CUPUMA

Jumat, 05 Oktober 2018

Pimpinan Sebut Situasi Iran Sensitif

Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei (REUTERS/leader.ir)

Jakarta, CB -- Iran tengah menghadapi masa kritis akibat kondisi ekonomi dalam negeri dan tekanan sanksi Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato dihadapan puluhan ribu anggota milisi Basij dan para pemimpin Garda Revolusi.

"Situasi bangsa, kawasan dan dunia sangat sensitif, terutama bagi kami rakyat Iran," kata Khamenei di sebuah stadion di Teheran yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kamis (10/4).

"Sensitif karena di satu sisi kita mendapat tekanan dari kekuatan arogan dan politisi imperialis Amerika ... di sisi lain masalah ekonomi bangsa dan makin sulitnya penghidupan sebagian besar orang miskin di negara."

Perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral dengan Republik Islam (Iran) pada bulan Mei dan memberlakukan kembali sanksi.

Para pejabat AS mengatakan sanksi baru yang menargetkan sektor minyak Iran akan diberlakukan pada 4 November.

Nilai tukar rial Iran telah jatuh 75 persen dari nilai di awal 2018. Namun, Iran menyatakan bahwa mereka akan memberi tamparan balik dan akan mengalahkan Amerika dengan sanksinya, kata Khamenei dalam pidatonya.

"Dengan kebaikan Tuhan kami akan mengalahkan sanksi dan kekalahan sanksi adalah kekalahan Amerika," kata Khamenei. "Dan Amerika harus menerima tamparan lain dari rakyat Iran dengan kekalahan sanksi."

Credit cnnindonesia.com

Keamanan ditingkatkan di seluruh Aden, Yaman,

Orang-orang melihat ke rongsokan mobil di lokasi serangan bom mobil yang menewaskan gubernur kota pelabuhan Aden yang berlokasi di selatan Yaman, Minggu (6/12). Jaafar Mohammed Saad tewas pada hari Minggu saat si pelaku bom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke konvoi gubernur di bagian barat kota Aden, menurut warga dan pejabat lokal. (REUTERS/Nasser Awad)

Aden, Yaman (CB) - Pasukan keamanan Yaman meningkatkan langkah keamanan di dekat beberapa lembaga pemerintah di Kota Pelabuhan Aden, Yaman Selatan, setelah seruan dari pemimpin pro-pemisahan diri oleh pemimpin Yaman Selatan untuk melancarkan pemberontakan rakyat.

Satu sumber prajut Pengawal Presiden yang setia kepada pemerintah mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang-- mereka telah memulai penggelaran kendaraan lapis baja untuk mengamankan gedung, pelabuhan di kota tersebut dan lembaga lain dari setiap sabotase.

Satuan militer lain yang setia pada pemerintah menaikkan tingkat siaga untuk menghadapi perbuatan yang mungkin merusak kestabilan situasi di Aden, kata sumber tersebut.

Penggelaran tersebut dilakukan cuma beberapa jam setelah pernyataan dikeluarkan oleh Dewan Peralihan Selatan (STC), yang menyalahkan pemerintah dukungan Arab Saudi atas korupsi yang merajalela dan berikrar akan melakukan pemberontakan.

Sementara itu, satuan militer yang setia kepada STC memulai persiapan guna merebut semua lembaga pemerintah di Aden dan provinsi lain yang bertetangga di Yaman Selatan.

Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, memperingatkan mengenai kerusuhan massal setelah seruan STC bagi pemberontakan rakyat, dan mendesak warga agar melindungan semua lembaga di provinsi Yaman Selatan.

Kota Pelabuhan Aden di Yaman Selatan, tempat pemerintah Yaman untuk sementara bermarkas, telah menderita akibat seringnya pemadaman listrik dan kurangnya layanan dasar termasuk air, sehingga menyulut kemarahan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

Negara Arab tersebut telah terjerumus ke dalam perang saudara sejak gerilyawan Syiah dukungan Iran, Al-Houthi, menguasai secara militer sebagian besar provinsi Yaman Utara, termasuk Ibu Kotanya, Sana`a, pada 2014.

Arab Saudi dan negara lain Arab mencampuri secara militer dan mulai menggempur Sana`a pada Maret 2015 sebagai tanggapan atas permintaan resmi terbuka dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan, untuk melindungi Yaman.

Konflik militer dalam negeri antara milisi Al-Houthi dan Pemerintah Yaman belum lama ini memasuki tahun keempatnya, di tengah penderitaan luas rakyat Yaman dan krisis kemanusiaan paling buruk di dunia.

Credit antaranews.com

Hamas: Kami Tidak Ingin Berperang dengan Israel

GAZA - Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dalam sebuah wawancara dengan media Israel, Israel Yedioth Ahronoth, menyatakan, pihaknya tidak ingin berperang dengan Israel. Dia menyebut, perang tidak menguntungkan siapapun.

“Perang baru bukanlah kepentingan siapa pun, itu tentu bukan demi kepentingan kami. Siapa yang benar-benar ingin menghadapi kekuatan super nuklir dengan empat ketapel. Perang tidak menghasilkan apa-apa," ucap Sinwar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).

Sinwar melanjutkan, dia telah memutuskan untuk menerima tawaran wawancara dengan media Israel, karena dia sekarang melihat kesempatan nyata untuk adanya perubahan.

Ketika ditanya apakah dia ingin terus berjuang melawan Israel, Sinwar menyatakan dia akan terus berjuang. “Saya tidak mengatakan saya tidak akan bertempur lagi. Saya mengatakan saya tidak ingin ada perang lagi,” ucapnya.

“Apa yang saya inginkan adalah mengakhiri pengepungan terhadap jalur Gaza. Komitmen pertama saya adalah bertindak untuk kepentingan rakyat saya, untuk melindungi mereka dan membela hak mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan,” katanya.

Menurut Sinwar, Israel, yang telah memberlakukan pengepungan selama 12 tahun terakhir terhadap Gaza, harus disalahkan atas eskalasi baru-baru ini di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.

Mengenai pembicaraan gencatan senjata baru-baru ini antara Hamas dan Israel, Sinwar mengatakan pembicaraan itu benar adanya. Namun, dia menyatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai.

"Perjanjian itu belum ada, tetapi Hamas dan hampir semua faksi Palestina lainnya bersedia menandatangani dan menghormatinya. Tetapi pada saat ini, hanya ada pendudukan (Israel). Penting untuk menjelaskan bahwa jika kami diserang, kami akan membela diri, seperti biasanya daan kita akan kembali berperang," tukasnya.

Credit sindonews.com

Palestina Kecam Rencana AS Mundur dari Konvensi Wina

RAMALLAH - Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencama pemerintah Amerika Serikat (AS) mundur dari kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pengadilan tinggi PBB atau Mahkamah Internasional (ICJ). AS keluar setelah Palestina menantang langkah Washington memindahkan kedutaan di Israel ke Yerusalem

"Pemerintahan ini (AS) dengan sengaja mengganggu dan merusak tatanan internasional karena dukungannya yang buta terhadap kebijakan ilegal dan kolonial Israel," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Administrasi AS saat ini percaya bahwa mereka di atas hukum dan di luar akuntabilitas," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (4/10).

Seperti diketahui, sebelumnya, Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengatakan AS menarik diri dari protokol mengenai Mahkamah Internasional yang terpisah di Den Haag yang memutuskan perselisihan antar negara.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina yang menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya.

Bolton mengatakan AS telah meninggalkan Protokol Opsional dan Penyelesaian Sengketa Konvensi Wina 1961, yang menetapkan Mahkamah Internasional sebagai "yurisdiksi wajib" untuk menyelesaikan perselisihan kecuali negara berselisih memutuskan untuk menyelesaikannya di tempat lain.

"AS akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari berdirinya Mahkamah Internasional dan kami mengharapkan semua pihak lain untuk mematuhi kewajiban internasional mereka di atasnya," ujar Bolton.

Credit sindonews.com

AS keluar dari dua perjanjian internasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9). (webtv.un.org)

Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menarik diri dari dua perjanjian internasional setelah Iran dan Palestina mengajukan keberatan kepada Mahkamah Internasional soal kebijakan AS.

Langkah itu adalah penarikan diri terbaru Washington dari perjanjian internasional.

Penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengkaji ulang semua perjanjian internasional, yang bisa menghadapkannya pada keputusan mengikat, yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ), demikian Reuters melaporkan.

Pada saat sama, Bolton mengecam pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-bangsa itu karena dianggapnya "dipolitisasi dan tidak efektif".

ICJ, yang berpusat di Denhaag, Belanda, merupakan lembaga PBB yang menyelesaikan persengketaan di antara negara-negara.

Bolton mengatakan Amerika Serikat keluar dari "protokol pilihan" di bawah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Keputusan menarik diri dari protokol itu diambil setelah Palestina pada September menyampaikan keberatan menyangkut keputusan Washington untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sebelumnya pada Rabu, ICJ memberikan kemenangan kepada Teheran dengan memerintahkan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dikenakannya terhadap Iran tidak mengganggu bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.

Teheran beralasan bahwa sanksi yang diterapkan AS sejak Mei pemerintahan Trump telah melanggar Perjanjian Persahabatan 1955 antara kedua negara.

Washington bereaksi dengan keluar dari perjanjian tersebut, yang ditandatangani jauh sebelum revolusi Iran 1979. Revolusi tersebut mengubah AS dan Iran menjadi musuh bebuyutan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat seharusnya sudah mundur dari perjanjian persahabatan dengan Iran sejak beberapa dasawarsa lalu. Ia mengakan ICJ tidak punya kewenangan menyangkut sanksi-sanksi, yang dikatakannya merupakan hal mendasar bagi kepentingan keamanan AS.

