Rabu, 06 Maret 2019

Menakar perkembangan dan peluang hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja

Menakar perkembangan dan peluang hubungan ekonomi Indonesia-Kamboja
Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng (ANTARA)




Jakarta, 5/3 (CB) - Indonesia dan Kamboja pada tahun ini merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik yang dimulai pada 13 Februari 1959.

Dari segi politik, budaya, dan sejarah, hubungan Indonesia dan Kamboja sudah sangat dekat. Namun, kedekatan hubungan Indonesia-Kamboja tersebut masih perlu "diterjemahkan" untuk menjadi sebuah manfaat ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Untuk itu, dalam perayaan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik tersebut, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn pun menyampaikan harapan agar pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pertemuan antar menteri luar negeri kedua negara pada awal Februari tahun lalu juga telah sepakat untuk mempererat hubungan kedua negara, khususnya melalui penguatan mekanisme bilateral.

Penguatan mekanisme bilateral itu salah satunya ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

                                     Investasi
Bila menimbang jalinan hubungan bilateral selama 60 tahun, perkembangan investasi antara Indonesia dan Kamboja belum seperti yang diharapkan, kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Dubes Sudirman menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi langsung di Kamboja.

Menurut dia, hambatan utama bagi pengusaha Indonesia berbisnis di Kamboja adalah persepsi yang belum proporsional tentang Kamboja.

"Banyak yang masih memandang Kamboja sebelah mata, dan itu antara lain dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak akurat dan belum 'update'. Bayangan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Kamboja masih terbelakang dan belum potensial," jelasnya.

Padahal, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga mencapai rata-rata tujuh persen, yakni nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada peningkatan minat dari para pengusaha Indonesia sudah mulai eksplorasi untuk mulai masuk berbisnis dan berinvestasi di Kamboja.

"Memang investasi Indonesia di Kamboja belum seperti yang diharapkan, tetapi ada peningkatan minat dari pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di Kamboja," ucap Dubes Sudirman.

Ia pun menekankan bahwa investasi itu tidak harus uangnya dari Indonesia karena perusahaan Indonesia bisa berpartispasi dalam proyek-proyek di Kamboja melalui kerja sama dengan bank-bank multinasional sebagai penyedia dana.

"Ini tetap dianggap sebagai investasi Indonesia karena dilakukan oleh perusahaan Indonesia, hanya sumber keuangannya itu tidak harus dari dalam negeri," ujarnya.

 KBRI Phnom Penh mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN Indonesia untuk segera mengeksplor peluang yang ada karena masa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk dan berinvestasi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kamboja, seperti pembangunan fasilitas publik, infrastruktur telekomunikasi, pipa gas.

Selain itu, pengusaha dan BUMN Indonesia juga didorong untuk mulai berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kamboja yang relatif belum tereksplorasi dan terkelola dengan optimal.

"Perusahaan dan BUMN Indonesia perlu mengeksplor mineral di sini sebab masih banyak ruang, misalnya kandungan emas dan minyak belum tereksplor dengan baik di sini," ungkap Sudirman.

                                   Perdagangan
Tidak seperti halnya investasi, hubungan perdagangan antara Indonesia-Kamboja terbilang cukup baik. Tren neraca perdagangan kedua negara dalam lima tahun (periode 2013-2017) terus meningkat dengan rata-rata 10,86 persen.

Total nilai perdagangan Indonesia-Kamboja pada 2017 mencapai 542,23 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 19,9 persen dari nilai perdagangan pada 2016 yang hanya mencapai 452,19 juta dolar AS. Untuk periode Januari-Oktober 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 3,2 persen dibanding periode yang sama pada 2017 hingga mencapai 455,87 juta dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia sebesar 401,69 dolar AS.

Beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari Kamboja, antara lain pakaian jadi, karet, alas kaki.

 Kamboja merupakan pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia, khususnya mengingat sektor industri riil Kamboja belum mampu memproduksi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sektor prioritas.

Beberapa produk Indonesia yang cukup popular di Kamboja adalah produk makanan dan minuman kemasan, produk perawatan rumah dan otomotif, personal care, farmasi, batik, buah salak segar, dan kendaraan bermotor roda empat.

"Produk makanan minuman Indonesia semakin hari semakin meningkat di sini, termasuk produk pertanian buah salak segar.
Sebanyak 16 juta penduduk Kamboja bisa menyerap banyak salak, itu dianggap makanan kelas menengah ke atas," ungkap Dubes Sudirman.

Produk farmasi Indonesia pun saat ini dikenal masyarakat Kamboja sebagai produk tingkat menengah dan dipercaya cukup luas oleh masyarakat. Beberapa perusahaan farmasi Indonesia sudah berhasil memasarkan produknya di Kamboja, antara lain Dexa Group, Kalbe, Soho, Eagle Pharma.

"Pasar untuk produk farmasi Indonesia di sini sangat menjanjikan karena kualitasnya sudah diketahui dan harganya terjangkau," ujar Sudirman.

Namun, kata dia, produk-produk industri strategis Indonesia yang potensial, seperti pesawat dari PT Dirgantara Indonesia dan produk pertahanan dari PT Pindad belum banyak masuk ke pasar Kamboja.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan penetrasi produk Indonesia yang dinilai potensial untuk dipasarkan di Kamboja, setiap tahun KBRI Phnom Penh mengadakan kegiatan pertemuan bisnis, business matching, serta promosi dagang melalui pelaksanaan pameran, seperti Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) dan partisipasi dalam pameran ekspor-impor Kamboja.

Selain itu, KBRI juga membawa delegasi pengusaha Kamboja ke Trade Expo Indonesia setiap tahun dan menindaklanjuti "inquries" yang dikirim pengusaha Indonesia ataupun Kamboja.

"Kami selalu melakukan pameran untuk mempromosi produk dan pariwisata Indonesia. Tahun lalu 85 pengusaha Indonesia ikut pameran yang diadakan oleh KBRI Phnom Penh. Kami juga mengundang pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Kamboja," ucap Dubes RI untuk Kamboja.

                                      Pariwisata
Berdasarkan neraca perdagangan antarkedua negara, Indonesia lebih unggul daripada Kamboja dengan mendapatkan surplus.
Namun, Kamboja lebih beruntung dalam bidang pariwisata karena jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja lebih banyak daripada sebaliknya. Hal itu juga disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Kamboja.

Jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja pada 2018 mencapai 55.753 orang, sementara wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia pada tahun yang sama adalah 8.819 orang.

Namun demikian, Pemerintah RI menargetkan peningkatan jumlah wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan pertambahan jumlah kelas menengah di negara itu.

"Peningkatan wisatawan Kamboja ke Indonesia minimal presentase kenaikan 15 persen per tahun, tetapi kita menargetkan itu bisa rata-rata 20 persen per tahun," kata Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman.

Menurut dia, jumlah kelas menengah ke atas di Kamboja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara itu yang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai rata-rata tujuh persen. Dengan peningkatan itu banyak warga Kamboja yang memasukkan kegiatan wisata dalam daftar gaya hidup mereka.

Adapun tempat wisata Indonesia yang paling diminati oleh para wisatawan Kamboja adalah Bali dan Yogyakarta. Bahkan, ada beberapa agen perjalanan di Kamboja yang menyediakan jasa layanan charter pesawat untuk rombongan wisatawan Kamboja yang khusus untuk berkunjung ke Bali.

Akan tetapi, terdapat satu kendala utama yang masih menghambat peningkatan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia, yaitu tidak adanya jalur penerbangan langsung (direct flight) Indonesia-Kamboja.

"Maka tantangannya ada pada konektivitas. Sebenarnya kalau ada 'direct flight' itu bisa lebih meningkatkan jumlah wisatawan Kamboja ke Indonesia," ujar Sudirman.

Dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai penerbangan langsung dari dan ke Kamboja.

                            Tingkatkan kerjasama

Untuk dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral di masa depan, pemerintah Indonesia dan Kamboja perlu mengatasi beberapa hal utama yang sejauh ini menjadi hambatan, yakni perspektif buruk dan kurangnya konektivitas, yang juga menyebabkan masih rendahnya "people-to-people contact" antarkedua bangsa.

"Ketika interaksi antarmasyarakat kurang maka kerja sama ekonomi juga sulit ditingkatkan," ujar Dubes Sudirman.

Terkait perspektif, pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Kamboja perlu diperbaharui karena Kamboja sebenarnya bukan lagi "underdeveloped country" dan sedang menuju menjadi negara berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi pesat.

Terkait masalah konektivitas, khususnya tidak adanya penerbangan langsung Indonesia-Kamboja, diharapkan akan segera teratasi dengan upaya pembukaan jalur penerbangan Jakarta-Phnom Penh.

"Mudah-mudahan segera ada penerbangan langsung. Sudah ada pembicaraan intensif untuk membuka jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan Phnom Penh. Semoga semester depan bisa terealisasi," ungkap Sudirman.

Perbaikan perspektif dan konektivitas serta peningkatan "people-to-people contact", terutama interaksi antara kalangan pengusaha dan BUMN, harus dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara dapat meningkat lebih baik lagi.

Pada akhirnya, hubungan kerja sama ekonomi yang baik antara Indonesia dan Kamboja bukan hanya tentang upaya untuk mencari keuntungan dari satu sama lain, namun juga untuk saling membantu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.




