CUPUMA

Rabu, 17 Oktober 2018

Trump Ancam Cabut Bantuan Honduras Jika Biarkan Imigran Gelap

Presiden Donald Trump mengancam bakal mencabut bantuan bagi Honduras jika tak mencegah imigran gelap dari negara itu masuk ke AS dengan karavan besar. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengancam bakal mencabut bantuan bagi Honduras jika tak mencegah imigran gelap dari negara itu masuk ke Amerika Serikat dengan karavan besar.

"Amerika Serikat sudah menginformasikan Presiden Honduras bahwa jika karavan berisi manusia menuju AS tidak dihentikan dan dikembalikan ke Honduras, tak akan ada lagi uang atau bantuan untuk Honduras. Berlaku segera!" kata Trump.

Tak lama setelah itu, Kementerian Luar Negeri Honduras pun merilis pernyataan berisi permintaan agar warganya tak ikut dalam karavan imigran gelap ke AS.

"Pemerintah Honduras mengimbau warga yang ikut serta dalam mobilisasi tak resmi ini agar tak membiarkan dirinya dipealat gerakan yang jelas politis dan mengganggu pemerintahan, stabilitas, dan perdamaian di negara kita," tulis Kemlu Honduras, dikutip Reuters.

Pernyataan ini dirilis ketika sekitar 3 ribu imigran yang berkumpul di Honduras sudah bersiap untuk menembus perbatasan AS sejak akhir pekan lalu.

Di tengah kerumunan tersebut terlihat Bartolo Fuentes, mantan anggota parleman Honduras yang memimpin sekelompok imigran dari San Pedro Sula.

Kementerian Keamanan Honduras menahan Fuentes karena "tidak mematuhi peraturan imigrasi Guatemala."

Petugas keamanan pun menutup perbatasan Honduras dan Guatemala agar imigran tak bisa lagi melintas.

Credit cnnindonesia.com

Jet Ukraina Jatuh saat Latihan Perang NATO, Tentara AS Tewas

KIEV - Sebuah jet tempur Su-27 Ukraina jatuh saat latihan perang dengan NATO pada hari Selasa sore. Kecelakaan pesawat tempur ini menewaskan dua tentara, termasuk tentara Amerika Serikat (AS).

Layanan pers dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pesawat tempur Su-27 jatuh di dekat Desa Ulanov.

"Hari ini, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, sebuah pesawat Su-27 jatuh di dekat desa Ulanov (di antara kota Berdychiv dan Khmil'nyk) selama penerbangan latihan tempur. Aktivitas pencarian dan penyelamatan sedang dilakukan," kata layanan pers tersebut yang dipublikasikan di halaman Facebook-nya.

Beberapa jam kemudian, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina seperti dikutip Reuters, Rabu (17/10/2018), memperbarui informasinya. Menurut Staf Umum kedua pilot yang tewas dalam kecelakaan ini adalah tentara Ukraina dan tentara AS.

"Kami menyesal untuk menginformasikan bahwa menurut laporan oleh tim pencarian dan penyelamatan, jasad dua pilot ditemukan; satu adalah pilot angkatan udara Ukraina, dan yang kedua adalah pilot Garda Nasional Udara AS," kata layanan pers staf tersebut.

Jet tempur Su-27 dan F-15 Ukraina awalnya sedang melakukan misi latihan tempur Clear Sky 2018. Namun, kecelakaan terjadi. Penyebab insiden sedang diselidiki.

Kantor Kejaksaan Militer Ukraina membenarkan bahwa tentara AS dan Ukraina tewas dalam kecelakaan pesawat.

Latihan perang gabungan NATO, Clear Sky 2018, berlangsung dari tanggal 8 hingga 19 Oktober di Ukraina barat. Negara-negara lain yang ikut latihan perang NATO antara lain Belgia, Inggris, Denmark, Polandia, Estonia, Belanda, Polandia dan Rumania.

Latihan perang tersebut telah dipromosikan di halaman Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam promosinya, NATO menyatakan banyak hal untuk dipelajari dari Ukraina. NATO juga memperingatkan bahwa jika Rusia meluncurkan serangan udara terhadap Ukraina, harga yang harus dibayar akan sangat mahal.

Credit sindonews.com

Badai Michael Diduga Tewaskan 30 Orang di AS

Setidaknya 30 orang diperkirakan tewas akibat Badai Michael yang menerjang Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Setidaknya 30 orang diperkirakan tewas akibat Badai Michael yang menerjang Amerika Serikat pada akhir pekan lalu.

Sejumlah media lokal melansir prediksi ini setelah menerima laporan dari setidaknya empat negara bagian yang terkena dampak paling kuat.

Petugas kepolisian di Florida, Tommy Ford, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya 12 jasad ditemukan di Bay County. Dengan demikian, total 20 jasad ditemukan di Florida.

Media lokal lainnya juga mengabarkan badai Kategori 4 itu menewaskan satu orang di Georgia, tiga di North Carolina, dan enam di Virginia.

Salah satu badai terkuat di AS ini menerjang Teluk Florida di sepanjang pesisir Meksiko dengan angin berkecepatan 250 kilometer perjam.

Tak hanya menelan korban nyawa, badai ini juga menghancurkan berbagai bangunan dan fasilitas di Florida.

Hingga Selasa (17/10), aliran listrik di sekitar 137 ribu rumah di Florida masih terputus. Beberapa titik distribusi air dan makanan juga masih terkendala.

Pemerintah lokal di beberapa daerah pun menerapkan jam malam dan menutup sekolah hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Presiden Donald Trump sendiri sudah mengunjungi sejumlah daerah yang terkena dampak Badai Michael pada Senin (15/10).

Credit cnnindonesia.com

Dua Jet Tempur Myanmar Jatuh, 2 Pilot dan Gadis Cilik Tewas

YANGON - Dua pesawat jet tempur F-7 Mynamar jatuh di dua lokasi terpisah pada Selasa (16/10/2018). Dua pilot pesawat dan seorang gadis cilik berusia 10 tahun tewas dalam kecelakaan tersebut.

Para pejabat setempat mengatakan dua jet tempur tersebut merupakan pesawat buatan China dengan kursi tunggal. Cuaca buruk berupa kabut tebal diduga jadi penyebab kecelakaan tersebut.

Satu jet tempur jatuh ke sawah. Pesawat tempur lainnya sempat menukik di dekat sebuah pagoda Buddha di wilayah Magway, Myanmar tengah, sebelum jatuh ke tanah.

Menteri Utama Magway, U Aung Moe Nyo, mengatakan kedua pesawat tempur hancur berkeping-keping setelah jatuh sekitar pukul 07.30.

Kedua pilot tewas setelah tidak bisa mengeluarkan diri atau terlontar dari pesawat.

Gadis berusia 10 tahun yang ikut jadi korban tewas bernama Thwal Zin Nyein. Dia tewas setelah terkena serpihan dari salah satu jet yang hancur ketika dia sedang berada luar sekolah swasta.

"Dokter mengatakan dia meninggal tetapi saya masih tidak percaya putri saya meninggal seperti ini," kata ayah korban, U Khin Maung Phyu. "Dia akan selalu hidup di hati saya," ujarnya, seperti dikutip New York Times.

Menurut U Aung Moe Nyo, jasad dua pilot; Kapten Phyo Maung Maung dan Kapten Hein Thu Aung, ditemukan di antara puing-puing pesawat.

"Sangat memilukan untuk melihatnya," katanya, yang mengunjungi lokasi kecelakaan. Menurutnya, salah satu pilot mencoba mengeluarkan parasut. Namun, upaya penyelamatan diri tersebut gagal.

Angkatan udara Myanmar telah mengalami serangkaian kecelakaan fatal selama beberapa tahun terakhir, bahkan saat petinggi militer sudah belanja belanja peralatan tempur di luar negeri. Sekitar 13 persen dari anggaran negara tersebut dihabiskan untuk militer.

Pada bulan April, sebuah jet tempur F-7 jatuh selama pelatihan setelah mengalami "kegagalan teknis". Tahun lalu, 122 personel militer dan keluarga mereka, bersama dengan anggota awak pesawat, tewas ketika pesawat transportasi militer Y-8 buatan China jatuh ke Laut Andaman.

"Kami dapat melihat dari frekuensi kecelakaan pesawat yang kami miliki, beberapa masalah berkaitan dengan pesawat China," kata U Ye Myo Hein, direktur eksekutif dari Tagaung Institute of Political Studies di Yangon.

"Banyak jet tempur China di Myanmar tidak aktif terbang karena ada yang ketinggalan zaman dan beberapa membutuhkan perbaikan besar," ujarnya.

Mengutip keterangan di situs kantor Panglima Militer Myanmar, pada Selasa pagi ada empat pesawat jet tempur yang lepas landas dari pangkalan militer di Magway saat cuaca buruk. Dari empat pesawat, hanya dua yang kembali ke pangkalan.

