Ulang Tahun Kelabu Pesawat Airbus A380

Pesawat Airbus. (Foto dok Airbus.com)

LONDON   (CB) - Airbus Group NV pada Senin memperingati 10 tahun penerbangan pertama pesawat superjumbo A380. Meski begitu, tak ada sorakan meriah menyambut peringatannya. Sebab, perakit pesawat Eropa itu tengah keras memperjuangkan penjualan armada besarnya.
Penangguhan produksi serta pengembangan, krisis finansial yang mendalam berikut peralihan preferensi maskapai turut menghambat penjualan unitnya.
Nyaris sejumlah besar pembeli memutuskan untuk tak meluncurkan beberapa atau semua pesawat A380 yang sudah dipesan. Sekitar selusin maskapai membatalkan atau menangguhkan pengiriman A380. Tetap saja, pembeli semacam Emirates Airline dan Singapore Airlines Ltd. Menjadi konsumen terbesar mereka.

Ketika perusahaan memulai merakit A380 pada 2000, Airbus bertaruh bahwa 20 tahun sesudahnya mereka bakal memenangi separuh pangsa pesawat superjumbo. Jumlahnya diprediksi sekitar 1.500 pesawat. Hingga hari ini, Airbus sudah mencatatkan 317 pemesanan A380. Sebanyak 158 di antaranya sudah dikirim.
“A380 dulunya adalah pasar yang kecil. Kini, A380 merupakan pasar yang bertumbuh,” papar Chief Operating Officer Airbus Divisi Konsumen John Leahy dalam suatu wawancara.
Leahy memaparkan kala pemesanan tak sebegitu sejalan dengan prediksi Airbus. Perusahaan juga memangkas proyeksi saat program tertunda hingga beberapa tahun lamanya dari jadwal dan biaya mulai membengkak.
Boeing Co, pesaing Airbus juga menghadapi penjualan yang sulit untuk jenis 747-8. Unit pesawat 747-8 merupakan pesaing langsung A380.
Perusahaan yang tak lagi memesan unit mereka termasuk Virgin Atlantic Airwayas milik miliuner Richard Branson; International Lease Finance group; serta Kingfisher Airlines Ltd. Dari India. Tahun lalu Airbus juga membatalkan kesepakatan dengan Skymark Airlines dari Jepang akibat kecemasan soal pembiayaan.
Lufthansa AS dari Jerman serta Air France-KLM mengaku tak akan memesan sesuai rencana. Pemesanan dari fedEx Corp., maskapai kargo terbesar sedunia, serta United Parcel Service inc., juga dibatalkan.
Dari awal, model A380 “tak super-efisien,” papar Adam Pilarski, wakil senior presiden di konsultan penerbangan Avitas.
Sementara menurut Leahy, “pasar masih akan melemah dalam beberapa tahun ke depan.” Meski begitu, ia optimistis permintaan A380 akan menunjukkan “pertumbuhan sangat kuat” dari 2020. Apalagi, lalu lintas penerbangan Asia menguat dan batasan kapasitas bandara mulai menyempit. Kondisi ini memicu beberapa maskapai menggunakan pesawat yang lebih besar.


Credit  Oezone

Rusia Klaim T-14 sebagai Tank Terkuat di Dunia

Tank Armata. (Foto: Sputnik)

MOSKOW  (CB) – Pemerintah Rusia sudah menyelesaikan pembuatan Armata Tank T-14. Kemungkinan, kendaraan lapis baja terbaru itu akan mencuri perhatian dalam parade Moscow Victory Day pada 9 Mei 2015.
Kementerian Pertahanan Rusia untuk pertama kali memperlihatkan tank terbaru milik mereka. Tank terbaru Rusia yang diberi nama T-14 Armata Main Battle Tank (MBT) itu disebut-sebut sebagai kendaraan lapis baja paling mematikan di dunia saat ini. Tank tersebut diperkenalkan beberapa pekan sebelum parade Moscow Victory Day.
Kendati dalam krisis ekonomi, tidak menghalangi militer Rusia mengembangkan peralatan tempur. Hal ini juga memperlihatkan negara penghasil gas tersebut mengalami lompatan teknologi sejak era Uni Soviet.
"Kendaraan baru ini mewakili perubahan terbesar dalam lapis baja keluarga pertempuran kendaraan Rusia pada 1960 dan 1970-an," ungkap Analisis Pertahanan dan Keamanan (HIS), seperti diberitakan Sputniknews, Senin (27/4/2015).
Melalui awak yang duduk di bagian depan kapsul lapis baja tersebut, membuatnya juga bisa dikendalikan melalui jarak jauh. Tank tersebut disebut-sebut diperkuat dengan tiga jenis senjata. Senjata tersebut adalah berukuran 152 mm, senapan kaliber 30 mm, dan senapan mesin berukuran 12,5 mm.
Senjata itu dilaporkan dapat menjatuhkan pesawat dan helikopter. Jika ini benar, maka kendaraan lapis baja tersebut memiliki meriam paling kuat yang pernah dipasang pada sebuah tank.

