CUPUMA

Senin, 18 Februari 2019

Bentrok di Gaza, 19 Warga Palestina dan Tentara Israel Luka

Ilustrasi bentrokan Jalur Gaza. (Reutes/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Setidaknya 19 warga Palestina dan tentara Israel terluka dalam bentrokan di utara Jalur Gaza pada Minggu (17/2).

"Personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terluka ketika satu alat peledak dilemparkan dalam bentrokan Gaza di gerbang perbatasan Israel," demikian pernyataan tentara Israel melalui Twitter.

Melanjutkan pernyataannya, tentara menyatakan bahwa satu tank Israel tank Israel menyerang "dua pos militer Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas ledakan tersebut."

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Hamas selaku kelompok penguasa Jalur Gaza menyatakan bahwa 19 warga Palestina juga terluka akibat tembakan amunisi dalam bentrokan tersebut.

Ketegangan terus meningkat di perbatasan antara Palestina-Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Maret 2018.

Sejak 30 Maret di tahun yang sama, warga Palestina juga berdemo di sejumlah titik di Jalur Gaza sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Israel.

Tak jarang, protes yang dilakukan tepat di depan perbatasan Israel itu memicu kericuhan hingga menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan militer Israel.

Militer Israel tak segan melontarkan tembakan ke arah pendemo yang dianggapnya "mengancam keamanan Israel."

Israel menyatakan tindakannya itu diperlukan untuk mempertahankan keamanan di perbatasan dan menghentikan serangan massal ke wilayahnya.

Setidaknya 250 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes besar-besaran itu berlangsung. Sementara itu, dua tentara Israel tewas dalam periode yang sama.

Credit cnnindonesia.com

Kontak Senjata dengan ISIS, 15 Tentara Mesir Meninggal

Militer Mesir berpatroli di kawasan Sinai utara.

Foto: AP Photo

Semenanjung Sinai menjadi salah satu basis perlawanan ISIS di Mesir.

CB, KAIRO— Sebanyak 15 personel militer Mesir tewas atau cedera dalam kontak senjata pada Sabtu (16/2) di Shamal Sina' (Sinai Utara).

Pihak militer juga mengatakan tujuh gerilyawan tewas dalam kontak senjata tersebut.

Rincian mengenai korban jiwa dari militer masih belum jelas. Namun, dua sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa korban cedera berada dalam kondisi kritis.

ISIS melalui kantor berintanya, AMAQ, beberapa saat kemudian mengaklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Mereka mengatakan 15 tentara Mesir tewas, memperbarui angka sebelumnya yang mengatakan 20 tentara tewas setelah bentrokan di ibu kota Provinsi Shamal Sina', El Arish.

ISIS mengatakan kontak senjata itu terjadi dengan menggunakan "berbagai jenis senjata." Meskipun demikian, kelompok itu tidak memberikan bukti terhadap klaimnya.

Tahun lalu, pasukan keamanan meluncurkan operasi penumpasan terhadap kelompok gerilyawan itu yang berpusat di Semenanjung Sinai.

Militer mengatakan mereka telah menewaskan beberapa ratus gerilyawan sejak operasi itu digelar.

"Gabungan operasi, pengejaran, dan penumpasan elemen-elemen teroris di lokasi kejadian tengah dilakukan," kata pernyataan juru bicara militer.

Sumber keamanan mengatakan operasi itu digelar dibawah perlindungan kekuatan udara.

Sejak 2013, gerilyawan ISIS telah berulang kali menargetkan pos-pos pemeriksaan dan minoritas penganut Kristen di Mesir.

Credit republika.co.id

Jet-jet Tempur Jepang Cegat 4 Bomber Tu-95 dan 4 Su-35 Rusia

TOKYO - Sejumlah pesawat jet tempur Jepang dikerahkan untuk mencegat empat pesawat pembom (bomber) Tu-95MS Bear dan empat jet tempur Su-35S Flanker-E dalam insiden secara terpisah, hari Jumat. Rombongan pesawat pembom dan jet tempur Moskow diintersepsi ketika terbang di dekat pantai timur dan barat Jepang.

Kementerian Pertahanan Jepang dalam situs resminya yang dikutip Sabtu (16/2/2019) mengonfirmasi intersepsi tersebut.

"Melihat pola penerbangan dari pesawat Rusia, pesawat tempur Jepang yang terlibat sebagian besar berasal dari Kokudan (Air Wing) Utara II Angkatan Udara yang berbasis di Chitose yang terbang dengan F-15J/DJ Eagle. Tetapi, unit-unit lain juga terlibat," bunyi pernyataan kementerian tersebut, dikutip Scramble Magazine.

Sementara itu, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia mengatakan kru Tu-95MS menghabiskan lebih dari 15 jam di udara dan melakukan pengisian bahan bakar pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengonfirmasi bahwa dua pembom Tu-95MS dan pesawat-pesawat pengawalnya melakukan penerbangan rutin di atas Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Pasifik Barat pada 15 Februari. Kementerian itu tidak mengakui keberadaan dua pesawat pembom lainnya.

Penerbangan pada Jumat, 15 Februari, merupakan salah satu dari kehadiran pesawat-pesawat militer Rusia di dekat Jepang sejak Moskow melanjutkan patroli jarak jauh reguler di Asia Timur pada tahun 2014. Patroli digencarkan setelah hubungan diplomatik Rusia-Jepang memburuk sebagai imbas dari intervensi Rusia di Ukraina Timur.

Sumber-sumber terkait yang dikutip Scramble Magazine mengklaim hanya empat pesawat Rusia yang terlibat dalam insiden hari Jumat, yakni dua Tu-95MS Bear dan dua jet tempur Su-35S Flanker-E.

Pada 17 Januari lalu, sejumlah jet tempur Jepang dikerahkan ketika pesawat Ilyushin Il-38 "Dolphin" dan pesawat tempur anti-kapal selam Rusia patroli di atas Laut Jepang. Pada 16 Januari, Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) juga mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur untuk mencegat dua pesawat tempur berkemampuan nuklir Sukhoi Su-24 di atas di Laut Jepang.

Credit sindonews.com

Inggris Ancam Kirim Kapal Induk, China Batalkan Perundingan Dagang

LONDON - Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond tidak akan mengunjungi China akhir pekan ini di tengah laporan bahwa Beijing membatalkan perundingan perdagangan. Sikap Beijing ini muncul setelah Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengancam akan mengirim kapal induk ke perairan sengketa di Pasifik.

Hammond sedianya akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China Hu Chunhua. Namun, sumber-sumber keuangan Inggris mengatakan perjalanan sang kanselir itu tidak akan pernah dikonfirmasi.

Mengutip The Guardian, Minggu (17/2/2019), Hu membatalkan rencana pertemuan beberapa jam setelah Williamson mengumumkan bahwa dia akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizabeth ke wilayah Pasifik.

Surat kabar itu mengatakan China diperkirakan akan mencabut larangan terhadap unggas dan kosmetik Inggris. Pencabutan larangan itu bisa membuka akses ke pasar bernilai sekitar £10 miliar selama lima tahun.

"Menteri (Keuangan) tidak melakukan perjalanan ke China saat ini. Tidak ada perjalanan yang pernah diumumkan atau dikonfirmasi," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan.

Seorang sumber kementerian terkait mengatakan kunjungan Hammond akan dijadwalkan ulang jika memungkinkan.

Williamson mengonfirmasi minggu ini bahwa misi operasional pertama kapal induk HMS Queen Elizabeth akan mengambil di wilayah Pasifik, di mana Beijing telah terlibat dalam klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Mantan menteri keuangan dari kubu Partai Tory, George Osborne, menuduh Williamson terlibat dalam "diplomasi kapal perang" karena ia mengatakan penting bagi para menteri untuk tidak mengirim pesan campuran.

"Saya pikir itu sangat sulit untuk mengetahui apa kebijakan Pemerintah Inggris di China saat ini," katanya kepada BBC Radio 4's Week in Westminster.

“Anda membuat Kementerian Pertahanan terlibat dalam diplomasi kapal perang yang agak kuno, pada saat yang sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri berkeliling mengatakan bahwa mereka ingin kemitraan ekonomi yang erat dengan China," ujarnya.

"Pada akhirnya itu adalah tanggung jawab Theresa May sebagai Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena saat ini semuanya terlihat di laut."

Credit sindonews.com

PM Tuding Negara Asing Retas Parlemen dan Parpol Australia

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menuding 'satu negara canggih' meretas sistem komputer partai-partai politik utama dan parlemen negaranya. (Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menuding "satu negara canggih" meretas sistem komputer partai-partai politik utama dan parlemen negaranya.

Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.

"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).

Namun, Morrison tak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh meretas sistem komputer pemerintahannya itu.

Awal bulan ini, aparat Australia melaporkan "insiden keamanan terjadi pada jaringan komputer parlemen" yang memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, mengubah kata sandi akun mereka dan mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.

The Australian Signals Directorate mengonfirmasi pihaknya tengah berkoordinasi dengan parlemen dalam merespons serangan itu. Badan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa "aktor-aktor canggih" berada di balik serangan itu.