Myanmar membeli sekitar 60 jet tempur F-7 dari China pada awal 1990-an. F-7 dianggap sebagai tiruan dari pesawat MiG-21 Soviet. Pesawat F-7 telah ekspor ke sejumlah negara termasuk Pakistan, Iran, Sudan dan Korea Utara.

Credit sindonews.com

Dua Korea dan PBB Bahas Demiliterisasi di Perbatasan

Tentara Korea Selatan berpatroli di sepanjang perbatasan Korea Selatan-Korea Utara di Paju pada Jumat (8/1).

Foto: AP/Ahn Young-joon

Langkah awal akan dimulai dari menarik senjata api dan mengurangi pos penjagaan

CB, SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) mengadakan pembicaraan tiga arah pertama dengan United Nations Command (UNC) pada Selasa (16/10), untuk membahas demiliterisasi di perbatasan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan puncak antara para pemimpin kedua negara itu di ibu kota Korut, Pyongyang, bulan lalu.

Kedua pemimpin tersebut sepakat untuk mengadakan pembicaraan dengan UNC untuk memuluskan jalan guna mendemiliterisasi salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. Kewenangan UNC tumpang tindih dengan pasukan AS di Korsel dan turut mengawasi urusan di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea.

Pertemuan dengan UNC berlangsung selama sekitar dua jam di desa perbatasan Panmunjeom. Pertemuan dipimpin oleh para pejabat militer pangkat kolonel dari kedua belah pihak, serta sekretaris Komisi Gencatan Senjata Militer UNC, Burke Hamilton.

"Mereka membahas masalah praktis mengenai langkah-langkah demiliterisasi yang akan dilakukan di masa depan," kata Kementerian Unifikasi Korsel dalam sebuah pernyataan.

Langkah-langkah awal akan dimulai dari menarik senjata api dan mengurangi pos penjagaan untuk mengurangi jumlah personil, serta menyesuaikan peralatan pengawasan. Pembicaraan tiga arah akan digunakan untuk diskusi lebih lanjut.

Jenderal Vincent Brooks, yang memimpin UNC, mengatakan perundingan tersebut dirancang untuk menggunakan cara-cara yang ada dalam mengelola masalah di sepanjang DMZ. Tujuannya adalah untuk mencoba mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kedua Korea.

"Saya terdorong oleh dialog produktif dan trilateral ini," kata Brooks dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan, pertemuan-pertemuan mendatang akan membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan kedua belah pihak.

Korut dan Korsel secara teknis masih berperang, karena Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Sebagai langkah awal, keduanya akan menutup 11 pos penjagaan dalam jarak 1 km dari Garis Demarkasi Militer di perbatasan mereka pada akhir tahun ini.

Mereka mulai memindahkan ranjau darat di beberapa daerah kecil bulan ini dan akan membangun jalan untuk proyek percontohan yang ditetapkan pada April untuk menggali sisa-sisa tentara yang hilang di Perang Korea.

Kedua pihak juga akan menarik semua senjata api dari Joint Security Area (JSA) di Panmunjeom, memangkas 35 jumlah personil masing-masing yang ditempatkan di sana, dan berbagi informasi tentang peralatan pengawasan.

Wisatawan juga akan diizinkan masuk ke JSA. Langkah-langkah itu akan mengubah perbatasan menjadi tempat perdamaian dan rekonsiliasi.

Credit republika.co.id

Berlatih Melawan S-300 Rusia, Israel Kirim Delegasi ke Ukraina

TEL AVIV - Israel dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengirim delegasi militer rahasia ke Ukraina untuk berlatih melawan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia. Latihan itu dibutuhkan setelah Moskow memasok senjata pertahanan tersebut kepada rezim Suriah.

Pengiriman delegasi militer oleh kedua negara itu dilaporkan Hadashot TV, sebuah stasiun televisi berita Israel. Namun, kedua pemerintah menolak berkomentar terkait laporan pengiriman delegasi militer ke Ukraina.

Menurut laporan tersebut, pesawat jet tempur F-15 berlatih di Ukraina melawan S-300 sebagai bagian dari latihan internasional yang melibatkan pilot Israel. Belum jals apakah pilot Israel ikut menerbangkan F-15 atau hanya mengamati dari darat.

Sebagai negara pecahan Soviet, Ukraina memiliki senjata pertahanan S-300. Negara itu hingga kini masih berseteru dengan Rusia setelah Moskow menganeksasi Crimea yang memisahkan diri dari Ukraina pada tahun 2014.

Bagi militer Tel Aviv, latihan melawan S-300 buatan Rusia bukan sekali ini dijalani. Sejak 2007, militer negara mayoritas Yahudi itu dilaporkan mulai berlatih dalam latihan militer di Yunani.

Yunani, meski statusnya merupakan anggota NATO, telah membeli sistem pertahanan Rusia tersebut.

Tel Aviv sebelumnya mengklaim senjata pertahanan S-300 Moskow yang dikerahkan di Suriah dapat dilawan dengan pesawat jet tempur siluman F-35. Angkatan Udara Israel (IAF) telah mengoperasikan kembali jet-jet tempur F-35 setelah sebelumnya dikadangkan menyusul termuan kerusakan tabung bahan bakar pada F-35 AS.

Kerusakan tabung bakar itulah yang membuat jet tempur F-35 AS jatuh di South Carolina pada September lalu. Pilot pesawat berhasil terlontar keluar dan bisa diselamatkan.

Pengerahan sistem pertahanan S-300 oleh Moskow kepada rezim Suriah ini sebagai respons setelah pesawat mata-mata Moskow, Il-20, secara tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan jet tempur F-16 di Latakia.

Sebanyak 15 tentara Rusia tewas dalam insiden 17 September 2018 lalu. Moskow menyalahkan militer Tel Aviv dalam insiden itu. Menurut militer Moskow, F-16 Israel telah menjadikan pesawat Il-20 sebagai perisai F-16.

Israel membantah temuan Rusia dan mengatakan bahwa jet-jet tempurnya sudah kembali di wilayah udara Israel ketika pesawat Il-20 Moskow jatuh.

Pada pertemuan dengan Knesset (parlemen) pada hari Senin lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji hubungan dengan Rusia.

Pihaknya mengklaim kontak langsung dan sering dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadapi tantangan yang rumit dan sangat sulit di kawasan Timur Tengah. "Ini sangat penting untuk keamanan Israel," katanya, yang dilansir Times of Israel, Selasa (16/10/2018) malam.

Credit sindonews.com

Israel Sebut Indonesia Negara Penting, Ini Reaksi Kemenlu

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir. TEMPO/Natalia Santi

CB, Jakarta - Pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut Indonesia sangat penting bagi Israel, mengundang reaksi Kementerian Luar Negeri RI. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pernyataan Netanyahu itu, tidak mengubah posisi politik Indonesia.
"Tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Hal ini karena tidak ada perubahan di lapangan mengenai situasi antara Israel dan Palestina," kata Arrmanatha, Selasa, 16 Oktober 2018, disela-sela pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki.
Arrmanatha mengatakan prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah isu Palestina, dimana dari waktu ke waktu permasalahan ini menjadi pembahas serta menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan agar Palestina mendapat dukungan solusi dua negara dan hal tersebut akan terus didorong oleh Kemenlu.

Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)

Sebelumnya pada Minggu, 14 Oktober 2018, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan Indonesia sangat penting bagi Israel, sehingga dia ingin menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Indonesia.
"Indonesia sangat, sangat penting bagi kami. Ini negara yang sangat penting. Salah satu negara terakhir di bumi yang belum membuka pintu dan berhubungan erat dengan Israel. Kebanyakan negara sudah," kata Netanyahu seperti dikutip dari The Times of Israel.
Pada awal 2018, Israel memutuskan menutup pintu bagi turis asal Indonesia yang ingin berziarah ke Yerusalem. Keputusan ini sebagai aksi balasan atas keputusan pemerintah Indonesia yang melarang puluhan turis Israel ke Indonesia karena sebagai bentuk solidaritas Indonesia pada Palestina. Beruntung, aturan ini sekarang sudah ditangguhkan.
Selain Indonesia, Israel juga ingin membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara mayoritas Muslim di Afrika. Menurut Netanyahu, negara-negara di Afrika tertarik bekerja sama dengan Israel untuk bersama-sama memerangi terorisme.

Credit tempo.co

Tim Elite Al-Saif Al-Ajrab Terlibat Pembunuhan Khashoggi?

Jamal Khashoggi

Foto: EPA-EFE/Ali Haider

Saudi membantah klaim pejabat keamanan Turki soal pembunuhan Khashoggi.