Credit  Okezone

Para PM Asia Tenggara Menunda Pembahasan Zona Waktu Kawasan

Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri selama sekitar 30 tahun, dan mengundurkan diri pada 1990. Ia dianggap sebagai arsitek dalam transformasi Singapura menjadi negara makmur di Asia Tenggara. REUTERS/Jason Reed

CB, Jakarta - Para menteri luar negeri Asia Tenggara pada Minggu mengesampingkan proposal soal pembentukan zona waktu bersama untuk kawasan, dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mencapai kesepakatan soal itu.

Malaysia, yang tahun ini menjadi ketua Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), telah berupaya menghidupkan lagi ide --yang pada masa lalu pernah diperdebatkan-- agar negara-negara anggota perhimpunan menyerempakkan waktu mereka, lapor AFP.

Saat ini, kesepuluh anggota ASEAN tersebar di empat zona waktu berbeda.

Usulan itu akan membuat kawasan berada delapan jam di depan Greenwich Mean Time, zona waktu yang sama dengan raksasa kawasan, Tiongkok, kata sumber-sumber diplomatik.

Langkah itu diyakini akan membawa keuntungan-keuntungan bisnis karena adanya kesejajaran perdagangan pasar saham dengan jam-jam bank beroperasi.

Namun setelah pertemuan tahunan dengan mitra-mitranya dari ASEAN di Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan bahwa para anggota "memiliki pandangan berbeda soal masalah ini dan pertemuan memutuskan untuk menunda topik ini".

Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam mengatakan kepada para wartawan bahwa beberapa anggota ASEAN perlu waktu untuk mencerna ide tersebut dan bahwa penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan.




Credit  TEMPO.CO

1.000 Demostran Kuasai Jalan-jalan di Baltimore

AP/Hasan Jamali

CB, Jakarta - Lebih dari 1.000 demonstran menguasai jalan-jalan di Baltimore, Amerika Serikat, Sabtu, 25 April 2015 setelah kematian seoprang pria kulit hitam, Freddie Gray, yang ditahan polisi tewas, Minggu pekan lalu. Ini merupakan aksi demo terbesar yang ada di kota ini.

Gray ditahan polisi pada 12 April 2015 lalu. Ia ditangkap di sebuah proyek perumahan di Baltimore dan dalam proses penahanan Gray, ia mengalami cedera tulang belakang. Dan Gray meninggal dalam keadaan koma sepekan kemudian. Enam orang polisi kemudian diskors dan polisi internal masih melakukan investigasi.

Gray, 25, merupakan korban teranyar warga negara Amerika berkulit hitam, yang meninggal selama beberapa bulan terakhir, saat sedang berada dalam tahanan polisi. Hal ini memicu terjadinya aksi protes terhadap kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

Baltimore terus dilanda aksi demo setelah kematian Gray, Minggu pekan lalu. Namun, aksi demo yang terjadi Sabtu, 25 April 2015 ini merupakan aksi terbesar yang pernah ada.

Dalam aksi demo besar-besaran yang terjadi Sabtu waktu setempat, para demonstran yang dipimpin oleh the People's Power Assembly, melakukan aksi dari Sandtown, tempat Gray, ditahan sampai ke kantor polisi Western District, tempat saat ambulan dipanggil untuk Gray begitu ia tiba di kantor polisi itu dalam keadaan terluka.