Sejumlah pihak berspekulasi bahwa China yang menjadi otak serangan siber tersebut. Meski begitu, sampai saat ini tak ada pejabat Australia yang secara resmi menuding Beijing terkait insiden itu.

Insiden ini terjadi beberapa minggu menjelang pemilihan umum federal berlangsung pada Mei mendatang. Dugaan peretasan ini pun semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa para hackers berupaya mempengaruhi pemungutan suara.

Namun, Morrison mengatakan sejauh ini "tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu."

"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami," katanya seperti dikutip AFP.

Morrison menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu partai politik dan lembaga pemilihan lainnya yang membutuhkan bantuan terkait pengamanan sistem.

"Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan siber semua negara bagian dan wilayah lainnya di Australia," ucapnya.

Credit cnnindonesia.com

Peneliti: Perusahaan pengawasan China lacak jutaan orang di Xinjiang

Para pelajar berbaur dengan masyarakat Muslim lainnya melaksanakan shalat Ashar berjamaah di Masjid Institut Islam Xinjiang di Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Kamis (03/01/2019). Lembaga pendidikan yang difasilitasi pemerintah setempat itu mencetak para imam yang bebas dari pengaruh radikalisme dan ekstremisme. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/19

Beijing (CB) - Sebuah perusahaan pengawasan melacak gerakan lebih dari 2,5 juta orang di kawasan Xinjiang di bagian barat jauh China, menurut bocoran data yang disiarkan seorang pakar internet Belanda.

Pangkalan data jejaring yang berisi nama, nomor kartu identitas, tanggal lahir dan data lokasi dibiarkan tidak terlindungi selama berbulan-bulan SenseNets Technology Ltd, perusahaan teknologi pengenalan wajah yang berkedudukan di Shenzhen, menurut Victor Gevers, pendiri bersama organisasi nirlaba GDI.Foundation, yang pertama kali mencatat kerentanan dalam serangkaian materi yang diunggah di media sosial pekan lalu.

Data juga menunjukkan sekitar 6,7 juta titik data lokasi yang terkait dengan orang-orang yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam, yang ditandai dengan deskripsi seperti "masjid," "hotel," "kedai internet," dan tempat-tempat lain dengan kamera-kamera pengawasan mungkin ditemukan, demikian Reuters melaporkan.

"Ini sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentifikasi punya hak-hak administratif penuh. Anda bisa pergi ke `database` dan membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sesuatu," kata Gevers.

China telah menghadapi kecaman dari para pegiat, pakar, pemerintah asing dan pakar HAM PBB atas apa yang mereka sebut penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap kaum minoritas Muslim Uighur dan kelompok-kelompok Muslim lain.

Menurut informasi di lamannya, SenseNets bekerja dengan kepolisian China di sejumlah kota. Perusahaan induk NetPosa Technoloies Ltd, yang sahamnya tercatat di bursa Shenzhen, memiliki kantor di sebagian besar provinsi China dan kawasan, termasuk Xinjiang.

SenseNet, NetPosa dan pemerintah regional Xinjiang belum menanggapi permintaan untuk berkomentar pada Ahad.

Pemerintah China telah meningkatkan pengawasan pribadi di Xinjiang selama nkbeberapa tahun belakangan, termasuk pembangunan sistem pengawasan video dan telepon cerdas yang memantau teknologi.

Gevers mengatakan pihaknya memberi tahu langsung SenNets soal kerentanan itu sesuai dengan protokol GDI.Foundation. Menurut dia, SenseNets tidak menanggapi, tapi sejak itu perusahaan tersebut mengambil langkah-langkah untuk mengamankan bank data.

Credit antaranews.com

Iran Tuduh Pakistan Sembunyikan Dalang Bom Mobil

Ilustrasi bom mobil. (Reuters/Anil Usyan)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menuduh serangan bom mobil yang menewaskan 27 pasukan Garda Revolusi pada Kamis lalu dirancang di Pakistan. Sebab, mereka menuding dalang pelaku adalah anggota kelompok teror Jaish al-Adl yang bersembunyi di negara itu.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), Kementerian Luar Negeri Iran langsung memanggil Duta Besar Pakistan terkait serangan itu. Namun, Pakistan menyatakan turut mengutuk serangan itu, tetapi tidak menanggapi tudingan Iran.

Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, juga menuduh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di balik serangan bom mobil itu. Sebab, kedua negara itu meyakini Iran turut membantu kelompok pemberontak Houthi yang melawan pemerintah Yaman.

Kelompok Jaish al-Adl sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Kepala Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, menuduh militer Pakistan turut terlibat dalam serangan bom mobil itu dan berjanji akan membalas.

Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan akan membalas dendam atas serangan bom mobil itu. Dia menyatakan Amerika Serikat dan Israel juga turut terlibat dalam serangan itu.

"Mereka tidak bisa lari dari pembalasan Tuhan dan rakyat Iran," kata Rouhani.

Bom mobil itu meledak di sebelah sebuah bus yang sedang mengangkut pasukan Garda Revolusi di Provinsi Sistan-Baluchistan. Insiden terjadi ketika pasukan baru kembali dari misi patroli di perbatasan dekat Pakistan, basis kelompok separatis Baluchi.

Sistan-Baluchistan adalah kawasan perbatasan dengan Pakistan dan tempat bermukim etnis Baluchi. Mereka adalah pemeluk Muslim Sunni, berbeda dari orang Iran kebanyakan yang merupakan Muslim Syiah.

Kelompok Jaish al-Adl dibentuk pada 2012 sebagai penerus kelompok Jundullah (Prajurit Tuhan), yang melakukan pemberontakan di Iran selama dekade sebelumnya. Pada Oktober 2018, Jaish al-Adl mengaku bertanggung jawab atas penculikan 12 aparat keamanan Iran di dekat perbatasan. Lima di antaranya kemudian dibebaskan dan diterbangkan pulang setelah dilobi Pakistan.

Credit cnnindonesia.com

Usai Serangan Bom, Muslim Kashmir di India Terancam Pengusiran

SRINAGAR - Warga Kashmir yang tinggal di India menghadapi pengusiran dari tempat tinggalnya, pemecatan kerja, dan serangan di media sosial, setelah serangan bom menewaskan 44 personel keamanan India di Kashmir.

Kelompok Jaish-e-Mohammad mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan pria Kashmir berusia 20 tahun. Saat jasad para korban dikembalikan ke keluarganya di penjuru India pada akhir pekan ini, sejumlah orang menggelar unjuk rasa dan menuntut balas atas serangan bom itu.

Warga muslim Kashmir pun menghadapi berbagai tekanan dari warga mayoritas India, terutama di negara bagian Haryana dan Uttarakhand. Ketegangan komunal itu memaksa Kementerian Dalam Negeri India mengeluarkan imbauan ke semua negara bagian untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta menjaga harmoni komunal.

Mahasiswa asal Kashmir, Aqib Ahmad, di ibu kota Uttarakhand, Dehradun, menyatakan pemilik rumah yang dia sewa memintanya pergi karena khawatir terjadi serangan pada propertinya. ”Harga tiket pesawat ke Kashmir juga naik tajam saat ketegangan meningkat,” ujar Aqib dilansir Reuters.

Dua mahasiswa lain di Dehradun mengaku juga diminta meninggalkan kamar asramanya segera. ”Ke mana kami harus pergi,” kata mahasiswa Kashmir, Waseem Akram, yang meminta otoritas menjamin keamanan seluruh mahasiswa Kashmir. Media lokal melaporkan beberapa pelajar dan mahasiswa Kashmir diserang anggota kelompok sayap kanan Hindu di Uttarakhand.

Seorang pria Kashmir juga ditahan polisi di Kota Bengaluru karena mengunggah posting dianggap mendukung para militan. Kepolisian di negara bagian Jammu dan Kashmir menyatakan mereka menyediakan akomodasi sementara kepada warga yang kembali ke Kashmir.

Kepolisian meminta warga Kashmir menghubungi saluran telepon untuk mendapatkan bantuan cepat jika mereka mengalami masalah atau kekerasan. Kekhawatiran atas nasib pelajar Kashmir di distrik Ambala, Haryana, juga muncul setelah video di media sosial menunjukkan seorang kepala desa meminta warga mengusir pelajar Kashmir di wilayah itu.

”Jika itu tidak dilakukan, orang yang menampung pelajar itu akan dianggap sebagai pengkhianat,” ujar pria itu dalam video tersebut. Reuters belum bisa memverifikasi video itu secara independen. Sejak video itu muncul di media sosial pada akhir pekan lalu, puluhan mahasiswa Kashmir pindah ke asmara kampus di Ambala.

Credit sindonews.com

India tahan 23 orang yang disangka punya hubungan dengan serangan Kashmir

Seorang aktivis sayap kanan oposisi utama India partai Kongres meneriakkan slogan saat berunjuk rasa terhadap serangan ke sebuah bus yang menewaskan 44 personel Central Reserve Police Force (CRPF) di selatan Kashmir pada Kamis, di New Delhi, India, Jumat (15/2/2019). (REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS)

Srinagar (CB) - Pasukan India menahan 23 pria yang disangka memiliki kaitan dengan kelompok militan yang mendalangi pengeboman konvoi keamanan India, kata perwira tinggi kepolisian pada Ahad.

