CUPUMA

Minggu, 29 April 2018

Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Presiden Rumania Minta PM Mundur

CB, Jakarta - Presiden Rumania, Kalus Iohannis minta Perdana Menteri Viorica Dancila mengundurkan diri setelah dia merencanakan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Dancila tidak bisa mengendalikan kantor Perdana Menteri dan membuat pemerintah Rumania bermasalah," kata Iohannis dalam sebuah pernyataan yang diterima Al Jazeera, Jumat, 27 April 2018. "Saya meminta Dancila mengundurkan diri dari kantor Perdana Menteri," lanjutnya.

President Rumania Kalus Iohannis (kanan) dan Perdana Menteri Viorica Dancila (kiri) [File: AP]

Sebelum membuat pernyataan, Iohannis memanggil Dancila untuk sebuah pertemuan di kediaman resmi kepresidenan di Istana Cotroceni. "Namun, dia menolak bertemu presiden," tulis Romania Journal.
Pemanggilan tersebut terkait dengan komplain Iohannis yang menganggap Dancila tidak berkonsultasi dengan dia untuk membicarakan masalah memorandum rahasia mengenai kebijakan luar negeri. Hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.
"Dalam konstitusi negara disebutkan bahwa seluruh kepentingan Rumania harus dibicarakan antara Perdana Menteri dan Presiden," ucapnya melalui pernyataan.
Menurut berbagai laporan, yang dimaksud memorandum rahasai itu adalah masalah rencana pemindahan kantor Kedutaan Besar Rumania dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seorang pejalan kaki berjalan melewati kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Israel, Senin (5/8). Penutupan kantor kedutaan AS di Timur Tengah dan Afrika diperpanjang seminggu sebagai tindakan pencegahan setelah al Qaeda mengeluarkan ancaman pada hari Minggu (4/6). REUTERS/ Nir Elias
Kekecewaan Iohannis lainnya adalah ketika dia minta penjelasan dari Dancila mengenai kunjungannya ke Israel karena tidak ada mandat dari kantor kepresidenan, tak mendapatkan respon. "Saya tidak pernah mendengar Perdana Menteri Rumania berkunjung ke luar negeri, bahkan saya tidak mengetahui apa yang dia lakukan di sana," ungkapnya.
Rumania melalui salah seorang anggota partai berkuasa, Livieu Dragnea, mengatakan kepada televisi ANTENA 3 bahwa Rumania akan memindahkan kantor Kedutaan Besar ke Yerusalem mengikuti jejak Amerika Serikat, Guatemala dan Honduras.

Keputusan Rumania ini disambut gembira oleh Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sejumlah diplomat internasional di kediamanya di Yerusalem, Kamis, 19 April 2018, banyak negara yang akan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. "Israel akan memberikan hadiah khusus kepada 10 negara pertama yang memindahkan kedutaannya," kata Netanyahu.

Credit tempo.co

Parlemen Jerman Dukung Israel sebagai Negara Yahudi

Pemimpin partai CDU Partai Demokrat Kristen dan Kanselir Jerman, Angela Merkel saat melihat hasil pemilihan umum di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

CB, Jakarta - Parlemen Jerman, Kamis, 26 April 2018, menyiapkan Rancangan Undang-Undang pengakuan terhadap Israel sebagai Negara Yahudi. Dalam RUU tersebut dinyatakan, solusi dua negara satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
"Keamanan dan kedaulatan Israel adalah kunci bagi kebijakan luar negeri serta keamanan Jerman," bunyi salah satu butir isi RUU sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Jumat, 27 April 2018.

Kanselir Jerman dan pemimpin Partai Demokratis Kristen (CDU) Angela Merkel, saat memasukan surat suara dalam pemilu di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tiga penguasa parlemen Jerman terdiri dari Partai Kristen dan Uni Demokratik pimpinan Kanselir Angela Merkel, Partai Sosialis dan Partai Demokratik Bebas mengajukan RUU tersebut bersamaan dengan ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel.
RUU tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah Jerman bersama masyarakat internasional harus bekerja sama mendukung solusi dua negara. "Satu-satunya solusi menyelesaikan konflik Timur Tengah adalah ditekankan pada msalah Israel, Yahudi, demokrasi dan kemerdekaan berdirinya Palestina sebagai sebuah negara."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan partai Likud di Knesset, Parlemen Israel, Jerusalem, Israel, Senin (13/2). REUTERS/Baz Ratner
Sebelumnya, dalam sebuah sidang kontroversial pada 2014, parlemen Israel menyetujui RUU Negara Yahudi karena dapat meningkatkan diskiriminasi terhadap warga Arab di daerah pendudukan Palestina. RUU tersebut sempat ditentang sejumlah menteri.