CB, ANKARA -- Dua pekan sejak menghilang, belum ada kabar tentang keberadaan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Hal ini semakin menguatkan klaim Turki bahwa Khashoggi benar-benar telah dibunuh di Konsulat Saudi.

Pemerintah Saudi telah membantah spekulasi tersebut dan menyebut Khashoggi sudah keluar dari kantor konsulat. Sayang Saudi tak memiliki bukti yang memperlihatkan Khashoggi keluar. Sebaliknya, kesaksian Hatice Cengiz menyebut tunangannya itu belum juga keluar dari kantor konsulat setelah ia menunggu lebih dari tiga jam.

Jika benar Khashoggi dibunuh, siapa yang melakukannya? Media-media Barat dan Turki mencurigai 15 personel Saudi yang datang ke Istanbul bersamaan saat Khashoggi menghilang. Personel-personel Saudi ini ditengarai mengetahui keberadaan jurnalis Washington Post tersebut.

Sumber eksklusif New Khaleej seperti dikutip Middleeastmonitor mengonfirmasi jika tim pasukan elite Al-Saif Al-Ajrab bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Batalion elite ini disebut berafiliasi langsung oleh putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman.

Sumber menyebut, Salman memilih orang-orang yang berkompeten dari berbagai kesatuan militer untuk masuk dalam pasukan tersebut. Batalion elite ini ditengarai juga bertanggung jawab atas penangkapan ulama dan pangeran yang dianggap bersebrangan dengan kerajaan beberapa waktu lalu.
Sebutan Batalion berasal dari nama pedang terkenal Imam Turki bin Mohamed Al-Saudi, salah satu pendiri negara Saudi. Pangeran MBS telah menyangkal beragam keterlibatannya. Saudi juga mempersilahkan Turki memeriksa kantor konsulat mereka.

Ihwal laporan keterlibatan pangeran MBS bukan hal yang baru. Sebelumnya seperti dikutip the Washington Post, laporan intelien AS menyebut, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) telah memerintahkan operasi penangkapan jurnalis Jamal Khashoggi.

Hal itu rencananya dilakukan dengan memancing Khashoggi kembali ke negaranya dari tempat tinggalnya di Virginia, Amerika Serikat (AS). Rencana Pangeran MBS untuk menangkap dan menahan Khashoggi diperoleh intelijen AS dari pejabat-pejabat Saudi yang membahas hal tersebut. Kendati demikian, Pemerintah AS belum mengonfirmasi sepenuhnya tentang informasi yang telah beredar itu.

Beberapa rekan Khashoggi mengatakan, selama empat bulan terakhir, para pejabat senior Saudi yang dekat dengan Pangeran MBS telah menawarkan perlindungan untuknya. Khashoggi bahkan ditawarkan jabatan tinggi di pemerintahan bila bersedia kembali ke Saudi.

"Dia (Khashoggi) berkata, 'Apakah kamu bercanda? Saya tidak memercayai mereka (Pemerintah Saudi) sedikit pun," kata Khaled Saffuri, seorang aktivis politik Arab-Amerika, menceritakan percakapannya dengan Khashoggi yang terjadi pada Mei lalu, tepatnya setelah Khashoggi menerima panggilan dari Saud al-Qahtani, seorang penasihat istana kerajaan.

Khashoggi dilaporkan hilang setelah mendatangi gedung konsulat jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Dua pejabat kepolisian Turki mengklaim Khashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat. Namun, tuduhan tersebut segera dibantah pejabat konsulat Saudi di Istanbul.

Selama berkarier sebagai jurnalis, dia diketahui kerap melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Saudi. Pangeran MBS yang dipuji karena dianggap melakukan reformasi sosial di Saudi, tak luput dari kritikannya.

Dalam sebuah kolom di Washington Post pada 21 Mei lalu, Khashoggi menulis, “Kami diharapkan untuk dengan penuh semangat menyambut reformasi sosial dan memuji putra mahkota (MBS) sambil menghindari referensi apa pun kepada orang-orang Arab perintis yang berani mengatasi masalah ini beberapa dekade lalu.”

“Kami diminta untuk meninggalkan harapan kebebasan berpolitik, dan tetap diam tentang penangkapan dan larangan perjalanan yang berdampak, tidak hanya pada kritikus, tapi juga keluarga mereka,” kata Khashoggi dalam tulisannya.

Dalam sebuah artikel pada September lalu, Khashoggi kembali mengkritik MBS. Tulisan tersebut berjudul “Saudi Arabia's Crown Prince Must Restore Dignity to His Country-by Ending Yemen's Cruel War”. Melalui tulisannya itu, Khashoggi mendesak Saudi, terutama Pangeran MBS, untuk segera mengakhiri perang Yaman yang telah menyebabkan bencana kemanusiaan.

Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan, Turki tidak akan berdiam diri atas hilangnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Turki sedang menyelidiki semua aspek dari kasus tersebut. Ia menyebut, kasus ini bukan persoalan biasa. Presiden AS Donald Trump juga memberikan perhatian khusus pada kasus ini.

Credit republika.co.id

AS Jatuhkan Sanksi terhadap 20 Entitas Iran, Termasuk 4 Bank

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan penjatuhan sanksi baru terhadap 20 entitas (perusahaan) Iran, termasuk empat bank. Gelombang sanksi ini bagian dari imbas penarikan diri Washington dari perjanjian internasional tahun 2015 soal program nuklir Iran.

"Jaringan yang berbasis di Iran ini dikenal sebagai Bonyad Taavon Basij, yang diterjemahkan sebagai Basij Cooperative Foundation, dan terdiri dari setidaknya 20 perusahaan dan lembaga keuangan," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (17/10/2018).

Empat bank terkemuka yang menjadi bagian dari 20 entitas yang dijatuhi sanksi AS antara lain Bank Mellat, Sina Bank, Parsian Bank, Mehr Eqtesad Bank.

Lima perusahaan investasi, termasuk Negin Sahel Royal Company dan Mehr Eqtesad Financial Group juga masuk dalam daftar entitas yang terkena sanksi Washington.

Keputusan Departemen Keuangan Amerika ini keluar setelah perwakilan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, menegaskan bahwa Washington belum akan mengubah pendiriannya terhadap sanksi Iran.

AS merupakan bagian dari enam negara kekuatan dunia (Rusia, China, Inggris, Prancis dan Jerman) yang meneken perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan Iran pada Mei 2015. Saat itu AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Dalam JCPOA, Iran bersedia mengekang program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi internasional terhadap Teheran dicabut.

Namun, sejak Trump berkuasa tahun 2017 kebijakan Washington terhadap Teheran berubah drastis. Trump nekat menarik diri AS dari JCPOA yang dia anggap sebagai "kesepakatan cacat".

Setelah membuat AS "mengkhianati" JCPOA, administrasi Trump mengembalikan sanksi terhadap Iran yang sempat dicabut.

Penarikan diri AS dari JCPOA telah mendorong penandatangan lain, termasuk Rusia, China dan negara-negara Eropa bertekad menyelamatkan kesepakatan nuklir bersejarah tersebut.

Credit sindonews.com

Belasan Pasukan Keamanan Iran Diculik di Perbatasan Pakistan

Ilustrasi militer Iran. (Reuters/President.ir)

Jakarta, CB -- Setidaknya 14 personel keamanan Iran, termasuk tentara Garda Revolusi, dilaporkan diculik di perbatasan dengan Pakistan pada Selasa (16/10).

"Keempat belas orang ini diculik sekitar pukul 04.00 atau 05.00 di daerah perbatasan Lulakdan," ujar seorang pejabat anonim kepada kantor berita Iran, IRNA.

Hingga saat ini, belum diketahui dalang di balik penculikan ini. Sumber tersebut hanya mengatakan bahwa pelaku penculikan adalah salah satu kelompok teror di daerah itu.

Reuters memberitakan bahwa belakangan ini, sejumlah kelompok separatis Muslim Sunni memang menggencarkan serangannya.

Lulakdan sendiri terletak di Provinsi Sistan dan Baluchestan, daerah dengan mayoritas populasi Sunni yang sejak lama dikuasai kelompok separatis militan dan penyelundup narkoba.

Pada September lalu, Garda Revolusi membunuh empat militan Muslim Sunni di perbatasan dengan Pakistan, termasuk seorang petinggi Jaish al-Adl, kelompok yang memang kerap melancarkan serangan terhadap militer Iran.

Selama ini, Iran menuding kelompok-kelompok militan ini memiliki tempat perlindungan di Pakistan.

Iran pun mengancam akan membombardir Pakistan jika pemerintah setempat tidak menindak para kelompok militan ini.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Udara AS Tewaskan 60 Teroris al-Shabaab di Somalia

MOGADISHU - Serangan udara Amerika Serikat (AS) yang dikoordinasikan dengan pasukan pemerintah Somalia menewaskan sekitar 60 terpris al-Shabaab. Serangan tersebut diumumkan Komando Amerika Serikat Afrika (AFRICOM) dalam siaran pers-nya, hari Selasa.

