CUPUMA

Jumat, 12 April 2019

India Menggelar Pesta Demokrasi, Pemilu Terbesar di Dunia

NEW DELHI - Pemilu terbesar di dunia dimulai sebagai ujian bagi kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang ingin memperpanjang kekuasaannya. Pesta demokrasi kali ini dibayangi isu keamanan dan ketegangan dengan rival negara itu, Pakistan. Antusiasi rakyat memberikan suara pada pemilu kali ini sangat terlihat.

Reporter Reuters melaporkan antrean panjang warga mengular di banyak tempat pemungutan suara (TPS). Komisi Pemilu menyatakan, jumlah warga yang memberikan suara paling banyak di distrik timur yang banyak pemberontak Maoist mengklaim melancarkan serangan pada Selasa lalu yang menewaskan sekolah politikus Partai Bharatiya Janata (BJP) dan empat petugas keamanan.

Dua orang juga dilaporkan tewas dalam ketegangan di Jammu dan Kashmir, negara bagian yang didominasi umat Islam. Banyak toko dan sekolah ditutup di kawasan konflik Kashmir. Isu Kashmir juga menjadi perhatian penting warga India dalam memberikan suaranya.

Shadab Ali, pemilih pemula berusia 18 tahun, di Uttar Pradesh, rela mengantre bersama kawan-kawannya di TPS. “Modi memang telah bekerja, tapi itu belum cukup bagi kita,” kata Ali, seorang warga muslim. “Kita ingin pembangunan. Saya ingin memilih untuk pembangunan,” ujarnya. Banyak pemilih berdatangan ke TPS dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor.

Para pemilih di sebuah TPS di Baraut yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh menerima sambutan siraman kelopak bunga diiringi tabuhan drum dari panitia penyelenggara. Namun, di negara bagian Chhattisgar, kelompok pemberontak Maoist meledakkan bom rakitan di dekat sebuah TPS sekitar pukul 04.00 waktu setempat. Namun, tidak ada korban cedera yang dilaporkan.

Pemilu tahapan pertama dari tujuh ronde itu memperebutkan 91 kursi parlemen di 20 negara bagian. Pemilu fase pertama hanya meliputi 142 juta orang. Pada Kamis (11/4), negara bagian yang mendapat giliran menggelar pemilu mencakup Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu dan Kashmir, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Kepulauan Andaman, dan Nicobar serta Lakshadweep.

Namun, pemilu di sejumlah negara bagian, seperti Andhra Pradesh dan Nagaland, dijadwalkan selesai dalam satu hari. Namun, di negara bagian lainnya, semisal Uttar Pradesh, pemilu digelar dalam beberapa tahap. Secara nasional, terdapat 543 kursi yang diperebutkan. Sebanyak 900 juta dari 1,3 miliar orang memberikan suara. Pemilu itu digelar selama 39 hari dan tahapan terakhir dilaksanakan pada 19 Mei dan hasil akhirnya akan diumumkan empat hari setelahnya.

Modi tetap diunggulkan di tengah kelesuan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan menurunnya pendapatan petani di perdesaan. Dua per tiga warga India tinggal di perkampungan. Namun, Modi tetap optimistis dengan menegaskan koalisi Aliansi Demokratik Nasional (NDA) yang juga diikuti BJP akan memenangkan pemilu. “Tujuan NDA adalah pembangunan, lebih banyak pembangunan dan pembangunan di semua aspek,” jelasnya.

Para lembaga penyelenggara jajak pendapat menyebutkan BJP diperkirakan akan difavoritkan menang karena publik percaya dengan ketegasan Modi dalam menghadapi konflik dengan Pakistan. Rata-rata dari empat jajak pendapat menunjukkan aliansi BJP akan memperoleh 273 dari 545 kursi di Lok Sabha, majelis rendah parlemen. Itu berkurang dari 330 kursi seperti kemenangan pada pemilu 2014.

Sejumlah pengamat menilai, pemilu kali ini merupakan yang terpenting sepanjang dekade terakhir sehingga nuansa pemilihan terasa panas. Modi tetap menjadi andalan BJP untuk merebut suara. Hanya saja, banyak kalangan menilai janji-janjinya untuk menggencarkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja belum memenuhi harapan. Selain itu, India semakin terpolarisasi secara agama di bawah kepemimpinan Modi.

Partai oposisi utama, Kongres, berusaha membangun koalisi dengan partai regional untuk mengalahkan BJP yang dinilai memiliki prestasi ekonomi yang minim. Kongres berusaha membujuk warga di negara yang berbasis pertanian untuk menjanjikan pinjaman lunak bagi petani. “Pilih Kongres,” demikian keterangan Partai Kongres melalui Twitter. Mereka menjanjikan banyak pekerjaan dan mengutamakan cinta di atas kebencian.

Partai Kongres juga menampilkan figur baru dan muda. Rahul Gandhi sendiri adalah bagian dari keluarga dinasti politik. Ayahnya, neneknya, dan kakek buyutnya adalah mantan perdana menteri India. Adik perempuannya, Priyanka Gandhi, secara resmi bergabung ke dunia politik praktis pada Januari lalu.

Namun, Modi, 68, masih punya kekuatan penuh. “Dia (Modi) mampu memperbaiki kepemimpinan India di ranah global dan membalas dendam terhadap musuh negara ini,” kata Sachin Tyagi, 38, pemilik toko ponsel di dekat TPS di Uttar Pradesh. “Saya senang dengan Modi, tetapi situasi pengangguran perlu diperbaiki,” tambahnya.

Narendra Modi dengan BJP dan aliansinya mendeklarasikan kemenangan pada pemilu 2014. Dia juga optimistis akan memenangkan pemilu kali ini. Modi menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bekerja keras dan berjanji memberantas korupsi. Apalagi, BJP memiliki mesin partai yang solid dan disiplin.

Sementara dalam pandangan Gilles Verniers, profesor ilmu politik di Universitas Ashoka di New Delhi, mengungkapkan Kongres yang dipimpin Rahul Gandhi dari dinasti politik Nehru-Gandhi harus berjuang untuk mengalahkan BJP. “Kesenjangan antara Kongres dan BJP masih tinggi. Belum ada yang serius berpikir kalau Kongres akan mengurangi kesenjangan itu,” katanya. Peta oposisi, kata dia, masih terfragmentasi.

Antusias sebagian rakyat India memberikan suara juga ditunjukkan oleh Anima Saikia, 61, dari Negara Bagian Assam. Dia mengaku sangat senang ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi terbesar di dunia. “Saya tidak pernah mengabaikan suara saya sepanjang hidup saya,” kata Saikia. “Ini merupakan kesempatan saya untuk melakukan sesuatu. Permainan itu kini di tangan kita,” imbuhnya.

Pusat Kajian Media di India memperkirakan partai dan kandidat menghabiskan dana sekitar USD5 miliar untuk pemilu 2014. Pemilu di AS yang dikenal boros juga menghabiskan USD6,5 miliar. India memperbolehkan perusahaan dan individu menyumbang ke partai tanpa identitas. Perempuan India memiliki jumlah yang besar dibandingkan lelaki. Banyak partai menjual program untuk kepentingan perempuan, seperti kredit pendidikan dan tabung gas gratis.

Credit sindonews.com

Rakyat Australia Semakin tak Percaya Politisi Jelang Pemilu

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media saat konferensi pers di Kirribilli House di Sydney, Australia, Jumat (15/3).

Foto: EPA-EFE/Peter Rae

Pemilu di Australia akan digelar pada 18 Mei.

CB, CANBERRA -- Rakyat Australia kini semakin tidak percaya bahwa para politisi akan mampu memperbaiki perekonomian, di tengah persiapan parpol menyambut pemilu 18 Mei 2019 mendatang.

Hal itu terungkap dalam dari survei paling lengkap mengenai pemilu dan sikap pemilih yang digelar The Australian Election Study. Kecenderungan itu jelas menjadi kekhawatiran para pemimpin parpol, baik dari pemerintah maupun oposisi, yang menjanjikan pihaknya sebagai yang paling dipercaya dalam mengurusi perekonomian.

Peneliti dari Australian National University Jill Sheppard mempersiapkan survei tersebut dan menyebutkan sejumlah masalah penting yang akan jadi perhatian.

Ketika mengumumkan pada Kamis (11/4) pagi bahwa pemilu akan diselenggarakan 18 Mei, Perdana Menteri Scott Morrison melontarkan pertanyaan "siapa yang lebih dipercaya dalam memperkuat perekonomian".

Menurut survei dalam pemilu sebelumnya, dari lebih 12 ribu pemilih, dua pertiga mengatakan pemerintah "tidak membuat banyak perbedaan" terhadap keuangan negara selama setahun sebelumnya. Ini adalah angka tertinggi selama ini dalam survei.

"Pemilih yang percaya soal ekonomi, cenderung memilih Partai Liberal, dan mereka yang mementingkan soal kesehatan, pendidikan dan ketimpangan sosial, mereka memilih Partai Buruh," kata Dr Sheppard.

"Tetapi bila orang tidak percaya bahwa pemerintah bisa memperbaiki ekonomi, maka Partai Liberal harus berjuang lebih keras menyakinkan warga," katanya.

Kepercayaan terhadap pemerintah

Hanya satu dari empat warga Australia menyatakan bahwa mereka yang berada di pemerintahan bisa dipercaya.