Credit  TEMPO.CO

Sekjen PBB Menyarankan Indonesia Membatalkan Eksekusi Mati

Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti 82,67 gram sabu-sabu saat rilis hasil tangkapan di Markas Polisi Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, 15 April 2015. Para tersangka pengedar akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan di atas lima tahun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

CB, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengimbau Indonesia untuk tidak mengeksekusi mati 10 narapidana kejahatan narkotika, yang dua di antaranya warga Australia.

Warga negara Australian, Nigeria, Brasil, Ghana dan Filipina ada dalam daftar yang akan segera dieksekusi mati.

PBB menentang hukuman mati dalam berbagai kesempatan, dan dalam satu pernyataannya, juru bicara Ban menyatakan Sekjen PBB telah mendesak Presiden Joko Widodo untuk "segera mempertimbangkan untuk mengumumkan moratorium hukuman mati di Indonesia, dengan pandangan mengarah ke abolisi."

"Menurut hukum internasional, jika hukuman mati sama sekali harus digunakan, maka itu hanya dikenakan kepada kejahatan-kejahatan sangat serius, misalnya yang melibatkan pembunuhan berencana, dan hanya demi upaya melindungi yang selayaknya," kata juru bicara Ban Ki-moon.

"Pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika secara umum tidak dipertimbangkan masuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius," kata dia seperti dikutip Reuters.




Credit  TEMPO.CO

Menlu Retno Tak Khawatir Ancaman Diplomatik Prancis

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kanan) menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Maite Nkoana Mashabane (kiri), saat akan melakukan pertemuan di JCC, Senayan, Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan eksekusi hukuman mati tetap jalan meski ada protes dari Presiden Prancis Francois Hollande. Dia tak khawatir ancaman dari Francois yang akan menarik hubungan diplomatik dengan Indonesia.

"Bagi Indonesia, kami siap untuk terus meningkatkan hubungan bilateral," ujar Retno melalui pesan singkat, Sabtu malam, 25 April 2015.

Menurut Retno, hukuman mati merupakan masalah hukum yang harus ditegakkan. "Mengenai reaksi yang akan dilakukan negara lain merupakan kewenangan negara tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Francois Hollande memberi ancaman diplomatik terhadap Indonesia bila tetap mengeksekusi warganya, Serge Atlaoui. Hollande akan menarik duta besarnya di Jakarta. Dia menyatakan tak akan berkunjung ke Indonesia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Hollande juga mengancam akan mengajak negara-negara lain di Uni Eropa maupun Australia untuk melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.


Credit  TEMPO.CO

KSAU Calon Kuat Panglima TNI Pengganti Moeldoko

KSAU Marsekal Agus Supriatna/Kiri (Foto: Antara)

JAKARTA  (CB) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Agus Supriatna berpeluang kuat menduduki jabatan Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Juli mendatang.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, ketiga Kepala Staf Angkatan baik KSAU, KSAL dan KSAD mempunyai peluang yang sama kuat sebagai calon pengganti Panglima TNI.
Pasalnya, semua kandidat sama-sama cakap dan mempunyai pengalaman karier yang panjang, punya kapasitas intelektual yang bagus.
"Menurut saya tiga kepala staf itu merupakan calon kuat ke depan, tapi dengan mempertimbangkan pergiliran, saya pikir sekarang memang mestinya siklusnya Angkatan Udara (AU) meskipun, presiden punya hak prerogatif untuk menetapkan siapa calon panglima," kata Mahfudz, di Jakarta, kemarin.
Politisi dari Fraksi PKS ini menilai, pemilihan calon Panglima TNI ke depan harus tetap mempertimbangkan rotasi antarangkatan. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang, kata Mahfudz, tapi hal itu sudah menjadi konsensus politik yang cukup baik dan ini tetap harus diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya pikir dari ketiga angkatan memang memiliki sumber daya manusia yang cakap dan baik, tapi faktor rotasi atau giliran ini tetap harus dipertimbangkan," ucapnya.
Sebelumnya, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut (AL) dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono, kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD).
"Kalau kita disiplin dan konsisten dengan rotasi tentu ke depan mestinya berasal dari Angkatan Udara. Juli beliau (Moeldoko) pensiun, satu bulan sebelumnya nama itu sudah harus masuk ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Ya kurang lebih Juni," ucap Mahfudz.
Menurut Mahfudz, ke depan Indonesia membutuhkan sosok Panglima TNI yang lebih mampu merespons kepentingan Indonesia dalam kacah global, mengingat tantangan TNI ke depan sangat kompleks.
"Kita berharap sosok Panglima TNI ke depan bukan hanya mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan Panglima TNI saat ini. Tapi juga mampu menampilkan peran-peran diplomasi internasional, untuk mengangkat posisi Indonesia dikancah regional dan global," jelasnya.