AS telah mengambil kebijakan garis keras terhadap Teheran dengan memutuskan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 serta menerapkan kembali berbagai sanksi.

Dua tahun sejak terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, Trump telah menarik negaranya keluar dari perjanjian enam negara dengan Iran, perjanjian iklim global serta badan kebudayaan PBB.

Trump juga mengancam sekutu militernya di NATO bahwa Amerika Serikat akan "jalan sendiri" kalau anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu tidak mau membelanjakan anggaran lebih untuk pertahanan.

Credit antaranews.com

Amerika Tuding Cina Sengaja Jual Murah Komponen Senjata Strategis

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

CB, Washington – Kajian Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyimpulkan pemerintah Cina sengaja menggunakan kekuatan monopoli sejumlah sumber daya alam untuk melemahkan industri pertahanan AS.

Kajian, yang dibuat sejak 2017 atas perintah Presiden Donald Trump, ini mengatakan Beijing sengaja membanjiri pasar dengan material tertentu yang penting untuk pembuatan bahan bakar rudal dan pesawat jet tempur AS.
“Kajian itu menyimpulkan Cina melakukan kebijakan ini untuk memaksa produsen asal AS bangkrut,” kata salah seorang pejabat pemerintah AS seperti dilansir media Foreign Policy dan Russia Today pada Selasa, 2 Oktober 2018.

Foreign Policy mendapatkan informasi mengenai kajian ini dari dua sumber di pemerintahan AS, yang meminta identitasnya tidak diungkap. Kajian ini, menurut keduanya, akan dipublikasikan dalam beberapa pekan lagi.
Salah satu contoh bahan bakar strategis untuk rudal yaitu ammonium perchlorate. Cina menguasai mayoritas suplai zat kimia ini dan menjualnya dengan harga yang relatif murah. Ini membuat produsen dari AS mengalami kesulitan untuk menjual produknya.
“Cina menggunakan kontrol sumber daya alam dan material lainya untuk mempengaruhi secara negatif basis industri kita sebagai bagian dari strategi nasional mereka,” kata salah satu pejabat tadi. “Ini berdampak nyata terhadap kemampuan kita mempertahankan basis industri.”

Kajian itu juga menyatakan Cina mendominasi suplai mineral langka bumi atau rare-earth minerals, yang digunakan secara luas pada telepon seluler dan semua pesawat militer AS.
Salah satu kesimpulan dari kajian ini menyatakan,”Cina sengaja mengorganisir ekspor sumber daya alam dan kebijakan perdagangan dan manufakturnya untuk melemahkan kemampuan AS.
Kajian ini juga mencantumkan secara detil kelemahan-kelemahan dari basis industri pertahanan AS dan membuat rekomendasi penguatan perusahaan kotraktor pertahanan.

Kajian itu meminta adanya stabilitas bujet kementerian Pertahanan, melakukan investasi terarah untuk meningkatkan kemampuan industri penting.
Kajian ini juga berisi saran akselerasi kemampuan tenaga kerja domestik yang ahli di bidang STEM yaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika, serta kemampuan perdagangan yang ahli.
Kajian dari kementerian Pertahanan ini ditujukan untuk mengkalkulasi tingkat kesehatan basis industri AS secara luas, yang telah diminta Trump pada Juli 2017 dan tertunda cukup lama.
Soal ini, juru bicara kementerian Pertahanan, Letnan Kolonel Mike Andrews, mengatakan Menteri Pertahanan Jim Mattis memimpin upaya gabungan untuk mengidentifikasi, menghitung resiko, dan membuat rekomendasi kepada Presiden.
Ini dilakukan untuk membangun sebuah basis industri manufaktur pertahanan Amerika yang kokoh, tangguh, aman, dan siap. “Kementerian Pertahanan bakal merilis laporan ini segera dan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mengimplementasi rekomendasi yang ada,” kata Andrews.

Credit tempo.co

Laporan: Cina Tanamkan Cip untuk Mata-matai Perusahaan AS

Negara-negara dengan kemampuan spionase terkemuka (ilustrasi)

Foto: nationalpost.com

Apple mengaku tak menemukan cip yang disebut dalam laporan.

CB, WASHINGTO -- Cina dilaporkan telah menanam cip mata-mata berukuran kecil dalam sejumlah perangkat yang selama ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk Amazon Web Services (AWS) dan Apple.

Dengan chip kecil yang ditanam selama proses manufaktur perangkat, pemerintah Cina diduga telah mamantau aktivitas perusahaan-perusahaan besar AS. Demikian dilaporkan Bloomberg Buninessweek, Kamis (4/10) yang kemudian menjadi perbicangan hangat banyak media dunia.

Cip berukuran kecil, yang Bloomberg katakan telah menjadi subjek dari penyelidikan Pemerintah AS sejak 2015. Cina disebut menggunakan cip untuk mengumpulkan kekayaan intelektual dan rahasia dagang perusahaan-perusahaan AS, termasuk pada motherboard Super Micro.

Apple, AWS, dan Super Micro membantah laporan itu. Apple mengatakan tidak menemukan cip seperti yang ditegaskan oleh Businessweek yang mengutip sumber-sumber pemerintah dan perusahaan yang tidak disebut identitasnya.

Pihak Apple mengatakan bahwa laporan itu hanya menghubung-hubungkan insiden 2016. Saat itu Apple menemukan driver terinfeksi pada satu server Super Micro di salah satu lab Apple. "Kejadian satu kali itu ditetapkan sebagai kecelakaan dan bukan serangan yang ditargetkan terhadap Apple," katanya.

AWS juga membantah laporan itu, sementara kemenerian luar negeri Cina. Mereka mengatakan Cina pembela keamanan siber yang tegas.

Mayoritas komponen elektronik yang digunakan dalam teknologi AS diproduksi di Cina. Beijing sudah lama dicurigai, tapi jarang secara langsung terlibat, dalam kampanye mata-mata secara massal berbasiskan perangkat keras yang dibuat di negara itu.

Seperti dilansir CNBC, perusahaan-perusahaan termasuk produsen komponen Huawei dan ZTE, serta pembuat kamera pengawasan Hikvision, semuanya di bawah kecurigaan dan pengawasan dari pemerintah AS pada tahun lalu.

Credit republika.co.id

Rusia Tuding AS Punya Lab Senjata Biologi Rahasia di Georgia

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia menuding Amerika Serikat (AS) mengoperasikan laboratorium senjata biologi rahasia di Georgia. Keberadaan laboratorium itu mencemooh konvensi internasional dan menjadi ancaman keamanan langsung bagi Rusia.

Tudingan ini muncul bersamaan dengan hari yang sama saat para pejabat AS, Inggris, dan Belanda menuduh intelijen militer Rusia berada di balik berbagai serangan siber.

Menurut Mayor Jenderal Igor Kirilov laboratorium di Georgia adalah bagian dari jaringan laboratorium AS dekat perbatasan Rusia dan China.

Tuduhan itu sebagian besar didasarkan pada materi tentang Pusat Penelitian Kesehatan Publik di Tbilisi, Georgia, yang dibiayai Richard G.Lugar. Kepala militer perlindangan radiasi dan biologi Rusia ini mengklaim dokumen-dokumen yang dirilis oleh mantan Menteri Keamanan Negara Georgia, Igor Giorgadze, menunjukkan bahwa fasilitas itu didanai sepenuhnya oleh AS dan kepemilikan Georgia yang ada di atas kertas hanyalah kedok belaka.

Kirillov mengatakan dokumen yang diterbitkan Giorgadze mengisyaratkan kegiatan yang lebih jahat sedang terjadi di bawah naungan penelitian sipil.

Dia mencatat bahwa dokumen Giorgadze mengutip kematian 73 sukarelawan yang mengambil bagian dalam tes obat baru di laboratorium pada 2015-2016. Klaim ini tidak dapat dikonfirmasi secara independen.

Kirillov menuduh kematian itu menunjukkan bahwa Pusat Penelitian Lugar menggunakan para sukarelawan sebagai kelinci percobaan dalam pengujian racun mematikan yang baru.

"Kematian yang hampir bersamaan dari sejumlah besar relawan memberikan alasan untuk percaya bahwa Pusat Lugar sedang meneliti zat kimia atau biologis yang sangat beracun dan sangat mematikan," katanya seperti dikutip dari AP, Jumat (5/10/2018).

Jenderal Rusia itu juga mengklaim bahwa penyebaran penyakit virus di Rusia selatan bisa dikaitkan dengan kegiatan di Pusat Penelitian Lugar. Dia menunjuk penyebaran demam babi Afrika (ASF) dari Georgia sejak 2007 yang menyebabkan kerugian besar bagi sektor pertanian Rusia.

Lebih jauh Kirilov menyebut kutu yang membawa penyakit demam berdarah-Kongo Krimea, penyakit virus mematikan, juga menyebar di beberapa wilayah di Rusia selatan dalam pola yang tidak biasa. Ini adalah petunjuka lain dari dugaan keterlibatan laboratorium AS, meski Kirilov tidak menyebut kapan kejadian tersebut.

"Sangat mungkin bahwa AS membangun potensi biologis militernya di bawah naungan mempelajari cara-cara perlindungan dan melakukan penelitian damai lainnya, mencemooh perjanjian internasional," ujarnya.

Dikatakan oleh Kirilov, di antara dokumen yang dirilis oleh Giorgadze adalah hak paten AS untuk drone yang ditujukan untuk menyebarkan serangga yang terinfeksi. Paten lainnya mencakup proyektil untuk mengirim zat kimia dan biologi.

