Credit republika.co.id
Rabu, 28 November 2018
Negara Mayoritas Muslim Ini Ingin Normalkan Hubungan dengan Israel
TEL AVIV
- Presiden Republik Chad Idriss Deby melakukan kunjungan bersejarah ke
Israel. Dia ingin negara mayoritas Muslim di Afrika tersebut
menormalkan hubungan diplomatik setelah retak selama lebih dari 40
tahun.
"Kita perlu mencairkan es jika mungkin untuk mengatakannya. Masa depan itu penting, termasuk masa depan hubungan kita, masa depan bangsa kita, masa depan Israel dan Afrika," katanya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hari Minggu malam.
"Kami di sini dan kami ingin melanjutkan hubungan diplomatik. Negara Anda adalah mitra penting bagi kami," ujar Deby, yang dilansir Times of Israel, Senin (26/11/2018).
Sementara itu, Netanyahu juga menyebut Chad sebagai mitra yang sangat penting bagi Israel.
"Sebagai pemimpin negara Afrika, negara Afrika yang penting, mayoritas penduduknya adalah Muslim, Anda datang ke Israel untuk memperbarui persahabatan kita dan hubungan kita," ujarnya.
"Saya pikir itu adalah bukti dari apa yang akan terjadi dengan yang lain seperti negara-negara di Afrika juga, dan saya percaya bahwa Anda membuka jalan bagi banyak orang lain," lanjut pemimpin Israel tersebut.
Pernyataan kedua pemimpin itu disampaikan setelah keduanya dan Presiden Israel Reuven Rivlin melakukan pembicaraan.
"Kita perlu mencairkan es jika mungkin untuk mengatakannya. Masa depan itu penting, termasuk masa depan hubungan kita, masa depan bangsa kita, masa depan Israel dan Afrika," katanya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hari Minggu malam.
"Kami di sini dan kami ingin melanjutkan hubungan diplomatik. Negara Anda adalah mitra penting bagi kami," ujar Deby, yang dilansir Times of Israel, Senin (26/11/2018).
Sementara itu, Netanyahu juga menyebut Chad sebagai mitra yang sangat penting bagi Israel.
"Sebagai pemimpin negara Afrika, negara Afrika yang penting, mayoritas penduduknya adalah Muslim, Anda datang ke Israel untuk memperbarui persahabatan kita dan hubungan kita," ujarnya.
"Saya pikir itu adalah bukti dari apa yang akan terjadi dengan yang lain seperti negara-negara di Afrika juga, dan saya percaya bahwa Anda membuka jalan bagi banyak orang lain," lanjut pemimpin Israel tersebut.
Pernyataan kedua pemimpin itu disampaikan setelah keduanya dan Presiden Israel Reuven Rivlin melakukan pembicaraan.
Debby
dan Netanyahu mengatakan bahwa terlepas dari keretakan hubungan
diplomatik yang terjadi pada tahun 1972, Israel dan Chad tidak pernah
sepenuhnya memutuskan kerja sama.
Deby juga mencatat bahwa perang melawan terorisme telah menjadi salah satu bidang terpenting kerja sama bilateral.
Deby juga mencatat bahwa perang melawan terorisme telah menjadi salah satu bidang terpenting kerja sama bilateral.
Credit sindonews.com
Ratusan pakar kutuk China atas pembangunan pusat penahanan di Xinjiang
(AKBAR NUGROHO GUMAY/AKBAR NUGR)
Washington (CB) - Berbagai negara harus mengambil
tindakan, misalnya dengan memberikan sanksi, terhadap China terkait
penahanan massal warga etnik Uighur di kawasan Xinjiang di China barat,
kata ratusan pakar pada Senin.
Mereka memperingatkan kegagalan bertindak akan mengisyaratkan penerimaan "penyiksaan psikologis warga sipil yang tak bersalah."
Dalam beberapa bulan belakangan Beijing telah menerima kecaman dari para pegiat, akademisi dan pemerintah asing atas penahanan massal dan pengawasan ketat minoritas Muslim Uighur dan kelompok-kelompok etnis lain yang tinggal di Xinjiang.
Pada Agustus, panel HAM PBB mengatakan pihaknya telah menerima laporan-laporan terpercaya bahwa sejuta atau lebih warga Uighur atau minoritas lain ditahan di kamp rahasia di kawasan itu.
Para wakil dari kelompok 278 pakar dari berbagai negara menyerukan China dalam jumpa pers di Washington untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan penahanannya, dan sanksi yang diarahkan terhadap pemimpin China dan perusahaan-perusahaan keamanan yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut.
"Situasi ini harus diatasi untuk mencegah preseden negatif di masa depan terkait dengan penerimaan penyiksaan negara terhadap unsur penduduknya, khususnya atas dasar kesukuan atau agama," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.
Negara-negara hendaknya mempercepat penerimaan suaka dari minoritas Muslim di Xinjiang dan juga "mempelopori gerakan bagi tindakan PBB yang bertujuan menyelidiki sistem pengasingan massal ini dan menutup kamp-kamp tersebut," katanya.
China menolak kecaman atas aksi-aksinya di Xinjiang, dengan menyatakan pihaknya melindungi agama dan budaya kaum minoritas, dan langkah-langkah keamanannya diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok-kelompok "ektrimis" yang memicu kekerasan di sana.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan dunia hendaknya menepis "gosip" tentang Xinjiang dan percaya kepada pemerintah.
Tetapi setelah bantahan-bantahan sebelumnya tentang kamp-kamp penahanan itu, para pejabat China mengatakan beberapa orang bersalah melakukan pelanggaran ringan dikirim ke pusat-pusat pelatihan "vokasi", tempat mereka diajari ketrampilan dan pengetahuan hukum yang bertujuan mengekang militansi.
Mereka memperingatkan kegagalan bertindak akan mengisyaratkan penerimaan "penyiksaan psikologis warga sipil yang tak bersalah."
Dalam beberapa bulan belakangan Beijing telah menerima kecaman dari para pegiat, akademisi dan pemerintah asing atas penahanan massal dan pengawasan ketat minoritas Muslim Uighur dan kelompok-kelompok etnis lain yang tinggal di Xinjiang.
Pada Agustus, panel HAM PBB mengatakan pihaknya telah menerima laporan-laporan terpercaya bahwa sejuta atau lebih warga Uighur atau minoritas lain ditahan di kamp rahasia di kawasan itu.
Para wakil dari kelompok 278 pakar dari berbagai negara menyerukan China dalam jumpa pers di Washington untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan penahanannya, dan sanksi yang diarahkan terhadap pemimpin China dan perusahaan-perusahaan keamanan yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut.
"Situasi ini harus diatasi untuk mencegah preseden negatif di masa depan terkait dengan penerimaan penyiksaan negara terhadap unsur penduduknya, khususnya atas dasar kesukuan atau agama," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya.
Negara-negara hendaknya mempercepat penerimaan suaka dari minoritas Muslim di Xinjiang dan juga "mempelopori gerakan bagi tindakan PBB yang bertujuan menyelidiki sistem pengasingan massal ini dan menutup kamp-kamp tersebut," katanya.
China menolak kecaman atas aksi-aksinya di Xinjiang, dengan menyatakan pihaknya melindungi agama dan budaya kaum minoritas, dan langkah-langkah keamanannya diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok-kelompok "ektrimis" yang memicu kekerasan di sana.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan dunia hendaknya menepis "gosip" tentang Xinjiang dan percaya kepada pemerintah.
Tetapi setelah bantahan-bantahan sebelumnya tentang kamp-kamp penahanan itu, para pejabat China mengatakan beberapa orang bersalah melakukan pelanggaran ringan dikirim ke pusat-pusat pelatihan "vokasi", tempat mereka diajari ketrampilan dan pengetahuan hukum yang bertujuan mengekang militansi.
Credit antaranews.com
Media Cina Ungkap Jack Ma Anggota Partai Komunis
CB, Jakarta - Pendiri perusahaan berbasis digital Alibaba Grup dan kapitalis Cina terkenal, Jack Ma dilaporkan terdaftar sebagai anggota partai komunis. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar resmi partai pada 26 November 2018.
Kabar itu mematahkan anggapan publik bahwa miliarder itu tidak terikat secara politik.
Dilansir dari Channel News Asia, 27 November 2018, tidak jelas mengapa koran itu mengungkap afiliasi Jack Ma baru-baru ini. Namun kabar itu datang di tengah desakan Beijing untuk membawa perusahaan swasta Cina sejalan dengan nilai-nilai partai, terutama di sektor teknologi yang telah berkembang pesat karena didorong oleh keberhasilan perusahaan swasta.
The People's Daily mengungkapkan Jack Ma masuk dalam daftar 100 orang
yang telah memajukan perekonomian negara. Ia merupakan orang terkaya di
Cina dengan kekayaan US $ 35,8 miliar menurut Forbes.
Jack Ma merupakan pemimpin bisnis tertinggi di Cina, dia telah bertindak sebagai penasihat pemimpin politik di Asia dan Eropa. September lalu, ia mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Alibaba pada tahun depan. Padahal dia telah mendorong Alibaba untuk menjadi perusahaan raksasa senilai US $ 390 miliar yang mendominasi pasar ritel online Cina dan telah melahirkan kerajaan fintech yang terpisah pada platform pembayaran populer Alipay.