Mahfudz menambahkan, secara internal tugas menuntaskan rencana strategi (renstra), kemudian menuntaskan reformasi TNI, menyelesaikan renstra modernisasi alutsista. Termasuk menjalankan renstra kesejahteraan prajurit TNI.
Terakhir adalah peningkatan peran diplomasi TNI dalam kancah bilateral, regional dan global. "Kalau peran internasional sudah diambil dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia tapi Indonesia dengan kapasitas TNI nya mampu memainkan peran yang lebih besar," ucapnya.


Credit  Okezone

Prancis ngamuk warganya dieksekusi, bagaimana nasib alutsista TNI?

CB  - Presiden Prancis Francois Hollande terhitung lebih lambat panas dibanding Australia dalam membela warganya yang terancam hukuman mati pekan ini. Baru pada Sabtu (25/4), dia menyuarakan ancaman pada pemerintah Indonesia agar membatalkan eksekusi Serge Atlaoui (50 tahun) yang diduga pengusaha pabrik narkoba.
"Kami akan memanggil duta besar kami," ujarnya seperti dikutip dari International Business Time.
Lebih dari itu, Hollande juga ingin menghubungi pemimpin Australia maupun Brasil. Dua negara itu juga warganya akan dieksekusi oleh kejaksaan agung di Lapas Nusakambangan.
Bila tidak meleset, eksekusi mati 10 WNA akan digelar pada Selasa (28/4) dini hari.
"Kami akan mengambil tindakan bersama negara-negara terkait, Australia dan Brasil, untuk memastikan tak ada eksekusi," kata Hollande.
Hollande rencananya menemui PM Australia, Tony Abbott, pada 27 April mendatang membahas isu hukuman mati Indonesia.
Di luar ancaman-ancaman itu, apakah risiko lain yang dihadapi Indonesia seandainya hubungan bilateral dengan Prancis rusak?
Merujuk catatan merdeka.com, di menjelang akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia ingin bekerja sama membangun kapal selam bersama Prancis.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melawat ke Paris pada 26 Juni 2014.
Kerja sama konkret, selain kapal selam, juga telah dilakukan dengan pembelian meriam Caesar 155 mm buatan PT Nexter untuk memasok TNI Angkatan Darat.

Di luar itu, Indonesia juga bekerja sama dengan pabrikan mobil Renault, asal Negeri Anggur, untuk memasok 250 mesin panser bikinan PT Pindad.
Rupanya, kerja sama pengadaan alutsista dengan Prancis masih digelar ketika Presiden Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan pertama kali.
Kedua pemerintahan meneken kerja sama bidang maritim, khususnya pengembangan galangan kapal.
"Pemerintah memberikan penekanan pada industri sektor maritim karena Perancis kuat dalam industri galangan kapal. Sebuah kelompok kerja akan dibutuhkan untuk membicarakan kerja sama," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada 17 November 2014.
Bila ancaman Hollande terbukti, maka kerja sama ini bisa terganggu.
Potensi pembelian jet tempur Dassault Aviation Rafale juga terancam batal ketika Atlaoui dieksekusi mati pekan ini.
Untuk diketahui, akhir-akhir ini Dassault Aviation gencar berpromosi ke Indonesia sehubungan dengan akan digantinya pesawat tempur F-5 Tiger milik TNI AU yang sudah tua usia.
Dassault Rafale didesain bersayap delta dipadukan dengan kanard aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver (+9 g atau -3 g) untuk kestabilan terbang. Maksimal 11 G dalam keadaan darurat. Kanard juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Pesawat ini dapat dioperasikan dari landas pacu hanya sepanjang 400 meter.
TNI Angkatan Udara sempat kepincut melihat kemampuan jet tempur tersebut. "Kesan saya sebagai penerbang F5, setelah saya coba terbangkan Rafale, saya bandingkan dengan F5 jauh sekali, lompatan teknologinya. Kalau F5 banyak analog Rafale ini digital, radarnya juga jauh lebih canggih," kata Mayor Penerbang Abdul Haris dari Skuadron Udara 14 wing 3 Lanud Iswahyudi.



