CUPUMA

Selasa, 15 Januari 2019

Singapura sebut hubungan dengan Malaysia hadapi penurunan

Patroli Perbatasan Perairan Batam Komandan Pos Angkatan Laut Pulau Nipa Letda Laut Teknik Asep (kanan) memimpin patroli di kawasan wilayah kerja pos TNI AL Pulau Nipa, Batam, Selasa (24/5/2016). Patroli dan pengawasan di kawasan pulau terluar Indonesia dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berbatasan dengan perairan Singapura dan Malaysia. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Singapura (CB) - Hubungan Singapura dengan negara tetangga, Malaysia dapat "menurun" akibat serangkaian sengketa udara dan kelautan, kata Menteri Luar Negeri negara kota yang makmur itu, Senin.

Menlu Singapura menambahkan bahwa dia berharap kedua negara akan dapat menyelesaikannya dengan damai.

Perselisihan ini merupakan perkembangan terbaru atas perseteruan berkepanjangan di Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Vivian Balakrishnan mengeluarkan pernyataan setelah Singapura menyampaikan protes kepada Malaysia pada Minggu (13/1) atas keberadaan seorang menteri negara di sebuah kapal Malaysia, yang dikatakan Singapura memasuki perairannya secara ilegal. Singapura kemudian membatalkan pertemuan tentang kerja sama komersial.

Tindakan Malaysia akhir-akhir ini mengganggu "status quo" yang telah berlangsung bertahun-tahun, kata Balakrishnan, yang pekan lalu mengadakan pertemuan dengan timpalannya dari Malaysia, Saifuddin Abdullah. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat mengenai langkah-langkah untuk melunakkan ketegangan.

"Aksi ini tidak memberi pertanda baik untuk hubungan bilateral kita," kata Balakrishnan kepada parlemen.

"Singapura masih berusaha untuk menemukan penyelesaian damai melalui dialog," katanya. Ia menambahkan bahwa, apabila perundingan gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima, Singapura akan mencari penyelesaian internasional untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Pada Desember, Singapura menolak langkah Malaysia yang menambah perluasan batas pelabuhan di bagian selatan, negara bagian Johor, dengan mengatakan bahwa perbatasan baru itu merambah perairannya. Malaysia menyebut pernyataan Singapura itu tidak akurat.

Sebelumnya, Malaysia mengatakan kepada Singapura untuk mengambil kembali kendalinya atas wilayah udara di sebagian wilayah Johor yang dikelola Singapura sejak 1974, menyusul prawacana sistem pendaratan baru di Bandara Seletar, Singapura.

Sistem pendaratan itu mengharuskan pesawat untuk terbang ke bandara kecil Singapura untuk melintasi wilayah udara Malaysia. Malaysia keberatan dengan pengaturan tersebut.

Singapura dulunya adalah bagian dari Malaysia tetapi keduanya berpisah dengan sengit pada 1965 dan memperkeruh hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit antaranews.com

Mahathir Minta Kekayaan Malaysia Terbagi Adil untuk Semua Etnis

PM Malaysia Mahathir menerima perwakilan berbagai agama di kantornya di Putrajaya pada 11 Januari 2019 seperti Budha, Hindu, Kristen, Sikh, dan Tao. Facebook

CB, Putrajaya – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kekayaan negara harus terdistribusi secara adil bagi semua ras di negara jiran itu.

Mahathir juga mengatakan perlu kerja ekstra untuk meningkatkan persatuan ras di Malaysia. Menurut dia, Malaysia tidak bisa mengklaim negara itu sukses jika ada sebagian ras yang tertinggal di belakang.
“Tidak ada gunanya menjadi negara kaya jika kekayaan itu tidak terbagi atau diberikan hanya kepada sekelompok orang saja,” kata Mahathir dalam pernyataan bulanan yang dilakukan kantor Departemen Perdana Menteri pada Senin, 14 Januari 2019 seperti dilansir Channel News Asia.
Mahathir melanjutkan,”Kita harus berbagi apa yang kita punyai bersama karena kita tidak ingin terlihat sebagai bangsa kaya tapi gagal mengurus kelompok minoritas.”

Menurut Mahathir,”Itu sebabnya kita harus menangani kemiskinan sosial di semua ras.” Dia menambahkan sudah menjadi kewajiban semua untuk berbagi kekayaan secara adil atau setidaknya pada level yang bisa diterima oleh semua komunitas di negara ini.
Etnis Melayu dan kelompok bumiputera saat ini mencapai 70 persen dari total populasi di Malaysia. Etnis Cina sekitar 23 persen, dan India 7 persen.
Malaysia memiliki konstitusi yang mengatur bahwa kelompok masyarakat bumiputera mendapat kemudahan lebih seperti biaya perumahan yang lebih murah, kuota beasiswa untuk berkuliah, mendapatkan kontrak pemerintahan dan saham dari perusahaan tercatat di bursa.

Aturan konstitusi ini diinisiasi oleh Partai United Malays National Organization pada 1971 pasca kerusuhan ras 1969. Kerusuhan ras itu menewaskan ratusan warga dari berbagai etnis.
Partai UMNO, seperti dilansir Malaysia Kini, mengalami kekalahan pemilu pertama pada Mei 2018. Koalisi Barisan Nasional, yang dimotori UMNO, kalah oleh Pakatan Harapan, yang terdiri dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Partai Keadilan Rakyat, dan dua partai lainnya.
Mahathir melanjutkan bangsa Malaysia mewarisi negara dengan multi-etnis. “Kita temukan hari ini, ras-ras ini belum bersatu seperti yang diharapkan.”

Menurut Mahathir, saat merdeka dari Inggris, para pendiri bangsa berharap Malaysia bakal menjadi negara dengan satu bahasa, mempraktekkan satu budaya dan hidup harmoni.
“Tapi, karena beberapa ras ingin mempertahankan hubungan dengan negara asalnya kita menerima fakta bahwa negara kita takkan menjadi negara dimana semua berasal dari satu ras,” kata dia seperti dilansir Malay Mail.
Menurut Mahathir, negaranya belajar banyak dari kerusuhan etnis 1969. “Kerusuhan tidak menguntungkan siapapun. Ini sejarah kita. Kita menyadari betapa pentingnya bagi semua ras utnuk saling bekerja sama,” kata dia.
Mahathir menambahkan,”Selama kita mengingat, sejarah kita dan perjuangan yang dilewati negara, maka negara kita akan terus menjadi damai.”

Credit tempo.co

Malaysia kaji enam undang-undang

ILUSTRASI-Lambang Negara Malaysia (REUTERS)

Putrajaya (CB) - Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia saat ini sedang mengambil beberapa inisiatif untuk melaksanakan janji-janji manifesto pemerintahan Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum ke-14 yang berkaitan dengan kementerian ini termasuk mengkaji undang-undang.

"Ini termasuk mengkaji undang-undang berkaitan dengan keselamatan, menangani masalah pendatang asing tanpa izin dan menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kaum India terutama yang berumur 60 tahun ke atas," ujar Menteri Dalam Negeri Malaysia, Tan Sri Dato` Haji Muhyiddin Yassin pada Majelis Amanat Tahun Baru 2019 di Putrajaya, Senin.

Dia mengatakan undang-undang yang sedang dikaji ialah Undang-Undang Hasutan 1948, Undang-Undang Pencegahan Kriminalitas 1959, Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2015, Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khusus) 2012 dan Undang-Undang Perhimpunan Aman 2012.

Prinsip utama dalam kajian undang-undang ini ialah pemerintah perlu memperbaiki undang-undang berkaitan keamanan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan baik dan pada masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Konstitusi Federal," katanya.

Sekarang ini, ujar dia, KDN sedang mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak Kantor Kejaksaan Agung untuk menyempurnakan amandemen yang diusulkan atau menghapus undang-undang ini yang akan disampaikan kepada menteri kabinet untuk persetujuan.

"Selaras dengan janji dalam manifesto, KDN telah menganugerahkan kewarganegaraan kepada 1,641 individu keturunan India berumur 60 tahun ke atas yang telah memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan," katanya.

Secara umum, proses permohonan kewarganegaraan memerlukan perombakan terhadap beberapa prosedur dan syarat-syarat yang bersifat administrasi untuk membolehkan penilaian atas permohonan kewarganegaraan dibuat secara cakap, transparan dan adil.

"Ini termasuk penilaian atas kasus permohonan kewarganegaraan yang melibatkan pasangan dan anak warganegara, termasuk anak angkat. Justru satu dasar kewarganegaraan baru perlu diubah untuk memastikan mereka yang memenuhi segala syarat dan peraturan yang termaktub di dalam Konstitusi Federal mendapat anugerah kewarganegaraan tanpa diskriminasi," katanya.

