Penguatan Poros Maritim, TNI AL Targetkan Miliki 12 Kapal Selam

 

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

JAKARTA, CB - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menargetkan TNI AL memiliki 12 kapal selam pada 2018. Hal itu demi mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"TNI AL juga masuk ke dalam pilar penguatan pertahanan maritim. Untuk armada kapal selam, kami targetkan pada 2017 atau 2018, secara bertahap kami memiliki 12 kapal selam," ujar Ade saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Menurut Ade, saat ini TNI AL baru memiliki dua kapal selam yang digunakan sebagai armada operasional. Tetapi, saat ini TNI AL juga sudah memesan tiga kapal selam lainnya yang sedang dalam tahap pembangunan.
Ade mengatakan, setelah tiga kapal selam selesai dibangun, masing-masing kapal selam akan diatur penempatannya. Hal itu akan disesuaikan kemudian berdasarkan kebutuhan pengamanan yang melibatkan armada laut.
Sementara itu, mengenai rencana pembentukan sektor pengamanan armada tengah, serta penambahan pangkalan utama angkatan laut (Lantamal), Ade mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu Keputusan Presiden sebagai perintah persetujuan. Setelah itu, TNI AL juga akan melakukan validasi terkait rencana pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
"Poros maritim itu konsep visi pembangunan, kita harus mendukung konsep itu. Kepala Staf TNI AL harus merencanakan pembangunan, meningkatkan kompetensi prajurit, dan juga infrastruktur pertahanan maritim, seperti dermaga dan lembaga pendidikan AL," kata Ade.


Credit   KOMPAS.com

RUU Baru Perancis Bebaskan Polisi Sadap Warga

 

Majelis rendah parlemen Perancis meloloskan RUU terorisme yang membebaskan aparat menyadap dan melacak warga yang diduga teroris tanpa persetujuan hakim. (Reuters/Gonzalo Fuentes)

 

 

Paris, CB -- Majelis rendah parlemen Perancis meloloskan rancangan undang-undang terorisme yang kontroversial. Di bawah undang-undang ini, polisi bisa menyadap para terduga teroris tanpa persetujuan pengadilan.

Diberitakan TIME, Selasa (4/5), undang-undang tersebut diloloskan dengan perolehan suara mayoritas anggota parlemen yaitu 438, dan yang menolak hanya 86. Setelah diloloskan di parlemen, RUU ini akan menjalani pembahasan lebih lanjut di Senat.

RUU ini diajukan sejak lama, sebelum serangan ke kantor Charlie Hebdo di Paris Januari lalu untuk memperbarui undang-undang terorisme yang belum mengalami perubahan sejak 1991.

RUU ini kontroversial karena memberikan izin penegak hukum untuk memasang kamera di rumah atau alat pelacak di mobil warga yang diduga teroris tanpa meminta izin hakim terlebih dulu.

Mereka hanya harus mendapat izin dari panel independen berisi sembilan orang, terdiri dari pengadilan, anggota parlemen dan ahli komunikasi. Tapi tetap saja, izin ini bisa diabaikan untuk kasus-kasus dengan ancaman khusus.

Dalam RUU juga diatur wewenang aparat untuk memaksa perusahaan internet dan komunikasi agar memberikan metadata dari pengguna internet di Perancis. Metadata itu akan menjalani analisa algoritma untuk mengawasi tindakan atau kebiasaan mencurigakan dari pengguna internet.

Data dihadirkan tanpa nama, namun agen intelijen bisa menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan panel independen untuk penyelidikan mendalam demi mengetahui identitas pengguna.

Berdasarkan RUU itu, masyarakat yang merasa keberatan diawasi atau disadap tanpa alasan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemerintah Perancis berdalih, RUU ini sangat penting karena tindak terorisme dewasa ini di negara itu dilakukan oleh individu, bukan kelompok.

Para penentang mengatakan bahwa RUU yang mencakup metode penyadapan tanpa izin akan mencederai kebebasan dan privasi seseorang.

Aksi protes yang digelar oleh kelompok HAM dan aktivis kebebasan warga digelar pada Senin lalu di depan gedung parlemen. Protes yang sama dilancarkan oleh kalangan jurnalis.

"RUU itu memiliki ancaman baru yang besar untuk kerahasiaan sumber jurnalis dan tidak memiliki jaminan untuk melindungi profesi, termasuk wartawan," tulis pernyataan lembaga Reporter Lintas Batas.



Credit  CNN Indonesia

Selama Perang Irak, Tentara AS Curi Rp677 Miliar

 

Ratusan tentara AS di Irak dan Afghanistan didakwa karena pencurian, penyuapan dan pemalsuan kontrak. Kasus terbesar adalah penjualan bahan bakar militer AS. (Reuters/Lucas Jackson)

 

 

Washington, CB -- Ratusan tentara Amerika Serikat menyalahi tugas di Irak dan Afghanistan dengan melakukan pencurian, penyuapan dan pemalsuan kontrak. Total pencurian dana sekaligus kerugian bagi AS akibat ulah tentara nakal ini mencapai US$52 juta, lebih dari Rp677 miliar.