Credit  Merdeka.com

Duo Bali Nine Segera Didor, Abbott Melobi RI hingga Menit Akhir

PM Australia, Tony Abbott (kiri) melobi Pemerintah Indonesia hingga menit-menit akhir demi menyelamatkan duo Bali Nine dari eksekusi mati. | (Sydney Morning Herald) 

 

 

VILLERS BRETONNEUX  (CB) - Eksekusi terhadap duo Bali Nine dan para terpidana mati kasus narkoba lain di Indonesia tinggal menunggu hitungan jam. Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, menegaskan bahwa, dia akan melobi Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) hingga menit akhir.

Lobi “mati-matian” Abbott itu untuk menyelamatkan dua warganya anggota sindikat Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dari eksekusi regu tembak Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memberikan pemberitahuan 72 jam sebelum eksekusi sejak pekan lalu. Artinya, eksekusi kemungkinan besar dilakukan pada Selasa atau Rabu.

Berbicara dari peringatan Perang Dunia I di Villers-Bretonneux, Prancis, semalam, Abbott mengatakan Australia telah membuat representasi di setiap kemungkinan selama berbulan-bulan hingga saat ini. ”Kami membenci hukuman mati, kita menentangnya di dalam negeri, kami menentangnya di luar negeri,” kata Abbott.

”Saya ingin meyakinkan (rakyat) Australia bahwa bahkan pada akhir jam ini, kami terus membuat representasi terkuat untuk Pemerintah Indonesia bahwa ini bukan untuk kepentingan terbaik Indonesia, apalagi untuk kepentingan dua pemuda Australia yang bersangkutan,” lanjut Abbott.

Pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Peter Morrissey, mengatakan eksekusi harus ditunda sementara karena ada dugaan korupsi di peradilan yang sedang diselidiki. ”Tuduhan yang dibuat adalah salah satu yang cukup berat,” kata Morrissey, seperti dilansir ABC.net.au, Senin (27/4/2015).


Credit  SINDOnews

Protes Eksekusi, Prancis Beri Peringatan Keras pada Indonesia

Protes eksekusi, Presiden Prancis, Francois Hollande beri peringatan keras pada Indonesia. | (Reuters)

 

 

BAKU  (CB) - Presiden Prancis, Francois Hollande, pada Sabtu (25/4/2015) menyampaikan peringatan keras kepada Indonesia jika warganya, Serge Atlaoui, nekat dieksekusi.

Hollande yang memprotes rencana eksekusi itu menyatakan akan ada konsekuensi jika eksekusi benar-benar dilakukan Indonesia terhadap terpidana mati kasus narkoba tersebut.

 "Jika dia dijalankan (dieksekusi), akan ada konsekuensi dengan Perancis dan Eropa, karena kita tidak dapat menerima jenis eksekusi,” kata Hollande kepada wartawan saat berkunjung ke Baku, Azerbaijan.

”Paling tidak, kita akan menarik duta besar kami dari Jakarta,” lanjut Presiden Hollande, seperti dilansir AFP. Tak hanya itu, Hollande juga menyatakan tidak mengunjungi Indonesia untuk beberapa waktu, jika eksekusi itu dilakukan.

Hollande bahkan mengisyaratkan akan menangguhkan kerja sama Prancis dan Indonesia seperti yang pernah dia bahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama KTT G20 November lalu.

”Kami akan mengambil tindakan bersama dengan negara-negara yang bersangkutan, Australia dan Brasil untuk memastikan bahwa tidak ada eksekusi,” lanjut Hollande, yang  menambahkan bahwa ia akan bertemu Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Senin nanti.

”Kami memahami bahwa Indonesia ingin memerangi perdagangan narkoba, tapi dalam kasus ini, Serge Atlaoui bekerja di laboratorium dan dia tidak membayangkan bahwa ia bisa membuat produk ini (narkoba),” imbuh Hollande.