"Penelitian semacam itu tidak sesuai dengan kewajiban internasional Washington mengenai pelarangan senjata biologi dan racun," ucap Kirillov.

"Pertanyaan yang sah adalah mengapa dokumen-dokumen tersebut disimpan di Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat Lugar. Kami berharap dapat menerima jawaban yang tepat dari Georgia dan Amerika Serikat," imbuhnya

Ia mencatat bahwa Rusia khawatir tentang militer AS yang menugaskan pengumpulan materi genetik orang-orang dari berbagai daerah di Rusia, termasuk Kaukasus Utara, dan tidak yakin dengan tujuan proyek tersebut.

"Laboratorium di Georgia adalah hanya elemen kecil dari bagian dari program militer dan biologis Amerika Serikat yang luas," kata jenderal itu, menambahkan bahwa Pentagon diduga memiliki laboratorium lain di negara-negara tetangga Rusia.

"Pemilihan lokasi untuk laboratorium semacam itu tidak disengaja," ujar Kirillov, mencirikan fasilitas penelitian sebagai sumber ancaman biologis yang konstan ke Rusia dan China.

Credit sindonews.com

Spanyol Tolak Ultimatum dari Pemerintah dan Rakyat Catalonia

MADRID - Pemerintah Spanyol menolak ultimatum dari pemerintah dan rakyat Catalonia untuk merdeka serta menentukan nasib sendiri. Madrid mendorong dialog yang lebih luas dengan Catalonia untuk menyelesaikan krisis separatisme. “Kita tidak menerima ultimatum (untuk memerdekakan diri),” kata Juru Bicara Pemerintah Spanyol Isabel Celaa dilansir Reuters.

“Pemerintahan otonomi ya, tapi kemerdekaan tidak,” katanya. Celaa mengungkapkan, kepala pemerintahan Catalonia tidak perlu menunggu hingga November untuk mengetahui jawaban Pemerintah Spanyol. Dia menuntut pemerintahan Catalonia harus menghadiri eksistensi sosial dan hak-hak bagi penduduk nasionalis dan nonnasionalis.

“Kita harus menginginkan pemerintahan Catalonia, sekali lagi, bahwa masyarakat yang terpecah adalah masyarakat tanpa masa depan,” katanya. Kepala pemerintahan regional Catalonia Quim Torra sebelumnya mendorong Madrid menyepakati referendum kemerdekaan.

Selain itu, Torra juga mengancam akan menarik dukungan kepada Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez jika dia tidak setuju dengan mekanisme kemerdekaan dalam waktu satu bulan.

Pernyataan Torra itu diungkapkan di depan Kongres Spanyol yang bisa berimbas pada pemilu lebih cepat di Spanyol. “Jika tidak ada kesepakatan referendum, partai-partai propemerintah tidak akan menjamin stabilitas di dalam Kongres. Kesabaran rakyat Catalonia tidak tak terbatas,” ujar Torra.

Pemerintahan Sanchez dari Partai Sosialis (PSOE) hanya memiliki 84 anggota parlemen dari 350 kursi anggota parlemen. Dia juga menjadi PM setelah menggulingkan Mariano Rajoy melalui pemungutan suara pemakzulan.

Namun, Sanchez mengabaikan ancaman itu. “Saya berencana berkuasa hingga 2020,” tuturnya. Berbicara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sanchez mengungkapkan, jika Catalonia memilih jalur konflik, penyelesaian secara politik akan segera berakhir.

“Kekerasan bukan jalannya,” ujarnya. SanchezjugamemintaTorra agar tidak membahayakan normalisasi politik dengan mendorong kaum radikal untuk menguasai institusi yang mewakili rakyat Catalonia.

Sumber di pemerintahan Spanyol, ultimatum dan ketegangan antara Barcelona dan Madrid merupakan respons atas kritikan tajam terhadap Torra. Bagaimanapun Torra ingin menunjuk adanya musuh di luar untuk mencegah terjadinya perpecahan internal di antara pergerakan prokemerdekaan. “Kita mengetahui di satu sisi ada retorika emosi.

Di sisi lain, ada fakta. Komite bilateral akan menunjukkan hasil,” kata Celaa. Dia mengungkapkan pentingnya menjaga komunikasi antara Madrid dan Barcelona. “Pemerintahan Sanchez akan memprioritas komunikasi tersebut,” ujarnya.

Selama pemerintahan Mariano Rajoy, pemerintahan Catalonia menggelar referendum pada 1 Oktober 2017. Sebelum kemudian deklarasi kemerdekaan dilaksanakan di parlemen regional Catalonia.

Madrid menunda operasional pemerintahan Catalonia dan menyerukan pemilu dipercepat. Kelompok prokemerdekaan tetap menguasai kursi parlemen regional sebesar 48%.

Kekerasan yang berlangsung saat peringatan satu tahun referendum kemerdekaan Catalonia juga disayangkan Torra. Dia mengkritik tindakan kekerasan itu.

Padahal di depan para pendukung kemerdekaan, Torra mendukung Komite Pembela Republik (CDR), organisasi mandiri yang menggelar aksi demonstrasi, untuk terus melakukan tekanan.

Kelompok pendukung kemerdekaan Catalonia meminta Torra mengundurkan diri. Mereka menuding Torra memanfaatkan polisi Catalonia untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Sedangkan kelompok partai lainnya menuntut Torra mundur karena mendorong terjadinya kekerasan di jalanan.

Sementara itu, parlemen Catalonia memilih menolak perintah Mahkamah Agung Spanyol yang melarang mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan lima politikus prokemerdekaan dari jabatan publik.

Langkah itu bertentangan dengan sikap Madrid yang ingin memenjarakan para pemimpin kelompok prokemerdekaan. Berdasarkan survei terbaru pada Juli menyebutkan 46,7% warga Catalonia menginginkan kemerdekaan.

Credit sindonews.com

RI Izinkan Pesawat 11 Negara Bantu Korban Gempa Palu-Donggala

Ilustrasi pesawat C-130. (U.S. Air Force photo)

Jakarta, CB -- Pemerintah RI memberikan izin masuk atau flight clearance bagi 20 pesawat dari 11 negara untuk membantu penanggulangan gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan 11 negara itu terdiri dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Swiss, Singapura, India, Vietnam, Malaysia, Selandia Baru, Inggris, dan Qatar.

"Saat ini kami telah memberi flight clearance untuk 20 pesawat dari 11 negara. Namun perlu diingat, belasan pesawat ini tidak masuk secara bersamaan, tapi disesuaikan dengan kondisi bandara dan landasan di lapangan," kata Arrmanatha dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/10).

Arrmanatha mengatakan flight clearance diberikan bagi pesawat kargo dan pesawat militer C-130 atau sejenisnya.

Hingga Kamis siang, pesawat Singapura, India, dan Malaysia sudah mendarat di Balikpapan, yang kini menjadi gerbang masuk bantuan internasional.

Sementara itu, sedikitnya 19 negara dan 2 organisasi internasional sudah secara spesifik menyampaikan daftar bantuan dan materi yang bisa diberikan kepada pemerintah.

Dua organisasi internasional tersebut meliputi Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre).

Sementara itu, 19 negara tersebut terdiri dari Amerika Serikat, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Jerman, Spanyol, Inggris, Australia, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Qatar.

"19 negara dan 2 organisasi internasional ini tidak termasuk negara-negara yang mengungkapkan niat membantu secara finansial," kata Arrmanatha.

"Daftar ini tidak tetap, terus berubah dan berkembang setiap saat sebab banyak negara yang sudah mengungakpakn niat membantu kita, tapi belum secara resmi berkomunikasi dengan kita."

Namun, Arrmanatha tidak bisa menjelaskan detail mengenai total nilai dan jumlah barang bantuan yang diberikan belasan negara itu.

Dia hanya menegaskan bahwa belasan negara tersebut memberikan bantuan barang-barang yang memang saat ini menjadi prioritas kebutuhan di lapangan, seperti transportasi pesawat, tenda, pemurni air, peralatan medis termasuk rumah sakit di lapangan, dan fogging neutraliser.

Arrmanatha mengatakan bantuan finansial dari pemerintah asing langsung diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sementara itu, seluruh bantuan finansial dari organisasi internasional dipusatkan di Palang Merah Indonesia.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir Desak ASEAN Koordinasi Bantuan Gempa Palu-Donggala

PM Mahathir Mohamad mendesak ASEAN untuk mengoordinasikan pemberian bantuan kepada Indonesia untuk menangani dampak gempa dan tsunami di Palu serta Donggala. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendesak Komite Manajemen Bencana ASEAN (ACDM) untuk mengoordinasikan pemberian bantuan kepada Indonesia untuk menangani dampak gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah.

Di awal pernyataannya, Mahathir mengatakan bahwa sebagai negara tetangga, ASEAN tidak bisa hanya duduk diam sementara tragedi yang memilukan hati terjadi di Indonesia.

"Namun, membantu tanpa koordinasi yang baik dan perencanaan strategis hanya akan menghasilkan situasi yang sudah kacau semakin kacau. Bukan membantu, kita mungkin malah menambah masalah pada penyelamat lain," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Bernama.

Melanjutkan pernyatannya, Mahathir berkata, "Jelas di dalam kondisi seperti itu, ACDM memegang peranan penting."

Meski demikian, Mahathir yakin setiap negara anggota ACDM sudah akan memberikan bantuan kepada Indonesia melalui badan manajemen bencananya masing-masing.

"Bersama, saya yakin kita dapat membantu tetangga kita meringankan bebannya," ucap Mahathir dalam Pertemuan ASEAN mengenai Manajemen Bencana tersebut.

