Senin, 23 Juli 2018

Indonesia-Timor Leste Bahas Pengelolaan Ekosistem Perairan

uliadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Indonesia, Cesar J. Dacruz, Sekretaris Jenderal Timor LEste Ministry of Agriculture and Fisheries, dan Stephen Rudgard, Kepala FAO di Indonesia. (Dok. Harriansyah/FAO Indonesia)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Timor Leste menggelar pertemuan untuk membahas pengelolaan ekosistem perairan kedua negara, pekan lalu. Pertemuan tiga hari di Jakarta meluncurkan proyek baru yang dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF) tentang "Mengaktifkan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengelolaan Ekosistem Laut Indonesia", (ISLME) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian (FAO) digelar pada 17-19 Juli 2018.

Kedua pemerintah berkolaborasi untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya and ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini penting guna memastikan produktivitas perairan terhadap keamanan pangan dan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Terutama yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor perikanan di perairan kedua negara.

Dilansir FAO, ISLME mencakup total 2,13 juta kilometer persegi. Lus tersebut meliputi 98 persen perairan teritorial di Indonesia, dan sekitar dua persen terletak di perairan wilayah Timor Leste.

Sekitar 185 juta orang tinggal di wilayah ISLME, dan mereka sangat bergantung pada industri pesisir dan laut termasuk perikanan, budidaya air, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.

Proyek tersebut menyatukan pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta dan berbagai organisasi di tingkat nasional, regional dan internasional dalam mengatasi masalah lintas batas yang rumit terkait dengan pengelolaan ekosistem dan sumber daya kelautan. Termasuk pengembangan pendekatan ekosistem untuk budidaya Perikanan dan perlindungan sumberdaya perairan.

"Pertemuan dan agenda regional ini telah menjadi peluang penting bagi para pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang aktifitas yang didukung oleh proyek, berbagi pengalaman, wawasan serta praktik dan pembelajaran terbaik," kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Stephen Rudgard.

Pertemuan pertama Komite Pengarah Regional, mengesahkan rencana kerja untuk tahun pertama. GEF memberikan sokongan dana sebesar US $4 juta (sekitar Rp57,9 miliar) untuk mendukung pencapaian target nasional kedua negara selama periode empat tahun.

Di Indonesia, dua Kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa proyek kerjasama ini akan sejalan dengan prioritas nasional seperti pengurangan praktek penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan (IUU) serta mengatasi kerusakan sumberdaya Perairan lainnya.

Proyek ini akan mengutamakan kolaborasi untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati secara regional dan global dalam agar kawasan kekayaan hayati kedua negara tetap lestari dan makin baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Sebut Suriname Negara Gagal, Menlu Belanda Dikecam

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. Reuters

CB, Paramaribo – Pemerintah Suriname mengajukan nota protes diplomatik terhadap Belanda terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, yang menyatakan Suriname sebagai ‘negara gagal’ terkait keberagaman etnisnya.

Blok, yang merupakan anggota partai konservatif VVD pendukung Perdana Menteri Mark Rutte, menghadapi badai kecaman atas pernyataannya, yang dibuat dalam sebuah pertemuan tertutup di Hague pada 10 Juli 2018.
Rekaman pernyataan ini, seperti dilansir Al Jazeera, diperoleh stasiun televisi Zembla, yang fokus pada kegiatan jurnalisme investigasi.

“Tuduhan kasar melawan perdamaian dan stabilitas di Republik Suriname diarahkan untuk menggambarkan Suriname dan populasinya secara negatif,” kata kementerian Luar Negeri Suriname dalam pernyataan pers, seperti dilansir Reuters.
Pemerintah Suriname telah memanggil pejabat perwakilan Belanda, Jaap Frederiks, untuk menyampaikan nota protes itu. “Belanda berupaya mengisolasi Suriname dengan kemungkinan agenda melakukan rekolonialisasi,” begitu pernyataan kementerian Luar Negeri Suriname.

Suriname, yang terletak di Amerika Selatan, merupakan bekas jajahan Beanda dan menjadi merdeka pada 1975. Negara ini memiliki beberapa etnis seperti warga asli, Jawa dari Indonesia, Afrika, dan Belanda.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dari partai VVD melambaikan tangan setelah memberikan suara dalam pemilihan umum di Den Haag, Belanda, 15 Maret 2017. Hasil pemilu Belanda dipandang sebagai barometer bagi masa depan populisme di Eropa. REUTERS/Michael Kooren
Blok membuat pernyataan kontroversial itu saat menghadiri pertemuan karyawan asal Belanda yang bekerja di sejumlah organisasi internasional. “Suriname merupakan negara gagal karena terkait dengan komposisi etnisnya,” kata dia saat itu.
Sejumlah politikus dari beberapa partai di Belanda, termasuk dari partai pemerintah, menuntut Blok untuk menjelaskan pernyataannya itu.
Menurut Al Jazeera, Blok dan audiens sempat melakukan tanya jawab dalam acara tertutup itu.
“Beri saya contoh masyarakat multietnis atau multikultur, yang populasi aslinya masih hidup dengan baik. Dan ada hubungan damai antar-komunitas. Saya tidak tahu ada yang seperti itu,” kata Blok.
Salah satu audiens menyebut Suriname tapi Blok tidak setuju. “Suriname damai? Sebuah negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi? Ini pernyataan yang berani. Jadi partai di Suriname tidak terbelah oleh etnisitasnya?” kata Blok.
Dia lalu melanjutkan,”Saya mengagumi optimisme Anda. Suriname merupakan negara gagal dan itu terutama karena disebabkan divisi etnisnya,” kata dia.
Salah satu audiens lalu menyebut nama Singapura. Blok menjawab,”Singapura merupakan negara yang kecil – mini, sangat selektif dalam memilih imigrannya. Sangat selektif,” kata Blok.
“Sangat sulit untuk bisa masuk. Mereka tidak mengizinkan imigran miskin masuk ke sana. Ya, mungkin untuk kegiatan bersih-bersih bisa,” kata dia.
Lewat akun Twitter, Blok mengaku bahasa yang digunakannya terlalu keras dan menyesal telah menyinggung perasaan.
Kepada televisi Zembla, Blok mengatakan tujuan pernyataannya adalah menstimulasi pertukaran ide dan mendengarkan partisipan menceritakan pengalamannya.
“Kontribusi saya selama sesi tanya dan jawab dalam pertemuan itu adalah memancing reaksi dari audiens. Selama pertemuan tertutup, saya menggunakan ilustrasi yang bisa terlihat tidak cocok jika dilakukan dalam debat publik," kata menlu Belanda ini.

Credit tempo.co

Ribuan Pemukim Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

YERUSALEM - Ribuan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi. Momen berkabung bagi warga Yahudi itu dikenal di Israel dengan sebutan Tisha B'av.

Sumber-sumber Palestina mengatakan, sekitar 1.023 pemukim memasuki kompleks suci itu pada hari Minggu. Mereka di bawah perlindungan polisi Israel secara ketat.

Kompleks Al-Aqsa, yang mencakup Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsha, merupakan situs suci bagi umat Islam dan Yahudi.

Yehuda Glick, anggota Knesset (Parlemen) Israel dari kubu sayap kanan yang berkampanye untuk akses Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, juga terlihat di kompleks suci tersebut.

Firas al-Dibis, seorang pejabat Otoritas Wakaf Keagamaan di Yerusalem yang dikelola Yordania, mengatakan kepada Anadolu bahwa polisi Israel menyerbu kompleks suci sebelum massa pemukim tiba.

Menurut Al-Dibis, pasukan Israel menolak akses untuk Najeh Bakirat, seorang sarjana di Otoritas Wakaf. Pasukan Israel mengizinkan jamaah Muslim berada dalam Masjid Al-Aqsa setelah merebut ID (tanda pengenal) mereka.

Media lokal, Shebab News, melaporkan, seorang bocah Palestina ditangkap setelah mengibarkan bendera Palestina di kompleks suci itu.

"Tentara Israel bergegas untuk menangkap bocah Palestina hanya karena menaikkan bendera Palestina di halaman Masjid Al-Aqsa," tulis media tersebut.

"Ini adalah definisi paling jelas dari kolonialisme, di mana Israel mencoba untuk menghilangkan identitas budaya dan agama dari orang-orang Palestina."

Koresponden Al-Jazeera, Mohammed Jamjoom menambahkan, ketegangan di kompleks suci itu mulai memanas dan berpotensi berubah menjadi lebih buruk.

"Para jamaah Muslim Palestina menganggap ini selalu sebagai provokasi," kata Jamjoom, yang dilansir Senin (23/7/2018).

"Ini bukan hal baru bahwa ada flare-up terjadi di kawasan itu," ujarnya. "Tetapi pada hari-hari seperti hari ini-hari libur untuk memperingati banyak bencana dalam sejarah Yahudi-Anda akan melihat lebih banyak pemukim yang ingin mengakses kompleks itu."

Pada Sabtu malam, ratusan pemukim mengorganisir pawai di dalam tembok Kota Tua dan di gerbang kompleks Al-Aqsa. Mereka berdoa, menari dan meneriakkan slogan anti-Arab dan anti-Muslim.