Serangan udara ini dianggap sebagai serangan paling merusak terhadap kelompok militan Salafi tersebut sejak November 2017.

"Serangan udara presisi ini adalah serangan udara terbesar terhadap al-Shabaab sejak 21 November 2017, yakni ketika pasukan AS melakukan serangan udara terhadap sebuah kamp al-Shabaab yang menewaskan sekitar 100 teroris," kata AFRICOM.

Pesawat-pesawat tempur Amerika menyerang daerah yang dikuasai al-Shabaab di Haradere di Provinsi Mudug, Somalia.

"Serangan udara ini tidak melukai atau membunuh warga sipil," klaim AFRICOM, yang dilansir Reuters, Rabu (17/10/2018).

Sejak 2007, drone tempur militer AS telah mengobarkan perang terhadap beberapa kelompok afiliasi al-Qaeda di Somalia, di antaranya al-Shabaab.

Somalia telah dilanda kekerasan sejak pecahnya perang sipil antara faksi-faksi bersenjata di awal 1990-an. Kelompok al-Shabaab telah melakukan banyak serangan di seluruh negeri dalam upaya untuk memaksakan penerapan hukum syariah versi radikal.

Pada hari Minggu lalu, sepasang pelaku bom bunuh diri beraksi di Somalia barat daya yang menewaskan sekitar 17 orang. Serangan bom itu juga melukai 70 orang lainnya.

Serangan pada hari Minggu itu menandai peringatan satu tahun dari apa yang dijuluki sebagai serangan 9/11 di Somalia, ketika pelaku bom truk membantai 587 orang di Mogadishu.

Credit sindonews.com

Secret Service Sebut Donald Trump Mau Dibunuh Saat di Filipina

Presiden Donald Trump, dikawal secret service saat berada di Trump Tower, Manhattan, 15 Agustus 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Jakarta - Secret Service mengungkapkan bahwa mereka berhasil melacak upaya pembunuhan Presiden Donald Trump saat kunjungan ke Filipina pada 2017.
Dilansir dari Sputniknews, 15 Oktober 2018, US Secret Service, sebuah lembaga yang ditugaskan menjaga keamanan pribadi presiden AS, telah menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump selama kunjungan ke Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT ASEAN pada 13 November 2017.
Pengungkapan ini berdasarkan film dokumenter National Geographic yang disiarkan Minggu 14 Oktober.

Menurut film tersebut, beberapa hari sebelum KTT ASEAN, keamanan Manila ditingkatkan menjadi "tingkat ancaman kritis" karena ancaman yang dikaitkan dengan teroris ISIS.

Pengamanan Secret service pada Donald Trump. politico.com
Video-video yang dirilis oleh ISIS mendesak para penyerang untuk menunggu dan menyergap presiden ketika dia mengunjungi Filipina.
Donald Trump, yang diberi kode nama "Mogul", siap untuk berangkat ke Manila, sementara Secret Service menyisir media sosial untuk mencari indikasi kemungkinan penyerangan dan mereka menemukan satu unggahan di Twitter.

"Akan berada di Manila pada waktu yang sama dengan Trump […] Saya akan mengambil satu untuk tim," kata tweet itu, disertai dengan foto Lee Harvey Oswald, seorang yang dituduh membunuh Presiden AS John F. Kennedy.
Menurut NatGeo, Secret Service menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengacak unggahan media sosial, yang dapat melacak unggahan media sosial lebih cepat dari pada kemampuan manusia.

Ekspresi wajah Presiden AS Donald Trump saat berhasil bersalaman ala ASEAN dengan sejumlah kepala negara dalam pembukaan KTT ASEAN di Manila, Filipina, 13 November 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

US Sercret Service dilaporkan melihat akun Instagram pelaku, di mana mereka menemukan gambar buku berjudul How to Kill: The Definitive History of the Assassin, yang berisi cara untuk membunuh.
Berdasarkan dua petunjuk ini, Secret Service cukup untuk menetapkan ancaman yang kredibel, dan melacak komputer pemilik dan menemukannya di Manila, hanya beberapa kilometer jauhnya dari hotel di mana presiden direncanakan menginap.
Secret Service tidak tahu tentang lokasi tepat pemilik komputer sekitar 20 menit sebelum peluncuran Air Force One di Manila.

Setelah pendaratan Donald Trump, dalam hitungan menit, para agen melacak tersangka ke Luneta Park, satu kilometer dari hotel tempat Trump dijadwalkan untuk menginap. Dengan bantuan kepolisian Filipina, Secret Service menyisir taman dan menangkap tersangka sebelum melakukan pembunuhan terhadap Donald Trump.

Credit tempo.co

Arab Saudi Gelar Forum Investasi, Pebisnis Dunia Batal Datang

CB, Dubai – Pemerintah Arab Saudi mengatakan bakal tetap menggelar konferensi investasi besar, yang dijadwalkan pada Oktober 2018. Acara ini tetap berjalan meskipun sejumlah pembicara kunci dan mitra menarik diri pasca mencuatnya kasus raibnya jurnalis Jamal Khashoggi.

Khashoggi, yang merupakan pengkritik kebijakan pemerintah Saudi dan juga kolumnis di Washington Post, hilang setelah masuk ke kantor Konjen Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Kuat dugaan, Khashoggi tewas dibunuh oleh tim pembunuh yang menunggunya di dalam kantor Konjen.

Jamal Kashoggi. [Gulf Times]
“Acara ini bakal dihadiri 150 pembicara dari 140 organisasi, termasuk 17 organisasi mitra global. Program Future Investment Initiative bakal mencermati mengenai bagaimana caranya investasi bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menyuburkan inovasi, dan menangani tantangan global,” begitu bunyi panitia Public Investment Fund dalam surat elektronik seperti dilansir Reuters pada Selasa, 16 Oktober 2018.

Pasca mencuatnya kasus raibnya jurnalis Jamal Khashoggi di Konjen Saudi, sejumlah tokoh pebisnis global membatalkan rencana mengikuti acara yang juga disebut sebagai “Davos di Padang Pasir” ini.
CNN melansir mereka seperti CEO JP Morgan, Jamie Dimon, Komisaris Eksekutif Ford, Bill Ford, CEO MasterCard, Ajay Banga, CEO Blackrock, Larry Fink, dan dan CEO Blackstone, Stephen Schwarzman, yang bergerak dibidang investasi keuangan.
Pemerintah Arab Saudi, lewat lembaga investasi PIF, menyalurkan investasi senilai US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun lewat Blackstone dengan tujuan membantu meningkatkan infrastruktur AS yang menua.

Sejumlah sponso internasional seperti CNN juga telah menarik diri dari acara ini. Kai Fu Lee, bekas eksekutif Google yang masuk dalam daftar pembicara, juga tidak bakal ikut serta. CEO Uber, Dara Khosrowshahi, juga bakal absen dari acara ini.

Sedangkan CEO Softbank, Masayoshi Son, belum diketahui apakah akan hadir. Softbank banyak menggunakan dana dari Arab Saudi untuk membiayai investasi dibidang teknologi yaitu Vision Fund,yang totalnya mencapai US$93 miliar atau sekitar Rp1.400 triliun.

Acara Future Investment Initiative ini merupakan upaya dari Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, untuk memodernisasi ekonomi negara itu, yang selama ini bergantung pada penjualan minyak mentah.
“Meskipun mengecewakan karena sejumlah pembicara dan mitra menarik diri, kami tetap akan menyambut ribuan tamu, pembicara dan moderator dari seluruh dunia untuk datang ke Riyadh, Arab Saudi pada 23 – 25 Oktober 2018,” begitu kata juru bicara Future Investment Initiative seperti dilansir CNN.

Credit tempo.co

Trump Terapkan Praduga Tak Bersalah atas Saudi soal Khashoggi

Donald Trump meminta asas praduga tak bersalah diterapkan atas Riyadh terkait kasus jurnalis yang menghilang di konsulat Arab Saudi di Turki, Jamal Khashoggi. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta publik menerapkan asas praduga tak bersalah atas Riyadh terkait kasus jurnalis Washington Post yang menghilang di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Jamal Khashoggi.

"Kita harus kembali ke asas praduga tak bersalah," ujar Trump dalam wawancara khusus dengan Associated Press, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (16/10).

Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman.

Menurut Trump, Salman mengaku tak mengetahui apa pun mengenai Khashoggi yang menghilang setelah masuk ke dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

"Baru saja bicaara dengan Putra Mahkota Arab Saudi yang benar-benar mengaku tak mengetahui apa pun mengenai kejadian di Konsulat mereka di Turki," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya.

Trump mengatakan bahwa Salman sedang bersama Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, yang memang ia utus untuk bertemu Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam rangka mengusut kasus Khashoggi.