Afiliasi politik Jack Ma mengejutkan banyak orang. Hasil mesin pencarian domestik Baidu, ketika ditanya apakah Jack Ma anggota Partai Komunis kebanyakan mengatakannya tidak. Sementara seorang juru bicara Alibaba menolak berkomentar mengenai keanggotaan partai Jack Ma, namun hubungan politik tidak mempengaruhi operasi perusahaan.
"Afiliasi politik dari eksekutif manapun tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Kami mengikuti semua undang-undang dan peraturan di berbagai negara tempat kami beroperasi, saat ini misi kami adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan bisnis di mana saja di era digital," ucap Jack Ma.
Surat kabar itu tidak menyebutkan sejak kapan Jack Ma menjadi anggota partai Komunis Cina.
Kabar itu mematahkan anggapan publik bahwa miliarder itu tidak terikat secara politik.
Dilansir dari Channel News Asia, 27 November 2018, tidak jelas mengapa koran itu mengungkap afiliasi Jack Ma baru-baru ini. Namun kabar itu datang di tengah desakan Beijing untuk membawa perusahaan swasta Cina sejalan dengan nilai-nilai partai, terutama di sektor teknologi yang telah berkembang pesat karena didorong oleh keberhasilan perusahaan swasta.
Jack Ma merupakan pemimpin bisnis tertinggi di Cina, dia telah bertindak sebagai penasihat pemimpin politik di Asia dan Eropa. September lalu, ia mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Alibaba pada tahun depan. Padahal dia telah mendorong Alibaba untuk menjadi perusahaan raksasa senilai US $ 390 miliar yang mendominasi pasar ritel online Cina dan telah melahirkan kerajaan fintech yang terpisah pada platform pembayaran populer Alipay.
Afiliasi politik Jack Ma mengejutkan banyak orang. Hasil mesin pencarian domestik Baidu, ketika ditanya apakah Jack Ma anggota Partai Komunis kebanyakan mengatakannya tidak. Sementara seorang juru bicara Alibaba menolak berkomentar mengenai keanggotaan partai Jack Ma, namun hubungan politik tidak mempengaruhi operasi perusahaan.
"Afiliasi politik dari eksekutif manapun tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Kami mengikuti semua undang-undang dan peraturan di berbagai negara tempat kami beroperasi, saat ini misi kami adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan bisnis di mana saja di era digital," ucap Jack Ma.
Surat kabar itu tidak menyebutkan sejak kapan Jack Ma menjadi anggota partai Komunis Cina.
Credit tempo.co
Komedian Spanyol Diadili karena Bersin di Bendera
Ilustrasi (AFP PHOTO / Marvin RECINOS)
"Sebagai warga negara, saya khawatir karena Spanyol telah membawa badut menghadap seorang hakim hanya karena melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya," ujar komedian Dani Mateo kepada wartawan, Senin (26/11), melansir AFP.
Pengadilan Mateo dimulai dari laporan resmi sejumlah kelompok masyarakat kepada pihak berwenang. Mereka yang bernaung di bawah kelompok Guardia Civil menganggap bahwa program komedi tersebut telah menghina Spanyol beserta simbol-simbol negaranya.
Dalam humor yang disiarkan dalam program televisi satir populer "El Intermedio" itu, Mateo beraksi bersin di dekat bendera Spanyol. Namun, setelahnya dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menyinggung Spanyol.
Dalam sebuah unggahan di laman Twitter, Guardia Civil menyebutkan bahwa bendera merupakan lambang persatuan bangsa. Mereka menganggap tak sepatutnya Mateo melakukan aksi 'konyol' tersebut.
"Hormati itu. Itu bukan humor, itu menyinggung perasaan orang-orang yang bangga akan Spanyol serta upaya mereka untuk menjaga nilai-nilai perdamaian," tulis Guardia Civil.
Apa yang dialami Mateo hanya satu dari sederet kasus serupa lainnya. Sejumlah seniman Spanyol telah ditangkap lantaran menyuarakan keprihatinan tentang kebebasan berekspresi di negaranya.
Sebelumnya, seorang rapper bernama Valtonyc melarikan diri ke Belgia untuk menghindari hukuman tiga setengah tahun penjara karena memuliakan terorisme dan mengeluarkan ancaman dalam liriknya.
Pada September lalu, aktor Willy Toledo diadili atas salah satu unggahan Facebook-nya pada Juli 2017. Dalam unggahan itu, dia membela tiga wanita yang dituduh melakukan penodaan agama. Akibatnya, dirinya ikut dituduh melakukan penodaan agama.
Amnesty Internasional sendiri telah menyebut bahwa hal-hal tersebut merupakan upaya represif atau penindasan terhadap kebebasan berekspresi di Spanyol.
Credit cnnindonesia.com
Mesir Blacklist 161 Anggota Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
KAIRO
- Sebuah pengadilan di Mesir menetapkan 161 anggota Ikhwanul Muslimin
yang terlarang masuk dalam daftar hitam sebagai teroris. Para tersangka
termasuk 20 wanita, empat di antaranya terkait dengan pengusaha
terkemuka Hassan Malek.Hukuman tersebut awalnya dikeluarkan pada tahun
2014 dan banding terhadapnya telah diajukan. Namun pengadilan banding
menolak pengajuan tersebut pada Senin kemarin dan membenarkan daftar
hitam terhadap orang-orang tersebut seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Selasa (27/11/2018).
Dengan adanya keputusan tersebut, aset milik para terdakwa akan dibebukan dan mereka dilarang bepergian.
Secara terpisah, pengadilan menguatkan putusan atas hukuman terhadap 77 tersangka atas keterlibatan mereka dalam penyerbuan Universitas Zagazig.
Dengan adanya keputusan tersebut, aset milik para terdakwa akan dibebukan dan mereka dilarang bepergian.
Secara terpisah, pengadilan menguatkan putusan atas hukuman terhadap 77 tersangka atas keterlibatan mereka dalam penyerbuan Universitas Zagazig.
Mereka
awalnya dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara karena menghasut aksi
kekerasan, anggota kelompok teroris dan membunuh demonstran selama 2013
pendudukan Rabaa yang diadakan untuk mendukung mantan Presiden Mohammed
Morsi, dari Ikhwanul Muslimin.
Credit sindonews.com
Meksiko Minta AS Selidiki Penggunaan Gas Air Mata di Perbatasan
MEXICO CITY
- Kementerian Luar Negeri Meksiko mengirimkan nota diplomatik ke
Amerika Serikat (AS). Isinya, meminta Washington untuk menyelidiki
penggunaan gas air mata di perbatasan kedua negara.
"Kementerian Luar Negeri mengirim nota diplomatik ke Kedutaan AS atas insiden yang terjadi pada 25 November di zona perbatasan Tijuana - San Diego," bunyi nota tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (27/11/2018).
Ditambahkan bahwa Meksiko meminta Amerika Serikat untuk menyelidiki penggunaan senjata mematikan oleh penjaga perbatasan.
Pada hari Minggu, sekitar 500 migran berusaha memasuki Amerika Serikat di perbatasan AS-Meksiko dekat kota Tijuana yang berniat mencari suaka. Menurut layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), beberapa pencari suaka melemparkan proyektil ke sejumlah penjaga perbatasan, yang kemudian menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Baca: Tembakan Gas Air Mata AS Usir Rombongan Migran di Perbatasan Meksiko
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Meksiko, lebih dari 8.200 migran dari Amerika Tengah telah tiba di Meksiko dan sekitar 7.400 orang tinggal di dekat kota Tijuana dan Mexicali di perbatasan dengan Amerika Serikat. Pihak berwenang Meksiko membantu sekitar 2.000 migran, yang telah setuju untuk kembali ke negara asal mereka.
Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan Meksiko harus mengirim para migran dari Amerika Tengah yang mencari suaka di Amerika Serikat (AS) kembali ke kampung halaman mereka. Hal itu dikatakan Trump sehari setelah pemerintah AS menutup perbatasan tersibuk di negara itu dan menembakkan gas air mata ke kerumunan migran.
"Kementerian Luar Negeri mengirim nota diplomatik ke Kedutaan AS atas insiden yang terjadi pada 25 November di zona perbatasan Tijuana - San Diego," bunyi nota tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (27/11/2018).
Ditambahkan bahwa Meksiko meminta Amerika Serikat untuk menyelidiki penggunaan senjata mematikan oleh penjaga perbatasan.
Pada hari Minggu, sekitar 500 migran berusaha memasuki Amerika Serikat di perbatasan AS-Meksiko dekat kota Tijuana yang berniat mencari suaka. Menurut layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), beberapa pencari suaka melemparkan proyektil ke sejumlah penjaga perbatasan, yang kemudian menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Baca: Tembakan Gas Air Mata AS Usir Rombongan Migran di Perbatasan Meksiko
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Meksiko, lebih dari 8.200 migran dari Amerika Tengah telah tiba di Meksiko dan sekitar 7.400 orang tinggal di dekat kota Tijuana dan Mexicali di perbatasan dengan Amerika Serikat. Pihak berwenang Meksiko membantu sekitar 2.000 migran, yang telah setuju untuk kembali ke negara asal mereka.
Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan Meksiko harus mengirim para migran dari Amerika Tengah yang mencari suaka di Amerika Serikat (AS) kembali ke kampung halaman mereka. Hal itu dikatakan Trump sehari setelah pemerintah AS menutup perbatasan tersibuk di negara itu dan menembakkan gas air mata ke kerumunan migran.