Diberitakan Sputnik yang mengutip data The Center for Public Integrity, Selasa (5/5), sedikitnya ada 115 tentara yang telah didakwa sejak tahun 2005 dan divonis penjara mulai dari tiga bulan hingga 17 tahun.

Salah satu penyimpangan yang paling besar yang dilakukan tentara adalah pencurian bahan bakar militer AS untuk dijual pada warga di Afghanistan.

Pencurian bahan bakar ini saja menghasilkan keuntungan bagi mereka hingga US15 juta, setara Rp195 miliar.

Dalam kontrak tertulis pengiriman bahan bakar militer dengan truk menghabiskan waktu hingga tujuh hari, padahal daerah tujuan cukup dekat dan hanya butuh beberapa jam untuk sampai.

Tentara membuat laporan palsu yang mengatakan bahwa bahan bakar di salah satu dari tiga truk tercecer dan kehilangan muatan hingga 11 ribu galon, atau lebih dari 800 ribu galon hanya dalam waktu setahun.

Salah satu tentara wanita yang terlibat dalam skema ini mengatakan bahwa dia tinggal membuat laporan palsu untuk memesan bahan bakar satu truk lagi untuk menggantinya. Namun bukannya dikirim ke pangkalan, truk itu akan dialihkan ke lokasi penjualan bahan bakar.

Para tentara yang terlibat mengatakan bahwa mereka mendapatkan US$5.000 (Rp65 juta) untuk setiap truknya.

Bentuk pencurian tentara lainnya adalah dengan membantu warga Irak mencuri peralatan dari pangkalan militer AS dan menerima suap dari perusahaan lokal agar mendapatkan tender.

Mudahnya kejahatan ini terjadi disebut akibat manajemen yang buruk di kemiliteran AS, pengawasan yang longgar, budaya korupsi di lokasi mereka diturunkan dan transaksi keuangan yang sulit dilacak.

Menurut Inspektur Jendera AS, masih banyak lagi pencurian oleh tentara AS yang tidak tercatat.

Saat ini masih ada 327 penyelidikan yang masih berlangsung untuk kejahatan terhadap personel militer per Februari tahun ini. Diduga, total kerugian akibat ulah para tentara itu mencapai hingga miliaran dollar.


Credit  CNN Indonesia

Abaikan AS, India Teken Kerjasama dengan Iran

Iran dan India disebut-sebut akan melakukan kerjasama dalam pembangunan dermaga di sekitar Chabahar, di perbatasan Iran dan Pakistan. (Reuters)

 

 

NEW DELHI (CB) - Pemerintah India dilaporkan sedang memantangkan kerjasama dengan pemerintah Iran. Keduanya disebut-sebut akan melakukan kerjasama dalam pembangunan dermaga di sekitar Chabahar, di perbatasan Iran dan Pakistan.

Satu hal yang patut ditekankan, sepeti dilansir Reuters pada Selasa (5/5/2015), India melakukan kerjasama ini di tengah tekanan Amerika Serikat (AS) yang meminta India untuk menunda setiap kerjasama dengan Iran.

Namun, karena China melakukan kerjasama dengan Pakistan, India mengabaikan tekanan AS. Perdana Menteri Narendra Modi langsung memerintahkan untuk melanjutkan kerjasama dengan Iran. Bukan rahasia umum bila India dan Pakistan terlibat dalam persaingan sejak dahulu.

Menurut salah seorang sumber di Kementerian Kelautan India, pihaknya sudah mengirimkan perwakilan ke Iran untuk membereskan kerjasama ini. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan India Nitin Gadkari yang langsung turun tangan untuk membereskan kerjasama dengan Iran.

"Menteri Kelautan, Nitin Gadkari akan melakukan perjalanan ke Iran untuk menandatangani nota kesepahaman dalam pengembangan pelabuhan Chabahar," bunyi sumber kementerian tersebut.

 "Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan akan bergerak secepat mungkin," sumber kementerian itu menambahkan.


Credit  SINDOnews

Iran Bangun Simulator untuk Sistem Pertahanan

Iran dikabarkan telah membangun ratusan simulator untuk beberapa sistem pertahanan mereka, salah satunya untuk rudal S-200. (Spuntik)

 

 

TEHERAN   (CB) - Pemerintah Iran terus mengembangkan kemampuan militer mereka, khususnya dalam hal pertahanan. Terbaru, Iran dikabarkan telah membangun ratusan simulator untuk beberapa sistem pertahanan mereka, salah satunya untuk rudal S-200.

Wakil Komandan Pangkalan Pelatihan Pertahanan Udara  Umum Khatam al Anbia,  Mohammad Qorbani, dalam wawancara dengan kantor berita FARS, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/5/2015), menyatakan saat ini setidaknya Iran sudah memiliki 150 simulator.

"Dulu, kami hanya menggunakan 12 simulator untuk sistem rudal S-200. Tapi, sekarang kami memiliki 150 simulator untuk sistem rudal berat dan sistem rudal ringan," kata Qorbani dalam pernyataannya.

Dirinya menambahkan, saat ini pasukan Iran sudah bisa menggunakan sebanyak 300 berbagai jenis senjata simulator. Sebelum membangun simulator ini, Iran juga berhasil mengembangkan rudal S-300 buatan Rusia, sebuah prestasi cukup mentereng bagi negara yang terkena embargo Barat.

