menurut Panglima Angkatan Laut Federasi Rusia Laksamana Viktor Chirkov, kapal-kapal itu akan menjamin kepentingan nasional Rusia di semua titik samudra dunia.

Dalam doktrin militer terbaru Rusia, tercantum sejumlah tugas yang diemban oleh angkatan bersenjata Rusia, antara lain menjamin keamanan aktivitas ekonomi Rusia di seluruh perairan dunia, memerangi aksi bajak laut, serta menjamin keamanan jalur navigasi laut Rusia. Semua itu mustahil dilakukan tanpa kehadiran kapal perang yang tangguh dan mumpuni. Rencananya, dalam sepuluh hingga 15 tahun ke depan, Angkatan Laut Rusia akan dilengkapi dengan kapal-kapal fregat terbaru dari proyek 22350.

Seri Pertama

Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal utama dalam proyek 22350. Kapal tersebut telah menjalankan uji coba pabrik pada 2014 dan akan segera bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun ini.

Kapal fregat tipe ini merupakan kapal perang ukuran besar pertama yang dirancang untuk dioperasikan di samudra dunia yang terletak jauh dari Rusia. Secara keseluruhan, kapal ini didesain dan dibuat di Rusia pada masa pasca-Soviet. Bersama kapal fregat proyek 11356, kapal korvet dari proyek 20380/20385, dan kapal perusak Leader, kapal Admiral Gorshkov menjadi tulang punggung pertahanan laut Rusia.

Petarung Tangguh

Kapal fregat proyek 22350 memiliki konstruksi yang kuat yang terdiri dari beragam material komposit. Hal itu membuat kapal tempur ini mampu menyembunyikan diri dari radar musuh.

Saat menjalani uji coba di perairan, kapal fregat Admiral mampu berlayar melebihi kecepatan yang diperkirakan (estimasi kecepatan penuh adalah 29 knot).

Untuk penggerak, kapal ini menggunakan mesin pembangkit kombinasi turbin gas dan disel tipe CODAG. Gabungan antara turbin gas yang bertenaga dan dapat menghasilakn gerak cepat, dengan mesin diesel yang ekonomis, membuat kapal ini memiliki jarak tempuh hingga 6.400 kilometer dalam moda hemat energi.

Senjata serbu kapal fregat proyek 22350 adalah kompleks senapan tembak kapal universal (UKSK) yang terdiri dari rudal jelajah, rudal anti-kapal, roket anti-kapal kecil Kaliber-NK, dan roket hipersonik Oniks. Kapal ini dilengkapi 16 buah amunisi roket yang diletakan dalam kompleks peluncur roket vertikal yang terletak di bawah dek kapal.

Senjata pertahanan udara dan anti-roket kapal ini antara lain kompleks peluncur roket Redut-Poliment dengan 32-128 buah amunisi (tergantung jenis roket), kompleks peluncur roket artileri Palash, senapan mesin cepat kaliber 30 mm, serta roket laut-ke-udara.  Kapal fregat ini juga dilengkapi oleh artileri A-192M dengan sistem pengendali tembakan 5P-10 Puma, serta senjata anti-kapal kecil dengan dua kompleks Paket-NK yang masing-masing memiliki empat buah torpedo (anti-torpedo).

Di dalam kapal juga terdapat senjata elektronik dan senapan mesin kaliber 14,5 mm. Selain itu, kapal ini pun dapat menampung sebuah helikopter kelas Ka-27 secara permanen.

Rencana Ekspor

Saat ini, perusahaan Severnaya Verf tengah membuat dua unit kapal fregat proyek 22350 lain, yakni Admiral Golovko dan Admiral Isakov. Mereka masih memiliki pesanan untuk membuat dua unit kapal lain yang harus diserahkan pada AL Rusia sebelum 2020.

Setelah mengirim kapal fregat proyek 22350 untuk AL Rusia, perusahaan pembuat kapal tengah mengkaji kemungkinan produksi kapal untuk diekspor. Versi ekspor kapal ini diberi kode proyek 22356 dan kapal contoh tersebut pertama kali tampil ke publik pada pameran militer kelautan Euronaval 2010. Secara keseluruhan, elemen taktis dan teknis kapal ekspor ini sama dengan kapal proyek 22350. Namun, sistem persenjataan dan peralatan operasional kapal ini akan lebih bervariasi sesuai keinginan pihak pemesan.