“Meksiko
harus menggerakkan bendera melambaikan para migran, banyak dari mereka
adalah penjahat berdarah dingin, kembali ke negara mereka. Lakukan
dengan pesawat, lakukan dengan bus, tetap lakukan yang Anda inginkan,
tetapi mereka TIDAK datang ke AS. Kami akan menutup Perbatasan secara
permanen jika perlu. Kongres, dana tembok!” tweet Trump
Credit sindonews.com
Penyerbuan Kuil Hindu di Malaysia, Belasan Orang Terluka
Belasan orang dilaporkan terluka ketika
sekelompok warga menyerbu kuil Hindu di Petaling Jaya, Malaysia, pada
Selasa (27/11) dini hari. (AFP Photo/Tengku Bahar)
The Straits Times melaporkan bahwa insiden ini bermula ketika sekitar 50 orang merangsek masuk ke dalam kuil Sri Maha Mariamman pada pukul 02.00 waktu setempat.
"Sekelompok orang Malaysia uang membawa pisau, kapak, dan tongkat baja menyerang kami dan meminta kami keluar dari kuil. Mereka bilang lahan ini dimiliki oleh One City," ujar seorang anggota dewan kuil, Yuvaraj Nagaraju.
Insiden ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan akibat sengketa lahan antara pihak pengembang, One City Development, dengan umat Hindu di kuil tersebut sejak 2007 lalu.
Pada Maret 2014, One City Development sudah mencapai kesepakatan di pengadilan untuk merelokasi kuil berusia satu abad itu ke satu daerah yang berjarak 3,5 kilometer dari Petaling Jaya.
One City Development sendiri sudah menawarkan donasi sebesar 1,5 juta ringgit atau setara Rp5,1 miliar untuk pembangunan kuil baru.
Tenggat waktu untuk relokasi itu jatuh pada Kamis pekan lalu. Sebagian umat setuju direlokasi, tapi sebagian lainnya ingin memperjuangkan lahan tersebut.
Meski demikian, One Development City membantah tudingan bahwa mereka merancang penyerbuan itu.
"Tudingan bahwa One City merencanakan insiden itu adalah kebohongan. One City mengecam segala bentuk kekerasan yang dapat memicu tindakan biadab," demikian pernyataan One City.
Namun, sejumlah video penyerbuan yang tersebar di media sosial dikhawatirkan dapat memicu ketegangan ras dan agama.
Dalam sejumlah video, terlihat sejumlah umat berkumpul untuk memberikan dukungan kepada pihak kuil.
"Kuil ini sudah ada di sini sejak lama. Hanya karena ada pembangunan, tidak adil untuk meminta kami pindah ke tempat lain," ucap Kaliadass Elanchelian.
Para pejabat pun mengkritik kepolisian karena sangat lamban menanggapi insiden ini hingga situasi panas, termasuk menteri urusan persatuan nasional, Waytha Moorthy.
"Pertanyaannya adalah mengapa hanya ada satu mobil patroli kepolisian Subang Jaya yang berada di lokasi pada 04.15, sementara Unit Reserse Federal (FRU) baru tiba pukul 06.00?" katanya sebagaimana dikutip kantor berita Bernama.
Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, "Kami mengecam serangan ini dan semua yang bertanggung jawab atas kekerasan ini harus ditahan."
Credit cnnindonesia.com
Myanmar Sita Kapal yang Bawa 93 Rohingya Kabur ke Malaysia
Ilustrasi kapal Rohingya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)
Direktur kantor pemerintah daerah Dawei, Moe Zaw Latt, mengatakan bahwa pihaknya pertama kali mengetahui keberadaan kapal mencurigakan itu dari laporan nelayan.
Angkatan laut kemudian menghentikan kapal itu pada Minggu (25/11) dan menahan 93 orang yang ada di dalamnya.
Saat ditanya, puluhan orang itu mengaku berasal dari kamp penampungan Thae Chaung di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe.
"Mereka mengaku lari dari kamp. Mereka mengaku ingin kabur ke Malaysia," ucap Moe sebagaimana dikutip Reuters.
Kabar penangkapan ini kembali menyita perhatian publik setelah sejumlah gambar beredar di berbagai media sosial.
Dalam sejumlah foto, terlihat kapal yang disita oleh aparat. Kapal itu memang tipe armada yang biasa digunakan Rohingya untuk kabur dari Rakhine.
Ini adalah kali ketiga kapal pembawa Rohingya ditahan ketika menuju Malaysia menjelang akhir tahun ini.
Juru bicara badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sudah sempat mendesak agar ada upaya pencegahan karena ketika musim muson sudah lewat, akan semakin banyak kapal imigran yang berlayar.
"Dengan kemungkinan peningkatan pergerakan kapal di akhir musim muson, sangat penting bagi otoritas untuk mengambil langkah penanganan akar masalah pergerakan ini," ucap juru bicara itu kepada Reuters.
Menurut jubir tersebut, otoritas setempat harus menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di tempat tinggal atau penampungan Rohingya agar tak ada lagi eksodus yang mengkhawatirkan kawasan.
Otoritas
setempat dianggap harus menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di
tempat tinggal atau penampungan Rohingya agar tak ada lagi eksodus yang
mengkhawatirkan kawasan. (AFP Photo/K M Asad)
|
Mereka kabur dari Myanmar karena penyiksaan militer di tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine.
Rohingya kembali menjadi sorotan pada Agustus tahun lalu, ketika bentrokan di Rakhine kembali memanas.
Bentrokan bermula ketika satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine.
Militer Myanmar lantas melakukan "operasi pembersihan" Rakhine dari kelompok bersenjata tersebut. Namun ternyata, militer juga membantai sipil Rohingya dan membakar rumah kaum minoritas tersebut.
Ribuan orang tewas dalam bentrokan tersebut, sementara ratusan ribu lainnya kabur ke Bangladesh.
Nasib Rakhine pun semakin terkatung-katung karena Bangladesh mulai kewalahan, sementara Myanmar tak pernah mau mengakui mereka sebagai warga negara.
Melalui sebuah perjanjian dengan Bangladesh, Myanmar akhirnya sepakat untuk menerima kembali orang Rohingya yang memenuhi serangkaian persyaratan.
Meski demikian, kini Rohingya takut kembali ke Myanmar karena tak ada yang bisa menjamin keamanan mereka di sana.
Credit cnnindonesia.com
Selasa, 27 November 2018
Kontingan TNI AD Tak Terkalahkan di Lomba Tembak ASEAN
MALAKA
- Kontingan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berhasil
memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam lomba tembak antarangkatan
darat se-ASEAN atau ASEAN Armies Rifle Meet (AARM).
Tambahan 1 medali perak dari cabang lomba senapan otomatis (SO) Match 3 pada Sabtu (24/11) kian mengukuhkan posisi TNI AD sebagai juara umum AARM ke-28 yang digelar di Lapangan 400 Terendak Camp, Sungai Udang, Malaka, Malaysia.
Tim Indonesia mengakhiri sepak terjangnya di AARM-28 dengan total mendulang 9 trofi, 32 emas, 14 perak dan 10 perunggu. Posisi kedua didu duki Thailand yang mengantongi 3 trofi, 7 emas, 24 perak, 9 perunggu sedangkan posisi 3 Vietnam yang hanya mampu mendapat 2 trofi, 2 emas dan 2 perunggu.
Pencapaian TNI AD ini memecahkan rekor kemenangan tahun lalu ketika AARM digelar di Singapura. Saat itu, Kontingen TNI AD menjadi juara umum dengan mengantongi 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu. “Hasil akhir ini sungguh luar biasa. Selain memperpanjang rekor kemenangan berturut-turut, TNI AD juga memecahkan rekor pencapaian medali tahun sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Candra Wijaya.
Menurut Candra, Kontingen TNI AD sekaligus berhasil menjawab tantangan pimpinan TNI AD yaitu memecahkan rekor medali. Sejak digelar pada 1991, Indonesia telah 13 kali menjadi juara umum. Bahkan tiga tahun terakhir, kita berturut-turut di posisi puncak. Pada 2008- 2014, TNI AD tujuh tahun berturut-turut memenangi AARM.
Gelar juara umum sempat singgah ke Thai land pada 2015 saat Indonesia menjadi tuan rumah AARM. Posisi kedua terbanyak menjadi juara umum dipegang Negara Gajah Putih yakni delapan kali kemenangan (lihat info grafis).
Menurut Candra, keberhasilan mempertahankan juara umum pada ajang AARM ke-28 adalah berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Kontingen TNI AD mempersembahkan kehormatan dan kebanggaan sebagai juara AARM tahun ini kepada bangsa. Dia juga menekankan, prestasi ini sekaligus menunjukan bahwa prajurit TNI AD masih jadi yang terbaik di Asia Tenggara.
“Berbekal senjata dan amunisi produksi PT Pindad, kontingen TNI AD sekali lagi berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya mampu mandiri dalam alutsista namun juga kompetitif dan berprestasi," tegas lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini.
Tambahan 1 medali perak dari cabang lomba senapan otomatis (SO) Match 3 pada Sabtu (24/11) kian mengukuhkan posisi TNI AD sebagai juara umum AARM ke-28 yang digelar di Lapangan 400 Terendak Camp, Sungai Udang, Malaka, Malaysia.