Credit  antaranews.com




Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja


Menilik perkembangan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja
Kegiatan Joint Cultural Performance Indonesia-Kamboja untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik, yang dihadiri Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Menlu Kamboja Prak Sokhon, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di Phnom Penh, Kamboja (13/2/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)




Jakarta, 4/3 (CB) - Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja selama ini sangat baik di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip persahabatan, kemitraan, dan saling menguntungkan. Kamboja, dalam berbagai hal seringkali menempatkan Indonesia sebagai contoh model  pembangunan negaranya.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah dijalin secara resmi sejak 1959 saat pemerintah kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.

Namun, kedua negara sejak lama telah memiliki pertalian sejarah dan kebudayaan sejak abad 8-9 Masehi semasa Dinasti Syailendra berkuasa pada zaman Kerajaan Mataram di Jawa dan Dinasti Jayawarman II pada masa Kerajaan Angkor di Kamboja.

                            Persahabatan bersejarah
Kedekatan hubungan kedua negara tidak dibangun hanya berdasarkan pada pertalian sejarah, namun juga dengan adanya kedekatan dan persahabatan yang bersejarah di antara pemimpin terdahulu kedua negara, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Raja Kamboja Norodom Sihanouk.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan bahwa kedekatan hubungan yang bersejarah antara Indonesia dan Kamboja akan membantu pemerintah kedua negara untuk terus bersama mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja.

"Jika kita setia pada sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan diplomatik yang dimiliki Indonesia dan Kamboja pada masa modern ini merupakan hasil bentukan Raja Norodom Sihanouk yang meraih kemerdekaan Kamboja pada 1953 melalui kedekatan hubungan dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno," kata Menlu Prak Sokhonn.
       
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Kamboja dalam pembukaan acara "Indonesia-Cambodia Friendship Joint Cultural Performance" yang diadakan untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja pada 13 Februari lalu di Phnom Penh.

Presiden pertama Indonesia Soekarno pertama kali bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk, yang kemudian menjadi Raja Kamboja, pada saat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955.

Menurut Menlu Sokhonn, kedekatan yang bersejarah antara kedua pemimpin terdahulu Indonesia dan Kamboja itu dapat menjadi dasar dan pengingat bagi generasi selanjutnya untuk terus memelihara dan mempererat hubungan bilateral.
       
"Hubungan persahabatan (Norodom Sihanouk dan Soekarno) ini telah mendorong kerja sama kedua negara secara bilateral dan regional hingga Indonesia dan Kamboja membuka hubungan diplomatik pada 13 Februari 1959. Malam ini kita menghormati mereka dan visi dari persahabatan mereka yang mengikat hubungan kedua bangsa," ujar dia.

Pada Maret 1962, pemerintah Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI pertama untuk Kamboja.

                                    Saling dukung
Selanjutnya, kedekatan bersejarah antarpemimpin terdahulu kedua negara itu pun membuat Indonesia dan Kamboja terus mendukung kondisi dan posisi satu sama lain di kancah internasional, termasuk di forum dan organisasi regional dan global.

Sejak hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dirintis pada 1959, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja.

Misalnya, Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2 pada 1988-1989; International Conference on Kampuchea (ICK) 1989; Informal Meeting on Cambodia (IMC) 1 dan 2 pada 1990; dan Paris International Conference on Cambodia (PICC) 1991, yang menghasilkan Paris Peace Agreement.

Indonesia pun berperan dalam pengiriman pasukan perdamaian sebagai bagian dari misi  PBB untuk Transisi Otoritas di Kamboja (United Nations Transitional Authority in Cambodia/UNTAC) pada 1992, dan pada 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN.

Pemerintah Kamboja juga menghargai peran Indonesia untuk menengahi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand di kawasan Candi Preah Vihear pada 2011. Selain itu, Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu dalam hal peningkatan kapasitas, termasuk dalam bidang pertahanan melalui pelatihan militer.

"Hubungan kita dengan Kamboja sangat kuat dan terpelihara dengan baik. Pasukan pengaman Perdana Menteri Kamboja belajarnya di Indonesia atau pelatih dari Indonesia mengajar ke sini (Kamboja). Mereka sudah tidak mau 'pindah hati' ke negara lain karena mereka percaya loyalitas TNI kita," ujar Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng.

Kerja sama bilateral RI-Kamboja juga diperkuat dengan saling dukung posisi dalam berbagai pencalonan dalam organisasi internasional, serta berbagai skema kerja sama teknis yang difasilitasi RI untuk Kamboja.

Kamboja mendukung posisi Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk mendukung Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

"Jadi setiap permintaan kita untuk dukungan di forum dan posisi internasional, Kamboja selalu mendukung Indonesia dalam hal apa pun, apalagi berkaitan dengan ASEAN," kata Sudirman.

Hubungan kerja sama RI-Kamboja di bidang politik sepanjang 2012 diwarnai dengan upaya "shuttle diplomacy" Menlu Marty Natalegawa untuk mencapai posisi bersama (konsensus) negara-negara ASEAN dalam penanganan isu Laut China Selatan secara damai dalam kunjungan ke Phnom Penh.

Dari kunjungan tersebut, konsensus ASEAN's six-point principles on the South China Sea berhasil dicapai. Pernyataan mengenai konsensus tersebut pun dikeluarkan oleh Menlu Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012. Dalam hal itu, Indonesia dan Kamboja telah berhasil bekerjasama dan berupaya mencapai kesatuan dan sentralitas ASEAN.

                                    Saling kunjung
Hubungan dan kerja sama bilateral RI-Kamboja yang terjalin baik juga tercermin dari kegiatan saling kunjung kepala negara/pemerintahan, pejabat tinggi negara/pemerintahan, termasuk pejabat senior militer, anggota parlemen, pengusaha, dan pelajar.

Menlu RI Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh dan bertemu dengan Menlu Kamboja HOR Namhong pada 2015.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen berkunjung ke Indonesia pada April 2015 dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela peringatan Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Adapun salah satu hasil dari pertemuan tersebut, yaitu kedua negara sepakat mempererat kerjasama intelijen melalui pertukaran informasi untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Selanjutnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn berkunjung ke Indonesia pada Februari 2018 dan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi untuk membahas upaya peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kemudian, Menlu Sokhonn kembali mengunjungi Indonesia pada
Desemeber 2018 untuk menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 RI-Kamboja di Jakarta. Dalam SKB itu, kedua pihak berkomitmen untuk mengembangkan potensi kerja sama di berbagai bidang.

Selain itu, menurut Dubes Sudirman, kerja sama antarparlemen kedua negara pun berjalan dengan baik dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir melalui kegiatan saling kunjung antaranggota lembaga legislatif Indonesia dan Kamboja.

Program saling kunjung juga dilakukan diantara para perwira senior Indonesia dan Kamboja setiap tahun secara bergantian. Sejak 2005, Paspampres RI memberikan pelatihan kepada Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Kamboja.

                         Penguatan mekanisme bilateral
Selain mekanisme saling kunjung, kedua negara juga berupaya meningkatkan kerja sama melalui penguatan mekanisme bilateral, khususnya melalui kegiatan Sidang Komisi Bersama (SKB).

"Tujuan penguatan mekanisme bilateral itu untuk meninjau kesepakatan-kesepakatan selama ini apa yang sudah, sedang, dan belum dilaksanakan. Atas dasar itu kita mencari hal-hal baru yang dapat kita kembangkan untuk kerja sama di masa akan datang serta mengembangkan kerja sama yang sudah ada dan dianggap bernilai," ujar Dubes Sudirman.

Kedua negara mnyepakati pembentukan Komisi Bersama RI-Kamboja pada 18 Februari 1997. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama itu ditandatangani oleh Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Kamboja Ung Huot. Sidang Komisi Bersama (SKB) menjadi payung bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Sejauh ini Indonesia dan Kamboja telah menyelenggarakan empat kali SKB, yaitu pada Juli 2001 di Phnom Penh, Agustus 2004 di Yogyakarta, Juli 2006 di Siem Reap, dan Desember 2018 di Jakarta.

SKB keempat dilaksanakan pada 2018 setelah sempat tertunda selama 12 tahun. Dalam SKB ke-4 RI-Kamboja, Menlu kedua negara menyepakati upaya merevitalisasi mekanisme serta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerja sama demi kesejahteraan, perdamaian, stabilitas kedua negara, kawasan, dan global.

Selama 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, menurut Dubes RI, capaian signifikan dalam hubungan kedua negara adalah keberhasilan kedua pihak untuk memelihara dan terus menguatkan hubungan bilateral itu sendiri.

"Dengan hubungan baik yang ada sekarang ini kuat dasarnya untuk kedua negara terus meningkatkan kerja sama," ujar Sudirman. Dia pun berharap para penerus bangsa dan pemimpin kedua negara di masa depan akan terus menjaga hubungan baik.

Harapan serupa pun telah disampaikan oleh Menlu Prak Sokhonn. Menlu Kamboja itu berharap pemerintah kedua negara dapat terus melanjutkan hubungan yang terjalin baik selama ini dan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja di berbagai bidang, termasuk bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

"Saya berharap ikatan yang mendalam antara kedua bangsa dapat tumbuh semakin kuat pada tahun-tahun mendatang dan biarlah Yang Kuasa menganugerahi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan Kamboja," ucapnya.  





Credit  antaranews.com


Selasa, 05 Maret 2019

Jet Tempur Su-30 India Tembak Jatuh Drone Pakistan




Jet Tempur Su-30 India Tembak Jatuh Drone Pakistan
Pesawat jet tempur Sukhoi Su-30MKi India buatan Rusia. Foto/CC BY-SA 2.0/Matt Morgan/Su-30MKI


NEW DELHI - Pesawat jet tempur Su-30MKI Angkatan udara India menembak jatuh kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone Pakistan yang menerobos masuk ke wilayah Rajasthan. Serangan UAV Islamabad ini berlangsung pada hari Senin, namun baru dikonfirmasi pejabat senior perusahaan keamanan New Delhi, Selasa (5/3/2019).