Yerusalem Timur, lokasi Masjid Al-Aqsa berdiri, merupakan wilayah yang masih diduduki Israel. Palestina mendambakan kota ini sebagai ibu kota masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Israel Evakuasi 800 Anggota White Helmets ke Yordania

Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

Foto: EPA/Mohammed Badra

Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat.

CB, YERUSALEM -- Sekitar 800 anggota kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets dan keluarga mereka dievakuasi melalui Israel ke Yordania pada Ahad (22/7). Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengaku telah menyelesaikan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan anggota White Helmets dan keluarga mereka karena ancaman langsung terhadap kehidupan mereka.

Dikatakan, bahwa mereka dipindahkan ke negara tetangga yang masih belum teridentifikasi. Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Media Israel mengidentifikasi orang-orang Suriah sebagai anggota organisasi White Helmets. Secara resmi disebut Pertahanan Sipil Suriah tetapi dikenal dengan White Helmets. Kelompok itu telah mengoperasikan layanan penyelamatan di wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak.

Kantor berita resmi Yordania, Petra melaporkan kerajaan memberi wewenang kepada PBB untuk mengatur perjalanan sekitar 800 warga Suriah melalui Yordania untuk pemukiman kembali di negara-negara Barat. Juru bicara Kerajaan Mohammad al Kayed menyebutkan kerajaan menyetujui permintaan Inggris, Jerman, dan Kanada untuk memberi para pekerja White Helmets suaka sementara sebelum bermukim di Barat.

White Helmets diidentifikasi oleh media Yordan sebagai pekerja pertahanan sipil yang melarikan diri dari wilayah yang dikendalikan oposisi Suriah setelah serangan oleh tentara Suriah. Petra mengatakan, anggota White Helmets akan tetap berada di daerah tertutup di Yordania dan Inggris.

Jerman dan Kanada setuju untuk memukimkan mereka kembali dalam waktu tiga bulan. Militer Suriah, yang didukung oleh kampanye udara Rusia, telah menuju ke tepi provinsi Quneitra. Ini menyusul serangan bulan lalu yang mengusir para pemberontak di provinsi Deraa yang dulunya didukung oleh negara-negara bagian Washington, Yordania dan Teluk.

Serangan itu telah memulihkan kontrol pemerintah Suriah atas daerah Barat Daya. Ini merupakan wilayah yang strategis di perbatasan dengan Yordania dan Israel.

Credit republika.co.id

Netanyahu Ancam Serang Hamas Tujuh Kali Lebih Kuat

TEL AVIV - Israel siap, jika perlu, untuk melakukan serangan terhadap gerakan Hamas tujuh kali lebih kuat dari serangan akhir pekan lalu. Hal itu dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Selama akhir pekan kami menyampaikan pukulan keras kepada Hamas. Jika perlu, kami akan melakukan serangan yang akan tujuh kali lebih kuat," kata Netanyahu seperti dikutip dari Sputnik, Senin (23/7/2018).

Pihak berwenang Israel telah mencoba untuk mengakhiri gangguan di perbatasan Israel-Gaza, yang disebabkan oleh penembakan terus dan peluncuran balon pembakaran oleh militan Hamas. Israel menggunakan kekuatan militer dan sanksi ekonomi terhadap gerakan itu dan mengancam untuk meluncurkan serangan besar-besaran baru.

Pada 21 Juli, seorang sumber tingkat atas di Yerusalem mengatakan kepada Sputnik bahwa Hamas telah setuju untuk menerima tuntutan Israel dan menghentikan bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas polisi di daerah perbatasan, serta untuk menghentikan peluncuran balon api

Sebelumnya, pada 20 Juli, pasukan Israel membom hampir 70 fasilitas milik gerakan Hamas setelah seorang tentara Israel tewas akibat tembakan sniper di daerah perbatasan.

Setelah serangan itu, yang berlangsung selama beberapa jam, media melaporkan bahwa kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan di bawah mediasi Mesir.

Credit sindonews.com

Tentara Israel tewas ditembak gerilyawan Palestina di Gaza

Dokumen foto tentara Israel berlari saat bentrok dengan warga Palestina. (REUTERS/Mussa Qawasma)

Yerusalem (CB) - Seorang tentara Israel tewas ditembak sejumlah gerilyawan Palestina di perbatasan Gaza, Jumat (20/7), demikian keterangan militer Israel.

Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu ditembak di kawasan selatan Jalur Gaza dan kemudian tewas akibat luka yang dia derita, catat militer Israel dalam pernyataan tertulisnya, yang dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Satu Orang Anggota Hamas Tewas dalam Serangan Udara Israel

Polisi Palestina menunjukkan bangunan yang rubuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, Sabtu (14/7). Serangan ini merupakan serangan terburuk sejak perang Israel-Gaza tahun 2014.

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Angkatan Udara Israel menyerang pos pengawas Hamas di bagian selatan Jalur Gaza

CB, GAZA CITY -- Satu anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tewas dan tiga lagi cedera pada Kamis (19/7) dalam serangan udara yang dilancarkan oleh "drone" Israel, kata beberapa saksi mata dan Kementerian Kesehatan. Ambulans bergegas ke lokasi dan orang yang cedera dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Jalur Gaza, kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, Ashraf Al-Qedra, di dalam satu pernyataan.

Satu sumber keamanan Palestina mengatakan kepada Xinhua, angkatan Udara Israel menyerang lingkungan satu pos pengawas Hamas di bagian selatan Jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan prajuritnya menyerang jaringan Hamas, yang bertanggung-jawab melepaskan balon dan layang-layang yang terbakar ke dalam wilayah Israel.

Korban jiwa adalah anggota keamanan yang bekerja di pos di dekat Rafah, kata beberapa sumber Hamas. Belakangan, faksi Palestina membalas dengan menembakkan bom mortir ke arah tentara Israel di seberang perbatasan.

Media Israel melaporkan lima bom mortir ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Eshkol di Israel Selatan, tapi tak ada laporan mengenai korban jiwa. Sebelumnya, sayap militer beberapa faksi Palestina mengatakan serangan Israel akan dihadapi dengan tindakan serupa dari pihak mereka.

Ditambahkannya, mereka takkan mengizinkan Israel menerapkan rencana agresifnya terhadap rakyat Palestina atau menantang perlawanan mereka. Bentrokan di perbatasan Jalur Gaza-Israel berlanjut selama berbulan-bulan karena demonstrasi yang dinamakan "Pawai Akbar Kepulangan".

Di dalam siaran pers pada Kamis, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 142 orang telah tewas. Termasuk 18 anak kecil dan dua perempuan, dan 16.496 orang cedera sejak protes di Jalur Gaza dimulai 30 Maret.

Credit republika.co.id

Dubes RI: UU Negara Yahudi Bertentangan dengan Prinsip Israel

Dubes RI untuk Yordania dan Negara Palestina, Andy Rachmianto. (Dok. Istimewa)

Jakarta, CB -- Duta Besar RI untuk Negara Palestina dan Yordania, Andy Rachmianto menyatakan undang-undang yang disahkan Parlemen Israel, Knesset, Kamis (19/7) sangat kontroversial sejak dirancang pada 2011.

"Kontroversinya terletak pada esensi bahwa UU ini bertentangan dengan prinsip Israel seabgai negara demokrasi yang mengizinkan warga selain Yahudi bisa tinggal di Israel," kata Andy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/7).

Kontroversi yang membelit UU yang mengesahkan Israel sebagai negara Yahudi tersebut diloloskan Knesset dengan margin suara tipis 62-55 dan dua anggota Knesset menyatakan abstain.

Sejak merdeka, Israel sudah multi-etnik, termasuk warga Arab Palestina yang Yahudi. Undang-undang tersebut ditentang banyak kalangan di Israel sendiri, termasuk Presiden Israel, maupun Yahudi Diaspora karena dianggap rasis dan apartheid.

Adapun bagi Palestina, kata Andy, UU ini berbahaya dan bertentangan dengan hukum internasional. Termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). "karena akan melegalkan pendudukan Israel di Tepi Barat yang telah diduduki sejak 1967 serta menjadi dasar bagi kelanjutan pembangunan permukiman ilegal (ilegal settlement) Israel," kata Andy.

Lebih serius lagi, kata mantan Direktur Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI tersebut, UU itu memperkuat pengesahan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, yang akan lebih mempersulit proses perdamaian Palestina-Israel atas dasar solusi dua negara.

"Dengan kata lain, perjuangan negara Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem Timur akan bertambah sulit dan rumit," kata Andy.

Dengan UU ini, warga non-Yahudi di Israel akan menjadi warga negara kelas dua. Kelompok aktivia HAM di Israel juga menentang karena UU akan menjadikan agama dan hukum Yahudi sebagai dasar hukum. Sehingga Israel tidak lagi menjadi negara sekuler.

UU ini awalnya disiapkan oleh kelompok/Partai Likud, partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ultra nasionalis. "Mengingat posisi Netanyahu yang saat ini jauh lebih kuat apalagi dapat dukungan AS, kelompok ini melihat peluang dan timely. Karena itu bulan Maret lalu mereka mengajukannya ke Knesset untuk dibahas dan Kamis kemarin berhasil disahkan," kata Andy.