"Dia sedang bersama Menlu Mike Pompeo saat menerima telepon, dan mengatakan bahwa ia sudah mulai, dan akan terus melanjutkan, penyelidikan penuh atas kasus ini. Jawaban akan segera datang."

Setelah pertemuan dengan Putra Mahkota, Pompeo melaporkan ia sudah mendapatkan kepastian bahwa Saudi akan melakukan investigasi mendalam atas kasus Khashoggi ini.

"Tugas saya dalam pertemuan ini adalah komitmen serius untuk mendapatkan semua fakta dan memastikan akuntabilitas, termasuk akuntabilitas pemimpin senior atau pejabat senior Arab Saudi," kata Pompeo dalam pernyataannya.

"[Putra Mahkota] berjanji bahwa penyelidik publik Saudi akan mengambil simpulan penuh dan komplet dengan transparan di hadapan dunia."

Kasus ini mencuat pada 2 Oktober lalu, setelah Khashoggi dikabarkan menghilang usai memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul untuk mengurus keperluan dokumen pernikahan.

Dua pejabat mengatakan kepada CNN bahwa jurnalis pengkritik Saudi itu tewas saat diinterogasi secara ilegal di dalam gedung konsulat.

Pejabat tersebut mendapatkan informasi langsung dari aparat Turki yang melakukan penyelidikan di konsulat Saudi di Istanbul.

Mereka dikabarkan menggeledah bangunan itu serta hunian khusus diplomat Saudi di dekatnya, guna mencari tahu yang sebenarnya terjadi dengan Khashoggi.

Menurut sumber itu, kepolisian Turki sudah mengantongi bukti berupa rekaman suara dan video yang membuktikan Khashoggi diduga meninggal ketika diinterogasi secara ilegal dan tertutup.

Sumber lainnya mengatakan pemerintah Saudi saat ini tengah mempersiapkan pernyataan resmi mengenai yang sebenarnya terjadi. Aparat Turki pun sudah siap menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat.

Sebelumnya, Trump sendiri mengatakan bahwa AS akan menjatuhkan "serangkaian hukuman" bagi dalang di balik kasus ini.

Saudi pun mengancam akan membalas dendam atas sanksi apa pun yang dijatuhkan terkait kasus Khashoggi.

Credit cnnindonesia.com

Sebut 11/9 Rencana Israel, Trump Diminta Jangan Percaya Raja Salman

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diminta untuk tidak mudah percaya kepada Raja Salman terkait hilangnya jurnalis Jamal Khashoggi. Permintaan itu datang dari mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, Robert Jordan, yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Raja Salman.

Jordan pun menceritakan pengalaman pribadinya. Dikatakannya bahwa Raja Salman pernah mengatakan kepadanya bahwa serangan 11 September adalah rencana Israel. Raja Salman tampaknya berusaha untuk mengecilkan masalah bahwa 15 dari 19 pelaku pembajakan pesawat yang digunakan dalam serangan itu adalah warga negara Saudi.

"Mari kita ingat, ini adalah Raja Salman yang sama yang memberi tahu saya setelah 11/9 bahwa serangan 11/9 adalah rencana Israel," kata Jordan kepada CNN.

“Dia mengatakan itu dengan tegas. Apakah saya percaya itu? Tentu saja tidak. Saya pikir Anda tidak bisa masuk dengan membuka mata lebar tentang apa pun yang dikatakan oleh beberapa pemimpin dunia ini,” imbuhnya seperti dikutip dari Business Insider, Rabu (17/10/2018).

Jordan mengatakan dia yakin ada alasan untuk khawatir Trump mungkin memberikan celah kepada Saudi mengenai nasib Khashoggi.

Khashoggi menghilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Para pejabat Turki mengatakan 15 orang yang dikirim ke Istanbul atas perintah dari pemerintah Saudi menginterogasi dan membunuh Khashoggi.

Investigasi atas hilangnya Khashoggi sedang berlangsung, tetapi Senat Partai Republik secara terbuka mengatakan mereka percaya pembunuhannya diperintahkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Tapi Trump selama beberapa hari terakhir telah berulang kali menyebut penyangkalan dari raja dan putra mahkota atas hilangnya Khashoggi telah mengungkapkan keengganannya untuk berkomitmen menghukum Saudi atas kasus ini.

"Baru berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi yang benar-benar menyangkal mengetahui apa yang terjadi di Konsulat Turki mereka," kata Trump dalam cuitannya.

“Dia bersama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo selama telepon, dan mengatakan kepada saya bahwa dia sudah mulai, dan akan berkembang dengan cepat, penyelidikan penuh dan lengkap mengenai masalah ini. Jawaban akan segera muncul,” imbuh Trump.

Sementara itu, ada seruan bipartisan yang tumbuh di Kongres untuk AS untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan mengeluarkan sanksi ekonomi atas Khashoggi, yang merupakan penduduk AS dan menulis untuk The Washington Post.

Trump dalam seminggu terakhir mengatakan akan menjadi "pil berat yang ditelan" untuk menghentikan penjualan senjata ke Saudi. Ia berpendapat itu akan merugikan ekonomi AS.

Credit sindonews.com

PBB Desak Pencabutan Imunitas bagi Staf Konsulat Saudi di Turki

JENEWA - Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet mendesak pencabutan status imunitas bagi staf Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Menurut Bachelet, pencabutan kekebalan diplomatik ini untuk mempermudah proses penyelidikan kasus Jamal Khashoggi.

"Mengingat keseriusan situasi di sekitar menghilangnya Khashoggi, saya percaya kekebalan dari tempat dan pejabat yang relevan yang dianugerahkan oleh perjanjian seperti Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler harus dicabut segera," kata Bachelet.

"Baik penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum adalah kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (16/10).

Dia lalu menuturkan, kekebalan diplomatik tidak boleh digunakan untuk menghalangi penyelidikan atas apa yang terjadi dan menghukum siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan itu.

"Dua minggu adalah waktu yang sangat lama untuk kemungkinan lokasi tindak kejahatan, yang tidak menjadi sasaran penyelidikan forensik penuh," ucapnya.

Bachelet menambahkan, bahwa tanggung jawab ada pada pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada Khashoggi, sejak dia memasuki konsulat di Istanbul dan seterusnya.

Credit sindonews.com

Pemerintah Malaysia Ungkap Alasan Hapus Hukuman Mati

Hukuman Mati/ilustrasi

Foto: Republika/Mardiah

Hukuman mati untuk mencegah kejahatan tidak dapat dipastikan.

CB, KUALALUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa penerapan hukuman mati bukan langkah utama dalam mengurangi kejahatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Liew Vui Keong, mengemukakan hal itu dalam jawaban menteri di parlemen Kualalumpur pada Selasa (16/10).
Liew mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan Datuk Seri Wee Ka Siong (Barisan Nasional Ayer Itam), yang ingin mengetahui alasan pemerintah akan menghapuskan hukuman mati. Kajian International Centre for Law and Legal Studies (I-CeLLs), menunjukkan hukuman mati sebagai langkah pencegahan tidak dapat dipastikan.

"Itu menunjukkan banyak hal bisa memengaruhi jumlah pendakwaan atau kadar kejahatan," katanya.

Liew memberi contoh, perkara narkotika masih meningkat walaupun Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman hukuman mati. "Sebanyak 142 negara di dunia menghapuskan hukuman gantung sampai mati dan 56 negara masih menerapkannya," katanya.

Sementara itu, sumber di kedutaan Indonesia menyebutkan data dari Jabatan Penjara Malaysia per Juli 2018, sebanyak 90 warga Indonesia terancam hukuman mati berkekuatan hukum tetap. Mereka masih dalam tahap permohonan grasi (pengampunan).

Mereka yang terancam hukuman mati tercatat 148 orang. Saat ini, kasus tersebut ditangani kedutaan Indonesia

Credit republika.co.id

Cina Usir Dua Mantan Jenderal dari Partai Komunis

Tentara Cina

Foto: wikipedia

Kasus penumpasan korupsi menjadi fokus perhatian Presiden Xi Jinping

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina pada Selasa (16/10) mengusir dua mantan jenderal tercela dari Partai Komunis karena korupsi. Pemerintah menyatakan ketaksetiaan dan keserakahan pasangan itu merusak tentara.

Dalam dua kiriman singkat dan hampir sama, kantor berita resmi Xinhua menyatakan penyelidikan terhadap Fang Fenghui, jenderal terkemuka, yang duduk di puncak lembaga tentara Cina, selesai dan perkaranya diteruskan ke jaksa. Jenderal lain, Zhang Yang, yang duduk bersama Fang di Komisi Tentara Pusat hingga keduanya berhenti pada tahun lalu, melakukan bunuh diri pada November saat diselidiki atas perkara korupsi.