Serangan UAV ini menandakan ketegangan kedua negara masih memanas, meski Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menyatakan komitmennya untuk berdamai, termasuk dengan membebaskan pilot jet tempur India yang sempat ditangkap beberapa hari lalu.

Pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu mengatakan sebuah jet tempur Sukhoi Su-30 MKI buatan Rusia menjatuhkan UAV Pakistan dengan rudal air-to-air atau rudal udara-ke-udara di dekat Bikaner, di negara bagian Rajasthan, India utara. Wilayah itu tak jauh dari perbatasan Pakistan.

Kantor berita Press Trust of India (PTI) melaporkan insiden ini adalah upaya kedua oleh Pakistan untuk mengirim drone ke wilayah India dalam enam hari terakhir setelah sebelumnya sebuah drone Pakistan ditembak jatuh pada 27 Februari.

Tidak ada komentar resmi dari pemerintah maupun militer kedua belah pihak.

Pekan lalu kedua negara bersenjata nuklir itu mengalami kebuntuan paling serius dalam beberapa tahun setelah serangan bom bunuh diri di Kashmir menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India pada 14 Februari lalu. Serangan itu diklaim dilakukan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammed yang bermarkas di Pakistan.

Pada 26 Februari, jet-jet tempur India menyerang sebuah fasilitas Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan. Pakistan merespons dengan serangan jet tempur pada 27 Februari. Aksi saling serang itu membuat jet-jet tempur kedua negara terlibat dogfight atau pertempuran udara.

Pakistan mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India, salah satunya MiG-21 Bison yang pilotnya ikut ditangkap. Namun, India hanya mengakui kehilangan satu jet tempur. Sebaliknya, New Delhi mengklaim menembak jatuh jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad menyangkal menggunakan jet tempur buatan Amerika Serikat itu dalam pertempuran udara

Pasukan India dilaporkan telah menangkap ratusan pemimpin separatis dan aktivis di Kashmir, dan terlibat dalam pertempuran senjata mematikan dengan gerilyawan di bagian wilayahnya. 


Kashmir telah menjadi rebutan antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947, di mana kedua negara pernah terlibat dua perang untuk memperebutkan wilayah Himalaya tersebut.

Perdana Menteri India Narendra Modi dalam sebah rapat umum politik mengobarkan semangat militer negaranya. "Militer India telah menunjukkan keberanian dan kekuatan. Teman-teman, saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Sudah menjadi sifat saya untuk menyelesaikan setiap skor," katanya pada Senin malam, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa (5/3/2019).

"Untuk berapa lama mereka akan terus membunuh orang tak bersalah? Adalah prinsip kami bahwa kami akan masuk ke rumah mereka, untuk melenyapkan mereka," kata Modi, yang mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk periode kedua dalam pemilu mendatang.

Credit  sindonews.com



India dan Israel Hendak Hujani Pakistan dengan Rudal



India dan Israel Hendak Hujani Pakistan dengan Rudal
Rudal-rudal BrahMos India. Foto/REUTERS


KARACHI - India telah merencanakan untuk menghujani Pakistan dengan rudal. Dalam rencananya itu, Israel hendak diajak ikut serta.

Sumber pemerintah Pakistan mengungkap rencana serangan tersebut sedianya dilakukan pada 27 Februari 2019 ketika New Delhi dan Islamabad terlibat pertempuran udara. Pemerintah Islamabad, kata sumber itu, sudah menerima laporan intelijen terkait rencana serangan oleh New Delhi dengan Tel AViv.

Jurnalis Geo News, Hamid Mir, dalam laporannya, Selasa (5/3/2019), mengatakan bahwa dia menerima informasi rencana serangan rudal oleh India dan Israel itu dari sumber tingkat tinggi Pakistan. Menurut informasi yang dia terima, Pakistan telah menggagalkan rencana dua serangan rudal tersebut.

Menurut sumber itu, India sudah diberitahu bahwa Pakistan akan menanggapi dengan tepat jika serangan rudal nekat dilakukan.

Pakistan juga telah membocorkan rencana serangan India dan Israel itu kepada negara-negara sahabat Islamabad. Kepada negara-negara itu, Islamabad menegaskan komitmennya untuk berdamai dengan New Delhi.

Sumber resmi itu mengatakan tidak ada kontak antara Pakistan dan pemerintah India. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi laporan media Pakistan tersebut.

Sementara itu, pesawat jet tempur Sukhoi-30 India menembak jatuh drone Pakistan di atas wilayah udara Rajasthan pada Senin (4/3/2019).

Mengutip India Today, Selasa (5/3/2019), jet-jet tempur Su-30Mki buatan Rusia, berhamburan di depan garis depan di sektor Rajasthan untuk menghadapi ancaman yang datang dari Pakistan. Serangan drone atau kendaraan udara nirawak itu diungkap seorang pejabat senior di perusahaan keamanan India yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Jet-jet tempur Su-30Mki yang bermesin ganda berhamburan dari sebuah pangkalan di sepanjang perbatasan internasional sekitar pukul 11.30 pagi kemarin setelah radar pertahanan udara mendeteksi kendaraan udara tak berawak yang masuk. 


Pejabat itu mengatakan sebuah jet tempur Su-30MKi menembak jatuh drone Pakistan itu dengan rudal air-to-air atau rudal udara-ke-udara. Militer India dan Pakistan belum mengonfirmasi laporan konflik terbaru ini.

New Delhi dan Islamabad telah di ambang perang menyusul serangan kelompok militan Jaish-e-Mohammed yang bermarkas di Pakistan terhadap polisi paramiliter India pada 14 Februari 2019 lalu di wilayah Kashmir. Lebih dari 40 polisi paramiliter India tewas ketika konvoi mereka dihantam serangan bom bunuh diri dengan mobil yang sarat bahan peledak.

Pada 26 Februari, jet-jet tempur India menyerang sebuah fasilitas Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan. Pakistan merespons dengan serangan jet tempur pada 27 Februari. Aksi saling serang itu membuat jet-jet tempur kedua negara terlibat dogfight atau pertempuran udara.

Pakistan mengklaim menembak jatuh dua jet tempur India, salah satunya MiG-21 Bison yang pilotnya ikut ditangkap. Namun, India hanya mengakui kehilangan satu jet tempur. Sebaliknya, New Delhi mengklaim menembak jatuh jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad menyangkal menggunakan jet tempur buatan Amerika Serikat itu dalam pertempuran udara.



Credit  sindonews.com



Israel Dinilai Ingin Kosongkan Al-Aqsha dari Orang Palestina


Kubah Nabi, Kompleks Masjid Al Aqsha, Yerusalem, Palestina.
Kubah Nabi, Kompleks Masjid Al Aqsha, Yerusalem, Palestina.
Foto: Screen Capture Youtube

Tindakan Israel terhadap Al-Quds adalah bagian dari Judaisasi.



CB, RAMALLAH -- Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel yang secara membabi-buta melarang pejabat Waqaf, penjaga dan orang yang ingin beribadah memasuki Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Yerusalem).

Di dalam satu pernyataan, kementerian itu mengatakan Israel berusaha mengosongkan masjid tersebut dari orang Palestina dan  Muslim yang akan beribadah. Demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA, Senin (4/3).

Larangan itu diberlakukan sebagai bagian dari rencananya untuk melakukan "pemisahan sementara" Al-Aqsha sampai tempat tersebut dibagi.

Kementerian tersebut memperingatkan tindakan sewenang-wenang Israel terhadap Masjid Al-Aqsha adalah dalam kerangka Judaisasi dan mengubah ciri khas serta identitas Kota Al-Quds.

Pada Ahad pagi, polisi Israel menyerahkan kepada Ketua Dewan Awqaf di Al-Quds, Sheikh Abdul-Azim Salhab perintah yang melarang dia memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha selama 40 hari.



Credit  republika.co.id




Anggaran Pertahanan China Naik Jadi Rp2.500 Triliun


Anggaran Pertahanan China Naik Jadi Rp2.500 Triliun
Ilustrasi militer China. (AFP PHOTO/STR)




Jakarta, CB -- Anggaran pertahanan China naik 7,5 persen dari tahun lalu menjadi 1,19 triliun yuan atau setara Rp2.500 triliun pada 2019.

Kenaikan ini terungkap dalam laporan anggaran dalam pembukaan rapat tahunan parlemen pada Selasa (5/3).

Dalam rapat tersebut, Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan militer negaranya.


"[China] akan mempercepat upaya membuat inovasi yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi pertahanan," ujar Li sebagaimana dikutip Reuters.

Ia juga memastikan bahwa China akan tetap mempertahankan "kepemimpinan Partai [Komunis] atas pasukan bersenjata."

Pengumuman anggaran pertahanan China ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan dunia internasional.

Sejumlah pihak bersikap skeptis mengenai tujuan China mengembangkan kapabilitas militernya, termasuk dengan memperbanyak jet tempur, kapal induk, dan rudal anti-satelit.

China tidak pernah menjabarkan secara rinci penggunaan anggaran militer tersebut, memicu protes dari negara-negara tetangganya yang menyebut sikap tidak transparan itu dapat menambah ketegangan di kawasan.