Ini juga bukan pertama kali Iran membangun sebuah simulator. Pada 2013, Iran juga sudah membuat simulator untuk melatih pilot, simulator untuk pelatihan maritim dan meluncurkan simulator ponsel pertama untuk 140 pesawat milik Iran. Semua merupakan buatan dalam negeri.

Credit  SINDOnews

Prancis Sebut Hubungan dengan Indonesia Sangat Kuat

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze. (Victor Maulana/Sindonews)

 

 

JAKARTA  (CB) - Pemerintah Prancis masih belum mau berspekulasi mengenai nasib hubungan dengan Indonesia, jika seorang warga mereka, Sergei Atalaoui akhirnya dieksekusi. Prancis menyatakan, sejauh ini hubungan mereka dengan Indonesia masih sangat baik, dan kerjasama keduanya masih akan terus berjalan.

"Tapi sejauh ini warga kami belum dieksekusi. Ya, tentu saja kami akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah dan otoritas Indonesia," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze saat ditemui Sindonews di Jakarta pada Selasa (5/5/2015).

Terkait proses hukum Atlaoui, Breuze menyatakan pihaknya sudah mengajukan keluhan mengenai proses yudisial, dan mengaku akan terus bekerjasama dengan otoritas Indonesia untuk menemukan solusi atas isu yang ada.

Namun, walau belum tahu ke depannya akan seperti apa hubungan Indonesia dan Prancis, Breuze dalam pernyataannya secara tersirat justru menyebutkan bahwa eksekusi terhadap Atalaoui sejatinya tidak akan banyak berpengaruh pada hubungan kedua negara. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu mitra penting Prancis.

"Kami masih akan bekerjasama dengan Indonesia, yang mana merupakan salah satu mitra penting kami. Kami menandatangani kerjasama startegis pada tahun 2001, dan kami masih bekerjasama pada banyak hal, semua masih berjalan. Dan, banyak juga pelajar Indonesia yang belajar di Prancis, tahun lalu ada 400 pelajar baru asal Indonesia, dan total ada 1.700 pelajar Indonesia di Prancis," tambahnya.


Credit  SINDOnews

Dubes Prancis: Berdasarkan UU, Atlauio Harusnya Tak Boleh Dieksekusi

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze. (Victor Maulana/Sindonews)

 

 

 

JAKARTA  (CB) - Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze menyebut Sergei Atlaoui, terpidana mati asal Prancis seharusnya tidak boleh dieksekusi dahulu. Keyakinan ini muncul, setelah dirinya melihat undang-undang hukum Indonesia mengenai eksekusi mati.

"Pengacara Atlaoui terus bekerja, karena kami melihat ada beberapa isu dalam aspek yudisial. Yakni isu mengenai, dia (Atlaloui) tidak boleh dieksekusi, sebelum semua orang yang terlibat bersamanya ditangkap. Sebab, banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, dimana proses peradilan mereka masih terus berlanjut," kata Breuze saat  ditemui Sindonews di Jakarta pada Selasa (5/5/2015).

"Berdasarkan undang-undang Indonesia yang dibuat tahun 1964, dinyatakan semua orang yang ditangkap bersama harus dieksekusi secara bersamaan juga, jadi itu yang akan terus kami pakai, dan kami akan mencoba menjelaskan dan membawa hal ini kepada Jaksa Agung, agar haknya dihormati," lanjutnya.

Breuze merujuk pada Undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dimana disebutkan apabila kejahatan dilakukan lebih dari satu orang, maka eksekusi dilakukan bersamaan terhadap para terpidana mati.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh tim kuasa hukum Atalaoui, dengan mengangkat isu ini terbilang berhasil. Keberhasilan tim pengacara Atalaui, lanjut Breuze, tidak terlepas juga dari sikap otoritas Indonesia yang sangat menghormati hukum yang ada.

"Saya pikir hal ini berhasil, karena dia sampai saat ini dia belum dieksekusi. Saya juga yakin bahwa otoritas Indonesia sangat menghormati hukum dan proses hukum, dan kami berterima kasih atas hal ini," tambah Breuze.






Credit  SINDOnews

UE: Isu Hukuman Mati Tak Pengaruhi Kerjasama Bilateral

Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks menyatakan, pihaknya tidak ingin mencampur adukan antara isu hukuman mati dengan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak. (Victor Maulana/Sindonews)

 

 

JAKARTA  (CB) - Kuasa Usaha perwakilan tetap Uni Eropa (UE) di Indonesia, Collin Crooks menyatakan, pihaknya tidak ingin mencampur adukan antara isu hukuman mati dengan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak.

"Kita juga harus membedakan hal ini (hukuman mati) dengan kerjasama pembangunan yang sedang kita kerjakan. Kami memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik (dengan Indoensia). Ini sesuai dengan kepentingan kami, untuk Indonesia agar terus melanjutkan pembangungan, baik itu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, demokrasi, atau juga dalam pengembangan pasar," kata Crooks pada Selasa (5/5/2015).

