CUPUMA

Kamis, 28 Februari 2019

Ribuan Demonstran Dukung Amandemen Konstitusi Myanmar

Pengunjuk rasa memegang poster bertuliskan: "Amandemen konstitusi 2008" untuk mendukung reformasi konstitusi, selama demonstrasi di dekat Sule Pagoda, Yangon tengah, Myanmar, 27 Februari 2019. [REUTERS / Myat Thu Kyaw]

CB, Jakarta - Ribuan demonstran berkumpul di ibu kota Myanmar, Yangon, untuk menyuarakan dukungan amandemen konstitusi 2008.
Dalam aksi ini, para aktivis senior demokrasi menyampaikan pidato kepada masa dan meneriakan slogan menentang keditkatoran militer.

Dari laporan Reuters, dikutip 28 Februari 2019, proposal amandemen konstitusi diajukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada Januari lalu. Partai mengusulkan membentuk komite yang akan menyusun ulang konstitusi, namun ditentang oleh anggota parlemen militer.

Ini adalah langkah besar Suu Kyi untuk mengakhiri dominasi militer selama tiga tahun terakhir.
"Kami berunjuk rasa mendukung komite amandemen konstitusi," kata Yin Htwe, penyelenggara aksi di ibu kota."Kami berada di pihak rakyat."

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Yangon 13 Desember 2014. [REUTERS / Soe Zeya Tun]
Juru bicara militer mengatakan NLD salah prosedur untuk mengamandemen piagam konstitusi 2008, yang diciptakan selama kekuasaan militer.
"Membentuk komite gabungan untuk mengubah konstitusi tidak sejalan dengan konstitusi," kata Mayor Jenderal Tun Tun Nyi.

Berdasarkan Piagam Konstitusi Myanmar 2008, militer mendapat jatah seperempat kursi parlemen. Karenanya, setiap perubahan memerlukan pemungutan suara lebih dari 75 persen anggota, memberikan tentara veto yang efektif.
Piagam juga menghalangi Suu Kyi menjadi presiden, karena ada larangan calon presiden memiliki pasangan warga asing atau anak-anak. Suu Kyi memiliki dua putra dengan mendiang suaminya Michael Aris, seorang akademisi Inggris.
Untuk mengisi jabatannya, selama hampir tiga tahun, Aung Sang Suu Kyi telah memerintah Myanmar dengan posisi baru sebagai penasihat negara, di bawah konstitusi Myanmar 2008.

Piagam ini juga memberikan kontrol militer pada kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Partai NLD Aung San Suu Kyi belum mengatakan ketentuan-ketentuan konstitusi apa yang mungkin ingin direformasi, namun di masa lalu, beberapa anggota partai telah menyerukan perubahan pada Pasal 436, yang memberikan militer veto yang efektif atas amandemen konstitusi Myanmar.

Credit tempo.co

Inggris Prihatin dengan Ketegangan India-Pakistan

India dan Pakistan

Foto: gurgaon

Inggris meminta kedua belah pihak menahan diri.

CB, LONDON -- Inggris sangat prihatin atas peningkatan ketegangan di antara India dan Pakistan. Perdana Menteri Theresa May pada Rabu (27/2) mendesak kedua belah pihak untuk saling mengendalikan diri.

Pakistan melakukan serangan udara dan menembak jatuh dua jet tempur India pada Rabu. Penembakan itu terjadi sehari setelah pesawat tempur India, melancarkan serangan ke Pakistan untuk pertama kalinya sejak masa perang pada 1971.

"Inggris sangat prihatin atas peningkatan ketegangan antara India dan Pakistan dan menyerukan pada kedua belah pihak untuk menahan diri guna menghindari peningkatan lebih lanjut," kata May di depan parlemen.

Inggris, kata May, telah melakukan kontak secara tetap dengan kedua negara dan mendesak adanya dialog serta penyelesaian diplomatik guna memastikan stabilitas di kawasan.

"Kita juga bekerjasama dengan erat dengan mitra-mitra internasional termasuk melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menurunkan skala ketegangan."

Credit republika.co.id

Warga India Sambut Gembira Serangan Udara ke Zona Pakistan

Seorang perempuan di Mumbai, India menawarkan permen ke aparat kepolisian sebagai bentuk perayaan terhadap laporan dijatuhkannya hulu ledak dari pesawat India di daerah teritorial Pakistan, Selasa (26/2).

Foto: AP

Serangan udara India menargetkan kamp pelatihan Jaish-e-Mohammad.

CB, JAMMU— Orang-orang India turun ke jalan-jalan untuk menyatakan kegembiraan mereka di seluruh negeri pada Selasa (26/2) setelah pemerintah menyatakan telah melancarkan serangan-serangan udara ke wilayah Pakistan, menewaskan ratusan militan di satu kamp pelatihan.

Reaksi tersebut mungkin satu isyarat dukungan bagi Perdana Menteri Narendra Modi yang meningkat beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Menurut jajak-jajak pendapat rasa patriotime memiliki pengaruh besar daripada kekhawatiran mengenai penghasilan rendah di sektor pertanian dan pertumbuhan lapangan kerja yang lemah.

India menyatakan jet-jet tempur menyerang satu kamp latihan Jaish-e-Mohammad (JeM), kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri pada 14 Februari yang membunuh sejumlah polisi para- militer India di Kashmir, kawasan pegunungan yang juga diklaim Pakistan sebagai negara tetangga.

"Sejumlah besar teroris Jaish-e-Mohammad" dibunuh, kata Menteri Luar Negeri India Vijay Gokhale.

Pakistan mengatakan tak ada korban tewas sama sekali.

Sementara hasil-hasil dari serangan-serangan itu pada Selasa pagi diperdebatkan, namun hal itu tidak menghentikan banyak orang di India meyakini versi pemerintah mereka.

"Modi akhirnya melakukannya," kata Sandeep Sharma, pengemudi di kawasan Jammu, di perbatasan negara bagian Jammu dan Kashmir, yang masuk wilayah India. "Banyak yang marah terhadap Pakistan di sini."

Para pemimpin oposisi India, banyak di antaranya bersatu menentang Partai Bharatiya Janata (BJP yang berkuasa, mengucapkan selamat kepada Angkatan Udara India walaupun mereka tidak memuji Modi.

"Saya hormati para pilot IAF," cuitan Rahul Gandhi, pemimpin Kongres oposisi utama India.

Di sebuah desa 100 meter dari Garis Kendali (LoC) yang merupakan perbatasan de facto dengan Pakistan, pria-pria berkumpul di sekitar satu bunker bagi pasukan keamanan yang sedang dibangun dan meneriakan slogan-slogan yang memuji India.

"Kami akan merayakannya nanti malam," ujar seorang di antara para pria itu, "Kami telah kehilangan begitu banyak desa-desa kami akibat serangan Pakistan."

Gempuran-gempuran di sekitar LoC sering terjadi dalam beberapa tahun belakangan tetapi penyusupan ke wilayah udara negara lain jarang.

Modi mendapat tekanan untuk membalas sejak pengeboman bunuh diri dengan menggunakan mobil di Pulwama, Kashmir, yang India tuduh didukung lembaga intelijen Pakistan, dan ketegangan-ketegangan antara dua negara tetangga pemilik senjata nuklir telah meningkat dalam beberapa hari belakangan.

Credit republika.co.id

Pakistan Tampik Serangan Udara India Sebabkan Kerusakan

Prajurit India menunjukan kemampuan tempur, di depan hadapan para siswa Universitas Amity. Terlihat seorang tentara India membawa bendera, sedangkan yang lainnya berjaga di belakang. Noida, India, 25 Maret 2015. Burhaan Kinu/Getty Images

CB, Jakarta - Sumber di pemerintah Pakistan menyangkal serangan udara yang dilancarkan India telah menyebabkan kerusakan. Sanggahan itu disampaikan setelah India menyebut pesawat tempurnya telah menghantam sebuah kamp pelatihan militan garis keras di Pakistan pada Selasa, 26 Februari 2019 dan menewaskan militan garis keras Pakistan dalam jumlah besar.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 26 Februari 2019, serangan udara itu dilakukan dekat kota Balakot yang terletak 50 kilometer dari wilayah perbatasan. India terakhir kalinya melancarkan serangan ke Pakistan pada 1971.

Pakistan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh India pada Selasa, 26 Februari 2019.
Pemerintah India mengklaim serangan yang dilakukannya menghantam kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed (JeM), yakni sebuah kelompok yang mengklaim melakukan bom bunuh diri lewat sebuah mobil dan menewaskan setidaknya 40 pasukan militer India di Kashmir pada 14 Februari 2019.
Serangan udara yang dilancarkan India tak pelak memperburuk ketegangan negara itu dengan Pakistan yang secara geografis saling bertetangga.

