Hina Raja di Facebook, Pria Thailand Divonis 25 Tahun

 

Terdapat setidaknya 20 kasus baru yang melibatkan pencemaran nama baik kerajaan Thailand pasca kudeta, Mei lalu. (Ilustrasi/Wikimedia Commons/Barnellbe)

 

Jakarta, CB -- Pengadilan militer Thailand pada Selasa (31/3) memvonis hukuman 25 tahun kepada seorang pria yang mengunggah sejumlah foto di akun Facebook miliknya yang dinilai menghina kerajaan.

Hukuman yang diberikan kepada Tiensutham Suttijitseranee, seorang pengusaha berusia 58 tahun, dinilai sebagai pelanggaran hukum lese majeste yang paling berat selama beberapa kasus belakangan.

Menurut pengacaranya, Tiensutham dinyatakan bersalah dalam pengadilan tertutup karena mengunggah konten yang dinilai menyebarkan fitnah.

"Pengadilan memutuskan bahwa karena ia mengunggah lima foto dengan keterangan yang dinilai meyebarkan fitnah, dia divonis 50 tahun penjara, atau 10 tahun untuk masing-masing foto. Penahannya dikurangi setengahnya, menjadi 25 tahun," kata Sasinan Thamnithinan, sembari menyatakan bahwa penahannya dikurangi setengah karena kliennya mengaku bersalah.

Dalam pengadilan tertutup itu, kerabat terdakwa dan para wartawan tidak diperbolehkan untuk menghadiri pengadilan.

Thailand terkenal sebagai negara dengan penerapan hukum lese majeste -- hukum terkait penghinaan terhadap kerajaan -- yang paling keras di dunia. Puluhan warga Thailand mendekam di dalam bui karena dinilai mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris tahta, bahkan pemerintah daerah.

Penahanan atas pelanggaran hukum ini semakin marak sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengambil alih pemerintahan pada kudeta militer, Mei lalu. Pemerintahan Prayuth berjanji akan mengadili mereka yang dinilai menghina raja dan anti-monarki.

Prayuth sendiri dikabarkan tengah meminta izin kepada Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej untuk melepaskan status darurat militer yang diterapkan sejak kudeta 10 bulan yang lalu, dan menggantinya dengan undang-undang yang menyatakan bahwa militer memiliki kekuasaan yang luas dalam pemerintahan.

Sejak kudeta, semua kasus kejahatan kenegaraan diadili di pengadilan militer. Wakil kepala polisi nasional, Jaktip Chaijinda mengungkapkan terdapat setidaknya 20 kasus baru yang melibatkan pencemaran nama baik kerajaan pasca kudeta.

Dua pekan lalu, pengadilan militer Thailand memvonis seorang pria selama 1,5 tahun karena menulis grafiti yang dinilai menghina Raja Bhumibol Adulyadej.

Pada Februari lalu Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan kepada dua mahasiswa yang mengaku bersalah karena menghina Raja Bhumibol Adulyadej dalam sebuah pertunjukkan drama kampus.

Sementara, Raja Bhumibol Adulyadej, 87 tahun, sangat dihormati oleh banyak warga Thailand. Raja yang paling lama memerintah di dunia ini telah lama dipandang sebagai sosok persatuan di atas keributan politik.

Kondisi kesehatan Raja Bhumibol, yang semakin lama semakin menurun telah melahirkan persaingan politik dan kekuasaan dari pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan royalis militer.

Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn bahkan dinilai belum mempunyai popularitas dan dukungan rakyat seperti yang dimiliki ayahnya.


Credit  CNN Indonesia

Saudi katakan tidak ada serangan darat "otomatis" ke Yaman

Armada pesawat tempur Kerajaan Arab Saudi (Reuters)

Saya tidak ingin kami memusatkan perhatian pada gerakan darat karena itu bukan keharusan. Tujuan kami dapat tercapai melalui sejumlah cara lain."

Riyadh (CB) - Arab Saudi pada Selasa berjanji mengirim pasukan darat ke Yaman untuk menumpas gerakan gerilya kelompok Houthi hanya jika diperlukan.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertempuran sengit terjadi di daerah perbatasan Yaman-Arab Saudi sejak serangan udara oleh Riyadh dilancarkan pada pekan lalu, lapor Reuters.

"Ada kemungkinan serangan darat terbatas, di wilayah tertentu, dan dalam jangka waktu juga terbatas. Oleh karena itu, jangan menduga bahwa operasi militer darat otomatis dilakukan," kata Brigadir Jenderal Ahmad Assari, juru bicara sekutu antarbangsa melawan Houthi pimpinan Arab Saudi.