"Kurangnya rasa ingin tahu dan juga kurangnya reaksi warga terhadap pemerintah itu mengkhawatirkan," kata Dr Sheppard.

"Tetapi ini sesuatu yang bisa diperbaiki oleh partai, dan mereka mungkin akan memperbaikinya selama lima sampai 10 tahun ke depan, jadi kita tidak perlu khawatir dengan struktur demokrasi."

Minat pada debat politik

Debat yang menampilkan para pemimpin partai bicara berapi-api sering menjadi bagian dari kampanye. Namun menurut Dr Sheppard, hanya sedikit sekali pemilih yang menonton langsung debat politik.

Dia mengatakan debat itu kebanyakan untuk konsumsi pengamat politik dan pentingnya kemenangan debat untuk bisa mempengaruhi pemilih terlalu dibesar-besarkan.

"Kita tidaklah akan mengubah pilihan berdasarkan apa yang terjadi selama masa kampanye, kebanyakan pemilih sudah memutuskan pilihan sebelum itu," kata Dr Sheppard.

Pemilu online pertama

Pemilu Australia 2019 ini mungkin menjadi pemilu pertama dimana warga mengikuti perkembangan lewat internet dibandingkan televisi. Ini adalah perkembangan baru, namun Dr Sheppard mengatakan dominasi media online di Australia saat ini tidak bisa diremehkan begitu saja.

"Bukan berarti kita akan mengikuti kampanye lewat internet atau media sosial, tapi kita akan melihat berita pemilu online sesuai kehendak kita sendiri," katanya.

Perpindahan suara pemilih

Berpindah suara bagi pemiih tradisional sebenarnya jarang terjadi dalam pemilu di Australia walau fenomena ini sekarang meningkat.

Bila kecenderungan itu berlanjut maka di tahun 2019 akan lebih banyak pemilih memilih partai baru dibandingkan mereka yang memilih partai yang sama seperti pemilu sebelumnya.

"Lebih kecil kemungkinan memilih partai pilihan orangtua kita, dan mereka cenderung yang menentukan pilihan kita sebelumnya," kata Dr Sheppard.

Credit republika.co.id

Selandia Baru berisiko alami campur tangan asing

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (kedua dari kiri) menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang (tak tampak dalam foto) di Balai Agung Rakyat di Beijing, China, 1/4/2019. Naohiko Hatta/Pool via REUTERS (REUTERS/POOL)

Wellington (CB) - Kepala badan intelijen Selandia Baru, Kamis, mengatakan badan tersebut prihatin dengan kegiatan aktor negara asing, termasuk upaya terselubung untuk memengaruhi politikus dan mengawasi komunitas ekspatriat yang tinggal di negara Pasifik Selatan tersebut.

Campur tangan asing dalam pemilu Selandia Baru juga dimungkinkan karena maraknya upaya global untuk ikut campur dalam politik nasional meningkat, kata direktur Dinas Intelijen Keamanan Selandia Baru, Rebecca Kitteridge.

"Secara umum dapat saya katakan, kita melihat banyak aktivitas oleh aktor negara yang memprihatinkan kita," ungkap Kitteridge, merujuk upaya untuk memengaruhi politikus termasuk melalui sumbangan terselubung.

"Saya juga dapat katakan, bahwa para aktor negara yang termotivasi mahir menemukan kelemahan atau wilayah abu-abu untuk membantu mereka membangun dan memproyeksikan pengaruh secara terselubung," kata dia di hadapan komite parlemen yang meninjau kembali risiko campur tangan asing dalam pemilu terakhir 2017. Selandia Baru kembali menggelar pemilu pada 2020 mendatang.

Kitteridge mengungkapkan bahwa badan keamanan tersebut berencana menanggapi ancaman campur tangan asing meskipun tidak menjumpai adanya hal itu pada pemilu 2017 lalu.

"Campur tangan oleh aktor negara dalam pemilu Selandia Baru merupakan hal yang masuk akal dan tetap demikian," kata dia.

Menurutnya, badan tersebut mengetahui upaya-upaya negara asing untuk mengawasi kelompok diaspora secara diam-diam, namun ia menolak menyebutkan negara tersebut demi alasan keamanan.

Perdana Menteri Jacinda Ardern menuturkan pemerintah telah meminta komite parlemen untuk melihat risiko seputar campur tangan asing dalam pemilu untuk memeriksa bahwa undang-undangnya memadai.

"Kami perlu memastikan bahwa kami cekatan". "Yang saya harapkan adalah kita dapat menghasilkan konsensus yang nyata di seluruh parlemen tentang apakah perubahan undang-undang perlu dilakukan dan seperti apa perubahan tersebut," kata Ardern kepada wartawan, Kamis.

Credit antaranews.com

Perluas Jaringan ke Eropa, RI Ikuti Pameran Dirgantara di Jerman

BERLIN - Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Lima perusahaan nasional, yaitu PT Aering, PT Cakra Vimana Diinamyck, PT Chroma International, PT Enggal Makmur Abadhi, dan PT Merpati Maintenance Facility (MMF), ikut serta pada pameran yang berlangsung tanggal 10 hingga 13 April 2019 ini.

Kelima perusahaan nasional yang mengikuti AERO EXPO Friedrichshafen 2019, tergabung dalam beberapa asosisasi, antara lain Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA), Indonesia Aeronautical Engineering Center (IAEC), Indonesia Aircraft Component Manufacturer Association (INACOM).

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Berlin, Ide awal keikutsertaan Indonesia di pameran ini dilontarkan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, saat menerima wakil Ikatan Alumni Sarjana Indonesia (IASI) Jerman pada September 2018 lalu.

"Industri dirgantara perlu kita tampilkan di Hannover Messe 2020. Untuk langkah awal kita bisa undang beberapa pelaku industri dirgantara nasional untuk ikut AERO EXPO 2019," ucap Havas, dalam keterangan pers KBRI Berlin yang diterima Sindonews pada Kamis (11/4).

Dalam pameran ini kelima perusahaan Indonesia memamerkan sejumlah produk dan jasa dirgantara nasional. Diantaranya maintenance, repair, overhaul (MRO), aeronautical engineering service, drones serta flight data monitoring.

Dadali yang merupakan Kendaraan Nirawak Udara Serba Guna yang merupakan prototype kendaraan masa depan produksi Indonesia memikat perhatian banyak pengunjung. Umumnya mereka berasal dari Jerman, Swiss, Rusia, Polandia, Prancis, dan China.

Melalui keikutsertaan mereka di pameran ini, papar KBRi Berlin, diyakini jejaring UMKM industri dirgantara Indonesia dengan pelaku di Eropa semakin luas dan meningkat.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KBRI Berlin mengajak kami untuk ikut pameran ini. Ini pertama kali bagi kami ikut pameran dirgantara di Jerman. Dari sini kami bisa mengenalkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem penerbangan yang sudah berkembang, dan kami juga bisa memperluas jejaring ke Eropa," ucap Direktur Utama MMF yang juga Ketua Umum IAMSA, Rowin H. Mangkusubroto.

AERO EXPO Friedrichshafen sendiri adalah pameran industri dirgantara yang paling besar. Setiap tahunnya pameran ini menarik perhatian35ribu pengunjung yang berasal dari 60 negara. Sekitar 700 peserta pameran yang berasal dari 40 negara hadir dalam pameran 2019 ini.

Credit sindonews.com

Bolivia Sebut AS Halangi Pembicaraan Pemerintah dan Oposisi Venezuela

SUCRE - Presiden Bolivia, Evo Morales mengatakan, Amerika Serikat (AS) membatasi upaya untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi di tengah krisis politik di negara Amerika Selatan itu. Morales menyebut, sudah ada beberapa kali recana pertemuan antara oposisi dan pemerintah Venezuela, tapi selalu dihalangi AS.

"Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan rakyatnya menginginkan dialog. Saya punya informasi bahwa oposisi Venezuela juga ingin berpartisipasi dalam dialog. Tetapi Presiden Donald Trump tidak membiarkan mereka berkumpul," ucap Morales dalam sebuah pernyataan.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Spanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, yang bertindak sebagai mediator, telah mengorganisir beberapa pertemuan yang bertujuan untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi.
"Tapi, Washington telah menghalangi upaya rekonsiliasi ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (11/4).

Sementara itu, sebelumnya Wakil Presiden AS, Mike Pence mendesak PBB untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu. Hal itu disampaikan Pence dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York.

"Sudah waktunya PBB berbicara. Sekarang negara-negara di belahan bumi ini telah berbicara, sudah waktunya bagi PBB untuk mengakui Presiden Sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence.

Credit sindonews.com

Penangkapan Julian Assange Atas Permintaan Amerika Serikat

Julian Assange. REUTERS/Finbarr O'Reilly

CB, Jakarta - Penangkapan pendiri WikiLeaks Julian Assange di Kedubes Ekuador di London atas permintaan Amerika Serikat.
Polisi Metropolitan mengatakan Assange ditangkap atas pemerintahan Amerika Serikat, yang telah mengeluarkan surat perintah ekstradisi, menurut laporan CNN, 11 April 2019.

Petugas mengambil tindakan setelah Ekuador menarik suaka Assange dan mengundang pihak berwenang ke kedutaan.