"Ketika bahaya sangat dekat, serangan awal menjadi sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas-fasilitas pelatihan semacam itu mampu melatih ratusan militan dan tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan otoritas Pakistan," kata Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhale.
Pakistan menyangkal telah menutup-nutupi kelompok JeM, sebuah kelompok anti-India yang dilatih oleh kelompok garis keras Al-Qaeda. Kelompok JeM sudah masuk daftar PBB sejak 2001 sebagai kelompok teroris.

Credit tempo.co

Terlibat Kasus Suap, Jaksa Agung Israel Bersiap Tuntut Netanyahu

TEL AVIV - Skandal suap yang membayangi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memasuki babak baru. Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit, dilaporkan siap untuk menuntut Netanyahu atas tuduhan penyuapan.

Akibat perkembangan terakhir ini, Perdana Menteri Israel itu harus mempersingkat kunjungannya ke Rusia seperti dilaporkan Times of Israel.

Mengutip Radio Angkatan Darat Israel, media Times of Israel melaporkan pada hari Rabu bahwa Mandelblit sedang bersiap-siap untuk mengajukan tuntutan pada Kasus 4000. Netanyahu di tuding telah membantu Shaul Elovitch, pemilik perusahaan telekomunikasi terbesar Israel Bezeq, dengan imbalan liputan yang menguntungkan dari sumber media termasuk situs berita populer Walla.

Skandal lain yang mengelilingi Netanyahu dikenal sebagai Kasus 1000. Dalam kasus ini Netanyahu dilaporkan telah membantu miliarder secara politis sebagai bagian dari kesepakatan pro quo ilegal untuk hadiah senilai sekitar USD282.000. Dalam kedua investigasi ini, Mandelblit diharapkan akan mengajukan dakwaan Netanyahu.

Namun, tidak jelas apakah jaksa agung akan merekomendasikan tindakan hukum sehubungan dengan Kasus 2000, yang diduga melibatkan Netanyahu berkolusi dengan situs berita Yedioth Ahronoth untuk merusak pemberitaan media pesaingnya, Israel Hayom, dengan imbalan mendapatkan pemberitaan yang positif dari Yedioth. Haaretz telah melaporkan bahwa miliarder kasino AS Sheldon Adelson mencairkan setidaknya USD50 juta ke Israel Hayom, tetapi dokumen keuangan perusahaan itu "rahasia yang dijaga ketat," seperti disitir dari Sputnik, Kamis (28/2/2019).

Sebuah dakwaan telah diantisipasi sejak Mandelblit mengumumkan Desember lalu bahwa dia akan "bekerja dengan cepat" ketika dia memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap Netanyahu, menurut sebuah laporan oleh Jerusalem Post.

Meski demikian, jaksa agung mengatakan bahwa kasus-kasus yang tertunda terhadap Netanyahu tidak akan dipengaruhi oleh apa pun selain bukti dan hukum.

Setelah Mandelblit membuat pengumuman untuk tuduhan kriminal terhadap Netanyahu, maka sidang dapat dijadwalkan, dan jaksa agung Israel hanya dapat mengajukan dakwaan resmi setelah sidang ini, Times Times Israel melaporkan, mencatat bahwa proses tersebut membutuhkan waktu hingga 12 bulan.

Selama kunjungan kenegaraannya ke Moskow minggu ini, Netanyahu mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa hubungan antara kedua negara telah mencegah perselisihan antar tentara dan berkontribusi pada keamanan di wilayah itu.

Kedua kepala negara juga mengadakan diskusi tentang situasi di Suriah dan meningkatkan koordinasi keamanan.

"Saya ingin membahas hubungan bilateral kami, yang sangat baik, terima kasih kepada lebih dari 1 juta penutur Rusia (di Israel) yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Israel dan telah menjadi bagian dari kami, membawa budaya Rusia menjadi bagian dari budaya Israel," kata Netanyahu saat berada di Moskow.

Credit sindonews.com

Pejabat Iran: AS Siap Dukung Assad, Asal Putus dari Iran

Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Foto: Reuters

Assad dinilai menolak tawaran AS tersebut dan memilih mengunjungi Iran.

CB, TEHERAN -- Penasihat Parlemen Iran, Hossein Amir Abdollahian mengatakan, kunjungan Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Teheran pada Senin lalu adalah respon negatif terhadap tawaran Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, AS menawarkan dukungan kepada Assad dengan syarat Suriah harus memutuskan hubungan dengan Iran.

Abdollahian menyampaikan, kunjungan Assad ke Iran menggagalkan rencana musuh yang ingin memisahkan Suriah dengan Iran dan Hizbullah.

"Kunjungan Presiden Suriah ke Teheran membawa pesan yang tersembunyi namun luar biasa, kunjungan Bashar Assad ke presiden negara kami membawa beberapa tujuan," katanya, dilansir dari FARS News Agency, Rabu (27/2).

Ia menjelaskan, tujuan pertama kunjungan Assad untuk mengucapkan selamat pada peringatan 40 tahun kemenangan revolusi Islam. Kedua, mengapresiasi dukungan Republik Islam untuk rakyat Suriah selama memerangi teroris.

Ia menambahkan, pesan rahasia dari kunjungan tersebut adalah tanggapan Assad terhadap permainan politik baru AS. Washington berusaha menyampaikan pesan bahwa AS dapat menjamin kelangsungan Assad menjadi presiden seumur hidup. Syaratnya, Suriah harus menjauhkan diri dari Iran dan Hizbullah.

Namun, Assad menanggapi pesan musuh dengan tegas. Republik Islam Iran dan Suriah termasuk para sekutu akan menjaga perdamaian dan keamanan regional.

Selama di Iran, Assad telah mengadakan pertemuan terpisah dengan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

"Kunjungan Bashar Assad ke Iran mengirim pesan ke dunia bahwa rakyat Suriah telah memenangkan perang proxy yang diluncurkan oleh AS dan sekutunya di wilayah itu," jelasnya.

Credit republika.co.id

Jared Kushner Temui Erdogan untuk Rencana Perdamaian Timteng

Jared Kushner

Foto: CNN

Jared Kushner melakukan tur ke sejumlah negara di Timur Tengah.

CB, ANKARA -- Penasihat Gedung Putih Jared Kushner telah tiba di Turki, Rabu (27/2). Ia akan membicarakan rencana perdamaian Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century" dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurut keterangan yang dirilis kantor kepresidenan Turki, Kushner dijadwalkan melakukan pembicaraan pada pukul 15.00 waktu setempat. Namun belum ada informasi apakah mereka akan memberi keterangan pers seusai pertemuan.

Erdogan merupakan sosok yang cukup vokal mengkritik kebijakan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada Mei tahun lalu, Erdogan menyebut bahwa AS telah kehilangan perannya sebagai mediator di Timur Tengah.

Hal itu disebabkan keputusan Negeri Paman Sam memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. "AS telah memilih untuk menjadi bagian dari masalah daripada solusi," kata Erdogan.

Sementara itu, Kushner memang sedang melakukan tur Timur Tengah. Selain Turki, dia dijadwalkan mengunjungi beberapa negara lainnya, seperti Oman, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.

Menantu Presiden AS Donald Trump itu hendak mempromosikan Deal of the Century, termasuk tentang rencana perdamaian Israel-Palestina. Kushner juga akan berusaha mencari dukungan regional untuk rencana ekonomi, yang diperkirakan mencakup proposal pendanaan internasional untuk Jalur Gaza.

Namun dalam turnya ke beberapa negara Arab, Kushner disebut belum akan mengungkap tentang komponen politik dalam Deal of the Century, yang mencakup masalah inti dari konflik Palestina dengan Israel.

Kendati AS belum mempublikasikan secara menyeluruh isi dari Deal of the Century, namun Palestina telah menyatakan tidak akan menerima rancangan perdamaian tersebut. Sebab ia meyakini, Deal of the Century tidak lagi mencantumkan isu-isu vital seperti status Yerusalem dan nasib jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara Arab.

Palestina diketahui telah mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Hal itu dilakukan setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Palestina menganggap AS tidak lagi dapat diandalkan sebagai mediator yang netral karena jelas membela kepentingan politik Israel.

Credit republika.co.id

Revolusi belum usai bagi bangsa Palestina

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) menegaskan dalam jawabannya kepada wartawan di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (26/2/2019), bahwa perjuangan belum usai bagi bangsa Palestina sejak revolusi yang dimulai pada1965. (ANTARA News/Yashinta Difa)

Lagu-lagu yang dipersembahkan tadi merupakan penyampaian kepada seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, mengenai apa yang dirasakan rakyat Palestina tentang makna kebebasan

Jakarta (CB) - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menegaskan bahwa perjuangan belum usai bagi bangsa Palestina sejak revolusi yang dimulai pada1965.