Saat ditanya CNNIndonesia.com, apakah UU tersebut bisa batal, Andy menyatakan secara teoritis bisa terjadi. "Apalagi jika ada gejolak di masyarakat," kata dia. Untuk saat ini, gejolak di kalangan masyarakat Israel belum terlihat. Selain itu UU tersebut masih memerlukan pengesahan dari Mahkamah Agung Israel.

Credit cnnindonesia.com

UU Negara Yahudi Israel Tuai Kecaman di Dalam Negeri

Foto: REUTERS/Ammar Awad

Jakarta, CB -- Undang-undang yang baru disahkan Knesset, Parlemen Israel, yang menegaskan negeri itu sebagai negeri bangsa Yahudi menuai kecaman dari kemarahan di dalam negeri dan kelompok-kelompok Yahudi.

Diberitakan kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Knesset mengesahkan undang-undang yang juga menyatakan 'Yerusalem bersatu' sebagai Ibu Kota Israel, dan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi. Adapun bahasa Arab yang sebelumnya juga menjadi bahasa resmi, hanya diakui sebagai bahasa yang memiliki 'status khusus'.

Tamar Zandberg, ketua partai sayap kiri, Partai Meretz menggambarkan undang-undang itu sebagai 'memalukan'.

"Zionisme bukan lagi sebuah gerakan nasional, tapi nasionalisme yang dipaksakan yang mempermalukan minoritas dan memantabkan supremasi rasional," kata Zanberg.

Hal senada disampaikan pemimpin oposisi Israel lainnya, Isaac Herzog. "Sejarah akan menentukan apakah undang-undang tersebut akan menguntungkan Israel atau tidak," kata dia.

Mantan Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni menyatakan undang-undang tersebut hanya akan menguntungkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. "Netanyahu menginginkan hukum tersebut demi perjuangannya," kata Livni, anggota Persekutuan Zionis.

Partai Livni, partai oposisi terbesar dengan 24 kursi di Knesset telah menentang undang-undang tersebut selama tiga kali sidang pembahasan.

Netanyahu menyebut undang-undang tersebut sebagai 'momen yang menentukan bagi Zionisme dan Israel.'

Seusai sidang pleno pengesahan UU, anggota Knesset Arab Ahmad Tibi dan Ayeda Touma-Souliman meneriaki Netanyahu, "Anda meloloskan hukum apartheid, hukum yang rasis."

"Mengapa Anda takut pada bahasa Arab?" teriak Tibi seperti dilansir situs berita Israel, Haaretz. PM Netanyahu disebut membalas teriakan Tibi dengan mengatakan, "Beraninya kau berbicara seperti itu pada satu-satunya demokrasi di Timur Tengah?"

Sejumlah aktivis hak-hak minoritas Arab di Israel juga mengecam UU itu sebagai 'kolonial' dan 'menunjukkan elemen kunci apartheid.'

"Undang-undang itu menjamin karakter etnis-keagamaan Israel sebagai eksklusif Yahudi dan menguasai hak istimewa yang dinikmati warga Yahudi, di saat bersamaan melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina dan melegitimasi pengecualian, rasisme dan ketimpangan sistemik," kata Adalah Legal Center for Arab Minority Rights dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang baru Israel itu juga melanggar hukum internasional dengan 'memproklamirkan praktik apartheid, termasuk hukum sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Undang-undang baru secara konstitusional mengabadikan identitas Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi, meskipun terdapat 1,5 juta warga Palestina," kata pernyataan tersebut.

Undang-undang baru itu juga dikecam kelompok advokasi Yahudi di Amerika Serikat, American Jewish Committee. "Undang-undang itu membahayakan komitmen para pendiri Israel untuk membangun sebuah negara Yahudi yang demokratis," demikian pernyataan AJC seperti dilansir Anadolu.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Tolak UU Negara Yahudi Israel

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Jakarta, CB -- Arab Saudi menolak undang-undang baru Israel yang menetapkan negeri itu sebagai negara Yahudi. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan penolakan dan ketidaksetujuan terhadap UU yang baru saja disahkan Parlemen Israel itu lewat kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

Dilansir Saudi Gazette, sumber tersebut menyatakan undang-undang baru Israel itu berlawanan dengan hukum internasional, prinsip legitimasi internasional, prinsip hak asasi manusia, dan merusak upaya internasional untuk perdamaian Israel-Palestina.

Sumber di Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang tidak disebut namanya itu juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertanggung jawab melawan tindakan Israel tersebut. Yang dianggap melanggengkan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina, mendistorsi identitas nasional dan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina.

Selain Arab Saudi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengutuk ratifikasi UU Israel, yang dianggap sebagai tantangan besar terhadap komunitas, hukum dan resolusi internasional.

Sekretaris Jenderal OKI Yousef Bin Ahmed Al-Othaimeen menekankan bahwa undang-undang tersebut rasis dan tidak sah. Menurut OKI, UU tersebut mengabaikan hak-hak historis rakyat Palestina, baik muslim maupun Kristen dan merupakan perpanjangan dari permukiman Israel.

Sekjen OKI menyerukan kepada komunitas internasional untuk menolak dan mengutuk UU baru Israel yang dianggap rasis dan menghadap seluruh kebijakan rasis Israel.

Di Kairo, Parlemen Arab memastikan penolakan tegas dari UU Israel yang menyatakan negeri itu sebagai negara orang Yahudi.

"Hukum itu benar-benar tidak dapat diterima karena secara terbuka mengkonsolidasikan sistem pemisahan dan apartheid terhadap Palestina, yang merupakan pemilik historis wilayah dan sebaliknya, menghalangi mereka untuk hidup di tanah air mereka serta hak minimum mereka yang dinyatakan oleh hukum internasional, prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, resolusi PBB dan menyangkal hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," kata Ketua Parlemen Arab, Mishaal Al-Salami seperti dilansir Saudi Gazette, Sabtu (21/7).

Al-Salami memperingatkan dampak bencana dari UU baru Israel yang dianggap meletakkan dasar bagi kebijakan rasis, melanggar prinsip hukum internasional, hak asasi manusia dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempurnya Dituduh Bombardir Suriah, Israel Bungkam

TEL AVIV - Militer Israel bungkam setelah pesawat-pesawat jet tempurnya dituduh membombardir situs militer di Kota Misyaf, Hama, Suriah. Serangan udara pada hari Minggu itu dilaporkan dilakukan pesawat-pesawat Tel Aviv dari wilayah udara Lebanon.

Stasiun televisi pemerintah Suriah menyatakan, serangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan material. Media rezim Damaskus itu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya jadi target serangan.

Namun, sumber intelijen di Suriah mengatakan pusat penelitian militer untuk produksi senjata kimia yang menjadi target serangan. Pusat penelitian itu diyakini sebagai rumah bagi tim ahli militer Iran yang terlibat dalam produksi rudal dan senjata kimia.

"Kami tidak mengomentari laporan asing," kata militer Israel ketika ditanya tentang laporan serangan udara oleh jet-jet tempurnya ke wilayah Suriah, seperti dikutip Reuters, Senin (23/7/2018).

Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan apa yang terjadi pada hari Minggu merupakan agresi militer Israel. "Salah satu posisi militer kami di Masyaf adalah sasaran agresi udara Israel," tulis SANA mengutip sumber militer.

Serangan ini hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus menyerang wilayah Suriah dengan target basis-basis militer Iran.

"Kami tidak akan berhenti mengambil tindakan di Suriah terhadap upaya Iran untuk membangun kehadiran militer di sana," bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel, pekan lalu.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa serangan udara tersebut manargetkan lokakarya yang diawasi oleh Iran, di mana rudal surface-to-surface diproduksi.

"Pasukan pro-Iran dari gerakan Hizbollah Lebanon dikerahkan di sektor itu," kata kepala Observatorium Rami Abdel Rahman kepada AFP.

Credit sindonews.com

Usai Gempur Suriah, Israel Dilaporkan Incar Irak

TEL AVIV - Israel telah menyerang Suriah beberapa kali dengan klaim menargetkan aset-aset militer Iran di negara itu. Usai Suriah, wilayah Irak dilaporkan menjadi target berikutnya dengan dalih serupa.

Sebuah laporan situs Arab, Al-Jarida, disebutkan bahwa Israel sudah memperoleh daftar target di dalam wilayah Irak. Laporan dalam bahasa Arab itu sudah diterjemahkan oleh Seth J. Frantzman dari Jerusalem Post.

"Tel Aviv memiliki daftar situs militer Iran yang digunakan untuk mengangkut senjata, peralatan dan elemen ke Suriah dan berniat untuk membom mereka untuk menghentikan apa yang dilihatnya sebagai penumpukan militer Iran," bunyi laporan tersebut, yang dikutip Sabtu (21/7/2018).

Untuk memperkuat laporannya, media Arab itu mengklaim sudah memperoleh foto-foto dari beberapa situs yang masuk daftar target serangan Israel di Irak. Situs-situs itu di antaranya, area penyeberangan perbatasan Irak-Iran di dekat Mehran, timur Baghdad, dan persimpangan lain di dekat Basra.