Xinhua menyatakan pejabat partai pusat dan tentara menyetujui pemulihan perkara korupsi Zhang. Dikatakannya, kedua orang itu dicurigai memberi dan menerima suap serta menyimpan sejumlah besar harta keuangan, yang tidak terjelaskan.

Tentara Cina, yang terbesar di dunia dan di tengah nafsu gerakan modernisasi, menjadi pusat perhatian upaya lama penumpasan korupsi oleh Presiden Xi Jinping. Keduanya adalah tokoh tentara berpengaruh dan kejatuhan mereka dipandang sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan tentara, yang memungkinkan Xi menempatkan sekutu tepercaya dan menggalang kendali atas angkatan bersenjata.

Credit republika.co.id

Tahan Muslim Uighur Secara Massal, China Klaim Cegah 'Terorisme'

BEIJING - Pemerintah China membela kebijakannya terkait penahanan massal Muslim Uighur di kamp-kamp interniran. Pemerintah berdalih langkah itu sebagai upaya mencegah "terorisme".

Cara pencegahan tersebut dengan memasukkan para warga Uighur ke pusat-pusat pendidikan kejuruan.

Sohrat Zakir, Gubernur Xinjiang, mengatakan bahwa Beijing menyelamatkan para warga Muslim Uighur dan Kazak dari godaan kekerasan agama dengan mengajarkan mereka keterampilan kerja serta keterampilan berbahasa Mandarin.

Pembelaan pemerintah yang dilansir kantor berita Xinhua ini muncul ketika China jadi sorotan global atas laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim Turki.

Laporan PBB memperkirakan ada sekitar 1 juta warga Muslim Uighur dan minoritas lain yang ditahan di kamp-kamp interniran.

Pemerintah China awalnya membantah laporan itu. Namun, ketika fakta penahanan massal itu tak bisa disangkal lagi, mereka mengklaim penahanan yang dilakukan bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan pendidikan ulang politik di seluruh kamp rahasia.

Sedangkan beberapa warga yang dianggap bersalah atas pelanggaran kecil dikirim ke pusat-pusat kejuruan untuk dibekali keterampilan kerja.

Menurut Zakir, langkah-langkah pemerintah membantu mencegah serangan di Xinjiang selama 21 bulan terakhir.

Zakir mengatakan, para warga Uighur dan minoritas lain menerima pelajaran bahasa Mandarin dan diberikan kuliah tentang konstitusi. Sedangkan keterampilan kerja yang diberikan antara lain keterampilan pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, tata rambut, pembuatan pakaian dan e-commerce.

"Melalui pelatihan kerja, sebagian besar peserta pelatihan telah mampu merefleksikan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama," kata Zakir yang dilansir Rabu (17/10/2018).

"Mereka juga bisa lebih baik membedakan yang benar dari yang salah dan menahan infiltrasi pemikiran ekstremis," ujarnya.

Zakir menyangkal laporan yang menyebut kondisi di kamp-kamp penahanan buruk dan pelecehan psikologis serta fisik terhadap narapidana.

Sementra itu, Omir Bekali, seorang warga kelahiran Xinjiang, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, bahwa dia ditahan di sebuah sel dengan 40 orang di dalam fasilitas yang dijaga ketat.

Sebelum makan, katanya, dia dan para tahanan lain disuruh melantunkan slogan "Terima kasih Partai! Terima Ibu Pertiwi!".

Beberapa tahanan mengatakan mereka dipenjara karena dianggap melakukan pelanggaran seperti memelihara janggut yang panjang dan pemakaian busana penutup wajah serta berbagi ucapan liburan atau hari besar Islam di media sosial.

Credit sindonews.com

Dubes Tegaskan Australia Belum Ambil Langkah soal Yerusalem

Ilustrasi (Lachlan Fearnley/Wikipedia)

Jakarta, CB -- Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, menyatakan pemerintahnya belum mengambil langkah apapun terkait relokasi kedutaan besar untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan itu diutarakan Quinlan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang memanggilnya pada Selasa (16/10) petang.

"Terkait pernyatan Perdana Menteri Scott Morrison pagi ini secara publik, saya meyakinkan beliau (Retno) bahwa Australia belum mengambil keputusan apa pun terkait Yerusalem," kata Quinlan kepada wartawan usai menemui Retno.

"Tapi pernyataan (PM Morisson) itu mengindikasikan bahwa kami sedang mempertimbangkan langkah itu dan juga pilihan lainnya."

Retno memanggil Quinlan ke kantornya untuk meminta penjelasan "lebih detail" dari Australia mengenai rencana Morrison memindahkan kedubesnya untuk Israel ke Yerusalem.

Di Canberra, Morrison menyatakan pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama yakni perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

Jika itu terjadi, Australia akan mengikuti langkah Amerika Serikat yang lebih dulu mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Terlepas dari pernyataan perdana menterinya, Quinlan menegaskan Australia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Quinlan memaparkan Morrison masih mempertimbangkan dan meninjau rencana relokasi kedubes ini dari sisi diplomatik.

"PM Morrison sangat jelas bahwa posisi Australia masih tetap secara kuat mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina berdiri sebagai dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan aman," ujar Quinlan.

"Posisi dan komitmen Australia terkait solusi dua negara sama sekali tidak pernah berubah. PM Morrison percaya bahwa pasti ada solusi dua negara yang sesuai dengan kepentingan Palestina dan bisa berjalan secara sukses."

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Quinlan tiba di Kemlu RI sekitar pukul 17.15 WIB. Pertemuan Quinlan dan Retno berlangsung sekitar 45 menit.

Selain memanggil Quinlan, Presiden Joko Widodo juga telah berkomunikasi dengan Morrison untuk meminta klarifikasi soal rencana kontroversial ini.

Credit cnnindonesia.com

Palestina minta Australia pertimbangkan wacana pemindahan kedutaan

Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Malki (kiri) menyampaikan pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Malki meminta pemerintah Australia mempertimbangkan kembali wacana pemindahaan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut Riad, rencana tersebut akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui "solusi dua negara", serta mempertaruhkan hubungan ekonomi Australia dengan negara-negara Arab dan Muslim di seluruh dunia.

"Saya berharap Australia bisa mempertimbangkan kembali posisi mereka sebelum menjalankan aksi," kata Riad dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu RI Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa.

Riad secara khusus juga mengapresiasi inisiatif Menlu Retno dan Presiden Joko Widodo yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah Australia terkait isu ini, dan menegaskan dukungan Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

Indonesia, menurut Riad, adalah negara pertama yang bertindak untuk merespons isu ini dan terus berkomitmen pada penciptaan keadilan dan perdamaian, serta pelaksanaan resolusi internasional.

"Pemerintah Indonesia telah mencoba berkomunikasi dengan pemerintah Australia untuk mengingatkan dan meyakinkan bahwa rencana (pemindahan kedutaan) bertentangan dengan kepentingan nasional Australia, ketika menyangkut hubungan mereka dengan seluruh dunia," tutur Riad.

Sebelumnya, PM Australia Scott Morrison mengumumkan kemungkinan pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan menyebut rencana tersebut sebagai hal "yang masuk akal".

Morrison berpendapat status quo dalam hubungan Israel dan Palestina gagal membuat kemajuan dan bahwa solusi dua negara belum berjalan dengan baik.

Konsensus internasional menyatakan bahwa status Yerusalem sebagai kota suci tiga agama yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam harus diselesaikan melalui kesepakatan damai.

Pada 1967, pasukan Israel menguasai bagian timur Yerusalem, yang dianggap Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Credit antaranews.com

Australia Niat Pindahkan Kedutaan, Dubes Negara Arab Bertemu

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (REUTERS/Marcos Brindicci)

Jakarta, CB -- Para duta besar dari 13 negara Arab bertemu di Canberra pada Selasa (15/10). Mereka prihatin soal rencana Australia yang tengah mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut mereka hal ini membuka kemungkinan untuk merusak prospek perdamaian di sana.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison membuat pengumuman yang tak terduga bahwa dirinya berpikiran terbuka untuk memindahkan kedutaan Australia ke Yerusalem, dengan demikian berarti turut mengakui kota itu sebagai ibukota Israel.

Duta besar Mesir untuk Australia, Mohamed Khairat mengatakan kepada Reuters bahwa pernyataan itu mendorong pertemuan 13 duta besar negara-negara Arab untuk mengadakan pertemuan di ibu kota Australia.

"Kami telah sepakat bahwa kami akan mengirim surat kepada menteri luar negeri yang mengungkapkan kekhawatiran kami terkait pernyataan semacam itu," kata dia.

"Setiap keputusan seperti itu dapat merusak proses perdamaian. Hal ini akan memberikan implikasi yang sangat negatif pada hubungan dengan Australia, dan tidak hanya negara-negara Arab saja, tapi banyak (negara Islam) juga," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan memindahkan Kedutaan Besar ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Kami mendukung solusi dua negara, tapi sayangnya itu tak berjalan dengan baik, tak begitu banyak perkembangan, dan kalian tidak bisa melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan hasil berbeda," ujar Morrison sebagaimana dikutip AFP.