"Saya tidak ingin kami memusatkan perhatian pada gerakan darat karena itu bukan keharusan. Tujuan kami dapat tercapai melalui sejumlah cara lain," kata Assari.

Sepanjang enam hari serangan udara, jet tempur Arab Saudi kebanyakan mencari target peralatan militer yang dikuasai oleh Houthi, seperti, pesawat, tank, meriam anti-pesawat, dan rudal balistik.

Namun sejauh ini, serangan-serangan tersebut masih belum mampu mengusir milisi Houthi dari kota-kota atau sejumlah wilayah yang mereka kuasai.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yaman Ruyadh Yasiin --yang saat ini mengungsi ke Arab Saudi-- pada Selasa mendesak negara-negara Arab untuk mulai melancarkan intervensi militer darat sesegera mungkin untuk "menyelamatkan warga Yaman yang dikepung" oleh Houthi dan sekutunya.

Dua target utama serangan udara dari Arab Saudi saat ini berkonsentrasi di wilayah selatan kota Aden--kota besar terakhir yang masih dikuasai oleh loyalis Presiden Abdurrabbu Mansour Hadi--dan wilayah utara Yaman yang berbatasan dengan kerajaan keluarga Saud.

Meski demikian, serangan udara juga dilancarkan di sejumlah wilayah kota Sanaa dan tempat-tempat lain.

Pada Selasa, Arab Saudi dan kelompok Houthi sempat baku tembak di sejumlah lokasi sekitar perbatasan. Warga sekitar area pertempuran mengatakan bahwa insiden itu merupakan yang paling sengit sejak Riyadh memulai operasi udara di Yaman.

Pasukan darat Saudi menyerang pangkalan Houthi di dekat perbatasan selama beberapa hari menggunakan meriam dan helikopter Apache, demikian keterangan Assari.

"Saat pasukan koalisi memutuskan bahwa operasi darat dibutuhkan, maka kami tidak akan menahan diri untuk melaksanakannya," kata Assari dalam konferensi pers di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Saat ditanya apakah Arab Saudi dan negara-negara koalisinya telah memperkuat wilayah perbatasan dengan pasukan tambahan, Assari menjawab bahwa kehadiran militer di tempat itu telah "cukup untuk mengatasi ancaman yang ada".


Credit  ANTARA News

PBB prihatin dengan situasi yang memburuk di Suriah

Warga berjalan di atas reruntuhan sementara warga lainnya berusaha memadamkan api setelah serangan udara oleh pasukan yang loyal terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad di Damascus, Suriah, Senin (9/2). (REUTERS/Mohammed Badra)

 

 

New York (CB) - Sayap kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (31/3) menyampaikan keprihatinan mengenai memburuknya situasi di bagian barat-laut Suriah, dan menyatakan babak baru pertempuran telah mengakibatkan "tewas dan cederanya banyak warga sipil".

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) menyatakan situasi kemanusiaan di Idleb, bagian barat-laut Suriah, memburuk, kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, dalam taklimat harian di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Pertempuran antara pasukan Pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata yang meningkat pada 24 Maret telah membuat 30.000 orang kehilangan tempat tinggal, serta menewaskan dan melukai banyak warga sipil.

Utusan dan Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Suriah Yacoub El Hillo mengatakan ia sangat prihatin dengan pertempuran yang berkecamuk di Gubernuran Idleb dan kemungkinan dampaknya pada ratusan ribu warga sipil.

Mengacu pada situasi menyedihkan di Idleb yang kekurangan pasokan listrik serta toko-toko, sekolah dan rumah sakitnya banyak tutuo, ia menyeru semua pihak dalam konflik tersebut mematuhi kewajiban mereka untuk melindungi warga sipil dan personel kemanusiaan sesuai hukum hak asasi dan hukum kemanusiaan internasional.

Seperti dilansir kantor berita Xinhua, sebagian besar penduduk Idleb, yang diperkirakan 500.000 orang, masih berada di kota itu.

"Kalau pertempuran terus bertambah sengit, PBB dan semua mitranya khawatir banyak orang  yang kehilangan tempat tinggal mungkin menyelamatkan diri ke gubernuran yang bertetangga serta ke seberang perbatasan ke Turki," demikian peringatan Haq.

Pada Senin (30/3), sehari sebelum pertemuan negara donor utama untuk negara yang dicabik perang tersebut, Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) meminta bantuan 121 juta dolar AS untuk meringankan kondisi rawan pangan di Suriah.

Sebanyak 50 persen ternak telah mati dan panen tanaman pangan anjlok sampai separuh sejak meletusnya perang saudara pada 2011 di negeri itu.