"Dalam dua bulan terakhir, Al-Jarida memperoleh foto-foto udara eksklusif dari target yang ingin dicapai Israel, termasuk penyeberangan perbatasan dengan Iran, seperti Mehran dan Bashmak? Bersamaan dengan perbatasan Shalamjah-Basra dan dekat Kuwait," lanjut terjemahan Frantzman, di mana target yang masih dalam tanda tanya itu masih menimbulkan keraguan dalam penerjemahannya.

Menurut Al-Jarida, Israel telah memantau apa yang diklaim sebagai upaya Iran untuk membuat koridor darat dari Teheran melalui Baghdad ke wilayah Suriah.

Media Arab tersebut mencatat bahwa beberapa situs di Irak yang saat ini berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebelumnya berada di bawah kendali militer AS.

"Situs-situs termasuk (pangkalan udara) H3 dan situs militer Rutba, serta lokasi di jalan-jalan penting dekat desa dan kota, seperti Al-Burr (terjemahan tidak jelas) dan posisi militer Irak lainnya," lanjut Frantzman menerjemahkan.

"Pengeboman Israel terhadap target di Irak akan mewakili perubahan dalam aturan permainan, dan mungkin upaya Tel Aviv untuk memperluas peta konfrontasi dengan Iran, setelah rezim Suriah mulai mengontrol perbatasan Quneitra dengan wilayah yang diduduki oleh Israel dari Dataran Tinggi Golan."

Laporan soal dugaan rencana Israel menyerang Irak ini muncul di tengah laporan bahwa AS ingin menarik militernya dari Suriah, terutama dari pangkalan Al-Tanf, yang terletak di dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Yordania.

Pemerintah Israel belum berkomentar atas laporan itu. Pemerintah Irak juga belum merespons. Jika rencana militer Tel Aviv itu terkonfirmasi, maka Irak akan kembali menderita setelah negara itu baru saja berjuang memerangi kelompok ekstremis ISIS.

Credit sindonews.com

Pasukan Suriah Bombardir Basis ISIS di Dekat Perbatasan Israel

DAMASKUS - Pasukan rezim Suriah bersama sekutunya, pasukan Rusia, membombardir basis-basis kelompok ISIS di dekat Dataran Tinggi Golan yang berbatasan dengan Israel pada hari Sabtu (21/7/2018). Serangan dilakukan dengan pesawat tempur dan artileri secara masif.

Serbuan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad mencakup sejumlah wilayah termasuk Kota Tasil, Saidah, Sahyun dan Shabraq.

Mengutip laporan The Jerusalaem Post, pertempuran masih terlihat saat ini dari wilayah Golan yang dikuasai Israel.

Turis dan penduduk setempat menyaksikan pertempuran itu dari wilayah Tel Saqi, area yang pernah jadi tempat pertempuran tahun 1973.

Serangan oleh pasukan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 24 jam sebelumnya. Pada Sabtu pagi tadi, kelompok Islamic State atau ISIS meledakkan bom mobil di kota Hayt.

Sementara itu, Observatorim Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, rezim Suriah juga melancarkan serangan udara di Provinsi Daraa, Suriah selatan, pada hari Jumat. Serangan di wilayah yang sebagian dikuasai kelompok ISIS itu dilaporkan menewaskan 26 warga sipil.

Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, mengatakan 11 anak termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan sepanjang hari oleh pesawat tempur rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, di Daraa.

Menurut Observatorium, ratusan serangan udara termasuk dengan bom barel dilancarkan di beberapa kota yang dikendalikan oleh kelompok cabang ISIS yang dikenal sebagai kelompok Jaish Khaled bin Walid.

"Pemboman itu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, dan seluruh permukiman hancur," kata kelompok pemantau krisis Suriah itu.

Rezim Suriah dan sekutunya saat ini sedang berusaha merebut kembali kendali penuh Daraa yang berada di perbatasan Suriah dengan Yordania. Suriah juga berupaya merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Credit sindonews.com

Gerilyawan Suriah mundur dari perbatasan Golan

Dokumen foto pos pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Dataran Tinggi Golan, perbatasan Israel dengan Suriah. (REUTERS/Baz Ratner )

"Kami menunggu operasi itu dimulai dan semoga saja bisa dimulai pada hari ini."

Beirut (CB) - Gerilyawan Suriah mulai meninggalkan kawasan Dataran Tinggi Golan, yang berbatasan langsung dengan Israel, Jumat (20/7).

Mereka akan meninggalkan daerah itu sesuai dengan kesepakatan penyerahan wilayah kepada Presiden Bashar al Assad.

"Kami menunggu operasi itu dimulai dan semoga saja bisa dimulai pada hari ini," kata Hammam Dbayat, Gubernur Provinsi Quneitra, kepada Reuters.

Sejumlah bus telah disiapkan untuk mengangkut para gerilyawan itu ke Provinsi Idlib di kawasan barat laut Suriah.

Rekaman video Reuters dari sisi perbatasan Israel menunjukkan sejumlah pria menaiki truk penuh barang, yang kemudian meninggalkan desa al Qahtaniya di perbatasan Golan. Tidak diketahui ke mana tujuan kendaraan itu.

Puluhan ribu orang melindungi diri di sejumlah tempat penampungan di daerah perbatasan yang sama sejak pihak pemerintah memulai operasi militer satu bulan lalu.

Gerilyawan di Quneitra sepakat pada Kamis untuk memilih antara menerima kekuasaan pemerintah, atau meninggalkan wilayah itu ke Idlib di utara. Populasi di Idlib semakin membengkak arus warga Suriah yang melarikan diri dari serangan Bashar di area lain.

Operasi militer pemerintah Suriah telah berhasil membebaskan sebagian besar wilayah di barat daya, yang sangat strategis karena berbatasan dengan Yordania dan Israel.

Kemenangan pemerintah di barat daya merupakan salah satu kemenangan yang paling signifikan selama tujuh tahun perang di negara itu. Amerika Serikat, yang dulu sempat memberi senjata pada gerilyawan di selatan, telah memperingatkan gerilyawan untuk tidak berharap intervensi dari Washington.

Meski banyak wilayah Suriah yang belum dikuasai pemerintah, operasi militer Bashar dalam dua tahun terakhir semakin membuat dia dekat dengan kemenangan.

Situasi ini membuat gerilyawan hanya punya satu wilayah besar tersisa, di wilayah barat laut yang berbatasan dengan Turki yang merentang dari Provinsi Idlib sampai dengan kota Jarablus di Aleppo.

Selain itu, sebagian wilayah timur laut dan timur juga masih di luar kontrol Bashar, karena masih dikuasai milisi Kurdi, dengan dukungan 2.000 tentara Amerika Serikat di darat.

Gubernur Dbayat masih belum mengetahui seberapa banyak gerilyawan yang akan meninggalkan Quneitra, dan pemerintah telah menyediakan 45 bus.

"Kami siap untuk memindahkan milisi keluar dari area ini. Dan setelah selesai, kami akan segera memulihkan layanan kepada para warga, termasuk listrik dan air," kata dia.

Serangan di Quneitra membuat lebih dari 320.000 orang mengungsi ke perbatasan selatan, dekat dengan Israel dan Yordania, yang sudah menegaskan tidak akan menerima pengungsi.

Credit antaranews.com

Setelah dua dasawarsa, Eritrea angkat dubes pertama untuk Ethiopia

Ilustrasi - Peta sengketa wilayah perbatasan Ethiopia dan Eritrea pada 1998. (Wikimedia Commons)

Nairobi (CB) - Eritrea mengangkat duta besar pertama dalam dua dasawarsa terkini untuk ditempatkan di negara tetangganya, Ethiopia.

Kedua negara itu, yang sebelumnya bermusuhan, berupaya memulihkan hubungan.

Jabatan duta besar diberikan kepada Semere Russom, menteri pendidikan Eritrea saat ini serta mantan duta besar untuk Amerika Serikat, kata Menteri Penerangan Yemane Meskel di Twitter, seperti dikutip Reuters.

Sejak menandatangani kesepakatan di Asmara pada 9 Juli untuk memulihkan hubungan, pemimpin Eritrea dan Ethiopia segera mengambil langkah untuk menghentikan permusuhan dua dasawarsa mereka, sejak perang meletus di antara kedua negara tetangga di wilayah Tanduk Afrika itu pada 1998.

Sementara itu, Ethiopia pada Kamis mengangkat Redwan Hussein, yang merupakan mantan duta besar Ethiopia untuk Irlandia, untuk menjadi kepala perwakilan Addis Ababa di Asmara.

Langkah memperbaiki hubungan itu dipicu dengan dimulainya jabatan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada April. Ahmed mengumumkan bahwa ia ingin menerapkan kesepakatan perdamaian yang telah mengakhiri peperangan.

Kedua pemimpin telah saling berkunjung dan Presiden Eritrea Isaias Afewerki pekan ini sudah membuka kembali kedutaan besar negaranya di Addis Ababa.

Perusahaan penerbangan nasional Ethiopia, Ethiopia Airlines, pada Rabu melakukan penerbangan pertama kali ke Asmara dalam dua puluh tahun belakangan.