Negeri Tirai Bambu sendiri menempati urutan kedua dalam daftar negara dengan anggaran pertahanan terbesar setelah Amerika Serikat.

Namun, sejumlah diplomat dan ahli militer memperkirakan anggaran yang diumumkan ini lebih kecil dari sebenarnya, melihat perkembangan pesat kapasitas pertahanan China.

"Selama ini, China mengembangkan militernya untuk pertahanan perbatasan, tapi definisi itu sudah berkembang dalam beberapa tahun belakangan," tutur peneliti dari Pusat Studi Pertahanan Universitas Nasional Australia, Sam Roggeveen.

Melanjutkan pernyataannya, Roggeveen berkata, "Negara Barat akan sangat tertarik melihat penggunaan anggaran tersebut, terutama jika digunakan untuk aset yang dapat memproyeksikan pasukan ke jarak yang jauh." 





Credit  cnnindonesia.com




Menhan Jerman Bilang Rudal China Ancaman bagi Rusia



Menhan Jerman Bilang Rudal China Ancaman bagi Rusia
Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen. Foto/REUTERS/Fabrizio Bensch


BERLIN - Menteri Pertahanan (Menhan) Jerman Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa rudal jarak menengah China menjadi ancaman bagi Rusia. Menurutnya, misil Beijing mampu mencapai wilayah negara penerus Uni Soviet tersebut.

Peringatan itu dia sampaikan dalam wawancara dengan Focus yang dikutip Sputnik, Senin (4/3/2019). Ditanya apakah Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987 masih bisa diselamatkan setelah Amerika Serikat dan Rusia saling menunuh melanggar perjanjian satu sama lain dan apakah China harus dimasukkan dalam perjanjian itu, von der Leyen menyarankan bahwa Moskow mungkin memiliki minat untuk memasukkan Beijing dalam semacam "perjanjian perlucutan senjata".

"Karena sama seperti roket Rusia yang merupakan ancaman bagi Eropa, demikian juga China pada Rusia," katanya.

Para pejabat Jerman yang lain sebelumnya menyuarakan keprihatinan mereka atas runtuhnya Perjanjian INF. Menteri Ekonomi dan Energi Peter Altmaier tidak mengesampingkan pecahnya perlombaan senjata baru antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia sebagai imbas dari runtuhnya perjanjian era Perang Dingin tersebut.

Surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine, mengutip anggota Christian Democratic Union (CDU) Roderich Kiesewetter dan Rolf Mutzenich dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), mengatakan bahwa rudal 9M729 baru Rusia harus dipindahkan ke sisi lain di Pegunungan Ural sehingga tidak bisa mencapai Eropa.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada bulan Desember lalu mengatakan bahwa Berlin akan menentang penyebaran rudal jarak menengah baru di Eropa jika Perjanjian INF runtuh.

“Dalam situasi apa pun Eropa tidak boleh menjadi platform untuk debat perlombaan senjata. Penempatan rudal jarak menengah baru akan menghadapi penentangan yang luas di Jerman," katanya kepada kantor berita DPA.

Seperti diketahui, Pada 2 Februari 2019, AS mengumumkan telah menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF. Washington mengultimatum Rusia selama enam bulan untuk kembali mematuhi perjanjian tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan bahwa penghancuran semua rudal 9M729 berbasis darat Rusia dan peluncurnya adalah kunci penyelamatan Perjanjian INF. 


Pada hari berikutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow juga menangguhkan kewajibannya di bawah Perjanjian INF sebagai pembalasan atas keputusan AS. Presiden Putin bahkan menginstruksikan menterinya untuk tidak memulai pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari AS mengenai masalah ini. Kendati demikian, Putin menyatakan bahwa Moskow masih terbuka untuk negosiasi.

Perjanjian INF ditandatangani pada tahun 1987 antara pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan pemimpin AS Ronald Reagan. Dalam perjanjian itu, kedua pihak setuju untuk menghancurkan semua rudal balistik berbasis darat yang memiliki jangkauan antara 500 dan 5.500 km.



Credit  sindonews.com



Putin Teken Penangguhan Rusia terhadap Perjanjian Senjata Nuklir




Putin Teken Penangguhan Rusia terhadap Perjanjian Senjata Nuklir
Presiden Rusia Vladimir Vladimorvich Putin. Foto/REUTERS


MOSKOW - Presiden Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang menangguhkan keikutsertaan Rusia dalam perjanjian kunci kendali senjata nuklir era Perang Dingin yang dikenal sebagai Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Tindakan pemimpin Kremlin ini sebagai respons atas langkah serupa yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin yang dikutip Reuters, Selasa (5/3/2019), Kremlin mengatakan penangguhan itu akan berlangsung sampai AS mengakhiri pelanggaran Perjanjian INF atau sampai perjanjian itu berakhir.

Pada bulan Februari, Washington memberikan pemberitahuan tentang niatnya untuk menarik diri dari perjanjian INF 1987, sebuah perjanjian yang dibuat untuk mencegah perang nuklir antara AS dan Uni Soviet.

Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengultimatum Rusia untuk kembali mematuhi Perjanjian INF dalam waktu enam bulan.

Washington menuduh Moskow mengembangkan dan mengerahkan rudal jelajah yang melanggar ketentuan Perjanjiaan INF 1987. Perjanjian itu melarang produksi, pengujian dan penyebaran rudal balistik berbasis darat yang memiliki jangkauan antara 500 km hingga 5.500 km.

Para pejabat AS juga menyatakan keprihatinan bahwa China, yang bukan merupakan pihak dalam pakta INF, memperoleh keuntungan militer yang signifikan di Asia dengan mengerahkan sejumlah besar rudal dengan jangkauan di luar batas perjanjian itu.

Rusia membantah tuduhan AS bahwa Moskow melanggar Perjanjian INF. Sebaliknya, Moskow menuduh bahwa Washington-lah yang melanggar pakta tersebut dengan mengerahkan fasilitas pertahanan rudal di Eropa Timur yang dapat menembakkan rudal jelajah, bukan sistem pencegat rudal. Washington menolak klaim Moskow itu.

Runtuhnya perjanjian itu memicu kekhawatiran akan terulangnya krisis rudal Eropa era Perang Dingin selama 1980-an. Kala itu, AS dan Uni Soviet sama-sama mengerahkan rudal jarak menengah di benua Eropa.

Putin sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha mengembangkan rudal jarak menengah, tetapi tidak akan menempatkannya di bagian Eropa di negaranya atau pun di tempat lain kecuali AS melakukannya. 

NATO telah mendukung keputusan AS untuk menarik diri dari pakta tersebut, tetapi banyak pemimpin Eropa telah menyuarakan kekhawatiran atas konsekuensi dari kehancuran Perjanjian INF.

Sedangkan China mendesak Rusia dan AS untuk mempertahankan perjanjian tersebut.


Credit  sindonews.com



Senat AS Siap Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump


Senat AS Siap Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump
Pemimpin Senat AS, Mitch McConnell, yakin badan pimpinannya dapat meraih cukup suara untuk meloloskan resolusi penolakan situasi darurat nasional yang dideklarasikan Donald Trump. (Reuters/Aaron P. Bernstein)



Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat siap menyatakan penolakan terhadap situasi darurat nasional yang dideklarasikan Presiden Donald Trump demi mendapatkan dana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

"Saya pikir jelas Senat punya cukup suara untuk meloloskan resolusi penolakan," ujar pemimpin Senat AS, Mitch McConnell, sebagaimana dikutip AFP, Senin (4/3).

Resolusi penolakan ini sudah diloloskan oleh Dewan Perwakilan AS yang dikuasai oleh Partai Demokrat pada pekan lalu. Dewan Perwakilan lantas menyerahkan draf resolusi itu ke Senat yang akan menggelar pemungutan suara pada pekan ini.


Awalnya, sejumlah pihak ragu resolusi penolakan ini dapat lolos di tahap Senat karena badan tersebut dikuasai oleh partai pengusung Trump, Partai Republik, yang memegang 53 kursi, sementara Partai Demokrat hanya 47.

Namun, kini sudah ada empat senator Partai Republik yang menyatakan dukungan terhadap resolusi tersebut sehingga Senat kemungkinan besar akan meloloskan penolakan itu.

McConnell menyadari bahwa Trump pasti akan langsung memveto resolusi penolakan ini. Untuk menolak veto Trump, Kongres harus merengkuh dua pertiga suara dari masing-masing Dewan Perwakilan dan Senat.

Namun, McConnell yakin bisa merayu para senator Partai Republik dengan alasan keputusan deklarasi darurat semacam ini dapat diikuti oleh pemimpin penerus Trump kelak.

Jika Partai Demokrat menang dalam pemilu mendatang, ia khawatir sang presiden terpilih akan menggunakan kewenangan deklarasi serupa untuk meloloskan aturan terkait perubahan iklim atau senjata.

"Itu alasan saya menolak. Presiden sebaiknya tidak mengambil langkah tersebut," kata McConnell.

Trump mendeklarasikan situasi darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan Meksiko ini pada pekan lalu, setelah ia kecewa melihat draf kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan ini.

Draf itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7 miliar atau setara dengan Rp80,5 triliun.

Dengan deklarasi darurat nasional, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.



Credit  cnnindonesia.com



Pulang ke Venezuela, Guaido Disambut Bak Pahlawan


Pulang ke Venezuela, Guaido Disambut Bak Pahlawan
Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, disambut bak pahlawan ketika tiba di Caracas setelah melakukan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara Amerika Latin. (Reuters/Andres Martinez Casares)




Jakarta, CB -- Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, disambut bak pahlawan ketika tiba di Caracas, Senin (4/3), setelah melakukan rangkaian kunjungan untuk menggalang dukungan dari sejumlah negara Amerika Latin.