Credit antaranews.com

Malaysia Berlakukan UU Mata Uang Digital

Bendera Malaysia (ilustrasi)

Foto: Reuters

Mata uang digital dan token digital diatur oleh Komisi Sekuritas (SC).

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan Undang-Undang tentang Mata Uang Digital dan Token Digital, Selasa (15/1). Dengan berlakunya UU tersebut, maka siapa pun yang menawarkan koin awal tanpa izin (ICO) atau pertukaran aset digital terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar RM 10 juta atau Rp 34 miliar.

Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng di Kuala Lumpur, Senin (14/1), mengemukakan Aturan Pasar Modal dan Layanan (Prescription of Securities) Mata Uang Digital dan Token Digital tahun 2019 secara efektif berlaku pada Selasa (15/1) dan kerangka kerja yang berlaku pada akhir kuartal pertama tahun ini.

Dengan adanya aturan tersebut, mata uang digital dan token digital atau aset digital ditentukan sebagai efek dan akan diatur oleh Komisi Sekuritas (SC). Menurut Lim, instrumen tersebut dan aktivitas terkait lainnya harus terlebih dahulu disetujui oleh SC dan harus mematuhi hukum dan peraturan sekuritas yang relevan.

"Kementerian Keuangan memandang aset digital, serta teknologi 'blockchain' yang mendasarinya memiliki potensi menghasilkan inovasi di industri lama dan baru," katanya.

Secara khusus, dia percaya aset digital memiliki peran untuk dimainkan sebagai alternatif penggalangan dana bagi pengusaha dan bisnis baru, dan kelas aset alternatif bagi investor. Lim mengatakan SC akan memberlakukan persyaratan peraturan untuk penerbitan ICO dan perdagangan aset digital di bursa aset digital di Malaysia.

"Siapa pun yang menawarkan ICO atau mengoperasikan pertukaran aset digital tanpa persetujuan SC dapat dihukum tidak lebih dari 10 tahun dan denda tidak melebihi RM 10 juta," katanya.

Credit republika.co.id

China Vonis Mati Warga Kanada, PM Trudeau: Beijing Sewenang-wenang

OTTAWA - Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau menuduh Beijing sudah menggunakan hukuman mati secara sewenang-wenang setelah warga Kanada dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan China atas tuduhan penyelundupan narkoba. Vonis mati ini bisa memperburuk perseteruan diplomatik yang dimulai ketika Ottawa menangkap bos keuangan Huawei, Meng Wanzhou, atas permintaan Amerika Serikat (AS).

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian di Provinsi Liaoning, timur laut China, memutuskan hukuman mati terhadap Robert Lloyd Schellenberg. Vonis itu merupakan hasil banding pria Kanada tersebut setelah sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan yang lebih rendah.

Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Sangat mengkhawatirkan kami sebagai pemerintah, sebagaimana seharusnya bagi semua teman dan sekutu internasional kami, bahwa China telah memilih untuk mulai menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang seperti dalam kasus ini," kata Trudeau kepada wartawan di Ottawa, yang dikutip Reuters, Selasa (15/1/2019).

Bibi Schellenberg, Lauri Nelson-Jones, mengatakan keluarga pria tersebut ketakutan setelah mendengar vonis mati dijatuhkan pengadilan di China.

"Pikiran kami bersama Robert saat ini. Agak tidak terbayangkan apa yang dia rasakan dan pikirkan," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

"Ini adalah situasi yang mengerikan, tidak menguntungkan, memilukan. Kami dengan cemas mengantisipasi berita tentang banding," ujarnya.

Sekadar diketahui, hubungan China dan Kanada berubah jadi dingin pada awal Desember setelah Meng Wanzhou, kepala keuangan raksasa telekomunikasi China; Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), ditangkap di Vancouver dengan surat perintah ekstradisi AS.

China memperingatkan konsekuensi yang tidak ditentukan kecuali Meng dibebaskan. Meng telah dibebaskan dengan uang jaminan, namun dilarang meninggalkan Kanada.

Tak lama setelah penangkapan Meng, pihak berwenang China menangkap Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti tak berbayar dari kedutaan di Beijing. Selain itu, konsultan Kanada; Michael Spavor, juga ditangkap atas tuduhan membahayakan keamanan nasional China.

Sebelumnya pada hari Senin, pemerintah China menolak pernyataan Trudeau bahwa Kovrig menikmati semacam kekebalan diplomatik.

"Trudeau harus dengan sungguh-sungguh mempelajari Konvensi Wina yang mengatur hubungan diplomatik sehingga tidak menjadi bahan tertawaan," kata Kementerian Luar Negeri China melalui seorang juru bicara.

Trudeau mengatakan Ottawa akan terus terlibat secara kuat dengan Beijing atas status Kovrig dan apa yang disebutnya sebagai penggunaan hukum secara sewenang-wenang oleh China.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam hukuman mati terhadap Schellenberg. Sementara itu, Guy St-Jacques, yang merupakan duta besar Kanada di Beijing ketika Kovrig bekerja di sana, menyatakan keprihatinan tentang seberapa cepat pengadilan di China bertindak.

"Pemerintah Kanada akan membuat perwakilan di Beijing, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu saya tidak yakin apakah ini akan berhasil," katanya kepada CBC. "Kami berada di tempat yang sangat sulit."

St-Jacques mengatakan Kanada harus segera menyerukan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pejabat pembuat kebijakan luar negeri dan penasihat keamanan dari kedua negara untuk mengesankan pada pihak China bahwa kedua pihak harus mematuhi hukum internasional.

Alex Lawrence, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, menolak berkomentar.

William Nee dari Amnesty International mencatat bahwa pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang kejahatan paling serius di mana hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional.

Penyelundupan narkoba secara rutin dihukum berat di China. Beijing pernah mengeksekusi mati warga Inggris pada tahun 2009 atas tuduhan melakukan kejahatan terkait narkoba.

Pengadilan Menengah Rakyat Dalian mengatakan Schellenberg telah bersekongkol dengan orang lain dalam upaya untuk menyelundupkan 222 kg metamfetamin dari China ke Australia pada akhir 2014.

Schellenberg berargumen di pengadilan bahwa dia adalah turis yang berkunjung ke China dan dijebak oleh penjahat. Seorang pengacara untuk Schellenberg, Zhang Dongshuo, mengatakan kepada Reuters kliennya mungkin akan mengajukan banding terhadap hukuman mati.

Pengadilan Tinggi Liaoning pada akhir Desember memerintahkan pengadilan atas kasus itu diulang setelah jaksa mengatakan hukumannya terlalu ringan dan tidak pantas.

Credit sindonews.com

China Vonis Mati Seorang Warga Kanada

BEIJING - Pengadilan China dilaporkan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kanada bernama Robert Lloyd Schellenberg karena penyelundupan narkoba. Vonis ini dijatuhkan setelah jaksa mengatakan hukuman 15 tahun yang diberikan kepadanya pada bulan November terlalu ringan.

"Pengadilan Menengah Dalian di provinsi timur laut Liaoning mengadili kembali chellenberg dan memutuskan eksekusi," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Pengadilan mengatakan, Schellenberg diberitahu di pengadilan bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah menerima putusan.

"Dia terlibat dalam kejahatan narkoba internasional yang terorganisir," kata pengadilan itu dalam pernyataan lanjutan.

Pengacara Schellenberg, Zhang Dongshuo mengatakanbahwa ia kemungkinan akan mengajukan banding atas hukuman itu. Schellenberg, yang akan dideportasi setelah menjalani hukumannya, telah mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman 15 tahun pada 20 November di Dalian.

Kasus ini sendiri diprediksi akan kembali menguji hubungan bilateral kedua negara. Seperti diketahui, hubungan keduanya sudah tegang sejak Kanada menahan seorang eksekutif China atas permintaan Amerika Serikat (AS) pada bulan Desember.

Penangkapan itu direspon oleh China dengan menangkap dua orang Kanada karena dicurigai membahayakan keamanan negara.

Credit sindonews.com

Hassan Nasrallah Dikabarkan Terkena Serangan Jantung

Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hezbollah. timesofisrael.com

CB, Jakarta - Media Israel melaporkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dilarikan ke rumsah sakit setelah menderita serangan jantung.
Dikutip dari Sputniknews, 14 Januari 2019, surat kabar Israel Hayom yang mengutip jurnalis Lebanon Jerry Mahar mengatakan Nasrallah dibawa ke rumah sakit di Beirut pada Sabtu. Sumber lain mengatakan Nasrallah juga menderita kanker selama beberapa tahun terakhir.