Assange secara resmi ditahan karena tidak menyerahkan diri ke pengadilan atas surat perintah yang dikeluarkan pada 2012 dan ditahan di kantor polisi pusat London, kata polisi.
Dia akan dihadiri di Pengadilan Westminster Magistrates di London sesegera mungkin, tambah polisi.

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, ditangkap di London, 11 April 2019.[Sky News]
The National melaporkan, AS berupaya mengekstradisi Assange setelah membocorkan dokumen sensitif yang terkait dengan perang AS di Irak dan Afganistan dan pengungkapan pesan kabel diplomatik yang berlangsung puluhan tahun, kata WikiLeaks.

Dia dituduh bersekongkol dengan mantan analis intelijen Chelsea Manning yang membocorkan dokumen, menurut tweet WikiLeaks.

Sang whistleblower itu telah bersembunyi di kedutaan Ekuador, beberapa meter dari department store Harrods di Knightsbridge sejak 2012, ketika ia diberikan suaka untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di mana ia menghadapi tuduhan serangan seksual.
Kasusnya di Swedia telah dibatalkan, tetapi Julian Assange takut ekstradisi AS karena perannya di WikiLeaks dan tetap tinggal di kedutaan Ekuador, sampai suakanya dicabut dan ditangkap pada Kamis 11 April.

Credit tempo.co

Polisi Inggris tangkap Julian Assange di Kedubes Ekuador

Pendiri laman Wikileaks Julian Assange ditangkap oleh kepolisian Inggris pada Kamis setelah kepolisian diundang ke Kedutaan Besar Ekuador yang memberinya tempat sejak 2012.

London (CB) - Pendiri laman Wikileaks Julian Assange ditangkap oleh kepolisian Inggris pada Kamis setelah kepolisian diundang ke Kedutaan Besar Ekuador yang memberinya tempat sejak 2012.

"Julian Assange,47, hari ini, Kamis 11 April telah ditangkap oleh petugas dari Dinas Kepolisian Metropolitan (MPS) di Kedutaan Besar Ekuador," kata polisi.

Polisi mengatakan bahwa penangkapan Assange terjadi karena "polisi diundang ke kedutaan besar oleh duta besar, setelah pemerintah Ekuador menarik suaka."

Assange mengungsi ke kedubes Ekuador di London pada 2012 untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, karena pemerintah Swedia ingin memeriksanya untuk kasus pelecehan seksual. Penyelidikan itu kemudian dihentikan, namun Assange khawatir diekstradisi untuk menghadapi dakwaan dari Amerika Serikat, terkait penyelidikan penuntut umum terhadap Wikileaks.

Assange ditahan di pos polisi London pusat dan akan dihadapkan ke pengadilan Westminster, kata polisi.

Hubungan Assange dengan tuan rumahnya runtuh setelah Ekuador menuduhnya membocorkan informasi tentang kehidupan pribadi Presiden Lenin Moreno. Sebelumnya Moreno mengatakan bahwa Assange melanggar syarat suakanya.

Moreno mengatakan bahwa dia telah meminta Inggris untuk menjamin Assange tidak diekstradisi ke negara lain yang dapat membuatnya dianiaya atau dihukum mati.

"Pemerintah Inggris telah memberikan konfirmasi tertulism sesuai dengan aturan hukum mereka," kata Moreno.

Wikileaks mengatakan bahwa Ekuador secara tidak sah mengakhiri suaka politik bagi Assange, melanggar hukum internasional.

Bagi sebagian, Assange adalah pahlawan yang mengungkap tindakan yang oleh pendukungnya disebut menyalahgunakan wewenang oleh negara-negara modern dan membela kebebasanbicara. Namun bagi sebagian lain, dia adalah pemberontak berbahaya yang merusak keamanan Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

PM Inggris Sebut Sesali Pembantaian di India Seabad Lalu

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengungkapkan penyesalannya terhadap pembantaian warga India oleh tentara Inggris pada 1919, yang dikenal sebagai Pembantaian Amritsar di Punjab. Ia kemudian diam dan benar-benar meminta maaf.

"Kami benar-benar menyesalkan yang telah terjadi dan penderitaan yang disebabkan karena hal itu," kata May di hadapan parlemen Inggris seperti dilansir Channel NewsAsia, Kamis (11/4).

Hal itu disampaikan karena India mempersiapkan peringatan 100 tahun peristiwa itu.

Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn menyebutnya sebagai permintaan maaf yang sungguh-sungguh, jelas, dan tegas.

Pada 13 April 1919, terjadi pembantaian di Jallianwala Bagh, sebuah taman publik. Tentara Inggris saat itu melepaskan tembakan pada ribuan massa tak bersenjata. Massa memprotes deportasi sepasang pimpinan nasionalis.

Hal itu kini tetap menjadi luka yang dirasakan India dari masa penjajahan Inggris.

Dalam peristiwa itu 400 warga India meninggal dalam pembantaian di Kota Amritsar. Namun, India menyebutkan jumlah korban sesungguhnya mencapai hampir seribu orang.

Peristiwa itu terjadi saat 5000 orang terdiri dari lelaki, perempuan dan anak-anak berkumpul di lapangan Jallianwala Bagh. Mereka memprotes keputusan pemerintah penjajahan Inggris yang menangkap dan mengasingkan dua tokoh India, Satya Pal and Saifuddin Kitchlew.

Pasukan Inggris yang terdiri dari satuan Sikh, Gurkha, Baluchi, dan Rajput dipimpin Kolonel Reginald Dryer dikerahkan untuk membubarkan massa.

Dyer lantas memerintahkan pasukannya menembaki kerumunan warga. Sekitar 1650 peluru ditembakkan saat itu. Insiden itu menjadi tonggak pergerakan nasionalisme di India.

Mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mendeskripsikan hal itu sebagai hal yang sungguh memalukan. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya pada 2013.

Acara peringatan itu dilakukan langsung di lokasi pembantaian pada Sabtu (13/4) mendatang.

Wali Kota London, Sadiq Khan, sempat berkunjung ke lokasi pembantaian itu yang kini diabadikan menjadi monumen. Dia pernah meminta supaya pemerintah Inggris sepatutnya meminta maaf atas peristiwa itu.

Credit cnnindonesia.com

Jepang Izinkan Penduduk Kota Sekitar PLTN Fukushima Kembali

Ilustrasi Kota Namie, Prefektur Fukushima, Jepang yang dievakuasi akibat radias kebocoran PLTN Fukushima Dai-ichi. (REUTERS/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Pemerintah Jepang pada Rabu (10/4) untuk pertama kalinya mengizinkan penduduk di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima kembali ke tempat tinggalnya. Mereka selama delapan tahun harus mengungsi karena kebocoran radiasi nuklir akibat tsunami pada 2011.

Meski begitu, penduduk Kota Okuma yang berada dekat PLTN tidak seluruhnya mau kembali. Berdasarkan survei, lebih dari setengah dari 10 ribu penduduk yang terdaftar memutuskan tidak kembali ke sana.

Hanya sekitar 3,5 persen dari mereka yang mau setelah diperbolehkan tinggal di kawasan yang dianggap aman dari bahaya radiasi.

"Ini merupakan batu lompatan besar bagi kota ini," kata Wali Kota Okuma, Toshitsuna Watanabe dalam keterangan tertulis.

"Ini bukan tujuan. Namun, sebuah awal menuju pencabutan perintah evakuasi untuk seluruh kota," tuturnya lebih lanjut.

Pada Maret 2011, gempa bumi dan tsunami menghancurkan pembangkit listrik Tokyo Electric Power, Fukushima Dai-ichi, yang mencakup kota Okuma dan Futaba di pantai Pasifik.

Lebih dari 160 ribu orang mengungsi akibat bencana nuklir terburuk dalam seperempat abad terakhir. Sejak itu, luasan area terlarang berangsur-angsur menyusut. Sehingga kini hanya tersisa 399 kilometer persegi yang masih berbahaya untuk dihuni.

Kejadian itu dianggap sebagai bencana nuklir kedua yang terbesar, selain kebocoran reaktor nuklir Chernobyl pada 1986 di Pripyat, Ukraina ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet.

Pengadilan Distrik Yokohama belum lama ini memerintahkan pemerintah Jepang dan perusahaan Tokyo Electronic Power Corporation (TEPCO) membayar ganti rugi sebesar US$4 juta (sekitar Rp56,1 miliar) kepada para warga Fukushima yang baru-baru ini mengungsi. Mereka pergi karena wilayahnya ikut terdampak radiasi akibat kerusakan reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir akibat gempa bumi pada 2011 silam.

Dalam amar putusannya, Hakim Ken Nakadaira menyatakan pemerintah dan TEPCO sebenarnya bisa menghindari bencana kebocoran reaktor nuklir jika memperhitungkan ancaman gempa dan tsunami yang memicu kejadian itu.

Pada Maret lalu, Pengadilan Kyoto menyatakan pemerintah Jepang dan TEPCO bertanggung jawab atas kebocoran nuklir, dan meminta mereka membayar ganti rugi sebesar JPY110 juta (hampir Rp14 miliar) kepada 110 penduduk.

Meski demikian, pada pada September 2017 Pengadilan Chiba memutuskan hanya TEPCO yang harus bertanggung jawab penuh dan membayar seluruh ganti rugi.