Times of Israel, mengambarkan bahwa RUU Negara Yahudi tersebut merupakan sesuatu yang sangat kontroversial. "Para anggota kabinet berdebat membahas RUU di ruang tertutup, namun teriakan mereka cukup keras sehingga dapat didengar wartawan yang berada di lorong masuk."
Berpidato di depan anggota kabinetnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan "Israel adalah Yahudi, negara nasionalis rakyat Yahudi yang memiliki kesamaan hak bagi seluruh warga negara. Menurutnya, "Israel adalah rumah bagi warga Yahudi."

Credit TEMPO.CO

ASEAN Minta Indonesia Pimpin Penyelesaian Negosiasi RCEP

ASEAN

RCEP merupakan kemitraan ASEAN dengan enam negara

CB, SINGAPURA -- Negara-negara anggota ASEAN telah meminta Indonesia sebagai negara koordinator Kemitraan Komprehensif Ekonomi Kawasan (RCEP) dapat segera menyelesaikan negosiasi dengan enam negara mitra, yakni Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
"Kita sebagai country coordinator, semua meminta kita bisa menyelesaikan pembahasan RCEP di masa kepemimpinan Singapura, jadi kita mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk finalize RCEP," kata Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita di Hotel Shangrila, Singapura, Sabtu (28/4).

Mendag hadir sebagai ketua delegasi Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) ke-16 sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo dalam berbagai pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura.
Menanggapi permintaan negara-negara anggota ASEAN tersebut, Enggar mengatakan Indonesia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan negosiasi, namun semua anggota harus sepakat terlebih dulu agar perhimpunan tersebut memiliki nilai tawar yang bulat dalam negosiasi dengan enam negara mitra.
"Saya push lagi, sekali kita ASEAN sepakat maka jangan pernah dalam pembicaraan itu kita kembali lagi bicara di antara ASEAN, jadi kita harus ada ASEAN paper dulu, ada kesepakatan ASEAN, karena ASEAN adalah inisiator dari RCEP itu," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, ASEAN plus enam negara akan melakukan pertemuan di Jepang pada Juli 2018 untuk segera membuat finalisasi RCEP. RCEP mulai diadopsi sepuluh anggota ASEAN secara bertahap sejak KTT Ke-21 ASEAN di Pnom Penh, Kamboja, pada 2012, dan negosiasinya dimulai pada awal 2013.
Kemitraan regional tersebut bertujuan mencapai hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di antara negara anggota ASEAN dan mitra dagang ASEAN.

Credit republika.co.id

KTT ASEAN hasilkan tiga dokumen tanpa isu Rohingya

Para pemimpin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura 2018 (Biro Pers Istana Kepresidenan)

Singapura (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN menghasilkan tiga dokumen tanpa ada satu pun yang menyebutkan kesepakatan untuk mengatasi isu kemanusiaan Rohingya.

Ketiga dokumen tersebut disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebagai ketua ASEAN 2018 di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu.

Ketiga dokumen hasil tersebut adalah Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Keamanan Siber, Nota Konsep Jaringan Kota Pintar ASEAN (ASCN) dan Visi Pemimpin untuk ASEAN yang Berketahanan dan Inovatif.

Dari ketiga dokumen hasil tersebut hanya pada Visi Pemimpin ASEAN sedikit disebutkan ada poin ke sepuluh tentang pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Poin tersebut menyebutkan "ASEAN menekankan kembali komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang sejalan dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh tentang Adopsi AHRD dan juga instrumen internasional tentang HAM yag diikuti negara-negara anggota ASEAN.

Padahal, berbagai pihak, termasuk dari Komisi Antarpemerintahan ASEAN untuk HAM (AICHR) dan Parlemen ASEAN untuk HAM(APHR), telah menyampaikan seruan kepada para pemimpin ASEAN agar dapat menghasilkan pernyataan yang kuat agar ASEAN dapat segera bertindak mengatasi masalah kemanusiaan Rohingya.

Kepala Pusat Studi ASEAN The Habibie Center Ibrahim Almuttaqi menyayangkan para pemimpin ASEAN membatasi diri dengan hanya menghasilkan tiga dokumen hasil, padahal ada isu krisis kemanusiaan Rohingya yang mendesak untuk diatasi di kawasan Asia Tenggara.