Mahathir kemudian menyatakan bahwa Badan Manajemen Bencana Nasional Malaysia (NADMA) sendiri sudah mengoordinasikan instansi terkait dan siaga untuk mengerahkan tim SAR, juga bantuan kemanusiaan ke Indonesia.

Menurut Mahathir, penanganan bencana adalah harus disikapi secara serius karena berdampak langsung pada kehidupan rakyat di negara berkembang.

Ia lantas menjabarkan bahwa hampir setengah bencana besar dunia terjadi di Asia, membuat kawasan itu menjadi area paling rawan.

Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang menerjang Donggala dan memicu tsunami di Palu ini sendiri terjadi hanya berselang beberapa bulan setelah bencana serupa mengguncang Lombok.

"Komitmen kuat ASEAN untuk mengurangi dampak bencana harus tercermin dalam respons bencana atas darurat bencana, terpisah dari upaya menjadi pemimpin negara dalam manajemen bencana," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia prakarsai pertemuan ASEAN dorong pembangunan berkelanjutan

Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri), Chair of The ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Governing Council Tan Hun Seng (kanan) dan Ambassador of Norway to ASEAN Morten Hoglund (kiri) melambaikan tangan saat peringatan 51 tahun ASEAN di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (8/8/2018). (ANTARA /Sigid Kurniawan)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia memprakarsai Pertemuan para Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders Gathering) pada 11 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, untuk membahas upaya peningkatan sinergi pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

"Akan ada ASEAN Leaders Gathering pada 11 Oktober siang yang diinisiasi oleh Indonesia. Kami telah mengundang 10 negara ASEAN yang dipimpin kepala negara dan atau pemerintahan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

ASEAN Leaders Gathering itu akan dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan internasional Pertemuan Tahunan IMF-Kelompok Bank Dunia (Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group) 2018.

"Pertemuan ASEAN ini dibuat `back-to-back` dengan acara IMF tujuannya untuk memanfaatkan kehadiran Sekjen PBB, Presiden Bank Dunia, dan Managing Director IMF untuk membahas upaya sinergi agar mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) di ASEAN," ujar Arrmanatha.

Oleh sebab itu, pertemuan para pemimpin ASEAN tersebut akan mengangkat tema "Achieving SDGs and Overcoming Development Goals Through Regional Collaborative Action".

Dalam pertemuan itu, para kepala negara/pemerintahan ASEAN akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Maka dalam pertemuan itu, para kepala negara ASEAN juga akan mencoba menyelaraskan SDGs dengan Visi ASEAN 2025," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa ASEAN Leaders Gathering itu juga akan menjadi ajang untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan di ASEAN selama beberapa tahun terakhir.

Total produk domestik bruto (PDB) ASEAN pada 2017 mencapai 2,5 triliun dolar AS. ASEAN merupakan kekuatan ekonomi terbesar keenam di dunia dan ketiga di Asia.

Selain itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN mencapai 6,8 persen dalam beberapa tahun terakhir, dan angka tersebut di atas rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi dunia.

"ASEAN akan terus mempertahankan pertumbuhan itu, tetapi juga akan memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Arrmanatha.

Credit antaranews.com

AS Sanksi Perusahaan Berbasis di Turki

Parade Militer Korea Utara (Korut)

Perusahaan tersebut dituduh melakukan transaksi perdagangan senjata dengan Korut.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/10) memberlakukan sanksi terhadap sebuah perusahaan berbasis di Turki. Sanksi juga diberikan kepada para pemimpin perusahaan, dan seorang diplomat Korea Utara (Korut). Mereka dituduh melakukan perdagangan senjata dan barang mewah dengan Pyongyang yang melanggar sanksi internasional.

Sanksi terbaru dijatuhkan saat Washington mempertahankan tekanan pada Pyongyang agar membongkar program rudal dan nuklirnya. Sanksi AS telah menargetkan rute perdagangan Korut untuk menghalangi pendanaan dalam pengembangan program senjata.

Departemen Keuangan AS mengatakan, SIA Falcon International Group yang juga memiliki cabang di Latvia akan masuk daftar hitam karena mengekspor senjata ke atau dari Korut.

Sanksi juga diberikan kepasa SIA Falcon Chief Executive Huseyin Sahin dan manajer umumnya, Erhan Culha, karena bertindak untuk atau atas nama SIA Falcon baik secara langsung dan tidak langsung.

Selain itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada Ri Song Un, penasihat ekonomi dan komersial kedutaan Kout di Mongolia. Dikatakan pejabat SIA Falcon menjamu Ri awal tahun ini di Turki untuk merundingkan kesepakatan senjata dengannya.

Kantor berita Reuters mencoba menghubungi kantor SIA Falcon di Istanbul untuk meminta komentar. Namun tidak ada jawaban. Permintaan konfirmasi ke kantor SIA Falcon di Latvia disambut oleh pesan suara yang telah direkam dalam bahasa Arab.

"SIA Falcon International Group dan individu yang bertindak atas namanya terang-terangan berusaha untuk melanggar sanksi PBB yang sudah lama terhadap perdagangan senjata dan barang mewah dengan Korea Utara," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Menurut situs SIA Falcon, perusahaan bergerak dalam bidang pertahanan, ternak, energi dan produk makanan. SIA Falcon menggambarkan dirinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri pertahanan. Perusahaan memasok layanan bersenjata dan pasukan keamanan ke lebih dari 30 negara di lima benua.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuju ke Pyongyang pada Ahad untuk melanjutkan negosiasi dengan pemimpin Korut Kim Jong Un terkait pembongkaran program rudal dan nuklir negara itu.

Pembicaraan juga mencakup rencana pertemuan kedua antara Kim dan Presiden Donald Trump yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

Sebelumnya Trump dan Kim bertemu di Singapura pada Juni. Dalam pertemuan itu Kim berjanji untuk melakukan denuklirisasi di Aemenanjung Korea.

Credit republika.co.id

Putin: Tidak diperlukan aksi militer di Idlib, Suriah

Dokumen foto petugas kesehatan menolong korban senjata kimia di Iblib, Suriah, Selasa (4/4/2017). (Reuters)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu bahwa daerah bebas militer di Idlib, Suriah, berjalan efektif dan tidak ada rencana aksi militer besar di kawasan itu.

"Saya punya alasan untuk dipercayai bahwa kami akan mencapai tujuan kami," kata Putin, merujuk kepada daerah itu, yang dibentuk Turki dan Rusia di Idlib.

"Artinya, tidak ada aksi militer berskala besar di sana," kata dia, "Aksi militer untuk kepentingan aksi militer tak perlu."

Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah pada Minggu (30/9) menyatakan kelompok pemberontak Failaq al-Sham mulai menarik pasukan dan senjata beratnya dari daerah bebas militer di Suriah barat laut, demikian Reuters melaporkan.

Kelompok itu adalah yang pertama mematuhi persyaratan pergi dari daerah penyangga bebas militer, yang dibentuk Turki dan Rusia, untuk dihindari serangan tentara Suriah dukungan Rusia, kata Rami Abdulrahman, ketua pemantau perang berbasis di Inggris itu, kepada Reuters.

Sumber pemberontak tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan.

"Kelompok itu menarik pasukan dan senjata beratnya dalam gelombang kecil dari pedesaan Aleppo selatan, yang berdekatan dengan Provinsi Idlib, yang menjadi bagian dari daerah bebas militer ke arah barat," kata Abdulrahman.

Daerah bebas militer itu mencakup 15 hingga 20 kilometer di sepanjang garis tempur pemberontak dengan pemerintah dan akan dijaga pasukan Turki dan Rusia.

Turki dan Rusia pada pertengahan September sepakat menegakkan daerah baru bebas militer di provinsi tersebut, tempat pemberontak harus ditarik pada pertengahan bulan depan.

Failaq al-Sham adalah yang terbesar ketiga di antara kelompok pemberontak di Suriah barat Laut, kata pemantau tersebut. Kelompok terbesar pemberontak, Tahrir al-Sham, belum mengumumkan sikap mengenai perjanjian tersebut.

Credit antaranews.com

Jenderal AS: S-300 Rusia Pelindung Kejahatan Suriah dan Iran

WASHINGTON - Seorang jenderal senior Amerika Serikat (AS) mengkritik keras pengerahan sistem rudal S-300 Rusia di Suriah. Dia menganggap senjata anti-pesawat itu hanya untuk melindungi kejahatan keji rezim Iran dan Suriah.

Jenderal Joseph Votel, yang mengawasi pasukan AS di Timur Tengah, mengatakan pengerahan senjata pertahanan itu hanya akan memicu eskalasi dan respons spontan yang tidak perlu terhadap jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia 17 September lalu.

Pesawat Il-20 tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal s-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel. Moskow menyatakan pesawat F-16 menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng saat melakukan serangan di Latakia.

Israel merasa serangan udaranya di Suriah benar dan perlu untuk menggagalkan pengiriman senjata oleh Iran kepada milisi Hizbullah Lebanon, yang keduanya merupakan sekutu rezim Damaskus.

"Pengerahan S-300 tampaknya merupakan upaya untuk menutupi kegiatan jahat rezim Iran dan Suriah di Suriah. Jadi, sekali lagi, saya pikir ini adalah eskalasi yang tidak perlu," kata Jenderal Votel kepada wartawan di Pentagon, yang dilansir Reuters, Jumat (5/10/2018).

Reuters melaporkan Israel pada tahun 2015 pernah berlatih melawan sistem rudal S-300 yang dipasok oleh Rusia di Yunani. AS juga memperdalam kerja sama militernya dengan Yunani, sekutunya di keanggotaan NATO.