Tim Indonesia mengakhiri sepak terjangnya di AARM-28 dengan total mendulang 9 trofi, 32 emas, 14 perak dan 10 perunggu. Posisi kedua didu duki Thailand yang mengantongi 3 trofi, 7 emas, 24 perak, 9 perunggu sedangkan posisi 3 Vietnam yang hanya mampu mendapat 2 trofi, 2 emas dan 2 perunggu.
Pencapaian TNI AD ini memecahkan rekor kemenangan tahun lalu ketika AARM digelar di Singapura. Saat itu, Kontingen TNI AD menjadi juara umum dengan mengantongi 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu. “Hasil akhir ini sungguh luar biasa. Selain memperpanjang rekor kemenangan berturut-turut, TNI AD juga memecahkan rekor pencapaian medali tahun sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Candra Wijaya.
Menurut Candra, Kontingen TNI AD sekaligus berhasil menjawab tantangan pimpinan TNI AD yaitu memecahkan rekor medali. Sejak digelar pada 1991, Indonesia telah 13 kali menjadi juara umum. Bahkan tiga tahun terakhir, kita berturut-turut di posisi puncak. Pada 2008- 2014, TNI AD tujuh tahun berturut-turut memenangi AARM.
Gelar juara umum sempat singgah ke Thai land pada 2015 saat Indonesia menjadi tuan rumah AARM. Posisi kedua terbanyak menjadi juara umum dipegang Negara Gajah Putih yakni delapan kali kemenangan (lihat info grafis).
Menurut Candra, keberhasilan mempertahankan juara umum pada ajang AARM ke-28 adalah berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Kontingen TNI AD mempersembahkan kehormatan dan kebanggaan sebagai juara AARM tahun ini kepada bangsa. Dia juga menekankan, prestasi ini sekaligus menunjukan bahwa prajurit TNI AD masih jadi yang terbaik di Asia Tenggara.
“Berbekal senjata dan amunisi produksi PT Pindad, kontingen TNI AD sekali lagi berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya mampu mandiri dalam alutsista namun juga kompetitif dan berprestasi," tegas lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini.
Sebelum
berlaga di Malaysia, para anggota TNI AD atlet tembak Indonesia yang
berlaga di AARM ke-28 telah menjalani seleksi ketat selama tujuh bulan
Antara Februari-September 2018. Hasil keseluruhan AARM ke-28 akan
diumumkan secara resmi pada Selasa (27/11).
Cabang yang diperlombakan adalah senapan, pistol dan senapan otomatis atau SO putra-putri, baik individu maupun beregu. Candra menyatakan, prestasi yang berhasil diraih ini tidak mudah karena kompetisi berlangsung ketat. "Jika tidak fokus dan tidak percaya diri, kita bisa lewat (kalah) oleh yang lain terutama Thailand," tuturnya.
Cabang yang diperlombakan adalah senapan, pistol dan senapan otomatis atau SO putra-putri, baik individu maupun beregu. Candra menyatakan, prestasi yang berhasil diraih ini tidak mudah karena kompetisi berlangsung ketat. "Jika tidak fokus dan tidak percaya diri, kita bisa lewat (kalah) oleh yang lain terutama Thailand," tuturnya.
Credit sindonews.com
Menikahi Model Rusia, Ini Sosok Raja Malaysia Sultan Muhammad V
CB, Jakarta - Raja Malaysia,
Sultan Muhammad V mendadak menjadi buah bibir. Sultan Muhammad V
diketahui menikahi model dan ratu kecantikan dari Rusia, Oksana
Voevodina, pada Jumat, pada 23 November 2018 di Barvikha, Moskow, Rusia.
Foto kemeriahan pesta tersebar di media sosial. Pasangan ini pun membuat publik melongo karena perbedaan usia yang terpaut jauh. Sultan Muhammad V berusia 49 tahun dan berstatus duda, sedangkan Voevodina berusia 25 tahun.
Sultan Muhammad V memiliki nama asli Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra. Dia diangkat sebagai Yang Dipertuan Agung sejak 13 Desember 2016.
Sultan Muhammad V diketahui senang menuntut ilmu. Hal ini pula yang
mendorongnya pada 1989 untuk melanjutkan sekolah ke Oakham School
Ruthland, Inggris. Tidak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan
pendidikan dalam bidang Pengajian Diplomatik di St. Cross College,
Oxford dan Pengajian Islam di Oxford Centre sampai 1991.
Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Pada tahun yang sama, ia sempat belajar di Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung, Berlin, Jerman dan belajar bidang Pengurusan Perniagaan Eropa di European Business School London.
Publik Malaysia melihat Sultan Muhammad V sebagai sosok yang suka terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan olahraga. Situs bhrian.com pada 24 April 2017, mewartakan Sultan Muhammad V sangat tertarik dengan olahraga ekstrim seperti mobil off-road, berkuda, memanah, menembak serta menikmati kehidupan alam liar. Dia juga memelihara binatang seperti kuda dan rusa.
Sultan Muhammad V dikenal sebagai Raja yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tidak heran ia sangat dicintai dan dihormati masyarakat Malaysia. Dia pernah mengutarakan keprihatinannya pada urusan agama dan rakyatnya.
Situs berita channelnewsasia.com pada 31 Agustus 2017, menulis karena kemurahan hatinya, pada tahun lalu Sultan Muhammad V pernah membatalkan perayaan ulang tahunnya yang telah ia rencanakan. Dana yang telah dianggarkan untuk ulang tahunnya itu, disumbangkan ke Tabungan Harapan Malaysia.
Tabung Harapan Malaysia merupakan lembaga yang dibentuk Perdana Menteri Mahathir Mohamad bagi warga Malaysia yang ingin membantu membayar utang negara.
Foto kemeriahan pesta tersebar di media sosial. Pasangan ini pun membuat publik melongo karena perbedaan usia yang terpaut jauh. Sultan Muhammad V berusia 49 tahun dan berstatus duda, sedangkan Voevodina berusia 25 tahun.
Sultan Muhammad V memiliki nama asli Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra. Dia diangkat sebagai Yang Dipertuan Agung sejak 13 Desember 2016.
Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Pada tahun yang sama, ia sempat belajar di Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung, Berlin, Jerman dan belajar bidang Pengurusan Perniagaan Eropa di European Business School London.
Publik Malaysia melihat Sultan Muhammad V sebagai sosok yang suka terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan olahraga. Situs bhrian.com pada 24 April 2017, mewartakan Sultan Muhammad V sangat tertarik dengan olahraga ekstrim seperti mobil off-road, berkuda, memanah, menembak serta menikmati kehidupan alam liar. Dia juga memelihara binatang seperti kuda dan rusa.
Sultan Muhammad V dikenal sebagai Raja yang sangat dekat dengan rakyatnya. Tidak heran ia sangat dicintai dan dihormati masyarakat Malaysia. Dia pernah mengutarakan keprihatinannya pada urusan agama dan rakyatnya.
Situs berita channelnewsasia.com pada 31 Agustus 2017, menulis karena kemurahan hatinya, pada tahun lalu Sultan Muhammad V pernah membatalkan perayaan ulang tahunnya yang telah ia rencanakan. Dana yang telah dianggarkan untuk ulang tahunnya itu, disumbangkan ke Tabungan Harapan Malaysia.
Tabung Harapan Malaysia merupakan lembaga yang dibentuk Perdana Menteri Mahathir Mohamad bagi warga Malaysia yang ingin membantu membayar utang negara.
Credit tempo.co
Viral Pernikahan Raja Malaysia dengan Ratu Kecantikan Rusia
![Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]](https://statik.tempo.co/data/2018/11/25/id_799501/799501_720.jpg)
CB, Jakarta - Raja Malaysia
Yang Dipertuan Agung Sultan Muhammad V dikabarkan menikah dengan ratu
kecantikan dari Rusia, Oksana Voevodina, setelah foto pernikahan mereka
viral di media sosial.
Dilansir dari World of Buzz, 25 November 2018, pernikahan yang digelar di Rusia diisi dengan nuansa perpaduan tradisional Moskow dan Malaysia. Acara digelar di Barvikha Concert Hall di Moskow.
Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Dalam unggahan foto di media sosial, Yang Mulia Muhammad V terlihat mengenakan busana pengantin biru sementara mempelai wanita mengenakan gaun putih Rusia. Dalam foto lain terlihat Oksana mengenakan hijab. Selain itu, hidangan juga menyajikan rupa-rupa kuliner dan minuman tanpa alkohol.
Penikahan ini mengejutkan banyak orang, namun warga Malaysia mendoakan kebahagiaan mempelai.
Dilansir dari situs Malaysia, Hype, Oksana diyakini berusia 25 tahun dan menjadi Miss Moscow saat berusia 22 tahun pada 2015. Oksana mengalahkan 32 kontestan lain pada penganugerahan tanggal 9 Juni.
Dalam foto yang beredar di media sosial, Oksanan diyakini menjadi mualaf pada 16 April 2018 dan mengubah namanya menjadi Rihana Oxana Gorbatenko.
Sultan Muhammad V dan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Oksana merupakan lulusan Fakultas Bisnis dari Plekhanov Russian University of Economics.
Meskipun foto-foto pernikahan Sultan Muhammad V dan Oksana viral di dunia maya, pihak Istana Diraja Malaysia belum memberikan pernyataan resmi terkait pernikahan ini.
Dilansir dari World of Buzz, 25 November 2018, pernikahan yang digelar di Rusia diisi dengan nuansa perpaduan tradisional Moskow dan Malaysia. Acara digelar di Barvikha Concert Hall di Moskow.