Credit cnnindonesia.com

Kuba cari obat krisis pangan, burung unta-hewan pengerat jadi menu

Presiden Kuba yang baru terpilih mencari obat kekurangan pangan, dan burung unta-hewan pengerat jadi menu. (REUTERS/Alexandre Meneghini/Pool)

Havana, Kuba (CB) - Mulai dari sapi kecil hasil pengembang-biakan sampai kerbau impor, para pemimpin Kuba telah lama bersikat kreatif dalam untuk mencari obat kekurangan pangan.

Sekarang mereka mengusulkan dibukanya peternakan burung unta dan hewan pengerat sebagai jawaban, sehingga menyulut olok-olok dari warga yang khawatir.

Daging dan telur kian sulit diperoleh di negara yang dikuasai Komunis tersebut dalam beberapa bulan belakangan akibat kemerosotan ekonomi. Sementara itu para pejabat melirik potensi burung Afrika yang tak bisa terbang dan hutia, hewan pengerat asli Kuba yang dapat memilki berat 8,5 kilogram.

"Satu burung unta mengeluarkan 60 telur, dan dari jumlah itu orang bisa memperoleh 40 burung unta betina, dan dari 40 hewan betina per tahun orang bisa memperoleh empat ton daging --sedangkan sapi cuma melahirkan satu anak dan setelah satu tahun hewan itu masih muda," kata Guillermo Garcia Frias.

Garcia Frias (91) meraih bintang kehormatan komandan revolusi sebagai mantan gerilyawan dalam revolusi Kuba 1959 dan memimpin perusahaan negara Flora dan Fauna, yang mengembangkan tujuh peternakan burung unta. Ia berbicara dalam pembahasan meja bundar yang ditayangkan televisi negara pekan lalu.

Ia melontarkan pujian untuk hutia karena "kadar protein hewan tersebut lebih tinggi daripada daging hewan lain" dan "memiliki bulu yang berkualitas tinggi", demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Ia menyakan perusahaannya juga sedang mengembang-biakkan buaya.

Komentarnya telah menyulut meme sindiran dan lelucon yang telah tersebar luas di media sosial sebab rancangan pangan Kuba telah sering gagal memenuhi harapan.

Di dalam salah satu meme, seorang warga Kuba tiba di rumahnya dengan membawa burung unta hidup yang ia dapat melalui kartu jatah negara. Di dalam meme lain, sekelompok burung dari Kuba tiba di perbatasan Meksiko-AS untuk mencari suaka.

Rakyat Kuba juga berkelakar bahwa negara mungkin memberi mereka burung unta per rumah tangga, seperti yang dilakukan pada ayam selama depresi ekonomi parah 1990-an, setelah bubarnya bekas donatur Kuba, Uni Sovyet.

"Mereka mesti memusatkan perhatian pada ayam, makanan pokok mendasar yang telah hilang, dan bukan pada sesuatu yang sangat tidak biasa," kata Elizabeth Perez (22), mahasiswi hukum yang mengatakan ia sudah tidak bisa menemukan ayam di pasar swalayan selama satu bulan.

Burung unta sudah diternakkan di seluruh dunia, terutama Afrika Selatan. Di Amerika Serikat, hewan tersebut seringkali disajikan sebagai makanan mewah dan bukan makanan pokok.

Buat sebagian orang, pernyataan Garcia Frias mengingatkan mereka mengenai proyek rekayasa genetika mendiang Fidel Castro untuk memproduksi sapi yang menghasilkan banyak susu.

Sapi Castro, Ubre Blanca atau Ambing Putih masuk Guinness Book of Records sebagai sapi yang menghasilkan susu paling banyak --per hari 110 liter. Anak sapi itu tidak terlalu produktif sehingga percobaan itu dihentikan.

Kuba mengimpor 60 sampai 70 persen makanannya akibat perencanaan sentral yang tidak memadai mengenai ekonomi yang dikelola negara dan dampak dari beberapa dasawarsa embargo dagang AS.

Credit antaranews.com

Kamis, 11 April 2019

Mesir keluar dari koalisi keamanan anti-Iran pimpinan AS

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara saat upacara pelantikan dirinya untuk masa jabatan yang kedua, di Dewan Perwakilan Rakyat di Kairo, Mesir, Sabtu (2/6/2018). (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Mesir telah keluar dari upaya AS untuk membentuk "NATO Arab" dengan sekutu penting Arab-nya, kata empat sumber yang mengetahui keputusan tersebut.

Langkah Mesir itu merupakan pukulan terhadap strategi Amerika untuk mengekang kekuasaan Iran.

Mesir menyampaikan keputusannya kepada Amerika Serikat dan peserta lain di Aliansi Keamanan Timur Tengah, atau MESA, sebelum satu pertemuan yang diselenggarakan pada Ahad (7/4) di Riyadh, Arab Saudi, kata satu sumber.

Kairo tidak mengirim delegasi ke pertemuan tersebut, yang terakhir diselenggarakan untuk menggolkan upaya pimpinan AS guna mengikat sekutu Arab Muslim Sunni ke dalam satu kesepakatan keamanan, politik dan ekonomi guna menangkal Iran Syiah, kata sumber itu.

Mesir menarik diri sebab Kairo meragukan keseriusan gagasan tersebut, masih ingin melihat cetak biru yang menjelaskannya, dan akibat bahaya bahwa rencana itu mungkin meningkatkan ketegangan dengan Iran, kata satu sumber Arab yang, seperti yang lain, tak ingin disebutkan jati dirinya.

Ketidaktentuan mengenai apakah Presiden AS Donald Trump akan meraih masa jabatan kedua tahun depan dan apakah penggantinya mungkin mencampakkan gagasan itu juga memperkuat keputusan Mesir, kata sumber Arab tersebut.

"Itu tak berjalan dengan mulus," kata satu sumber Arab Saudi mengenai gagasan tersebut.

Gagasan itu, yang pertama kali diusulkan oleh Arab Saudi pada 2017, juga bertujuan membatasi pertumbuhan Rusia dan China di wilayah tersebut, kata satu dokumen rahasia Gedung Putih yang dilihat oleh Reuters tahun lalu.

Kedutaan Besar Mesir di Washington dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Selain Amerika Serikat dan Arab Saudi, peserta MESA meliputi Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman dan Jordania.

Dua hari setelah pertemuan Riyadh, Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi mengunjungi Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan Trump. Sebelum pertemuan itu, Trump mengatakan mereka akan membicarakan masalah keamanan, tapi tidak jelas apakah mereka membahas masalah MESA.

Credit antaranews.com

Jengkel, Pakistan Peringatkan India S-400 Bisa Ciptakan Bencana

ISLAMABAD - Pakistan merasa jengkel dengan kesepakatan pembelian sistem pertahanan udara S-400 senilai USD5,43 miliar yang diteken India dengan Rusia pada tahun lalu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Shah Mohammed Qureshi menggambarkan S-400 sebagai sistem senjata tidak stabil yang dapat mempengaruhi stabilitas strategis kawasan itu.

Qureshi pun menyerukan kekuatan global untuk "memperhatikan" tanggung jawab mereka dalam hal pasokan senjata ke wilayah tersebut.

"Pengenalan sistem senjata destabilisasi baru, seperti sistem rudal anti-balistik S-400, dapat lebih jauh menekankan tantangan pada stabilitas strategis. Mereka dapat mendorong bencana, di bawah rasa aman yang palsu," kata Qureshi seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Oktober lalu, India menandatangani kontrak pertahanan senilai USD5,43 miliar dengan Rusia untuk membeli lima sistem pertahanan udara S-400 meskipun ada ancaman sanksi AS. Pengiriman sistem S-400 pertama kemungkinan akan terjadi pada tahun 2020.

Pakistan segera bereaksi dengan mengklaim bahwa pembelian itu adalah bagian dari upaya India untuk memperoleh Sistem Pertahanan Rudal Balistik (BMD) melalui berbagai sumber. Pakistan menambahkan bahwa langkah itu dapat mengacaukan stabilitas strategis di Asia Selatan.

India membantah tuduhan itu, menganggap pembelian itu perlu untuk keamanan nasionalnya.

Menurut Qureshi, akuisisi besar-besaran senjata konvensional oleh India yang digabungkan dengan doktrin ofensif, seperti Cold Start, dan perluasan aset strategisnya, termasuk kapal selam nuklir, merupakan perkembangan dengan implikasi keamanan serius bagi Pakistan dan kawasan.

Ia juga menyebutkan bahwa tes ASAT baru-baru ini yang dilakukan oleh India pada 27 Maret menimbulkan kekhawatiran di Islamabad. Qureshi memperingatkan masyarakat internasional agar tidak memberikan konsesi dan berbagi teknologi canggih dengan India.

"Pengecualian khusus negara oleh Kelompok Pemasok Nuklir (NSG), telah memiliki implikasi negatif untuk stabilitas strategis di wilayah kami," ujar Qureshi.

Qureshi mendesak kekuatan global untuk tetap waspada saat berhadapan dengan negara-negara di kawasan itu karena stabilitas strategis Asia Selatan dipengaruhi tidak hanya oleh perkembangan regional tetapi juga oleh pendekatan komunitas internasional.