Dalam Konferensi Janji Kemanusiaan Internasional Ke-3 bagi Suriah pada Selasa di Kuwait, PBB berencana mengumpulkan 8,4 miliar dolar AS.

Janji bantuan 1,5 miliar dolar AS dan 2,4 miliar dolar masing-masing disampaikan dalam Konferensi Pertama dan Kedua di Kuwait tapi tak semua janji itu dipenuhi menurut PBB.

Credit  ANTARA News

MUI : pemblokiran situs islami picu "islamophobia"

MUI (ANTARA News)

Hal itu dapat kita pahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan akan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam,"

Jakarta (CB) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Sinansari Ecip mengatakan pemblokiran situs-situs islami oleh pemerintah dapat memicu ketakutan yang berlebihan terhadap Islam atau "islamophobia".

"Hal itu dapat kita pahami karena umat Islam sangat mengkhawatirkan akan munculnya kembali gerakan phobia pada Islam," kata Sinansari lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pemblokiran situs-situs media Islam telah menimbulkan reaksi yang begitu masif dan serentak dari umat Islam.

Sinansari mengatakan pemblokiran situs-situs media Islam hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak seperti MUI, Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam. Dengan begitu, keputusan pemblokirannya benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media yang bersangkutan dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Pemblokiran, kata dia, harus bertahap lewat pertimbangan yang cermat.

"Setelah ini, MUI masih akan terus melakukan pendalaman dan pengkajian kembali atas kasus pemblokiran situs-situs media Islam ini dengan mengundang pihak-pihak terkait, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta para pengelola situs-situs media yang diblokir," katanya.

Sinansari menilai pemblokiran situs-situs media Islam harus tetap mengacu pada kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah, katanya, harus berhati-hati dalam menyimpulkan dan menetapkan suatu keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Terlebih yang terkait dengan situs-situs keagamaan karena menyangkut kepentingan umat beragama.

MUI ingin mengingatkan tugas pemerintah adalah memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap situs-situs media massa yang mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Air agar turut memberikan andil dalam pendidikan yang baik kepada masyarakat.

"Kami meminta pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap nama baik situs-situs tersebut. Nama baik situs-situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjur dikait-kaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme dan terorisme," katanya.


Credit  ANTARA News

Legislator minta pemerintah evaluasi kebijakan BNPT

ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Gorontalo (CB) - Anggota DPR RI Elnino Mohi di Gorontalo, Selasa, mengatakan pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), yang memblokir 19 situs website yang dianggap menganut paham radikalisme.

Menurutnya, pemerintah harus menetralisir isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintahannya anti Islam, hanya karena pemblokiran situs.

Legislator asal Gorontalo itu menilai BNPT keliru telah memblokir situs, tanpa membuktikan bahwa sudah ada orang yang menjadi teroris setelah membaca situs islam tersebut.

"BNPT jangan menciptakan stereotip bahwa teroris di Indonesia hanya dari kalangan Islam," katanya.

Selain itu, BNPT juga tidak mempunyai otoritas untuk menilai suatu situs membelajarkan agama atau membelajarkan teror kepada masyarakat.

"Yang punya otoritas itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jangan-jangan BNPT menganggap orang-orang yang belajar Al Quran dan hadis dari sebuah situs, adalah bagian dari jaringan terorisme," kata Elnino.

Credit ANTARA News

Ini kekuatan militer Iran jika berhadapan dengan koalisi Arab Saudi

 

Pasukan Iran. ©basnews.com



CB - Pasukan pemberontak Houthi berhasil merebut ibu kota Yaman, Sanaa dari tangan tentara pemerintah. Sejumlah kantor pemerintahan termasuk Istana Kepresidenan jatuh ke kelompok milisi Syiah ini.

Kondisi ini membuat pemerintah Arab Saudi turun tangan. Negara Petro Dollar itu langsung mengerahkan 150 ribu infantri ke perbatasan, dan 100 jet tempur untuk menggempur posisi pasukan pemberontak di Sanaa dan daerah sekitarnya.


Berdasarkan analisa intelijen, kemampuan Houthi dalam merebut kota Sanaa tak lepas dari pengaruh Iran. Pasukan ini disebut-sebut sebagai pasukan boneka Negeri Para Mullah tersebut,

Hingga saat ini, Iran belum mengambil sikap atas serangan yang dilakukan Arab Saudi atau menyatakan terlibat dalam perang tersebut. Namun, sejumlah pihak menduga negara yang dipimpin Hassan Rouhani tak akan tinggal diam.