Viral foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Malaysia dengan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Dalam unggahan foto di media sosial, Yang Mulia Muhammad V terlihat mengenakan busana pengantin biru sementara mempelai wanita mengenakan gaun putih Rusia. Dalam foto lain terlihat Oksana mengenakan hijab. Selain itu, hidangan juga menyajikan rupa-rupa kuliner dan minuman tanpa alkohol.
Penikahan ini mengejutkan banyak orang, namun warga Malaysia mendoakan kebahagiaan mempelai.
Dilansir dari situs Malaysia, Hype, Oksana diyakini berusia 25 tahun dan menjadi Miss Moscow saat berusia 22 tahun pada 2015. Oksana mengalahkan 32 kontestan lain pada penganugerahan tanggal 9 Juni.
Dalam foto yang beredar di media sosial, Oksanan diyakini menjadi mualaf pada 16 April 2018 dan mengubah namanya menjadi Rihana Oxana Gorbatenko.
Sultan Muhammad V dan Miss Moscow 2015 Oksana Voevodina.[Facebook/Ezzat Tahir]
Oksana merupakan lulusan Fakultas Bisnis dari Plekhanov Russian University of Economics.
Meskipun foto-foto pernikahan Sultan Muhammad V dan Oksana viral di dunia maya, pihak Istana Diraja Malaysia belum memberikan pernyataan resmi terkait pernikahan ini.
Credit tempo.co
Tiga Dugaan Kesalahan Jamal Khashoggi di Mata Arab Saudi
CB, Jakarta - Kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi,
59 tahun, menjadi perhatian masyarakat internasional. Kerajaan Arab
Saudi telah mengakui Khashoggi dibunuh di kantor konsulat Arab Saudi
pada 2 Oktober 2018.
Alasan pembunuhan terhadap Khashoggi dan keberadaan jasad Khashoggi sampai sekarang masih misteri. Yang diketahui publik, khususnya Arab Saudi, Khashoggi sering mengkritik Riyadh melalui tulisan-tulisannya. Berikut dugaan daftar 'kesalahan' Khashoggi versi pemerintah Arab Saudi.
1. Sejumlah delegasi Arab Saudi menyebut Khashoggi sebagai musuh negara dan seorang anggota Ikhwanul Muslimin.
Dikutip dari edition.cnn.com, tuduhan ini telah diketahui
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, namun dia mengesampingkan dugaan
ini. Menurutnya, pembunuhan terhadap Khashoggi adalah kejahatan yang
tak bisa diterima dan sangat mengerikan. Raja Salman dan Putra Mahkota
Mohammed bin Salman dengan tegas menyangkal tuduhan tahu rencana
pembunuhan terhadap Khashoggi atau bahkan sebagai pihak yang melakukan
eksekusi.
2. Dikutip dari businessinsider.sg, Khashoggi dilarang menulis dan tampil dimuka publik oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi setelah dia mengkritik Presiden Trump pada akhir 2016. Arab Saudi dan Amerika Serikat saling bersekutu.
Tak lama setelah larangan itu muncul, Khashoggi pun mengasingkan diri ke Virginia, Amerika Serikat, menggunakan green card. Dia memilih mengasingkan diri agar bisa terus menulis. Di Amerika Serikat, dia rutin menulis kolom di surat kabar Washington Post dan mengkritik kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari jauh.
3. Khashoggi dikenal suka mengkritik Kerajaan Arab Saudi melalui tulisan-tulisannya.
Sebelum dibunuh, Khashoggi dalam program UpFront yang ditayangkan oleh Al-Jazeera mengatakan tidak ada ruang untuk berdebat di Arab Saudi dengan para intelektual dan wartawan yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi.
"Intelektual Arab Saudi dan wartawan dijebloskan ke penjara. Sekarang, tak ada seorang pun yang berani bicara ke publik dan mengkritik reformasi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota. Padahal akan lebih baginya memberikan ruang kritik bagi para intelektual Arab Saudi, penulis dan media untuk melakukan debat," ujar Khashoggi.
Dalang pembunuh Khashoggi sampai Senin, 26 November 2018, masih belum terungkap. Kasus ini telah membuat Denmark dan Jerman menghentikan sementara pengiriman senjata api ke Arab Saudi.
Alasan pembunuhan terhadap Khashoggi dan keberadaan jasad Khashoggi sampai sekarang masih misteri. Yang diketahui publik, khususnya Arab Saudi, Khashoggi sering mengkritik Riyadh melalui tulisan-tulisannya. Berikut dugaan daftar 'kesalahan' Khashoggi versi pemerintah Arab Saudi.
1. Sejumlah delegasi Arab Saudi menyebut Khashoggi sebagai musuh negara dan seorang anggota Ikhwanul Muslimin.
2. Dikutip dari businessinsider.sg, Khashoggi dilarang menulis dan tampil dimuka publik oleh keluarga Kerajaan Arab Saudi setelah dia mengkritik Presiden Trump pada akhir 2016. Arab Saudi dan Amerika Serikat saling bersekutu.
Tak lama setelah larangan itu muncul, Khashoggi pun mengasingkan diri ke Virginia, Amerika Serikat, menggunakan green card. Dia memilih mengasingkan diri agar bisa terus menulis. Di Amerika Serikat, dia rutin menulis kolom di surat kabar Washington Post dan mengkritik kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi dari jauh.
3. Khashoggi dikenal suka mengkritik Kerajaan Arab Saudi melalui tulisan-tulisannya.
Sebelum dibunuh, Khashoggi dalam program UpFront yang ditayangkan oleh Al-Jazeera mengatakan tidak ada ruang untuk berdebat di Arab Saudi dengan para intelektual dan wartawan yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan Kerajaan Arab Saudi.
"Intelektual Arab Saudi dan wartawan dijebloskan ke penjara. Sekarang, tak ada seorang pun yang berani bicara ke publik dan mengkritik reformasi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota. Padahal akan lebih baginya memberikan ruang kritik bagi para intelektual Arab Saudi, penulis dan media untuk melakukan debat," ujar Khashoggi.
Dalang pembunuh Khashoggi sampai Senin, 26 November 2018, masih belum terungkap. Kasus ini telah membuat Denmark dan Jerman menghentikan sementara pengiriman senjata api ke Arab Saudi.
Credit tempo.co
Kapal Perang Inggris 'Dikeroyok' 17 Jet Rusia di Lepas Pantai Crimea
LONDON
- Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Inggris "dikeroyok" 17 jet
tempur Rusia yang terbang diatasnya dalam sebuah insiden yang disebut
sebagai tindakan permusuhan yang kurang ajar di lepas pantai Crimea.
Kapal perang Inggris, HMS Duncan, memimpin armada NATO melalui Laut Hitam ketikan insiden itu terjadi.
Jet-jet Rusia terbang begitu dekat sehingga peralatan elektronik mereka bisa diacak oleh sistem radar kapal Inggris, yang mungkin saja bisa menyebabkan kecelakaan.
"Sebagai kapal NATO, kapal [HMS Duncan] telah menghadapi permusuhan Rusia yang kurang ajar di Laut Hitam dengan jet berdengung di atas, telah dikuntit oleh kapal mata-mata Rusia dan memainkan peran penting melindungi sekutu NATO selama serangan Inggris, Amerika dan Prancis terhadap fasilitas senjata kimia Suriah," ujar Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.
"Melalui penempatannya, kapal terdepan di dunia ini dan awaknya melambangkan negara yang akan kita tuju ketika kita keluar dari Uni Eropa - Inggris yang benar-benar global yang melihat keluar dan terlibat di panggung dunia," imbuhnya seperti dikutip dari Sky News, Selasa (27/11/2018).
Laksamana Mike Utley, yang memimpin gugus tugas NATO, mengatakan kapal itu mungkin satu-satunya aset maritim untuk melihat "serangan" sebesar itu dalam 25 tahun terakhir.
"Saya pikir taktik mereka naif," katanya. "Apa yang mereka tidak tahu adalah seberapa mampu kapal itu," sambungnya.
"Ketika Anda melihat banyak aktivitas, saya pikir itu memperkuat sifat dari apa yang orang harapkan saat ini dan mengapa ada tantangan dari Rusia," tukasnya.
Rekaman kejadian, yang terjadi pada bulan Mei, telah diperoleh oleh sebuah film dokumenter Channel 5.
Rekaman ini menunjukkan jet-jet Rusia mengitari kapal Inggris sebelum kembali ke wilayah udara Rusia. Salah satu pilot mengirim pesan ke kapal, mengatakan: "Semoga berhasil, teman-teman."
Salah satu pelaut di kapal HMS Duncan mengatakan mereka merasa pesan itu bisa menjadi peringatan, sementara yang lain tetap yakin kapal mereka dengan 48 rudal bisa menangani jet-jet Rusia.
"Bagi saya itu seperti belum pernah terjadi sebelumnya," kata Komandan Eleanor Stack, kapten HMS Duncan. "Ada lebih banyak pesawat daripada yang kita lihat dalam waktu yang lama," ia menambahkan.
Kapal perang Inggris, HMS Duncan, memimpin armada NATO melalui Laut Hitam ketikan insiden itu terjadi.
Jet-jet Rusia terbang begitu dekat sehingga peralatan elektronik mereka bisa diacak oleh sistem radar kapal Inggris, yang mungkin saja bisa menyebabkan kecelakaan.