"UE ingin melihat Indonesia menjadi negara yang makmur, dan saya pikir akan menjadi sesuatu yang yang kontra produktif jika kami memutus kerjasama-kerjasama tersebut," sambungnya.

Dirinya menyatakan, masalah hukuman mati hanya akan berpengaruh pada masalah politik, dimana dia berpikir akan ada konsekuensi politik soal ini. Tapi, dirinya enggan berspekulasi mengenai konsukuensi seperti apa yang akan didapat Indonesia.

Diplomat senior UE itu juga menyatakan harapan, isu hukuman mati tidak menutupi isu-isu penting lainnya seputar kerjasama Indonesia dan UE. Menurutnya, banyak isu yang lain yang lebih besar dan penting yang harusnya menjadi fokus kedua belah pihak.

"Kami tidak ingin isu, seperti hukuman mati mendominasi hubungan kami dengan Indonesia. Walaupun ini adalah isu yang penting, dimana kami akan terus melakukan pendekatan mengenai hal ini. Tapi, saya juga percaya bahwa kerjasama kami dengan Indonesia akan terus berlanjut," tambahnya.


Credit  SINDOnews

UE Minta Indonesia Berlakukan Moratorium Hukuman Mati

Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks. (Victor Maulana/Sindonews)

 

 

JAKARTA  (CB) - Uni Eropa (UE) kembali menyatakan sikapnya mengenai eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. UE dengan tegas menyatakan, mereka sangat anti dengan hukuman mati, bukan hanya yang dilakukan oleh Indonesia, tapi juga oleh negara lain yang masih mempraktikannya.

"Posisi UE dalam hal hukuman mati sudah sangat jelas, kami menentang hukuman mati dalam semua kasus, dalam kondisi apapun. Kami juga telah mengkampanyekan anti-hukuman mati di seluruh dunia, dan itu tidak akan pernah berubah," kata Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks pada Kamis (5/5/2015).

Crooks menyatakan sangat kecewa dengan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal pekan lalu. Rabu pekan lalu, Indonesia mengeksekusi delapan gembong narkoba, dimana tujuh diantaranya adalah warga asing.

Diplomat UE itu mendesak Indonesia untuk kembali memberlakukan moratorium hukuman mati.
"Kami juga sangat menyesali eksekusi pada pekan lalu, kami terus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera kembali membuat moratorium memgenai hukuman mati. Karena, kami merasa eksekusi mati tidaklah efektif untuk memberantas peredaran narkoba, tidak efektif dalam kasus apapun," tambahnya.

Namun, walaupun sangat menolak hukuman mati, Crooks menyatakan hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua belah pihak. Sebab, lanjut Crooks, isu hukukan mati dan kerjasama bilateral adalah dua hal yang berbeda, yang tidak sepatutnya dicampur aduk.


Credit  SINDOnews

Lomba Karikatur Nabi, Kebebasan Berbicara atau Provokasi?

Lokasi penyerangan lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad di Texas, AS. Lomba itu dinilai sebagai provokasi terhadap warga Muslim. | (Reuters)

 

 

TEXAS  (CB) - Setelah tragedi berdarah di kantor majalah Charlie Hebdo, di Paris, Prancis yang menewaskan 12 orang, tragedi nyaris serupa terulang di Garland, Texas, Amerika Serikat (AS). Musababnya sama, yakni seputar kontroversi menggambar karikatur Nabi Muhammad.

Minggu malam, dua tersangka penyerang bersenjata Elton Simpson dan Nadir Soofi bergerak mendekati Curtis Culwell Centre, lokasi digelarnya lomba kontroversial itu. Mereka menembaki penjaga keamanan sebelum akhirnya ditembak mati tim SWAT yang sedang patroli di sekitar lokasi lomba tersebut.

Jika di Paris majalah Charlie Hebdo berdalih menerbitkan kartun Nabi Muhammad sebagai ekspresi kebebasan berbicara, maka di AS, Pamela Geller dan organisasi kontroversialnya, American Freedom Defense Initiative (AFDI) juga berdalih sama.

AFDI yang menjadi penggelar lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad selama ini dikenal keras bersinggungan dengan komunitas agama demi menyuarakan kebebasan berbicara.

Tapi, lomba yang diwarnai insiden berdarah di Texas itu dianggap sebagai langkah provokatif dari AFDI. Kelompok itu menyediakan hadiah US$10 ribu untuk pemenang lomba. Parahnya, apa yang dilakukan AFDI terjadi di saat ketegangan antara beberapa segmen masyarakat dan Muslim AS sedang memanas setelah dipicu film “American Sniper” yang dianggap menyudutkan kaum Muslim.

Tindakan Geller dan AFDI menimbulkan pertanyaan, apa motivasi mereka menggelar lomba yang memicu kemarahan dan kebencian dari kalangan warga Muslim?

Geller dan AFDI bukan sekali ini saja melakukan tindakan kontoversi. Dua minggu yang lalu, dia memenangkan kasus di pengadilan atas “kebebasan berbicara” terhadap Metropolitan Transportation Authority (MTA) di New York. MTA sebelumnya menolak untuk memasang salah satu iklan AFDI yang berbunyi; ”Membunuh Yahudi adalah ibadah yang menarik kita dekat dengan Tuhan”. Iklan itu sengaja untuk menyindir kelompok Hamas, Palestina.