Credit  SINDOnews

Jenderal Rusia: AS Dalang Tunggal Semua Konflik Militer Dunia

Militer Rusia menganggap AS dalang tunggal semua konflik militer modern di dunia. | (Reuters)

 

 

MOSKOW  (CB) - Seorang jenderal petinggi militer Rusia menyatakan bahwa, Amerika Serikat (AS) menjadi dalang tunggal semua konflik militer modern di dunia. Washington dan sekutunya dianggap telah menggunakan kekuatan militer terhadap pihak ketiga lebih dari 50 kali dalam satu dekade.

Pernyataan itu disampaikan Letnan Jenderal Andrey Kartapolov, Kepala Staf Umum Direktorat Operasi Utama Rusia. Menurutnya, fokus utama dari Pemerintah AS sekarang adalah mencegah kemunculan Rusia sebagai alternatif pemegang kekuasaan dunia.

”AS tampaknya menjadi penghasut utama dari semua konflik militer di dunia. Negara-negara Barat telah mulai menahan diri sebagai 'arsitek' dari sistem hubungan internasional, meninggalkan peran AS sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia,” kata Kartapolov pada konferensi militer yang didedikasikan untuk peringatan 70 tahun kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II, sebagaimana dilansir Russia Today, semalam (24/4/2015).

Jenderal Rusia itu memberikan contoh terbaru yakni, soal krisis Yaman. Menurutnya, Koalisi Teluk pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok Houthi di Yaman menggunakan senjata buatan AS. Dia juga merinci negara-negara yang saat ini dilanda kekacauan dengan munculnya kelompok ISIS dan al-Qaeda yang bermula dari intervensi militer AS.

Negara-negara itu, kata Kartapolov, antara lain Afghanistan, Irak, Libya, Yaman, Pakistan, Somalia dan Suriah. “Enam kali operasi (militer pimpinan AS) telah dilakukan dan telah melampaui ke konflik regional bersenjata. Hasil menyedihkan,” katanya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menambahkan intervensi militer AS terkini yakni, dalam konflik di Ukraina. AS telah mengerahkan ratusan instruktur militer ke Ukraina untuk melatih pasukan Kiev dalam melawan separatis pro-Rusia di Ukraina timur.

Namun, Konashenkov menegaskan bahwa, Washington mengirimkan ratusan tentaranya di Ukraina bukan untuk melatih pasukan Kiev.”Tetapi (mengambil posisi) langsung di zona tempur di dekat Mariupol, Severodonetsk, Artyomovsk dan Volnovakha,” ujarnya.

Pemerintah Obama belum menanggapi tudingan militer Rusia. Namun, selama bersitegang dengan Rusia, Washington selama ini menyalahkan Moskow, terutama dalam konflik di Suriah dan Ukraina timur.


Credit SINDOnews

Rusia dan Tiongkok Kerja Sama Buat Pusat Robotik

 

Ilustrasi (REUTERS/Wolfgang Rattay)

 

 

Jakarta, CB -- Rusia dan Tiongkok telah menandatangani kerja sama senilai US$ 200 juta atau setara Rp 2,5 triliun demi pembangunan pusat robot, inkubator bisnis, serta perusahaan modal.

Kerja sama ini ditandantangani oleh Skolkovo Foundation dan Cybernaut Investment Group Tiongkok. Pusat riset dan pengembangan ini rencananya akan memiliki luas sekitar 1.500 meter persegi dan bertempat di Skolkovo Center.

Pusat robotik ini juga akan menempatkan 15 perusahaan asal Skolkovo yang menjalankan riset seputar teknologi informasi dan robotik, antariksa, dan teknologi efisiensi energi.

Pusat robotik Cybernaut akan dibikin di Tiongkok dengan bantuan Skolkovo dan menerapkan program akselerasi bersama demi memperkenalkan perusahaan pemukim Skolkovo kepada pasar Tiongkok.

Mengutip situs Forbes, kerja sama ini berasal dari dukungan kuat pemerintah Rusia. Deputi Perdana Menteri Rusia, Arkady Dvorkovich mengatakan, kerja sama tersebut adalah langkah penting bagi perkembangan Rusia dan Tiongkok dalam ranah inovasi.