Credit RBTH Indonesia

Tiongkok membangun landasan pacu Kepulauan Spratly

Landasan pacu Kepulauan Spratly: Pesawat militer Filipina parkir di landasan pacu di Pulau Pagasa di rangkaian Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan. Filipina cemas mengenai upaya Tiongkok untuk membangun pulau dengan landasan pacu di Fiery Cross Reef. [AFP]

Upaya Tiongkok untuk membangun landasan pacu kedua di wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kecemasan dari pihak Filipina.
Tiongkok tengah membangun landasan pacu di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly, menurut Laporan Staf Ulasan Keamanan Ekonomi A.S.-Tiongkok yang dikeluarkan Desember lalu.
Proyek tersebut tampaknya dirancang untuk membuat landasan pacu sepanjang 3.000 meter, yang seyogianya memungkinkan sebagian besar pesawat tempur dan pesawat bantuan PLA menggunakannya, menurut laporan tersebut. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok [PLA] kemungkinan akan menggunakan landasan pacu terutama untuk memungkinkan pengoperasian durasi-singkat, jarak jauh dan berpatroli di atas Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Tiongkok.
Selain itu, landasan pacu tersebut akan memungkinkan pesawat PLA untuk menyediakan pertahanan udara untuk kapal amfibi dan kapal tempur di atas permukaan laut milik Angkatan Laut PLA [PLAN] yang beroperasi di bagian jangkauan selatan Laut Tiongkok Selatan, menurut laporan tersebut.
Menteri luar negeri Filipina, pada tanggal 22 Januari menggertak upaya Tiongkok untuk membangun sejumlah pulau yang akan menjadi tempat landasan pacu di Laut Tiongkok Selatan, mendorong Beijing untuk menuduh Manila “mengada-ada keributan,” Agence France-Presse [AFP] melaporkan.
Albert del Rosario mengatakan tindakan Tiongkok di Kepulauan Spratly akan memengaruhi kebebasan untuk menavigasi di perairan kaya mineral strategis, yang mana sebagian besar perdagangan dunia melintasinya.
“Saya akan menekankan hal ini dan mengundang kepedulian negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN], karena ini adalah ancaman bagi kita semua,” del Rosario mengatakan kepada para wartawan.
Tiongkok mengabaikan kecemasan Manila, mengatakan bahwa "negara-negara kecil" tidak sepatutnya membesar-besarkan soal sengketa.
Sebelumnya, Tiongkok menolak protes Filipina mengenai Laut Tiongkok Selatan, mengatakan bahwa reklamasi lahan telah dilakukan di wilayah kedaulatan Tiongkok.
Mayor Jenderal PLA, Luo Yuan, membela tindakan Tiongkok sebagai hal yang benar di media negara, AFP melaporkan.
Meskipun Filipina dan Vietnam telah secara lantang menuduh Tiongkok melakukan tindakan agresif, namun anggota ASEAN lainnya merasa segan untuk mengkritik negara besar di kawasan tersebut.
Del Rosario mengatakan bahwa ia akan melontarkan permasalahan ini pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN mendatang, mendorong negara-negara yang terlibat dalam sengketa untuk menaati pedoman perilaku, agar tidak meningkatkan ketegangan di wilayah maritim, AFP melaporkan. Ia mengatakan bahwa Filipina berharap mendapatkan keputusan positif pada awal tahun depan mengenai permohonan resmi yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Maret lalu yang mempertanyakan klaim Tiongkok.
Proyek Fiery Cross Reef selesai separuh
Jend. Gregorio Pio Catapang Jr., panglima Angkatan Bersenjata Filipina, menyatakan Tiongkok sudah menyelesaikan separuh proyek reklamasi lahannya di Fiery Cross Reef, The Diplomat melaporkan.
“Kegiatan reklamasi tersebut, berikut dua landasan pacu — satu di Paracel dan satu lagi di Spratly — bisa secara nyata melesatkan posisi Beijing di Laut Tiongkok Selatan dengan berbagai implikasi bagi para penuntut lainnya dan pihak yang berkepentingan,” The Diplomat memperingatkan.
Pasukan Tiongkok yang ditempatkan pada, atau beroperasi dekat Kepulauan Spratly tidak dapat mengandalkan cakupan udara yang berkelanjutan dari daratan Tiongkok, demikian yang ditulis oleh analis Ian Sundstrom di situs web CIMSEC, Pusat Keamanan Maritim Internasional, pada tanggal 16 Januari.
Sundstrom menulis bahwa landasan pacu akan memungkinkan material diterbangkan ke terumbu karang kemudian dikirimkan ke kapal PLAN setempat dengan helikopter.
“Jika terumbu karang ini diperluas secara mencukupi, ini bisa berfungsi sebagai platform untuk pangkalan permanen pesawat tempur PLA, yang akan mengubah keseimbangan militer wilayah," tulis Sundstrom. “Tiongkok akan mampu untuk secara berkelanjutan memproyeksikan kekuatan udara lebih jauh ke Laut Tiongkok Selatan dari yang dimungkinkan pada saat ini.”
'Keberanian bertahap' Tiongkok
The Diplomat menyatakan bahwa "penting bagi kita memandang kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan bukan sebagai peristiwa tunggal, namun lebih sebagai bagian dari strategi 'keberanian bertahap' yang lebih luas untuk mengubah fakta pada perairan untuk menguntungkan Beijing bilamana memungkinkan, untuk memajukan klaimnya.”
Program Tiongkok adalah membuat pangkalan utama di mana tidak ada lahan permukaan sebelumnya, menurut publikasi pertahanan Inggris, IHS Jane’s tanggal 20 November lalu ketika melaporkan tentang pembangunan Tiongkok.
“Fiery Cross Reef terletak ke arah barat Kepulauan Spratly utama, dan sebelumnya berada di bawah air,” IHS Jane’s menyatakan.
Reklamasi lahan di Fiery Cross adalah proyek keempat Tiongkok di Kepulauan Spratly di tahun lalu hingga 18 bulan, dan yang terbesar sejauh ini, IHS Jane’s melaporkan. Tiongkok telah membangun kepulauan di Johnson South Reef, Cuateron Reef, dan Gaven Reefs, tetapi tidak ada satu pun yang cukup besar untuk membuat landasan pacu.
Sampai sekarang, Tiongkok selama ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan pihak penuntut Kepulauan Spratly lainnya, karena tidak menempati pulau yang memiliki landasan pacu. “Taiwan memiliki Pulau Itu Aba [Taiping], Filipina memiliki Pulau Pagasa, Malaysia memiliki Swallow Reef [terumbu karang yang direklamasi dan dibangun landasan pacu], dan Vietnam memiliki Southwest Cay,” IHS Jane’s melaporkan.
Pembangunan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuasaan tidak akan berakhir pada Fiery Cross Reef, menurut prediksi Gordon G. Chang, seorang pakar dan penulis tentang permasalahan keamanan Asia.
“Tiongkok akan membangun landasan terbang di Laut Tiongkok Selatan sampai mereka kehabisan semen atau kepulauan, yang berarti, kita akan melihat pengangkutan tanah yang sangat banyak dan pembuatan jalan pada tahun ini," ia mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum.