Belum ada tanggapan dari Hizbullah terkait laporan ini, namun pejabat Iran membantah laporan Israel Hayom dan menyebutnya sebagai kebohongan Zionis, menurut laporan Times of Israel.Anggota parlemen Iran untuk urusan luar negeri Hossein Amir Abdollahin menyangkal tweet media berbahasa Ibrani tersebut.

"Tuduhan Zionis yang mengatakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menderita penyakit dan terkena serangan jantung adalah kebohongan besar di tahun baru ini," kata Amir. "Hari di mana Nasrallah dan para pemimpin perlawanan Palestina berdoa di Masjid Al Aqsa (di Bukit Bait Suci) setelah dibersihkan dari tangan kotor Zionis pasti akan datang."

Pemimpin Hisbullah Sheik Hassan Nasrallah memberikan pidato melalui layar kaca. AP/Bilal Hussein
Jurnalis Lebanon Jerry Maher juga mengunggah di Twitter bahwa Hizbullah menolak saran agar Nasrallah dibawa ke Damaskus untuk dirawat dokter Rusia dan Iran.
Ini bukan klaim pertama soal kesehatan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah juga pernah dikabarkan sakit parah hingga meninggal, namun selalu ditampik Hizbullah dengan merilis video dirinya berkomentar tentang isu terkini.

Hassan Nasrallah, 58 tahun, memimpin Hizbullah setelah pemimpin sebelumnya tewas diserang helikopter Israel pada 1992 selama konvoi.Dalam setiap pidatonya, Hassan Nasrallah menyampaikan ancaman kepada Israel dengan mengatakan bahwa Hizbullah mengumpulkan ratusan ribu roket dan mengklaim lebih kuat dibanding angkatan bersenjata Lebanon.

Credit tempo.co

Pesawat Kargo Jatuh di Iran, Sembilan Orang Tewas

Ilustrasi pesawat. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat kargo Boeing 707 yang mengangkut sembilan orang penumpang jatuh di sebelah barat Ibu Kota Iran, Teheran. Tim penyelamat menemukan tujuh awak sudah tewas di lokasi kejadian.

Dalam penyelidikan sementara, diduga insiden itu terjadi karena cuaca buruk. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, yang dikutip Reuters, pada Senin (14/1).

Pesawat itu jatuh di dekat Bandara Fath, dekat Kota Karaj, Provinsi Alborz.

Menurut laporan Fars, pesawat tersebut jatuh karena keliru mengira bandara dengan lapangan terbang lain dikarenakan buruknya cuaca pada saat itu.

Seorang juru bicara penerbangan sipil Iran mengatakan pesawat disebut milik Kirgistan. Sementara itu, juru bicara Bandara Manas di Kirgistan mengatakan, pesawat itu milik maskapai Payam Air, Iran dan bertolak dari bandara itu.

"Kami tidak memiliki informasi yang jelas mengenai rincian kecelakaan itu," kata kepala Departemen Darurat Iran, Pirhossein Kolivand.

Petugas lain mengatakan kepada Fars kalau pesawat itu mengangkut 10 orang, dan mereka semua dikhawatirkan sudah meninggal.

Televisi pemerintah Iran memperlihatkan gumpalan asap dari lokasi kecelakaan. Tim penyelamat telah dikirim ke daerah itu, antara bandara Fath dan Payam.

Credit cnnindonesia.com

May Ancam Batalkan Brexit Jika Parlemen Masih Tolak Usulan

Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May memperingatkan anggota parlemen, pada Senin (14/1) untuk menyetujui kesepakatan yang telah ia susun terkait langkah hengkang dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Dia mengancam akan membatalkan keputusan Brexit, kalau rancangan itu masih juga ditolak anggota dewan.

Dalam pidatonya kepada para pekerja di sebuah pabrik di Stoke-on-Trent, wilayah Inggris yang pro terhadap Brexit, May mengatakan Parlemen memiliki tugas untuk menerapkan hasil referendum 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

"Jika mayoritas mendukung, Inggris akan terus menjadi anggota EU. Tidak diragukan lagi perselisihan juga akan berlanjut. Tapi sebagian besar orang tidak memiliki argumen bahwa kita harus meninggalkan Uni Eropa, sehingga kita harus kembali ke pertanyaan dalam referendum," tutur May, seperti dikutip CNN.

May menambahkan kekalahannya dari kesepakatan Brexit di parlemen akan mengecewakan masyarakat Inggris.

"Saya meminta anggota parlemen untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap kepercayaan masyarakat Inggris kepada demokrasi. Kita semua memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hasil referendum," katanya.

Menjelang tenggat waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang jatuh pada 29 Maret 2019, kesepakatan antara pemerintah dan parlemen belum juga tercapai.

Dalam pemungutan suara pada Selasa pekan lalu dengan hasil 303-296, parlemen menentang Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Parlemen juga memberi kesempatan selama tiga hari untuk May menyodorkan alternatif lain jika kembali dikalahkan dalam pemungutan suara pada Selasa besok.

Kekalahan tersebut bakal menciptakan hambatan baru bagi May untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Pemerintahan May akan memerlukan persetujuan parlemen untuk keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, sebelum mereka bisa menggunakan kekuatan tertentu yang berkaitan dengan hukum perpajakan.

Pihak May juga dianggap lemah, terlebih melihat perpecahan suara partainya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan mengadakan pemungutan suara.

Melihat kemungkinan Inggris tak jadi meninggalkan Uni Eropa dan diadakannya referendum kedua, aksi protes dari pendukung Brexit menyemut di luar gedung parlemen dalam beberapa bulan belakangan.

Anggota parlemen memperingatkan Kepolisian Mentropolitan London dalam sebuah surat kalau aksi ini, yang dianggap dipengaruhi kelompok politik sayap kanan, adalah intimidasi dan memiliki potensi kriminal terhadap politisi, jurnalis, aktivis dan masyarakat.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol: Brexit Tanpa Kesepakatan Akan Jadi Bencana Besar

MADRID - Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell menyatakan, sebuah proses Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE) tanpa adanya kesepakatan, akan menjadi bencana besar.

Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.

Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

"Brexit yang keras akan menjadi bencana bagi semua orang," kata Borrell saat konferensi di Madrid, tanpa memberikan perincian, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Borrell, dalam konferensi itu kemudian mengatakan bahwa, bahkan dalam kasus Inggris meninggalkan UE tanpa adanya kesepakatan, perjanjian bilateral dengan Spanyol atas Gibraltar akan tetap ada.

Gibraltar adalah wilayah Inggris di pantai selatan Spanyol dan sangat bergantung pada aliran tenaga kerja dan perdagangan bebas dari Spanyol, menjadikannya titik utama pertikaian antara kedua negara. Spanyol telah lama mengklaim kedaulatan Gibraltar.

Dia kemudian mengatakan, status warga Inggris di Spanyol dan warga Spanyol di Inggris tidak akan berubah secara substansial dalam kasus Brexit yang keras. "Spanyol memiliki rencana darurat untuk menghadapi apa yang disebut Brexit keras," ungkapnya.

Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.

Credit sindonews.com

Jerman Nilai Ancaman Sanksi AS sebagai Tindakan Provokasi

BERLIN - Media Jerman, Der Spiegel melaporkan bahwa Berlin merasa tersinggung dengan ancaman yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS). Berlin menilai ancaman itu adalah sebuah tindakan provokasi.

Ancaman itu disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Jerman, Richard Grenell melalui sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia.

Der Spiegel, seperti dilansir Sputnik pada Senin (14/1), melaporkan kantor Kaselir Jerman dan Kementerian Luar Negeri akan bertemu untuk membahas ancaman itu. "Mereka akan membahas apakah akan menanggapi ancaman Grenell dan semua provokasi barunya dan apa tepatnya reaksi yang akan diambil," bunyi laporan Del Spiegel.

Sebelumnya diwartakan, juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin menuturkan dalam surat itu Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Namun, juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan hanya sebuah pengingat kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang terlibat proyek itu.

"Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan. Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," ungkapnya.

Nord Stream 2 adalah jalur pipa yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.

Credit sindonews.com

Organisasi senjata kimia akan larang penggunaan racun saraf Novichok

Seorang polisi berjaga di daerah terlarang di pusat kota, tempat mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia ditemukan teracuni, di Salisbury, Inggris, Selasa (3/4/2018). (REUTERS/Hannah McKay)

Den Haag (CB) - Badan pengawas senjata kimia dunia OPCW akan memasukkan Novichok ke dalam daftar racun yang dilarang setelah beberapa negara anggotanya mengesahkan sebuah usulan, Senin.

Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.

Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.

Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.

"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.

Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.

Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.

Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.

Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.

Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.

OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.

Credit antaranews.com

Macron Bikin Acara Debat Publik Redam Demo Rompi Kuning

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Minggu (13/1) pekan lalu memulai ajang debat nasional. Hal itu dia lakukan untuk meredam aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang sudah berlangsung selama sembilan pekan dan kerap berujung kerusuhan, dan diklaim memberi ruang bagi rakyat memberikan pendapat untuk pemerintah.

Salah satu dampak buruk aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang berkepanjangan yakni mengganggu ekonomi Prancis. Melalui sepucuk surat, Macron berharap perbedaan pendapat itu tidak terjadi terus-menerus dan segera menemukan jalan keluar.

"Bagi saya, tidak ada isu yang terlarang. Kami tidak akan setujui semuanya, yang merupakan hal lazim dalam demokrasi. Tapi paling tidak kita akan tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak takut berbicara, bertukar [pendapat] dan berdebat," tulis Macron dalam suratnya, seperti dilansir oleh Reuters pada Senin (14/1).

Macron menjanjikan akan tetap setia terhadap janji kampanyenya. Ia menyatakan tidak bakal melakukan pembaruan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak memihak rakyat jelata, yakni tetap mencabut penerapan pajak kekayaan.

Di dalam surat yang akan dipublikasikan di koran-koran Prancis itu, Macron juga turut menanyakan beberapa pertanyaan yang ia harap akan dijawab oleh masyarakat saat pertemuan di balai kota dilakukan atau melalui isian secara daring.

Beberapa pertanyaan disampaikan sebagi berikut:

-Pajak apa yang seharusnya dipotong?

-Penghematan pengeluaran publik seperti apa yang harus diprioritaskan?

-Apakah terlalu banyak proses administrasi?

-Haruskah referendum digunakan lebih sering dan siapa yang semestinya mengusulkan referendum?

Macron berharap hasil debat akan membantu menciptakan kesepakatan baru bagi bangsa Prancis, dan mempengaruhi penerbitan kebijakan oleh pemerintah serta sikap Prancis terhadap berbagai isu di Eropa dan dunia.

Ia juga mengatakan dirinya akan memberikan kesimpulannya sebulan setelah debat berakhir pada 15 Maret mendatang.

"Ini adalah bagaimana saya mengubah kemarahan menjadi solusi," ujar Macron.

Aksi Rompi Kuning berjalan sejak akhir 2018. Mereka yang kebanyakan adalah para penduduk di pedesaan Prancis yang datang ke Paris memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak. Namun, aspirasi yang dibawa melebar dan mereka juga menuntut Macron turun karena kebijakan ekonominya disebut tidak berpihak kepada rakyat jelata.

Credit cnnindonesia.com

Media Kecam Serangan Rompi Kuning atas Insan Pers Prancis

Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.

Foto: AP//Claude Paris

Para wartawan yang meliput protes-protes menjadi sasaran para demonstran.

CB, PARIS— Media dan organisasi-organisasi wartawan Prancis pada Ahad (13/1) mengecam serangan-serangan atas para wartawan oleh pengunjuk rasa "rompi kuning" yang anti-pemerintah dan menyerukan perlindungan lebih baik setelah serangkaian insiden akhir pekan lalu.

Polisi Paris menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah para demonstran agar mereka keluar dari Monumen Arc de Triomphe pada Sabtu dalam aksi unjuk rasa kesembilan menentang reformasi ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Para wartawan yang meliput protes-protes itu belakangan menjadi sasaran para demonstran.

Di Rouen, kota di bagian barat Prancis, wartawan televisi LCI diserang sekelompok pengunjuk rasa. Salah seorang petugas keamanan yang bekerja untuk awak TV itu dipukuli saat bertugas dan hidungnya patah. Foto insiden itu tersebar luas di media sosial.

Di Paris, seorang wartawan LCI didorong hingga jatuh sementara para pengunjuk rasa berusaha mengambil kameranya. Atas insiden tersebut, LCI akan mengambil tindakan hukum terhadap para penyerang.

Beberapa stasiun lain, termasuk BFM TV dan Fanceninfo, pada Ahad menunjukkan gambar-gambar wartawan yang diganggu atau diusir dalam pawai-pawai "rompi kuning" pada Sabtu (14/1).

Sekretaris Jenderal "Reporters without Borders" Christophe Deloire menyerukan pihak berwenang untuk mengambil tindakan. "Ini kekerasan anti-demokrasi dari orang-orang yang memandang mereka dapat memukul para wartawan jika mereka tidak setuju dengan cara peristiwa-peristiwa diliput," kata dia di Radio France Info.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, mengatakan dalam cuitan di Twitter bahwa siapapun yang menyerang para wartawan akan diajukan ke pengadilan.

"Di dalam demokrasi kami, pers bebas ... menyerang wartawan adalah menyerang hak untuk memberi informasi," ujarnya.

Prancis dilanda protes-protes rompi kuning menentang reformasi Macron sejak pertengahan November dalam gerakan yang tak memiliki pemimpin unjuk rasa yang ditunjuk dan tak terkait partai-partai politik atau serikat pekerja.

Berawal sebagai protes terhadap kenaikan harga bahan bakar, gerakan itu telah berubah menjadi perjuangn menuntut keadilan sosial dan demokrasi yang lebih langsung. Bentrokan-bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak dapat dielakkan.

Menghadapi perkembangan tersebut, Macron akan meluncurkan debat nasional selama tiga bulan ke depan terkait keluhan-keluhan pemerotes dengan harapan gerakan tersebut mereda karena otoritas dan kebijakan reformasinya terkendala.

Credit republika.co.id

Senin, 14 Januari 2019

Korsel Terima Jet Tempur Siluman F-35 AS Maret, Korut Bisa Marah

SEOUL - Korea Selatan (Korse) akan menerima pesawat jet tempur siluman F-35A pertamanya dari Lokcheed Martin Amerika Serikat (AS) pada bulan Maret nanti. Penerimaan pesawat tempur termahal itu bisa membuat marah tetangganya, Korea Utara (Korut), yang pernah merasa waswas akan digunakan untuk menyerang Pyongyang.

Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan dua jet perdana F-35A akan dikerahkan untuk siap tempur pada bulan April atau Mei dan 10 jet lainnya akan siap untuk ditempatkan pada akhir tahun ini.

Jet dan pilot mereka telah ditempatkan di Luke Air Force Base di Arizona, sebuah fasilitas pelatihan untuk jet tempur canggih.

Korea Selatan adalah salah satu dari sekutu AS yang membeli F-35. Sekutu Washington lain yang membelinya adalah Jepang dan Australia. Program jet tempur siluman generasi kelima Amerika, yang diluncurkan pada tahun 2001, pernah terganggu oleh kelebihan biaya dan masalah teknis.

Korea Selatan menyetujui kesepakatan pada September 2014 untuk mengakuisisi 40 unit F-35A dengan harga sekitar 7,3 triliun won (USD6,8 miliar).

"Pada akhir 2021, seluruh 40 jet tempur F-35A akan dikerahkan, siap tempur sesuai rencana," kata pejabat militer Seoul yang dikutip dari South China Morning Post, Senin (14/1/2019), tanpa disebutkan namanya.

F-35A dan F-35C adalah dua dari tiga varian pesawat F-35 yang digunakan di atas kapal induk. Jet itu memiliki kemampuan menghindari radar dan dapat melakukan serangan darat serta misi superioritas udara dengan berbagai senjata presisi.

Serangan dari jet tempur itu akan memberikan keuntungan signifikan bagi Seoul atas pertahanan udara Korea Utara dan armada pesawat tempurnya yang sudah tua.

Namun, masih belum diputuskan apakah Korea Selatan ingin menyambut jet tempur baru F-35A dengan upacara militer ketika tiba pada bulan Maret nanti. Reaksi Korea Utara menjadi pertimbangan Korea Selatan, terlebih rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang sudah komitmen melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Korea Utara pernah bereaksi marah setelah para pejabat tinggi Korea Selatan menghadiri upacara pada bulan Maret tahun lalu untuk penerimaan secara simbolis jet F-35 di fasilitas produksi Lockheed Martin di Fort Worth, Texas.