Pengeboman itu telah menewaskan 44 personel polisi paramiliter.

Sebanyak 23 pria tersebut termasuk anggota dan simpatisan Jaish-e-Mohammad, kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan dan mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Kamis, serangan paling mematikan atas pasukan keamanan India dalam beberapa dekade.

Serangan tersebut telah memicu ketegangan antara India dan Pakistan, demikian Reuters melaporkan.

India telah menuntut Pakistan menumpas Jaish dan kelompok-kelompok militan Islamis lain yang beroperasi dari wilayahnya, sementara Islamabad telah menolak pernyataan pihaknya terkait dengan serangan itu.

Kashmir, kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, berada di pusat permusuhan kedua negara tersebut yang telah berlangsung berabad-abad. Wilayah itu diklaim seluruhnya masuk wilayah India dan Pakistan, tetapi diperintah sebagian negara-negara di Asia Selatan itu.

Para wakil Lembaga Investigasi Nasional India (NIA) memeriksa para tersangka itu mengenai pemboman pada Ahad, kata dua perwiara keamanan.

"Mereka berusaha mengorek informasi hingga ke komandan-komandan tinggi Jaish-e-Mohammad, termasuk kepalanya di Kahsmir," kata salah seorang sumber tersebut.

Mohammed Umair, komandan Jaish di Kashmir yang diyakini telah merencanakan serangan itu, diduga bersembunyi di kawasan tersebut, tempat serangan-serangan terjadi, kata para pejabat itu. Mereka mengatakan Umair telah "membuat radikal dan memotivasi" siswa yang putus sekolah menabrakkan sebuah mobil dengan muatan bahan peledak ke konvoi tersebut pada Kamis.

Umair diperkirakan masuk ke wilayah Kashmir India dari Pakistan pada September untuk memimpin Jaish di kawasan tersebut. Pasukan keamanan memperkirakan ia bersembunyi di bagian selatan Kashmir, menurut para pejabat itu, yang tak bersedia jatidirinya disebutkan karena alasan urusan kebijakan.

Para pejabat India mengatakan Umair adalah keponakan Ketua Jaish, Masood Azhar, yang diyakini berada di Pakistan.

Credit antaranews.com

Pasca Serangan Kashmir, India Tampar Pakistan dengan Sanksi

NEW DELHI - India memberlakukan bea masuk 200 persen untuk barang-barang yang diimpor dari Pakistan. Sebelumnya, India juga telah menarik status negara yang paling disukai dari negara itu.

Keputusan itu diambil New Delhi setelah serangan teror mematikan di negara bagian Jammu dan Kashmir pada awal pekan ini.

"India telah menarik status MFN ke Pakistan setelah insiden Pulwama. Setelah penarikan, bea cukai dasar untuk semua barang yang diekspor dari Pakistan ke India telah dinaikkan menjadi 200% dengan efek langsung", tulis Menteri Keuangan Indian Arun Jaitley di Twitter seperti disitir dari Sputnik, Minggu (17/2/2019).

Pada hari Jumat, media lokal melaporkan bahwa pihak berwenang India telah memutuskan untuk menarik status negara yang paling disukai (MFN) dari Pakistan selama pertemuan darurat pemerintah sehubungan dengan serangan teroris di negara bagian Jammu dan Kashmir.

Ledakan alat peledak rakitan di distrik Pulwama di negara bagian Jammu dan Kashmir di India menewaskan 45 orang. Kelompok teroris Jaish-e-Mohammed telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok itu, yang biasa melakukan serangan di negara bagian Jammu dan Kashmir, berafiliasi dengan gerakan Taliban dan organisasi teroris al-Qaeda. Kelompok ini bertujuan untuk memisahkan Kashmir dari India dan menggabungkannya ke negara tetangga, Pakistan.

New Delhi menuduh Islamabad berperan dalam serangan teroris dan menuntut agar Islamabad segera berhenti memberikan dukungan dan pendanaan kepada kelompok-kelompok teror yang beroperasi dari daerah-daerah di bawah kendalinya.

Kementerian Luar Negeri Pakistan kemudian memprotes upaya untuk menghubungkan Islamabad dengan serangan teroris tanpa penyelidikan.

Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meminta Pakistan untuk berhenti menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para teroris setelah serangan teror mematikan di negara bagian Jammu dan Kashmir di India.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan pada hari Sabtu bahwa Penasihat Keamanan Nasional Shri Ajit Doval telah mengadakan pembicaraan telepon dengan timpalannya dari AS John Bolton, di mana keduanya bersumpah untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa Pakistan berhenti menjadi tempat yang aman bagi JeM dan kelompok - kelompok teroris yang menargetkan India, AS dan lainnya di wilayah itu.

Jammu dan Kashmir adalah wilayah yang telah diperebutkan oleh India dan Pakistan sejak 1947 ketika kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris.

Kedua negara telah melalui tiga perang di wilayah tersebut, tetapi konflik belum terselesaikan juga. Situasi yang tidak stabil di wilayah tersebut telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok ekstremis.

Line of Control saat ini membagi area yang disengketakan menjadi dua zona yang dikelola oleh dua negara yang terlibat persaingan. India telah berulang kali menyalahkan gerilyawan yang didukung Pakistan karena sejumlah serangan ke wilayahnya.

Credit sindonews.com

Putra Mahkota Saudi Mulai Lawatan ke Asia di Pakistan

Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman

Foto: Saudi Press Agency via AP

Dia dijadwalkan akan menandatangani perjanjian investasi lebih dari 10 miliar dolar.

CB, ISLAMABAD -- Putera Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman pada Ahad (17/2) memulai lawatannya ke Asia Selatan dan Cina dengan disertai rombongan tingkat tinggi ke Pakistan. Perdana Menteri Imran Khan dan Kepala Tentara Pakistan Qamar Javed Bajwa menyambut putera mahkota itu di karpet merah di bandar udara militer di Rawalpindi, dekat Islamabad, ibu kota Pakistan.

Sebagai bagian dari penyambutan bagi delegasi Saudi itu, Pakistan juga mengirim jet-jet tempur untuk mengawal pesawat yang membawa Pangeran Mohammad. Putra Mahkota Saudi itu dijadwalkan akan menandatangani perjanjian investasi sebanyak lebih 10 miliar dolar AS.

Ia juga berencana mengunjungi Indonesia dan Malaysia selama lawatannya, tetapi ditunda, kata para pejabat Indonesia dan Malaysia. Tak ada keterangan mengenai penundaan tersebut atau alternatif tanggal yang ditetapkan untuk lawatan itu. Putera Mahkota juga akan mengunjungi India.

"Kunjungan ini insya Allah akan memulai babak baru dalam hubungan Pakistan dan Arab Saudi," kata Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi kepada saluran TV negara PTV. "Kami akan memulai kemitraan ekonomi strategis."

Lawatan itu dipandang sebagai usaha oleh Putera Mahkota untuk membangun kembali reputasinya setelah pembunuhan pengeritik Saudi dan wartawan Jamal Khashoggi, kata para pengamat. Banyak negara di Barat menyalahkan Pangeran Mohammad atas pembunuhan itu, yang memicu krisis politik terbesar di kerajaan ini untuk satu generasi. Namun Putra Mahkota membantah terlibat dalam perkara itu.

Credit republika.co.id

Perang Lawan Terorisme di Timteng Terhambat Perselisihan

Para militan ISIS (ilustrasi).

Foto: AP

Polarisasi regional di Timur Tengah dinilai meningkat.

CB, DOHA -- Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani perang melawan terorisme di Timur Tengah terhambat akibat perselihan antara negara-negara di kawasan tersebut. Kondisi tersebut belum memperlihatkan indikasi akan berubah menjadi lebih baik.

"Kami melihat peningkatan polarisasi regional dan ini semakin hari semakin meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Sayangnya, polarisasi ini meningkat secara diplomatis," ujar Al-Thani saat menghadiri konferensi keamanan di Munchen, Jerman, Sabtu (16/2), dikutip laman Sputnik.

Meskipun saat ini kekuatan ISIS semakin melemah, namun menurut Al-Thani, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa terorime telah benar-benar lenyap. "Ada wilayah (yang) telah dibebaskan, tapi ISIS atau terorisme belum dikalahkan, karena ideologinya masih ada," kata dia.

Menurut Al-Thani, penyebab utama krisis juga belum ditangani secara komprehensif. Qatar mengaku siap bekerja sama dengan negara-negara, terutama di Timur Tengah, guna mengatasi masalah tersebut.

Pernyataan Al-Thani muncul saat krisis Teluk masih berlangsung. Qatar diketahui telah diblokade dan diboikot oleh Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sejak Juni 2017.

Saudi dan sekutunya menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris di kawasan. Doha telah secara tegas membantah tuduhan tersebut.

Keempat negara itu kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan boikot.

Tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah. Qatar telah menolak memenuhi tuntutan tersebut karena dianggap tidak logis.