"Dalam beberapa tahun belakangan, Tiongkok berhasil membuat terobosan dalam pengembangan teknologi tingkat tinggi, menciptakan taman teknologi, dan sukses mengembangkan korporasi teknologinya sendiri. Hal tersebut menjadi merek global," tutur Dvorkovich, mengagumi kemampuan Tiongkok.

Kerja sama antara kedua negara adidaya tersebut diharapkan bisa saling melengkapi. Dvorkovich juga mengatakan, Rusia selama ini jago dalam industri senjata nuklir dan antariksa. Sehingga, pembangunan pusat riset dan pengembangan robotik ini ditujukan untuk meraih kesuksesan dalam inovasi dan pengembangan ekonomi.


Credit  CNN Indonesia

AS Minta Ijin Gunakan Pangkalan Militer Filipina

 

AS mulai kerahkan militernya ke Asia untuk imbangi kehadiran militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. (Reuters/US Navy/Korrin Kim)

 

 

Manila, CB -- Amerika Serikat meminta ijin memasuki markas militer Filipina di delapan lokasi untuk tempat rotasi tentara, pesawat tempur dan kapal perang sebagai bagian rencana Washington mengirim pasukannya ke Asia.

Langkah AS ini diambil untuk mengimbangi perluasan kehadiran militer Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Dalam pidato di Arizona, Menteri Pertahanan Ash Carter menjelaskan tahap baru Washington dalam kebijakan “berputar” ke Asia adalah mengerahkan kapal perusak, jet tempur dan tentara paling canggih ke wilayah.

Kebijakan “berputar” ke Asia telah diterapkan dan Marinir AS dirotasi ke kota Darwin, Australia, untuk berlatih.

Kepala staf militer Filipina Jenderal Gregorio Catapang mengatakan, setidaknya delapan lokasi di Filipina telah diidentifikasi sebagai lokasi tempat tentara, pesawat dan kapal perang milik AS akan dirotasi untuk melakukan serangkaian latihan militer.

Tetapi, pemerintah AS harus menunggu hingga Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan keputusan terkait keabsahan kesepakatan militer itu secara konstitusi. Manila dan Washington menandatangi kesepakatan militer bernama Enhanced Defense Cooperation Agreement tahun lalu.

“Jika kami memformalkan (sekarang) dan mereka mulai membuat bangunan, tapi ternyata tidak konstitusional, mereka harus membongkar kembali,” ujar Catapang pada Jumat (24/4) malam.

Empat lokasi yang diminta terletak di pulau Luzon, tempat tentara AS dan Filipina biasanya menyelenggarakan latihan bersama, dua lokasi di pulau Cebu dan dua lagi di pulau Palawan yang terletak di dekat kepulauan Spratly yang diperebutkan.

Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang berpotensi kaya akan energi. Klaim ini menimbulkan pertikaian dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Gambar satelit yagn baru-baru ini diambil memperlihatkan bahwa Tiongkok membuat kemajuan dalam pembangunan landasan pacu yang bisa digunakan untuk keperluan militer di kepulauan Spratly. Kegiatan ini dikecam oleh AS dan sekutu-sekutu Asianya.

Tiongkok membantah tuduhan bahwa aksi yang dilakukan di wilayah milik mereka itu merupakan aksi provokatif.

“Jika kebijakan AS menyeimbangkan ke Asia sudah berjalan penuh, AS akan meminta akses ke pangkalan-pangkalan militer di pulau Mindanao dan landasan pacu sipil di Luzon,” ujar seorang pejabat angkatan laut filipina yang mengetahui kesepakatan kedua negara.

“Amerika tertarik untuk mendapatkan akses ke bandara Laoag dan pulau Batanes, keduanya terletak di Luzon,” ujarnya dan menambahkan bahwa pesawat AS sudah memanfaatkan Batanes ketika perang Irak dan Afghanistan awal 2000-an.

Amerika Serikat juga tertarik untuk kembali ke dua bekas pangkalan militernya di Subic dan Clark yang ditinggalkan pada 1992 setelah Filipina menghentikan kerjasama pangkalan tersebut.