“Para maniak perang di (Korea) Selatan menikmati belanja untuk membeli pesawat jet tempur siluman F-35A. Ini bermula dari rencana petualangan untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap kami yang sejalan dengan upaya AS untuk memulai perang," tulis surat kabar Partai Buruh Korea Utara, Rodong Sinmun, saat itu.

Korea Selatan memang terus melangkah maju dengan proyek pertahanan jangka menengah 2019-2023 yang dikenal sebagai "Reformasi Pertahanan 2.0" untuk membantu melawan potensi ancaman dari Korea Utara dan ancaman lain.

Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kementerian berencana untuk menghabiskan 32 triliun won selama periode lima tahun ini atau naik 30 persen dari periode lima tahun sebelumnya.

Program dari kementerian itu mencakup pembelian F-35A, rudal surface-to-surface yang dipandu, peningkatan sistem rudal pertahanan udara Patriot dan memperkuat aset lainnya dengan kemampuan pengawasan dan serangan.

"Titik paling menonjol dalam Reformasi Pertahanan 2.0 adalah pergeseran fokus dari ancaman dari Korea Utara ke ancaman keamanan secara keseluruhan (termasuk yang dari negara lain)," kata kementerian itu.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bulan lalu menyerukan kemampuan pertahanan yang kuat meskipun perundingan telah dilakukan dengan Korea Utara.

"Perdamaian sedang dibuat di semenanjung Korea, tetapi itu masih merupakan perdamaian yang berbahaya," katanya, yang mendesak militer untuk tidak menurunkan penjagaannya.

Credit sindonews.com

Perintah Pertama Jinping di 2019: Militer China Harus Siap Perang

BEIJING - Presiden China, Xi Jinping, memerintahkan angkatan bersenjata negara itu untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran. Hal itu dikatakannya selama pidato resmi pertamanya di tahun baru untuk pasukan militer negara itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

"Semua unit militer harus memahami dengan benar tren keamanan dan pembangunan nasional utama, dan memperkuat rasa kesulitan, krisis, dan pertempuran mereka yang tak terduga," kata Xi di televisi pemerintah Cina.

Selain itu, menurut South China Morning Post (SCMP), pemimpin China itu juga menyetujui komando militer pertama tahun 2019, yang melibatkan latihan dan pengembang yang lebih kompleks.

"Angkatan bersenjata China harus mempersiapkan perjuangan militer yang komprehensif dari titik awal yang baru," kata Jinping.

"Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan respons yang efisien di saat darurat," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (13/1/2019).

Setelah naiknya Jinping ke kursi kepresidenan Komisi Militer Pusat (CMC), sebuah organisasi pertahanan nasional Partai Komunis China, ia secara konsisten mendesak PLA untuk meningkatkan kesiapan tempur.

Awal pekan ini, PLA Daily, surat kabar resmi militer China, mencatat dalam sebuah artikel bahwa tidak ada waktu untuk mengendur dalam persiapan perang, membuat pengamat Beijing untuk memperhatikan nada retorika pemimpin yang lebih keras.

Menurut pakar militer yang bermarkas di Shanghai, Ni Lexiong, "isyarat profil tinggi" Jinping dapat dimaksudkan sebagai peringatan bagi Taiwan.

China menganggap Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan mengklaim kedaulatan atas pulau itu.

Taiwan, bagaimanapun, masih menyandang nama era pra-komunis yaitu Republik China, sebuah kelompok politik yang mengkontrol teritorialnya terbatas di pulau itu pada akhir perang saudara pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan di Beijing di daratan.

"(Mereka) menunjukkan betapa seriusnya Jinping mengambil pelatihan militer China dan persiapannya untuk perang, sementara juga melenturkan kekuatannya," tegas Ni, dikutip oleh SCMP.

Komando militer baru yang ditandatangani oleh Jinping fokus pada peningkatan kesiapan tempur, inspeksi pasukan dan latihan perlawanan, menurut penyiar CCTV negara China.

"China meningkatkan pelatihan militernya sehingga memiliki solusi terbaik untuk hasil terburuk, baik yang terkait dengan AS atau melintasi selat [Taiwan]," Yue Gang, pensiunan kolonel PLA, mengatakan kepada SCMP, menunjukkan bahwa keinginan Jinping untuk meningkatkan kesiapan militer mungkin juga disebabkan oleh ketegangan politik antara Amerika Serikat (AS) dan China.

"Selama tahun yang akan datang, AS mungkin menggunakan Taiwan dan Laut China Selatan sebagai alat tawar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari China sehubungan dengan perang dagang," Yue mencoba memprediksi.

"Dan selalu ada kemungkinan peningkatan seruan kemerdekaan dari Taiwan," tambahnya.

Credit sindonews.com

Cina Bakal Longgarkan Investasi Bagi Investor Asing

Perwakilan Cina dan AS saling bertukar pandangan tentang hubungan ekonomi dan perdagangan di Beijing, dan kedua pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kerja untuk menjaga komunikasi yang erat.

CB, Beijing – Pemerintah Cina akan mengurangi pembatasan investasi asing di negara itu dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi perusahaan asing.
Menteri Perdagangan Cina, Zhong Shan, mengatakan pemerintah Cina akan mengizinkan kepemilikan penuh saham perusahaan di bidang yang lebih luas. Pemerintah juga akan mengurangi jumlah industri yang terlarang bagi investor asing.
“Komentar ini merujuk pada pernyataan para pejabat Cina sebelumnya yang bertekad untuk membuka pasar domestik lebih besar bagi investor asing,” begitu dilansir media SCMP pada Ahad, 13 Januari 2019.
Media Xinhua melansir Zhong mengatakan jumlah investasi asing langsung atau foreign direct investment di Cina naik 3 persen menjadi US$135 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun pada 2018. Ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan investasi asing dari 7.9 persen pada 2017 dan 4.1 persen pada 2016.

Zhong berkukuh Cina telah berhasil mempertahankan pertumbuhan investasi asing langsung yang stabil di tengah iklim ekonomi global yang muram. Dia merujuk pada turunnya jumlah investasi asing langsung global sebanyak 41 persen pada semester pertama 2018.
Dia memperkirakan Cina bakal mengalami pertumbuhan konsumsi barang dan jasa sebesar 9.1 persen pada 2019 dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar US$5.62 trillion atau sekitar Rp79 ribu triliun.
“Pasar Cina memiliki potensi yang besar dan prospek yang cerah,” kata Zhong. “Cina bergerak maju menjadi negara dengan tingkat konsumsi barang dan jasa terbesar dunia.”
Pemerintah Cina terus mendorong kesempatan yang diperluas bagi perusahaan swasta dan asing untuk menggerakkan perekonomian, yang melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan perang dagang dengan AS. Zhong mengatakan penanganan friksi perdagangan yang tepat dengan AS merupakan tugas besar kementerian pada 2019.
Reuters melansir AS dan Cina bersepakat untuk menghentikan perang dagang sementara hingga Mare 2019. Saat ini, kedua negara sedang melakukan pembicaraan intensif untuk mulai mencari kesepakatan menengai ekspor impor kedua negara dan mengurangi tarif.

Credit tempo.co

Jumlah Akuisisi Perusahaan Cina di Amerika Anjlok

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Youtube.com

CB, Beijing – Jumlah akuisisi oleh perusahaan Cina di Amerika Serikat anjlok hingga 95 persen pada 2018 dari puncaknya dua tahun lalu akibat perang dagang antara kedua negara.

Jumlah pembelian saham perusahaan AS oleh perusahaan Cina turun ke angka US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
Angka ini terus turun dari puncak jumlah akusisi yang mencapai US$55.3 miliar atau sekitar Rp777 triliun pada 2016. Perusahaan riset global Mergermarket melansir, jumlah akuisisi dan merger merosot menjadi US$8.7 miliar atau sekitar Rp122 triliun pada 2017.

Tren ini berkebalikan dengan kenaikan 11.5 persen menjadi US$3.53 triliun atau sekitar Rp50 ribu triliun untuk merger dan akuisisi global.
Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, tren merger dan akuisisi justru melonjak 52.4 persen menjadi US$160 miliar atau sekitar Rp2.300 triliun pada 2018.
Di Eropa, tren merger dan akuisisi oleh perusahaan Cina juga naik sebesar 81.7 persen menjadi US$60.4 miliar atau sekitar Rp848 triliun.