Ibrahim berpendapat bahwa ketidakhadiran Aung San Suu-Kyi di KTT ASEAN seharusnya dapat dimanfaakan para pemimpin ASEAN lainnya untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih kuat terkait penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya.

"Sayangnya, di bawah keketuaan Singapura keinginan kita untuk mendapatkan penyampaian yang jelas tentang perlindungan hak asasi manusia terlalu terpecah-pecah dan pada akhirnya terlewatkan," kata dia.

Sementara itu, dua dokumen lainnya, yakni Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Kemananan Siber dan ASCN bersifat lebih praktis sebagai panduan bagi kerja sama internal negara-negara anggota di bidang keamanan siber dan pembangunan jaringan kota pintar melalui berbagai program.

Credit antaranews.com

Ribuan Etnis Kachin Myanmar Mengungsi

Warga etnik Kachin mengantre untuk memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar di Kota Kachin, utara Myanmar beberapa waktu lalu.

Foto: EPA/Seng Mai

PBB melaporkan sejak awal April, ada sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang mengungsi

CB, YANGON -- Ribuan warga etnis Kachin di Myanmar utara terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi. Ini merupakan dampak dari pertempuran terbaru antara Kachin Independent Army (KIA) dengan militer Myanmar.
Pertempuran antara gerilyawan KIA dengan militer Myanmar kembali memanas. Militer Myanmar dilaporkan membombardir basis-basis para gerilyawan dengan serangan udara dan artileri. Hal ini menyebabkan warga sipil di negara bagian Kachin mengungsi.

PBB melaporkan sejak awal April hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang telah meninggalkan rumahnya dan mengungsi. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang terperangkapnya warga sipil di daerah-daerah yang berkecamuk dekat perbatasan Cina. Hal ini menjadi perhatian PBB.
"Perhatian terbesar kami adalah keselamatan warga sipil, termasuk wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan orang-orang difabel. Kami harus memastikan orang-orang ini dilindungi," ujar Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dikutip laman BBC, Sabtu (28/4).
Etnis Kachin, yang mayoritas beragama Kristen, telah berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di Myanmar sejak 1961. Militer Myanmar sendiri sempat menyepakati gencatan senjata dengan KIO. Namun kesepakatan tersebut hancur pada 2011. Pertempuran yang sempat mereda selama 17 tahun akhirnya meletup kembali.
Pada Rabu (25/4), sebanyak 32 kelompok masyarakat sipil Kachin di Myanmar dan luar negeri membuat sebuah surat bersama dan dikirim ke Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap militer Myanmar yang dianggap berupaya melenyapkan identitas mereka.
Di surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Kachin telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mencakup pemindahan paksa, pemerkosaan, penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi. Hal ini telah berlangsung selama konflik bersenjata berlangsung di Kachin.
"Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia ini bukan hal baru bagi masyarakat Kachin atau kelompok etnis lain di Myanmar," kata kelompok masyarakat Kachin dalam suratnya.
"Militer Myanmar telah menggunakan taktik ini untuk menanamkan rasa takut dan kontrol dalam upayanya menghancurkan identitas etnis kita, menghancurkan agama kita, menjajah tanah kita, dan mencuri sumber daya alam kita," kata kelompok tersebut menambahkan.
Kelompok masyarakat sipil Kachin mendesak PBB agar segera menyeret Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional. Sebab mereka menilai Pemerintah Myanmar telah gagal melindungi komunitas etnis minoritas dari ancaman dan serangan militernya.

Credit republika.co.id

AS Kemungkinan akan Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serika Mike Pompeo.

Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

AS menilai tidak ada perbaikan substansial pada Kesepakatan Nuklir Iran.

CB, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, Presiden Donald Trump belum membuat keputusan terkait apakah AS akan keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran. Namun, Trump tidak akan mempertahankan kesepakatan tersebut kecuali bila ada perubahan yang signifikan di dalamnya.
"Tidak ada perbaikan yang substansial. Tidak ada yang mengatasi kekurangan dari kesepakatan itu, dia (Trump) sepertinya tidak akan tetap berada dalam kesepakatan itu setelah bulan Mei nanti," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (28/4).