Sesuai dengan pernyataan menteri luar negerinya, Pakistan telah menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas dengan mengajukan proposal untuk Rezim Pertahanan Strategis (SRR) - yang didasarkan pada tiga elemen yang saling terkait dari penyelesaian konflik: pembatasan nuklir, pembatasan rudal dan keseimbangan konvensional. Ia mengatakan proposal itu tetap di atas meja dan jika diupayakan bisa meletakkan dasar untuk perdamaian dan stabilitas abadi di wilayah tersebut.

Krisis antara dua negara bersenjata nuklir meningkat setelah serangan teroris Pulwama di mana 40 tentara India terbunuh. Ketegangan semakin meningkat pada 27 Februari ketika kedua angkatan udara terlibat dalam pertempuran udara - yang pertama dalam lima dekade terakhir - sebagai balasan atas serangan udara "non-militer pre-emptive" yang dilakukan oleh Angkatan Udara India terhadap infrastruktur teror yang tampak nyata di Balakot Pakistan pada 26 Februari.

Pakistan mengklaim bahwa mereka menembak jatuh dua jet tempur India dalam pertempuran udara, sementara India membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa jet tempur yang jatuh adalah F-16 Angkatan Udara Pakistan yang ditembak jatuh oleh IAF MiG-21 Bison.

Credit sindonews.com

Kepolisian Jerman Gerebek 30 Markas Gerakan Ekstrem Kanan

Ilustrasi anggota kepolisian Jerman. (REUTERS/Michaela Rehle)

Jakarta, CB -- Kepolisian Jerman menggeledah sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan kelompok ekstrem kanan di Bradenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, dan Saxony. Mereka diduga terlibat kerusuhan dan mengusung paham neo-Nazi.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (11/4), aparat menggerebek sekitar 30 tempat yakni rumah susun, kantor, dan tempat komersial. Namun, mereka tidak menangkap satu orang pun.

Menurut media lokal yang dilansir The Guardian, penggeledahan ini terkait dengan kelompok pada Inferno Cottbus '99. Mereka adalah kelompok ekstrem kanan yang berafiliasi dengan klub sepak bola Enegie Cottbus. Gerak-gerik mereka mulai diselidiki sejak April 2018.

Penggerebekan itu adalah perintah pengadilan Cottbus, yang juga menyelidiki kelompok itu. Inferno Cottbus '99 diduga terlibat aksi kriminal termasuk pencurian, kekerasan, penggelapan pajak, dan mengiklankan simbolisme Nazi, yang merupakan kejahatan di Jerman.

Inferno Cottbus juga dituduh memantik kerusuhan di timur kota Chemnitz pada musim panas lalu, yang dipicu pembunuhan seorang pria keturunan Jerman-Kuba.

Menurut kelompok itu, mereka bubar pada Mei 2017. Namun, pengamat gerakan sayap kanan menyatakan pembubaran itu hanya terjadi di atas kertas.

Cottbuss, merupakan kota di negara bagian Brandenburg, yang sejak lama dianggap sebagai sarang ekstremis sayap kanan.

Polisi menyatakan sampai saat ini diduga ada 20 orang yang tersangka terkait kerusuhan itu. Selain anggota Inferno Cottbus, para tersangka merupakan praktisi seni bela diri, perusahaan keamanan, dan pembuat pakaian neo-Nazi.

Juru Bicara Kota Cottbus, Jan Gloßmann, mengatakan mereka kesulitan menjebloskan kelompok sayap kanan ke penjara.

"Kami memiliki masalah dengan ekstremis sayap kanan dan strukturnya," ucap Gloßmann.

Pendukung paham ektrem kanan di Cottbus berjumlah sekitar 400 orang. Mereka membiayai gerakan dengan beragam kegiatan ekonomi seperti salon tato, perusahaan keamanan, dan label musik serta bisnis pakaian.

Credit cnnindonesia.com

EU: Penyelesaian krisis Suriah mesti politik, bukan militer

Seorang petempur Pasukan Demokratik Suriah memeriksa surat identitas seorang istri petempur ISIS di klinik kamp pengungsi al-Hol di provinsi Hasaka, Suriah, 2/4/2019. (REUTERS/ALI HASHISHO)

Ismir, Turki (CB) - Penyelesaian krisis Suriah mesti politik dan bukan militer, kata Kepala Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Turki.

Dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, Christian Berger mengatakan krisis tersebut memerlukan penyelesaian yang juga mencakup rakyat Suriah dalam menemukan penyelesaian politik.

Berger mengatakan Turki dan EU sedang bekerja sama dan mendukung proses pimpinan Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa.

Perundingan bagi peralihan politik di Suriah dimulai di Jenewa pada Juni 2012 di bawah pengawasan PBB.

"Jika kita tak menemukan penyelesaian politik, ini akan berlanjut," tambah Berger.

Duta blok Eropa tersebut juga memuji perang Turki melawan terorisme, dan mengatakan negara itu dan EU terus mengadakan dialog mengenai masalah kontraterorisme.

Ia mengatakan Turki berada dalam "situasi geografis yang sangat sulit" karena menghadapi perang saudara berkecamuk di Suriah, konflik di Irak melawan organisasi teror Da'esh, dan perang melawan PKK.

Dalam dua tahun belakangan ini, Operasi Cabang Zaitun dan Tameng Eufrat oleh Turki membebaskan wilayah tersebut dari gerilyawan YPG/PKK dan Da'esh, sehingga memungkinkan ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal mereka pulang ke rumah mereka.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU-- telah bertanggung jawab atas kematian hampir 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang PKK di Suriah.

"Turki adalah sekutu penting koalisi masyarakat internasional dalam perang melawan Da'esh," ia menambahkan.

Berger juga mengatakan EU mengoperasikan proyek menyeluruh yang penting bersama Turki dalam pembersihan ranjau di perbatasan timur negeri itu.

"Ranjau adalah alat perang," katanya. Ia menambahkan Turki bersama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengoperasikan proyek pembersihan ranjau, yang ditujukan untuk menjinakkan 220.000 ranjau darat.

Credit antaranews.com

Rusia Siap Jual Lebih Banyak S-400 ke Turki

MOSKOW - Rusia tertarik untuk memperluar kerja sama teknis militernya dengan Turki. Moskow mengatakan siap mempertimbangkan untuk memasok lebih banyak rudal pertahanan udara S-400 ke Turki.

"Rusia terbuka. Rusia memiliki kemampuan dan kompetensi teknologi yang sesuai. Rusia mencari peluang untuk memperluas kerja sama ini. Ini adalah praktik yang benar-benar normal," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (11/4/2019).

Peskov mengatakan kerja sama teknis militer adalah bagian yang sangat penting dari interaksi Rusia dengan banyak negara asing, karena kerja sama tersebut menunjukkan tingkat khusus pengembangan hubungan bilateral.

"Ini juga berlaku untuk Turki," cetusnya.

Peskov membuat pernyataan mengomentari pernyataan yang dibuat sebelumnya pada hari Rabu oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, bahwa jika Washington menolak untuk menjual sistem pertahanan udara jarak jauh Patriot ke Ankara, ia dapat membeli lebih banyak S-400 dari Rusia.

Berbicara kepada saluran berita NTV Turki, Cavusoglu mengatakan bahwa jika AS menerapkan ancamannya untuk membatalkan kesepakatan jet F-35, Turki dapat membeli pesawat tempur dari sumber lain hingga mampu memproduksi sendiri.

Washington telah mengkritik Turki karena pembelian rudal S-400 Rusia dan Pentagon mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 dan manual ke Turki.

Namun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin sepakat untuk menerapkan kontrak mereka untuk mengirimkan S-400 ke Turki sesuai rencana.

Sistem rudal pertahanan udara S-400 dianggap yang paling canggih dari jenisnya di Rusia, yang mampu menghancurkan target pada jarak hingga 400 km dan ketinggian hingga 30 km.

Credit sindonews.com

Pompeo: F-35 Tidak Berjodoh dengan S-400 Rusia

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, jet tempur F-35 tidak dapat beroperasi di wilayah udara yang sama dengan sistem rudal S-400 Rusia. Ini adalah langkah terbaru AS untuk merayu Turki agar membatalkan pembelian S-400 agar mendapatkan F-35.

"Tidak mungkin untuk menerbangkan F-35 di ruang udara di mana S-400 dapat dioperasikan secara signifikan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadoly Agency pada Kamis (11/4).

Dia mengatakan, AS telah berkali-kali menyampaikan "tantangan teknis" ini kepada Turki, baik melalui saluran diplomatik ataupun militer. Namun, sayangnya hal itu tidak di gubris oleh Ankara.

Pompeo kemudian mengatakan kesepakatan untuk sistem pertahanan udara AS sekarang di atas meja, dan bahwa Washington mengakui peran Ankara dalam program F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada orang-orang Turki sejelas mungkin, mereka membangun komponen penting dari F-35. Tidak hanya mereka pembeli dan pelanggan, tetapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan untuk F-35," ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu telah menolak ancaman AS untuk membatalkan kesepakatan untuk jet F-35 jika Turki tetap melanjutkan pembelian S-400. Cavusoglu mengatakan dengan tidak adanya F-35, Turki bisa membeli jet tempur dari sumber lain hingga mampu memproduksi sendiri.