Pada Januari lalu Al-Thani menyatakan negaranya siap melakukan dialog tanpa prasyarat dengan Saudi dan sekutunya guna mengakhiri krisis Teluk. "Qatar siap memasuki dialog tanpa prasyarat. Tapi dialog berarti bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen untuk menemukan solusi," katanya.

Credit republika.co.id

Jawab Trump, Eropa Enggan 'Ambil' 800 Warganya Militan ISIS

BERLIN - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan negara-negara Eropa untuk "mengambil kembali" dan mendakwa 800 warganya yang jadi militan ISIS di Suriah. Negara-negara Eropa enggan menyambut seruan itu dengan alasan para militan yang telah ditangkap di Suriah itu merupakan orang-orang berbahaya.

Jerman menyatakan prihatin atas seruan Trump. Sedangkan Denmark dengan tegas menolak.

Seruan Trump itu disampaikan via Twitter pada hari Minggu. "AS meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 petempur ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka," tulis Trump.

"Kekhalifahan siap untuk jatuh. Alternatifnya bukanlah alternatif yang baik, karena kita akan dipaksa untuk membebaskan mereka," lanjut Trump.

Beberapa negara Eropa dengan tegas menolaknya. "Kami berbicara tentang orang-orang yang paling berbahaya di dunia. Kami tidak seharusnya membawa mereka kembali," kata juru bicara Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

Pejabat itu menggambarkan seruan Trump sebagai langkah prematur, dan mengklaim bahwa situasi di Suriah jauh dari stabil.

Jerman lebih halus dalam menjawab seruan Trump. Berlin menjelaskan bahwa secara teori warga negara Jerman yang bertempur untuk ISIS memiliki hak untuk kembali. Namun, hambatan hukum tertentu mencegah mereka kembali.

"Pada prinsipnya, semua warga negara Jerman dan mereka yang diduga berjuang untuk apa yang disebut ISIS memiliki hak untuk kembali," kata seorang juru bicara kementerian dalam negeri Jerman, dikutip Russia Today, Senin (18/2/2019).

Juru bicara itu menjelaskan bahwa akses konsuler yang tepat untuk orang-orang tersebut diperlukan sebelum keputusan untuk mengambil mereka kembali bisa dibuat.

Pemerintah Belgia enggan menjawab seruan Trump. Menteri Kehakiman Koen Geens menuduh Trump membutakan sekutu Eropa-nya dengan permintaannya.

"Akan menyenangkan bagi negara-negara sahabat untuk memiliki pertanyaan seperti ini yang diajukan melalui saluran diplomatik yang biasa daripada tweet di tengah malam," kata Geens.

Tanpa menanggapi langsung pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan bahwa negaranya percaya bahwa milisi Kurdi yang didukung AS tidak akan membiarkan para jihadis Prancis yang tertangkap berkeliaran bebas.

"Orang-orang Kurdilah yang memegang mereka dan kami memiliki kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk mempertahankannya," kata Nuñez kepada penyiar BFMTV, Minggu. Namun, ia tampaknya menerima kemungkinan bahwa Prancis mungkin harus berurusan dengan militan ISIS yang pulang ke Prancis.

"Pokoknya, jika orang-orang ini kembali ke wilayah nasional, mereka semua memiliki proses pengadilan yang sedang berlangsung, mereka semua akan diadili, dan dipenjara," katanya.

Di Inggris, di mana remaja ISIS Shamima Begum menyatakan keinginannya untuk pulang memiliki dua pendapat atas seruan Trump.

Dalam kolom di Sunday Times, Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid menganjurkan pemerintah untuk melepaskan "orang-orang berbahaya" dan kembali ke Inggris sebagai warga negara Inggris. Menurutnya, opsi itu, satu dari beberapa yang tersedia.

"Sejauh ini telah dilaksanakan lebih dari 100 kali," tulis dia. "Pilihan lain, adalah menuntut para pengungsi yang kembali tanpa memandang usia dan jenis kelamin mereka."

Menteri Kebudayaan Jeremy Wright lebih lembut dalam retorikanya. Dia mengatakan kepada BBC pada hari Minggu bahwa itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengambil warganya kembali dari Suriah.

Credit sindonews.com

AS Tidak Ingin Rezim Damaskus Kuasai Utara Suriah

MUNICH - Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Suriah, James Jeffrey menekankan bahwa tujuan Washington di timur laut Suriah tidak berubah, meskipun pasukan Amerika Serikat (AS) ditarik. Dia menyatakan bahwa Washington tidak ingin pasukan pemerintah Suriah mendapatkan kembali kendali atas wilayah ini.

Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, Jefrey mengatakan rezim Damaskus tidak mempromosikan stabilitas di Suriah, oleh karena itu Washington tidak ingin mereka menguasai bagian utara negara itu.

"Tujuan kami di timur laut belum berubah. Mereka melibatkan pertama-tama menjaga keamanan di kawasan itu, yang berarti kami sama sekali tidak mendukung rezim, karena rezim tidak mempromosikan stabilitas seperti yang kita lihat di daerah lain," kata Jefrey.

Jefrey, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/2), melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan AS di kedua ilayah itu adalah untuk terus memerangi kelompok teroris ISIS.

Dia lebih lebih lanjut mencatat bahwa penarikan pasukan AS tidak akan dilakukan secara tiba-tiba, cepat, tetapi selangkah demi selangkah dan akan dilakukan dalam konsultasi dengan sekutu.

"Kemudian kami juga ingin mengurus masalah keamanan Turki. Dan kami sangat prihatin bahwa Pasukan Demokrat Suriah tidak diperlakukan dengan buruk dalam setiap pergeseran baru di sana," ucapnya.

Credit sindonews.com

Trump Desak Eropa 'Ambil Kembali' Anggota ISIS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mendesak negara-negara Eropa untuk "mengambil kembali" ratusan teroris asing ISIS yang ditangkap di Suriah dan kemudian mengadili mereka.

"AS meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 pejuang ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka," kata Trump melalui akun Twitternya.

"Kekhalifahan siap untuk jatuh. Alternatifnya bukanlah alternatif yang baik, karena kita akan dipaksa untuk membebaskan mereka," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/2).

Dia mengatakan, AS tidak ingin menyaksikan anggota ISIS menembus Eropa, di mana mereka diprediksi akan pergi. Di kesempatan yang sama, Trump menegaskan rencananya untuk menarik kembali pasukan AS dari Suriah setelah kemenangan atas ISIS.

Pada bulan Desember, Trump membuat pengumuman mengejutkan bahwa AS akan menarik semua pasukan dari Suriah. Trump juga mengatakan ISIS telah dikalahkan di negara itu.

Namun, sejauh ini tidak ada pasukan AS yang ditarik dari Suriah. Justru bulan lalu Pentagon mengkonfirmasi akan adanya pasukan tambahan yang dikirim ke Suriah untuk melindungi pasukan dan peralatan Amerika ketika mereka bersiap untuk dibawa pulang.

Credit sindonews.com

Trump Deklarasikan Keadaan Darurat Nasional

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya mendanai pembangunan tembok di perbatsan Meksiko yang dijanjikannya tanpa persetujuan kongres.

"Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan kita dengan satu dan lain cara, kita harus melakukannya," kata Trump di Rose Garden seperti dilansir dari Fox News, Sabtu (16/2/2019).

Trump, di Rose Garden, sekali lagi menyatakan bahwa tembok bekerja ketika ia mengkonfirmasi deklarasi darurat akan menyertai legislasi pengeluaran.

"Kami berbicara tentang invasi ke negara kami," kata Trump.

Trump tidak menampik jika langkahnya akan mendapatkan perlawanan hukum yang berakhir di Mahkamah Agung.

"Kami akan memiliki keadaan darurat nasional, dan kami kemudian akan digugat," kata Trump, seraya menambahkan bahwa pengadilan banding federal dapat dengan baik menghasilkan putusan yang menggugurkan keputusannya.

"Lalu kita akan berakhir di Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan goyangan yang adil, dan kita akan menang di Mahkamah Agung - sama seperti larangan (perjalanan)," imbuhnya.

Sebelumnya, Trump telah menandatangani RUU pendanaan pemerintah yang didalamnya mencakup keamanan perbatasan.

Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Fox News bahwa Gedung Putih berencana untuk memindahkan dana USD8 miliar yang saat ini disesuaikan atau tersedia untuk pembangunan tembok. Dari jumlah itu, USD3 miliar dapat dialihkan dengan bantuan dari deklarasi darurat.

Uang itu termasuk sekitar USD600 juta dari dana tebusan Departemen Keuangan. Uang itu telah digambarkan sebagai "uang mudah" yang dapat digunakan Gedung Putih sesuai keinginannya. Gedung Putih juga diperkirakan akan menggunakan uang larangan obat dari Departemen Pertahanan.

Tetapi dengan menyatakan keadaan darurat, Trump juga akan berusaha untuk membuka uang dari anggaran konstruksi militer Departemen Pertahanan, hingga USD3,5 miliar.

Namun, mengalihkan pendanaan Pentagon diramalkan akan memicu perlawanan hukum dan telah memicu perlawanan sengit dari Demokrat di Kongres.