Menteri Energi Israel Yuval Steinitz, seorang anggota kabinet keamanan Israel, mengakui bahwa penempatan S-300 adalah "masalah yang problematik" bagi militer Tel Aviv.

"Dan itu bisa juga untuk Amerika. Ini adalah sistem yang tentu menyulitkan kami dan membutuhkan solusi untuk ditemukan," kata Steinitz mengatakan kepada Army Radio.

Pada saat yang sama, Steinitz mengakui bahwa teknologi dari sistem S-300 sudah berumur puluhan tahun, yakni dikembangkan pada tahun 1970-an. Dia mengatakan Israel akan melanjutkan operasi militernya melawan Iran di Suriah dan akan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sistem rudal S-300.

Votel menambahkan mengatakan militer AS sadar akan kemampuan S-300, namun sistem itu tidak akan menghentikan kegiatan militer AS di Suriah.

"Pasukan kami di sini telah beroperasi di bawah ancaman anti-udara laten untuk beberapa waktu dan kami akan terus melakukannya," katanya.

Votel menambahkan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki alasan yang baik untuk mengkhawatirkan kegiatan Iran di Suriah.

"Kami percaya mereka memindahkan kemampuan mematikan ke Suriah yang mengancam tetangga di kawasan itu," katanya.

Credit sindonews.com

Mattis Tuding Rusia Langgar Perjanjian Senjata Nuklir

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis mengatakan, Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap Traktat Senjata Nuklir Jarak Menengah (INF). Dia menyebut, perjanjian itu tidak bisa dipertahankan jika Moskow terus melakukan pelanggaran.

Mattis menyatakan, Washington yakin Moskow sedang mengembangkan sebuah sistem peluncur-darat, yang dapat memungkinkan Rusia untuk meluncurkan serangan nuklir di Eropa dalam waktu singkat.

"Rusia harus kembali mematuhi perjanjian INF atau AS akan harus mencocokkan kemampuannya untuk melindungi kepentingan AS dan NATO," kata Mattis dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (4/10).

"AS sedang meninjau opsi dalam diplomasi dan postur pertahanan kami untuk melakukan hal itu. Jangan salah, situasi saat ini, dengan Rusia dalam pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian ini, tidak dapat dipertahankan," sambungnya.

INF, yang diteken tahun 1987 oleh AS dan Rusia, yang kala itu masih berbentu Uni Soviet, melarang rudal jarak menengah yang mampu menyerang Eropa atau Alaska dan mengakhiri krisis era Perang Dingin. Perjanjian itu diteken ketika Uni Soviet memasang hampir 400 hulu ledak nuklir yang diarahkan ke Eropa Barat.

Credit sindonews.com

Seorang Tentara AS Tewas dalam Aksi Tempur di Afghanistan

WASHINGTON - Seorang tentara Amerika Serikat (AS) tewas dalam aksi tempur di Afghanistan pada hari Kamis. NATO mencatat, korban merupakan tentara ketujuh Amerika yang terbunuh di negara yang dilanda perang tersebut sepanjang tahun ini.

Korban telah ditugaskan ke misi "NATO’s Resolute Support", yang melatih dan membantu pasukan keamanan Afghanistan. Investigasi terkait kematiannya sedang dalam proses.

Jenderal Joseph Votel, komandan Komando Sentral Militer AS, mengatakan dari laporan awal menunjukkan kematian tentara itu sebagai akibat dari aksi tempur. Namun, tidak ada informasi tambahan yang tersedia, termasuk jenis insiden tersebut.

"Pikiran kami keluar dari keluarga prajurit dan ke unit asal dia," kata Votel kepada wartawan di Pentagon pada hari Kamis yang dilansir AFP, Jumat (5/10/2018).

Pada hari yang sama, kelompok Taliban Afghanistan mengklaim telah meledakkan kendaraan lapis baja AS di Distrik Garmser, Provinsi Helmand, Afghanistan selatan. Menurut Taliban, tentara di dalam kendaraan itu tewas.

Saat ini, ada sekitar 14.000 pasukan AS di Afghanistan. Keberadaan mereka menjadi komponen utama dari misi NATO untuk mendukung dan melatih pasukan Afghanistan.

Lebih dari 2.000 tentara Amerika telah tewas di Afghanistan sejak dimulainya perang di negara itu pada tahun 2001. Korban tewas yang didominasi pasukan Afghanistan semakin bertambah secara dramatis sejak penarikan pasukan tempur NATO pimpinan AS pada akhir 2014.

Votel sendiri mengakui jumlah tentara NATO dan Afghanistan yang tewas semakin meningkat. "Ini pemahaman saya bahwa itu meningkat," katanya. "Ini adalah sesuatu yang kita tebus, sangat, sangat perhatian," ujar Votel.

Credit sindonews.com

Pejabat Turki dan Saudi berbeda pendapat mengenai keberadaan wartawan Saudi

Menteri Penerangan Arab Saudi Awad bin Saleh Al-Awad (16/8/2018). (Bambang Purwanto)

Istanbul/Washington (CB) - Penguasa Turki dan Arab Saudi memberikan laporan berbeda pada Rabu mengenai keberadaan Jamal Khashoggi, komentator Saudi, yang tidak terlihat hampir 30 jam setelah masuk ke konsulat Saudi di Istanbul.

Khashoggi pindah ke Washington pada tahun lalu karena takut perlakuan tidak diinginkan atas pandangannya.

Tunangan Khashoggi asal Turki dan teman dekatnya, yang dihubungi Reuters, mengatakan ia hilang setelah masuk ke kantor diplomatik tersebut pada Selasa untuk memperdokumen mengenai perceraiannya sehingga ia bisa menikah kembali, demikian Reuters melaporkan.

Tunangannya, yang minta namanya tidak disebutkan, mengatakan menunggu di luar konsulat sejak pukul 13.00 waktu setempat dan memanggil polisi ketika dia tidak muncul.

Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengatakan Khassogi masih berada di konsulat itu dan pemerintah memantau keadaan.

"Pihak berwenang terkait dengan kami masih melakukan kontak dan melakukan perundingan dengan rekan sejawat mereka (pihak Saudi). Saya harap isu ini akan diselesaikan dengan tenang," kata dia kepada wartawan.

Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul mengatakan dalam pernyataan bahwa Khashoggi sudah pergi meninggalkan gedung konsulat, kata kantor berita Saudi SPA. Dikatakannya, konsulat itu bekerja sama dengan penguasa Turki "untuk mengungkap hal terkait" keberadaannya.

Pejabat Saudi juga membantah bahwa Khasshoggi berada di konsulat itu.

"Khashoggi datang ke konsulat minta dokumen terkait dengan status pernikahannya dan keluar setelah itu," kata pejabat tersebut, "Dia tak berada di konsulat dan juga tidak dalam tahanan Saudi."

Tunangannya, yang kembali ke konsulat pada Rabu setelah menunggu selama 12 jam pada hari sebelumnya, menolak pengakuan tersebut.

"Kalau ini betul, di mana dia? Di mana dia? Apakah dia pulang, tidak, saya pulang dan tidak menemukannya. Di mana Jamal?" kata dia kepada Reuters.

Hubungan Turki dan Arab Saudi dan negara Teluk lainnya terganggu sejak tahun 2017, ketika Ankara berpihak kepada Qatar dalam pertikaian di kawasan. Negara Arab memutuskan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Qatar yang diduga memiliki hubungan dengan terorisme, yang Doha bantah.

Turki juga bekerja dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi di Timur Tengah, berusaha mengurangi pertempuran di bagian utara Suriah, dan para pimpinan militer Iran dan Turki saling berkunjung tahun lalu.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya memantau dan berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Khashoggi.

"Kami ikuti laporan keberadaan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan terus mencari informasi," demikian pejabat Deplu AS.

Credit antaranews.com

Erdogan: Turki tak akan Tinggalkan Suriah Sampai Pemilu

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: Presidential Press Service via AP

Turki memiliki 12 titik pengamatan di zona demiliterisasi yang dibentuk bulan lalu

CB, ANKARA -- Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Kamis (4/10) menegaskan, Turki tidak akan meninggalkan Suriah sampai rakyat Suriah mengadakan pemilihan umum. Hal itu disampaikan Erdogan di sebuah forum di Istanbul.

"Setiap kali rakyat Suriah mengadakan pemilu, kami akan meninggalkan Suriah ke pemiliknya setelah mereka mengadakan pemilihan," kata Erdogan.

Erdogan pada bulan lalu setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membentuk zona demiliterisasi antara oposisi dan pemerintah di Suriah utara. Pasukan Turki juga berada di wilayah barat laut Afrin dan di sekitar Jarablus.

Erdogan mengatakan pada Kamis, Turki tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembicaraan dengan kelompok-kelompok radikal di Idlib, daerah kantong terbesar yang dikuasai oposisi.

Hayat Tahrir al-Sham, yang termasuk jaringan Alqaidah dan sebelumnya dikenal sebagai Nusra Front, adalah kelompok paling kuat di Idlib. Turki menyebut kelompok itu sebagai organisasi teroris pada Agustus, sesuai dengan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juni.

Erdogan menambahkan Turki memiliki 12 titik pengamatan di zona demiliterisasi yang dibentuk bulan lalu. Rusia memiliki 10 titik pengamatan dan Iran memiliki enam titik pengamatan. "Mengamankan koridor ini berarti mengamankan Idlib. Dan kami telah mulai membentengi pos pengamatan kami," katanya.