Pada Mei 2018, perusahaan BUMN Cina yaitu China Three Gorges, mengumumkan pembelian 76.7 persen saham di perusahaan pembangkit listrik Portugal yaitu Energias de Portugal SA.
Saat ini, kesepakatan bisnis ini masih menunggu persetujuan dari otoritas setempat dan disebut menempati posisi kelima akuisisi saham terbesar dengan nilai sekitar US$10.8 miliar atau sekitar Rp152 triliun.
“Meningkatnya ketegangan perdagangan, instabilitas politik dan meningkatnya pengetatan peraturan berdampak pada jumlah kesepakatan bisnis yang menurun pada tahun kemarin,” kata Elizabeth Lim, editor dari Mergermarket, seperti dilansir Kamis, 10 Januari 2019.

Seperti dilansir Reuters, pemerintah AS dan Cina terlibat dalam konflik dagang sejak Juli 2018 dengan menaikkan tarif impor dari masing-masing negara. Saat ini keduanya sedang bernegosiasi untuk menghentikan perang tarif ini dan membuka kembali kegiatan ekspor impor seperti sebelumnya.
Sejumlah perusahaan besar Cina yang melakukan akuisisi di AS seperti HNA dan Anbang, telah menarik diri sejak 2016. Ini terjadi setelah pemerintah Cina membatasi jumlah modal yang keluar untuk mendorong pertumbuhan domestik.

Pada saat yang sama, pemerintah AS memperketat proses akuisisi oleh perusahaan Cina sehingga semakin menekan jumlah akuisisinya. Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan tekanan untuk mengurangi investasi perusahaan Cina di sana.
Pada Agustus 2018, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang memperkuat lembaga Komite Investasi Asing di AS dalam mencermati akuisisi perusahaan oleh investor asal Cina.
Salah satu akuisisi oleh perusahaan Ant Financial, yang terafiliasi dengan Alibaba Group, untuk membeli perusahaan pembayaran MoneyGram di AS batal terjadi. Ini karena ada kekhawatiran data personil militer Amerika bakal bocor akibat akuisisi ini. Perusahaan itu akhirnya mencoba melakukan akuisisi di WorldFirst di Inggris.

Credit tempo.co

Senator Republik Desak Trump Buka Sementara Pemerintahan AS

Ilustrasi Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, Washington D.C. (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Penutupan (shutdown) sebagian pemerintahan Amerika Serikat saat ini sudah memasuki hari ke-24. Seorang senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, mendukung ide membuka pemerintahan federal sementara, sambil mencari cara untuk berunding kembali dengan Presiden Donald Trump soal dana tembok perbatasan.

Seperti dilansir Reuters, Senin (14/1), Graham menyatakan dia sudah mendesak Trump untuk membuka kembali pemerintahan secara temporer pada Minggu kemarin, seperti yang digagas oleh fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan. Dia juga meminta supaya Trump dan Dewan Perwakilan kembali berunding soal anggaran tembok perbatasan.

"Sebelum dia (Trump) menggunakan haknya untuk menyatakan keadaan darurat, yang saya pikir hampir pasti terjadi, saya memintanya untuk membuka pemerintahan secara temporer, mungkin selama tiga pekan, untuk melihat apakah kami bisa membuat kesepakatan," kata Graham.

Meski begitu, Graham menyatakan Trump tidak sepakat dengan idenya. Menurut dia Trump masih teguh dengan pendiriannya yang akan mencabut penutupan pemerintahan, jika Kongres menyetujui pengajuan anggaran tembok perbatasan, atau dia nekat menyatakan status darurat nasional sebagai jalan pintas untuk mencairkan uang itu.

"Kita bikin kesepakatan dulu, baru membuka kembali pemerintahan," ujar Graham menirukan Trump.

Trump berkeras tetap menutup pemerintahan, yang dilakukan sejak 22 Desember 2018, sampai pengajuan anggaran tembok perbatasan sebesar US$5,6 miliar disetujui Dewan Perwakilan. Namun, Dewan Perwakilan sampai saat ini hanya mau meloloskan US$1,3 miliar untuk proyek itu.

"Saya di Gedung Putih menunggu. Demokrat ada di mana-mana, tetapi orang-orang di Washington menunggu gaji mereka. Mereka (Demokrat) malah bersenang-senang," cuit Trump melalui akun Twitternya pada Minggu kemarin.

Cuitan itu dibalas oleh Wakil Kepala Staf Ketua Dewan Perwakilan AS, Drew Hammill. Menurut dia, Ketua DPR Nancy Pelosi tetap bekerja sepanjang akhir pekan.

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang berlanjut membuat resah para pegawai negeri dan honorer di seluruh lembaga negara setempat. Kini 800 ribu PNS di Negeri Abang Sam semakin cemas karena terancam tidak bisa membayar tagihan hingga terusir dari rumah sewaan yang mereka huni selama ini.

Sejumlah lembaga yang tidak mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan terpaksa tetap bekerja tanpa digaji.

Sebagian PNS AS kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski mereka cuti atau masuk kerja pun tetap tidak dihitung oleh negara, yang berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Sultan Pahang Bakal Jadi Raja Malaysia ke 16?

Sultan Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun. The Star

CB, Kuala Lumpur – Tengku Abdullah berpeluang menjadi Raja Malaysia untuk menggantikan Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri pada Ahad pekan lalu.

Abdullah bakal dilantik sebagai Sultan Pahang pada Selasa, 15 Januari 2019.
Straits Times melansir Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun, bakal disumpah sebagai Sultan keenam Pahang di Istana Sultan Abu Bakar di Pekan, Pahang.
Kabar ini disampaikan oleh adiknya, yang juga anggota dewan kerajaan, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah kemarin.

“Pengumuman ini datang sehari setelah dewan kerajaan Pahang bertemu untuk membicarakan suksesi karena kondisi kesehatan Sultan Ahmad Shah, 88 tahun, yang memburuk sebagai Sultan Pahang,” begitu dlansir Straits Times pada 13 Januari 2019.
Sultan Ahmad telah diprediksi bakal mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada putranya Tengku Abdullah, yang selama dua tahun ini menjabat sebagai pelaksana Sultan di Kesultanan Pahang.
Jika ini terealisir maka Tengku Abdullah bakal menjadi pewaris dari posisi Raja Malaysia, yang ditinggalkan Sultan Muhammad V saat baru menjabat dua tahun dari lima tahun masa bertugas.

Media Star melansir amandemen konstitusi Pahang dilakukan untuk memberikan kekuasaan kepada dewan kerajaan mendukung naiknya Tengku Abdullah sebagai sultan.

Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
“Pahang saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Ayah saya menjalani proses perawatan medis yang intensif,” kata Tengku Abdul Rahman dalam jumpa pers di Pekan, Pahang, pada Sabtu, 12 Januari 2019.
Tengku Abdul melanjutkan,”Dengan kesedihan hati saya dan keluarga saya menerima realita bahwa ayah saya tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai penguasa.”

Tengku Abdul mengatakan keluarga memutuskan untuk mengusulkan Tengku Abdullah dilantik sebagai Sultan Pahang keenam menggantikan ayahnya. Soal ini, Tengku Abdullah telah menyepakatinya.
Channel News Asia melansir isu suksesi Raja Malaysia muncul ke permukaan setelah Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai raja. Sebagian orang menduga ini terkait dengan pernikahannya dengan seorang model asal Rusia pada akhir tahun lalu. Pihak kerajaan Malaysia belum menjelaskan soal ini ke publik.
Media melansir seusai pertemuan dewan kerajaan Pahang usai, terdengar teriakan Daulat Tuanku tiga kali dari kamar hotel di Kuala Lumpur tempat pertemuan berlangsung.

Saat Tengku Abdullah ditanya akan ini berarti dia akan naik tahta, dia menjawab,”Oh tidak. Anda harus satu-satu melihatnya,” kata dia sambil mengucapkan terima kasih saat mendapat ucapan selamat.
Tengku Abdullah disebut melakukan foto bersama dengan para petinggi kerajaan. Istrinya, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskanda, 58 tahun, terlihat terisak seusai pertemuan. Tunku Azizah merupakan saudara perempuan Sultan Johor.
Jika kesultanan Pahang tidak mengambil posisi sebagai Raja Malaysia, maka posisi ini bisa diisi oleh sultan Johor lalu sultan Perak.
Konferensi Penguasa Malaysia, yang terdiri dari sembilan kesultanan dan empat gubernur negara bagian, bakal menggelar pertemuan khusus pada 24 Januari 2019 untuk menunjuk raja Malaysia.

Credit tempo.co

Menhan Yunani Mundur Terkait Kesepakatan Nama Makedonia

ATHENS - Menteri Pertahanan (Menhan) Yunani Panos Kammenos mengundurkan diri kemarin sebagai bentuk protes pada kesepakatan mengenai perubahan nama Makedonia. Pengunduran diri itu membayangi masa depan koalisi pemerintahan menjelang pemilu nasional beberapa bulan mendatang.

Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.

Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.

Adapun 145 kursi di parlemen dikuasai partai Syriza yang berhaluan kiri. Kammenos membentuk pakta koalisi dengan Tsipras pada 2015. Dia tak pernah menyembunyikan penolakannya pada kesepakatan dengan Skopje yang mengubah nama negara kecil di Balkan itu menjadi Republik Makedonia Utara.

Yunani memiliki provinsi bernama Makedonia dan sejak lama meminta Skopje mengubah nama negaranya untuk menghilangkan apa yang dianggap Athens berdampak pada kedaulatan wilayah Yunani. Kammenos menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk penjualan nasional dan berulang kali mengancam meninggalkan koalisi berkuasa sebelum parlemen Yunani meratifikasi kesepakatan itu pada akhir bulan ini.

Dia menyatakan semua kesepakatan yang memasukkan kata “Makedonia” sebagai nama negara lain itu tidak bisa diterima karena nama itu terkait erat dengan peradaban dan budaya Yunani. Oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang unggul dalam survei sebelum pemilu mengancam akan menghalangi kesepakatan itu.

Pemerintah berharap kesepakatan itu tetap akan disetujui dengan dukungan dari anggota parlemen dari kubu kiri-tengah dan independen. Parlemen Makedonia meratifikasi kesepakatan itu dengan mengesahkan amendemen konstitusi pada pekan lalu.

Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.

Credit sindonews.com

Perdana Menteri Theresa May Peringatkan Krisis Inggris

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May memperingatkan anggota parlemen bahwa kegagalan mendukung rencananya meninggalkan Uni Eropa (UE) akan jadi bencana bagi Inggris.

Peringatan May itu diungkapkan untuk menggalang dukungan menjelang voting di parlemen yang dia diperkirakan kalah. Para anggota parlemen harus menggelar voting kesepakatan Brexit yang disusun May dengan UE. Meski demikian, tidak cukup anggota parlemen yang akan mendukung kesepakatan Brexit tersebut.

May menulis di surat kabar Sunday Express menyatakan para anggota parlemen tidak boleh membuat putus asa para pemilih yang telah mendukung Brexit. “Melakukan itu akan menjadi bencana dan pelanggaran kepercayaan pada demokrasi kita yang tak dapat dimaafkan,” kata May.

“Jadi, pesan saya pada parlemen akhir pekan ini sederhana: ini waktunya melupakan permainan dan melakukan apa yang tepat bagi negara kita,” tutur May, dilansir Reuters.

Pada Jumat (11/1), Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt menyatakan, Brexit mungkin tidak akan terjadi jika kesepakatan May gagal. Inggris dijadwalkan keluar dari UE pada 29 Maret. Sunday Times melaporkan, para anggota parlemen berencana merebut kontrol agenda legislatif untuk menghentikan atau menunda Brexit.

Ketua Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang mendukung UE menyatakan parlemen Inggris akan bertindak menghentikan Brexit tanpa kesepakatan itu terjadi. Saat ditanya apakah anggota parlemen dapat mengajukan legislasi untuk mencabut Artikel 50, Cable menjawab,

“Ya itu tepatnya yang akan terjadi dan itu tepatnya apa yang kita harus lakukan karena ini akan sangat berbahaya dan tak dapat dimaafkan jika kondisi kacau tanpa kesepakatan dibiarkan terjadi.”

“Saya pikir parlemen akan mengontrol proses ini, akan menekankan bahwa kita mendorong opsi tidak Brexit,” kata Cable.

Oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan, keluar UE tanpa kesepakatan akan menjadi bencana dan dia memilih kesepakatan tercapai dibandingkan menggelar referendum kedua. Dia juga akan mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah segera jika kesepakatan Brexit ditolak parlemen pada Selasa (15/1).

Saat ditanya tentang kemungkinan referendum Brexit kedua, Corbyn menjelaskan, “Pendapat saya sendiri adalah saya akan memilih mendapat kesepakatan yang dinegosiasikan sekarang jika kita dapat menghentikan bahaya keluar dari UE tanpa kesepakatan pada 29 Maret, yang akan menjadi bencana bagi industri, bencana bagi perdagangan.”

Adapun Wali Kota London Sadiq Khan dari Partai Buruh menyarankan PM May mundur dan menyerukan pemilu jika dia kalah dalam voting. “Jika pemerintahan dan parlemen kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, itu harus diambil dari tangan para politisi dan dikembalikan pada rakyat Inggris untuk mengambil kontrol,” tulis Khan di Observer.

Mantan Menteri Brexit Dominic Raab menyatakan kesepakatan disusun May mematikan peluang yang ditawarkan Brexit. Dia menyatakan, jika May kalah dalam voting, negosiasi dengan UE harus berlanjut.

Tapi, jika UE tetap bersikeras, Inggris akan meninggalkan UE pada akhir Maret dengan berbagai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita akan berada dalam posisi lebih kuat nanti, untuk terus bernegosiasi sebagai negara ketiga independen,” tutur Raab.

Dunia bisnis melihat prospek Brexit itu dengan kekhawatiran. “Bisnis telah melihat dengan mengerikan saat para politisi fokus pada perselisihan yang memecah belah dibandingkan langkah-langkah praktis diperlukan bisnis untuk bergerak ke depan,” kata para pemimpin lima kelompok lobi bisnis terbesar di Inggris, yakni Kamar Dagang Inggris, Konfederasi Industri Inggris, Federasi Bisnis Kecil, Institut Direktur, dan organisasi manufaktur utama EEF.

Lima grup lobi bisnis itu menjelaskan bisnis saat ini mendorong rencana kontingensi pada kesepakatan itu dengan perkiraan terjadi kekacauan. Kubu pendukung UE khawatir keluarnya Inggris akan melemahkan Barat saat harus menghadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak bisa diprediksi dan semakin agresifnya China serta Rusia.

Brexit dianggap melemahkan ekonomi Eropa dan mengeluarkan satu dari dua kekuatan nuklir di UE. Para pendukung Brexit menyatakan akan ada kekacauan sebentar, dalam jangka panjang Inggris akan semakin berkembang.

Credit sindonews.com

AS Ancam Sanksi Jerman Terkait Proyek Pipa Gas dengan Rusia

BERLIN - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jerman, Richard Grenell memperingatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia. Grenell memperingatkan adanya ancaman sanksi jika perusahaan-perusahaan itu tetap berpegang pada proyek tersebut.

Menurut juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin, peringatan itu disampaikan Grenell dalam sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Di mana, Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

"Surat itu mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pipa ekspor energi Rusia dalam bahaya di bawah sanksi CAATSA AS," kata juru bicara itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/1).

Sementara itu di kesempatan yang sama juga, juru bicara kedubes AS menyinggung laporan media Jerman, Bild am Sonntag, yang mengatakan bahwa Grenell sedang mencoba memeras perusahaan Jerman dengan surat itu.

Juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah bentuk pemerasan. "Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan," ungkapnya.

"Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," sambungnya.

Jalur pipa, yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas sebelumnya mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi cara yang salah untuk menyelesaikan perselisihan dan bahwa pertanyaan kebijakan energi Eropa harus diputuskan di Eropa, bukan di AS.

Credit sindonews.com

WSJ: Gedung Putih Ajukan Opsi Serang Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Foto: AP

Opsi untuk menyerang Iran ini didorong insiden pada September 2018 lalu

CB, WASHINGTON -- Tim keamanan nasional Gedung Putih pada musim gugur lalu meminta Pentagon menyediakan pilihan-pilihan untuk menyerang Iran. Permintaan tersebut disampaikan setelah sekelompok militan yang bersekutu dengan Teheran menembak mortir ke kawasan di Baghdad yang merupakan kompleks kedutaan AS, the Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Ahad (13/1).

Permintaan dari Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin John Bolton memicu keprihatinan mendalam di antara para pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri, menurut harian itu, yang mengutip para pejabat yang masih aktif dan tak lagi berdinas.

Pentagon memenuhi permintaan itu. Tapi belum diketahui apakah opsi-opsi bagi satu serangan terhadap Iran juga diberikan kepada Gedung Putih atau apakah Presiden Donald Trump mengetahui mengenai hal itu.

Keputusan untuk mengupayakan opsi-opsi menyerang Iran didorong oleh insiden pada September. Tiga mortir ditembakkan ke kompleks diplomatik di Baghdad.