Penerbangan perdana itu disambut para penari, yang melambai-lambaikan bendera dan bunga, sementara para keluarga, yang terpisah karena perang dan permusuhan, berkumpul lagi dalam suasana penuh keharuan.

Credit antaranews.com

Turki dan Belanda Normalisasi Hubungan

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. (Anadolu/Arif Hüdaverdi Yaman)

Jakarta, CB -- Turki dan Belanda sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah sempat menurun sebelum referendum kepresidenan April lalu. Kesepakatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Jumat (20/7).

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Cavusoglu menyatakan dia bertemu Menlu Belanda Stef Blok di sela-sela pertemuan puncak NATO di Brussels.

Keduanya membahas peristiwa pada Maret 2017 yang membuat hubungan Turki dan Belanda memburuk. Menjelang referendum kepresidenan 16 April, Belanda membatalkan izin terbang pesawat yang akan membawa Menlu Cavusoglu pada 11 Maret.

Sambil menggarisbawahi perlunya meninggalkan isu-isu yang menghalangi kerja sama strategis kedua negara, Cavusoglu menyatakan bahwa "Mitra Belanda saya telah menyampaikan sebuah surat, menegaskan kesediaan untuk menormalisasi hubungan. Selain surat, saya juga telah berbicara dengan dia lewat telepon dan sepakat untuk membuka jalan bagi hubungan kita."

"Dalam konteks ini, kami sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai langkah pertama. Kami juga sepakat untuk mengembalikan duta besar kami secepatnya," kata dia.

Cavusoglu juga telah mengundang Menlu Belanda untuk mengunjungi Turki untuk merumuskan kembali hubungan kedua negara dan membangun kembali dialog serta kepercayaan.

Mengingat besarnya komunitas Turki yang tinggal di Belanda, yakni sekitar 450 ribu orang, Cavusoglu menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Dalam pernyataan bersama Menlu Turki dan Belanda ditegaskan bahwa kedua negara memiliki hubungan intensif selama lebih dari empat abad dan telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari enam dekade, serta menjalin hubungan perdagangan dan investasi yang besar.

Cavusoglu dan Blok juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis antara Turki dan Belanda dalam berbagai isu seperti migrasi, terorisme dan kerja sama ekonomi.

Menjelang referendum kepresidenan Turki 16 April lalu, pemerintah Belanda juga mengusir Menteri Keluarga dan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya yang akan berbicara dengan komunitas Turki di Belanda di Rotterdam. Belanda juga melarang komunitas Turki yang akan menggelar aksi mendukung referendum di negeri itu.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 20 Juli 2018

Papua Nugini Tegaskan Papua dan Papua Barat Wilayah Indonesia

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat adalah wilayah Indonesia. Ia juga menyatakan Papua Nugini sangat menghormati integritas wilayah Indonesia.

Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Pato menyatakan setiap pernyataan yang mengatasnamakan Papua Nugini, yang berisikan dukungan pada kemerdekaan Papua bukan berasal dari pemerintah Papua Nugini.

"Dalam isu kedaulatan dan integritas Indonesia dan Papua Nugini, kebijakan Papua Nugini dulu, sekarang dan di masa depan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat tetap bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia," tegas Pato pada Kamis (19/7/2018).

Pato, dalam kesempatan itu meyakinkan Retno bahwa kebijakan Papua Nugini tidak akan berubah sampai kapanpun. Papua Nugini, lanjut Pato, akan terus mengakui Bumi Cendrawasih sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Pato mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun wilayah di perbatasan kedua negara. Menurutnya, kerja sama itu akan menguntungkan bagi warga kedua negara dan dapat mensejahterakan warga Papua yang hidup di dekat perbatasan.

Pada giliranya, Retno menyatakan Indonesia sangat menghormati integriras wilayah Indonesia dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukunganya terhadap kedaulatan Indonesia.

"Hubungan kedua negara saling menghormati, termasuk saling menghormati integritas wilayah masing-masing negara," ungkap Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.

Papua Nugini adalah satu dari sedikit negara di kawasan Pasifik yang menegaskan kedaulatan Indonesia di Papua. Seperti diketahui, banyak negara di Pasifik yang mendukung Organisasi Papua Merdeka.

Masih segar dalam ingatan, dua negara Pasifik yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengecam Indonesia karena dinilai melakukan pelangaran di Papua. Keduanya tidak jarang mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Credit sindonews.com

Presiden Mikronesia, Peter M Christian Ternyata Keturunan Indonesia

Usut Punya Usut, Presiden Peter M Christian Ternyata Keturunan Indonesia

Presiden Mikronesia, Peter M Christian. (kolase)

CB - Banyak orang mengetahui warganegara Suriname merupakan keturunan bangsa Indonesia, begitu juga politikus yang ada di sana. Namun, tidak banyak orang yang tahu, Presiden Mikronesia merupakan keturunan Indonesia.

Selama ini, nama Mikronesia jarang terdengar.
Perlu diketahui, Mikronesia merupakan sebutan untuk negara bernama lengkap Federated States of Micronesia. Negara ini terletak di utara Papua Nugini dan bersebelahan dengan Filipina.

Dilansir tribunjambi.com dari intisari online, Mikronesia merupakan negara tanpa militer yang punya 607 pulau dengan dunia bawah laut eksotis. Tapi sayang, lokasinya terpencil.
Micronesia punya luas keseluruhan 700 Km persegi dengan 607 pulau, yang hanya 4 pulau besar yang dihuni penduduk. 4 Pulau tersebut yakni Kosrae, Pohnpei, Chuuk (Truk) dan Yap.
Pusat negaranya ada di Kota Palikir di Pohnpei dengan bahasa nasionalnya bahasa Inggris.
Negara ini dipimpin oleh seorang presiden bernama Peter M Christian.
Usut punya usut, ternyata Christian masih keturunan Indonesia.

Hal ini terungkap saat dia bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam lawatannya ke Jakarta (18/7/2018).
"Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Presiden Christian. Beliau memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu keturunan Maluku, generasi ketiga di Mikronesia," ujar Jokowi seperti dilansir dari Kompas.com.

Bahkan, Jokowi mendengar informasi bahwa Christian akan sekaligus berkunjung ke Maluku.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dan Mikronesia memiliki ikatan antarmasyarakat sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu.
"Kunjungan Presiden Christian ke Indonesia ini pun menjadi tonggak baru hubungan kedua negara, sebuah hubungan yang sangat saling menghormati dan saling menguntungkan," ujar Jokowi.

Christian sendiri dalam kesempatan selanjutnya mengakui, selepas kunjungannya ke Istana Presiden Bogor, ia memang akan berkunjung ke kampung halaman buyutnya.
"Saya juga mempertimbangkan menambah acara ziarah ke tempat garis keturunan keluarga saya di dalam kunjungan resmi saya ini."
"Terima kasih Pak Jokowi karena sudah membuat saya bisa mengunjungi Ambon," ujar Christian.

Bagaimana gambaran negara Mikronesia?
Informasi dari situs wikipedia, Mikronesia merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang berukuran sangat kecil di Samudra Pasifik bagian barat. Namun Hawaii tidak termasuk.
Negara ini berbatasan dengan Filipina terletak di sebelah baratnya, Indonesia di barat daya, Papua Nugini dan Melanesia di selatan, dan Polinesia di tenggara dan timur.
Iklim di Kepulauan Mikronesia tropis lembab (iklim laut). Ada sekira 2.100 pulau di sana. Luas wilayah darat total (tidak termasuk luas perairan) sekitar 2.700 Km persegi. Luas keseluruhan wilayahnya termasuk luas perairan teritorial adalah 7.400.000 Km persegi.

Beberapa nama pulau di sana, mungkin pernah Anda dengar. Semisal Kepulauan Caroline, Kepulauan Mariana, Guam, Palau, dan Kepulauan Marshall.
Karena banyak memiliki wilayah laut, kegiatan perekonomian Mikronesia utamanya ditunjang sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Wilayah negara ini pernah dijajah oleh bangsa asing, khususnya Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri fisik penduduk mikronesia yang bisa dikenali, sebagian besar penduduknya bangsa berkulit cokelat dan bertubuh gemuk yang merupakan turunan bangsa Polynesia.

Negara ini juga memiliki beragam suku dan bahasa yang berasal dari sejumlah suku asli di kepulauan tersebut.
Mikronesia juga memiliki tarian tradisional yang khas. Tapi di beberapa pulau berpenghuni di Mikronesia, kaum pria dan wanita memiliki tarian masing-masing. Tidak seperti kebanyakan negara lain yang kaum pria dan wanitanya bebas menari bersama-sama, di Mikronesia, pria dan wanita memiliki tarian yang berbeda dan tidak bisa dilakukan bersama. Hanya ada satu tarian yang memperbolehkan pria dan wanita untuk menari bersama, namun itu harus ada izin dari kepala suku setempat jika akan melakukan tarian.