Dari catatan globalfirepower.com, kekuatan balatentara Republik Islam Iran sendiri mencapai 545.000 personel. Namun, jumlah pasukan cadangan negara ini mencapai 1.800.000 orang, yang sebagian besar di antaranya merupakan bagian dari Garda Revolusi Iran.

Jumlah tank yang dimiliki Iran sendiri diperkirakan mencapai 1.658 unit lebih. Di mana sebagian besar merupakan tank buatan dalam negeri, yakni Zulfiqar. Tank yang diproduksi sejak 1993 ini telah memiliki tiga varian, dan merupakan hasil pengembangan dari tank T-72 milik Soviet serta M48 and M60 buatan AS.


Hingga saat ini, Iran juga masih mengoperasikan sejumlah tank yang sudah mulai termakan usia akibat embargo ekonomi PBB. Tank-tank tersebut antara lain T-72S, M-60A1s, T-62, Chieftain Mk 3/Mk 5 MBTs, T-54/T-55/Type 59, dan 150 M-47/M-48s. Sedangkan jumlah ranpur lapis baja sebanyak 1.315 unit, dan 2.078 unit artileri medan.

Untuk heli tempur, Iran mengoperasikan AH-1J Sea Cobra. Heli jenis ini diperkirakan berjumlah 50 unit dari sebelumnya mencapai 202 uang didapat sebelum berlangsungnya Revolusi Iran. Untuk melengkapi kekuatannya, Iran membuat sendiri heli tempur yang diberi nama Panha 2091, yang merupakan perbaikan dari AH-1J.

Sementara, Angkatan Udara Iran masih mengoperasikan sejumlah jet tempur yang jumlahnya diperkirakan mencapai 256 unit. Sebagian besar di antaranya sudah mulai termakan usia, namun diklaim masih dapat diterbangkan. Jet tempur itu antara lain F-14 Tomcat, MiG-29 Fulcrum, Dassault Mirage F1, Chengdu F-7, F-4 Phantom II, dan F-5 Tiger II.


Iran juga memiliki dua jenis pesawat Sukhoi, yakni Su-24 dan Su-25 yang seluruhnya hasil pampasan perang dari Irak. Dari deretan pesawat itu, Iran juga memiliki sebuah jet tempur buatan lokal, yakni HESA Saeqeh dan HESA Azarakhsh.

Sedangkan armada laut Iran sendiri cukup minim. Negeri Para Mullah ini hanya memiliki enam unit kapal Fregat, tiga kapal korvet serta ratusan jenis kapal kecil. Meski begitu, jumlah kapal selam AL Iran mencapai 32 unit.


Iran juga dipercaya memiliki beberapa rudal nuklir yang efektif digunakan untuk menghantam target antarnegara. Secara keseluruhan, kekuatan Singa Persia ini memang tak bisa dianggap enteng.




Credit  Merdeka.com

Ini Garda Revolusi, pasukan elite kebanggaan Iran

 

Garda Revolusi Iran. ©majalla.com


CB - Iran tetap menjaga kemampuan militernya meski menghadapi embargo ekonomi dan militer yang dilakukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atas prakarsa Amerika Serikat. Langkah ini membuat Iran menjadi negara yang tak bisa dipandang remeh, meski sebagian besar kekuatan tempurnya mulai termakan usia.

Dari catatan globalfirepower.com, kekuatan balatentara Republik Islam Iran sendiri diperkirakan mencapai 545.000 personel. Namun, jumlah pasukan cadangan negara ini mencapai 1.800.000 orang, sebagian besar di antaranya bagian dari Garda Revolusi, pasukan elite penjaga ideologi revolusi Iran.

Pasukan bernama lengkap Korps Garda Revolusi Islam Iran ini dibentuk pimpinan tertinggi Ayatollah Ruhollah Khamenei usai revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Dalam menjalankan operasinya, pasukan ini hanya dapat dikendalikan Khamenei, sehingga seluruh operasi dilaporkan langsung kepada pimpinan tertinggi.

Layaknya pasukan reguler, Garda Revolusi juga memiliki komponen udara, laut dan darat dengan jumlah personel diperkirakan mencapai 150 ribu orang. Korps ini memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dalam negeri, serta mencegah kudeta atas pemahaman revolusi Iran. Namun, pasukan ini juga dapat digunakan untuk membantu tentara reguler.

Seorang analis militer memperkirakan, Garda Revolusi Iran pertama kali dilibatkan dalam Perang Iran-Irak pada 1980-1988. Iran mengerahkan Pasukan Quds yang berjumlah 10 ribu sampai 15 ribu personel. Pasukan ini juga kerap kali terlibat dalam berbagai ekspansi militer di luar Iran. Pasukan ini dipercaya untuk menjalin relasi dengan kelompok Syiah dan Kurdi di seluruh dunia.