Trump menganggap kesepakatan nuklir Iran 2015 itu "gila" dan menjadi kesepakatan terburuk yang pernah dibuat. Dia juga memberikan ancaman bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan tersebut.
Trump menuturkan akan tetap dalam kesepakatan itu bila Washington dan sekutu Eropanya menyinggung sisi kesepakatan yang tidak terkait dengan perjanjian aslinya meliputi kegiatan regional Iran dan program rudal balistiknya.
Trump memiliki tenggat waktu sampai 12 Mei nanti untuk memutuskan apakah dia akan terus memperpanjang sanksi terhadap Iran. Beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Cina, dan Rusia melihat kesepakatan itu sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran pun dengan tegas membantah programnya dimaksudkan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Trump mengkritik kesepakatan nuklir 2015 yang secara efektif mencabut beberapa sanksi Barat terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Meski begitu, Inggris dan sekutu Eropanya, Perancis dan Jerman berpendapat bahwa apa yang disebut Rencana Aksi Bersama Komprehensif sedang berlangsung dan mencari cara untuk mengatasi kekhawatiran Trump tentang aktivitas Iran yang lebih luas tanpa keluar dari kesepakatan nuklir.
Berdasarkan usulan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, AS dan Eropa akan setuju memblokir kegiatan nuklir Iran hingga 2025 dan seterusnya, untuk mengatasi program peluru kendali balistik Iran dan menghasilkan persyaratan untuk penyelesaian politik demi mengekang Iran di Yaman, Suriah, Irak dan Lebanon.

Credit republika.co.id

Hamas Salahkan Pemerintahan Abbas Atas Upaya Pembunuhan PM Palestina

GAZA - Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza menyalahkan pejabat Otoritas Palestina atas percobaan pembunuhan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada 13 Maret lalu.

Melempar tuduhan atas serangan bom pinggir jalan yang dilewati konvoi Hamdallah tampaknya akan memperdalam perpecahan politik antara kelompok Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang didukung Barat.

Abbas menyalahkan serangan itu kepada Hamas sesaat setelah insiden di Gaza, di mana Hamdallah, yang telah memelopori upaya Otoritas untuk berdamai dengan Hamas, tidak terluka.

Namun Eyad al-Bozom, juru bicara kementerian dalam negeri Hamas di Gaza, mengatakan pada konferensi pers hari Sabtu bahwa tiga perwira senior Otoritas Palestina yang bermarkas di Tepi Barat telah mendalangi ledakan itu.

Al-Bozom mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina yang dicurigai juga berada di belakang upaya untuk membunuh kepala keamanan Hamas Tawfeeq Abu Naeem pada bulan Oktober di Gaza.

Tiga orang yang diidentifikasi oleh Hamas sebagai tersangka yang terlibat dalam pemboman itu tewas dalam baku tembak dengan pasukannya di Gaza pada 22 Maret.

Kementerian Dalam Negeri Gaza mempresentasikan video pengakuan oleh empat orang yang ditahan, yang dikatakan merupakan bagian dari sel yang diarahkan oleh petugas Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat. Namun Hamas tidak memberikan bukti lebih lanjut.

Khalil al-Hayya, wakil kepala Hamas di Gaza, mengatakan pada konferensi pers terpisah bahwa para tersangka ingin membunuh rekonsiliasi.

Tudingan Hamas itu pun di bantah oleh Otoritas Palestina. Seorang juru bicara untuk layanan keamanan Otoritas menyalahkan Hamas atas ledakan 13 Maret.

"Semakin banyak Hamas mencoba untuk menghindari tanggung jawab, semakin tenggelam," kata Adnan al-Dmairi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (29/4/2018).

Upaya pembunuhan itu telah menggagalkan upaya untuk mengakhiri perbedaan yang mendalam antara dua faksi utama Palestina; Hamas, yang mendominasi Gaza, dan Fatah yang dipimpin oleh Abbas, kekuatan utama dalam Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Credit sindonews.com

Menhan Israel: Kami Tidak Ingin Perang di Gaza dan Lebanon

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak ingin bertempur di Gaza atau Lebanon lagi, juga tidak akan terlibat dalam perang Suriah. Ia menekankan bahwa ini adalah pendekatan Israel pada saat ini.

Namun, Lieberman memperingatkan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir atau membangun pangkalan militer di Suriah yang akan mengancam stabilitas Israel.

Berbicara selama seminar politik tentang situasi regional di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, Lieberman mengatakan bahwa Israel mencari solusi komprehensif dengan dunia Arab untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Dia menekankan, di sisi lain, bahwa tidak ada perdamaian, dan tidak ada proses perdamaian. Lieberman ingin menunjukkan bahwa konflik sesungguhnya bukan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan dunia Arab.