Peluru-peluruh mendarat di tanah kosong dan tak seorang dilaporkan luka-luka. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo tidak berkomentar mengenai cerita itu ketika ditanya mengenai insiden tersebut oleh wartawan.

Seorang juru bicara Deplu AS juga menolak berkomentar. Sementara itu juru bicara Pentagon tidak dapat segera dimintai komentar mengenai laporan itu dan Gedung Putih serta Dewan Keamanan Nasional tidak dapat segera dihubungi.

Namun, seorang jubir Dewan Keamanan Nasional yang dikutip WSJ mengatakan,"Kami terus mempelajari keadaan personel kami setelah usaha serangan tersebut atas kedutaan kami di Baghdad dan konsulat di Basra, dan kami akan pertimbangkan opsi-opsi untuk menjaga keselamatan dan kepentingan kami."

Credit republika.co.id

Houthi ancam lancarkan lagi serangan-serangan dengan gunakan "drone"

Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Sanaa (CB) - Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengancam pada Ahad akan melancarkan serangan-serangan dengan pesawat tanpa awak (drone) lagi setelah serangan mematikan pekan lalu atas parade militer pemerintah Yaman.

Ancaman tersebut menaikkan ketegangan antara pihak-pihak yang berperang di tengah-tengah usaha perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Juru bicara Houthi Yahya Sarea mengatakan serangan drone pada Kamis atas pangkalan militer di Provinsi Lahaj, yang menewaskan sejumlah orang, merupakan "operasi sah terhadap agresi". Dikatakannya, gerakan itu sedang mengembangkan drone yang dibuat sendiri, demikian Reuters melaporkan.

"Segera akan cukup persedian strategis untuk melancarkan operasi drone di fron-fron pertemupran pada saat yang sama," kata Sarea kepada wartawan di Sanaa, ibu kota yang dikuasai Houthi.

Serangan atas parade militer tersebut terjadi sementara PBB berusaha memproses pembicaraan perdamaian antara Houthi, yang menguasai sebagian besar pusat-pusat kota di Yaman, dan pemerintah Abd-Rabbu Mansour Hadi dukungan Saudi, yang berpusat di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan.

Sehari setelah serangan itu, koalisi militer yang dipimpin Saudi mengatakan pihaknya menghancurkan pusat kendali dan komunikasi Houthi yang digunakan untuk mengarahkan peswat-pesawat tanpa awak.

Houthi mengatakan pada November mereka menghentikan serangan-serangan peluru kendali dan drone atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu-sekutu mereka di Yaman, tetapi ketegangan telah eningkat mengenai bagaimana melaksanakan perjanjian perdamaian yang ditaja PBB yang dicapai pada Desember di Hudaidah, kota pelabuhan Laut Merah.

Arab Saudi dan UAE memimpin koalisi Arab yang Muslim Sunni yang campur tangan dalam perang Yaman setelah Houthi menggulingkan pemerintahan Hadi dari Sanaa pada 2014.

Negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada Houthi, tuduhan yang Teheran dan kelompok itu bantah. Pihak Houthi menyatakan mereka berperang melawan korupsi.

Credit antaranews.com

Israel Klaim Sudah Temukan Semua Terowongan Hizbullah

Sejumlah tentara Israel dalam operasi pencarian terowongan Hizbullah, akhir 2018. (REUTERS/Aziz Taher)

Jakarta, CB -- Israel mengaku sudah menemukan semua terowongan lintas perbatasan Lebanon-Israel yang dibuat oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Terowongan terakhir yang ditemukan memiliki panjang 800 meter dengan kedalaman 55 meter.

Operasi pencarian terowongan itu sendiri sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Terowongan terakhir diungkap pada Sabtu (12/1).

Seorang juru bicara militer Israel menolak mengungkap jumlah total terowongan yang telah ditemukan secara.

"Kami telah menemukan satu lagi terowongan serangan lintas perbatasan Hizbullah dari Libanon ke Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, diutip dari AFP.

"Menurut intelijen kami dan penilaian kami terhadap situasi tersebut, tidak ada lagi terowongan serangan lintas-perbatasan dari Lebanon ke Israel," ia menambahkan.

Terowongan yang terakhir ditemukan, lanjutnya, menghubungkan Desa Ramyeh, Lebanon, dengan Israel sepanjang 800 meter. Kedalaman terowongan mencapai 55 meter di bawah tanah.

Salah satu terowongan Hizbullah yang ditemukan Israel di dekat Kota Metula. (REUTERS/Ronen Zvulun)

"[Terowongan] yang terpanjang dan paling rinci dari semua terowongan yang diungkap oleh militer," kata Conricus.

Ia mengatakan penemuan terowongan ini menandai akhir operasi yang diluncurkan pada 4 Desember tersebut. Penghancurannya akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Penghancuran terowongan itu sendiri dilakukan dengan meledakkannya atau dengan mengisinya dengan material seperti semen agar membuatnya tidak dapat digunakan lagi.

Conricus mengatakan tidak ada lagi terowongan yang mencapai Israel dari Libanon. Namun, akunya, tentara masih memantau "fasilitas" yang digali oleh Hizbullah di dalam wilayah Lebanon.

Dia juga mengaku bahwa Israel meminta pertanggungjawaban pemerintah Libanon "atas tindakan kekerasan atau pelanggaran 1701", yang merupakan Resolusi PBB yang mengakhiri perang 2006 antara Israel dan Hizbullah.

UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, pun sudah diberitahu tentang terowongan terbaru itu.

Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah melibatkan alat berat. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Israel sendiri menyebut Hizbullah telah merencanakan untuk menggunakan terowongan untuk menculik atau membunuh warga sipil atau tentaranya, dan untuk merebut sepotong wilayah Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keberhasilan operasi yang dijuluki "Perisai Utara" tersebut.

"Ancaman yang sangat serius dihindari di sini," kata dia, saat mengunjungi daerah dekat perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu (13/1).

"Rencana operasional Hizbullah adalah menggunakan terowongan untuk menyusupkan banyak pejuang, antara 1.000-2.000 teroris, ke Galilee untuk merebut komunitas di sini. Kami telah mencegah ini dan akan terus mencegahnya," tutur Netanyahu.

Baik Lebanon maupun Hizbullah tidak berkomentar soal operasi tersebut. Namun, pejabat Libanon mengadakan pembicaraan pada hari Minggu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS David Hale yang mencakup diskusi tentang wilayah perbatasan.

Diketahui, Perang selama sebulan di 2006 antara Israel dan Hizbullah menewaskan lebih dari 1.200 warga Libanon, kebanyakan warga sipil, dan lebih dari 160 warga Israel, sebagian besar tentara.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Israel usir 13 keluarga Palestina buat pelatihan militer

Tank Israel mengambil tempat dalam pelatihan militer di dekat Desa Khirbet Ibzeiq di Lembah Jordan. (13 Januari 2019). (WAFA)

Tubas, Palestina, (CB) - Pasukan keamanan Israel pada Ahad (13/1) mengusir 13 keluarga Palestina dari rumah mereka di Desa Khirbet Ibzeiq, sebelah timur-laut Tubas di Wilayah Lembah Jordan, Tepi Barat Sungai Jordan.

Pengusiran itu dilakukan karena wilayah tersebut digunakan bagi pelatihan militer Israel dengan menggunakan kendaraan berat lapis-baja.

Aref Daragmeh, yang memantau pelanggaran Israel di daerah Palestina yang diduduki, mengatakan pasukan Israel menyerbu desa itu dan memaksa 13 keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka selama 24 jam ke depan bagi pelatihan militer di daerah tersebut.

Warga Palestina di Lembah Jordan biasa menghadapi pengusiran untuk pelatihan militer Israel di sana atau di dekat tempat tinggal mereka, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Baru pada Desember, pasukan Israel mengusir penduduk desa itu sebanyak tiga kali untuk tujuan yang sama.

Kebanyakan wilayah Lembah Jordan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Israel, dan sedikitnya 44 persen dari seluruh tanah di daerah Lembah Jordan telah dialokasikan oleh pasukan keamanan Israel buat pelatihan militer.

Hampir semua permukiman Palestina di wilayah tersebut menggantungkan kehidupan mereka pada lahan peternakan dan tanaman yang tumbuh di dekat rumah mereka, kata WAFA.

Kerusakan luas dialami tanah pertanian dan dareah penggembalaan akibat amunisi yang ditembakkan dan roda tank serta kendaraan militer yang melewati lahan sehingga mengancam kemampuan masyarakat di sana untuk bertahan hidup.

Credit antaranews.com