Layaknya dinas rahasia AS, kelompok militan Quds ini sudah melintasi berbagai perbatasan negara, mulai dari Lebanon, Palestina, Irak, Afghanistan dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya. Mereka dipercaya turut membantu Taliban dan militan Irak untuk menyerang posisi pasukan koalisi bentukan AS. Quds diyakini ikut membantu kekuasan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk tetap menduduki jabatannya.

Kini, Garda Revolusi tak hanya sekadar pasukan paramiliter, tapi juga sangat memiliki pengaruh besar dalam menjaga situasi politik di Iran. Hal itu dibuktikan dengan penempatan mantan-mantan perwira Garda untuk berada di dalam pemerintahan sejak era Mahmud Ahmadinejad. Langkah ini diambil Khamenei guna mencegah pengaruh Mohammad Khatami terhadap ideologi Negeri Para Mullah.

Bahkan, pasukan ini dilaporkan sempat menyandera Ahmadinejad sebelum turun dari jabatannya sebagai presiden. Penyanderaan ini terjadi karena pemimpin eksentrik tersebut dipercaya akan melawan kepemimpinan Khamenei dan menjadi menggantikannya sebagai pimpinan tertinggi Iran.

Selain bertugas menjaga keamanan dan ideologi Iran, Garda Revolusi memegang kontrol penuh terhadap penjagaan misil balistik militer. Pasukan ini juga dapat menggelar operasi intelijen di luar dan dalam negeri, dan mempertahankan rezim Khamenei hingga membuatnya sangat berkuasa di negeri itu.

Jika dianggap perlu, Garda Iran juga dituding terlibat dalam sejumlah kerusuhan guna menghadang kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan Ideologi Revolusi Iran. Aksi ini dilakukan dua sempalan Garda Revolusi, yakni Guardsmen dan Basij, mereka ini disebut-sebut bertanggung jawab dalam sejumlah penangkapan terhadap tokoh reformis.



Credit  Merdeka.com

Menag minta BNPT jelaskan pemblokiran situs Islam

Menag, Lukman Hakim Saifuddin (kemenag/rd/dm)

 

 

Padang (CB) - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait pemblokiran sejumlah situs Islam yang kontennya dinilai mengandung muatan radikal .

"Agar masyarakat juga mengerti, BNPT harus memberikan penjelasan apa definisi radikal, apa batasan situs tersebut dikategorikan radikal sehingga harus diblokir," kata Lukman di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Selasa.

Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti pelaksanaan wisuda ke-73 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang tahun akademik 2014/2015.

Lukman menjelaskan pemblokiran sejumlah situs tersebut dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan BNPT agar penyedia jasa internet menutup akses terhadap website yang dinilai mengandung muatan radikal.

Ia berharap ada informasi resmi agar tidak terjadi hal yang berlebihan atas nama menyikapi radikalisme, sehingga berdampak negatif pada situs yang murni menyebarluaskan dakwah Islam yang baik.

"Jangan sampai ada pihak yang dirugikan seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam, karena definisi dan batasan radikal tidak jelas sehingga terkena 'getah' oleh situs -situs yang memang menyebarkan muatan kekerasan dan harus ditutup," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memerintahkan pemblokiran terhadap 19 situs yang dinilai radikal atas permintaan BNPT.

"Kita telah minta penyedia layanan (ISP) untuk pemblokiran situs tersebut tadi atas permintaan BNPT, situs tersebut dianalisis oleh BNPT dan dinilai mengandung paham radikali dan meminta untuk di blokir ," kata Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu.

Ia mengatakan, awalnya terdapat 26 situs yang diminta, namun dalam perkembangannya ternyata hanya terdapat 19 karena dua ternyata duplikasi, empat sudah hilang, dan satu sudah ditutup.


Credit  ANTARA News

Satu batalyon reaksi cepat TNI siaga di Poso

Prajurit Kostrad membawa perlengkapan tempur mereka saat gelar pasukan dalam rangka latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Taxi Way, Skadron 32 Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Kamis (19/3/2015). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto) 

 

 

Poso (CB) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengataka, satu batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan disiagakan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

"Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui," kata Panglima TNI usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso, Sulteng, Selasa.

"Kita lihat nanti. Bila diperlukan, satu batalyon akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian," kata Moeldoko.

Menurut dia, latihan PPRC TNI yang diselenggarakan di Poso untuk menekan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia, khususnya di Poso.

"TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat kepada paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS untuk berkembang di Indonesia. Kita lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut. Oleh karena itu, kita tentukan pilihan di Poso untuk melakukan latihan PPRC," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengaku prihatin dengan masih adanya kecemasan dan ketakutan dari masyarakat mengenai situasi keamanan di Poso, yang rawan terjadinya konflik horizontal.