“Orang-orang Palestina tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani perjanjian saja. Tidak ada Otoritas Palestina saat ini, tetapi faksi yang berbeda di lapangan di tempat yang berbeda,” katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (29/4/2018).

Lieberman melanjutkan dengan mengatakan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak realistis, tetapi ilusi. "Masalah terbesar di Timur Tengah bukan Israel, tetapi masyarakat Arabnya," cetusnya.

Lieberman menekankan bahwa negaranya tidak ingin berperang di Gaza atau Lebanon, atau terlibat dalam perang Suriah, tetapi ingin hidup dalam damai. Ia menambahkan bahwa tujuan Israel pada saat ini adalah untuk mengembangkan keamanan, ekonomi dan masyarakat.

Mengenai masalah Iran, Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan Teheran dan rezim Iran untuk memiliki senjata nuklir. Israel juga tidak mengizinkan Iran membangun pangkalan militer atau pesawat tempur di Suriah yang mengancam keamanan Israel.

Ia berharap bahwa Iran memiliki intelijen yang diperlukan untuk tidak memprovokasi Israel dan menciptakan konflik baru.

"Kami tidak punya ambisi untuk menyakiti Iran," tukasnya.

Credit sindonews.com

Israel Tegaskan Larang Iran Dirikan Pos Militer di Suriah

Mantan Menlu Israel Avigdor Lieberman.

Foto: Reuters

Israel tidak ingin terlibat dalam persoalan krisis Suriah.

CB, WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman menegaskan kembali pihaknya tidak akan mengizinkan Iran mendirikan pos militer di Suriah karena akan mengancam negaranya. Ia juga mengatakan Israel tidak ingin terlibat dalam persoalan krisis Suriah.
"Apa masalah kita, dan apa yang kami tidak izinkan bagi Iran aalah mendirikan pos militer di Suriah untuk melawan Israel," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Ahad (29/4).

Markas militer yang dimaksud seperti pusat angkatan laut, atau beberapa pangkalan untuk melakukan operasi darat. Semua jenis pangkalan militer, tidak diizinkan oleh Israel untuk didirikan di Suriah.
"Saya kira ini menjadi posisi kami yang sudah dijelaskan kepada semua orang di dunia, kami punya kemauan politik dan tekad untuk melindungi diri kami sendiri," ucap dia.
Bila pangkalan militer Iran di Suriah menjadi ancaman bagi Israel, kata Lieberman, pihaknya tidak akan segan-segan menghancurkannya. Ia juga menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak ingin berperang dengan Iran.
"Namun jika Iran menyerang Tel Aviv, Israel juga akan menghantam Teheran," ujarnya. Menurut Lieberman, tentu Iran sudah cukup pintar untuk tidak memprovokasi Israel dan memincu konflik baru.
Lieberman mengungkapkan, sejauh ini Iran telah menghabiskan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk kepentingan pengaruhnya di Suriah. "Iran menyalurkan dana sebesar 2 miliar dolar AS kepada Hizbullah Lebanon, Hamas, Gerakan Jihad Islam, dan kelompok teror lainnya setiap tahun," papar dia.
Sebelumnya, Lieberman juga mengancam akan menyerang sistem pertahanan anti-pesawat Rusia di Suriah. "Yang terpenting, sistem pertahanan yang dipasok Rusia ke Suriah tidak digunakan untuk melawan kami. Satu hal yang harus jelas, jika seseorang menembak ke pesawat kami, kami akan menghancurkannya," ungkap Lieberman.

Credit republika.co.id

Hamas: Israel Sedang Kalut Hadapi Demonstran Palestina

[ilustrasi] Warga Palestina berlarian saat tentara Israel menembak dengan gas air mata di Jalur Gaza, Selasa (3/4).

Foto: AP Photo/Adel Hana

Serangan Israel terjadi pada Sabtu (28/4) waktu setempat.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas Palestina menyalahkan Israel atas serangan pesawat tempur dari pasukan militer Israel terhadap beberapa target militer Hamas dan dua kapal milik polisi maritim di Gaza. Serangan Israel ini terjadi pada Sabtu (28/4) waktu setempat.
Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum mengatakan, serangan Israel tersebut terjadi mulai dari Jumat (27/4) malam. Menurutnya, itu juga mencerminkan militer Israel sedang kalut dalam menghadapi aksi demonstrasi yang terjadi saat ini.