Credit republika.co.id

Empat Tentara Turki Tewas

Police Line (ilustrasi)

Foto: www.nbcmiami.com

Aparat Turki tewas terkena bom tepi jalan

CB, ANKARA -- Empat tentara Turki tewas dan lima lainnya terluka dalam serangan di tenggara Provinsi Batman, Turki, Kamis (4/10). Pemerintah setempat menyatakan personel Turki itu terkena bom di tepi jalan.

Pemerintah menyebut militan Partai Pekerja Kurdi (PKK) meledakan bom yang dimodifikasi saat pasukan militer Turki melakukan konvoi di wilayah Gercus. Sebuah operasi sudah diluncurkan untuk menangkap para pelaku.

Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa menyatakan PKK sebagai sebuah organisasi teroris. Dibentuk pada 1978 mereka sudah melancarkan serangan kepada pemerintah sah Turki sejak 1980-an.

Kekerasan dan serangan dari kelompok etnis Kurdi semakin meningkat sejak gagalnya gencatan senjata pada 2015. Secara terpisah, militer Turki mengumumkan sebanyak 13 militan PKK tewas dalam serangan udara di wilayah Avasin-Basyan dan Zap di Irak utara serta di sebelah tenggara Provinsi Siirt, Turki selama dua hari terakhir.

Selama beberapa bulan terakhir Turki melancarkan serangan udara ke markas PKK di sebelah utara Irak. Terutama di pangkalan militer mereka di penggunungan Qandil. Turki juga mengancam akan mengerahkan serangan darat ke sana.

Dalam kunjungannya ke Jerman, pada awal bulan Oktober ini Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan mengatakan tidak ada PKK dengan kelompok teroris internasional ISIS.

"Kami menganggap kekejaman Daesh (ISIS) yang mana membunuh warga sipil di pasar di Berlin dan pembunuh PKK yang menjadikan Bedirhan berusia 11 bulan sebagai martir bersama ibunya dua bulan lalu, kata Erdogan di Masjid Agung Cologne, seperti lansir dari Anadolu Agency.

Erdogan juga mengatakan saat ini kelompok-kelompok teroris seperti ISIS, PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) menarik anak-anak muda. Ia meminta Uni Eropa untuk lebih tegas lagi memberantas kelompok yang berafiliasi dengan PKK dan FETO.

"Kami tidak akan membiarkan tangan-tangan PKK dan simpatisan FETO mengganggu rakyat kami dan melukai hubungan Turki-Jerman, kami berharap sahabat-sahabat Eropa kami untuk lebih intensif melawan kelompok teror," tambahnya.

Credit republika.co.id

AS Dakwa 7 Intel Militer Rusia atas Peretesan Situs OPCW

WASHINGTON - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengumumkan dakwaan terhadap tujuh perwira intelijen militer Rusia atas tuduhan meretas situs Organisasi Larangan Senjata Kimia (OPCW). Selain OPCW, situs Badan Anti-Doping dan organisasi internasional lainnya juga dilaporkan telah diretas.

"Kami mengumumkan dakwaan terhadap tujuh perwira militer Rusia dengan pelanggaran beberapa undang-undang kriminal AS untuk kegiatan maya berbahaya terhadap Amerika Serikat dan sekutunya," kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John Demers, kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Jumat (5/10/2018).

Menurut departemen tersebut, WADA, OPCW, USADA, Westinghouse—perusahaan AS pemasok bahan nuklir untuk Ukraina—jadi sasaran serangan siber. Ada 250 atlet dan tokoh olahraga dari berbagai negara diduga menjadi sasaran serangan siber perwira intelijen Rusia.

"Mereka menargetkan Westinghouse, sebuah perusahaan nuklir yang berbasis di Pittsburgh, Pennsylvania, yang memasok bahan bakar nuklir ke Ukraina," kata Jaksa AS untuk Distrik Pennsylvania Barat, Scott Brady, kepada wartawan.

Demers lebih lanjut mengklaim bahwa Rusia telah melakukan serangan siber terhadap laboratorium Swiss, yang menganalisis zat beracun, yang diduga digunakan terhadap mantan agen ganda Kremlin Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Inggris.

Demers sebelumnya mengklaim tiga agen Rusia ikut campur dalam pemilu AS 2016.

Sementara itu, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Sputnik pada hari Kamis bahwa mereka tidak memiliki bukti adanya pelanggaran sistemnya sejak tahun 2016.

"Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mencatat pengumuman hari ini oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman (DOJ) AS bahwa mereka telah menuduh sejumlah individu sehubungan dengan berbagai dugaan pelanggaran, termasuk peretasan dan kejahatan dunia maya lainnya sejak tahun 2016," kata WADA.

"Tidak ada bukti adanya pelanggaran sistem WADA yang telah terjadi sejak 2016. WADA terus mengoperasikan pemantauan dekat dan permanen dari sistemnya," katanya.

Credit sindonews.com

NATO pada Rusia: Hentikan Lakukan Serangan Ciber

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mendesak Rusia untuk menghentikan serangan ciber terhadap negara-negara Barat. Stoltenberg menyebut apa yang dilakukan Rusia adalah tindakan yang sangat sembrono.

Berbicara pada saat pertemuan Menteri Pertahanan negara anggota NATO, dia mengatakan NATO akan memperkuat pertahanan terhadap serangan jaringan komputer yang menurut Inggris diarahkan oleh intelijen Rusia.

"Rusia harus menghentikan pola perilaku sembrono, termasuk penggunaan kekuatan terhadap tetangganya, upaya campur tangan dalam proses pemilihan, dan kampanye disinformasi yang tersebar luas," kata Stoltenberg.

"NATO akan terus memperkuat pertahanan dan pencegahannya untuk menangani ancaman hibrida, termasuk di ranah cyber," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis (4/10).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menuduh intelijen militer Rusia, GRU, melakukan kampanye serangan siber secara sembarangan dan sembrono. Serangan itu menyasar lembaga-lembaga politik, bisnis, media dan badan olahraga di seluruh dunia.

Pusat Keamanan Cyber Nasional Inggris (NCSC) telah mengidentifikasi operasi dari sayap GRU Rusia berada di balik berbagai serangan komputer high-profile.

"Pola perilaku ini menunjukkan keinginan mereka untuk beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional atau norma-norma yang ditetapkan dan untuk melakukannya dengan perasaan impunitas dan tanpa konsekuensi. Pesan kami jelas: bersama dengan sekutu kami, kami akan mengekspos dan menanggapi upaya GRU untuk merusak stabilitas internasional," kata Hunt.

Credit sindonews.com

Belanda Usir 4 Diplomat Rusia Terkait Peretasan Situs OPCW

AMSTERDAM - Belanda dilaporkan telah mengusir empat orang warga Rusia yang dikabarkan memegang paspor diplomatik karena diduga terlibat dalam serangan cyber terhadap Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld menyatakan, pihaknya berhasil menggagalkan serangan tersebut. Dia lalu mengatakan, empat warga Rusia yang dicurigai berusaha melakukan operasi terhadap OPCW telah dideportasi dari Belanda.

"Pemerintah Belanda menganggap keterlibatan operasi intelijen ini sangat mengkhawatirkan. Biasanya kami tidak mengungkapkan operasi kontra-intelijen semacam ini," kata Bijleveld dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (4/10).

Bijleveld mengumumkan bahwa Duta Besar Rusia untuk Belanda telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Belanda untuk dimintai penjelasan mengenai hal ini.

Dia kemudian meminta Rusia untuk menghentikan operasi cibernya, yang konon bertujuan untuk "meruntuhkan" demokrasi Barat.

Bijleveld mengklaim bahwa Rusia memiliki mobil yang penuh dengan peralatan elektronik yang diparkir dekat hotel di samping markas OPCW di Den Haag dan diduga mencoba meretas ke sistem komputer badan tersebut.

"Kami telah mengetahui kepentingan dinas intelijen Rusia dalam penyelidikan ini dan telah mengambil tindakan yang tepat. Kami tetap sangat waspada tentang ini," katanya.

Kementerian Luar Negeri Rusia belum mengomentari klaim tersebut, sementara Perwakilan Rusia di OPCW menolak memberikan komentar.

Credit sindonews.com

Inggris dan Australia Tuduh Rusia Lakukan Serangkaian Serangan Cyber

Inggris menyatakan bahwa badan intelijen militer Rusia GRU "hampir pasti" ada di belakang operasi serangan online yang menargetkan lembaga-lembaga politik, bisnis, media, dan badan olahraga di seluruh dunia.

Inggris antara lain menyebutkan Moskow terlibat dalam serangan ransomware BadRabbit 2017 yang menargetkan bandara di Odessa dan sistem kereta bawah tanah Kiev, Ukraina; serta kantor-kantor media asing di Rusia. GRU juga berupaya meretas jaringan komunikasi Badan Anti-Doping Dunia di Swiss pada tahun 2017.

Serangan siber lainnya termasuk peretasan Komite Nasional Partai Demokrat di AS pada tahun 2016 menjelang pemilu presiden dan pencurian alamat email dari kantor di Moskow milik sebuah stasiun TV yang berpusat di Inggris pada tahun 2015.

Pusat Keamanan Siber Inggris NCSC juga mengidentifikasi banyak kelompok peretas, termasuk APT28, Pawn Storm, Sandworm, Fancy Bear, dan Sofacy Group, yang terkait dengan dinas intelijen Rusia GRU.

Kegiatan jahat di dunia maya

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, dinas intelijen di Canberra juga menemukan bukti-bukti adanya "kegiatan maya yang jahat" yang dirancang oleh Moskow.