"Saya prihatin dengan pernyataan tokoh masyarakat, dimana masih ada kecemasan dari masyarakat tentang situasi keamanan. TNI ingin melihat situasi dalam negeri dalam keadaan baik, kondusif dan aman. Kita hidup di negara yang sudah cukup lama merdeka, sesungguhnya tak perlu ada lagi perasaan itu," jelas Panglima TNI.

Panglima TNI pun mengingatkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun bila tak bisa dikelola maka akan terjebak dalam kondisi yang terjadi pada negara lain, seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah.


Credit  ANTARA News

TNI belum rencanakan operasi militer di Poso

Dokumentasi Batalion Lintas Udara 700/Radider memantapkan strategi saat akan melakukan penyergapan teroris di Kantor Pertamina Region VII, Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/11). Saat ini latihan gabungan TNI berpokok uji doktrin pertempuran gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dilaksanakan di Poso, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

... jika kelak ada operasi, pasukan sudah memiliki gambaran tentang cuaca, medan dan musuh...

Palu, Sulawesi Tengah (CB) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku belum merencanakan operasi militer di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk mengejar dan menangkap kelompok teroris di daerah itu.

Gerombolan yang dia maksud adalah kawanan Santoso yang kin bersembunyi di hutan-hutan setempat. TNI dipastikan mengejar dan memberangus gerombolan itu sebagai bentuk kehadiran negara menjaga keamanan masyarakat. 

Jika gerombolan ini dibiarkan, Moeldoko katakan, bisa membuat gerombolan ekstrim lain --di antaranya NIIS/ISIS-- tumbuh subur di sana. Jadi sebelum terlanjur besar, diberangus terlebih dahulu.

Moeldoko kepada wartawan di Palu, Senin, mengatakan, saat ini TNI gabungan sedang melakukan latihan perang oleh Pasukan Pemukul Reaksi Cepat dengan organ utama Divisi II Komando Strategis Cadangan TNI AD, di kawasan hutan dan laut di Poso.

Dia mengatakan latihan berkekuatan 3.200 personel gabungan TNI AL, TNI AU, dan TNI AD itu dilakukan di daerah yang punya potensi ancaman keamanan sehingga pasukan TNI lebih mengenal daerah apabila suatu saat melakukan operasi.

"Jadi, jika kelak ada operasi, pasukan sudah memiliki gambaran tentang cuaca, medan dan musuh," katanya.

Latihan perang semacam itu kegiatan rutin tahunan TNI yang di daerah yang dipilih. Saat ini perburuan kelompok Santoso di Kabupaten Poso masih oleh Kepolisian Indonesia sebagai penegak hukum.

Selama 2015, polisi berhasil menangkap 10 orang yang diduga kuat merupakan jaringan kelompok Santoso yang saat ini bersembunyi di hutan.

Santoso dan kelompoknya diduga kuat telah melakukan serangkaian teror kepada petugas negara dan warga di Kabupaten Poso dan beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kelompok Santoso ditetapkan sebagai buronan berbahaya oleh Kepolisian Indonesia sejak tiga tahun silam namun hingga kini belum tertangkap.

Moeldoko menegaskan latihan perang yang melibatkan sekitar 3.200 personel tersebut bukanlah untuk mengejar kelompok teroris.

"Tapi kalau ketemu Santoso dan anak buahnya ya kita minta untuk menyerah atau ditembak," katanya.


Credit  ANTARA News

Investor Tiongkok Serbu Indonesia

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

 

JAKARTA, CB - Inilah kado hasil lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke China. Yakni  komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 miliar dollar AS. 

Para investor asal Tiongkok itu berminat masuk ke sejumlah proyek infrastruktur, mulai dari proyek listrik, pelabuhan, jalan hingga membangun pabrik pengolahan (smelter) mineral.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut,  ada sejumlah rencana kerjasama dengan investor China untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara menjadi 150 miliar dollar AS per tahun. "Seminggu lagi akan ada pertemuan lanjutan dengan sejumlah pihak dari China," ujar Sofyan yang masih enggan menyebut detail rencana itu.

Yang pasti, beberapa perusahaan China sudah merangsek masuk ke ke Indonesia.  Salah satunya:  PT Sulawesi Mining Investment. Ini adalah perusahaan patungan Bintang Delapan Group yang komisaris utamanya Sintong Panjaitan dan Tsingshan, anak usaha PT Dingxin Group.