"Pemboman Israel mencerminkan kebingungan di pihak Israel atas kegagalannya menghadapi aksi-aksi demonstrasi yang menentang pendudukan Israel di Palestina," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (28/4).
Barhoum melanjutkan, Hamas akan terus melancarkan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya. Adanya serangan Israel, tidak akan melunturkan semangat para demonstran.
"Orang-orang kami akan terus berlanjut sampai tujuannya tercapai. Eskalasi musuh tidak akan membuat apa pun selain membuat demonstran lebih kuat," katanya.

Di sisi lain, militer Israel dalam sebuah keterangannya menyatakan serangan dengan pesawat tempur itu merupakan respons dari adanya upaya penyusupan dari pihak Palestina. Ketegangan di sepanjang perbatasan Gaza makin meningkat seiring adanya aksi-aksi demonstrasi yang menentang pendudukan Israel.
Aksi-aksi tersebut juga menuntut kembalinya para pengungsi ke rumah-rumah mereka di Palestina. Sedikitnya 46 orang Palestina telah tewas dan ratusan lainnya terluka oleh tembakan Israel sejak aksi unjuk rasa dimulai pada akhir Maret lalu.
Unjuk rasa itu merupakan bagian dari protes selama enam pekan yang akan mencapai puncaknya pada 15 Mei mendatang. Hari itu akan menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel, sebuah acara yang oleh orang Palestina disebut sebagai "Nakba" atau "Malapetaka".

Credit republika.co.id

Ribuan Pengungsi Palestina Lari dari Camp Suriah

Seorang warga Suriah melintas di sebuah mobil yang hancur usai pertempuran antara oposisi dan militer Suriah di kawasan kamp pengungsian Palestina di Yarmuk, Suriah.

Foto: Abbas Kecam Serangan Suriah ke Kamp Pengungsi Palestina, Yarmouk

Pengungsi Palestina melarikan diri setelah operasi militer meningkat di Suriah.

CB, DAMASKUS -- Sebanyak 3.500 warga Palestina diperkirakan telah melarikan diri dari camp pengungsian Yarmouk di Suriah. Menurut UNRWA, mereka melarikan diri setelah Pemerintah Suriah meningkatkan operasi militernya di wilayah Damaskus selatan.
Yarmouk telah dikepung oleh Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi sejak 2013. Kamp itu pernah menjadi rumah bagi hampir 200 ribu orang pengungsi, di antaranya pengungsi dari Palestina, Suriah, dan negara lain.

"Tokoh-tokoh kejam itu menceritakan kisah tragis mereka sendiri, tentang penghancuran pengungsi yang dulu berkembang, sekarang menderita," kata Chris Gunness, juru bicara UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, kepada Aljazirah.
"Banyak yang tidur di jalanan dan memohon untuk mendapatkan obat. Hampir tidak ada air atau listrik. Penderitaan mereka tidak terbayangkan," kata Gunness.
Pada 19 April lalu, Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata yang menjadi sekutunya, termasuk beberapa faksi Palestina, meluncurkan serangan militer yang menargetkan Yarmouk dan daerah-daerah sekitarnya untuk menghancurkan militan. Para militan yang ada di Yarmouk adalah ISIS dan Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra.
Pemerintah Suriah dituduh melakukan serangan udara yang intens dengan menggunakan bom barel, rudal, dan granat. Hingga Jumat (27/4), sedikitnya 31 orang telah tewas selama satu pekan, menurut Action Group for Palestinians of Syria yang berbasis di Inggris.
Di dalam kamp Yarmouk saat ini tidak ada rumah sakit atau fasilitas medis yang beroperasi. Dilaporkan 60 persen dari Yarmouk telah dihancurkan. "Kami menyerukan pada semua pihak dalam konflik ini untuk mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan warga sipil dan infrastruktur sipil," kata Gunness.
"Dan kami meminta warga sipil yang terluka dan sakit untuk pergi ke tempat yang aman. Kami juga sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan," ujarnya.
Gunness mengatakan, kelompok-kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah harus menghormati hukum internasional setiap saat. Sebelum perang di Suriah pecah pada Maret 2011, sekitar 560 ribu pengungsi Palestina telah tinggal di kamp-kamp di seluruh Suriah. "Dengan adanya pertempuran babak terbaru, jumlah pengungsi Palestina yang tersisa di kamp Yarmouk bisa jadi hanya tinggal beberapa ratus," ujar Gunness.
Dalam laporan bersama yang diterbitkan pekan lalu, Action Group for Palestinians of Syria mengatakan kamp Yarmouk telah ditargetkan dengan dua serangan udara setiap 90 detik selama pertempuran berlangsung. Pada Jumat (27/4), media pemerintah Suriah SANA mengatakan operasi itu bertujuan untuk menghancurkan teroris di Yarmouk dan daerah sekitarnya, termasuk al-Hajar al-Aswad dan Yelda.
Yarmouk bukan satu-satunya kamp pengungsi Palestina yang menderita kekerasan selama perang. Awal bulan ini, bentrokan antara pasukan Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata juga menyebabkan banyak korban jatuh di kamp Deraa.
Penduduk kamp tersebut selain menjadi korban bentrokan, juga menderita kekurangan layanan kemanusiaan dasar dan mendapatkan pemotongan pasokan air secara berkala hingga 1.475 hari.