Credit tribunnews.com

Latihan Perang Rusia Picu Kepanikan di Desa Armenia

YEREVAN - Latihan militer yang dilakukan oleh Rusia memicu aksi protes Armenia. Pasalnya tentara Rusia tiba-tiba muncul di sebuah desa Armenia, mengerahkan kendaraan militer dan melakukan tembakan kosong.

Desa Panik yang berada di barat lau Armenia lokasinya berdekatan dengan tempat latihan militer yang digunakan oleh tentara Rusia yang ditempatkan di negara bekas Soviet.

Mengomentari insiden itu, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dihukum.

"Saya melihat insiden ini sebagai provokasi yang ditujukan untuk hubungan Armenia-Rusia, dan juga sebagai provokasi terhadap kedaulatan Armenia," kata Pashinyan seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (20/7/2018).

Secara terpisah, menteri pertahanan Armenia David Tonoyan mengatakan dia tengah bersama komandan pangkalan Rusia, Vladimir Elkanov, bersama wakil-wakil penting Rusia di Armenia.

Tonoyan mengatakan bahwa pihak Rusia secara resmi mengucapkan permintaan maaf dan jaminan bahwa mereka akan lebih konsisten dengan masalah perencanaan dan pemberitahuan di masa depan.

Para pejabat Armenia juga mengatakan bahwa insiden itu sedang diselidiki dan para perwira Rusia mengatakan itu tidak akan terjadi lagi.

Rusia adalah sekutu dekat Armenia, yang terkunci dalam konflik dengan negara bekas Soviet lainnya, Azerbaijan, di atas wilayah Nagorno-Karabakh. Rusia mempertahankan kontingen beberapa ribu pasukan di tanah Armenia. Hubungan antara Yerevan dan Moskow diuji pada tahun 2015, ketika seorang tentara Rusia yang bertugas di pangkalan itu menewaskan tujuh orang. Secara terpisah, seorang bocah setempat tewas setelah menemukan bom yang tidak meledak.

Credit sindonews.com

China Gelar Latihan Perang untuk Invasi Taiwan

BEIJING - China akan menggelar latihan militer selama lima hari yang dirancang untuk menunjukkan kemampuan negara itu memenuhi janjinya merebut kembali Taiwan.

China mengumumkan manuver militernya melalui pemberitahuan yang diterbitkan oleh Administratur Keselamatan Maritim Zhejiang. Dalam pemberitahuannya, mereka memperingatkan kapal-kapal untuk menghindari laut yang membentang dari Zhoushan hingga ke Wenzhou di lepas pantai provinsi timur dan utara Taiwan.

Latihan itu, yang dilaporkan terdiri atas wilayah seluas Taiwan, dijadwalkan berlangsung dari Rabu hingga Senin. Menurut seorang pakar lokal, latihan itu akan mengirim pesan ke Taiwan.

"Tujuan utama latihan itu adalah mengirim peringatan serius kepada separatis Taiwan," kata ahli militer China Song Zhongping kepada suratkabar Partai Komunis China The Global Times.

"Angkatan Udara dan Angkatan Laut China telah sering melakukan latihan pengepungan pulau. Latihan kali ini akan menambah dan membentuk pencegahan militer terhadap tekanan tinggi terhadap separatis Taiwan," tambahnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (19/7/2018).

Ketika China semakin melenturkan kekuatan militernya di perairan yang disengketakan di dekatnya, itu juga meningkatkan ancaman untuk menyatukan kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Pemerintah yang bermarkas di Taipei didirikan di pulau itu pada 1949 setelah kalah perang saudara dengan pasukan komunis yang kemudian membentuk pemerintah China saat ini yang berkuasa di Beijing. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang akhirnya akan sekali lagi ditempatkan di bawah kekuasaan China.

Amerika Serikat (AS) awalnya menolak mengakui pemerintah komunis di Beijing, tetapi sejak 1972 telah menganggapnya sebagai satu-satunya wakil China dan meninggalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. AS, bagaimanapun, terus menjual senjata ke Taiwan dan, di bawah Presiden Donald Trump, telah memperluas hubungan diplomatik antara kedua negara.

Langkah-langkah ini telah diterima dengan buruk oleh China, yang menanggapi kunjungan Menteri Urusan Taiwan Daratan Chen Ming-tong ke Washington.

"Kami dengan tegas menentang interaksi resmi antara AS dan Taiwan dalam bentuk apa pun," menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa AS harus menghormati perjanjian diplomatik sebelumnya mengenai konflik dan menjunjung tinggi gambaran hubungan China-AS dengan tindakan konkrit.

Presiden China Xi Jinping telah memodernisasi angkatan bersenjata negaranya, terutama dengan memperluas kekuatan angkatan lautnya, dan baru-baru ini meningkatkan manuver militer di dalam dan di sekitar selat yang memisahkan Cina dan Taiwan.

Menanggapi kekuatan militer China, Taiwan mengerahkan skuadron baru 15 helikopter serang Apache pada hari Selasa.

Penumpukan militer China ini juga telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, yang memiliki kehadiran militer yang luas di seluruh Pasifik — terutama di Jepang dan Korea Selatan — dan di wilayah Guam. AS telah menantang klaim luas wilayah Beijing di Laut Cina Selatan dan menuduh militer China membangun pangkalan rahasia di pulau untuk menegakkan klaim ini.

https://international.sindonews.com/read/1323040/40/china-gelar-latihan-perang-untuk-invasi-taiwan-1531954766

Credit sindonews.com

Rusia-China Kompak Hambat Permintaan AS Setop Ekspor Minyak ke Korut

NEW YORK - Rusia dan China menunda permintaan Amerika Serikat (AS) kepada komite sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerintahkan penghentian ekspor minyak mentah ke Korea Utara (Korut). Keduanya meminta lebih detail tentang tuduhan AS bahwa Pyongyang melanggar sanksi.

Pekan lalu AS mengeluh kepada komite sanksi DK PBB bahwa pada 30 Mei telah terjadi 89 pengalihan kapal gelap ke kapal hasil minyak olahan tahun ini oleh Pyongyang.

AS lantas meminta kepada komite untuk memberi tahu semua negara anggota PBB bahwa Korut telah melanggar batas minyak mentah 500 ribu barel per tahun - yang diberlakukan oleh dewan pada bulan Desember - dan memerintahkan penghentian segera semua transfer.

Namun misi Rusia di PBB menempatkan "penangguhan" atas permintaan AS.

"Rusia mengatakan kepada komite itu bahwa mencari informasi tambahan tentang setiap kasus pengalihan ilegal minyak," kata para diplomat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/7/2018).

"China mendukung permintaan Rusia dan meminta Amerika Serikat untuk memberikan informasi faktual tambahan untuk memfasilitasi semua negara bagian untuk belajar dan membuat penilaian," imbuh para diplomat.

Menurut situs komisi sanksi Dewan Keamanan Korea Utara, hanya Rusia dan China yang melaporkan penjualan sah sekitar 14.000 ton minyak murni ke Korut pada 2018.

Namun Washington mengatakan Korut juga secara tidak sah memperoleh lebih banyak minyak petroleum melalui pengiriman kapal ke kapal di laut. Tuduhan itu tidak secara luas mengatakan negara mana yang diyakini secara ilegal memberikan Korut minyak murni. Namun, laporan itu menyebutkan kasus transfer tersebut melibatkan kapal berbendera Rusia.

Reuters pada bulan Desember melaporkan bahwa kapal tanker Rusia telah memasok bahan bakar ke Korut dengan memindahkan kargo di laut.

"Misi Rusia di PBB mengatakan mencari penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam membuat perhitungan minyak‘ ilegal diekspor," menurut para diplomat.

Langkah itu dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia meminta janji dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu bernegosiasi dengan Korut tetapi tidak mengatakan bagaimana. Dia juga mengatakan: "Tidak ada yang terburu-buru, sanksi tetap!"

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, utusan tidak resmi bagi Dewan Keamanan PBB bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Jumat terkait permasalahan Korut. Para diplomat mengatakan mereka mengharapkan Pompeo untuk menekankan perlunya mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang.

Utusan Rusia untuk Korut pada hari Rabu mengatakan akan logis untuk mengajukan pertanyaan tentang meringankan sanksi terhadap Korut kepada Dewan Keamanan PBB.

AS pekan lalu memberikan daftar kepada komite Dewan Keamanan 89 transaksi gelap Korut dan beberapa foto pilihan.

"Jika penuh muatan sekitar 90 persen, Tanker DPRK telah mengirimkan hampir tiga kali lipat kuota 2018 di 1.367.628 barel," kata AS dalam dokumen yang diserahkan kepada komite, menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang, melarang ekspor termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan minyak olahan. produk.

Pada bulan Maret dewan memasukkan lusinan kapal dan perusahaan pelayaran atas penyelundupan minyak dan batu bara oleh Korut.

Credit sindonews.com

Korut Dinilai Belum Tepati Janji Kembalikan Tentara AS

Presiden AS Donald Trump saat berjalan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hotel Capella di Pulau Sentosa Singapura, Selasa (12/6).