Mereka berencana membenamkan investasi 5,5 miliar dollar AS untuk membangun kawasan industri berbasis feronikel di Morowali, Sulawesi Tengah. "April nanti akan diresmikan Presiden," tandas Saleh.

Selain membangun smelter, perusahaan ini akan  membangun pembangkit listrik tenaga diesel 2×65 Megawatt (MW)di tahap pertama, dan selanjutnya menjadi 450 MW.

Selain itu, ada China Minsheng Investment Group yang akan mengeluarkan kocek 5 miliar dollar AS untuk membangun kawasan industri. Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian bilang, hingga saat ini, pemerintah masih mendalami rencana ini. Makanya, ia belum bisa memastikan, lokasi serta jenis kawasan industri yang akan dikembangkan.

Nanshan Alumina juga telah bekerjasama dengan PT Bintan Alumina Indonesia dengan investasi 1 miliar dollar AS. Zulnahar Usman Direktur Utama Bintan Alumina bilang, Bintan telah meneken kerjasama dengan Nanshan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pekan lalu.

Sumber Kontan di Kementerian ESDM menyebutkan, banyak investor China berminat menggarap proyek mega listrik 35.000 MW. Mereka: China Oceanwide yang berhasrat mencuatkan PLTU  di Sumatera Selatan, Jiangsu Saintry Machinery Imp & Exp Coorp Ltd ngebet membangun PLTU di Lombok. "Swasta asing lebih banyak ketimbang swasta nasional," ucap sumber itu.

Makanya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia A. Santoso minta pemerintah tak menyerahkan semua proyek listrik itu ke investor asing. "Jika proyek di bawah 100 MW, lebih baik  ke pengusaha nasional," kata dia.



Credit  KOMPAS.com

Susi: Tidak Boleh Lagi Perusahaan Besar Mempermainkan Kedaulatan Indonesia

 

KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (27/3/2015)

JAKARTA, CB - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti geram dengan perusahaan-perusahaan perikanan besar yang seenaknya menangkap ikan dari laut Indonesia. Padahal kata dia, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan usaha.

Susi pun lantas menyebut aksi perusahan perikanan dalam negeri dan asing yang melakukan Illegal Unreported Uniregulated (IUU) tersebut sama saja tak menghormati hukum di Indonesia dan telah mempermainkan kedaulatan negara.

"Tidak boleh lagi seenaknya saja mereka lalu lalang di laut kita tanpa ada kepatuhan. Ini wilayah negara, wilayah dimana Indonesia menegakkan kedaulatannya. Tidak boleh lagi perusahaan-perusahaan besar seperti ini memainkan kedaulatan negara di tangan mereka," ujar Susi di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Lebih lanjut kata dia, kapal-kapal pelaku IUU tersebut juga secara sengaja mematikan satelit Automatic Identification System (AIS) untuk menghindari pantauan Indonesia. Namun, kata Susi, mereka lupa bahwa Indonesia bisa melacak posisi kapal meski AIS dimatikan.

Menurut Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu,  tindakan mematikan AIS tersebut hanya dilakukan saat memasuki wilayah perairan Indonesia. Sementara saat mereka ada di perairan Filipina atau Tiongkok, AIS itu kembali dinyalakan.

Susi menduga hal itu sengaja dimatikan karena mereka memang melakukan praktik IUU. "Mereka telah terang-terangan mematikan AIS contohnya. International regulation commitment law dari seluruh negara di dunia, setiap kapal yang bergerak diatas 300 GT itu harus menyalakan AIS-nya. Dia nyalakan di Filipina, karena Filipina akan menembak atau menangkap setiap kapal yang lewat tanpa menyalakan AIS-nya. Di Indonesia dia bisa matikan itu," kata dia.

Oleh karena itu, Susi pun meminta kepada semua pihak terkait untuk bersama-sama menindak tegas para pelaku IUU tersebut. "Di sinilah Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, PSDKP, kita harus bahu membahu," ucap dia.

Berdasarkan data FAO, lost of illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia mencapai 50 miliar dollar AS. Berarti hampir mendekati Rp 600 triliun per tahun.

Sementara jumlah kapal asing atau eks asing yang telah menjadi bendera Indonesia, mencapai 1.398 kapal. Tetapi setelah didata KKP, KPK, dan PPATK, ternyata 70 persen NPWP-nya palsu. Selain itu, 40 persen dari 1.398 kapal PT nya juga tidak terdaftar di Kemenhukham.