Masa depan politik Morrison memang sedang di ujung tanduk. Popularitasnya langsung merosot setelah menggulingkan PM Australia sebelumnya yang dinilai lebih moderat, Malcolm Turnbull.

Selama menjabat, Turnbull selalu menolak keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan kedubes Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem. Menurutnya, keputusan itu sama sekali tak membantu perdamaian.

Kini, Morrison pun menampik anggapan bahwa ia mempertimbangkan pemindahan kedubes itu berdasarkan keputusan Trump.

"Saya mengambil keputusan ini tanpa referensi apa pun dari Amerika Serikat," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Soal Rencana Pemindahan Kedubes, Menlu RI Panggil Dubes Australia

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dilaporkan akan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan. Pemanggilan Quinlan ini terkait dengan pengumuman rencana Australia memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Yerusalem.

Kabar mengenai pemanggilan kepala perwakilan Australia ini dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir. Arrmanantha menyatakan, pemanggilan ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana Australia itu.

"Duta Besar Australia untuk Indonesia sore ini diminta untuk datang ke Pejambon, ke Kementerian Luar Negeri, tujuanya adalah untuk kita menyampaikan sikap kita secara resmi kepada pihak Australia dan juga untuk meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai apa yang disampaikan Australia tadi pagi terkait dengan isu Palestina," ucap Arrmanantha pada Selasa (16/10).

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki memuji sikap Indonesia, yang langsung merespon dengan keras rencana Australia tersebut,

Malki menuturkan, respon cepat yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, adalah pengingat bagi Australia bahwa tindakan ini tidak sejalan dengan hukum internasional dalam hubungan internasional.

Hal ini juga, lanjut Malki, menunjukan bahwa Australia telah melakukan pelanggaran terhadap komitmen mereka terhadap hukum internasional dan menempatkan dirinya bertentangan dengan bagian dunia lainnya ketika menyangkut masalah Yerusalem dan status Yerusalem.

"Indonesia bahkan sebelum kami meminta mereka untuk bertindak, telah melakukannya sendiri. Indonesia adalah negara pertama yang bertindak dalam hal ini," ucap Malki, saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Jakarta.

"Ini adalah sesuatu yang harus kami hargai dan ingat dan kami harus berterima kasih kepada Indonesia atas komitmennya terhadap keadilan dan perdamaian, komitmennya pada hukum internasional, komitmennya pada resolusi DK PBB, dan sebagai pelopor dalam pengajuan perdamaian dan keadilan dengan menghormati hukum internasional," sambungnya.

Credit sindonews.com

Indonesia Pertanyakan Rencana Australia Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

JAKARTA - Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison. Di mana, Morrison menyatakan Australia berencana untuk memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan Indonesia memantau dari dekat pernyataan PM Australia terkait isu Palestina hari ini. Indonesia, lanjut Retno, menyampaikan kekhawatiran atas pernyataan tersebut.

"Indonesia menyampaikan kekhawatiran serius tentang pengumuman dan mempertanyakan kelayakan dari pengumuman itu. Indonesia tegaskan kembali posisi Indonesia terkait Solusi Dua Negara. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang untuk terciptanya perdamaian dan berkelanjutan Israel-Palestina," ucap Retno pada Selasa (16/10/2018).

"Indonesia tegaskan bahwa isu Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian yang komprehensif. Ini sesuai resolusi DK PBB dan Majelis Umum PBB serta kesepakatan berbagai proses perundingan yang telah dilakukan," sambungnya.

Retno lalu menuturkan, Indonesia meminta Australia dan negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan yang sudah disepakati dan tidak ambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian dan stabilitas keamanan dunia.

"Dukungan Indonesia kepada Palestina adalah amanah konstitusi. Kegiatan solidaritas kemarin merupakan komitmen pemerintah terhadap Palesina," tukasnya, merujuk pada Pekan Solidaritas Palestina.

Credit sindonews.com

Australia Ingin Akui Yerusalem, Indonesia Bertindak

Bendera Australia dan Indonesia. Ilustrasi.

Foto: brecorder.com

PM Australia berencana memindahkan kedubes ke Yerusalem.

CB, JAKARTA -- Indonesia sedang mempertimbangkan apakah akan menunda kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia. Hal itu menyusul komentar Perdana Menteri Scott Morrison yang mengatakan akan mempertimbangkan pemindahan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem.

Kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia disetujui dalam kunjungan internasional Morrison sebagai Perdana Menteri akhir Agustus. Perjanjian itu akan ditandatangani secara resmi di akhir tahun.

Sekarang menurut seorang sumber senior di kalangan pemerintah Indonesia, kesepakatan dagang itu terancam menyusul pernyataan Morrison bahwa dia terbuka dengan pemikiran memindahkan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Duta besar Australia di Jakarta telah meminta pertemuan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menjelaskan pernyataan PM Morrison. Dukungan Indonesia terhadap pembentukan negara Palestina adalah salah satu kebijakan luar negeri utama. Itu artinya pendapat PM Morrison mengenai pemindahan kedutaan tidak akan disambut baik di Jakarta.

Seorang sumber mengatakan Menlu Indonesia Retno Marsudi sudah mengirimkan 'berbagai pesan' kepada sejawatnya di Australia mengenai sikap Indonesia. Menteri Luar Negeri kedua negara Retno Marsudi dan Marisa Payne bertemu di Jakarta pada Selasa.

Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan bebas yang sudah disetujui namun belum ditandatangani tersebut, bisa jadi akan ditangguhkan. Selama sesi tanya jawab di parlemen pada Selasa (16/10), PM Morrison mengatakan dia sudah melakukan kontak dengan Presiden Joko Widodo selama 24 jam terakhir mendiskusikan posisi yang disampaikannya.

"Ini adalah bagian dari manajemen kami dalam hubungan luar negeri dan saya bisa menyampaikan bahwa saya bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan hari ini dengan baik kepada Presiden Joko Widodo dan kami akan terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia dalam masalah ini," kata Morrison.

Credit republika.co.id

JK Beri Syarat Jika Israel Ingin Buka Hubungan Diplomatik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan syarat bagi Israel jika ingin membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Syarat yang diajukan JK, adalah keharusan Israel untuk menjalin kesepakatan perdamaian dengan Palestina terlebih dulu.

"Kita yang penting itu perdamaian. Kalau sudah damai Palestina dengan Israel dan mengakui salah satunya, ya tentu bisa saja terjadi (hubungan diplomatik)," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (16/10).

Pernyataan itu menanggapi usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengungkapkan niat Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.

JK menegaskan, sepanjang perdamaian kedua negara itu tak diakui maka Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Kalau sudah damai ya pasti bisa. Tapi sebelum perdamaian, ya tidak mungkin kita buka hubungan diplomatik," katanya.

Indonesia diketahui termasuk negara yang belum memiliki hubungan resmi dengan Israel karena terhambat konflik antara Israel-Palestina.

Meski tak punya relasi, Jakarta dan Tel Aviv disebut memiliki hubungan dagang melalui peran negara ketiga. Israel juga dikabarkan turut membantu korban bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Credit cnnindonesia.com

PBB Menyetujui Resolusi Palestina Bisa Memimpin G-77

NEW YORK - Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang akan memungkinkan Palestina untuk memimpin kelompok utama negara berkembang atau G-77 di PBB pada 2019. Keputusan itu mengabaikan keberatan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Ketua G-77 saat ini, Mesir, sebelum pemungutan suara mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Palestina membutuhkan resolusi jika ingin menjadi pemimpin kelompok tersebut karena berasal dari negara pengamat non anggota PBB. Resolusi diperlukan untuk memberikannya hak dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin kelompok 135 negara yang mencakup China.

Selama pertemuan para pemimpin dunia bulan lalu di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, para anggota G-77 memformalkan keputusan mereka untuk memberikan kursi kepada warga Palestina, dalam dukungan untuk menyokong Mahmoud Abbas mendorong kenegaraan dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Wakil duta besar AS Jonathan Cohen mendesak Majelis Umum PBB untuk memilih "tidak" atas resolusi tersebut.

"Kami tidak dapat mendukung upaya oleh Palestina untuk meningkatkan status mereka di luar negosiasi langsung," ujarnya seperti dikutip dari ABC News, Rabu (17/10/2018).

Dia mengatakan AS tidak mengakui sebuah negara Palestina dan jika resolusi yang salah ini diadopsi, ketika Palestina berbicara sebagai ketua G-77 AS akan mengingatkan anggota PBB bahwa tidak ada negara yang diakui sebagai negara anggota PBB.