Credit republika.co.id

PM Rusia Dukung Kriminalisasi Entitas yang Patuhi Sanksi AS

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mendukung gagasan mengkriminalisasi warga atau entitas Rusia yang mematuhi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan Medvedev dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Rusia.

Washington memberlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan dan pengusaha terbesar Rusia pada tanggal 6 April. Sanksi yang menyerang sekutu Presiden Vladimir Putin itu untuk menghukum Moskow karena dugaan ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016 dan kegiatan lain yang disebut jahat.

Ditanya tentang proposal yang disusun oleh majelis rendah parlemen Rusia untuk mengkriminalisasi mereka yang mematuhi sanksi AS, Medvedev mengatakan sanksi itu ditujukan untuk menghancurkan sistem sosio-politik Rusia dan merugikan ekonomi dan individu.

“Jika memang demikian, maka penerapan sanksi ini oleh warga negara kita harus menjadi suatu pelanggaran. Tidak ada yang mempunyai hak untuk menaati sanksi Amerika ini karena takut harus mengambil tanggung jawab administratif atau pidana,” katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (29/4/2018).

Medvedev juga mengatakan bahwa pemerintah harus mendukung perusahaan-perusahaan Rusia yang dijatuhi sanksi untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak hilang.

Berbicara tentang masalah lain, dia mengatakan bahwa Rusia berada di ambang pembuatan keputusan untuk menaikkan usia pensiun.

Mengomentari rencananya sendiri untuk masa depan, ia mengatakan ingin terus bekerja dalam peran yang membawa manfaat maksimal bagi negaranya.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut AS Ingin Membagi Suriah

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Amerika Serikat (AS) berusaha untuk membagi Suriah. Ia juga menyebut serangan rudal AS dan sekutunya baru-baru ini memperburuk situasi.

"Pernyataan AS tentang mendukung integritas teritorial Suriah hanyalah kata-kata yang, tampaknya, mencakup rencana untuk memformat Timur Tengah dan rencana untuk membagi Suriah menjadi beberapa bagian," ujar Lavrov seperti dikutip dari ABC News, Sabtu (28/4/2018).

Hal itu diungkapkan Lavrov selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Rusia, Iran, dan Turki adalah negara penjamin dalam apa yang disebut "proses Astana" yang bertujuan mengakhiri perang di Suriah.

Ketiganya sepakat untuk mengintensifkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Suriah.

"Kami akan memastikan bahwa bantuan ini diberikan dengan cara yang paling efektif. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, oposisi dan tentu saja dengan rekan-rekan kami di PBB, Palang Merah Internasional, Bulan Sabit Merah Suriah dan organisasi internasional lainnya," tutur Lavrov.

Kelompok bantuan internasional berulang kali menuduh pemerintah Suriah, yang bersekutu dengan Rusia dan Iran, mencegah pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang dikepung dan dikuasai pemberontak.

Lavrov juga mengulangi pernyataan Rusia bahwa dugaan serangan senjata kimia di kota Douma awal bulan ini adalah "dalih yang dibuat-buat" untuk serangan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis.

Para menteri ketiga negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk serangan kimia dan mengatakan setiap laporan tentang penggunaannya harus diselidiki secara cepat dan profesional oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia. Tim OPCW sendiri berulang kali tertunda dalam upaya untuk mencapai Douma guna menyelidiki dugaan serangan yang dilaporkan.