Credit APDForum

Penghargaan untuk Pangeran Philip Picu Kontroversi di Australia

CB - Penghargaan tertinggi dari pemerintah Australia yang dianugerahkan kepada Pangeran Philip dari Inggris telah memicu kontroversi. Keputusan yang diambil PM Tony Abbott dan diumumkan Senin (26/1/2015), dikritik karena masih banyak orang Australia yang lebih layak menerimanya.
Kritikan bahkan datang dari kolega PM Abbott sendiri di kabinet. Menurut mereka, keputusan PM Abbott mengejutkan dan sama sekali tidak diduga bahwa ia akan memberikannya kepada seorang bangsawan Inggris.

Sejumlah menteri kabinet kepada ABC mengaku geram dan tidak percaya bahwa PM Abbott akan menjatuhkan pilihan penghargaan tahun ini kepada Duke of Edinburgh.
Bahkan dua politisi asal Queensland, Ewen Jones dan Warren Entsch, menyebut keputusan ini "keliru dan bodoh".
Menurut Ewen Jones, seharusnya Gubernur Jenderal Australia lebih layak menerima penghargaan ini, bukannya seorang bangsawan Inggris.
"Memang Tony Abbott secara pribadi sangat menyukai sistem monarki," katanya.
"Jadi ini merupakan keputusan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan keputusan pemerintah," tambah Jones.
Anggota parlemen lainnya juga mengecam keputusan PM Abbott ini dan menyebutnya sebagai keputusan bodoh.
Senator dari jalur independen, Nick Xenophon, mengatakan Pangeran Philip telah memiliki semua gelar kebangsawanan. Senator Xenophon mengatakan keputusan ini justru sangat memalukan.