Dalam sambutannya pada Malam Kebudayaan Palestina (Palestinian Cultural Night) yang digelar untuk memperingati 54 Tahun Revolusi Palestina, di Jakarta, Rabu, Dubes Zuhair menjelaskan acara tersebut ditujukan untuk menggalang dukungan dunia kepada Presiden Mahmoud Abbas dalam menyerukan apa yang dicita-citakan rakyat Palestina.

"Revolusi yang diawali pada 1 Januari 1965 adalah awal dari sebuah rencana untuk menjadikan Palestina negara yang lebih baik ke depannya, baik secara politik maupun global," kata Zuhair di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Malam kebudayaan yang dikemas dalam sajian penampilan tari dan musik, merupakan ungkapan rakyat Palestina mengenai makna kemerdekaan, yang telah lama mereka idamkan.

Rakyat Palestina hingga kini masih hidup dalam pendudukan Israel, bahkan ada yang terpaksa mengungsi dari tanah kelahiran mereka untuk memperoleh keamanan dan kedamaian.

"Lagu-lagu yang dipersembahkan tadi merupakan penyampaian kepada seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, mengenai apa yang dirasakan rakyat Palestina tentang makna kebebasan," kata Dubes Zuhair.

Numan Al Jalmawi, seniman Palestina yang khusus didatangkan ke Jakarta untuk tampil dalam acara tersebut, mengaku senang dapat menyanyikan lagu-lagu tradisional Palestina yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Ia juga mengungkapkan kebahagiannya dapat berkunjung ke Indonesia, sebuah negara yang secara konsisten menunjukkan komitmen untuk perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan.

"Rakyat Indonesia sangat dekat dengan bangsa Palestina. Mereka sangat bersahabat, menyenangkan, dan selalu mendukung bangsa Palestina," kata dia.

Credit antaranews.com

Trump - Kim Jong Un Belum Sepakat Denuklirisasi di Hari Pertama

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump saling tersenyum saat berbincang dalam pertemuan di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Rabu, 27 Februari 2019. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu kembali hari Kamis setelah bercakap selama jamuan makan malam tanpa tanda-tanda kemajuan pada masalah utama denuklirisasi.
Donald Trump memuji hubungan istimewanya dengan Kim ketika ia bertemu Kim Jong Un untuk kedua kalinya di ibu kota Vietnam, Hanoi pada hari Rabu

Trump mengaku puas dengan pembicaraan dengan Kim, meskipun ia mengatakan tidak ada kemajuan berarti.
"Pertemuan hebat dan dialog yang sangat baik," kata Trump di Twitter setelah makan malam dengan Kim di Hotel Metropole, dikutip dari Reuters, 28 Februari 2019.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump tampak akrab saat berbincang dalam pertemuan di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Rabu, 27 Februari 2019. REUTERS
Gedung Putih tidak memberikan indikasi apa yang mungkin melibatkan upacara penandatanganan, meskipun diskusi kedua pihak telah memasukkan kemungkinan deklarasi mengakhiri Perang Korea 1950-1953.

Mereka juga telah membahas langkah-langkah denuklirisasi parsial, seperti memungkinkan pengawas untuk meninjau pembongkaran reaktor nuklir Yongbyon Korea Utara, kata para pejabat AS dan Korea Selatan.

Salah satu konsensus AS kepada Korut adalah membuka kantor penghubung atau mengizinkan proyek-proyek antar-Korea, tetapi yang mengkritik karena Trump memberikan terlalu banyak kelonggaran dan terlalu dini.KTT Vietnam adalah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong Un, setelah pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018, tidak menghasilkan kemajuan konkret denuklirisasi Korea Utara.

Credit tempo.co

Jabat Tangan Trump dan Kim Jong-un Buka Gelaran KTT Vietnam

Jabat tangan Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di depan Hotel Metropole membuka rangkaian KTT AS-Korut yang akan berlangsung di Vietnam sampai Kamis (28/2). (SAUL LOEB/AFP)

Jakarta, CB -- Jabat tangan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di depan Hotel Metropole Hanoi membuka rangkaian konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat-Korea Utara yang akan berlangsung di Vietnam sampai besok, Kamis (28/2).

Reuters melaporkan bahwa Kim dan Trump saling berjabat tangan di depan bendera AS dan Korut yang berkibar di depan Hotel Sofitel Legend Metropole pada Rabu (27/2) sore.

"Kami mampu melewati semua rintangan dan hadir di sini hari ini," ujar Kim yang duduk bersama Trump dalam sesi singkat bersama para wartawan.

Menanggapi Kim, Trump menjanjikan "masa depan gemilang" bagi Korut melalui pembicaraan kedua kepala negara ini.

"Saya pikir negara Anda memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Saya pikir akan ada masa depan gemilang bagi negara Anda. Kami akan membantu itu menjadi kenyataan," kata Trump.

Mereka dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata selama 20 menit sebelum menghadiri jamuan makan malam bersama para pejabat tinggi Korut dan AS.

Trump dikabarkan akan didampingi Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan Pelaksana Kepala Staf Kepresidenan AS, Mick Mulvaney, dalam jamuan tersebut.

Sementara itu, Kim Jong-un akan ditemani Kim Yong-chol, salah satu pemimpin partai Buruh Korut, dan seorang pejabat lainnya yang belum diketahui identitasnya. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, juga kemungkinan hadir dalam acara tersebut.

Rapat dan acara makan malam hari ini dinilai sebagai pertemuan "pemanasan" demi mempererat keakraban antara kedua pemimpin. Suasana hati Trump dan Kim Jong-un dianggap menjadi salah satu penentu hasil pertemuan pekan ini.

Agenda utama pertemuan Trump dan Kim Jong-un diperkirakan akan berlangsung pada Kamis. Utusan AS dan Korut terkait KTT ini telah menyusun dokumen awal deklarasi bersama yang kemungkinan akan disepakati Trump dan Kim di akhir pertemuan.

Credit cnnindonesia.com

Korut Disebut Siap Lanjutkan Denuklirisasi Asal AS Kooperatif

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Surat kabar Korea Utara, Choson Sinbo, menyatakan bahwa negara terisolasi itu siap mengambil langkah untuk memajukan proses denuklirisasi jika Amerika Serikat mau memberikan konsesi "yang sesuai."

Artikel itu terbit pada Rabu (27/2), menjelang pertemuan puncak antara Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi, Vietnam, yang berlangsung hingga Kamis besok.

"Pihak Korea Utara siap mengambil langkah tambahan berlandaskan niat baik sesuai dengan kebulatan tekad AS meresponsnya dengan langkah yang sesuai," bunyi tulisan Choson Sinbo seperti dikutip kantor berita Yonhap.

Surat kabar itu juga menyatakan keberhasilan KTT pekan ini "bergantung pada seberapa berani" pihak AS membangun rasa saling percaya dengan Korut.

Selain itu, koran itu menekankan bahwa hasil pertemuan puncak besok juga bergantung pada sejauh mana AS mau melangkah untuk benar-benar mengakhiri apa yang disebutnya "ancaman perang nuklir."

Dalam artikel itu, Choson Sinbo juga mengungkit kembali pidato tahun baru Kim Jong-un bulan lalu yang memaparkan bahwa Korut telah menyetop uji coba dan penggunaan senjata nuklir.

Koran itu menganggap AS juga harus merespons prestasi itu dengan langkah-langkah "sesuai" jika ingin semua janji terkait denuklirisasi dilaksanakan.

"Korut bergerak seperti halnya AS bergerak."

Kim Jong-un dan Trump akan melangsungkan pertemuan puncak kedua di Hanoi yang dijadwalkan berlangsung hari ini dan besok.

Pertemuan kedua mereka ini berfokus pada langkah konkret denuklirisasi yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya di Singapura pada Juni 2018 lalu.

Beberapa pihak menganggap tak ada kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi sejak pertemuan perdana Trump dan Kim Jong-un di Singapura. Kedua negara masih berselisih paham dalam memaknai denuklirisasi.

AS ingin sanksi terhadap Korut terus diberlakukan sampai negara itu melucuti senjata nuklir sepenuhnya. Sementara itu, Korut menginginkan AS mencabut sanksinya seraya Pyongyang melakukan proses denuklirisasi.

Sejumlah pengamat memprediksi Korut berkenan menutup salah satu situs nuklir utamanya, Yongbyon, sebagai "langkah maju" yang dimaksud dalam artikel Choson Sinbon.

Sementara itu, sebagai imbalannya, AS diprediksi akan membuka kantor perwakilannya di Pyongyang dan secara simbolik mengumumkan perdamaian Perang Korea 1950-1953 lalu.