"Ya, Anda bisa!" teriak ribuan orang sambil mengacungkan bendera Venezuela ketika menyambut Guaido.

Dukungan tersebut dianggap sangat berarti bagi Guaido yang sebenarnya terancam ditahan karena bepergian ke luar negeri setelah dicekal Presiden Nicolas Maduro.


Berterima kasih kepada para pendukungnya, Guaido kemudian berkata, "Kita tahu risiko yang kita hadapi, tapi itu tidak menghentikan kita. Rezim diktator harus paham itu! Kita lebih kuat dari sebelumnya. Mari turun ke jalan!"

Guaido lantas mengajak masyarakat untuk kembali menggelar demonstrasi besar-besaran guna mendesak Maduro mundur pada akhir pekan mendatang.

"Semua warga Venezuela akan kembali ke jalan. Kita tidak akan istirahat sedetik pun sampai kebebasan diraih," katanya.

Teriakan tersebut langsung disambut teriakan para pendukung, "Guaido! Guaido! Ya, Anda bisa!"
Pulang ke Venezuela, Guaido Disambut Bak Pahlawan
Pendukung Juan Guaido mengibarkan bendera di Caracas. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)
Kepulangan Guaido ini dianggap dapat mengancam Maduro yang kian terdesak di tengah ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuannya untuk menyelamatkan Venezuela dari keterpurukan ekonomi.

Ketidakpercayaan rakyat ini mulai mencuat sejak Venezuela mengalami hiperinflasi beberapa tahun lalu dan memuncak pada Januari lalu, ketika Maduro dilantik setelah memenangi pemilu yang dianggap tidak sah.

Warga pun menggelar unjuk rasa besar-besaran. Di tengah kisruh tersebut, Guaido selaku pemimpin parlemen, Majelis Nasional, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Ia mendapatkan dukungan dari setidaknya 50 negara, termasuk Amerika Serikat.


Ketika dukungan terhadap Guaido kian kuat, Maduro mencekal pemimpin oposisi itu agar tak dapat ke luar negeri. Meski demikian, Guaido tetap melakukan tur lawatan untuk menggalang dukungan.

Guaido memulai rangkaian lawatannya pada pekan lalu dari Kolombia, di mana ia berupaya mencari cara untuk membawa masuk bantuan internasional yang tertahan karena diblokade Maduro.

Ia kemudian bertolak ke Brasil, Paraguay, Argentina, dan berakhir di Ekuador guna menghimpun dukungan untuk transisi pemerintahan di Venezuela dan pemilihan umum yang adil.

Di Venezuela, Maduro memperingatkan bahwa Guaido terancam ditahan dan menjalani peradilan jika kembali ke tanah airnya.

Wakil Presiden AS, Mike Pence, pun memperingatkan agar Maduro menjamin keselamatan Guaido.

"Segala ancaman, kekerasan, atau intimidasi terhadapnya tak akan dimaklumi dan akan ditanggapi dengan respons kuat," kata Pence.

Mendukung Pence, Menteri Luar Negeri AS juga merilis pernyataan yang berbunyi, "Komunitas internasional harus bersatu dan mendesak pengakhiran rezim brutal Maduro."




Credit  cnnindonesia.com





Pakistan Tersudut soal Jet F-16, Taiwan Dijadikan Kambing Hitam



Pakistan Tersudut soal Jet F-16, Taiwan Dijadikan Kambing Hitam
Militer India tunjukkan puing AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM buatan Amerika Serikat yang digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur MiG-21 Bison India. Foto/APTN



ISLAMABAD - Bukti yang disodorkan militer New Delhi bahwa militer Islamabad menggunakan pesawat jet tempur F-16 dalam konflik dengan India di Kashmir telah membuat Pakistan tersudut. Kini, media Pakistan menjadikan Taiwan sebagai kambing hitam.

Bukti yang disodorkan militer New Delhi adalah puing-puing AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM, rudal buatan Amerika Serikat (AS) yang menjadi senjata jet tempur F-16.

Masalah ini sensitif karena jet tempur yang dipasok AS hanya boleh digunakan untuk misi kontra-terorisme, bukan menyerang negara lain.

Media Pakistan berbahasa Inggris, Express Tribune, melaporkan puing-puing itu merupakan bagian dari rudal yang dijual oleh AS ke Taiwan. Para jurnalis media itu mengklaim melacak nomor identifikasi dari rudal AIM-120C-5 AMRAAM, yang menurut mereka masuk daftar Departemen Pertahanan AS sebagai rudal yang dijual ke Taiwan dengan nilai kontrak USD2,38 juta.

Tuduhan media itu tidak masuk akal, karena Taiwan tidak terlibat konflik dengan India. Selain itu, mustahil jet tempur Taiwan dengan rudal tersebut menyerang wilayah Kashmir yang dikuasai India bertepatan dengan hari di mana konflik New Delhi dan Islamabad pecah.

"Bagaimana puing-puing rudal yang dijual ke Taiwan berakhir di tangan wakil marsekal udara militer India adalah sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh New Delhi," tulis media Pakistan tersebut, dikutip Economic Times, Senin (4/3/2019). Media-media India menyebut Islamabad lihai menutupi kebohongan dengan membuat kebohongan lainnya.

Angkatan Udara Taiwan yang dijadikan kambing hitam oleh media Pakistan bergegas melakukan pengecekan dan memastikan bahwa nomor identifikasi rudal yang dilaporkan media tersebut tidak cocok dengan salah satu misilnya. Angkatan Udara tersebut memastikan misil yang dibeberkan militer New Delhi tidak kompatibel dengan sistem senjata yang dimilikinya.

"Jenis senjata seperti misil yang dipasok oleh AS adalah untuk digunakan Taiwan sendiri dan tidak dapat dijual ke negara lain," kata Angkatan Udara pulau tersebut.

Media Taiwan menggambarkan tuduhan media Pakistan sebagai kasus "Taiwan tertembak peluru ketika berbaring". 

Taiwan yang nama resminya Republik Tiongkok tidak menikmati hubungan diplomatik dengan India. Keduanya memiliki kantor budaya dan komersial di masing-masing negara dan tidak berbagi kemitraan pertahanan apa pun. Taiwan sendiri dilindungi di bawah payung militer AS.

Serangan udara telah menyebabkan beberapa pertempuran lintas perbatasan, termasuk pertempuran udara di mana Varthaman ditangkap, serta kewaspadaan di seluruh dunia ketika berbagai kekuatan menyaksikan konflik dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri.

Konflik di Kashmir antara India dan Pakistan—dua negara bersenjata nuklir—pecah setelah serangan bom mobil oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan, Jaish-e-Mohammed. Serangan pada 14 Februari itu menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India yang sedang konvoi.

Sebagai tanggapan, India melancarkan serangan udara melintasi garis kontrol Kashmir, dengan mengklaim menewaskan banyak teroris disebut India mendapat izin untuk bersembunyi di Pakistan.

Pakistan membantah bahwa ada gerilyawan yang hadir di wilayahnya dan menuduh India melakukan serangan terorisme terhadap lingkungan karena serangan udaranya menghancurkan pohon-pohon di hutan lindung.



Credit  sindonews.com



Baru Dibebaskan Pakistan, Pilot Jet Tempur India Siap Beraksi Lagi



Baru Dibebaskan Pakistan, Pilot Jet Tempur India Siap Beraksi Lagi
Komandan Sayap Abhinandan Varthaman, 35, pilot jet tempur India saat dibebaskan militer Pakistan di wilayah perbatasan, Jumat (1/3/2019) malam. Foto/REUTERS


NEW DELHI - Abhinandan Varthaman, pilot berkumis dari pesawat jet tempur MiG-21 Bison India, baru dibebaskan militer Pakistan setelah pesawatnya ditembak jatuh dan dia ditangkap. Namun, pilot tersebut dilaporkan siap kembali ke kokpit untuk beraksi.

Varthaman mengatakan kepada komandan Angkatan Udara India tentang keinginannya untuk kembali beraksi di garis depan. Keinginan pilot itu dilaporkan Times of India mengutip pejabat militer yang tidak disebutkan namanya.

Dia masih harus menjalani pemeriksaan kesehatan wajib, meskipun dia terlihat ceria. Kendati demikian, pilot itu dilaporkan mengalami pelecehan selama menjadi tahanan militer Pakistan.

"Dokter senang untuk menurutinya. Upaya-upaya itu adalah untuk memastikan bahwa dia segera kembali ke kokpit," kata pejabat militer India yang dikutip surat kabar tersebut, Senin (4/3/2019).

Pesawat jet tempur MiG-21 Bison yang dikendalikan Komandan Sayap Abhinandan Varthaman ditembak jatuh dalam pertempuran udara hari Rabu pekan lalu. Pesawat itu diduga ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 Pakistan, namun Islamabad sejauh ini membantahnya. India sendiri juga mengklaim menembak jatuh F-16 Pakistan dengan jet tempur MiG-21 Bison.

Media-media India memuji Abhinandan Varthaman sebagai pilot India pertama yang menembak jatuh F-16. Varthaman terlontar dari pesawatnya yang jatuh dan mendarat di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, tempat dia ditangkap.

Perdana Menteri India Narendra Modi melalui Twitter menyambut kepulangan pilot itu dan memuji keberaniannya yang dia sebut patut dicontoh. Produser Bollywood bahkan mengajukan hak untuk menggunakan namanya dalam film masa depan.