"Sebagai kapal NATO, kapal [HMS Duncan] telah menghadapi permusuhan Rusia yang kurang ajar di Laut Hitam dengan jet berdengung di atas, telah dikuntit oleh kapal mata-mata Rusia dan memainkan peran penting melindungi sekutu NATO selama serangan Inggris, Amerika dan Prancis terhadap fasilitas senjata kimia Suriah," ujar Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.
"Melalui penempatannya, kapal terdepan di dunia ini dan awaknya melambangkan negara yang akan kita tuju ketika kita keluar dari Uni Eropa - Inggris yang benar-benar global yang melihat keluar dan terlibat di panggung dunia," imbuhnya seperti dikutip dari Sky News, Selasa (27/11/2018).
Laksamana Mike Utley, yang memimpin gugus tugas NATO, mengatakan kapal itu mungkin satu-satunya aset maritim untuk melihat "serangan" sebesar itu dalam 25 tahun terakhir.
"Saya pikir taktik mereka naif," katanya. "Apa yang mereka tidak tahu adalah seberapa mampu kapal itu," sambungnya.
"Ketika Anda melihat banyak aktivitas, saya pikir itu memperkuat sifat dari apa yang orang harapkan saat ini dan mengapa ada tantangan dari Rusia," tukasnya.
Rekaman kejadian, yang terjadi pada bulan Mei, telah diperoleh oleh sebuah film dokumenter Channel 5.
Rekaman ini menunjukkan jet-jet Rusia mengitari kapal Inggris sebelum kembali ke wilayah udara Rusia. Salah satu pilot mengirim pesan ke kapal, mengatakan: "Semoga berhasil, teman-teman."
Salah satu pelaut di kapal HMS Duncan mengatakan mereka merasa pesan itu bisa menjadi peringatan, sementara yang lain tetap yakin kapal mereka dengan 48 rudal bisa menangani jet-jet Rusia.
"Bagi saya itu seperti belum pernah terjadi sebelumnya," kata Komandan Eleanor Stack, kapten HMS Duncan. "Ada lebih banyak pesawat daripada yang kita lihat dalam waktu yang lama," ia menambahkan.
Insiden
itu mengikuti kapal perang yang meluncurkan helikopter Merlin Mk2 untuk
mencari kapal mata-mata Rusia, yang muncul di radar.
"Mereka mungkin menganggapnya (kehadiran kita di Laut Hitam) menjadi eskalasi, tentu saja tidak," kata Letnan Komandan James Smith.
"Tapi itu tergantung pada bagaimana Anda memutar narasi. Satu hal yang sangat bagus di Rusia adalah memutar narasi," katanya lagi.
"Kami harus menunjukkan dan membuat sendiri juga. Mereka dapat berteriak dan berteriak semua yang mereka inginkan, tetapi kami masih memiliki hak, seperti semua unit ini, berada di tempat kami berada," tegasnya.
"Mereka mungkin menganggapnya (kehadiran kita di Laut Hitam) menjadi eskalasi, tentu saja tidak," kata Letnan Komandan James Smith.
"Tapi itu tergantung pada bagaimana Anda memutar narasi. Satu hal yang sangat bagus di Rusia adalah memutar narasi," katanya lagi.
"Kami harus menunjukkan dan membuat sendiri juga. Mereka dapat berteriak dan berteriak semua yang mereka inginkan, tetapi kami masih memiliki hak, seperti semua unit ini, berada di tempat kami berada," tegasnya.
Credit sindonews.com
Ukraina Berlakukan Status Darurat Militer
Ilustrasi militer Ukraina (Gleb Garanich)
Mengutip AFP, status darurat militer itu bakal mulai digulirkan pada Rabu (28/11) hingga 30 hari setelahnya. Darurat militer akan mencakup mobilisasi parsial dan penguatan pertahanan udara Ukraina.
Langkah tersebut datang hampir 24 jam setelah Rusia menahan dua kapal angkatan laut Ukraina dan satu buah kapal tandu serta menembaki tiga awak kapal di antaranya pada Minggu (25/11).
Ide 'manyalakan' status darurat militer tercetus dari Presiden Ukraina Petro Poroshenko dalam merespons tindakan Rusia yang menyandera kapal-kapal angkatan laut negaranya. Awalnya, Poroshenko meminta untuk memberlakukan status darurat militer dalam periode 60 hari.
Mengutip Reuters, pada pidato yang disiarkan dalam televisi sebelum pemungutan suara, Poroshenko menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak akan mencakup pembatasan hak warga negara dan mengesampingkan penundaan pemilihan umum yang dijadwalkan akan berlangsung awal tahun depan.
"Ukraina tidak merencanakan perang terhadap siapa pun," ujar Poroshenko.
Selain itu, Ukraina, sebut Poroshenko, juga akan tetap berpegang pada Perjanjian Minsk, yang ditandatanganinya dengan pemerintah Rusia dan separatis pro-Rusia.
Konflik ini dimulai setelah demonstran pro-Barat menggulingkan kepemimpinan Presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych pada Februari 2014 lalu. Para separatis mengklaim bahwa pemerintah baru yang sangat anti-Rusia merencakan 'genosida' etnis Rusia di wilayah timur Ukraina.
Dengan status darurat militer, pemerintah Ukraina dimungkinkan untuk menerapkan berbagai tindakan drastis, termasuk menetapkan kebijakan larangan pertemuan publik, membatasi kebebasan media, membatasi pergerakan warga negara Ukraina serta warga negara asing, dan menangguhkan pemilihan umum.
Sebelumnya, Ukraina menyebut bahwa apa yang dilakukan Rusia merupakan fase baru agresi setelah pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014 lalu. Sementara Moskow menuduh Ukraina memprovokasi kapal Rusia dengan memasuki kawasan Semenanjung Krimea, untuk kemudian memicu kegaduhan yang berujung pada sanksi anyar untuk Rusia.
Credit cnnindonesia.com
Rusia Abaikan Permintaan Barat Bebaskan Kapal Ukraina
Ilustrasi Rusia (REUTERS/Gleb Garanich)
Peristiwa ini membuat kedua negara saling tuduh. Pada gilirannya, Ukraina menuduh Rusia melakukan agresi militer dengan menempatkan pasukan militernya dalam posisi 'siaga tempur'.
Melansir Reuters, akibat insiden ini, kedua negara berisiko untuk berhadapan dengan konflik yang lebih luas. Selain itu, ada pula gejala bahwa negara-negara Barat akan memberikan banyak sanksi untuk Rusia.
Sebagaimana diketahui, negara anggota Uni Eropa telah beramai-ramai mengutuk insiden tersebut sebagai 'agresi' Rusia. Mereka juga mendesak Rusia untuk membebaskan kapal angkatan laut Ukraina yang ditahannya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyalahkan Ukraina atas konflik tersebut. Rusia menilai bahwa apa yang terjadi merupakan hasil provokasi yang direncanakan oleh Ukraina.
"Provokasi itu sengaja dilakukan untuk memicu ketegangan dan pada akhirnya menjadi dalih untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia," ujar Kemenlu Rusia dalam sebuah pernyataan.
"Kami ingin memperingatkan pihak Ukraina bahwa tindakan memprovokasi konflik dengan Rusia, bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, di wilayah Laut Hitam penuh dengan konsekuensi serius."
Konflik meletus setelah kapal-kapal patroli di wilayah perbatasan Rusia menyita dua kapal angkatan laut Ukraina berukuran kecil yang mengawai sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam, dekat Semenanjung Krimea. Rusia juga melepaskan tembakan ke arah rombongan Ukraina dan melukai tiga awak kapal di antaranya.
Kantor berita Interfax menyebutkan bahwa 24 awak kapal Ukraina telah ditahan. Sementara tiga pelaut yang terluka sedang dalam pemulihan di rumah sakit.
Bentrokan antara Rusia dan Ukraina pada akhir pekan kemarin membuat relasi kedua negara semakin tegang setelah Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Kiev pada empat tahun lalu.
Credit cnnindonesia.com
Rusia Tangkap 3 Kapal Militer Ukraina, AS Sebut Keterlaluan
NEW YORK
- Pemerintah Amerika Serikat membela Ukraina dalam konflik terbaru
dengan Rusia di pantai Crimea, Laut Azov. Washington mengatakan
penangkapan tiga kapal militer dan beberapa tentara Kiev oleh Moskow
merupakan tindakan keterlaluan dan arogan.
Kecaman itu disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Menurutnya, Moskow yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah Ukraina dan mendesaknya untuk mengurangi ketegangan.
Haley mengaaku telah berbicara dengan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo. Diplomat perempuan Amerika ini menyatakan bahwa pernyataannya mencerminkan kekhawatiran di level tertinggi.
"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump berkali-kali, Amerika Serikat akan menyambut hubungan normal dengan Rusia. Namun tindakan-tindakan pelarangan seperti ini terus membuat itu tidak mungkin," kata Haley yang dikutip Reuters, Selasa (27/11/2018).
Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina, yakni dua kapal lapis baja dan sebuah kapal tunda. Alasannya, kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia di Crimea. Penangkapan itu berlangsung dramatis, di mana kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal Kiev. Tiga tentara Angkatan Laut Kiev yang terluka oleh serangan itu juga ditangkap Moskow.
Namun, Kiev mengklaim kapal-kapalnya tidak melakukan kesalahan dan menuduh Moskow melakukan agresi militer.