Namun, sejumlah menteri kabinet justru mendukung keputusan itu. Menhan Australia Kevin Andrews misalnya menyatakan, kontribusi Pangeran Philip sangat layak untuk mendapatkan penghargaan.
Senator Michaelia Cash menyatakan secara pribadi ia setuju Pangeran Philip memiliki rekor pelayanan masyarakat dalam konteks persemakmuran dan Australia.
Menteri lainnya Mathias Cormann mengatakan Pangeran Philip telah berjasa bagi ribuan anak muda di Australia.


Credit JPNN.com

TNI AL siapkan enam pangkalan penyanggah di perbatasan

... kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya...

Surabaya (CB) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya Ade Sopandi, menyatakan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim tengah disiapkan.

"Selain pangkalan utama TNI AL, kita juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan," katanya, di Surabaya, Senin.

Dia ada di Surabaya utnuk membuka Apel Komandan Satuan 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL 2016, dan Lokakarya Penegakan Hukum di Laut. 

Enam pangkalan penyangga itu terdiri dari tiga di wilayah barat dan tiga di wilayah timur. 

"Di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulawesi Utara, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada pencurian ikan di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya," katanya.

Selain itu, juga menambah arsenalnya, di antaranya kapal patroli cepat PC-60 yang sudah bisa dirancang di galangan dalam negeri.

"Sudah ada delapan kapal patroli cepat, tapi kami proyeksikan 44 kapal patroli cepat, karena idealnya kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan pencurian ikan," katanya.

Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli yang siap di lapangan, sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar, karena itu pengadaannya harus bertahap.

Selain kapal patroli, TNI AL juga tengah menunggu kapal SAR canggih dari Prancis, yang kontrak pembeliannya telah ditandatangani dan direncanakan tiba di Indonesia pada Februari 2015.

"Sayang sekali, kapal SAR dari Perancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat AirAsia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR canggih," katanya.

Credit  ANTARA News

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar

Kisah Aksi Heroik Anggota TNI Gagalkan Perampokan Rp 10,4 Miliar. Serka Denny S. Revie (kiri) yang didampingi Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana Letkol I Made Sutia memperlihatkan foto pelaku dan barang bukti perampokan sebuah perusahaan di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di Makodam VII/Wirabuana, Makassar. Foto Muhammad Idham Ama/Fajar/JPNN.com

MAKASSAR (CB) – Aksi Serka Denny S Revie, salah seorang anggota TNI tergolong nekat. Dengan tangan kosong, ia berhasil  menggagalkan perampokan Rp 10,4 miliar pada 11 Desember 2014 di pos perbatasan Mamuju (Sulawesi Barat)-Donggala (Sulawesi Tengah).

Kisah aksi heroik Denny ini kala ia berstatus sebagai anggota babinsa (bintara pembina desa). Dia dimintai bantuan oleh polisi untuk mencegat perampok membantu aparat kepolisian.

Untuk membantu menggagalkan aksi perampok, ia mengusulkan menyamar kepada polisi. Usulan itu pun  diterima dan rencana penggagalan disusun.

Meski tanpa senjata, dia bersama dua rekannya beraksi. Mereka mencegat setiap mobil yang melintas. Mobil ketiga yang dicegat berwarna silver dengan nopol DN 1161 AN.

Keduanya lantas berpura-pura hendak menumpang ke Donggala. Saat sang sopir lengah, kunci mobil dicabut dan terjadilah perkelahian di antara mereka.

’’Mereka berupaya melarikan diri. Kami sempat berkelahi tiga lawan tiga. Saat mereka mau cabut senjatanya, langsung saya terjang, tangkap, dan ikat pakai tali seadanya,’’ tutur Denny seperti yang dilansir Harian Fajar (Grup JPNN.com), Selasa (27/1).

Di bagasi mobil ditemukan uang yang terbungkus sarung dan di dalam koper. Totalnya mencapai Rp10,4 miliar.

Saat dihitung kembali di markas dan dicocokkan dengan data dari perusahaan korban perampokan, PT Surya Raya Lestari, jumlahnya tidak berkurang sepeser pun. Atas aksi tersebut, dia menuai banyak pujian.
Padahal, jika mau, dia dapat menghilangkan barang bukti itu dengan mudah, tapi itu tidak dilakukan. Naluri heroiknya tetap ada meski uang sudah ada di tangan mereka.