"Ini jelas merupakan perebutan kekuasaan oleh Presiden yang kecewa, yang telah pergi ke luar batas hukum untuk mencoba mendapatkan apa yang gagal dia capai dalam proses legislatif konstitusional," Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan Presiden jelas-jelas melanggar kekuatan eksklusif dompet Kongres, yang diabadikan oleh Pendiri kami dalam Konstitusi," imbuh mereka.

Mereka bersumpah Kongres akan membela otoritas konstitusional, di Pengadilan, dan di depan umum, menggunakan setiap "obat" yang tersedia.

"Pernyataan Presiden mengenai darurat nasional akan merupakan penyalahgunaan sumpah konstitusionalnya dan penghinaan terhadap pemisahan kekuasaan. Kongres memiliki kekuasaan eksklusif atas dompet, dan Konstitusi secara khusus melarang Presiden untuk membelanjakan uang yang belum disesuaikan," ujar Ketua Komite Kehakiman DPR Jerrold Nadler dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar yang tidak dapat ditoleransi," tukasnya.

Keputusan Trump untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional terjadi setelah peninjauan paket belanja. Paket kompromi, yang dinegosiasikan selama berminggu-minggu dalam konferensi komite bipartisan, disahkan baik DPR dan Senat pada hari Kamis. Namun kesepakatan itu hanya akan memberikan sebagian kecil dari angka Trump yang awalnya diusulkan sebesar $5,7 miliar untuk keamanan perbatasan dan pembangunan tembok atau penghalang fisik di sepanjang perbatasan selatan.

RUU itu juga memberlakukan sejumlah pembatasan pada Gedung Putih, dengan bahasa legislatif mencegah pemerintah dari pendanaan bergerak untuk mendapatkan penghalang atau dinding - sebuah faktor yang mungkin telah berkontribusi pada keputusan Trump mendeklarasikan keadaan darurat.

Paket itu, sebagaimana adanya, cukup untuk membangun penghalang hanya 55 mil. Dan terutama, kata "tembok" tidak muncul sekali dalam 1.768 halaman undang-undang dan materi penjelasan.

Trump, bagaimanapun, selama berminggu-minggu telah mengatakan akan mengambil keputusan eksekutif untuk mengalihkan uang dari program lain untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres, terlepas dari kritiknya terhadap mantan Presiden Barack Obama karena menggunakan tindakan eksekutif.

Credit sindonews.com

Semakin Terdesak, ISIS Tawan Seribu Orang Jadi Perisai Hidup

Ilustrasi pertempuran melawan ISIS di Suriah. (Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Suriah terus menggempur basis pertahanan terakhir kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kota Baghouz. Mereka menyatakan para militan diperkirakan sengaja menawan sekitar seribu warga sipil, yang digunakan sebagai perisai hidup untuk mempertahankan diri.

Menurut juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, ISIS sudah menutup akses jalan keluar dan masuk dari kota kecil yang berada di sebelah timur Ibu Kota Damaskus itu. Bahkan, dia menyatakan para militan bersembunyi di tenda-tenda dan gubuk warga sipil untuk menghindari penangkapan oleh pasukan lawan.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu (17/2), pasukan ISIS membuat terowongan untuk menghindar dari serangan pasukan koalisi. Menurut Panglima SDF, Chia Kobani, wilayah kekuasaan ISIS saat ini diperkirakan tinggal 700 meter persegi. Dia menyatakan pasukannya berhasil membebaskan sepuluh sandera selama beberapa hari pertempuran ini.

"Beberapa pihak mungkin bingung mengapa Baghouz tak kunjung berhasil direbut. Namun, kontak senjata sudah selesai. Kawasan itu berada dalam jangkauan tembak kami. Namun, kami bergerak hati-hati karena masih banyak warga sipil yang dijadikan perisai hidup oleh ISIS," kata Kobani.

Kobani menyatakan kekalahan ISIS bakal dikumandangkan beberapa hari lagi. Namun, menurut dia hal itu bukan berarti tugas mereka selesai.

"Kami akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu memerangi militan ISIS dan sel-sel tidur mereka yang tersebar, demi keamanan semua orang," kata Kobani.

Para militan ISIS yang tersisa dilaporkan merupakan para petempur elite. Mereka disebut nekat mengorbankan anak dan istri sebagai perisai hidup, ketimbang tertangkap.

Meski begitu, Amerika Serikat ragu kalau di kemudian hari pasukan Kurdi yang menjadi sekutu mereka mampu mengatasi ancaman ISIS yang tersisa. Perwakilan angkatan bersenjata AS untuk kawasan Timur Tengah, Jenderal Joseph Votel, menyatakan tidak sepakat dengan keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan dari Suriah.

"(ISIS) masih punya pemimpin, pasukan, orang-orang yang membantu, dan sumber daya, jadi tekanan militer penting untuk terus memburu jaringan itu," kata Votel.

Bahkan, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6), Alex Younger alias C, menyatakan meski ISIS sudah hampir takluk secara de facto, tetapi mereka bisa mengubah bentuk organisasi dan taktik. Di samping itu, kekuatan ISIS yang melemah digunakan oleh kelompok pecahan Al Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau Komite Pembebasan Syam, untuk bangkit lagi.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Saudi Dinilai Cari Sekutu lewat 'Tamasya' Asia

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters/Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court)

Jakarta, CB -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) tiba di Pakistan pada Minggu (17/2). Tur Asia ini dilakukan untuk mencari dukungan negara-negara tetangga, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki sekutu setelah terungkapnya kasus Khashoggi.

MbS diperkirakan bakal berada di Pakistan hingga Senin. Setelah itu, dia bakal melakukan lawatan ke India dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Diperkirakan, MbS bakal mengakhiri perjalanannya dengan berkunjung ke China pada Kamis-Jumat.

Sebelumnya, dua perhentian singkat yang semula dijadwalkan pada Minggu dan Senin di Indonesia dan Malaysia ditunda tanpa penjelasan.

'Tamasya' keliling Asia ini dilakukan MbS lima bulan setelah terungkapnya kasus pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Pada Jumat (15/2) lalu, Turki mengatakan bahwa pihaknya belum mengeluarkan semua informasi yang telah ditemukan. Hal itu jelas meluncurkan gelombang negatif dan merusak citra kerajaan.

Para analis melihat bahwa tur Asia yang dilakoni MbS ini sebagai caranya menunjukkan pada Barat bahwa dirinya masih memiliki teman di Asia.

"Dia ingin menunjukkan bahwa dia [MbS] bukan 'paria internasional'," ujar peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, James M Dorsey, melansir AFP.

"Ini adalah cara dia [MbS] membuktikan bahwa dia masih memiliki akses internasional dan masih dianggap sebagai perwakilan penting dari kerajaan."

Direktur Studi Timur Tengah di China Institute of International Studies, Li Guofu, mencatat bahwa kasus Khashoggi terus menimbulkan kemarahan di negara-negara Barat. Hal itu tentu membuat Saudi merasa tak nyaman jika harus mengunjungi negara-negara Barat.

"Tidak bepergian ke Barat tidak berarti bahwa dia tidak dapat datang ke Timur," kata Guofu.

Strategi ini, dinilai Gofu, tepat dengan menjadikan Asia sebagai arah utama baru diplomasi Saudi. Negara-negara Asia, kata dia, memiliki karakteristik khas yang penting untuk dicatat. Karakter itu menunjukkan bahwa kebanyakan negara Asia tak suka ikut campur pada urusan internal negara lain.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 15 Februari 2019

Mantan Pejabat FBI Ungkap Soal Rusia-Trump

Donald Trump (Reuters)

Jakarta, CB -- Mantan pejabat FBI, Andrew McCabe mengakui ia sempat menghalangi penyelidikan yang melibatkan Presiden Donald Trump dan keterkaitannya dengan Rusia. Hal itu dilakukanny setelah ditunjuk sebagai direktur biro FBI pada Mei 2017. Saat itu ia menggantikan James Comey yang dipecat oleh Trump, seperti dilaporkan CBS News, Kamis (14/2).

McCabe, yang menjadi direktur pelaksana setelah pemecatan Comey, mengatakan dia merasa tergelitik melakukan penyelidikan setelah percakapannya dengan Trump setelah pemecatan Comey. Ia pun memulai penyelidikan pada hari berikutnya, seperti ditulis dari wawancara dengan program bincang-bincang "60 Minutes" yang akan disiarkan pada hari Minggu (17/2).

"Saya sedang berbicara dengan pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilihan presiden dan yang mungkin melakukannya dengan bantuan pemerintah Rusia, musuh kami yang paling tangguh di panggung dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya, "kata McCabe.

Dalam konfirmasi publik pertama penyelidikan oleh seorang pejabat yang terlibat, McCabe menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam delapan hari antara penembakan Comey dan penunjukan Penasihat Khusus Robert Mueller untuk mengambil alih penyelidikan interferensi Rusia dalam pemilihan AS tahun 2016, seperti dilaporkan CBS.

"Saya sangat peduli bahwa saya dapat menempatkan kasus Rusia secara tepat [...] kasus itu tidak bisa ditutup atau menghilang di malam hari tanpa jejak," kata McCabe, yang sedang mempromosikan sebuah buku yang akan dirilis minggu depan, "Ancaman: Bagaimana FBI Melindungi Amerika di Era Teror dan Trump."