Konflik di Kashmir antara India dan Pakistan—dua negara bersenjata nuklir—pecah setelah serangan bom mobil oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan, Jaish-e-Mohammed. Serangan pada 14 Februari itu menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India yang sedang konvoi.

Sebagai tanggapan, India melancarkan serangan udara melintasi garis kontrol Kashmir, dengan mengklaim menewaskan banyak teroris disebut India mendapat izin untuk bersembunyi di Pakistan. 


Pakistan membantah bahwa ada gerilyawan yang hadir di wilayahnya dan menuduh India melakukan serangan terorisme terhadap lingkungan karena serangan udaranya menghancurkan pohon-pohon di hutan lindung.





Credit  sindonews.com



OKI akan Bawa Kasus Rohingya ke Pengadilan Internasional


Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).
Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).
Foto: Nyunt Win/EPA EFE

OKI mendesak Myanmar bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan.



CB.CO.ID, MESIR -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengadopsi resolusi untuk membawa kasus kekerasan Rohingya ke Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Hal itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Senin (4/3).

"Resolusi untuk mengejar bantuan hukum melalui ICJ datang setelah serangkaian negosiasi panjang untuk mencari pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Rohingya di Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Daily Star.

Menurut Bangladesh, keputusan mengadopsi resolusi itu dilakukan setelah Gambia memimpin pertemuan dengan 10 anggota komite tingkat tinggi OKI. Pertemuan perdana dilaksanakan di Ibu Kota Gambia Banjul pada 10 Februari lalu.

Komite itu merekomendasikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Genosida serta prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter lainnya.

Tindakan bulat tersebut menjadi preseden bagi OKI untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Termasuk menetapkan hak-hak merka untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sah di tanah asalnya, yakni Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya terjadi pada Agustus 2017, tepatnya ketika militer Myanmar memburu anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Warga sipil Rohingya turut menjadi sasaran tindakan brutal dan represif pasukan Myanmar.

Kejadian itu segera memicu gelombang pengungsi ke Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang hidup di kamp-kamp di zona perbatasan Bangladesh-Myanmar, yakni Cox's Bazar.




Credit  republika.co.id





Pertama Kali, AS Kerahkan Sistem Rudal Canggih THAAD ke Israel


Pertama Kali, AS Kerahkan Sistem Rudal Canggih THAAD ke Israel
Sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat tiba di Israel. Foto/Twitter @Twitter @USEUCOM

TEL AVIV - Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan sistem pertahanan rudal canggih THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ke Israel untuk pertama kalinya. Pengerahan senjata pertahanan canggih itu dilakukan sebagai bagian dari latihan militer bersama dan bertujuan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan Washington untuk keamanan regional Tel Aviv.

Pejabat pertahanan kedua negara pada hari Senin mengatakan sistem rudal canggih Amerika tersebut dikerahkan ke Israel pada awal Maret 2019. THAAD akan ditempatkan di selatan negara itu, bersama sekitar 200 personel militer Amerika.

"THAAD adalah sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi yang paling canggih di dunia, dan latihan kesiapan penempatan ini menunjukkan bahwa pasukan AS gesit dan dapat merespons dengan cepat dan tak terduga terhadap ancaman, di mana saja, kapan saja," kata Komando Eropa AS dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Selasa (5/3/2019).

"Selama penyebaran, anggota layanan kami akan bekerja di berbagai lokasi di seluruh Israel dan akan mempraktikkan prosedur operasional untuk menambah arsitektur pertahanan udara dan rudal Israel yang ada," lanjut pernyataan tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik kedatangan sistem rudal THAAD sebagai tanda komitmen AS terhadap keamanan negara Yahudi tersebut.

"Sistem THAAD Amerika dianggap sebagai salah satu sistem paling canggih di dunia, dan bersama dengan sistem pertahanan kita, kita lebih kuat dalam menghadapi ancaman, dekat atau jauh, yang berasal dari semua area di Timur Tengah," katanya.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran atas kampanye pemboman Israel di Suriah. Ketegangan Tel Aviv dan musuh bebuyutannya, Teheran, semakin memanas setelah Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan perang antara kedua negara.

Sebuah rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan peluncur THAAD dan kendaraan lain diturunkan dari pesawat transportasi militer di Pangkalan Udara Nevatim, serta personil militer AS diturunkan dari pesawat.

THAAD dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik jarak pendek dan menengah selama fase terminal mereka—masuk kembali atau turun—dengan pendekatan serangan langsung. 


Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bersikeras bahwa penyebaran sistem rudal canggih Amerika itu semata-mata bersifat defensif. "Dan tidak terkait dengan peristiwa spesifik saat ini," kata IDF mengacu pada ketegangan dengan Iran dan konflik Suriah.



Credit  sindonews.com





Paus Fransiskus Buka Arsip Rahasia yang Paling Dicari Yahudi


Paus Fransiskus memberkati umat saat memimpin prosesi misa Minggu Palma di Saint Peter's Square, Vatikan, 25 Maret 2018. Misa Minggu Palma merupakan pembuka rangkaian pekan suci memperingati wafat dan bangkitnya Isa Almasih. REUTERS/Tony Gentile
Paus Fransiskus memberkati umat saat memimpin prosesi misa Minggu Palma di Saint Peter's Square, Vatikan, 25 Maret 2018. Misa Minggu Palma merupakan pembuka rangkaian pekan suci memperingati wafat dan bangkitnya Isa Almasih. REUTERS/Tony Gentile

CB, Jakarta - Paus Fransiskus mengumumkan keputusannya untuk membuka arsip rahasia Vatikan yang paling dicari oleh bangsa Yahudi selama beberapa dekade. Pemimpin umat Katolik sedunia ini menjelaskan keputusannya itu pada hari Senin, 4 Maret 2019.
Arsip rahasia itu merupakan dokumen yang dibuat semasa Pius XII menjabat sebagai pemimpin Gereja Katolik.

Selama ini bangsa Yahudi menyebut Pius XII yang menjabat sebagai Paus dari tahun 1939 hingga 1958 membutakan matanya terhadap pembantaian bangsa Yahudi yang dikenang sebagai tragedi Holocaust.

Pius XII dituding tidak berbicara tegas mengenai tragedi Holocaust yang terjadi pada saat Perang Dunia II pecah tahun 1939 hingga 1945.

Tragedi Holocaust merupakan peristiwa pembantaian Nazi terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi. Adolf Hitler memimpin langsung pembantaian Yahudi di semua wilayah yang dikuasai Nazi.
Adapun Vatikan menjelaskan, Pius XII bekerja secara diam-diam di balik layar untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian. Dia juga berusaha agar situasi tidak semakin memburuk.
Paus Fransiskus mengatakan arsip rahasia yang berbicara tentang tragedi Yahudi  akan dibuka secara resmi pada 2 Maret 2020.




Credit  tempo.co





Turki Desak Negara Islam Bersuara Tentang Kebijakan Israel



Turki Desak Negara Islam Bersuara Tentang Kebijakan Israel
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta negara-negara Islam untuk bersuara keras menentang kebijakan yang diambil Israel terhadap Palestina. Foto/Istimewa


ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu meminta negara-negara mayoritas Islam untuk bersuara keras menentang kebijakan yang diambil Israel terhadap Palestina. Dia menyebut, saat ini ada beberapa negara Islam yang tidak berpihak pada Palestina.

"Mereka yang menahan diri untuk tidak bersuara terhadap Israel tidak dapat membela Yerusalem," kata Cavusoglu dalam sebuah pernyataan di depan pendukungnya di kota Hatay, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (5/3).

"Kami melihat bahwa negara-negara Muslim yang takut akan Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai goyah. Bahkan ada beberapa negara yang menekan Palestina untuk tidak terlalu banyak bersuara. Apakah ini yang membela Yerusalem?" tanya Cavusoglu.

Cavusoglu juga mengatakan bahwa negara-negara yang sama bertindak "pengecut" ketika memberikan suara menentang AS dan Israel pada berbagai pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan pertemuan Majelis Umum PBB dalam dua tahun terakhir.

Dia kemudian mengatakan bahwa Turki sedang berjuang melawan banyak ancaman termasuk terorisme, menambahkan bahwa stabilitas dan perdamaian di Suriah penting bagi kota-kota perbatasan Turki seperti Hatay. 





Credit  sindonews.com



Kementerian Palestina kutuk larangan terkini Israel terhadap pejabat untuk masuk Al-Aqsha

Kementerian Palestina kutuk larangan terkini Israel terhadap pejabat untuk masuk Al-Aqsha
Masjid Kubbah Ash-Shakhrah di Komplesk Masjid Al-Aqsha (REUTERS)




Ramallah, Palestina, (CB) - Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Pemerintah Israel, yang secara membabi-buta melarang pejabat Waqaf, penjaga dan orang yang ingin beribadah memasuki Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem).

Kementerian tersebut mengutuk larangan Israel terhadap orang yang akan masuk ke tempat suci ketiga umat Muslim itu --tempat orang Muslim mestinya bisa secara bebas beribadah-- dan mencapnya sebagai peningkatan ketegangan yang berbahaya dengan tujuan menghalangi akses orang Muslim yang ingin beribadah ke masjid tersebut dan merusak peran serta pekerjaan Departemen Waqaf Muslim.

Di dalam satu pernyataan, kementerian itu mengatakan Israel berusaha mengosongkan masjid tersebut dari orang Palestina dan orang Muslim yang akan beribadah, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Larangan itu diberlakukan sebagai bagian dari rencananya untuk melakukan "pemisahan sementara" Al-Aqsha sampai tempat tersebut dibagi.