Organisasi Geller ini juga sering bentrok dengan para pejabat di kota-kota lain di AS, termasuk di Philadelphia dan Washington. Salah satunya, karena kelompok itu pernah membandingkan Islam dengan Nazizme dengan memasang poster di kereta bawah tanah.

Tapi, pada tahun 2012, hakim federal AS memutuskan bahwa kota-kota tersebut tidak bisa menolak untuk memasang poster AFDI di kereta bawah tanah yang berbunyi;  "Dalam setiap perang antara manusia beradab dan biadab, mendukung manusia beradab. Mendukung Israel. Kalahkan Jihad.”

Banyak pendukung Geller dan organisasinya mengecam penyerangan terhadap lokasi lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad Minggu malam lalu. Tapi tidak sedikit warga AS mendorong ada batas-batas kebebasan berbicara dengan pesan bahwa kelompok itu sengaja meracuni wacana publik.

”Dan datang seperti yang terjadi tepat ketika kita, warga Amerika Serikat, benar-benar menghadapinya saat harus mempertanyakan apa yang menyatukan kami, saya dapat melihat ini berpotensi memperparah situasi. Ini sudah menantang dalam menangani beberapa pertanyaan tentang perbedaan budaya, keragaman, dan jenis masyarakat yang kita inginkan,” kata Gordon Coonfield, Direktur Studi Komunikasi Pascasarjana di Universitas Villanova, Philadelphia, Selasa (5/5/2015).

Menurut Coonfield, dari analisis tentang “Kontes Pameran Seni dan Kartun Nabi Muhammad” ada kesamaan dari beberapa penggambaran Nabi Muhammad dengan lomba poster "Der Ewige Jude," atau "The Eternal Jew", yang merupakan propaganda dari Nazi.

Dalam salah satu kartun yang dipamerkan AFDI, Nabi digambarkan sebagai sosok berkerut dan menggeram. Nabi digambarkan sebagai pria bersorban yang memegang pisau berdarah. Menurut  Coonfield, model-model kartun seperti itu identik dengan poster "The Eternal Jew".

Terlepas dari kenyataan bahwa lomba itu menyinggung perasaan umat Muslim, para pemimpin Muslim di Texas telah menyerukan pengikutnya untuk tenang dan tidak perlu memprotes acara itu.

”Kata-kata mereka bukan untuk kebebasan berbicara,” kata Linda Sarsour, Direktur Eksekutif Aosiasi Amerika-Arab di New York. ”Mereka menghasut kebencian terhadap seluruh masyarakat kita. Saya sangat kecewa dengan penembakan di Garland, Texas, tetapi pada saat yang sama, Pamela Geller bukan korban dalam situasi ini, bahwa kita berada di sini, pada saat ini.”

”Dia sengaja menempatkan peristiwa yang bersama-sama dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan respons yang ia terima,” kecam Sarsour. ”Kami berdoa, tetapi bukan seorang Muslim dari negara bagian Texas yang keluar untuk memprotes dia,” lanjut dia.

“Para pemimpin Muslim khusus diberitahu, jangan pergi ke mana-mana. Biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Kami tidak peduli. Dan tidak ada yang memprotes di luar. Sayangnya, kecuali dua orang dari Arizona, yang sudah di radar FBI,” imbuh Sarsour mengacu pada dua pria bersenjata penyerang lokasi lomba itu, seperti dilansir The Christian Science Monitor.







Credit   SINDOnews

Houthi serang daerah perbatasan Arab Saudi

Milisi Houthi di Sanaa, Yaman, 21 Januari 2015. (REUTERS/Khaled Abdullah)

 

 

Riyadh (CB) - Para pejuang kelompok Houthi Yaman menembakkan mortir dan roket ke satu kota perbatasan Arab Saudi pada Selasa untuk pertama kali sejak koalisi pimpinan Saudi memulai kampanye militer untuk melawan mereka akhir Maret, kata seorang juru bicara koalisi.

Proyektil-proyektil mengenai satu sekolah anak-anak perempuan dan satu rumah sakit di Najran, yang hanya tiga kilometer dari perbatasan Yaman, kata Brigadir Jenderal Ahmed Asseri.

Serangan tersebut memicu pihak berwenang menutup semua sekolah di kawasan itu. Namun sejauh ini tidak ada perincian mengenai kemungkinan jatuhnya korban.

Serangan itu terjadi setelah Riyadh menyatakan mempertimbangkan gencatan senjata untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk dan seruan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang mengasingkan diri di Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan di antara faksi-faksi politik Yaman.

"Mereka melancarkan serangan mortir dan Katyusha secara acak ke arah distrik permukiman. Sayangnya mengenai satu sekolah anak-anak perempuan, mereka mengenai satu rumah sakit dan mereka mengenai beberapa rumah," kata Asseri dalam wawancara telepon dengan kantor berita Reuters.

"Kami tak akan membiarkan aksi ini tanpa reaksi. Pasukan angkatan udara dan komponen-komponen lain dari koalisi sedang mengatasi sumber serangan tersebut," tambah dia.