Credit  CNN Indonesia

Filipina serukan ASEAN desak Tiongkok hentikan reklamasi LCS

Foto udara menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), yang merupakan salah satu pulau di gugusan pulau Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina, Rabu (20/7). Lima politisi Filipina berencana melakukan perjalanan ke daerah sengketa di Laut China Selatan itu, menegaskan klaim negara tersebut atas daerah yang kaya minyak dan gas itu. Langkah ini diperkirakan akan mengundang protes dari pihak lain yang mengklaim pulau tersebut. Saat ini China, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina mengklaim wilayah di Laut China Selatan itu. (REUTERS/Rolex Dela Pena)

 

 

Kuala Lumpur (CB) - Filipina menyeru negara-negara tetangganya di Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersatu mendesak Tiongkok menghentikan reklamasi daratan di Laut China Selatan (LCS).

Namun, seruan itu gagal mendapatkan dukungan luas menjelang dilangsungkannya pertemuan puncak, lapor Reuters.

Tiongkok mengklaim 90 persen Laut China Selatan, yang diyakini kaya akan minyak dan gas. Klaimnya itu bertumpang tindih dengan klaim Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Gambar-gambar satelit baru-baru ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah membuat kemajuan pesat dalam menimbuni daratan di wilayah sengketa di kepulauan Spratly serta dalam membangun sebuah landasan pesawat yang bisa digunakan militer dan bahwa negara itu kemungkinan sedang memiliki rencana lainnya.

Saat berpidato di depan para menteri luar negeri menjelang pembukaan resmi pertemuan 10 negara anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario tidak menyebut Tiongkok secara langsung. Namun, ia mengatakan "tetangganya di utara" membuat kemajuan pesat dalam kegiatan reklamasi daratan.

"Bukankah ini saat yang tepat bagi ASEAN untuk mengatakan tidak kepada tetangga kita di utara itu bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah dan bahwa reklamasi besar-besaran harus segera dihentikan?" tanya Rosario.

Persengketaan wilayah itu dilihat sebagai salah satu titik panas Asia, berpotensi memunculkan risiko yang bisa mengarah pada konflik di saat negara-negara secara agresif memperkuat klaim mereka.

Tiongkok telah mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukannya baru-baru ini ditujukan untuk melayani kegiatan-kegiatan sipil, seperti pencarian ikan serta pencarian dan penyelamatan.

Pada pertemuan tingkat menteri, Minggu pagi, hanya Filipina dan Vietnam yang berbicara mengenai sengketa Laut China Selatan, sementara negara-negara lainnya lebih memusatkan perhatian pada pembuatan zona waktu tunggal, kata seorang diplomat ASEAN kepada Reuters. Tidak ada konsensus menyangkut zona waktu tersebut.

Tuan rumah pertemuan puncak ASEAN, Malaysia, kemungkinan akan menghindari munculnya kritik terhadap Tionghoa, mitra dagangnya yang terbesar, demikian ditunjukkan dalam rancangan pernyataan akhir yang dibaca Reuters.

Menteri luar negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan dalam jumpa pers pada Minggu bahwa beberapa anggota menyatakan kekhawatiran terhadap sengketa itu.

"Akan sangat dihargai jika Tiongkok dapat menghentikan kegiatan itu dan duduk bersama negara-negara ASEAN untuk membahas dan mencari penyelesaian," kata Anifah. "Kita harus menyelesaikan masalah ini di antara kita sendiri sebelum kita maju dan berdiskusi dengan Tiongkok."

Presiden Filipina Benigno Aquino serta Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dijadwalkan bertemu di sela-sela pertemuan puncak ASEAN pada Minggu malam untuk menguatkan kesepakatan soal kemitraan strategis dan membahas masalah LCS.

Pembukaan resmi pertemuan puncak ASEAN akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Senin.

Del Rosario mengatakan reklamasi kemungkinan sudah akan selesai sebelum Tiongkok menyepakati tata perilaku LCS, yang mengikat secara hukum. Tiongkok dan ASEAN menyepakati tata perilaku informal pada 2002.

Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengatakan dalam wawancara kepada Reuters bahwa saat ini sudah mendesak bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menyelesaikan tata perilaku itu lebih awal.


Credit  ANTARA News