Credit cnnindonesia.com

DPR AS Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memilih untuk mencabut deklarasi darurat nasional Presiden Donald Trump atas pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Resolusi itu diloloskan DPR yang dipimpin Partai Demokrat setelah memenangkan voting dengan 245-182. Kini resolusi itu akan di bawa ke Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sejumlah politisi konservatif dari partai itu menyatakan berada dalam satu barisan dengan Partai Demokrat.

Sedikitnya ada 13 politisi Partai Republik yang "berkhianat" menolak deklarasi darurat nasional Trump. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kongres tidak akan memiliki mayoritas dua pertiga dari kedua kamar parlemen yang diperlukan untuk menolak veto dari Presiden seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/2/2019).

Sebelumnya Trump, yang menyatakan keadaan darurat setelah Kongres menolak dana untuk pembangunan tembok itu, mengatakan ia akan memveto RUU tersebut.

Anggota parlemen AS menggunakan ketentuan dari Undang-undang Keadaan Darurat Nasional untuk mengesampingkan keputusan presiden, tetapi mengharuskan kedua kamar parlemen untuk memutuskan dan menyelesaikannya dalam waktu 18 hari.

Presiden AS menyebut situasi di perbatasan selatan sebagai "krisis" dan pada 15 Februari, mengeluarkan deklarasi darurat untuk melewati Kongres dan membangun tembok dengan dana militer.

Partai Demokrat mengatakan deklarasi itu inkonstitusional dan Trump telah mendesain sendiri keadaan darurat di perbatasan.

"Ini bukan tentang perbatasan. Ini tentang konstitusi Amerika Serikat. Ini bukan tentang politik. Ini bukan tentang keberpihakan. Ini tentang patriotisme," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi awal pekan ini.

Sementara banyak politisi Partai Republik bersikap kritis atas penggunaan deklarasi darurat nasional untuk tembok sebelum dekrit Trump, beberapa diantaranya sekarang berpendapat bahwa presiden menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya oleh konstitusi.

Pemimpin Minoritas DPR, Kevin McCarthy mengatakan, Partai Republik akan mendukung keputusan Trump dan menuduh Partai Demokrat mengabaikan keadaan darurat di perbatasan.

Perwakilan Ohio Warren Davidson mengatakan: "Saya pikir dia tidak perlu melakukan deklarasi darurat, tetapi dia melakukannya, dan itu sah," lapor Washington Post.

Tetapi politisi Partai Republik yang lain mempertahankan tanggapan Trump terhadap kurangnya dana Kongres adalah tidak tepat.

Di Senat, lebih banyak politisi Partai Republik telah menyatakan keprihatinan tentang pengaturan preseden yang berbahaya, dan Wakil Presiden Mike Pence bertemu anggota Senat selama makan siang tertutup pada hari Selasa untuk membahas masalah ini.

Pemimpin Mayoritas Kongres, Mitch McConnell mengatakan, mempertahankan deklarasi darurat adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dan dapat dipahami dari keputusan Partai Demokrat untuk menempatkan penghalang partisan di atas kepentingan nasional.

Deklarasi darurat Trump akan membuka dana hampir USD8 miliar untuk pembangunan tembok, yang masih jauh dari perkiraan biaya USD23 miliar dari penghalang sepanjang hampir 3.200 km dari perbatasan, tetapi jauh lebih dari USD1.375 miliar diberikan oleh Kongres untuk penghalang di perbatasan.

Credit sindonews.com

Parlemen Rusia Sebut Intervensi Militer Terhadap Venezuela Agresi

MOSKOW - Dewan Federasi Rusia, atau majelis tinggi parlemen, menganggap penggunaan angkatan bersenjata secara tidak sah terhadap Venezuela oleh negara-negara yang mendukung kelompok oposisi sebagai agresi.

"Penggunaan kekuatan juga akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Dewan Federasi mengatakan dalam sebuah pernyataan, mengecam upaya asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela.

"Rusia menghormati kedaulatan Venezuela dan akan terus bekerja dengan otoritas resmi negara itu," tegasnya seperti disitir dari Xinhua, Kamis (28/2/2019).

Dewan Federasi Rusia mengatakan bahwa Venezuela dapat menyelesaikan krisis mereka sendiri. Rusia secara konsisten menyerukan agar masalah itu diselesaikan melalui hukum internasional dan cara legislatif negara itu sendiri.

Dewan Federasi Rusia meminta PBB, parlemen asing dan organisasi antar-parlemen untuk mendukung dialog damai di negara Amerika Latin itu.

Diwartakan sebelumnya Wakil Presiden Brazil, Hamilton Mourao mengatakan, negaranya tidak akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi militer di Venezuela dari wilayah Brazil.

Ketegangan berkobar di Venezuela pada Januari ketika ketua parlemen oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, menolah terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu tahun lalu. Amerika Serikat segera mengakui kepemimpinan tokoh oposisi itu dan diikuti oleh sejumlah negara lain. Rusia, China, Meksiko, Turki, dan Uruguay, di sisi lain, menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai presiden negara yang dipilih secara sah.

Credit sindonews.com

Wakil AS: Tolak Maduro, Trump akan Temui Oposisi Venezuela

Donald Trump

Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

AS tak mau mengakui pemerintahan Nicolas Maduro.

CB, JENEWA -- Wakil tetap AS untuk Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pada Rabu (27/2) menampik seruan menteri luar negeri Venezuela bagi suatu dialog. Trump bahkan sedang mempersiapkan diri bertemu dengan pemimpin oposisi.

"Presiden (AS Donald) Trump mempersiapkan diri untuk bertemu dengan presiden Venezuela yang sah, yaitu (Juan) Guaido," kata Robert Wood, saat berbicara dalam satu taklimat.

Wood menegaskan, Washington memandang pemerintahan Maduro tak bisa diterima. Untuk itu, AS tak akan mengakui Maduro yang kembali terpilih pada pilpres beberapa waktu lalu.

Pada Rabu pagi, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, mempertanyakan keengganan oposisi untuk bertemu dengan pemerintah Maduro. "Mengapa mereka tak bisa bertemu sehingga mereka bisa berusaha menemukan dasar yang sama dan menghilangkan perbedaan," ujarnya.

Guaido yang menjadi ketua parlemen mengumumkan diri sebagai penjabat Presiden pada 23 Januari. Ia menganggap Maduro terpilih karena mencurangi pemilu.

Guaido diakui oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Kolombia, Peru, Ekuador, Paraguay, Brasil, Cile, Panama, Argentina, dan Kosta Rika. Parlemen Eropa melakukan satu langkah di jalur yang sama.

Sementara Turki, Rusia, Iran, Kuba, Cina dan Bolivia kembali menyampaikan dukungan buat Maduro. Ketika berbicara mengenai situasi di Asia Selatan, Wood mengatakan Washington khawatir mengenai ketegangan yang meningkat antara India dan Pakistan dan secara seksama memantau situasi tersebut.

"Mereka tidak berada dalam kondisi perang saat ini. Mereka memiliki hubungan yang sulit. Yang penting ialah berusaha mengurangi ketegangan. Itu lah yang semua negara di wilayah tersebut dan kita semua akan berusaha lakukan," katanya.

Credit republika.co.id

Wakil Presiden Venezuela ke Rusia untuk Berunding

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro saat peringatan Angostura Discour Bicentennial di Ciudad Bolivar, Venezuela (15/2).

Foto: EPA

Rusia selama ini menjadi pemberi kredit Venezuela.

CB, MOSKOW -- Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguea dijadwalkan mengadakan perundingan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow pada Jumat, menurut kantor berita Ria.

Moskow mendukung Presiden Nicolas Maduro, yang menghadapi tantangan dari pemimpin oposisi Juan Guaido yang menyatakan diri sendiri sebagai presiden sementara pada Januari. Klaim Guaido menjadi langkah yang didukung oleh kebanyakan negara Barat.

Kemungkinan Maduro terdepak membuat kepanikan geopolitik dan ekonomi bagi Moskow. Rusia telah menuduh Amerika Serikat berusaha merekayasa suatu kudeta tak resmi untuk menggulingkannya.

Rusia bersama-sama dengan Cina menjadi pemberi kredit bagi Karakas dengan meminjamkan uang miliaran dolar AS. Moskow juga membantu militernya dan industri minyak serta menyediakan gandum.

Deputi Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, dan Menteri Perindustrian Tareck El Aissami berada di Moskow pekan lalu untuk perundingan dengan para pejabat tinggi.

Credit republika.co.id

Lavrov: Setelah Venezuela, AS Incar Kuba dan Nikaragua

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menuturkan, pernyataan pejabat Amerika Serikat (AS), yang mengatakan bahwa hari Presiden Venezuela, Nicolas Maduro telah dinomori, berarti bahwa Kuba dan Nikaragua akan menjadi yang berikutnya.