McCabe mengkonfirmasi laporan New York Times pada bulan September bahwa ada pertemuan di Departemen Kehakiman tentang apakah wakil presiden dan anggota kabinet dapat dikumpulkan untuk menghapus Trump di bawah Amandemen ke-25 Konstitusi, yang menguraikan bagaimana presiden yang duduk dapat dihapus.

McCabe juga mengkonfirmasi pemberitaan surat kabar itu bahwa Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mempertimbangkan memakai kabel dalam pertemuan dengan Trump.

Di sisi lain, Rosenstein membantah laporan McCabe dan menyatkannya sebagai "tidak akurat".

Saat ini, kantor Mueller sedang memeriksa kemungkinan koordinasi antara Moskow dan kampanye Trump. Moskow membantah ikut campur dan Trump mengatakan tidak ada kolusi dengan kampanyenya.

Trump, yang sering mengkritik Comey, juga menyerang McCabe terkait penyelidikan Rusia, Kamis (14/2). Lewat cuitannya, ia menyerang McCabe di Twitter sebagai pembocor dan "aib bagi FBI."

Pada Juni 2017, Comey mengatakan kepada komite Senat bahwa dia yakin Trump telah mengarahkannya untuk menjatuhkan penyelidikan ke mantan penasihat keamanan nasional presiden Republik, Michael Flynn.

McCabe sendiri dipecat dari jabatannya pada Maret 2018 lantaran dianggap membocorkan informasi kepada wartawan dan menyesatkan penyelidik tentang tindakannya. McCabe mengatakan dia menjadi target penyelidikan Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Eks Bos FBI: Ada Pertemuan Rahasia untuk Lengserkan Donald Trump

CB, Jakarta - Mantan Direktur Pelaksana FBI, Andrew McCabe, mengungkap ke publik untuk pertama kalinya bahwa ada pertemuan tingkat tinggi di Departemen Kehakiman untuk melengserkan Donald Trump dari kursi kepresidenan. Pertemuan ini membahas perekrutan anggota kabinet yang akan menggunakan amandemen ke-15 untuk memakzulkan Trump setelah pemecatan eks Direktur FBI James Comey.
McCabe mengungkapkan ini saat wawancara di program CBS "CBS This Morning, seperti dikutip dari CNN, 15 Februari 2019. McCabe mengkonfirmasi ada pertemuan rahasia pejabat Departemen Kehakiman.

McCabe yang dipecat dari FBI Maret 2018, mengatakan dia memerintahkan investigasi apakah Trump menghalangi proses hukum (Obstruction of Justice) terhadap penyelidikan campur tangan Rusia dalam pilpres, seandainya ada upaya untuk menghentikan investigasi.

Konfirmasi McCabe meyakinkan betapa buruknya ketegangan Trump dengan pejabat FBI, meskipun sejumlah orang yang bekerja sama dengan McCabe telah dipecat oleh Trump atau mundur.

McCabe, yang menjadi direktur pelaksana setelah pemecatan Comey, mengatakan ia terganggu dengan percakapannya dengan Trump setelah pemecatan Comey dan memulai penyelidikan pada hari berikutnya, menurut kutipan dari wawancara dengan program NBC "60 Minutes" yang akan disiarkan pada hari Minggu.
"Saya berbicara kepada pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilihan presiden dan yang mungkin melakukannya dengan bantuan pemerintah Rusia, musuh kita yang paling tangguh di panggung dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya," kata McCabe, dikutip dari Reuters.

Andrew McCabe selama wawancara program "60 Minutes" NBC News.[REUTERS]
Pada September lalu, narasumber yang mengetahui memo yang dibuat oleh McCabe, mengatakan bahwa Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein membahas penyadapan yang merekam percakapan Trump dan anggota kabinet untuk menggunakan amandeman ke-15 demi melengserkan Trump dari jabatannya.
Sumber dalam Editorial New York Times pada September, juga mengatakan hal serupa bahwa ada desas-desus menggunakan amandemen ke-25 untuk pemakzulan.

Dikutip dari situs Cornell Law School, Amandemen ke-25, yang diusulkan oleh Kongres dan diratifikasi oleh negara-negara setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy, memberikan prosedur untuk mengganti presiden atau wakil presiden jika terjadi kematian, pemindahan, pengunduran diri, atau ketidakmampuan.

Skandal Watergate tahun 1970-an memperlihatkan penerapan prosedur ini, pertama ketika Gerald Ford menggantikan Spiro Agnew sebagai wakil presiden, kemudian ketika ia menggantikan Richard Nixon sebagai presiden, dan kemudian ketika Nelson Rockefeller mengisi posisi kosong untuk menjadi wakil presiden.
Pada hari Kamis, juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan Rosenstein, yang berulang kali membantah penyadapan pada bulan September, kembali membantah mencari atau mengadvokasi penggunaan amandemen ke-25 untuk melengserkan Trump.

"Seperti Wakil Jaksa Agung sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan urusan pribadinya dengan Presiden, tidak ada dasar untuk memohon amandemen ke-25, juga wakil jaksa agung tidak dalam posisi untuk mempertimbangkan memohon Amandemen ke-25," tulis pernyataan Departemen Kehakiman.
Baik Trump maupun Gedung Putih pada hari Kamis menyebut McCabe "memalukan", dan Gedung Putih mengatakan bahwa McCabe tidak memiliki kredibilitas dan Donald Trump menuduhnya sebagai bias politik selama ia berada di FBI.

Credit tempo.co

Bom Mobil Tewaskan 44 Polisi di Kashmir India

Tentara India memeriksa bangkai bus setelah serangan bom mobil yang menewaskan 44 anggota polisi di Kashmir. Foto/Istimewa

SRINAGAR - Seorang pembom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke sebuah bus yang membawa polisi India di Kashmir, menewaskan 44 orang. Ini adalah serangan paling mematikan dalam beberapa dekade terhadap pasukan keamanan di wilayah yang disengketakan. Insiden ini juga cenderung meningkatkan ketegangan dengan negara tetangga, Pakistan.

Ledakan itu terdengar hingga beberapa mil jauhnya, menurut saksi mata. Mohammad Yunis, seorang jurnalis yang tiba di lokasi beberapa menit kemudian, mengatakan kepada Reuters bahwa dia melihat darah dan bagian-bagian tubuh tersebar di sepanjang 100 meter jalan raya.

Gambar-gambar televisi menunjukkan mobil yang hancur di tengah reruntuhan dan salju di sekitar lokasi. Foto-foto menunjukkan puluhan polisi memeriksa kendaraan yang rusak dan seorang polisi terlihat membawa penutup plastik dengan senjata di dalamnya.

Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pelaku bom bunuh diri, dan memperlihatkan seorang pria muda memegang senjata dan mengancam akan lebih banyak serangan. Namun video tersebut tidak dapat memverifikasi secara independen keasliannya.

"Saya mengutuk keras serangan pengecut ini. Pengorbanan personel keamanan kami yang berani tidak akan sia-sia," kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam sebuah tweet seperti dilansir dari Reuters, Jumat (15/2/2019).

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India juga mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa.

"Amerika Serikat berdiri di samping India dalam menghadapi teror dan mengalahkannya," kata Duta Besar Ken Juster dalam sebuah tweet.

Arun Jaitley, seorang menteri senior di kabinet Modi, menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan mengatakan India akan membalas.

"Teroris akan diberi pelajaran yang tak terlupakan untuk tindakan keji mereka," kata Jaitley dalam tweetnya.

Kelompok militan Islam yang berbasis di Pakistan Jaish-e-Mohammad (JeM) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi Pasukan Cadangan Pusat di Jammu dan jalan raya utama Kashmir, kata kantor berita GNS setempat.

Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita GNS, seorang juru bicara kelompok Jaish-e-Mohammad mengatakan puluhan kendaraan pasukan keamanan hancur dalam serangan itu.

Jaish-e-Mohammad, salah satu kelompok militan paling kuat yang beroperasi di Kashmir. Kelompok ini disalahkan atas serangan pada 2001 terhadap parlemen India yang menyebabkan India mengerahkan militernya ke perbatasan dengan Pakistan.

Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim di yang menjadi jantung permusuhan India-Pakistan selama puluhan tahun. Kedua negara bertetangga itu memerintah sebagian wilayah sambil mengklaim seluruh wilayah sebagai milik mereka.

Pasukan India secara sporadis memerangi gerilyawan Islam di pegunungan Kashmir sejak pemberontakan bersenjata tahun 1989 di mana puluhan ribu orang terbunuh, tetapi pemboman mobil jarang terjadi.

India menuduh Pakistan memberikan dukungan materi kepada militan. Islamabad mengatakan hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik untuk Muslim Kashmir dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Serangan besar terakhir di Kashmir adalah pada tahun 2016 ketika para militan menyerbu sebuah kamp tentara India di Uri yang menewaskan 20 tentara.

Ketegangan dengan Pakistan meningkat setelah insiden itu ketika New Delhi mengatakan para penyerang datang dari Pakistan untuk melakukan serangan. Pakistan membantah terlibat.