"Militer Rusia, dan lengan intelijen mereka 'GRU', bertanggung jawab atas pola kegiatan maya jahat ini," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. "Cyberspace bukan dunia Wild West. Komunitas internasional - termasuk Rusia - telah sepakat bahwa hukum internasional dan norma-norma perilaku berlaku di dunia maya dan negara-negara punya tanggung jawab."

"Pola perilaku (Rusia) ini menunjukkan keinginan mereka untuk beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional atau norma-norma yang ditetapkan, dan mereka melakukannya dengan semangat impunitas dan tanpa konsekuensi," kata Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt hari Kamis (4/10) dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan GRU ini sembrono dan tidak pandang bulu," katanya. "Mereka mencoba melemahkan dan mencampuri pemilihan di negara-negara lain. Mereka bahkan siap untuk merusak perusahaan dan warga Rusia." Dia menambahkan, rangkaian serangan siber itu telah menyebabkan kerugian jutaan poundsterling di Inggris dan mengganggu perekonomian nasional.

"Pesan kami jelas – bersama-sama dengan sekutu kami, kami akan mengekspos dan menanggapi upaya GRU untuk merusak stabilitas internasional," tandas Menlu Inggris Jeremy Hunt.

Bulan September lalu, Inggris juga menyatakan, agen-agen GRU berada di belakang serangan dengan racun saraf Novichok terhadap bekas spion Rusia Sergei Skripal dan putrinya yang sekarang tinggal di Inggris. London juga merilis foto-foto dari dua warga Rusia yang diduga melakukan serangan itu. Namun Rusia membantah keterlibatan dalam serangan Novichok terhadap Skripal dan putrinya.

Credit sindonews.com/dw

Singapura akan dakwa warga Inggris 13 tahun sesudah ancaman teror

Ilustrasi Singapura (fotopedia.com)

Singapura (CB) - Seorang pria Inggris menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun di Singapura karena surat elektronik, yang dituduhkan dikirimkan kepada pemerintah negara kota kaya itu pada 2005, yang memicu peringatan palsu akan serangan teroris.

Polisi pada Kamis menyatakan menahan pria itu pada tahun ini di bandar udara Singapura, hampir 13 tahun setelah ia diduga mengirim surat elektronik ke kementerian penerangan mengenai serangan terhadap pawai hari kebangsaan.

Sumber yang mengetahui masalah itu menyatakan pria tersebut warga negara Inggris dan penangkapannya dilakukan saat pertama ia memasuki negara tersebut sejak mengirim surat elektronika, demikian Reuters melaporkan.

"Penyelidikan mengungkapkan bahwa tersangka itu diyakini mengirim keterangan palsu untuk memicu tanda bahaya, yang tidak perlu," kata pernyataan polisi.

Pria itu akan disidang pada Jumat dengan tuduhan sengaja memberi keterangan palsu kepada pegawai negeri, yang dapat dihukum hingga satu tahun penjara, denda hingga 5.000 dolar Singapura (54 juta rupiah), atau keduanya.

Polisi tidak menyebutkan nama pria itu dan Reuters tidak menemukan jati dirinya. Reuters juga tidak dapat menghubungi Komisi Tinggi Inggris di Singapura.

Credit antaranews.com

Kamis, 04 Oktober 2018

Profesor Anti-Israel Jadi Pemenang Hadiah Nobel Kimia

WASHINGTON - George Smith, profesor di Amerika Serikat (AS) anggota Jewish Voice for Peace yang terkenal sebagai penentang berdirinya negara Israel, menjadi salah satu pemenang Hadiah Nobel Kimia 2018. Jewish Voice for Peace merupakan kelompok Yahudi pro-Palestina.

Smith jadi pemenang Hadiah Nobel Kimia bersama bersama dua peneliti yang telah bekerja sama dengan para ilmuwan Israel. Ketiganya dianugerahi penghargaan karena "memanfaatkan kekuatan evolusi" untuk menghasilkan enzim dan antibodi yang telah menghasilkan obat baru dan biofuel.

Setengah dari hadiah 9 juta-kronor (USD1,01 juta) diberikan kepada Frances Arnold dari Institut Teknologi California. Sedangkan separuh lainnya diberikan kepada George Smith dari University of Missouri dan Gregory Winter dari laboratorium biologi molekuler MRC di Cambridge, Inggris.

Smith, seorang pensiunan profesor biologi, menyebut dirinya "pasca-Zionis". Dia menyebabkan kemarahan pada tahun 2015 ketika universitas awalnya membiarkan dia mengajar mata kuliah yang disebut "Perspektif tentang Zionisme" yang kemudian dibatalkan.

Dia telah menulis banyak kolom yang berisi perlawanannya terhadap negara Yahudi. Dia bahkan anggota dari beberapa organisasi anti-Yahudi Israel, meskipun dia mengaku bukan orang Yahudi.

"Saya tidak religius atau Yahudi sejak lahir. Tetapi istri saya adalah orang Yahudi dan putra-putra kami adalah bar-mitzvahed, dan saya sangat terlibat dengan budaya dan politik Yahudi," tulis dia dalam biografi di situs anti-Israel, Mondoweiss, di mana dia telah menulis beberapa kolom dalam enam tahun terakhir.

Dalam karya terbarunya, ia mencerca lagu Israel yang terkenal; “God of God” yang ditulis oleh Naomi Shemer.

Pada 2012, dia menulis sebuah opini di Columbia Daily Tribune yang menuduh Israel melakukan penindasan sistematis dan perampasan hak orang-orang Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Smith juga menyerukan AS untuk mengakhiri penjualan senjata ke Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Pada tahun 2017, dia menulis tentang Deklarasi Balfour 1917, yang membuka jalan bagi pembentukan Negara Israel. Dia menggambarkan deklarasi itu sebagai "pasal kotor dalam ketidakadilan oleh pemukim-kolonialis".

Arnold, dari Institut Teknologi California, berbeda dengan Smith. Pada bulan Juni, dia mengunjungi Israel untuk konferensi kimia di Yerusalem.

Sedangkan Gregory Winter dari Laboratorium Biologi Molekuler MRC di Cambridge, Inggris, berada di Dewan Sains Inggris-Israel, yang mengumpulkan para ahli dari kedua negara.

Royal Swedish Academy of Sciences, yang mengumumkan para pemenang Hadiah Nobel Ilmu Pengetahun pada hari Rabu, mengatakan Arnold melakukan evolusi enzim yang pertama, yang penggunaannya termasuk "manufaktur bahan kimia yang lebih ramah lingkungan seperti farmasi dan produksi bahan bakar terbarukan".

Smith mengembangkan metode untuk mengembangkan protein baru dan Winter menggunakan metode ini untuk mengembangkan antibodi. Protein baru ini memerangi penyakit dalam darah.

Ketika dihubungi The Associated Press pada Rabu (3/10/2018), Smith memuji orang lain atas pekerjaan yang menyebabkan terobosannya.

“Sangat sedikit terobosan penelitian yang baru. Hampir semua dari mereka membangun apa yang terjadi sebelumnya. Itu kebetulan saja. Itu tentu saja dengan pekerjaan saya," katanya.

“Punya saya adalah sebuah ide dalam sederetan penelitian yang dibangun sangat alami di garis penelitian yang berlangsung sebelumnya."

Smith mengatakan bahwa dia mengetahui menjadi pemenang hadiah itu setelah menerima panggilan telepon sebelum fajar dari Stockholm. “Ini adalah lelucon standar bahwa seseorang dengan aksen Swedia menelepon; 'bilang Anda menang!' Tapi ada banyak hal statis di telepon, saya tahu itu bukan teman saya," katanya.

Credit sindonews.com

WNI Dituduh Sihir, Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi

WNI yang bebas dari hukuman mati di Arab Saudi (Dok. KBRI Arab Saudi)

Jakarta, CB -- Jama'ah binti Sarikan Diman, seorang tenaga kerja Indonesia asal Kalimantan Barat, bebas dari hukuman mati di Arab Saudi. Ia dituduh melakukan sihir terhadap anak majikannya.

Duta Besar Indoensia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan Jama'ah bebas setelah pengadilan menolak permintaan majikan yang ingin menuntut perempuan itu dengan hukuman mati dalam persidangan ke-18 pada Selasa (12/9) lalu.

"Jama'ah saat ini sudah berada di rumah singgah KBRI di Riyadh, bergabung dengan para ekspatriat Indonesia lainnya yang belum beruntung, menunggu proses pemulangannya yang agar segera diselesaikan oleh KBRI," kata Agus melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (4/10).

Jama'ah binti Sarikan Diman, seorang tenaga kerja Indonesia asal Kalimantan Barat, bebas dari hukuman mati setelah dituduh melakukan sihir terhadap anak majikannya di Arab Saudi (Dok. KBRI Arab Saudi)

Agus mengatakan Jama'ah ditangkap otoritas Saudi pada 3 Februari 2010 lalu. Majikan Jama'ah mengadukannya ke polisi dengan tuduhan menyihir anaknya hingga menderita penyakit permanen.

Agus menuturkan semula majikan Jamaah menuntut ganti rugi materil sebesar 1,08 juta riyal atau setara Rp 3,8 miliar karena anaknya lumpuh akibat sihir Jama'ah.

"Namun kemudian majikannya mengubah tuntutan menjadi qisas (hukuman mati). Dalam sidang ke-delapan belas pada 12 September 2018, pengadilan akhirnya menolak tuntutan majikan dan membebaskan Jama'ah." papar Agus.

Agus mengatakan saat ini masih ada 16 WNI yang masih terancam hukuman mati di Saudi. Sebagian besar terancam qisas atas kasus dugaan pembunuhan atau sihir.