Lavrov menekankan bahwa "Doktrin Monroe" artinya jika dibandingkan dengan doktrin yang sekarang sedang dibentuk, yang berarti bahwa AS merebut hak untuk menggunakan kekuatan di mana pun mereka ingin menggulingkan rezim, karena alasan tertentu atau hanya karena tidak sesuai dengan mereka.

"Moskow bekerja dengan semua negara yang juga prihatin tentang kemungkinan skenario militer di Venezuela untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam krisis," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).

"Bukan kebetulan bahwa kepemimpinan Brasil, misalnya, telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi atau memberikan wilayah mereka kepada Amerika. Negara untuk langkah agresif melawan Venezuela," sambungnya.

Dia kemudian menuturkan, Moskow memperhitungkan bahwa tidak ada satu pun negara bagian Amerika Latin, termasuk Kelompok Lima, yang mendukung penggunaan kekuatan di Venezuela. Lavrov mengatakan, Rusia mendesak Washington untuk memperhatikan posisi Kelompok Lima.

"Kami juga mencatat provokasi keras yang berusaha untuk menerobos perbatasan (Venezuela) dengan dalih memasok bantuan kemanusiaan bagi para korban. Skenario yang terkenal ini membayangkan klaim lebih lanjut dan upaya intervensi militer," tukasnya.

Credit sindonews.com

Membelot, Ratusan Tentara Venezuela Lari ke Kolombia

BOGOTA - Layanan imigrasi Kolombia menuturkan, ratusan tentara Venezuela yang membelot telah melarikan diri ke Bogota. Menurut Kolombia, setidaknya sudah 320 tentara Venezuela yang menyeberang ke Bogota dalam beberapa hari terakhir.

Kepala layanan imigrasi Kolombia, Christian Kruger Sarmiento menuturkan, tentara Venezuela, mulai dari tentara biasa, hingga pejabat militer, yang melarikan diri ke Kolombia kian hari kian bertambah.

"Sampai sekarang, kami telah menerima lebih dari 320 saudara Venezuela,militer, dan perwira pengawal Venezuela yang melarikan diri dari Venezuela. Mereka meminta bantuan di negara kami dan angka ini semakin meningkat," ucap Sarmiento, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).

Dia mengatakan, beberapa prajurit melintasi perbatasan dengan seragam dan dengan senjata. Sementara yang lain berpakaian sipil dan terkadang membawa anak-anak mereka. Dia menunjukkan bahwa banyak prajurit Venezuela yang cacat meminta suaka dan pemerintah Kolombia sedang memeriksa apakah mereka benar-benar membutuhkannya.

Sementara itu, dalam pertemuan Kelompok Lima di Bogota untuk membahas situasi di Venezuela, Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero telah menggarisbawahi sikap negara itu terhadap krisis, dengan mengatakan bahwa Chili menentang penggunaan kekerasan di Venezuela.

"Sebagai anggota Kelompok Lima, Chili menegaskan kembali komitmen dan keyakinannya bahwa satu-satunya solusi untuk masalah Venezuela adalah cara damai dalam kerangka hukum internasional. Perdamaian dan dialog adalah prinsip-prinsip kebijakan luar negeri kita," ucap Ampuero.

Ampuero menyatakan, dalam pertemuan tersebut Chili mengusulkan untuk memasukkan dalam deklarasi akhir sebuah paragraf yang menguraikan komitmen terhadap solusi politik dan diplomatik untuk krisis di Venezuela tanpa menggunakan kekerasan.

Posisi serupa juga disuarakan oleh Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengatakan bahwa Meksiko siap menjadi tuan rumah untuk dialog mengenai normalisasi situasi di Venezuela.

Credit sindonews.com

Petahana Menang Pilpres Nigeria, Oposisi Minta Diulang

Presiden dan calon petahana pilpres Nigeria, Muhammdu Buhari. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Muhammadu Buhari kembali menang dalam pemilihan presiden Nigeria. Namun, kelompok oposisi menolak hasil itu dan meminta digelar pemilihan ulang.

Seperti dilansir CNN, Rabu (27/2), Buhari memimpin perolehan suara atas penantang utamanya, Atiku Abubakar dengan selisih 1,7 juta suara. Hasil penghitungan itu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nigeria (INEC), di Ibu Kota Abuja.

Buhari yang berasal dari Partai Kongres Progresif (APC) mendulang sebanyak 15.191.847 suara atau 56 persen. Sementara Abubakar mendulang 11.262.978 suara atau sekitar 41 persen.

Partai Rakyat Demokratik (PDP) yang mendukung Abubakar menolak hasil tersebut dan mendesak pemilu ulang di beberapa negara bagian. Mereka menuduh terjadi kelebihan suara dan kecurangan-kecurangan lainnya.

"Kami menuntut pembatalan serentak dan sesegera mungkin atas hasil pemilihan presiden di negara bagian Yobe, Zamfara, Nasarawa dan Borno yang dikeluarkan oleh ketua INEC dan meminta pelaksanaan pemilihan ulang di negara-negara ini," kata juru bicara PDP, Tanimu Turaki.

Setidaknya 39 orang tewas dalam kekerasan terkait pemilu Nigeria.

Sebagian besar korban tewas ada di negara bagian Rivers yang kaya minyak, di mana tujuh orang meninggal dalam bentrokan antara Angkatan Darat Nigeria dan kelompok bersenjata.

Korban tewas yang dilaporkan dalam pemilihan presiden kali ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. International Crisis Group mengatakan sedikitnya 100 orang terbunuh dalam kekerasan yang terjadi selama dan setelah pemilu 2015 dan Human Rights Watch melaporkan 800 orang terbunuh dalam kekerasan pasca pemilu 2011.

Muhammadu menjabat sebagai presiden pada 2015, setelah mengalahkan Goodluck Jonathan yang merupakan petahana pada saat itu.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia serukan tiga hal perkuat upaya perlindungan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss (26/2/2019). (Kemenlu RI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyerukan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian dari seluruh negara dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

Seruan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40 di Markas PBB di Jenewa, Swiss, menurut keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal pertama yang disampaikan Menlu RI adalah mendorong semua negara untuk berkontribusi memperkuat Dewan HAM PBB agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif," ujar Menlu Retno.

Kedua, Menlu RI mendorong penguatan kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi masalah HAM di kawasan.

Menlu Retno memberikan contoh mekanisme perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara, seperti berbagai langkah konkret Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara," ungkap Menlu Retno.

Ketiga, Menlu RI menekankan perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, insitusi HAM nasional dan masyarakat sipil. Dia menilai bahwa badan dan organisasi HAM memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar hak asasi manusia dalam masyarakat.

Dalam pertemuan Sidang Dewan HAM tersebut, Menlu RI menyampaikan pernyataan Indonesia sekaligus meluncurkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2021.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran, yang akan memperebutkan empat kursi.

Credit antaranews.com

Rabu, 27 Februari 2019

India-Pakistan di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

NEW DELHI - India telah melakukan serangan udara di kamp-kamp pemberontak di Pakistan kemarin atau beberapa pekan setelah serangan bom bunuh diri mengguncang Kashmir, wilayah yang disengketakan kedua negara. Pakistan tak terima wilayahnya diserang dan siap merespons.

Serangan bom bunuh diri di Kashimir telah menewaskan 42 personil polisi paramiliter India. Serangan itu diklaim dilakukan oleh kelompok pemberontak yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad (JeM).

Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah akan memberikan tanggapan yang kuat setelah serangan terburuk terhadap pasukannya dalam beberapa dekade.

Pakistan telah meremehkan serangan udara jet-jet tempur India Selasa kemarin dengan mengatakan bahwa jet-jet India yang melanggar wilayah udara Pakistan melepaskan muatan dengan tergesa-gesa di kawasan hutan setelah melintasi Garis Kontrol (Line of Control/LoC). LoC adalah garis perbatasan de facto yang membagi Kashmir yang dikelola India dan Pakistan.

Beberapa hari sebelum jet-jet tempur India menggempur wilayah Pakistan, kedua negara sudah saling mengumbar retorika perang. Mantan pemimpin Pakistan, Pervez Musharraf bahkan menyarankan militer negaranya menyerang New Delhi dengan 50 bom nuklir. Menurutnya, jika Islamabad hanya menyerang dengan satu bom nuklir maka New Delhi bisa menamatkan riwayat Pakistan dengan 20 bom nuklir.