Credit sindonews.com

Menlu Turki: Jika AS tahan Patriot, Turki beli lebih banyak S-400

Gugusan sistem persenjataan anti-rudal Patriot di padang pasir Arab Saudi selama perang Teluk/file (AFP) (AFP/)

Ankara (CB) - Pemerintah Turki bisa membeli lebih banyak rudal S-400 atau sistem lain pertahanan udara jika Amerika Serikat menolak untuk menjual rudal Patriot kepada Turki, kata menteri luar negeri Turki pada Rabu (10/4).

Ketika berbicara kepada satu stasiun televisi berita Turki, Menlu Mavlut Cavusoglu menanggapi kecaman AS mengenai pembelian S-400 dan menggarisbawahi bahwa negara lain NATO sebelumnya telah memperoleh generasi terdahulu rudal S-300 tanpa konflik dengan anggota lain di aliansi itu.

"Jika AS menolak untuk menjual Patriot kepada kami, besok kami bisa membeli (sistem) S-400 kedua, atau sistem lain pertahanan udara," kata Cavusoglu.

Cavusoglu menepis ancaman AS untuk membatalkan kesepakatan pembelian jet F-35 jika sistem S-400 dikirim. Ia mengatakan Turki dapat membeli jet tempur dari sumber lain sampai Ankara mampu memproduksi sendiri jika Washington berkukuh dengan ancaman tersebut.

Washington telah menentang tindakan Turki membeli sistem pertahanan rudal permukaan-ke-udara S-400 buatan Rusia, dan pekan lalu membekukan pengiriman suku cadang serta layanan lain yang berkaitan dengan F-35.

Para pejabat AS telah menyarankan Turki membeli sistem rudal Patriot AS dan bukan S-400 dari Moskow, dengan alasan sistem S-400 tak sesuai dengan sistem NATO dan kemungkinan mengungkap F-35 kepada Rusia.

Turki telah menanggapi bahwa penolakan AS untuk menjual Patriot lah yang memaksanya mencari pembeli lain, dan menambahkan Rusia menawarkan kesepakatan yang lebih baik, yang meliputi alih teknologi.

Mengenai tindakan Washington memasukkan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) sebagai "organisasi teroris asing", Cavusoglu mengatakan tindakan itu adalah keputusan yang sangat berbahaya dengan mengakui militer resmi satu negara sebagai organisasi teroris.

Ia mengecam AS karena kerja samanya dengan organisasi YPG/PKK. Cavusoglu juga menegaskan bahwa Washington melakukan tindakan yang bertentangan, yaitu dengan memasukkan angkatan bersenjata negara lain sebagai kelompok teror sementara AS sendiri bekerja sama dengan kelompok teror lain.

Saat merujuk kepada pemilihan umum Israel pada Selasa, Cavusoglu mengatakan Tel Aviv mesti "menghentikan populisme dan sikap agresifnya", dan segera melakukan langkah menuju penyelesaian dua-negara.

"Penyelesaian dua-negara adalah satu-satunya penyelesaian bagi perdamaian di Palestina, Israel dan wilayah ini," katanya.

Credit antaranews.com

Pompeo: S-400 dan F-35 Tidak Kompatibel

WASHINGTON - Pesawat tempur F-35 Amerika Serikat (AS) tidak dapat beroperasi di wilayah udara yang sama dengan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia dan Turki mengatahui hal ini. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada anggota parlemen AS.

"Tidak mungkin untuk menerbangkan F-35 di angkasa di mana S-400 beroperasi secara signifikan," kata Pompeo, berbicara kepada anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

"Washington telah menyampaikan peringatan ini kepada pemerintah dan pejabat pertahanan Turki," ia menambahkan seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Mengomentari kemungkinan konsekuensi dari Turki yang bersikukuh dengan kesepakatan S-400 dengan Rusia, Pompeo meminta Ankara untuk melihat kemungkinan sanksi dalam undang-undang CAATSA. Lewat undang-undang ini AS mengancam memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan pembelian peralatan militer dari Rusia.

"S-400 adalah sistem senjata yang signifikan, dan kami telah berbagi dengan mereka, kami telah meminta mereka untuk melihat CAATSA, apa artinya itu bagi mereka," ujar Pompeo.

Pompeo menekankan bahwa tawaran AS untuk menjual Turki sistem pertahanan udara Patriot PAC masih di atas meja, dan mengakui investasi Turki dalam pengembangan F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada Turki sejelas mungkin, mereka membangun komponen penting dari F-35. Tidak hanya mereka pembeli dan pelanggan, tetapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan untuk F-35," ucapnya.

Pernyataan Pompeo mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sebelumnya bahwa Ankara dapat beralih ke Rusia untuk pesawat terbang canggih jika tidak mendapatkan F-35.

"Ada F-35, tetapi ada juga pesawat yang diproduksi di Rusia. Jika kami tidak dapat membeli F-35, Turki akan membeli pesawat serupa dari negara lain," kata Cavusoglu.

Sehari sebelumnya, Cavusoglu memperingatkan bahwa jika AS dan Turki tidak dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama mengenai penjualan sistem rudal Patriot, Ankara hanya dapat membeli lebih banyak S-400 Rusia.

Baca juga: Turki: Jika AS Tolak Jual Rudal Patriot, Kami Beli S-400

Awal pekan ini, Komite Layanan Bersenjata Senat AS mengancam akan memberikan sanksi kepada Turki jika mereka bergerak maju dengan pembelian S-400, dengan kelompok senator bipartisan menulis sebuah artikel di New York Times di mana mereka memperingatkan bahwa selain sanksi, membeli S-400 dapat menghancurkan industri pertahanan Turki dan melihat negara tersebut diusir dari NATO.

Moskow dan Ankara menandatangani kontrak USD2,5 miliar untuk pengiriman empat set batalion S-400 ke Turki pada akhir 2017. Setelah pengiriman dimulai pada Juli, Turki akan menjadi negara keempat di dunia yang memiliki sistem setelah Rusia sendiri , Belarus, dan China. Dirancang untuk menghentikan pesawat musuh, drone, rudal jelajah dan balistik, S-400 saat ini merupakan sistem pertahanan udara mobile paling canggih di gudang senjata Rusia.

Credit sindonews.com

Menlu AS: F-35, S-400 tak bisa beroperasi bersama

Sistem peluru kendali darat-ke-udara baru S-400 terlihat setelah dipakai di sebuah pangkalan militer di luar Kota Gvardeysk dekat Kaliningrad, Rusia, 11/3/2019. REUTERS/Vitaly Nevar (REUTERS/STRINGER)

Washington (CB) - Pesawat jet tempur buatan Amerika F-35 tak bisa dioperasikan di wilayah udara yang sama dengan sistem pertahanan buatan Rusia S-400, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (10/4).

"Tak mungkin buat keduanya untuk menerbangkan F-35 di wilayah udara tempat S-400 beroperasi," kata Menlu AS Mike Pompeo dalam dengar pendapat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Ia mengatakan AS menyampaikan "tantangan teknis ini" kepada Turki melalui saluran militer dan diplomatik.

Setelah upaya yang berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tak berhasil, Ankara pada 2017 memutuskan untuk membeli sistem pertahanan Rusia.

Washington memperingatkan Ankara mengenai pembelian sistem S-400-nya dan pekan lalu membekukan pengiriman suku cadang serta layanan lain buat jet F-35.

Pompeo mengisyaratkan kemungkinan pemberlakuan sanksi melalui peraturan yang disahkan untuk menghukum trio tiga negara lain, akibat kesepakatan tersebut.

"Sistem S-400 adalah sistem senjata penting, dan kami telah berbagi (informasi tersebut, red) dengan mereka, kami telah meminta mereka untuk meneliti CAATSA, apa itu artinya buat mereka," katanya.

Countering American Adversaries Through Sanctions Act, atau CAATSA, disahkan pada 2017 untuk menjatuhkan sanksi atas Iran, Korea Utara dan Rusia dan memerangi pengaruh ketiga negara itu di seluruh dunia.

Pompeo mengatakan kesepakatan bagi sistem pertahanan udara Amerika sekarang siap dirundingkan, dan AS mengakui peran Turki dalam program F-35.

"Kami telah menjelaskan kepada Pemerintah Turki sejelas-jelasnya, mereka membuat komponen penting F-35. Bukan hanya mereka adalah pembeli dan pelanggan, tapi mereka adalah bagian dari rantai pasokan buat F-35," kata Pompeo.

Turki pertama kali bergabung dalam Program Tempur Serang Gabungan F-35 dan telah menanam modal lebih dari 1,25 miliar dolar AS (sekitar Rp17,69 triliun). Ankara juga membuat berbagai suku cadang pesawat buat semua pelanggan dan varian F-35.

Perusahaan-perusahaan Turki telah memasok program F-35 dengan komponen penting, termasuk struktur badan pesawat serta rakitan dan penampang pusat badan pesawat.

Credit antaranews.com

Sultan Brunei Pernah Diultimatum Wali Kota Gold Coast Australia

Pemandangan gedung-gedung tinggi apartemen dan perhotelan di sepanjang Pantai Gold Coast, Queensland Australia. Gold Coast menjadi tuan rumah Australia Tourism Exchange 2016 pada 16-19 Mei 2016. Agus Supriyanto/Gold Coast

CB, Jakarta - Kebijakan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memberlakukan Undang-undang Syariah yang disebut barbar dan melanggar prinsip HAM internasional, ikut menjadi sorotan warga Australia. Pasalnya, sejumlah aset-aset Sultan Brunei ditelantarkan.