Foto: AP

Pejabat AS menyebut Korut belum mengirimkan tulang tentara AS korban Perang Korea

CB, JAKARTA -- Pihak Amerika Serikat menilai Korea Utara belum memenuhi janjinya untuk mengembalikan sisa-sisa tentara Amerika Serikat yang gugur pada perang Korea. Padahal dalam pertemuan di KTT Singapura antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un, disepakati pihak Korut untuk mengirimkan belulang tentara AS yang gugur.

Sebelumnya, Sekretaris Negara Mike Pompeo, mengatakan pada hari Rabu bahwa kembalinya para korban perang dapat dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Akan tetapi, dikutip dari Associated Press, mengidentifikasi tulang belulang tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dalam pernyataan bersama di KTT Singapura mereka pada 12 Juni lalu, Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkomitmen untuk memulihkan sisa-sisa tahanan perang dan mereka yang hilang dalam aksi beberapa dekade setelah Perang Korea termasuk pemulangan segera dari mereka yang sudah diidentifikasi.

Tetapi pada pertengahan Juli, repatriasi belum terjadi. Mengutip pejabat AS, pada hari Selasa melaporkan bahwa Korea Utara telah setuju untuk mentransfer sebanyak 55 tulang belulang korban perang.

"Apa yang seharusnya menjadi hal termudah dalam agenda perundingan Amerika Serikat-Korea Utara - kembalinya sisa-sisa tentara Perang Korea - terbukti menjadi titik pelik lain," kata Mark Fitzpatrick dari Institut Internasional untuk Studi Strategis.

Di luar kembalinya sisa-sisa yang dijanjikan bahwa Korea Utara mungkin telah bertahan dalam penyimpanan selama bertahun-tahun, Departemen Luar Negeri mengatakan awal pekan ini bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memulai kembali pencarian lokasi pemakaman dari sisa-sisa perang AS di Korea Utara.

Dalam pandangan Fitzpatrick, Korea Utara telah menggunakan janji perang tetap sebagai pengaruh untuk tujuan politik, termasuk perjanjian damai yang menggantikan perjanjian gencatan senjata yang menyebabkan pertempuran di Semenanjung Korea berakhir pada Juli 1953.

Credit republika.co.id

Kim Jong Un Mendadak Panggil Pulang 43 Duta Besar

Presiden Donald Trump berjabat tangan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. Pertemuan Trump dengan Kim Jong Un membawa harapan mereka mengakhiri tujuh dekade permusuhan dan ancaman konfrontasi nuklir. AP

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendadak memanggil pulang 43 duta besar dan diplomat seniornya pada Rabu malam, 18 Juli 2018.
Para duta besar dan diplomat senior Korea Utara, menurut laporan kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, dan dikutip Sputnik News, dipanggil ke Pyongyang diduga untuk mengadakan pertemuan.

Pemanggilan pulang semua duta besar dan diplomat senior dari luar negeri merupakan peristiwa yang langka bagi Korea Utara sejak 1948, berdirinya negara tersebut.

Kim Jong Un diperkirakan akan menyampaikan kebijakan baru terkait dengan perkembangan terbaru dari pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 12 Juni lalu.
Pertemuan Kim Jong Un dan Trump menghasilkan kesepakatan tentang program denuklirisasi di Semenanjung Korea, pemindahan jenazah tentara Amerika dari Korea Utara, serta tindak lanjut negosiasi di antara para pejabat tinggi kedua negara.
Menurut laporan Express.co.uk, pertemuan diplomatik Korea Utara terakhir berlangsung pada Juli 2015.
Sejumlah pengamat menduga pertemuan diplomat itu untuk memperingati 70 tahun berdirinya Korea Utara pada September mendatang.

Credit tempo.co

Jejak Intel Rusia Maria Butina

CB, Jakarta - Sepekan lalu, tidak ada yang mengenali nama dan wajah Maria Butina, 29 tahun, warga negara Rusia. Namun nama yang selama ini tersimpan itu, mendadak muncul kepermukaan dan menjadi berita utama surat kabar.
Butina menjadi sorotan publik setelah jaksa penuntut di sebuah pengadilan di Amerika Serikat menuntutnya pada Rabu, 18 Juli 2018, atas tuduhan melakukan operasi mata-mata di bawah agen rahasia Rusia dan menjalin hubungan asmara dengan para politisi agar bisa menyusup ke sistem politik Amerika Serikat.
"Butina bertugas mengatur perkenalan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di politik Amerika Serikat, termasuk sebuah organisasi yang mempromosikan hak penggunaan senjata dan mencari orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok itu," demikian bunyi tuduhan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat.

Maria Butina terlihat di Moskow dalam sebuah foto yang diunggah ke Facebook pada 14 Oktober 2013.Maria Butina / Facebook via abc.au.net]
Dikutip dari situs salon.com pada Kamis, 19 Juli 2018, jaksa penuntut menuduh Butina menggunakan seks untuk mendapatkan keuntungan politik dan pengaruh. Politisi Amerika Serikat adalah orang-orang yang diincarnya agar bisa mendapat keuntungan lebih besar.
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengklaim Butina telah melakukan kontak dengan intelijen Rusia sejak dia tiba di Amerika Serikat dan berkonspirasi dengan seorang politisi Rusia dan bankir untuk mendorong agenda Moskow ke dalam sistem politik Amerika Serikat. Dalam dakwaan pengadilan federal Amerika Serikat, disebutkan Butina dan sumber lain telah berencana bertemu seorang anggota Kongres Amerika Serikat dalam sebuah perjalanan delegasi Kongres ke Moskow pada Agustus 2015. Anggota kongres yang diincar itu kemungkinan adalah Rohrabacher.
"Ada dua orang yang saya rasa dibayar oleh Putin, yakni Rohrabacher dan Trump," kata Ketua Partai Republik, Kevin McCarthy seperti dikutip sebuah surat kabar Amerika Serikat.
Saat dikonfirmasi, Rohrabacher, mengakui pernah makan malam bersama dengan Butina dan melakukan sebuah kunjungan delegasi dari Rusia pada 2015.
"Ini bodoh. Dia itu seorang asisten untuk seseorang yang merupakan kepala bank dan anggota parlemen. Untuk itu kita menyebutnya seorang mata-mata? Ini memperlihatkan pada Anda semua betapa palsunya semua ini. Ini adalah sebuah upaya untuk merendahkan kemampuan presiden untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rusia," kata Rohrabacher, anggota Kongres Amerika Serikat yang namanya terseret dalam kasus hukum Butina.
Dalam politik Amerika Serikat, Rohrabacher pernah terkait dengan sejumlah orang penting yang masuk dalam daftar penyidikan yang dilakukan Jaksa Robert Mueller. Rohrabacher diketahui pernah melakukan sebuah pertemuan yang dirancang oleh Paul Manfort dan pengacara dari Rusia, Natalia Veselnitskaya, dua tokoh yang kini menjadi fokus penyidikan.

Credit tempo.co

Kepala Intelijen AS Tak Tahu Isi Pertemuan Trump-Putin

Kepala Intelijen AS tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. ( AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Direktur Intelijen Amerika Serikat Dan Coats mengaku tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin (16/7).

Kalangan Partai Republik dan Demokrat di Kongres mempertanyakan kesepakatan apa yang dicapai Trump dengan Putin selama pertemuan dua jam, yang hanya ditemani penterjemah tersebut.

Gedung Putih menghadapi kecaman seusai pertemuan dengan Putin. Termasuk kegagalan Trump mengkonfrontasi Putin soal temuan badan intelijen AS soal campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, serta proposal Putin bahwa aparat Rusia boleh memeriksa warga AS.

"Ya, Anda benar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pertemuan itu," kata Coats di pertemuan Forum Keamanan Aspen di Colorado, Kamis (19/7).

"Saya pikir, seiring berjalannya waktu, dan presiden telah menyebutkan beberapa hal yang terjadi dalam pertemuan itu, saya pikir kita akan belajar lebih banyak. Tetap itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Coats.

Pada konferensi pers pasca pertemuan dengan Putin, Trump menanggapi pertanyaan tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 dengan meragukan hasil temuan lembaga intelijennya sendiri serta mencela 'kebodohan' kebijakan Amerika Serikat.

Merespons hal tersebut, Coats segera mengeluarkan pernyataan yang mendukung penilaian AS bahwa Rusia terlibat dalam 'upaya yang terus berlangsung dan meluas untuk merusak demokrasi AS'.

Saat ditanya apa yang dia pikirkan saat mendengar pernyataan Trump di Helsinki, Finlandia, Coats menyatakan, "Saya percaya bahwa saya perlu memperbaiki hal itu."

"Jelas saya berharap dia membuat pernyataan yang berbeda, tetapi saya pikir itu sekarang telah diklarifikasi," kata Coats.

Sehari setelah pertemuan, Selasa (17/7), Trump mengaku salah bicara selama konferensi pers dan menerima kesimpulan badan-badan intelijen Amerika Serikat.

Trump menyebut pertemuan puncak dengan Putin sebagai sukses besar, tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakannya dengan Putin.

Lewat akun Twitter-nya, Kamis (18/7), Trump menyebut terorisme, Israel, perlucutan senjata nuklir, serangan cyber, perdagangan, Ukraina, Timur Tengah dan Korea Utara adalah isu yang dibicarakannya bersama Putin.