Kedua negara Asia Selatan ini memang dikenal sebagai dua negara bersenjata nuklir. KOnflik di Kashmir bisa membuat kedua negara berperang lagi setelah dua perang terjadi di masa lalu, yakni sejak wilayah itu merdeka dari Inggris pada 1947.

Di tengah situasi kedua negara yang di ambang perang, SINDOnews.com pada Rabu (27/2/2019) merangkum data perbandingan kekuatan militer dan senjata kedua negara.

Anggaran Militer

1. India
Pada tahun 2018, India mengalokasikan 4 triliun rupee (USD58 miliar), atau 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk mendukung 1,4 juta pasukan aktifnya. Data itu menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS).

Menurut perkiraan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), selama periode 1993 hingga 2006, pengeluaran militer India di bawah 12 persen dari pengeluaran pemerintah. Pada 2017, militer India menyedot 9,1 persen dari pengeluaran pemerintah.

2. Pakistan
Tahun 2018, Pakistan membelanjakan 1,26 triliun rupee Pakistan (USD11 miliar), sekitar 3,6 persen dari PDB, untuk 653.800 tentaranya. Militer Islamabad juga menerima USD100 juta bantuan militer asing pada tahun 2018.

Menurut perkiraan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), antara 1993 dan 2006, lebih dari 20 persen pengeluaran pemerintah tahunan Pakistan dihabiskan untuk militer. Sedangkan pada 2017, militer menyedot 16,7 persen dari pengeluaran pemerintah.

Rudal dan Senjata Nuklir
Kedua negara sama-sama memiliki rudal balistik yang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir.

1.India
India memiliki sembilan jenis rudal operasional, termasuk Agni-3 dengan jangkauan 3.000 km hingga 5.000 km. Data ini berasal dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington. Menurut SIPRI, India memiliki 130-140 hulu ledak nuklir.

2. Pakistan
Menurut CSIS, Program rudal Pakistan, yang dibangun dengan bantuan China, termasuk misil jarak pendek dan menengah yang dapat menjangkau bagian India. Negara ini memiliki rudal Shaheen 2 dengan jangkauan terpanjang hingga 2.000 km.

Pada 2011, Pakistan mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh kemampuan senjata nuklir taktis, di mana hulu ledak nuklir yang lebih kecil melekat pada rudal jarak pendek (50-100km) sebagai pencegah terhadap serangan konvensional berskala kecil dari India.

Penambahan senjata nuklir taktis ke gudang senjata Pakistan menurunkan ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir, dan memberi Pakistan apa yang oleh militer disebut "pencegah spektrum penuh" terhadap pasukan konvensional India.

Senjata-senjata itu dikembangkan untuk melawan doktrin "Cold Start" India, yang membayangkan serangan dangkal ke wilayah Pakistan tanpa melanggar ambang batas nuklir sebelumnya.

Menurut SIPRI, Pakistan memiliki 140 hingga 150 hulu ledak nuklir.

Kekuatan Tentara

1. India
Menurut data IISS, India memiliki jumlah pasukan 1,2 juta personel, dan didukung oleh lebih dari 3.565 tank tempur, 3.100 kendaraan tempur infanteri, 336 kendaraan pengangkut personel lapis baja dan 9.719 artileri.

2. Pakistan
Jumlah tentara Pakistan lebih kecil dibanding India, yakni sekitar 560.000 personel. Militer Pakistan juga didukung oleh 2.496 tank tempur, 1.605 kendaraan pengangkut personel lapis baja, dan 4.472 senjata artileri, termasuk 375 howitzer.

Laporan IISS bulan ini mencatat meskipun India memiliki jumlah pasukan yang lebih besar, kemampuan pasukan konvensional India dibatasi oleh logistik yang tidak memadai, pemeliharaan dan kekurangan amunisi dan suku cadang.

Kekuatan Angkatan Udara

1. India
Dengan 127.200 personel dan 814 pesawat tempur, Angkatan Udara India secara substansial lebih besar tetapi ada kekhawatiran tentang armada jet tempurnya.

Rencana pertahanan India membutuhkan 42 skuadron pesawat jet atau sekitar 750 pesawat, untuk bertahan melawan serangan dua arag yakni dari China dan Pakistan.

Dengan jet Rusia yang lebih tua seperti MiG-21—pertama kali digunakan pada 1960-an—segera pensiun, India bisa memiliki 22 skuadron pada 2032.

2. Pakistan
Pakistan memiliki 425 pesawat tempur, termasuk jet F-7PG dan F-16 Fighting Falcon asal China. Menurut data IISS, Pakistan juga memiliki tujuh pesawat peringatan dini dan kontrol udara, atau tiga lebih banyak dari India.

"Angkatan udara (Pakistan) sedang memodernisasi inventarisnya sambil meningkatkan serangan presisi dan ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)," kata IISS dalam laporan penilaian tahun 2019, dikutip Al Jazeera.

Kekuatan Angkatan Laut

1.India
Kekuatan Angkatan Laut India terdiri dari satu kapal induk, 16 kapal selam, 14 kapal perusak, 13 kapal fregat, 106 kapal patroli dan penjaga pantai, serta 75 pesawat berkemampuan tempur. Negara ini memiliki 67.700 personel, termasuk marinir dan staf penerbangan Angkatan Laut.

2. Pakistan
Sebagai perbandingan, Pakistan yang memiliki garis pantai yang jauh lebih kecil, memiliki 9 fregat, 8 kapal selam, 17 kapal patroli dan penjaga pantai, dan 8 pesawat berkekuatan tempur.

Credit sindonews.com

Jet Tempur India Terobos Wilayah, Pakistan Siap Membalas

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor. (AFP Photo/Aamir Qureshi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Pakistan menyatakan akan membalas serangan udara yang dilakukan India di daerah Balakot, Muzafarabad, dekat wilayah Kashmir. Menurut mereka operasi itu melanggar batas wilayah mereka.

"Sekarang saatnya India menunggu balasan kami, dan pembalasan itu akan tiba. Kini waktunya kalian menunggu dan mendapatkan kejutan dari kami," kata Juru Bicara Angkatan Bersenjata Pakistan, Mayjen Asif Ghafoor, seperti dilansir CNN, Rabu (27/2).

Ghafoor menyatakan saat ini mereka sedang merancan serangan balasan untuk India. Dia menyatakan jet-jet tempur India melewati batas Garis Kendali (LoC) di wilayah Kashmir. Kemudian, Angkatan Udara Pakistan segera mengirim pesawat tempur untuk mencegat dan menghalau jet India.

"Kami mencegat jet India di Muzafarabad. Mereka membuang muatan sembari kabur menuju Balakot," ujar Ghafoor.

Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhale, mengklaim serangan itu menargetkan kamp pelatihan kelompok bersenjata Jaish e Mohammad. Mereka diduga menjadi dalang serangan bom bunuh diri yang menewaskan 40 pasukan India pada 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir.

Menurut informasi intelijen India, kamp itu dipimpin oleh Maulana Yousuf Azhar yang merupakan ipar dari pemimpin Jaish e Mohammed, Masood Azhar.

Aksi India membuat situasi di kawasan itu yang sudah rentan konflik semakin rapuh. Jika aksi saling balas terjadi bisa-bisa mengarah kepada perang besar. Apalagi kedua negara itu mempunyai hulu ledak nuklir.

China yang bertetangga dengan kedua negara itu meminta mereka saling menahan diri. Mereka beralasan negara-negara itu sama pentingnya untuk kawasan Asia Selatan.

"Kami harap kedua belah pihak bisa menahan diri, dan bersikap untuk menjaga kestabilan kawasan dan memperbaiki hubungan, bukan sebaliknya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang.

India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Sekitar 47 ribu orang meninggal dalam konflik itu.

Di samping itu ada juga orang-orang yang hilang. Namun, menurut lembaga pemantau hak asasi manusia diperkirakan jumlah korban bisa dua kali lipat.

Credit cnnindonesia.com

Protes Serangan Udara, Pakistan Panggil Perwakilan India

ISLAMABAD - Kementerian Luar Negeri Pakistan menuturkan, mereka telah memanggil perwakilan India di Islamabad. Langkah ini diambil untuk menyampaikan protes atas serangan udara yang dilancarkan tetangganya tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Pakistan menuturkan, Islamabad menilai serangan udara India sebagai tindakan agresi yang mengancam keamanan regional dan bersumpah untuk memberikan tanggapan yang memadai.

"Pejabat Kementerian Luar Negeri memanggil Komisaris Tinggi India dan sangat mengutuk pelanggaran India atas kedaulatan dan integritas teritorial Pakistan," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).

Sebelumnya Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengadakan rapat kabinet darurat untuk membahas serangan udara oleh militer India.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi menuduh India menyebabkan situasi di kawasan perbatasan memburuk, dengan melakukan serangan udara tersebut.