"KBRI Riyadh terus berkomitmen untuk tidak membiarkan WNI sendirian menghadapi proses hukum, terutama WNI yang terancam hukuman mati. Pendampingan kasus-kasus HPC (High Profile Case) yang terancam hukuman mati menjadi prioritas utama kami," ujarnya.

caption: Jama'ah binti Sarikan Diman, tenaga kerja Indonesia asal Kalimantan Barat (tengah), bersama Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel (kanan), di KBRI Riyadh.

Credit cnnindonesia.com

Peringatkan China, Armada Pasifik AS Usulkan Unjuk Kekuatan

WASHINGTON - Sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan Armada Pasifik Angkatan Laut (AL) AS telah menyusun proposal rahasi untuk melakukan unjuk kekuatan besar-besaran untuk memperingatkan China. Unjuk kekuatan ini sekaligus menunjukkan bahwa AS siap untuk menghalangi dan menangkal tindakan militer Beijing.

Draft proposal itu merekomendasikan Armada Pasifik AS melakukan serangkaian operasi selama satu minggu pada bulan November.

Tujuannya adalah untuk melaksanakan serangkaian latihan yang sangat terfokus dan terkonsentrasi yang melibatkan kapal perang AS, pesawat tempur dan pasukan untuk menunjukkan bahwa AS dapat melawan musuh potensial dengan cepat di beberapa front.

Rencananya menunjukkan kapal berlayar dan pesawat terbang di dekat perairan teritorial China di Laut China Selatan dan Selat Taiwan dalam kebebasan operasi navigasi, untuk menunjukkan hak jalur bebas di perairan internasional. Proposal itu berarti kapal dan pesawat AS akan beroperasi dekat dengan pasukan China.

Para pejabat pertahanan menekankan bahwa tidak ada niat untuk terlibat dalam pertempuran dengan China.

Sementara militer AS melakukan operasi semacam ini sepanjang tahun, proposal yang disirkulasikan menyerukan beberapa misi untuk berlangsung hanya dalam beberapa hari.

Sementara seorang pejabat menggambarkannya sebagai hal itu "hanya ide", namun itu cukup jauh sepanjang bahwa ada nama operasional rahasia yang melekat pada proposal, yang beredar di beberapa tingkat militer. Pejabat tersebut tidak akan mengkonfirmasi nama operasi potensial itu.

Para pejabat AS mengakui China sering melihat misi ini sebagai provokasi. Mereka juga mengakui bahwa komunitas intelijen harus membebani dengan kekhawatiran tentang reaksi dari China.

Pentagon menolak untuk mengakui atau mengomentari proposal tersebut.

"Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan dalam banyak kesempatan, kami tidak berkomentar tentang operasi masa depan apa pun," kata Letnan Kolonel David Eastburn, juru bicara Pentagon, seperti dikutip dari CNN, Kamis (4/10/2018).

Armada Pasifik AS juga menolak berkomentar terkait hal ini.

Meski begitu, proposal tersebut sedang didorong oleh militer tetapi pelaksanaanya yang dilakukan selama bulan November ketika pemilu sela AS berlangsung dapat memiliki implikasi politik bagi pemerintahan Trump jika pasukan AS ditantang oleh China.

Proposal untuk saat ini berfokus pada serangkaian operasi di Pasifik, dekat China, tetapi mereka dapat melebar hingga ke pantai barat Amerika Selatan di mana China meningkatkan investasinya. Bahkan, jika proposal awal disetujui, misi dapat diperluas hingga ke wilayah Rusia.

"Menteri Pertahanan James Mattis dan Jenderal Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan, akan mempertimbangkan implikasi diplomatik dari setiap misi," kata para pejabat tersebut.

Mereka juga harus mempertimbangkan risiko kekuatan yang tiba-tiba bergerak ke daerah-daerah baru yang jauh dari penempatan yang direncanakan, dan apakah wilayah ancaman potensial dibiarkan tertutup oleh militer, terutama di Timur Tengah.

Saat ini proposal masih dipertimbangkan dalam militer.

Proposal muncul dari Strategi Pertahanan Nasional Pentagon yang berfokus pada meningkatnya tantangan militer yang ditimbulkan oleh militer China dan Rusia. Mattis mendesak para komandan AS untuk datang dengan cara-cara inovatif dan tak terduga untuk mengerahkan pasukan.

Saat ini kapal induk Harry S Truman mengambil langkah tak terduga untuk beroperasi di Laut Utara - mengirim sinyal ke Rusia bahwa pasukan militer AS dapat memperluas jangkauan mereka ke daerah itu.

Credit sindonews.com

Kanada Perbolehkan Cadar di Pengadilan

Ilustrasi (REUTERS/Chris Wattie)

Jakarta, CB -- Pengadilan Kanada memutuskan untuk memperbolehkan penggunaan hijab atau kerudung di ruang sidang, Rabu (3/10). Diputuskan juga bahwa hakim tak bisa menolak seorang wanita muslim bercadar untuk memberikan kesaksian.

Keputusan ini diambil terkait kasus pengusiran seorang wanita muslim bercadar dari ruang sidang pada 2015 lalu.

Hakim Eliana Marengo dari Pengadilan Quebec mengusir perempuan bernama Montrealer Rania El-Alloul dari ruang sidang karena mengenakan jilbab.

Ia menganggap pakaian El-Alloul sebagai tak pantas karena menyamakannya dengan topi atau kacamata hitam. Ia merujuk pada aturan putusan pengadilan bahwa setiap orang yang menghadiri pengadilan harus "berpakaian pantas".

Tiga hakim banding memutuskan bahwa Marengo tidak memperhitungkan hak El-Alloul "terhadap ekspresi agama."

Pengadilan Banding Quebec pun mengoreksi putusan itu dan menyepakati dengan suara bulat untuk memperbolehkan penggunaan pakaian yang menjadi ekspresi keagamaan.

"Seorang warga negara mungkin mengenakan pakaian agama di ruang sidang selama keyakinan agama mereka tulus dan mereka tidak berkonflik dengan orang hak konstitusional lainnya," seperti dilaporkan AFP.

Credit cnnindonesia.com

Vladimir Putin Sebut Skripal Bajingan dan Pengkhianat

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato dalam satu sesi forum internasional Russian Energy Week di Moskow, Rusia 3 Oktober 2018.[REUTERS]

CB, Jakarta - Presiden Vladimir Putin menyebut mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, yang diracuni di Inggris, seorang bajingan yang telah mengkhianati Rusia.
Sergei Skripal dan putrinya Yulia ditemukan kritis di bangku taman di kota Salisbury, Inggris, pada Maret tahun lalu. Inggris mengatakan mereka diracun dengan agen saraf yang diciptakan oleh intelijen Rusia.

Rusia membantah terlibat dalam upaya pembunuhan ini, yang mennyebabkan Rusia semakin dikucilkan dari dunia internasional.

Mantan Intelijen Rusia dan MI6, Kolonel Sergei Skripal, sekarat di rumah sakit di Inggris karena terpapar zat misterius [SKY NEWS]
"Saya melihat bahwa beberapa rekan Anda mendorong teori bahwa Tuan Skripal hampir semacam aktivis hak asasi manusia," kata Putin di forum energi di Moskow saat ditanya tentang kasus tersebut, seperti dilaporkan Reuters, 4 Oktober 2018.
"Dia hanya seorang mata-mata. Pengkhianat tanah air. Dia hanya bajingan, itu saja," tambah Putin, dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan dari beberapa penonton.

Putin, pemimpin Rusia yang dulunya juga mantan perwira intelijen, mengatakan skandal Skripal telah dibesar-besarkan secara berlebihan, tetapi mengatakan dia berpikir itu akan memudar dan bahwa semakin cepat kasus berlalu maka ia semakin tenang.

Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia, 33 tahun, dalam kondisi kritis di rumah sakit saat ini.l [Rex Features]
Vladimir Putin mengatakan Rusia masih siap untuk bekerja sama dengan Inggris untuk menyelidiki apa yang terjadi, namun Inggris sejauh ini menolak tawaran tersebut.
Para pejabat Inggris mengatakan peracunan dilakukan oleh badan intelijen militer GRU Rusia dan dipastikan beraksi atas persetujuan para pejabat Rusia, yang dibantah oleh Kremlin.

Dua pria Rusia yang dituduh Inggris mencoba membunuh Skripal mengatakan dalam sebuah wawancara TV bulan lalu bahwa mereka adalah turis yang tidak bersalah, yang telah mengunjungi kota Salisbury untuk melihat katedralnya.
Inggris mengatakan penjelasan mereka mengada-ada tetapi terus membuktikan keterlibatan Rusia, sementara situs investigasi Bellingcat telah menerbitkan gambar seorang kolonel intelijen militer Rusia yang dinamai Anatoliy Chepiga yang menyerupai salah satu dari dua orang Inggris yang tertangkap di CCTV TKP peracunan Sergei Skripal.

Sergei Skripal. RTR/via Reuters TV
Putin mengatakan Sergei Skripal pernah bertugas di penjara Rusia karena menjual informasi ke Inggris, dan Rusia telah setuju untuk membebaskannya sebagai bagian dari pertukaran tahanan dan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak memiliki motif untuk membunuhnya.
"Bayangkan, jika ada orang di negara Anda yang berkhianat. Bagaimana Anda akan memperlakukannya?" tanya Putin, seperti dikutip Russia Today.

"Kami tidak perlu meracuni siapa pun di sana. Skripal, si pengkhianat ini ditangkap, dia dihukum dan melakukan lima tahun penjara. Kami membiarkannya pergi, dia meninggalkan Rusia dan Skripal terus bekerja di sana dan berkonsultasi dengan beberapa dinas intelijen, terus kenapa?" kata Vladimir Putin.

Credit tempo.co