Adapun Putin, sepakat dengan Trump bahwa pertemuan puncak itu berlangsung dengan sukses, dan "menghasilkan beberapa perjanjian yang berguna," kata Putin tanpa merinci.

Coats baru mengetahui bahwa Trump mengundang Putin ke Washington untuk pertemuan kedua pada musim ini, saat dia diwawancara dalam forum yang digelar di Aspen, tersebut, Kamis (19/7).

"OK," katanya lalu tertawa. "Itu akan menjadi istimewa."

Ketika ditanya soal prospek pertemuan Trump dan Putin dalam pertemuan empat mata dengan hanya ditemani penterjemah mereka, Coats menyatakan, "Saya akan mencari cara lain untuk melakukannya."

Credit cnnindonesia.com

Pejabat AS: Sekutu Sebut KTT Trump-Putin Tak Berarti

Meski Trump manut pada Putin dalam konferensi pers di Helsinki, negara sekutu disebut tak khawatir karena kedua pemimpin tak membuat kesepakatan tegas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump manut pada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di Helsinki, sejumlah pejabat senior mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak dibanjiri kekhawatiran dari sekutu karena negara-negara tersebut menyimpulkan kedua pemimpin tak membuat kesepakatan yang tegas.

"Tidak banyak yang mesti dibereskan karena tidak ada banyak masalah," kata seorang pejabat senior yang dikutip CNN, Kamis (19/7). "Masukan yang kami dapatkan dari pihak Eropa adalah mereka lega."

"Mereka sempat khawatir ia (Trump) akan bernegosiasi dengan buruk dan dia tak melakukannya. Jadi mereka tak senang dengan pemandangan (dalam konferensi pers), tapi mereka baik-baik saja."

Reaksi diplomatik kritis langsung dilontarkan usai konferensi pers Trump dan Putin. Sejumlah utusan negara Eropa menyampaikan kritik beragam, mulai dari "menakutkan" dan "hancur" hingga "keji."

Sebagian di antara mereka juga menyatakan pihaknya perlu strategi baru dalam berhubungan dengan AS yang kini dinilai tak bisa diandalkan, bahkan musuh.

Sikap Trump yang lebih memilih mendukung Presiden Rusia alih-alih badan intelijennya sendiri, serta kegagalannya mengkonfrontir Putin dalam isu penting seperti Crimea dan serangan racun Novichok di Inggris dinilai sebagai tanda ia manut.

Dubes AS untuk NATO Kay Bailey Hutchinson dan Dubes AS untuk Rusia John Huntsman menjelaskan kepada para duta besar untuk Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan prinsipil di organisasi tersebut, terkait pembicaraan Helsinki, Selasa. Di luar itu, Kemlu menyatakan tak banyak pembicaraan terkait hal tersebut.

Seorang pejabat senior lain mengatakan bahwa pihak Eropa memandang komentar Trump sebagai "penampilan untuk konsumsi politik domestik yang sudah diantisipasi."

"KTT itu sendiri tak berarti," ujarnya. "Pertemuan itu tak dihitung."

Credit cnnindonesia.com

Turki Kecam UU Negara Yahudi Israel

ANKARA - Turki mengecam undang-undang (UU) negara bangsa Yahudi yang baru disahkan oleh parlemen Israel, Knesset. Ankara mengatakan undang-undang itu mengabaikan norma-norma hukum universal.

"Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak orang Palestina," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (20/7/2018).

Kementerian Luar Neger Turki juga mengutuk hukum - yang menggambarkan hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel karena hanya milik orang Yahudi - sebagai sesuatu yang kuno dan diskriminatif.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang tersebut, yang dimaksudkan untuk mengakhiri visi solusi dua negara.

Sementara itu seorang pembantu presiden Turki, mengecam keras undang-undang tersebut.

"Jelas tidak mungkin untuk menerima langkah rasis ini yang menunjukkan upayanya untuk menghapus secara hukum orang-orang Palestina dari tanah air mereka," kata juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bereaksi terhadap ketidakadilan ini yang terjadi di depan mata seluruh dunia," tambahnya.

Kalin juga menolak "upaya pemerintah Israel untuk membentuk negara apartheid."

Pernyataannya datang setelah Knesset Israel mengeluarkan undang-undang pada hari Kamis yang menyatakan negara itu akan menjadi negara-bangsa dari orang-orang Yahudi.

Credit sindonews.com

UU Negara Yahudi Tingkatkan Ketegangan di Israel

TEL AVIV - Undang-undang yang menyatakan Israel sebagai negara bangsa dan menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri akan meningkatkan ketegangan di negara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Masud Ghnaim, anggota Knesset dari Arab Bersatu.

"Undang-undang ini akan meningkatkan ketegangan di negara ini, mungkin ada beberapa kerusuhan. Tetapi besok semua kementerian akan mengadopsi amandemen yang diberikan hak-hak khusus orang Yahudi dan membatasi hak orang lain. Oleh karena itu setiap sengketa hukum tidak akan dimenangkan oleh Palestina," kata Ghnaim seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan bahwa undang-undang itu tidak mengusir orang-orang Palestina dari Israel tetapi secara signifikan membatasi hak-hak mereka.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pembuat legislator Uni Arab lainnya, Aiman Oudah.

"Sebagai akibatnya ketegangan antara orang Yahudi dan Palestina akan meningkat. Tetapi kita harus tenang dan bersatu. Kita harus melakukan kebijakan domestik yang seimbang dan bijaksana untuk membantu orang-orang Arab di Israel dalam masa sulit ini. Penting untuk mengembangkan kebijakan untuk masa depan," ujar Oudah.

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial itu pada hari sebelumnya. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi, yang menghapus bahasa Arab dengan status yang sama.

Undang-undang itu disahkan di Knesset yang memiliki 120 kursi dengan suara 62 berbanding 55, dengan dua abstain. Perdebatan panas itu berakhir dengan tepuk tangan oleh koalisi nasionalis yang berkuasa dan tuduhan apartheid oleh anggota parlemen Arab, yang merobek salinan RUU mereka sebagai protes.

Orang-orang Arab merupakan seperlima dari populasi delapan juta penduduk negara itu dan sering menuduh pemerintah melakukan diskriminasi, termasuk terhadap pengungsi Palestina, jutaan di antaranya telah berusaha kembali ke rumah leluhur mereka setelah diusir selama pembentukan Israel.

Credit sindonews.com

Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

TEL AVIV - Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948 atau awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Di Ma'alot-Tarshiha, sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma'alot dan kota Arab Tarshiha, ada kemarahan di kalangan warga Arab.

"Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid," kata Bassam Bisharah, 71, seorang dokter keturunan Arab.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total," kata Yousef Faraj, 53, warga desa Druze. "Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab."

Credit sindonews.com

Israel Sahkan UU Kontroversial Penetapan Negara Yahudi

Ilustrasi. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang penetapan negara Yahudi, Kamis (19/7) pagi. Penetapan aturan itu dikhawatirkan sejumlah pihak semakin mengarah pada diskriminasi bagi bangsa Arab di Israel.

Undang-undang ini menjadi bagian dari dasar hukum negara yang berfungsi sebagai konstitusi de facto.

"Ini adalah momen menentukan dalam sejarah negara Israel, dimana bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera kita dituliskan di dalam konstitusi," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di gedung parlemen.

UU itu disahkan dengan dukungan suara 62-55. Aturan baru tersebut menjadikan Bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional dan menetapkan pembentukan komunitas Yahudi sebagai salah satu kepentingan nasional.

Sementara itu, Bahasa Arab, yang sebelumnya juga dianggap sebagai bahasa resmi negara, kini hanya diberikan status khusus dalam undang-undang tersebut.

Hukum tersebut juga menetapkan Israel sebagai Tanah Air bersejarah bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki hak menentukan nasib sendiri di wilayah mereka.

Undang-undang tersebut menghapus klausul kontroversial yang sebelumnya diajukan setelah memicu kritik dari oposisi bahkan Presiden Rauven Rivlin. Klausul tersebut berisikan gagasan yang secara spesifik hanya melegalkan pembentukan komunitas Yahudi di Israel.

Dikutip AFP, sejumlah anggota parlemen keturunan Arab dan Palestina menentang pengesahan UU tersebut dengan menyebut aturan itu sebagai hukum yang "rasis".

Penolakan oposisi terhadap pengesahan UU tersebut memicu perdebatan pelik di parlemen. Beberapa dari mereka bahkan merobek salinan rancangan UU tersebut tak lama setelah ketua Knesset mengetuk palu.

Pemimpin aliansi bangsa Arab di Israel, Arab Joint List, Ayman Odeh, menganggap pengesahan UU tersebut sebagai "kematian demokrasi di Israel".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap UU itu sebagai "hukum rasis dan berbahaya" yang secara resmi "melegalkan sistem apartheid" di Israel.

Sekitar 17,5 persen dari total 8 juta warga Israel merupakan bangsa keturunan Arab. Jauh sebelum UU ini disahkan, warga minoritas Arab dan Palestina di Israel kerap mengeluhkan berbagai macam bentuk diskriminasi yang mereka terima.

Credit cnnindonesia.com