Serangan udara jet-jet tempur India sendiri dilakukan setelah serangan bom bunuh diri pada 14 Februari lalu di wilayah Kashmir yang disengketakan kedua negara. Serangan yang menewaskan 40 polisi paramiliter India itu diklaim dilakukan oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan.
New Delhi menyalahkan Islamabad atas serangan yang merugikan India itu. Namun, Pakistan menyangkal memiliki peran dalam serangan tersebut.

Credit sindonews.com

Pakistan: Pesawat india "lepaskan hulu ledak" di Kashmir

Seorang aktivis sayap kanan oposisi utama India partai Kongres meneriakkan slogan saat berunjuk rasa terhadap serangan ke sebuah bus yang menewaskan 40 personel Central Reserve Police Force (CRPF) di selatan Kashmir pada hari Kamis, di New Delhi, India, Jumat (15/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)

Islamabad (CB) - Militer Pakistan pada Selasa mengatakan pesawat militer India memasuki wilayahnya di daerah sengketa Kashmir dan "melepaskan sebuah hulu ledak" setelah Pakistan menerbangkan pesawat-pesawat jetnya.

Tidak ada korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan.

Konfrontasi terjadi setelah ketegangan meningkat antara kedua negara pesaing bersenjata nuklir itu sejak pengeboman bunuh diri di Kashmir yang menewaskan 40 polisi paramiliter India. Serangan tersebut diklaim kelompok militan yang bermarkas di Pakistan. India menyalahkan Islamabad, yang membantah terlibat dalam serangan, demikian Reuters melaporkan.

"Pesawat India menerobos dari sektor Muzafarabad," cuit juru bicara militer Pakistan Mayor Jenderal Asif Ghafoor di akun Twitter Selasa pagi, mengacu pada wilayah di bagian Kashmir yang dikendalikan Pakistan.

Ghafoor mengatakan "menghadapi respons dengan tepat waktu dan efektif dari Pasukan Udara Pakistan," pesawat India dengan tergesa-gesa buru "menjatuhkan hulu ledak" saat melarikan diri. Hulu ledak itu jatuh di dekat Balakot. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan."

Balakot merupakan sebuah kota di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, yang berada 50 kilometer dari Line of Control (LoC). LoC merupakan perbatasan de fakto antara India dan Pakistan, yang telah berperang tiga kali sejak merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947.

Menurut Kementerian Pertahanan India, tidak ada informasi tentang klaim Pakistan.

Penembakan di Garis Kontrol Kashmir (LoC) kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir sementara hubungan antara kedua negara tetangga tersebut memanas. Namun, pelanggaran udara jarang terjadi.

Pada 2016, menyusul serangan besar lainnya terhadap pasukan keamanan India di Kashmir, New Delhi mengatakan pasukannya melintasi LoC dan melakukan "serangan pembedahan" terhadap kamp terduga militan di seberang perbatasan di Kashmir Pakistan. Islamabad membantah telah terjadi sesuatu yang serius.

Credit antaranews.com

Menteri India: Tindakan militer diambil untuk melindungi negara

Anggota Pasukan Polisi Reserse Pusat (CRPF) menembakkan gas airmata saat aksi protes oleh demonstran Kashmir setelah Badan Investigasi Nasional India (NIA) melakukan penyerbuan ke kediaman Yasin Malik, Ketua partai separatis Front Pembebasan Jammu Kashmir (JKLF), di Srinagar, India, Selasa (26/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Danish Ismail/djo

New Delhi (CB) - Militer India harus mengambil langkah untuk melindungi negara, kata menteri pemerintah setelah pesawat tempur India menyerbu kamp yang diduga milik kelompok militan di Pakistan.

Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia Prakash Javadekar mengatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi memberi kebebasan kepada militer untuk menanggapi serangan terhadap konvoi polisi paramiliter India di wilayah sengketa Kashmir pada 14 Februari.

Akibat insiden tersebut, hubungan antara India dan Pakistan memanas, demikian Reuters melaporkan.

Pakistan meremehkan insiden pada Selasa, lantaran tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Pihaknya mengatakan sejumlah pesawat tempur India "melepaskan hulu ledak" secara tergesa-gesa di wilayah hutan setelah menyeberangi Garis Kontrol (LoC) Kashmir, yang menjadi perbatasan `de facto` antara kedua negara.

"Ini merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dan Perdana Menteri Narendra Modi memberikan kebebasan kepada pasukan bersenjata. Segenap rakyat India mendukung pasukan bersenjata," kata Javadekar.

Credit antaranews.com

Soal Hizbullah, Lebanon: Perlawanan Bukan Terorisme

BEIRUT - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil angkat bicara mengenai keputusan Inggris melarang sayap politik Hizbullah dan memasukannya dalam daftar hitam terorisme. Bassil menyebut, gerakan perlawanan tidak sama dengan terorisme.

"Jika seluruh dunia berdiri dan mengatakan perlawanan itu terorisme, ini tidak menjadikannya terorisme, sejauh menyangkut orang Lebanon," kata Bassil dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/2).

Dia kemudian mengatakan, dia tidak berpandangan bahwa keputusan Inggris itu akan mempengaruhi hubungan antara Beirut dan London, meskipun Hizbullah memiliki peran dalam pemerintahan Lebanon.

"Langkah Inggris tidak akan memiliki konsekuensi negatif langsung pada Lebanon, karena kita sudah terbiasa dengan situasi ini dengan negara lain," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid mengatakan, keputusan ini diambil karena sulit membedakan mana sayap politik dan militer Hizbullah, yang menurutnya berkontribusi pada tidak stabilnya situasi di Timur Tengah.

Namun, keputusan Javid belum sepenuhnya resmi, karena masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen Inggris untuk dapat disahkan.

Saat ini, Inggris dan Uni Eropa (UE) hanya mengklasifikasikan sayap militer Hizbullah sebagai entitas teroris. Hal ini memungkinkan anggota politik Hizbullah untuk beroperasi di negara itu, muncul pada rapat umum tahunan al-Quds di London yang penuh dengan bendera organisasi, yang mempromosikan penghancuran negara Yahudi.

Credit sindonews.com

Jet Siluman F-35 AS Bombardir ISIS di Suriah dan Irak 50 Hari Lebih

WASHINGTON - Jet tempur siluman F-35B Amerika Serikat (AS) ternyata telah digunakan untuk membombardir basis kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah dan Irak selama lebih dari 50 hari. Selama ini publik hanya mengetahui bahwa jet tempur mahal itu baru digunakan untuk misi tempur di Afghanistan pada bulan September tahun lalu.

Kontraktor militer dan pertahanan AS memuji misi tempur F-35B di Afghanistan. Sedangkan, misi tempur di Irak dan Suriah baru diungkap militer Washington baru-baru ini.

"Mereka aktif dan melakukannya dengan sangat baik," kata Kolonel Chandler Nelms dari Unit Ekspedisi Marinir ke-13 dalam sebuah wawancara untuk Military.com, hari Senin yang dikutip Sputnik, Rabu (27/2/2019).

Menurut sang kolonel, Skuadron Serangan Marinir Tempur 211 melakukan 1.200 jam terbang dalam misi tempur untuk menggempur ISIS atau Daesh. Nelms mengatakan jumlah pertemuan antara pesawat F-35 AS dan Angkatan Udara Rusia digambarkan oleh pihak AS minim.

Pasukan Rusia sampai saat ini masih berada di Suriah atas permintaan Presiden Suriah Bashar al-Assad. "Kami sadar mereka mengudara," kata seorang komandan pesawat tempur Rusia, yang berbicara dalam kondisi anonim. "Ada beberapa deconfliction yang sudah mapan antara pasukan Rusia dan AS. Itu semua ditaati, tetapi kami sadar."

Misi tempur pertama F-35 terjadi pada bulan September, yakni ketika jet tempur generasi kelima AS itu melakukan serangan terhadap Taliban di Afghanistan.

Dengan teknologi siluman, pesawat F-35 produksi Lockheed Martin lebih sulit untuk dideteksi radar. Komandan tertinggi AS, yakni Presiden Donald Trump dalam pidato November 2017 pernah menyebutnya pesawat tempur yang tak terlihat.

"Dengan Angkatan Udara, kami memesan banyak pesawat, khususnya jet tempur F-35, yang hampir, Anda tahu, seperti sebuah jet tempur yang tak terlihat. Saya bertanya kepada orang-orang Angkatan Udara seberapa bagus pesawat ini, dan mereka berkata, 'Ya, Tuan, Anda tidak bisa melihatnya'. Saya berkata ya tetapi dalam pertempuran, Anda tahu bertempur, seperti saya menonton di film, pertempuran, mereka bertarung, seberapa bagus itu? 'Yah itu menang setiap kali, karena musuh tidak bisa melihatnya, bahkan jika itu tepat di sebelahnya, ia tidak bisa melihatnya'. Saya mengatakan itu membantu; itu hal yang baik," papar Trump.