Serangan ini dapat menempatkan Modi, yang menghadapi pemilihan umum pada Mei mendatang, di bawah tekanan politik untuk bertindak terhadap militan dan Pakistan.

Randeep Singh Surjewala, juru bicara partai oposisi utama Kongres, menuduh Modi berkompromi terkait keamanan negaranya.

"Nol aksi politik & nol kebijakan untuk mengatasi teror telah menyebabkan situasi keamanan yang mengkhawatirkan," kata Surjewala dalam salah satu dari serangkaian tweet.

Kanwal Sibal, seorang mantan diplomat top, mengatakan tanggapan diplomatik dari India tidak akan cukup.

"Mereka harus melakukan sesuatu kalau tidak saya pikir akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menyerap pukulan ini dan terlihat tidak melakukan apa-apa," kata Sibal kepada Reuters.

Credit sindonews.com

ISIS Makin Terpojok, Lawan Pakai Bom Bunuh Diri

Ilustrasi (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Jihadis ISIS menggunakan terowongan dan pengebom bunuh diri sebagai perlawanan balik terhadap tentara koalisi SDF yang mengepung mereka, Kamis (15/2) di kota Baghouz, Suriah. Mereka kian terdesak dan kini hanya menguasai kilometer terakhir di timur Suriah.

"Ada banyak terowongan di Baghouz sekarang. Inilah sebabnya mengapa operasi ini berlarut-larut. Ada banyak pelaku bom bunuh diri yang menyerang posisi kami, dengan mobil-mobil bermuatan bahan peledak dan sepeda motor," jelas Adnan Afrin, juru bicara Pasukan Demokrat Suriah dari pasukan Kurdi-Arab yang mempelopori kampanye melawan ISIS dengan dukungan koalisi yang dipimpin AS.

Pasukan pimpinan Kurdi mendekati kota kecil Baghouz tempat para pejuang IS dan kerabat mereka berjongkok dan bertemu dengan orang-orang yang kelaparan dan acak-acakan.

"Ada perlawanan yang signifikan," katanya kepada AFP di ladang minyak Al-Omar, pangkalan utama untuk serangan SDF terhadap potongan terakhir dari "kekhalifahan" IS asli.

Afrin menyebut bahwa ratusan pejuang dari berbagai negara terus melancarkan seranan balasan. Mereka adalah pejuang yang masih bertahan di benteng terakhir mereka di perbatasan Irak.

Para jihadis masih bertahan di wilayah sekitar satu kilometer persegi di daerah di kota Baghouz. Terdapat juga sebuah kemah di dekat mereka yang diyakini sebagai lokasi berkumpulnya warga sipil.

Afrin memperkirakan masih ada sekitar 1000 orang di wilayah itu, terdiri dari pejuang, pria dan wanita. Namun, ia menyebut sulit untuk memberikan angka yang akurat.

Menurut Afrin, dua serangan bom bunuh diri dibawa oleh seorang perempuan pada Kamis (14/2). Namun, bom ini tidak menimbulkan kerusakan apapun diantra tentara SDF.

Setiap hari, orang-orang terus keluar dari wilayah ISIS dalam beberapa hari terakhir. Mereka menyusuri jalan tanah menuju titik pengumpulan di mana pejuang dan sukarelawan SDF memberikan pertolongan pertama dan melakukan penyaringan pertama.

Banyak dari mereka yang menyelinap harus tidur di luar dalam cuaca dingin untuk mencapai SDF, di mana beberapa yang beruntung mendapatkan tenda sementara sisanya tersebar di selimut tipis.

Credit cnnindonesia.com

Cerita Dari Garis Depan Pertempuran Terakhir Melawan ISIS

Ilustrasi pasukan etnis Kurdi di Suriah. (REUTERS/Ari Jalal)

Jakarta, CB -- Letupan senapan serbu dan senjata mesin dentuman ledakan terdengar bersahut-sahutan di Kota Baghouz, Suriah. Tempat itu menjadi basis terakhir para militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sudah semakin terdesak.

Pertempuran sengit terjadi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang merupakan koalisi antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Kurdi melawan petempur ISIS. Meski sudah terdesak, ternyata tidak mudah menaklukkan kelompok teror itu.

"Pertempurannya sangat sengit. Perlawanan mereka juga keras," kata juru bicara SDF, Adnan Afrin, seperti dilansir AFP, Kamis (13/2).

Afrin tidak bisa memperkirakan secara pasti berapa jumlah militan ISIS yang tersisa. Dia cuma bisa mengira totalnya sekitar seribu orang, terdiri dari lelaki dan perempuan.

SDF harus bersabar menggempur basis terakhir pasukan ISIS. Serangan sudah digelar sejak Sabtu pekan lalu. Menurut Afrin, pernah suatu hari pasukan SDF berhasil merebut posisi kunci ISIS. Namun, pagi harinya ISIS datang menyerbu dan mengambil kembali lokasi itu.

Di sisi lain, Afrin menyatakan ISIS juga menyiapkan perangkap dan menggali terowongan. Jika tidak cermat melangkah nyawa melayang. Bahkan, militan ISIS juga tidak gentar melakukan serangan bom bunuh diri.

"Banyak sekali terowongan di Baghouz. Ini mengapa operasi militer harus perlahan-lahan. Banyak pembom bunuh diri menyerang posisi kami menggunakan kendaraan dan sepeda motor," ujar Afrin.

Serangan kepada ISIS bukan cuma digelar melalui darat, tetapi juga udara. Menurut Afrin, masih banyak petempur asing ISIS yang tersisa. Mereka dianggap sebagai anggota elite dan meyakini lebih terhormat mati, yang dianggap syahid, ketimbang lari dari medan pertempuran.

Mereka mengetahui hal itu karena para serdadunya selalu memantau percakapan pasukan ISIS melalui radio. Sesekali terdengar mereka berbicara dalam bahasa Arab, Turki, bahkan Prancis dan Inggris.

Akan tetapi, target yang paling dicari yakni pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, diduga kuat tidak berada dengan sisa-sisa pasukannya. Kini sejumlah militan ISIS berupaya menyamar sebagai warga sipil dan bersembunyi di antara para pengungsi. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap, tetapi lainnya kemungkinan lolos.

Baghdadi memproklamirkan ISIS lima tahun lalu. Wilayah kekuasaannya tadinya hampir setara Inggris dan mempunyai jutaan rakyat. Mereka menerapkan sistem pendidikan tersendiri, dan mencari pemasukan melalui produksi minyak bumi, pajak, dan lain-lain. Namun, mereka mundur setelah diperangi pasukan Irak dan koalisi AS di Suriah.

Menurut banyak pihak, ISIS tetap menjadi ancaman meski saat ini sudah terdesak. Mereka hanya khawatir langkah Presiden AS, Donald Trump, dengan menarik seluruh pasukannya bisa membuat kelompok teror itu kesempatan untuk bangkit.

Credit cnnindonesia.com

KTT Timur Tengah di Polandia Buat Netanyahu Semringah

WARSAWA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pertemuan bersejarah di Warsawa, Polandia, di mana ia dapat bergabung dengan negara-negara Arab. Ia lantas mengatakan mereka bersatu melawan Iran dan menyuarakan harapan bahwa kerja sama itu akan meluas ke bidang lainnya.

Netanyahu mengatakan makan malam pembukaan pada Rabu malam dalam konferensi dua hari yang diselenggarakan Amerika Serikat (AS) menandai titik balik historis.

"Di sebuah ruangan yang terdiri dari 60 menteri luar negeri yang mewakili puluhan pemerintah, seorang perdana menteri Israel dan menteri luar negeri dari negara-negara Arab terkemuka berdiri bersama dan berbicara dengan kekuatan, penjelasan, dan persatuan yang tidak biasa terhadap ancaman bersama rezim Iran," tuturnya.

"Saya pikir ini menandai perubahan dan pemahaman penting tentang apa yang mengancam masa depan kita, apa yang perlu kita lakukan untuk mengamankannya, dan kemungkinan kerja sama akan melampaui keamanan di setiap bidang kehidupan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (15/2/2019).

Pada makan malam pembukaan di Royal Castle Warsawa, para pejabat mengatakan bahwa Netanyahu berbicara di meja yang sama dengan pejabat senior Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Negara-negara itu tidak ada yang memiliki hubungan dengan Israel tetapi semuanya memiliki sikap hawkish Netanyahu tentang Iran .

Israel hanya memiliki hubungan diplomatik dengan dua negara Arab, yaitu negara tetangga Mesir dan Yordania.

Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yusuf bin Alawi bin Abdullah dari Oman, di mana ia melakukan perjalanan akhir tahun lalu. Oman telah berusaha membangun hubungan persahabatan dengan semua pemain regional termasuk Iran.

Wakil Presiden AS Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sama-sama menghadiri konferensi yang diselenggarakan bersama dengan Polandia, yang menginginkan hubungan kuat dengan Washington dalam menghadapi ancaman Rusia.