Sultan Brunei, seperti dikutip dari News.com.au, Rabu, 10 April 2019, memiliki aset berupa properti di kawasan wisata terkenal di Esplanade, Surfers Paradise, Gold Coast. Namun properti berupa lahan kosong seluas 7558 meter persegi itu tampak tak terawat atau terlantar selama bertahun-tahun.
Nilai properti Sultan Brunei lebih dari US$ 30 juta dilaporkan warta bisnis setempat telah naik dua kali lipat sejak dikelola oleh Agensi Investasi Brunei (BIA).

Tanah ini diakuisisi oleh Sultan Brunei 22 tahun lalu dengan nama Dermajaya Properties (South Pacific) Sdn Bhd, senilai AUS$ 15 juta. Dan 15 tahun kemudian aset tersebut diserahkan kepada Sejahtera Two (Australia) Pty Ltd.

Sultan Brunei juga pemilik hotel Park di Australia. BIA menjadi pemegang saham tunggal untuk aset ini.
Wali kota Gold Coast, Tom Tate pada tahun 2012 mengirim surat ultimatum tkepada Sultan Brunei sehubungan terjadi protes warga yang mengkritik bahwa tidak ada manfaat aset-aset Sultan Brunei di wilayah mereka.
Surat ultimatum itu berbunyi “ambil, atau tinggalkan” lahan tersebut. Sultan juga disarankan mendonasikan lahan itu kepada kota Gold Coast.

"Alangkah baiknya, Sultan memberikan tanahnya kepada kami untuk dikelola bersama, dan memberi gelar kehormatan untuknya. Ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan. Sultan memiliki tanah dimana-mana, saya yakin beliau tidak menyadari bahwa tanah tersebut miliknya," kata Tate kepada The Australian saat itu.
Namun, Sultan Brunei pemilik aset senilai US$ 27 miliar belum memberikan tanggapan terhadap pemerintah daerah Gold Coast, Australia.

Credit tempo.co

Pemilu Australia ditetapkan pada 18 Mei 2019

Pemilu federal Australia digelar Sabtu, 2 Juli 2016. Terdapat lebih dari 7.000 TPS di mana masing-masing menyediakan penjelasan cara memilih dalam 27 bahasa. TPS biasanya dibuat di sekolah-sekolah pemerintah, gereja, dan gedung pertemuan masyarakat. (Ella Syafputri)

Sydney (CB) - Warga Australia akan menyuarakan pilihan mereka pada pemilu 18 Mei, demikian Perdana Menteri Scott Morrison pada Kamis, saat mengawali kampanye yang diramalkan akan mengadu kebijakan tentang masalah perpajakan, perubahan iklim dan kesetaraan.

Jajak pendapatan menunjukkan posisi koalisi konservatif Morrison membuntuti oposisi partai Buruh, setelah enam tahun berkuasa dan tergulingnya dua perdana menteri akibat kekisruhan internal partai.

"Pilihan yang akan disuarakan warga Australia pada 18 Mei seperti yang selalu ada di setiap pemilihan umum, dan itu adalah, siapa yang Anda percayai untuk menghasilkan ekonomi kuat, layanan penting yang diandalkan oleh Anda? kata Morrison kepada awak media di Canberra.

Sementara pemerintah mengemas pemilu sebagai referendum dalam catatannya mengelola keuangan Australia, ekonomi menunjukkan tanda-tanda mulai melambat.

Pengeluaran konsumen melemah karena penurunan harga rumah setelah tingginya level utang.

Pasar keuangan secara penuh mempertimbangkan kemungkinan sedikitnya satu pemotongan suku bunga tahun ini.

Jajak pendapat menunjukkan pemerintah pimpinan Morrison, yang terdiri dari partai Nasional dan Liberal, diselimuti bayang-bayang kekalahan terhadap partai Buruh kiri tengah, kecuali jika pihaknya mampu mengubah strategi saat ini.

Credit antaranews.com

Uni Eropa Kembali Undur Tenggat Brexit

Ilustrasi unjuk rasa warga Inggris terkait Brexit. (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Jakarta, CB -- Sejumlah pemimpin negara anggota Uni Eropa (UE) menyatakan mengabulkan permohonan Inggris untuk meminta perpanjangan waktu tenggat keputusan untuk keluar dari blok itu (Brexit). Mereka memberikan waktu selama enam bulan supaya pemerintah dan parlemen Inggris bisa mengambil keputusan apakah akan keluar dengan atau tanpa kesepakatan (deal or no deal), atau malah batal sama sekali.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/4), keputusan itu diambil dalam rapat Uni Eropa di Brussels, Belgia. Dalam rapat yang digelar sampai tengah malam itu, Presiden Majelis Eropa Donald Tusk memutuskan memberi perpanjangan waktu hingga 31 Oktober.

"Perpanjangan sampai 31 Oktober ini sifatnya fleksibel. Ini masih cukup supaya mereka bisa mencari jalan yang terbaik. Tolong jangan buang waktu," kata Tusk.

Dalam rapat itu mereka memutuskan jika Inggris masih tetap menjadi anggota sampai 22 Mei mendatang, maka mereka harus mengikuti pemilu Eropa. Atau jika tidak, maka mereka harus segera keluar dari keanggotaan UE pada 1 Juni.

Tusk mulanya mengusulkan perpanjangan waktu keputusan Brexit hingga satu tahun. Dia menyatakan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, saat ini mempunyai waktu untuk meneken kesepakatan dengan pemimpin UE pada November. Dia juga menyatakan May masih punya waktu untuk memutuskan mengubah usulannya soal persyaratan Brexit, atau justru membatalkannya.

Atas keputusan UE, May menyatakan akan berusaha supaya kesepakatan Brexit yang diajukannya disetujui parlemen, guna menjamin mereka mundur dari Uni Eropa secara tertib. Dia juga menyatakan tujuannya adalah meninggalkan UE secepatnya.

Inggris saat ini sudah memulai persiapan untuk mengikuti pemilu Eropa. Namun, May berharap dia dan parlemen bisa mencapai kesepakatan Brexit pada 22 Mei mendatang.

Prancis Keberatan

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang hadir dalam rapat itu sebenarnya menolak usul memperpanjang tenggat Brexit hingga enam bulan. Dia menyarankan penambahan waktu itu sebaiknya hanya diberikan beberapa pekan saja.

Akan tetapi, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan setuju dengan usul Tusk. Sejumlah negara seperti Austria, Belgia, dan beberapa negara anggota UE jug mendukung ide Merkel.

"Ini jalan terbaik yang dihasilkan untuk persatuan," kata Macron.

Jika UE tidak mengabulkan permohonan May, maka Inggris terpaksa keluar dari UE pada Jumat (12/4) besok tanpa kesepakatan. Jika hal itu terjadi, mereka mengakhiri keanggotaan selama 46 tahun tetapi berdampak negatif bagi perekonomian kedua belah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Turki-Qatar Kritik Langkah AS Tetapkan IRGC sebagai Teroris

ANKARA - Turki dan Qatar kompak dalam melemparkan kritikan keras terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC dalam daftar hitam teroris. Keputusan itu diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump awal pekan ini.

Kritikan itu disampaikan pasca pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Cavusoglu menuturan, Turki tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh IRGC. Namun, dia menegaskan tidak ada satupun negara di dunia yang berhak menganggap militer negara lain sebagai teroris.

"AS mengeluarkan keputusan sepihak ini dalam konteks sanksi dan tekanan terhadap Iran," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Arab News pada Kamis (11/4).

"Kami tidak mendukung IRGC di Suriah, tetapi tidak ada negara yang dapat menyatakan pasukan bersenjata negara lain sebagai organisasi teroris. Kami juga tidak mendukung keputusan sepihak. "Tindakan semacam itu akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan ini," Sambungnya.

Pada kesempatanya, Al-Thani mengatakan ketidaksepakatan atas perilaku tentara Iran, atau perilaku tentara lainnya. Namun, dia juga tidak sependapat dengan keputusan AS, dengan menegaskan bahwa ini tidak boleh diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi.

Credit sindonews.com

Taliban Klaim Tembak Jatuh Bomber B-52 AS di Afghanistan

KABUL - Gerilyawan Taliban mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat pembom B-52 Amerika Serikat. Klaim ini muncul setelah serangan yang terjadi beberapa hari setelah Taliban menargetkan konvoi AS di Afghanistan timur laut, menewaskan tiga tentara.

Insiden itu konon terjadi ketika pesawat itu terbang dari pangkalan udara Shawrab Airbase di Afghanistan selatan pada Rabu dini hari.

"Mujahidin (pejuang milisi) dari Emirat Islam menargetkan sebuah pesawat pembom B-52 AS dengan senjata berat hari ini dini hari di daerah Lar di distrik Washir, provinsi Helmand," kata seorang juru bicara Taliban seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (11/4/2019).

Pesawat pembom B-52 itu dikatakan jatuh setelah serangan, menewaskan semua krunya. Baik otoritas Afghanistan dan AS belum mengomentari klaim ini.