Credit  KOMPAS.com

Filipina Segera Akhiri Operasi Militer terhadap Pemberontak Moro

 

AFP Beberapa anggota pemberontak Bangsamoro Islam (BIFF) setelah wawancara dengan media di Maguindanao, Filipina selatan tahun lalu

MANILA, CB - Militer Filipina menerangkan, pihaknya telah menewaskan 151 orang dan melukai 65 anggota pemberontak Pejuang Pembebasan Bangsamoro Islam (BIFF) dalam kurun waktu empat-setengah pekan.  BIFF adalah pecahan dari kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang tetap menuntut kemerdekaan dari Filipina.

Selain itu, ada 12 orang anggota BIFF lainnya yang berhasil ditawan dalam operasi di propinsi Maguindanao di Pulau Mindanao. Kontak senjata selama dua hari belakangan berakhir dengan tewasnya seorang komandan pemberontak. Jurubicara militer Harold Cabunoc mengatakan, pihaknya telah mencapai sasaran yang dituju, yang oleh pemerintah disebut selaku ‘operasi besar-besaran’ menumpas pemberontak.

"Untuk menumpas sedikitnya 50 persen dari kekuatan dan jumlah anggota BIFF. Sebelumnya kami katakan pemberontak berkekuatan sekitar 300 orang ketika operasi dimulai tanggal 25 Februari. Dan sudah merebut beberapa basis mereka. Setidaknya dua di antaranya di Barangay Dasikil. Satu di antaranya pabrik bom," kata Cabunoc.

Selanjutnya Cabunoc menjelaskan, Pejuang Pembebasan Bangsamoro Islam (BIFF) adalah gerakan pecahan dan sekarang menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari 20 orang atau bahkan kurang dari itu. Kelompok ini menyerang aparat keamanan dan menempatkan bom rakitan di pinggiran dua kota kecil dan kawasan rawa-rawa di Maguindanao. Satuan kecil militer melakukan patroli dan terus mengejar anggota pemberontak yang terpecah itu.

BIFF memisahkan diri Fron Pembebasan Islam Moro tahun 2011 karena menentang perjanjian damai dengan pemerintah. Fron menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah setahun lalu.

Militer menduga BIFF melindungi sembilan tersangka teroris lokal dan internasional termasuk seorang pakar pembuat bom.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan operasi militer Filipina terhadap pemberontak menyebabkan lebih dari 120 ribu penduduk mengungsi di Maguindanao. Tetapi jurubicara militer, Cabunoc, mengatakan sebagian dari pengungsi sudah dibolehkan pulang. Namun, belum boleh pulang ke kedua kota kecil dan kawasan rawa tadi sebab kelompok-kelompok kecil pemberontak masih berkeliaran di sana.

Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin menjelaskan kepada wartawan hari Senin pimpinan BIFF terus melemah.

"Operasi akan diakhiri hanya apabila pengungsi berangsur-angsur bisa pulang dan pemulihan dimulai," ungkapnya.

Menurut militer jumlah yang mengungsi sudah berkurang dan sekarang tinggal sekitar 90 ribu orang. Menurut keterangan para pejabat, di samping mengejar pengebom Basit Usman dan pejuang yang terpecah itu, militer memusatkan perhatian untuk memulihkan kehidupan masyarakat Mindanao yang terkena dampaknya.


Credit  KOMPAS.com

Atasi ISIS, Australia Jajaki Kerja Sama "Cyber" dengan Indonesia

 

Icha Rastika Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson.

JAKARTA, CB — Pemerintah Australia menjajaki kerja sama di bidang cyber dengan Indonesia dalam mencegah aksi radikalisme, termasuk gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS). Pada Selasa (31/3/2015), Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Menurut saya, penting bagi Australia dan Indonesia kerja sama di sektor keamanan," kata Grigson di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Indonesia dan Australia mempunyai rekam jejak kerja sama yang baik dalam 10 tahun terakhir. Terkait keamanan, kata dia, ke depannya banyak tantangan bersama yang perlu dihadapi Indonesia dan Australia dengan saling bekerja sama.
Mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menemukan indikasi aliran dana dari Australia untuk pengikut ISIS di Indonesia, Grigson enggan membahasnya lebih jauh. Ia menduga isu tersebut hanya ulah tujuan pihak tertentu.
"Saya pikir itu ulah orang yang punya tujuan berbeda dengan kita. Seluruh area berjalan dengan baik, dan saya harap akan berlanjut," ucap Grigson.
Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar menyampaikan bahwa salah satu kerja sama keamanan yang dibahas terkait dengan bidang cyber. Hal ini dikarenakan penyebaran radikalisme paling banyak melalui internet.
"Jadi semua negara mengalami hal yang sama. Jadi salah satu bidang yang sedang dijajaki pihak keamanan kita dengan Australia adalah bidang cyber," ujar Dewi.

Credit  KOMPAS.com