"Amerika Serikat akan mempertahankan sanksi yang berkaitan dengan Crimea terhadap Rusia. Eskalasi Rusia lebih lanjut dari jenis ini hanya akan memperburuk keadaan. Ini akan semakin melemahkan posisi Rusia di dunia. Ini akan memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan banyak negara lain," kata Haley.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymyr Yelchenko menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menerapkan satu set sanksi baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi di kawasan itu, termasuk terhadap pelabuhan Azov Rusia.
Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa meningkatkan tekanan politik di Moskow akan membantu meredam situasi. "Ukraina siap untuk menggunakan semua cara yang tersedia dalam melaksanakan hak kami untuk membela diri," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menuduh Ukraina merencanakan insiden itu dan menduga itu sebagai trik untuk menaikkan popularitas Presiden Petro Poroshenko di kalangan pemilih menjelang pemilu Ukraina tahun depan.
"Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan dalam keadaan seperti ini? Sudah jelas, mengatur provokasi dan sekali lagi menuduh Rusia dari segalanya, menggelembungkan peringkat (popularitas)-nya sendiri dan menempatkan dirinya sebagai penyelamat bangsa," kata Polyanskiy.
Kecaman itu disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Menurutnya, Moskow yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah Ukraina dan mendesaknya untuk mengurangi ketegangan.
Haley mengaaku telah berbicara dengan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo. Diplomat perempuan Amerika ini menyatakan bahwa pernyataannya mencerminkan kekhawatiran di level tertinggi.
"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump berkali-kali, Amerika Serikat akan menyambut hubungan normal dengan Rusia. Namun tindakan-tindakan pelarangan seperti ini terus membuat itu tidak mungkin," kata Haley yang dikutip Reuters, Selasa (27/11/2018).
Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina, yakni dua kapal lapis baja dan sebuah kapal tunda. Alasannya, kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia di Crimea. Penangkapan itu berlangsung dramatis, di mana kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal Kiev. Tiga tentara Angkatan Laut Kiev yang terluka oleh serangan itu juga ditangkap Moskow.
Namun, Kiev mengklaim kapal-kapalnya tidak melakukan kesalahan dan menuduh Moskow melakukan agresi militer.
"Amerika Serikat akan mempertahankan sanksi yang berkaitan dengan Crimea terhadap Rusia. Eskalasi Rusia lebih lanjut dari jenis ini hanya akan memperburuk keadaan. Ini akan semakin melemahkan posisi Rusia di dunia. Ini akan memperburuk hubungan Rusia dengan AS dan banyak negara lain," kata Haley.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymyr Yelchenko menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menerapkan satu set sanksi baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi di kawasan itu, termasuk terhadap pelabuhan Azov Rusia.
Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa meningkatkan tekanan politik di Moskow akan membantu meredam situasi. "Ukraina siap untuk menggunakan semua cara yang tersedia dalam melaksanakan hak kami untuk membela diri," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menuduh Ukraina merencanakan insiden itu dan menduga itu sebagai trik untuk menaikkan popularitas Presiden Petro Poroshenko di kalangan pemilih menjelang pemilu Ukraina tahun depan.
"Bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan dalam keadaan seperti ini? Sudah jelas, mengatur provokasi dan sekali lagi menuduh Rusia dari segalanya, menggelembungkan peringkat (popularitas)-nya sendiri dan menempatkan dirinya sebagai penyelamat bangsa," kata Polyanskiy.
"Ini
adalah tentang membatalkan pemilu meskipun semua jaminan Poroshenko
sebaliknya," ujarnya. Dia memperingatkan bahwa "Rusia tidak pernah
menyebabkan pukulan pertama, tetapi tahu bagaimana melindungi dirinya
sendiri."
Yelchenko menolak pernyataan Polyanskiy tentang motif insiden di pantai Crimea. Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa insiden itu merupakan ancaman jelas bagi perdamaian dan keamanan internasional. Menurutnya, Rusia mencampurkan kenyataan dengan fiksi dalam mencoba menjelaskan apa yang terjadi.
Kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi apa yang telah terjadi di pantai Crimea pada hari Minggu.
Yelchenko menolak pernyataan Polyanskiy tentang motif insiden di pantai Crimea. Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa insiden itu merupakan ancaman jelas bagi perdamaian dan keamanan internasional. Menurutnya, Rusia mencampurkan kenyataan dengan fiksi dalam mencoba menjelaskan apa yang terjadi.
Kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi apa yang telah terjadi di pantai Crimea pada hari Minggu.
"Kami sangat mendesak Federasi Rusia dan Ukraina untuk menahan diri dari segala tindakan atau retorika dan mengingatkan kedua kebutuhan untuk menahan insiden ini sehingga mencegah eskalasi serius," katanya.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah bertemu puluhan kali selama krisis di Ukraina, di mana Rusia menganeksasi Crimea pada 2014. Ukraina tidak dapat mengambil tindakan apa pun karena Rusia adalah salah satu dari lima pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Kapal-kapal Ukraina yang ditangkap oleh Rusia pada hari Minggu telah mencoba memasuki Laut Azov dari Laut Hitam melalui Selat Kerch, perairan sempit yang memisahkan Crimea dari daratan Rusia.
Credit sindonews.com
NATO Tuntut Rusia Bebaskan Kapal Ukraina
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg (REUTERS/Francois Lenoir)
"Tidak ada pembenaran untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kapal Ukraina. Kami meminta Rusia segera membebaskan kapal Ukraina beserta awaknya," ujar Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg kepada wartawan setelah pertemuan Komisi NATO-Ukraina, Senin (26/11), melansir AFP.
Stoltenberg mengatakan bahwa 29 negara NATO memberikan dukungannya untuk kedaulatan Ukraina. NATO juga tak akan pernah mengakui klaim Rusia untuk Krimea.
Stoltenberg memperingatkan Moskow bahwa apa yang dilakukannya memiliki konsekuensi buruk. "Rusia harus memahami bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Itulah alasan mengapa NATO bereaksi begitu tegas terhadap tindakan Rusia pada Ukraina," ujar mantan Perdana Menteri Norwegia itu.
Kendati demikian, Stoltenberg tak memberikan rincian konsekuensi apa yang bakal diterima Rusia. Namun, diduga kuat konsekuensi itu merujuk pada sanksi ekonomi yang bakal diberikan negara-negara Barat kepada Rusia.
Konflik ini meletus setelah Rusia menahan dua kapal angkatan laut Ukraina yang mengawal sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam, berdekatan dengan Semenanjung Krimea. Rusia juga disebut melepaskan tembakan ke arah rombongan Ukraina dan melukai tiga awak kapal di antaranya.
Rusia menuduh Ukraina telah memasuki kawasan perairannya di Laut Azov secara ilegal.
Akibat penahanan itu, Ukraina menuduh Rusia meluncurkan 'fase baru agresi' setelah Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko telah meminta untuk memberlakukan 'darurat militer' selama 60 hari.
Ukraina juga mendesak negara-negara Barat untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Kendati desakan-desakan itu bermunculan, namun Rusia keukeuh untuk tidak akan membebaskan kapal Ukraina.
Credit cnnindonesia.com
Ukraina Desak Pulangkan 3 Kapal dan Tentara yang Ditangkap Rusia
KIEV
- Kiev menuntut agar Moskow memulangkan tiga kapal Angkatan Laut dan
para tentara Ukraina yang ditangkap atas tuduhan melanggar perbatasan
wilayah Rusia di pantai Crimea. Desakan disampaikan Kementerian Luar
Negeri Ukraina, Senin (26/11/2018).
Penangkapan itu terjadi setelah kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang menerobos pantai Crimea di Kerch, Laut Hitam, pada hari Minggu.
Tiga pelaut Kiev yang ditangkap terluka. Menurut Moskow, ketiganya telah dirawat dan kondisinya tidak mengancam kehidupan mereka.
"Ukraina menuntut pemberian bantuan medis yang mendesak kepada mereka yang terluka dan untuk memastikan mereka kembali ke rumahnya dengan segera dan aman. Ukraina juga menuntut untuk pemulangan kapal-kapal angkatan laut yang tertangkap dan untuk mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Sputnik.
Kiev minta sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan militer. "Ukraina mendesak sekutu dan mitra untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah agresor, yaitu dengan menerapkan sanksi baru dan memperkuat (sanksi) yang ada, serta memberi Ukraina bantuan militer untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatannya dalam batas-batas yang diakui secara internasional," imbuh kementerian tersebut.
Sementara itu, seorang juru bicara untuk Direktorat Perbatasan Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia untuk Crimea, Anton Lozovoy, mengatakan bahwa kapal-kapal militer Kiev yang disita awalnya sedang konvoi ke pelabuhan Kerch.
Penangkapan itu terjadi setelah kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang menerobos pantai Crimea di Kerch, Laut Hitam, pada hari Minggu.
Tiga pelaut Kiev yang ditangkap terluka. Menurut Moskow, ketiganya telah dirawat dan kondisinya tidak mengancam kehidupan mereka.
"Ukraina menuntut pemberian bantuan medis yang mendesak kepada mereka yang terluka dan untuk memastikan mereka kembali ke rumahnya dengan segera dan aman. Ukraina juga menuntut untuk pemulangan kapal-kapal angkatan laut yang tertangkap dan untuk mengompensasi kerusakan yang ditimbulkan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Sputnik.