Ia mengatakan perincian lagi mengenai jumlah dan tipe proyektil-proyektil yang ditembakkan, dan apakah serangan-serangan itu menyebabkan orang terluka, akan disampaikan Selasa malam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Selasa bahwa konflik di Yaman telah merenggut sedikitnya 646 jiwa, termasuk 131 anak, serta melukai 1.364 warga sipil sejak serangan-serangan koalisi mulai 26 Maret.

Arab Saudi mengatakan kampanye itu ditujukan untuk memulihkan pemerintah Hadi setelah Houthi, yang bersekutu dengan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, menguasai ibu kota Sana'a pada September, menempatkan Presiden dalam tahanan rumah pada Januari dan kemudian bergerak maju ke selatan.

Kelompok Houthi mengatakan kampanye mereka ditujukan untuk memerangi militan Al Qaida dan korupsi.

Raja Salman dari Arab Saudi pada Selasa mengumumkan pembentukan satu pusat untuk mengkoordinasi bantuan bagi Yaman, dan mengundang PBB untuk bergabung dalam tugas kemanusiaan untuk negara Arab itu.

Gambar-gambar yang ditayangkan televisi negara menunjukkan tempat-tempat bagi pejalan kaki berantakan dan rumah-rumah serta jalan-jalan yang rusak di satu distrik permukiman yang tak disebutkan, dan juga proyektil-proyektil.

Surat kabar al-Jazirah dari Arab Saudi mengatakan di lamannya bahwa penerbangan-penerbangan telah dibatalkan ke bandara udara Najran, yang berlokasi sekitar dua hingga tiga kilometer dari perbatasan dengan Yaman.

Para saksi mata di Yaman sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Saudi telah menggempur bagian perbatasan di Yaman setelah milisi Syiah itu melancarkan serangan ke arah wilayah Saudi.

Credit  ANTARA News

Presiden Jokowi tidak bertemu pimpinan OPM, Goliat Tabuni

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Mungkin nanti saat HUT Kodam Cenderawasih, GT bisa hadir di tengah kita semua dan bertemu dengan kalian wartawan."

Jayapura (CB) - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan bertemu dengan pimpinan tentara pembebasan nasional (TPN-OPM) Goliat Tabuni.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Fransen Siahaan kepada wartawan di Jayapura, mengaku, tidak ada agenda mempertemukan pimpinan OPM GT dengan Presiden Jokowi.

Goliat Tabuni merupakan salah satu pimpinan OPM yang beroperasi di kawasan pegunungan disekitar Kabupaten Puncak Jaya, pedalaman Papua.

"Mungkin nanti saat HUT Kodam Cenderawasih, GT bisa hadir di tengah kita semua dan bertemu dengan kalian wartawan," harap Mayjen TNI Siahaan seraya mengaku saat ini pihaknya sudah siap mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, selain tidak jadi bertemu GT, dalam kunkernya Presiden Jokowi juga tidak memberikan grasi atau amnesti kepada kelompok OPM yang selama ini mengangkat senjata dan melakukan aksi menganggu masyarakat.

Yang pasti selama kunker, Presiden Jokowi tidak bertemu GT ataupun memberikan pengampunan (grasi) kepada OPM, tegas Pangdam Cenderawasih.

Menurutnya, secara keseluruhan pihaknya sudah siap menggamankan kunker Presiden Jokowi baik di Jayapura maupun di Merauke dengan menggerahkan 6.000 anggota baik dari TNI maupun Polri.

Mabes TNI sendiri akan mendukung Kodam XVII Cenderawasih dengan berbagai sarana seperti helikopter dan Hercules sehingga mempermudah mobilisasi pasukan.

"Mudah-mudahan kunjungan dapat berlangsung aman dan lancar," harap Mayjen TNI Siahaan seraya menambahkan, akan menindak tegas kelompok masyarakat yang berupaya menggagalkan kunjungan Presiden Jokowi.

Selama kunjungan kerjanya di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan penandatanganan peresmian dan pembangunan sejumlah proyek antara lain peresmian jaringan kabel optik bawah laut, dan kampus STPDN, serta pembangunan jembatan Holtekam.

Selain itu Presiden Jokowi juga akan melakukan panen raya dilahan seluas 300 hektar di Merauke.





Credit  ANTARA News  

Pangdam: jangan ganggu kunjungan kerja Presiden Jokowi

Ilustrasi. Salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ilipo Morib dari kelompok Simon Kogoya (dua kiri) dari wilayah Ilaga hingga Timika menyerahkan diri disaksikan langsung oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan (kiri) di Makodim 1702 Jayawijaya, Papua Senin (9/3). Selain menyerahkan diri kepada pihak keamanan melalui Babinsa setempat juga menyerahkan senjatanya berupa sepucuk pistol jenis FN 45 berikut 5 butir amunisi dan sebuah magazine. (ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)

Jangan coba-coba mengganggu kunker Presiden Jokowi karena akan berhadapan dengan aparat keamanan."

Jayapura (CB) - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan menegaskan pihaknya siap menindak setiap upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk menggagalkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua, 9-10 Mei.