Kementerian tersebut memperingatkan mengenai pantulan dari tindakan sewenang-wenang Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, yang dikatakannya, dilakukan dalam kerangka Judaisasi dan mengubah ciri khas serta identitas Kota Al-Quds.

Pada Ahad pagi, polisi Israel menyerahkan kepada Ketua Dewan Awqaf di Al-Quds, Sheikh Abdul-Azim Salhab, perintah yang melarang dia memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha selama 40 hari.






Credit  antaranews.com





Saudi Beri Pembayaran Pertama Rp14,2 T untuk Sistem Rudal AS


Saudi Beri Pembayaran Pertama Rp14,2 T untuk Sistem Rudal AS
Ilustrasi THAAD. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)




Jakarta, CB -- Arab Saudi menyerahkan pembayaran pertama sebesar US$1 miliar atau setara Rp14,2 triliun untuk sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) produksi perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin.

Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa uang yang akan diserahkan pada Senin (4/3) tersebut merupakan pembayaran perdana dari perjanjian pembelian senjata senilai total US$110 miliar.

Dalam perjanjian yang disepakati pada November lalu itu, Saudi sepakat membeli 44 pelontar sistem THAAD dan peralatan pendukungnya.

Menurut Pentagon, harga satu sistem pertahanan rudal THAAD dipatok US$15 miliar. Dari pembelian ini, Kemhan AS akan memberikan US$946 juta kepada Lockheed Martin Corp.


Dengan harga tersebut, Lockheed Martin akan memperbarui teknologi THAAD sesuai dengan perkembangan termutakhir rudal Saudi.

Berdasarkan kontrak jual-beli, Lockheed Martin juga akan menanggung seluruh biaya material, peralatan, dan pengembangan teknis lainnya terkait pengembangan THAAD.

Sebagian pembayaran dari Saudi akan langsung diserahkan ke Lockheed Martin untuk mencegah penundaan produksi.

Beberapa bulan lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump dan industri pertahanan AS berupaya menyelamatkan perjanjian jual beli ini di tengah kecaman keras dunia atas Saudi yang diduga menjadi dalang di balik pembunuhan jurnalis pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi.




Credit  cnnindonesia.com





Saudi Menentang Rencana Pembelian S-400, Qatar: Bukan Urusan Mereka


Saudi Menentang Rencana Pembelian S-400, Qatar: Bukan Urusan Mereka
Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan bukan urusan Arab Saudi apakah Qatar akan membeli S-400 atau tidak. Foto/Istimewa

DOHA - Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari pembelian sistem pertahanan udara rudal S-400 Rusia. Doha lalu menuturkan, bukan urusan Arab Saudi apakah Qatar akan membeli S-400 atau tidak.

Pernyataan itu adalah respon saat dirinya ditanya tentang laporan Juni lalu oleh harian Prancis, Le Monde bahwa pemimpin Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud telah mengirim surat kepada Presiden Prancis yang menyatakan keprihatinan atas pembicaraan antara Doha dan Moskow tentang sistem S-400.

"Ada diskusi untuk pengadaan berbagai peralatan Rusia, tetapi belum ada pemahaman tentang peralatan khusus ini (S-400)," kata Sheikh Mohammed saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di Doha, seperti dilansir Reuters pada Senin (4/3).

"Sehubungan dengan Saudi atau negara-negara lain, itu bukan urusan mereka, itu adalah keputusan berdaulat oleh Qatar," sambungnya, sembari menambahkan bahwa omite teknis sedang mempelajari pilihan terbaik untuk militer negara kecil tapikaya itu.

Terkait pertemuan dengan Lavrov, Sheikh Mohammed mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka juga membahas mengenai situasi Suriah dan Libya.

Dia menegaskan bahwa Doha belum siap untuk menormalkan hubungan dengan Suriah, mengatakan negara yang dirusak perang itu harus memiliki solusi politik dan pemimpin baru yang dipilih langsung oleh rakyatnya. 





Credit  sindonews.com



Qatar Masih Pelajari Sistem Rudal S-400 Buatan Rusia


Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.
Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.
Foto: REUTERS/Grigory Dukor

Rusia mengatakam ada pembahasan tentang pengadaan berbagai macam alat militer.



REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Qatar mengatakan masih mempelajari pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, Senin (4/3). Qatar juga menambahkan potensi adanya kesepakatan bukan urusan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ath-Thani, juga mengungkapkan tidak ada tanda-tanda meredanya pertikaian Teluk mengenai tuduhan Arab Saudi. Sejumlah negara Arab mengatakan Qatar mendukung terorisme. Tuduhan yang dibantah oleh Qatar.

"Ada pembahasan tentang pengadaan berbagai macam peralatan buatan Rusia, namun belum ada pemahaman tentang peralatan khusus ini (S-400)," kata Sheikh Mohammed saat konferensi pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Sehubungan dengan Arab Saudi atau negara-negara lain, ini bukan urusan kalian. Ini mutlak keputusan Qatar," kata dia.


Ia menambahkan komite urusan teknik sedang mempelajari pilihan yang terbaik bagi militer negara kecil namun kaya tersebut. Menlu Qatar menanggapi pertanyaan soal laporan Juni lalu oleh harian Prancis La Monde bahwa Raja Arab Saudi Salman telah mengirim surat kepada presiden Prancis. Melalui surat tersebut Raja Salman menyampaikan keprihatinan atas pembicaraan antara Doha dan Moskow tentang sistem S-400.

Sheikh Mohammed mengatakan pembahasan dengan Larvov, yang berada di Doha pada kunjungan pertama tur negara Teluk, juga mencakup isu tentang Suriah dan Libya. Dia kembali menegaskan Doha belum siap memulihkan hubungan dengan Suriah, dengan mengatakan negara yang hancur akibat perang itu harus memiliki penyelesaian politik dan pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Dia juga menyerukan terciptanya persatuan di Libya.





Credit  republika.co.id



Eropa Sanksi 7 Menteri Suriah


Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).
Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).
Foto: AP Photo/Amel Emric

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011.



CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada tujuh menteri Suriah pada Senin (4/3). Mereka pun dicantumkan ke daftar hitam karena dianggap berperan dalam aksi penindasan sipil di negara tersebut.

"Dewan hari ini menambahkan tujuh menteri dari Pemerintah Suriah ke dalam daftar orang dan entitas yang tunduk pada tindakan pembatasan terhadap rezim Suriah dan para pendukungnya," kata Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Araby.

Tujuh menteri Suriah yang dikenakan sanksi Uni Eropa adalah Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Mohammad Khaled al-Rahmoun, Menteri Pariwisata Mohammad Rami Radwan Martini, Menteri Pendidikan Imad Muwaffaq al-Azab, Menteri Pendidikan Tinggi Bassam Bashir Ibrahim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Suhail Mohammad Abdullatif, Menteri Komunikasi dan Teknologi Iyad Mohammad al-Khatib, dan Menteri Perindustrian Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba.

Selain tujuh menteri, Uni Eropa juga membekukan aset milik 72 entitas Suriah. Saat ini terdapat 277 warga atau tokoh Suriah yang berada di bawah sanksi Uni Eropa.

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011, tak lama setelah konflik sipil pecah di negara tersebut. Sanksi mencakup embargo minyak, pembatasan investasi, dan pembekuan aset bank sentral Suriah di Uni Eropa.

Selain itu ekspor peralatan teknologi yang berpotensi digunakan rezim Suriah untuk menekan dan mengekang warga sipil juga dilarang Uni Eropa.

Konflik Suriah meletus pada awal 2011, yakni ketika pasukan Presiden Bashar al-Assad melakukan penumpasan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah. Hal itu seketika memicu kekerasan yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.





Credit  republika.co.id



150 Milisi ISIS di Baghouz Menyerahkan Diri


Ilustrasi Gerakan ISIS
Ilustrasi Gerakan ISIS
Foto: Foto : MgRol112

Milisi ISIS keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga sipil.



CB, DAMASKUS -- Sekitar 150 milisi ISIS yang berada di Baghouz, Suriah, menyerahkan diri, pada Senin (4/3). Baghouz merupakan benteng terakhir ISIS di Suriah yang tengah digempur pasukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Sumber-sumber di SDF mengatakan, serangan militer ke Baghouz mulai diperlambat. Sebelumnya SDF, dengan bantuan AS, menggempur daerah tersebut guna mendesak milisi ISIS menyerahkan diri.

Kendati intensitas serangan mulai dikurangi, sekitar 150 milisi ISIS di Baghouz menyerahkan diri. Mereka keluar dari dari daerah tersebut bersama sekitar 350 warga sipil.

Mereka kemudian dibawa menggunakan iring-iringan truk. SDF belum dapat memastikan berapa sisa milisi ISIS yang masih bertahan di Baghouz.

Sebelumnya SDF mengatakan bahwa serangan militer ke Baghouz tak dapat dilakukan dengan gegabah. Sebab milisi ISIS menggunakan warga sipil sebagai "tameng" atau pelindung mereka.

Menurut SDF sebagian besar anggota ISIS yang terkepung di Baghuz adalah warga asing. Mereka adalah orang-orang yang termakan propaganda pendiri ISIS Abu Bakar al-Baghdadi.

Hingga kini nasib dan keberadaan al-Baghdadi juga masih belum diketahui. Dia telah beberapa kali dikabarkan tewas akibat serangan udara. Namun tak ada pihak yang dapat mengonfirmasi kebenarannya.