Sebelumnya pada 8 April lalu, tiga tentara AS tewas dalam serangan bom mobil terhadap konvoi di dekat Pangkalan Angkatan Udara Bagram di Afghanistan timur laut. Kelompok Taliban mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

Taliban muncul pada 1994 saat puncak perang saudara di Afghanistan. Kelompok ini memegang tampuk kekuasaan di sebagian besar negara antara tahun 1996 dan 2001. Selama periode ini, Taliban menerapkan hukum Syariah Islam.

Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh koalisi pimpinan AS pada 2001 dan sejak itu melancarkan perang gerilya melawan pemerintah yang berbasis di Kabul, dan pasukan NATO di Afghanistan serta Pakistan yang bertetangga.

Dubes Rusia untuk Afghanistan mengatakan pada Februari lalu bahwa gerilyawan menguasai setidaknya 50 persen wilayah Afghanistan dan jumlah mereka termasuk dari 3.500 hingga 10.000 pejuang ISIS, yang secara teratur melakukan serangan teror di seluruh negeri.

Credit sindonews.com

Mahathir Bersitegang dengan Pangeran Johor, Kenapa?

Pangeran Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.[The Star]

CB, Jakarta - Perseteruan antara Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan putra mahkota kesultanan Johor semakin kuat setelah Menteri Utama Johor, Osman Sapian mengundurkan diri dari jabatannya. Mahathir kemudian mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Sultan Johor tidak memilihi peran untuk menunjuk pengganti Osman.
"Ini keputusan politik. Sultan tidak punya peran. Peran ada pada partai yang menang pemilu untuk menentukan siapa yang memimpin," kata Mahathir kepada wartawan setelah membuka 15th Kuala Lumpur Islamic Finance, Rabu 10 April 2019, mengutip The Star.

Mahathir menjelaskan, diperlukan waktu untuk menunjuk menteri pengganti untuk Johor. Mahathir mengatakan secepatnya seseorang akan ditunjuk sebagai pengganti Osman.

"Kami memiliki beberapa kandidat yang harus kami jajaki, sangat cepat, kami akan menemukannya," kata Mahathir.
Nama Sahruddin Jamal dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan salah satu kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Osama. Nmaun Mahahthir berujar singkat:"Tdak tahu."

Sahruddin merupakan Ketua Komisi Agrikultur, Kesehatan, dan Lingkungan yang secara luas dijagokan menggantikan Osman. Namun partai Pakatan Harapan, juga mengajukan kandidatnya dari anggota majelsinya untuk berada di posisi top tersebut.
Putra Mahkota Kesultanan Johor, Ismail Ibnu Sultan Ibrahim melalui akun Twitternya yang mengutarakan bahwa sultan memiliki hak absolut sebagai penguasa di Johor. Sehingga sultan berkuasa untuk menunjuk pengganti Osman. Media lokal menyebut Osman terlalu tunduk pada Putrajaya sebagai alasan dia mengundurkan diri.

"Yang Mulai telah mengkaji pergantian menteri besar beberapa bulan lalu," kata pangeran Ismail. "Kemakmuran rayat dan kesejahteraab negara harus selalu menjadi prioritas."
Menurutnya, Sultan Johor yang memerintahkan pengunduran diri Osman dari kabinet Mahathir. Meski ada orang lain yang mengklaim.

Credit tempo.co

Mahathir Akui Menteri Utama Johor Mundur, Pangeran Angkat Bicara

Menteri utama Johor Osman Sapian {UTUSAN]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Menteri utama Johor, Osman Sapian telah mengundurkan diri pada Senin malam, 8 April 2019.
Mahathir kepada wartawan sehari setelah pengunduran diri Osman menjelaskan, dirinya menerima dua surat mengenai pengunduran diri saat keduanya bertemu di Putrajaya. Satu di antara dua surat itu dialamatkan ke Sultan Johor, Ibrahim Iskandar.

Osman menjadi menteri pertama di kabinet Mahathir yang mengundurkan diri. Osman pun menjadi menteri yang paling singkat menjabat.

"Johor sementara tanpa menteri utama," kata Mahathir, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Meski begitu, menurut Mahathir dirinya sudah mengantongi 3 hingga 4 nama untuk menggantikan Osman.

Putra mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim melalui Twitter mengungkapkan, ayahnya Sultan Johor yang meminta Osman mundur dari jabatannya.
"Yang Mulai telah berusaha mengganti menteri utama sejak berbulan-bulan lalu. Jangan lupa, kekuasaan untuk menunjuk menteri utama adalah hak mutlak sultan," kata Pangeran Islam.

Dia kemudian menyampaikan harapan agar menteri utama yang baru nanti tidak menjadi "yes-man" ke Putrajaya. Dia menegaskan, kemakmuran dan kebaikan negara bagian menjadi prioritas kerja menteri utama.
Osman merupakan menteri di kabinet Mahathir yang mendapat banyak sorotan di media antara lain dengan kualifikasi akademik.

Credit tempo.co

Pengadilan Malaysia Tolak Banding Najib Razak Terkait TPPU

Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, saat menghadiri persidangan kasus dugaan pencucian uang. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pengadilan Federal Malaysia hari ini, Selasa (10/4), menolak ketiga permintaan banding mantan Perdana Menteri Najib Razak, terkait kasus dugaan pencucian uang SRC International. SRC merupakan bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tujuh hakim anggota panel yang dipimpin Richard Malanjum mendukung Jaksa Agung Thommy Thomas dengan menolak banding Najib, terhadap perintah pengadilan untuk menunjukkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Fiat Sulaiman Abdullah.

Pengadilan menolak tiga banding terkait pernyataan saksi, yang mempertanyakan penarikan surat transfer Tommy untuk memindahkan proses persidangan ke pengadilan tinggi, dan permintaan agar media dan publik tidak membahas kasus kriminal Najib.

Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh dakwaan kepadanya pada 3 April lalu, terkait dugaan penggunaan dana negara 1MDB.

Dia dituduh menerima RM42 juta untuk memberikan jaminan kepada pemerintah atas pinjaman RM4 miliar yang diambil SRC International, sebuah perusahaan yang didirikan sebagai pemasok batubara. Najib tetap membantah telah melakukan kesalahan dan menyatakan semua tuduhan kepadanya bermotif politik.

Najib juga diduga melakukan pencucian uang dengan menerima tiga kali transfer terpisah dalam jumlah besar. Masing-masing satu kali sebesar Rp94 miliar dan dua kali senilai Rp34 miliar.

Aliran dana dari SRC ke rekening Najib dikirim melalui rekening dua perusahaan berbeda yakni Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang merupakan anak perusahaan SRC dan Ihsan Perdana Sdn. Bhd.

Najib kemudian mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi lainnya di AmPrivate Banking, yang merupakan bagian dari AmIslamic Bank Bhd.

Istri Didakwa Lagi

Kejaksaan Malaysia juga kembali mendakwa istri Najib, Rosmah Mansor (68), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan panel listrik tenaga surya untuk sekolah di pedesaan Negara Bagian Sarawak. Dia diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar terkait proyek itu dari Direktur Pelaksana Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin, melalui orang dekatnya, Rizal Mansor.

Suap itu diduga kuat untuk memenangkan Jepak Holdings dalam pengadaan panel tenaga surya dan perawatan generator diesel untuk 369 sekolah. Nilai kontraknya mencapai Rp4,3 triliun.

Rosmah menyatakan tidak bersalah. Kuasa hukumnya, Akberdin Abdul Kader, menyatakan keberatan atas dakwaan itu. Dia juga merasa nilai jaminan sebesar Rp3,4 miliar yang ditetapkan hakim terlampau tinggi.

Sidang Rosmah akan dilanjutkan pada 10 Mei mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu Jadi Pemimpin Israel Terlama

Benjamin Netanyahu bersama istri, Sara melambaikan tangan ke arah pendukungnya yang gembira atas kemenangan partai Likud dalam pemilu 2019. [CNN]]

CB, Jakarta - Partai koalisi yang mendukung Benjamin Netanyahu memenangkan pemilu Israel dengan meraih 65 kursi dari 120 kursi di parlemen, Knesset. Dengan kemenangan ini, Netanyahu untuk kelima kali menjabat sebagai perdana menteri yang itu berarti dirinya memecahkan rekor pemimpin Israel terlama.

"Blok sayap-kanan yang dipimpin Likud menang. Saya berterima kasih kepada warga Israel atas kepercayaan ini. Saya akan memulai membentuk pemerintahan sayap-kanan dengan mitra kami secepatnya malam ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari CNN, Rabu, 10 April2 2019.
Selama proses penghitungan suara yang masuk, persaingan ketat terjadi antara partai sayap-kanan pendukung Netanyahu, Likud dan dan partai pesaing yang mendukung Benny Gantz, Partai Biru dan Putih.

Mengutip Reuters, Netanyahu dan Gantz sempat mengklaim memenangkan pemilu. Namun setelah 97 persen suara masuk, Gantz menerima kekalahannya.
"Kita semua demokratis. Kami semua menerima keputusan negara," kata Gantz seperti dikutip dari CNN. Partai tengah-kiri pendukung Gantz meraih 55 kursi.
Para pendukung Likud menyambut kemenangan partai mereka dengan membawa spanduk dan yel-yel kemenangan di depan kantor partai Likud di Tel Aviv.
Kemenangan partai Likud dibayang-bayangi kasus dugaan suap dan mencederai kepercayaan rakyat Israel kepada Benjamin Netanyahu.

Credit tempo.co