"Jangan coba-coba mengganggu kunker Presiden Jokowi karena akan berhadapan dengan aparat keamanan," kata Mayjen TNI Siahaan menjawab pertanyaan Antara di Jayapura, Selasa.

Ia berharap kelompok masyarakat yang hendak menggagalkan kunker Presiden segera mengurungkan niatnya.

Pangdam Cenderawasih yang wilayah kerjanya meliputi Papua dan Papua Barat itu menyatakan aparat keamanan di Papua sudah siap mengamankan kunker Presiden Jokowi.

Untuk mengantisipasi berbagai gangguan selama kunker Presiden Jokowi pihaknya, akan mengerahkan sekitar 6.000 personel TNI dan Polri.

Jumlah itu belum termasuk Papua Barat karena rencana Presiden Jokowi berkunjung ke propinsi pecahan Papua masih dalam pembahasan.

Selain mengerahkan pasukan, pihaknya juga akan didukung berbagai sarana pendukung seperti helikopter dan Hercules dari Mabes TNI.

"Kodam Cenderawasih akan didukung lima helikopter dan satu Hercules yang dapat digunakan untuk mempermudah pengamanan," kata jenderal berbintang dua itu.

Selama kunjungan kerja di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan penandatanganan peresmian dan pembangunan sejumlah proyek antara lain peresmian jaringan kabel optik bawah laut, kampus STPDN, serta pembangunan jembatan Holtekam.

Selain itu Presiden Jokowi juga akan melakukan panen raya di lahan seluas 300 hektar di Merauke.

Credit  ANTARA News

Menag soroti kontes kartun Nabi Muhammad

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin ( ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)

 

 

Jakarta (CB) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti kontes kartun Nabi Muhammad SAW di Texas, Amerika Serikat, yang belakangan dihentikan setelah ada aksi kekerasan dari penyusup bersenjata.

"Maka dari itu, kami meminta nonmuslim untuk memahami Nabi Muhammad tidak boleh divisualisasikan dengan apapun seperti lewat kontes kartun," kata Lukman di Jakarta, Selasa.

Menag mengatakan Nabi Muhammad merupakan seorang yang maksum bagi umat Muslim, yaitu pribadi yang terpelihara atau terbebas dari dosa dan kesalahan.

Dengan alasan tersebut, kata Lukman, Nabi Muhammad tidak akan mungkin digambarkan dengan apapun.

"Umat Islam memiliki keyakinan untuk tidak memvisualisasikan sosok rasul karena khawatir sebaik apapun gambar terhadap rasul itu tentu tidak bisa secara penuh menggambarkan sosok beliau yang maksum, terjaga dan sangat menjadi dambaan umat Islam," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Lukman, Rasulullah SAW tidak boleh divisualisasikan dengan alasan menghormati nabi.

Maka, Lukman meminta umat nonmuslim agar memahami sekaligus menghormati keyakinan umat Islam. Pelaksanaan kontes visualisasi kartun rasul di mata umat Islam menurut dia sangat tidak tepat.

"Memang kita punya hak mengekspresikan diri. Tapi tidak ada kebebasan tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi dengan kewajiban kita menghormati orang lain," kata dia.

Sementara itu, Lukman juga meminta umat Islam untuk bertenggang rasa terhadap umat nonmuslim yang belum mengetahui arti maksum seorang Rasulullah SAW. Dengan begitu, tidak ada aksi kekerasan dari umat Muslim.

"Muslim agar tidak terprovokasi berlebihan atas kegiatan itu dengan kekerasan. Hal itu bukanlah ajaran Islam," kata Lukman.

Jika ingin melakukan protes terhadap kegiatan semacam itu, kata Lukman, bisa dengan cara yang lebih santun.

"Maka protes umat Islam bisa dengan beradab karena umat Islam itu tidak bereaksi dengan kekerasan atau hal yang tidak terpuji," katanya.

Protes, kata dia, bisa dengan berdialog dengan penyelenggara lewat menjelaskan duduk persoalannya serta menunjukkan keberatan umat Islam dengan kontes kartun tersebut.


Credit  ANTARA News

TNI bentuk Komando Operasi Khusus Gabungan

Kopassus TNI AD (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Semua negara dalam menghadapi lingkungan seperti ini memiliki pasukan operasi khususnya"

Jakarta (CB) - Markas Besar TNI akan membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang merupakan pasukan elite dari tiga matra, darat, laut dan udara.

"Kita bentuk bukan pasukan khusus tapi komando operasi khusus gabungan," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai meresmikan Museum Penerangan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Moeldoko, operasi khusus gabungan ini bisa digerakkan secepat mungkin jika ada ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, di samping untuk mengatasi situasi tanggap darurat.

"Semua negara dalam menghadapi lingkungan seperti ini memiliki pasukan operasi khususnya. Pasukan operasi khususnya disiapkan betul-betul siaga," kata Moeldoko.

Dia melanjutkan, komando operasi khusus gabungan untuk angkatan pertama akan disiagakan atau menjadi standby force selama enam bulan pertama di Sentul, Bogor.