Credit  republika.co.id



Dewan Perwakilan AS Minta Rincian Komunikasi Trump dan Putin


Dewan Perwakilan AS Minta Rincian Komunikasi Trump dan Putin
Dewan Perwakilan AS melayangkan surat kepada Gedung Putih dan Kemlu untuk meminta detail komunikasi Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Kevin Lamarque)




Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat melayangkan surat kepada Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta rincian informasi komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Intelijen, Adam Schiff; Kepala Komite Hubungan Luar Negeri, Eliot Engel; dan Kepala Komite Pengawasan, Elijah Cumming, tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.


"[Kami] meminta substansi komunikasi Trump dengan Putin, termasuk diskusi apa pun terkait kedua individu tersebut dalam hubungan langsung dan telepon, mengenai hal-hal yang menjadi yurisdiksi komite," demikian kutipan surat tersebut.

Melalui surat yang dilihat CNN tersebut, Dewan Perwakilan AS juga meminta jadwal wawancara dengan staf Gedung Putih, Kantor Eksekutif Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.


Para pemimpin Dewan Perwakilan tersebut kemudian menjabarkan topik-topik yang mereka incar, termasuk jika ada seseorang mencoba "menutupi", "menyamarkan", atau "memutarbalikkan" keadaan kontak dengan Putin.


Mereka juga ingin mengetahui jika ada komunikasi dengan Putin yang membawa dampak pada kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.

CNN sudah menghubungi Gedung Putih, tapi belum ada tanggapan lebih lanjut. Sementara itu, Kemlu AS mengonfirmasi bahwa mereka sudah menerima surat tersebut dan "akan bekerja sama secara kooperatif dengan komite."

Permintaan ini datang di hari yang sama ketika ketua bidang kehakiman Dewan Perwakilan, Jerry Nadler, mengumumkan penyelidikan besar-besaran terhadap kampanye, bisnis, transisi, dan pemerintahan Trump.

Sebagai bagian dari penyelidikan tersebut, komite kehakiman mengirimkan surat kepada 81 orang dan entitas, termasuk ke Gedung Putih, Kementerian Kehakiman, pejabat senior kampanye, staf Trump Organization, dan anak-anak sang presiden.

Penyelidikan ini digencarkan menjelang penyampaian hasil penyelidikan jaksa Robert Mueller, yang ditunjuk khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Rusia demi kemenangan Trump dalam pemilu 2016.




Credit  cnnindonesia.com


Kashmir Mereda, Pakistan Buka Akses Penerbangan Sipil


Kashmir Mereda, Pakistan Buka Akses Penerbangan Sipil
Ilustrasi. (Reuters/Toby Melvill)




Jakarta, CB -- Pakistan kembali membuka akses penerbangan sipil setelah kondisi Kashmir yang sempat memanas karena bentrokan dengan India kini mulai reda.

"Seluruh bandara di Pakistan kembali beroperasi dan ruang udara kembali dibuka sepenuhnya," demikian pernyataan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan pada Senin (4/3).

Dikutip AFP, pembukaan ruang udara dan bandara efektif per Senin siang sekitar pukul 13.00 waktu lokal.

Keputusan itu diambil setelah ketegangan di Kashmir mereda. Pakistan dan India sudah tak lagi saling menembak jatuh pesawat militer.


Pakistan juga telah membebaskan dua pilot India yang sempat ditahan karena diklaim menerobos masuk wilayahnya.

Penurunan ketegangan ini mengakhiri penutupan ruang udara yang berlaku sejak Rabu pekan lalu. Akibat penutupan ini, ribuan orang dilaporkan terdampar di berbagai bandara di dunia karena Pakistan merupakan salah satu rute utama penerbangan dari Asia Tenggara ke Eropa.

Peta jalur penerbangan dari dan menuju Pakistan yang diunggah di Twitter oleh perusahaan pelacak penerbangan Flightradar24 pada Rabu (27/2) menunjukkan semua penerbangan telah berhenti.

Analis penerbangan Geoffrey Thomas mengatakan gangguan rute itu kemungkinan akan menelan biaya jutaan dolar.

Selain penerbangan, penutupan bandara juga memperlambat upaya pencarian seorang pendaki asal Inggris dan Italia yang hilang di Gunung Nanga Parbat, Pakistan.

Penundaan terjadi lantaran tim penyelamat terpaksa menunggu izin terbang bagi helikopter yang digunakan untuk proses pencarian.




Credit  cnnindonesia.com





OKI Desak Pakistan-India Tahan Diri, Gelar Dialog Damai


OKI Desak Pakistan-India Tahan Diri, Gelar Dialog Damai
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang akan memperburuk situasi. OKI juga mendesak kedua negara bertengga itu untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui cara-cara damai.

Sekretaris Jenderal OKI, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen mengatakan, OKI mengikuti dengan keprihatinan mendalam tentang pertumpahan darah dan kekerasan terhadap rakyat Jammu dan Kashmir.

"OKI menyerukan kepada (India dan Pakistan) untuk menunjukkan pengendalian diri dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai, sejalan dengan resolusi legitimasi internasional," kata al-Othaimeen, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/3).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi mengatakan bahwa masalah antara Pakistan dan India harus diselesaikan melalui dialog dan saluran diplomatik, bukan melalui cara-cara militer.

Dia mengatakan bahwa sebagai negara demokratis, Pakistan percaya dalam menyelesaikan masalah dengan India melalui dialog dan saluran diplomatik karena diplomasi harus menjadi garis pertahanan pertama daripada penggunaan militer.

"Perdamaian adalah prioritas kami dan kami tidak menginginkan perang dengan India. Pakistan secara aktif mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dan meredakan situasi," ucap Qureshi.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Rusia, Venkatesh Varma menuturkan, tidak ada negara yang menawarkan untuk menyelesaikan krisis antara India dan Pakistan, dan India tidak akan menerima tawaran mediasi.

Diketahui sejumlah negara, termasuk diantaranya Rusia dan Turki menawarkan diri untuk menjadi mediator pembicaraan antara India dan Pakistan. Baik Rusia ataupun Turki akan melakukan itu jika diminta oleh salah satu pihak.

Varma di kesempatan yang sama menegaskan bahwa India tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan dengan Pakistan. "India telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada eskalasi situasi. Dan cara terbaik untuk mencapai keadaan normal di kawasan itu terletak pada tindakan Pakistan dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris," ungkapnya. 




Credit  sindonews.com





Belanda Tarik Pulang Duta Besar di Iran


Belanda Tarik Pulang Duta Besar di Iran
Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok sebut telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Iran untuk konsultasi, setelah Iran mengusir sejumlah diplomat Belanda. Foto/Istimewa

AMSTERDAM - Belanda dilaporkan telah memanggil pulang Duta Besarnya untuk Iran untuk konsultasi. Keputusan ini diambil setelah Iran mengusir sejumlah diplomat Belanda disuir oleh Teheran.

Iran mengusir diplomat Belanda sebagai tanggapan terhadap pengusiran dua diplomat Iran dari Belanda pada Juni 2018, karena indikasi kuat dari badan intelijen Belanda, AIVD bahwa Iran telah terlibat dalam pembunuhan dua warga Iran di Belanda.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memanggil Duta Besar Belanda di Teheran untuk konsultasi," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (5/3).

"Keputusan ini menyusul pengumuman oleh Kementerian Luar Negeri Iran bahwa dua diplomat Belanda di kedutaan di Teheran telah dinyatakan sebagai persona non grata dan harus meninggalkan negara itu. Para diplomat telah kembali ke Belanda," sambungnya.

Dia lalu mengatakan, Duta Besar Beladan di Iran dipanggil pulang untuk menjelaskan pengusiran itu, yang dikatakan Blok adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan negatif untuk pengembangan hubungan bilateral. 




Credit  sindonews.com





May Janjikan Rp29,9 T untuk Kota Pendukung Brexit


May Janjikan Rp29,9 T untuk Kota Pendukung Brexit
PM Theresa May akan mengucurkan Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris. (Reuters/Henry Nicholls)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May akan mengucurkan anggaran 1,6 miliar poundsterling atau setara Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris.

"Masyarakat di seluruh negeri memilih Brexit sebagai ungkapan keinginan mereka untuk melihat perubahan; harus ada perubahan untuk yang lebih baik, dengan lebih banyak peluang dan kontrol yang lebih besar," kata May dalam sebuah pernyataan.

"Kota-kota ini memiliki warisan gemilang serta potensi yang besar dan, dengan bantuan yang tepat, masa depan yang cerah ada di depan mereka."


Pemerintah menyatakan dana itu akan menargetkan tempat-tempat yang kemakmurannya tidak merata. Dana itu kemudian akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengadakan pelatihan, dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sebagian besar publik Inggris memandang pengucuran dana ini sebagai bagian dari upaya May untuk menghimpun dukungan atas usulan kesepakatan Brexit gagasannya.

Juru bicara keuangan Partai Buruh selaku oposisi, John McDonnell, mengatakan dana itu adalah "sogokan Brexit."

"Anggaran kota ini merupakan tanda keputusasaan pemerintah dengan menyuap Anggota Parlemen untuk memilih undang-undang Brexit andalan semakin usang," katanya dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa memberikan waktu bagi Inggris hingga akhir bulan ini untuk merampungkan kesepakatan sebelum mereka keluar dari blok tersebut.

Draf kesepakatan gagasan May, yang masih mempertahankan sebagian besar hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, ditolak oleh parlemen Inggris. Brexit pun terancam gagal.



Credit  cnnindonesia.com