Atas aksi pahlawan ini, Kodam VII/Wirabuana akan memberikan penghargaan. Kasdam VII/Wirabuana Brigjend Rukman Ahmad, Senin (27/1) akan memberikan penghargaan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Credit  JPNN.com

TNI-Polri Baku Tembak dengan Kelompok Santoso di Poso

Dua Regu Pasukan Brimob bersenjata lengkap melakukan pengejaran terhadap terduga kelompok sipil bersenjata di sekitar gunung Patingkea desa Tamadue, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Seniin (29/12/2014). ANT/Zainuddin MN


CB, Palu: Tim gabungan TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Dusun Ratung Raya, Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Senin (26/1) sekitar pukul 09.30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pengejaran terus dilakukan dengan menyisiri tempat kejadian perkara (TKP).

Kabid Humas Polda Sulteng, Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto membenarkan kejadian itu. Dia menyebutkan, sebelum terjadi baku tembak, warga di Dusun Ratung Raya awalnya mendengar suara letusan senjata api, yang kemudian melaporkannya kepada personel TNI dan Polri yang sedang patroli pengamanan di desa tersebut.

Dari laporan itu, lanjut Hari, anggota kemudian menuju titik suara letusan senjata yang terletak persis di areal perkebunan warga. Dari situ, anggota melihat kelompok tersebut sehingga baku tembak pun terjadi sekitar 30 menit lamanya. "Berdasarkan laporan, mereka (kelompok MIT,red) berjumlah empat orang dan semuanya bersenjata api laras panjang. Dalam baku tembak tidak ada korban jiwa dan pengejaran masih dilakukan," terangnya di Palu, siang ini.

Empat orang sipil bersenjata itu diduga kuat sebagai kelompok MIT pimpinan Santoso. Namun, pihak Polda Sulteng, belum bisa memastikan kalau empat orang itu terdapat Santoso, Basti, dan Daeng Koro yang merupakan buronan teroris nomor satu TNI dan Polri.

"Belum dipastikan dari empat orang itu ada Santoso, Basri, dan Daeng Koro. Yang pasti mereka sipil bersenjata yang kami duga kuat sebagai kelompok MIT yang sudah menewaskan tiga warga Desa Tangkura beberapa waktu lalu," ungkap Hari.

Sampai saat ini, selain tim gabungan melakukan pengejaran dengan menyisiri areal perkebunan warga juga sudah melakukan olah TKP. "Olah TKP sudah dilakukan, namun hasilnya belum diketahui. Nanti kalau ada perkembangan lanjutan saya informasikan," tandas Hari.

Sebelumnya, tiga warga di Desa Tangkura bernama Dolfis Alipa ,22, Heri Tobio ,55, dan Aditya Tetembu ,38, ditemukan tewas saat akan pulang dari kebunnya, Kamis (15/1). Dolfis tewas akibat luka tembakan di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan Heri dan Aditya yang sebelumnya disandera, juga ditemukan tewas, Jumat (16/1) dini hari, sekitar pukul 01.00 WITA, dengan beberapa luka bacokan senjata tajam.

Aditya ditemukan warga dan pihak kepolisian tidak jauh dari TKP penembakan Dolfis. Bagian tubuhnya penuh bacokan senjata tajam. Sedangkan jenazah Heri, ditemukan hampir bersamaan waktu juga dengan penemuan jenazah Aditya. Namun, kondisi Heri sangat mengenaskan, pasalnya bagian tubuh dan tangannya terpisah dan bagian kepala yang terpenggal baru ditemukan ditempat dan waktu yang berbeda, pada Jumat pagi.

Penembakan dan pembacokan ke tiga warga Desa Tangkura tersebut, dilatarbelakangi adanya penangkapan sejumlah warga yang diduga teroris baru-baru ini. Pasalnya, berdasarkan saksi yang dimintai keterangan oleh pihaknya, pembunuh warga Poso itu mengatakan aksi itu dilandasi pembalasan atas tertangkapnya rekan mereka.

Diketahui, beberapa waktu lalu tim gabungan Densus, Polda, dan Polres Poso menangkap enam warga yang diduga terkait jaringan teroris MIT. Warga yang ditangkap tersebut, berinisial R, S, H, R, A, dan I, dua di antaranya adalah pasangan suami istri serta satu warga lainnya tewas saat akan ditangkap di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Enam warga tersebut merupakan orang dekat Santoso yang memiliki peran beragam antara lain penyuplai logistik, uang, senjata, serta keperluan lainnya.


Credit  Metrotvnews.com