"Tempatnya tertentu, diberikan akomodasi dan logistik jadi sewaktu-waktu diperlukan Panglima, bisa siap. Kalau ada ancaman di mana saja, Panglima bisa peringatkan," tutur dia.

Dia menjelaskan, komando operasi khusus gabungan ini dibentuk sebagai tanggung jawab TNI kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Pasukan ini akan terdiri atas orang-orang hebat dan memiliki kemampuan khusus.

"Panglima tinggal menggunakan demi kepentingan negara," tegasnya.

Untuk angkatan pertama, akan dikomandoi oleh Komandan Jenderal Kopassus. "Berikutnya mungkin akan dipimpin Komandan Marinir, selanjutnya dipimpin Komandan Paskhas. Itu berputar terus," kata Moeldoko.

Pasukan ini akan stand by dalam hitungan menit bahkan detik, kata Moeldoko.

Dia mengakhiri bahwa jumlah personel maksimum pasukan ini adalah 70 orang karena pasukan khusus tidak perlu memiliki banyak personel dan cukup dengan kemampuan yang mumpuni.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga menghimpun satuan-satuan elite pasukan khususnya dalam Komando Operasi Khusus (USSOCOM) yang terdiri pasukan-pasukan khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir.

Di antara misi komando khusus AS ini adalah kontraterorisme, pengintaian khusus, perang psikologis, sampai operasi antinarkotika.

Komando Operasi Khusus AS ini bermarkas di Pangalan Angkatan Udara MacDill, Tampa, Florida.

Credit  ANTARA News

TNI Bentuk Pom Mabes

Foto: Okezone

JAKARTA   (CB) – Munculnya kasus yang melibatkan prajurit TNI, sering kali menguap dan tertutup ketika ditangani oleh polisi militer (pom) satuan setempat. Karena itu, Mabes TNI membentuk pom guna menindak personel yang indisipliner.
"Ya, tidak menutup kemungkinan (membentuk Pom Mabes TNI). Kita bahkan akan lakukan penyidikan daripada ditangani pom setempat," jelas Komandan Pom TNI Mayjen Maliki Mift, di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5/2015).
Ia menambahkan, adanya Pom TNI tidak akan tumpang tindih dengan pom satuan masing-masing. Terlebih, ia menyatakan memiliki kewenangan dalam menciptakan penyeragaman, mekanisme kerja, serta petunjuk teknis pom di tiap angkatan.
"Kita yang ciptakan teknis penyeragaman, mekanisme kerja di masing-masing pom angkatan," imbuhnya.
Selain itu, garis komando selama ini, Panglima TNI harus memerintahkan ke Kepala Staf sebelum memeriksa prajuritnya yang bertindak indisipliner. Namun dengan adanya Pom TNI, koordinasi dapat dilakukan tanpa melalui Kepala Staf angkatan.
"Jadi, lebih efektif. Misal, operasi gaktib, Panglima TNI cukup perintahakan Pom Mabes, jadi petunjuk teknis bisa langsung," pungkasnya.

Credit  Okezone

ISIS Jarah Persenjataan Tentara Irak dan Suriah

ISIS dilaorkan memiliki pesawat tempur jenis MIG 23 (Foto : Reuters)

BAGHDAD  (CB) – Kelompok militan ISIS diduga telah memiliki persenjataan dan kendaraan perang termasuk tank dan pesawat tempur. Perlengkapan militer itu mereka dapatkan dengan menjarah pasukan Irak dan Suriah.
Laporan dari Express, Selasa (5/5/2015), menyebutkan jenis persenjataan yang mereka terdiri dari beragam jenis mulai kendaraan tempur Humvee milik militer Amerika Serikat (AS) hingga pesawat tempur MIG 23.
Kebanyakan dari persenjataan itu mereka dapatkan dari pasukan Irak dan Suriah. Kelompok militan ISIS mendapatkan tank-tank mereka dari para pemberontak Suriah, termasuk tank T-72 buatan Soviet. Mereka juga mendapatkan senjata anti pesawat udara dan pengangkutnya. Selain jenis T-72, ISIS juga memiliki tank keluaran lama T-55 beserta beberapa roket anti tank dan peluncur granat.
Selama ini, senjata yang akrab dengan kelompok militan dan pemberontak adalah jenis automatic kalashnikov atau AK dan berbagai variannya. Namun, dikabarkan ISIS juga telah berhasil mendapatkan senjata M-16 buatan AS.
Mereka juga diketahui memiliki tiga unit pesawat tempur jenis MIG buatan Rusia. Saksi mata melaporkan, kemungkinan jenis MIG yang dimiliki ISIS adalah MIG 21 atau MIG 23. Belum jelas bagaimana ISIS merawat pesawat-pesawat mereka, akan tetapi dengan adanya kekuatan udara di pihak ISIS dikhawatirkan peristiwa yang serupa dengan 9/11 dapat terjadi lagi.
Semua perlengkapan ini membuat kekuatan ISIS semakin sulit ditakar. Pemerintah AS pernah memperkirakan bahwa ISIS berada dalam keadaan terdesak karena wilayah-wilayahnya di Irak semakin berkurang. Tapi, di Suriah kekuatan ISIS justru diperkirakan semakin besar.

Credit  Okezone