Kiev minta sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan militer. "Ukraina mendesak sekutu dan mitra untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah agresor, yaitu dengan menerapkan sanksi baru dan memperkuat (sanksi) yang ada, serta memberi Ukraina bantuan militer untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatannya dalam batas-batas yang diakui secara internasional," imbuh kementerian tersebut.
Sementara itu, seorang juru bicara untuk Direktorat Perbatasan Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia untuk Crimea, Anton Lozovoy, mengatakan bahwa kapal-kapal militer Kiev yang disita awalnya sedang konvoi ke pelabuhan Kerch.
FSB
melaporkan tiga kapal yang disita; Berdyansk, Nikopol dan Yana Kapu,
adalah kapal-kapal yang melanggar perbatasan negara Rusia. Menurut FSB,
kapal-kapal itu mengabaikan seruan untuk menghentikan operasi dan justru
membuat manuver berbahaya.
Credit sindonews.com
Tentara Ukraina Siaga Tempur Penuh usai Bentrok dengan Rusia
KIEV
- Ukraina menempatkan tentaranya pada siaga tempur penuh setelah kapal
Angkatan Laut-nya bentrok dengan kapal perang Rusia di pantai Crimea,
Laut Hitam. Usai insiden, pemerintah Kiev bersiap mengumumkan darurat
militer.
Darurat militer selama 60 hari yang diusulkan Presiden Petro Poroshenko saat ini sedang menunggu persetujuan akhir parlemen Ukraina. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) Ukraina telah mendukung penuh usulan tersebut.
"Berdasarkan keputusan NSDC untuk memberlakukan darurat militer, kepala Staf Umum—Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina—telah memerintahkan untuk menempatkan semua unit Angkatan Bersenjata Ukraina pada siaga tempur penuh," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Ukraina pada hari Senin (26/11/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, kapal perang Rusia menembaki kapal-kapal Angkatan Laut Ukraina setelah dianggap menerobos wilayah Crimea yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatannya. Selama ketegangan berlangsung hari Minggu petang, tiga kapal militer Ukraina ditangkap.
Angkatan Laut Ukraina mengatakan tiga pelautnya terluka dan dua kapal artileri mereka terkena tembakan Rusia di pantai Crimea. Angkatan Laut Ukraina bersikeras Rusia telah diberitahu sebelumnya tentang perjalanan kapal-kapalnya yang direncanakan.
"Kapal penjaga pantai Rusia melakukan tindakan agresif secara terbuka terhadap kapal angkatan laut Ukraina," katanya.
Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia mengatakan, pihaknya menggunakan senjata setelah kapal-kapal Ukraina mengabaikan desakan untuk menghentikan operasinya. FSB membenarkan bahwa tiga kapal Kiev disita karena menerobos perbatasan secara ilegal.
Menurut FSB, tiga pelaut yang terluka menerima perawatan medis dan hidup mereka tidak dalam bahaya.
"Peristiwa berbahaya hari ini di Laut Azov menunjukkan bahwa sebuah front baru agresi Rusia secara terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, seperti dikutip Sky News.
"Ukraina kini menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Betsa.
Sebaliknya, FSB mengklaim apa yang terjadi di pantai Crimea itu adalah hasil provokasi Kiev. "FSB memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Kiev mempersiapkan dan mengatur provokasi di Laut Hitam," kata FSB dalam sebuah pernyataan.
"Bahan-bahan (bukti) ini akan segera dipublikasikan," imbuh FSB.
Darurat militer selama 60 hari yang diusulkan Presiden Petro Poroshenko saat ini sedang menunggu persetujuan akhir parlemen Ukraina. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) Ukraina telah mendukung penuh usulan tersebut.
"Berdasarkan keputusan NSDC untuk memberlakukan darurat militer, kepala Staf Umum—Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina—telah memerintahkan untuk menempatkan semua unit Angkatan Bersenjata Ukraina pada siaga tempur penuh," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Ukraina pada hari Senin (26/11/2018).
Seperti diberitakan sebelumnya, kapal perang Rusia menembaki kapal-kapal Angkatan Laut Ukraina setelah dianggap menerobos wilayah Crimea yang dinyatakan sebagai wilayah kedaulatannya. Selama ketegangan berlangsung hari Minggu petang, tiga kapal militer Ukraina ditangkap.
Angkatan Laut Ukraina mengatakan tiga pelautnya terluka dan dua kapal artileri mereka terkena tembakan Rusia di pantai Crimea. Angkatan Laut Ukraina bersikeras Rusia telah diberitahu sebelumnya tentang perjalanan kapal-kapalnya yang direncanakan.
"Kapal penjaga pantai Rusia melakukan tindakan agresif secara terbuka terhadap kapal angkatan laut Ukraina," katanya.
Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia mengatakan, pihaknya menggunakan senjata setelah kapal-kapal Ukraina mengabaikan desakan untuk menghentikan operasinya. FSB membenarkan bahwa tiga kapal Kiev disita karena menerobos perbatasan secara ilegal.
Menurut FSB, tiga pelaut yang terluka menerima perawatan medis dan hidup mereka tidak dalam bahaya.
"Peristiwa berbahaya hari ini di Laut Azov menunjukkan bahwa sebuah front baru agresi Rusia secara terbuka," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, seperti dikutip Sky News.
"Ukraina kini menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Betsa.
Sebaliknya, FSB mengklaim apa yang terjadi di pantai Crimea itu adalah hasil provokasi Kiev. "FSB memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Kiev mempersiapkan dan mengatur provokasi di Laut Hitam," kata FSB dalam sebuah pernyataan.
"Bahan-bahan (bukti) ini akan segera dipublikasikan," imbuh FSB.
Uni
Eropa menyerukan Rusia dan Ukraina untuk menahan diri untuk mengurangi
ketegangan di Laut Hitam. "Mendesak Rusia untuk mengembalikan kebebasan
navigasi melalui Selat Kerch setelah Moskow memblokadenya," kata pihak
Uni Eropa.
Sekedar diketahui, Crimea melalui referendum melepaskan diri dari Ukraina tahun 2014 saat negara itu dilanda krisis ekonomi dan politik. Setelah melepaskan diri, Crimea menyatakan bergabung dengan Rusia.
Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tak mengakui referendum dan menuduh Moskow menganeksasi wilayah tersebut. Setelah Crimea bergabung dengan Rusia, Presiden Vladimir Putin menerbitkan peta yang menyatakan Crimea bagian dari wilayah Rusia.
Sekedar diketahui, Crimea melalui referendum melepaskan diri dari Ukraina tahun 2014 saat negara itu dilanda krisis ekonomi dan politik. Setelah melepaskan diri, Crimea menyatakan bergabung dengan Rusia.
Namun, Ukraina dan negara-negara Barat tak mengakui referendum dan menuduh Moskow menganeksasi wilayah tersebut. Setelah Crimea bergabung dengan Rusia, Presiden Vladimir Putin menerbitkan peta yang menyatakan Crimea bagian dari wilayah Rusia.
Credit sindonews.com
Rusia Sebut Manuver Ukraina di Laut Hitam Berbahaya
Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menuding Ukraina
melakukan manuver 'berbahaya' di Laut Hitam setelah Moskow menahan tiga
kapal angkatan laut negara tetangganya itu. (Reuters/Sergio Perez)
"Ukraina melanggar norma-norma internasional dengan melakukan metode-metode yang mengancam dan berisiko untuk pergerakan kapal biasa di wilayah itu," ucap Lavrov seperti dikutip AFP.
Penahanan tersebut bermula ketika dua kapal AL Ukraina berukuran kecil dilengkapi meriam yang mengawal sebuah kapal tunda melintas di Laut Hitam dekat Semenanjung Krimea.
Angkatan Laut Rusia lantas siaga dan memblokir perairan dengan menempatkan kapal tanker dan kapal penjaga pantai di perairan itu.
Rusia menyatakan kapal Ukraina berkeras melintasi perairan itu dan mengabaikan peringatan dari pihaknya.
Penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan ke arah kapal Ukraina dan melukai sejumlah pelaut.
Angkatan Udara Rusia juga mengirim sebuah helikopter dan dua jet tempur untuk berpatroli di Laut Hitam. Mereka menyatakan kapal perang Ukraina dan helikopter tempur itu bahkan sudah dalam keadaan saling kunci dan siap melepaskan tembakan.
Lavrov mengatakan insiden itu sebagai "provokasi jelas" Kiev dan menuding Uni Eropa mendukung Ukraina "secara buta."
"Kami meminta pendukung Kiev dari Barat untuk menenangkan mereka yang mencoba mendapat keuntungan politik dari histeria militer ini," tutur Lavrov yang menyiratkan bahwa insiden ini sengaja dilakukan Ukraina menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Bentrokan angkatan laut Rusia dan Ukraina akhir pekan kemarin membuat relasi kedua negara bertetangga itu kembali tegang selepas Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Kiev empat tahun lalu.
Insiden militer ini bahkan dinilai membuka peluang konflik baru terjadi antara kedua negara.
Tak lama setelah insiden tersebut, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, langsung menggelar rapat darurat dengan petinggi militer dan penasihat keamanannya. Dia juga mendesak parlemen supaya menetapkan status darurat militer atas sikap Rusia.
Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan akan menggelar rapat darurat pada pukul 11.00 waktu New York, Amerika Serikat, untuk membahas masalah ini. Kabarnya, permintaan itu disampaikan langsung oleh Ukraina dan Rusia.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Komentar (Atom)