Tetapi majelis tidak mengindahkan sikap oposisi AS dan Israel. Alhasil, 146 mendukung resolusi tersebut, 3 menolak dan 15 abstain. Australia adalah satu-satunya negara lain yang memilih menentang resolusi. Sebagian besar negara Eropa Barat mendukung langkah tersebut sementara banyak negara Eropa Timur abstain.

Duta Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour mengatakan, rakyat Palestina tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuktikan layaknya kepercayaan yang diberikan.

"Palestina akan membela kepentingan G-77 sementara juga terlibat dengan semua mitra - saya ulangi dengan semua mitra - untuk memajukan kerja sama dan perjanjian yang saling menguntungkan untuk kebaikan umat manusia," ujarnya.

Credit sindonews.com

Pejabat Rusia Bertemu Putera Mahkota Saudi, Ini yang Dibahas

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman

Foto: REUTERS/Charles Platiau

Delegasi pejabat Rusia melakukan kunjungan ke Arab Saudi selama dua hari

CB, MOSKOW -- Satu delegasi yang beranggotakan pejabat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Rusia melawat ke Arab Saudi. Delegasi Rusia tersebut melakukan pertemuan dengan Putera Mahkota Mohammad bin Salman untuk membahas krisis di Suriah.

Dalam kunjungan yang menurut Kementerian Luar Negeri Rusia berlangsung dua hari mulai Ahad (15/10) tersebut, delegasi negara yang pengaruhnya di Timur Tengah telah meningkat menyusul partisipasi militernya di Suriah tahun 2015 ini juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Adel bin Ahmed Al-Jubeir.

"Pembicaraan kedua pihak menyinggung soal Timur Tengah secara umum dan Afrika utara, tetapi fokus khususnya mengenai Suriah," kata Kemenlu Rusia dalam pernyataannya, Selasa (16/10).

Hubungan erat yang biasanya dijalin Riyadh dengan Barat saat ini terganggu karena hilangnya wartawan terkemuka Saudi Jamal Khashoggi di Turki. Namun, Kemenlu Rusia tidak membuat rujukan kepada pembicaraan mengenai hal tersebut.

Credit republika.co.id

Erdogan: Ada Materi Racun dan Cat Ulang di Konsulat Saudi

Recep Tayyip Erdogan

Foto: EPA

Tim mulai melakukan penggeledahan dan menyisir Konsulat Saudi di Istanbul.

CB, ISTANBUL -- Tim penyidik Turki masih menyelidiki hilangnya Jurnalis Jamal Khashoggi. Tim mulai melakukan penggeledahan dan menyisir Konsulat Saudi di Istanbul, Selasa (16/10).

Presiden Turki Recey Tayyip Erdogan mengungkapkan, sejumlah material di dalam konsulat terlihat sudah dicat ulang. Namun Erdogan tak mengatakan secara detail apakah pengecatan ulang itu adalah bagian dari upaya untuk menghilangkan barang bukti.

Menurut Erdogan, petugas juga menemukan bukti material beracun. "Harapan saya kita akan mendapatkan kesimpulan yang mengarahkan kita ke pendapat masuk akal sesegera mungkin. Karena investigasi ini mencari berbagai macam hal seperti material beracun dan ada material yang telah dihilangkan dengan cara mengecatnya," ujar Erdogan seperti dilansir the Guardian.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah tiba di Riyadh, Selasa (16/10). Ia mengatakan, para pemimpin Arab Saudi dengan keras membantah mengetahui hilangnya wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Para pemimpin saudi Berjanji akan melakukan penyelidikan secara serius dan terpercaya. "Dalam tiap pertemuan hari ini, kepemimpinan Saudi membantah keras memiliki pengetahuan atas apa yang terjadi di konsulat mereka di Istanbul," kata Pompeo.

"Dari pertemuan-pertemuan ini, penilaian saya ialah bahwa ada komitmen serius untuk menentukan semua fakta dan menjamin akuntabilitas, termasuk akuntabilitas para pemimpin senior atau para pejabat senior Arab Saudi."

Menlu Pompeo tiba di Riyadh untuk membahas hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman.

Pada Senin malam hingga Selasa pagi, penyelidik Turki berada di konsulat Saudi di Istanbul, tempat terakhir yang Khashoggi masuki dan terlihat sebelum hilang pada 2 Oktober. Ini untuk pertama kali penyidik memeriksa bangunan itu selama lebih sembilan jam. Ketika penyelidikan berlangsung, CNN dan harian The New York Times melaporkan Arab Saudi menyiapkan diri untuk mengakui kematian Khashoggi dalam pemeriksaan yang menyalahi prosedur.

Credit republika.co.id

Putra Mahkota Saudi Bantah Tahu Apa yang Terjadi dengan Khashoggi

WASHINGTON - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman membantah mengetahui apa yang terjadi di Konsulat Saudi di Istanbul pada hari di mana wartawan pengkritik kerajaan, Jamal Khashogi, hilang. Bantahan itu disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui telepon.

Menurut Trump, jawaban akan segera muncul terkait kasus hilangnya Khashoggi.

"Telah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi yang benar-benar menyangkal mengetahui apa yang terjadi di konsulat mereka (di) Turki," kata Trump dalam sebuah pesan di Twitter, Rabu (17/10/2018), yang dikutip Reuters.

"Dan mengatakan kepada saya bahwa dia sudah mulai dan akan berkembang dengan cepat, penyelidikan penuh dan lengkap dalam masalah ini," lanjut Trump. "Jawaban akan segera muncul."

Pernyataan Trump muncul menyusul pengumuman pejabat senior administrasi Trump bahwa Arab Saudi tetap menjadi salah satu sekutu terpenting AS dalam menerapkan strategi Washington melawan Iran. Kendati demikian, kata pejabat tersebut, itu tidak berarti bahwa hilangnya Khashoggi tidak akan ditangani.

Pada awal pekan ini, Trump menyatakan bahwa dia telah berbicara melalui telepon dengan Raja Salman dari Arab Saudi. Sang raja juga membantah mengetahui apa yang terjadi dengan wartawan kritis tersebut.

Setelah percakapan telepon, Presiden Trump menyatakan Raja Salman percaya bahwa "pembunuh nakal" berada di balik hilangnya jurnalis tersebut.

Jamal Khashoggi, yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan Arab Saudi, hilang pada 2 Oktober setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen untuk syarat pernikahan yang dia rencanakan dengan perempuan Turki.

Pihak berwenang Saudi mengklaim wartawan itu sudah meninggalkan konsulat pada hari yang sama ketika dia tiba. Namun, klaim itu tanpa disertai bukti.

Setelah sumber pemerintah Turki mengklaim bahwa Khashoggi dibunuh ketika berada di dalam kantor misi diplomatik tersebut, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman menjawab bahwa pihak berwenang Turki dapat menggeledah gedung konsulat jika diperlukan.

Credit sindonews.com

Iran Serang ISIS 700 Kali Pakai Drone

Ilustrasi (AFP PHOTO / SAFIN HAMED)

Jakarta, CB -- Garda Revolusi Iran menyebut bahwa pihaknya telah melakukan 700 serangan pesawat tak berawak untuk menyerang ISIS di Suriah. Hal ini disebutkan oleh kepala kedirgantaraan Iran seperti dilaporkan kantor berita Fars, Selasa (16/10).

"Drone pembom kami telah melakukan 700 operasi militer menggunakan bom cerdas untuk melawan Daesh," kata Brigadir Jenderal Amirali Hajizadeh. Daesh adalah akronim dalam bahasa Arab untuk menyebut ISIS.

Iran menyebut bahwa cara ini bisa mengubah gelombang pertempuran secara signifikan. Pada 1 Oktober, Garda Revolusi menggunakan drone militer melawan ISIS di Suriah.

Hal ini dilakukan sebagai balasan atas serangan mematikan ketika Iran melakukan parade militer pada September lalu. Serangan ini terjadi di barat daya Iran yang diklaim oleh kelompok militan.

Tujuh drone militer serta enam rudal balistik menghantam "markas besar ISIS" di kota Hajin yang berbatasan dengan Irak, lapor TV negara.

Berdasarkan pemberitaan media Iran, gambar yang dipublikasi menunjukkan bahwa drone itu buatan lokal dari pabrik "Saegheh". Droni ini dibuat ulang dari drone Sentinel AS RQ-170 yang ditangkap oleh Iran pada 2011.

Kepala staf angkatan bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, mengatakan bahwa itu adalah serangan lintas negara pertama yang berhasil dilakukan drone itu.

Ini juga pertama kalinya Iran secara resmi mengumumkan menggunakan pesawat tempur di luar perbatasannya, kata kantor berita Tasnim yang konservatif.

Iran adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Garda Revolusi Iran beroperasi di negara itu sebagai "penasihat militer".

Credit cnnindonesia.com