Tetapi sebagian besar kekuatan Eropa mengirimkan perwakilan tingkat rendah, waspada terhadap garis hawkish Presiden Donald Trump terhadap Iran. Trump sebelumnya telah menarik AS dari perjanjian internasional tentang pembatasan program nuklir Teheran.

Credit sindonews.com

Pangeran Saudi: Netanyahu Menipu Rakyatnya

Benjamin Netanyahu

Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Netanyahu siap ikut pemilihan pada April nanti.

CB, JEDDAH -- Seorang pangeran Arab Saudi yang cukup berpengaruh saat wawancara dengan media Israel menyampaikan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menipu rakyatnya. Netanyahu mengatakan negara-negara Arab bersedia untuk membangun hubungan dengan Israel tanpa kesepakatan damai dengan Palestina.

"Mr Netanyahu ingin kita memiliki hubungan dan kemudian kita dapat memperbaiki masalah Palestina," kata Pangeran Turki Al Faisal, seorang mantan kepala intelijen Arab Saudi kepada televisi Channel 13 Israel, dilansir dari Business Times, Kamis (14/2).

Pangeran menegaskan, Netanyahu menipu rakyat Israel dan melakukannya untuk tujuan pribadi. Netanyahu siap untuk dipilih kembali pada April nanti. Maka kehebatannya dalam diplomatik dijadikan pesan utama dalam kampanyenya.

Kantor Netanyahu tidak memberikan komentar atas pernyataan pangeran tersebut. Sementara sang pangeran tidak memegang posisi dalam pemerintah.

Hubungan Israel dengan negara-negara Teluk mulai hangat dalam beberapa tahun terakhir. Terutama karena sama-sama tidak percaya terhadap Iran dan desakannya untuk hegemoni regional.

Tahun lalu, Arab Saudi mulai mengizinkan sejumlah penerbangan ke Israel dan dari Israel melintasi wilayah udaranya. Pada Oktober, Netanyahu terbang ke Oman untuk bertemu dengan Sultan Qaboos. Para atlet Israel baru-baru ini juga diizinkan untuk bertanding di wilayah Teluk di bawah bendera negara mereka.

Credit republika.co.id

Rencana Perdamaian Timur Tengah Inisiatif AS Picu Polemik

(File Foto) Suasana Dome of The Rock di kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Palestina beberapa waktu lalu. Pejabat senior Pemerintahan Trump mengabarkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tua ini.

Foto: Oded Balilty/AP

Rencana ini mencakup perdamaian Israel-Palestina yang akan dirilis April mendatang.

CB, WARSAWA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, pada April mendatang, tepatnya setelah Israel melaksanakan pemilu. Hal itu diungkapkan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner.

Dilaporkan laman Politico, sejumlah menteri dari negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi Warsawa, Polandia, telah melakukan pertemuan tertutup dengan Kushner pada Rabu (13/2).

Pada kesempatan itu Kushner mengungkapkan akan memperkenalkan rencana perdamaian Timur Tengah pasca-Pemilu Israel pada 9 April.

Dalam rencana perdamaian yang dikenal dengan istilah "Deal of the Century" tersebut, tercakup pula tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Kushner mengungkapkan bahwa Israel dan Palestina harus bersedia menjalin negosiasi dan berkompromi.

Kendati belum disingkap, Deal of the Century disangsikan dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Sebab dalam rancangan tersebut, AS diduga tak lagi mencantumkan tentang status Yerusalem dan nasib jutaan pengungsi Palestina di beberapa negara Arab.

Profesor dan Direktur Institut Kebijakan Keamanan Global di Universitas New Mexico, Emile Nakhleh, berpendapat Deal of the Century adalah upaya sia-sia yang dilakukan AS.

"Kesepakatan seperti itu akan mati pada saat kedatangan karena tidak diharapkan untuk mengatasi pencabutan pendudukan Israel atau penegasan kedaulatan Palestina," kata dia, dikutip laman Alaraby.

Seorang peniliti kebijakan AS di Timur Tengah, Joe Macaron, mengkritik kurangnya keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan Deal of the Century, termasuk Palestina.

"Apa yang disebut Deal of the Century adalah satu-satunya upaya dalam sejarah penyelesaian konflik, di mana para pihak yang berkonflik tidak termasuk dalam proses, atau pendukung regional mereka diberitahu," ujarnya.

Pemimpin dari 12 faksi politik Palestina sempat melakukan pembicaraan selama tiga hari di Moskow, Rusia, yang berakhir pada Rabu (13/2). Mereka semua sepakat menentang Deal of the Century.

Perwakilan Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan, Deal of the Century adalah sebuah jebakan AS. "Jika skenario itu dilakukan, bahkan langit di atas Palestina akan ditempati," ujar al-Ahmad.

Dengan wilayah yang diblokade seluruhnya oleh Israel, al-Ahmad menilai nantinya Palestina tidak akan bisa mandiri atau sangat tergantung.

"Tanpa bandara dan diblokir dari semua sisi oleh Israel, Palestina akan sangat tergantung. Itu seperti menciptakan ghetto (kamp konsentrasi) Palestina," ujarnya.

Di sisi lain, al-Ahmad meyakini Deal of the Century tidak lagi menyematkan tentang status Yerusalem yang telah diakui sebagai ibu kota Israel oleh AS. Padahal Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya.

Anggota terkemuka Hamas Mousa Abu Marzouk juga menyatakan penolakannya terhadap Deal of the Century.

"Kami tidak bisa membiarkan Jalur Gaza terisolasi. Kami menolak solusi Amerika untuk masalah ini, yang mereka sebut sebagai Deal of the Century," katanya.

Sementara pembicaraan antarfaksi Palestina di sana berakhir tanpa adanya penandatangan kesepakatan.

Para perwakilan menutup konferensi pers dengan seruan mendesak rekonsiliasi nasional. Sebab hanya Palestina yang bersatu yang dapat menentang konspirasi AS-Israel tersebut.

Credit republika.co.id

Wapres AS Desak Eropa Turut Tinggalkan Kesepakatan Nuklir Iran

WARSAWA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence menyerukan agar negara-negara Eropa turut menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Dia juga mendesak sekutu untuk mendukung sanksi AS terhadap Teheran.

AS, seperti diketahui telah mundur dari kesepakatan itu dari tahun lalu dan menghidupkan kembali seluruh sanksi terhadap Iran. Namun, sayangnya langkah AS ini tidak mendapat sokongan dari sekutu-sekutu mereka di Eropa.

Berbicara dalam konferensi internasional di Warsawa, Polandia, untuk membahas situasi di Timur Tengah, Pence menyebut Iran sebagai ancaman terhadap dunia dan juga umat manusia saat ini.

"Iran adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah dan rezim Teheran sedang merencanakan "Holocaust baru" dengan ambisi regionalnya," kata Pence dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir Al Arabiya pada Jumat (15/2).

Wakil Donald Trump itu menyesalkan bahwa Inggris, Prancis dan Jerman bukannya mengikuti langkah AS untuk memberikan tekana melalui sanksi, namun ketiga negara itu justru menciptakan mekanisme keuangan khusus untuk membantu bisnis Iran di tanah Eropa.

Pence menilai apa yang dilakukan tiga negara itu adalah pelanggaran terhadap sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Iran. Di mana Washington akan menghukum siapapun yang melakukan hubungan dagang dan juga melakukan transaksi keuangan dengan Teheran

Credit sindonews.com

Mahkamah Internasional Tolak Klaim AS Atas Aset Iran

THE HAGUE - Mahkamah Internasional (ICJ) menolak keberatan Amerika Serikat (AS) atas permintaan Iran untuk memulihkan asetnya yang dibekukan senilai USD1,75 miliar. AS mengklaim, aset tersebut harus diberikan kepada para korban serangan yang terkait dengan Teheran.

ICJ juga menegaskan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas kasus yang diajukan oleh Iran pada 2016 itu terhadap AS.

Pengadilan tertinggi PBB juga menolak keberatan AS atas dugaan dukungan terorisme Iran dengan alasan tidak memiliki bukti dalam masalah tersebut seperti dilansir dari Anadolu, Kamis (14/2/2019).

Pada 2016, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa bank sentral Iran harus membayar lebih dari USD2 miliar sebagai kompensasi dari dana AS yang dibekukan kepada keluarga korban serangan teroris yang terkait dengan Teheran.

Pengadilan Amerika memutuskan Kongres bertindak tepat ketika mengeluarkan undang-undang pada 2012 yang memungkinkan keluarga untuk mengumpulkan USD2,6 miliar sebagai kompensasi dari dana yang dibekukan di bank sentral Iran.

Kompensasi untuk keluarga 241 Marinir yang tewas dalam serangan teroris 1983 di Beirut, dijatuhkan oleh pengadilan federal pada 2007.

Para penggugat menuduh Iran memberikan dukungan materi kepada Hizbullah, kelompok milisi Syiah yang didukung Teheran, untuk melakukan serangan bom truk tahun 1983 di kompleks Marinir di Beirut, serta serangan-serangan lainnya, termasuk pemboman truk Menara Khobar 1996 di Arab Saudi yang menewaskan 19 tentara AS.

ICJ yang didirikan pada Juni 1945 adalah organ peradilan utama PBB.

Credit sindonews.com