Credit sindonews.com

Pasukan Israel Tahan Ulama Senior di Masjid Al-Aqsha

Tentara Israel yang sedang berjaga (ilustrasi)

Foto: Anadolu agency

Pasukan Israel juga menahan puluhan warga Palestina.

CB, AL QUDS -- Pasukan Israel pada Rabu menahan Direktur Urusan Khutbah dan Bimbingan di Masjid Al-Aqsha Sheikh Ra'ed Dana dari depan rumahnya di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki. Dua hari sebelumnya, penguasa Yahudi menyerahkan pemberitahuan kepada Dana bahwa ia dilarang memasuki Al-Quds selama enam bulan berturut-turut.

Pasukan Israel juga mengobrak-abrik sejumlah rumah, menyita uang kontan, dan menahan 21 orang Palestina dalam penyerbuan pada malam hari di seluruh Tepi Barat Sungai Jordan, kata Masyarakat Tahanan Palestina (PPS) di dalam satu siaran pers. Pasukan Israel, katanya, menahan tujuh orang Palestina dari Kabupaten Nablus di bagian utara Tepi Barat.

Kantor Berita WAFA mengetahui dari beberapa sumber keamanan bahwa kendaraan militer Israel menyerbu kota kecil Asira Ash-Shamaliya, di sebelah utara Kota Nablus, tempat tentara Yahudi menahan lima orang Palestina. Sumber keamanan tersebut menambahkan tentara Yahudi juga melancarkan dua penyerbuan terpisah lagi ke dalam Desa Tell dan Sarra, sebelah barat-daya Nablus, serta menahan dua orang Palestina, termasuk seorang mantan tahanan.

Di tempat lain di bagian utara Tepi Barat, PPS menambahkan, lima orang Palestina ditahan dari Kabupaten Toubas. Direktur PPS di Tubas Mahmoud Sawafta mengatakan kepada WAFA bahwa tentara Israel menciduk empat orang Palestina, termasuk seorang ayah bersama dua putranya, di Kota Toubas, dan orang kelima ditahan darikota kecil Tammoun, sebelah timur-laut Toubas.

Di bagian selatan Tepi Barat, kata PPS, lima orang Palestina ditahan dalam beberapa serangan di seluruh Kabupaten Bethlehem. Beberapa sumber keamanan mengatakan kepada WAFA, satu orang Palestina ditahan dari kota kecil Beit Fajjar, sebelah selatan Kota Bethlehem, dua orang lagi dari Kota Al-Khader --yang berdekatan, dan satu dari Permukiman Al-Manawra di Kota Bethlehem.

Di kota kecil Al-Eizariya, sebelah timur Al-Quds, tentara Israel menahan empat orang Palestina, termasuk putra seorang tahanan dan seorang anak yang berusia 14 tahun.

Sementara itu, mahkamah militer Israel di Ofer, dekat Ramallah, menyetujui perintah penahanan administratif terhadap 13 orang Palestina. Pengadilan menyetujui perintah penahanan yang tanpa persidangan itu terhadap sembilan orang Palestina selama enam bulan dan empat lagi selama empat bulan.

Credit republika.co.id

Dilindungi Tentara, Menteri Israel 'Serbu' Komplek Al-Aqsa

YERUSALEM - Menteri Pertanian Israel, Uri Ariel dan sejumlah pemukim Yahudi memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Mereka memasuki komplek al-Aqsa dengan perlindungan tentara Israel.

"Mereka menyerbu kompleks al-Aqsa dan mengunjungi daerah itu di bawah perlindungan pasukan Israel," kata juru bicara Otoritas Endowmen Keagamaan yang dikelola oleh Yordania di Yerusalem, Firas al-Dibs, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/2).

Langkah Ariel ini dilakukan di tengah ketegangan di Yerusalem setelah serangkaian protes oleh warga Palestina dan penangkapan selanjutnya terhadap puluhan aktivis Palestina oleh pasukan Israel.

Pekan lalu, polisi Israel menutup Al-Rahma, salah satu gerbang untuk memasuki komplek al-Aqsa, mencegah para jamaah Palestina memasuki situs tersebut dan memicu demonstrasi kemarahan.

Bagi umat Islam, al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia. Orang-orang Yahudi, pada bagian mereka, menyebut daerah itu sebagai "Temple Mount", mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel sendiri menduduki Yerusalem Timur, tempat al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel pada 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada tahun 1980 dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Credit sindonews.com

Syekh Muath: Jangan Tinggalkan Palestina

Palestina

Foto: AP

Palestina butuhkan bantuan masyarakat Indonesia.

CB, JAKARTA -- Syekh Muath, salah seorang ulama dari Palestina berkesempatan mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Bara (NTB). Syekh pun memberikan gambaran tentang kondisi Palestina.

"Syekh Muath datang ke Lombok untuk memberikan info terkini tentang Palestina, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Lombok yang terus memberi perhatian terhadao perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah," kata Partnership ACT NTB, Juaini Pratama.

Lokasi pertama yang dikunjungi ulama dari Palestina tersebut adalah masjid Subulus Salam, Pancor di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Senin (25/2).
Dalam kesempatan itu, Syekh Muath menceritakan kepada para jamaah tentang kondisi Palestina saat ini.

Ia menggambarkan krisis terkini akibat konflik berkepanjangan di Negeri Syam.
"Hanya tiga persen air yang dapat dikonsumsi. Listrik hanya mengalir selama dua jam dalam sehari, serta pembatasan ibadah di Yerusalem," tutur Muath.

Gambaran krisis di Palestina tersebut dinarasikan melalui video perjuangan rakyat Palestina. Tampak jemaah memperhatikan dan tak sedikit yang berkaca-kaca.

Selain itu, Muath juga mengajak seluruh jamaah, khususnya masyarakat Indonesia untuk tidak meninggalkan Palestina, karena tanah Syam membutuhkan uluran tangan masyarakat Indonesia.

"Jangan tinggalkan kami (Palestina), dukung kami juga untuk terus mempertahankan Al-Quds," kata Muath, yang kini menempuh studi program doktoral (S3) di Turki.

Dalam beberapa pekan ke depan, ACT juga akan menggelar "road show" serupa di beberapa daerah. Acara tersebut merupakan program Indonesia Selamatkan Palestina.
Selain itu, ACT juga akan memberangkatkan "Kapal Kemanusiaan Palestina" pada beberapa bulan ke depan.

Krisis kemanusiaan yang semakin parah di Palestina berdampak besar pada masyarakat. Tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak menjadi korban. Untuk itu, melalui berbagai program ACT mendukung masyarakat Indonesia pada khususnya untuk berperan aktif menyelamatkan Palestina.

Credit republika.co.id

Rakyat Palestina dilarang tanami lahan mereka di selatan Nablus

Seorang pengunjuk rasa Palestina beristirahat saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes di dekat perumahan Yahudi Qadomem, dekat Nablus di Tepi Barat, Jumat (8/2/2019). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Nablus, Palestina (CB) - Pasukan Israel pada Selasa melarang rakyat Palestina menanami lahan mereka di Desa Jaloud, di sebelah selatan Nablus, di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pejabat lokal.

Ghassan Daghlas, pejabat yang memantau kegiatan permukiman di bagian utara Tepi Barat, mengatakan tentara Israel melarang para petani di Desa Jaloud mengolah tanah mereka sendiri, yang berada di dalam Area B --yang berada di bawah wewenang Pemerintah Otonomi Palestina tapi di bawah pengamanan militer Israel dan berdampingan dengan permukiman terdepan Yahudi, Ahiya.

Ia menambahkan tentara Israel telah berulangkali tak memberi akses buat petani Desa Jaloud ke lahan pertanian mereka, yang berjumlah 10 dunum. (1 dunum = 1.000 meter persegi).

Pemukim Yahudi dan pasukan keamanan Israel dari permukiman Yahudi terdepan, Yesh Kodesh dan Ahiya, selain permukiman Adi Ad, telah berulangkali menyerang rakyat Palestina dari desa yang berdekatan, termasuk Jaloud, dan mengincar lahan pertanian mereka.

Banyak serangan dimaksudkan untuk membuat sulit kehidupan warga desa Palestina guna memaksa mereka pergi dan memungkinkan pemukim Yahudi memperluas permukiman mereka.

Antara 500.000 dan 600.000 orang Israel tinggal di berbagai permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki, dan Tepi Barat dalam pelanggaran terhadap hukum internasional.

Credit antaranews.com