Sementara itu, Cavusoglu mengkritik AS karena mendukung milisi utama Kurdi Suriah, yang memainkan peran kunci dalam menggulingkan kelompok ISIS dan sekarang menguasai sebagian besar Suriah utara dan timur. Turki memandang pejuang Kurdi sebagai perpanjangan tangan dari pemberontak Kurdi yang mengamuk di tenggara negara itu.

"Hari ini, AS mendukung organisasi teroris, dan ini harus dihentikan," kata Cavusoglu.

Credit sindonews.com

Kim Jong-un Undang Pejabat dan Wartawan ke Tempat Uji Nuklir

Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un saat melakukan lawatan ke China. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un berjanji mengundang pejabat terkait dan wartawan di Amerika Serikat untuk melihat lebih dekat tempat ujicoba nuklir di negaranya, seperti yang dikatakan oleh juru bicara pemerintahan Korea Selatan pada Minggu (29/4)

"Kim mengatakan bahwa ia akan segera menutup tempat ujicoba nuklir pada Mei, sehingga ia mengundang pihak terkait dari Korea Selatan dan AS untuk menjadi saksi mata terkait transparasi yang akan dilakukan," kata Yoon Young-chan.

Hal tersebut, lanjut dikatakan Yoon, disebut Kim dalam pertemuannya dengan Presiden Korsel Moon Jae-in pada Jumat (27/4).

Mengenai pertemuan bersejarah tersebut, pejabat intelijen Korsel Suh-hoon tak kuasa menahan air matanya setelah Kim dan Presiden Korsel, Moon Jae-in mengumumkan kesepakatan bersejarah yang bakal mengakhiri Perang Korea, Deklarasi Panmunjom, Jumat (27/4).

Hasil kerja kerasnya selama dua dekade telah berbuah nyata. Setidaknya untuk langkah pertama.

Hampir 18 tahun lalu Suh Hoon melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk pertama kalinya.

Kala itu, misinya adalah membujuk Kim Jong-il pemimpin Korut kala itu agar mau bertemu Presiden Kim Dae-jung.

Ayah Kim Jong-un itu akhirnya setuju, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inter-Korea untuk pertama kalinya sejak Perang Korea itu pun digelar di Pyongyang, 13 Juni 15 Juni 2000.

Kini, dia menyaksikan putra Kim Jong-il, menjanjikan perdamaian di Semenanjung Korea. Pertemuan Kim dan Moon di Desa Gencatan Senjata atau Desa Perdamaian, Pamunjom menggoreskan sejarah lainnya.

Untuk pertama kalinya, pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di Korsel, sejak Perang Korea yang membelah wilayah itu dan membiarkannya dalam kondisi konflik selama lebih dari 70 tahun terakhir.

Bahkan, Kim pun berkomentar, "ternyata mudah ya, mengapa perlu waktu 11 tahun untuk melakukannya.' lalu mengajak Moon melakukan hal yang sama, menjejakkan kaki pertama kali di tanah Korea Utara.

Credit cnnindonesia.com

Mengenal sutradara di belakang pertemuan dua Korea

Presiden Korea Selatan dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjalan bersama di desa gencatan senjata Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea, Korea Selatan, Jumat (27/4/2018). (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Seoul (CB) - Air mata menetas dari seorang pria ketika Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan perjanjian bersejarah Jumat ini. Pria ini adalah orang selama dua puluh tahun tanpa lelah mengupayakan dialog antara dua negara bersaudara tapi bermusuhan itu.

Hampir 18 tahun setelah Suh Hoon, seorang pejabat intelijen Korea Selatan, mengunjungi Pyongyang untuk membujuk pemimpin Korea Utara saat itu Kim Jong Il untuk menghadairi KTT pertama yang tak pernah terjadi sebelumnya di ibu kota Korea Utara pada 2000, dia menyaksikan putra Kim mengikrarkan janji perdamaian di Semenanjung Korea, Jumat, yang kali ini disampaikan di sebelah selatan daerah perbatasan yang dijaga ketat militer.

Jumat itu adalah pertama kalinya seorang pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di bumi Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-1953 yang telah membagi Korea menjadi dua negara yang secara teknis masih berstatus perang.

Tonggak bersejarah itu terjadi sejak kurang dari satu tahun setelah Presiden Korea Selatan Moon yang liberal mulai berkuasa dan langsung memilih Suh sebagai kepala Dinas Intelijen Nasional dengan alasan orang ini adalah orang yang tepat untuk menghidupkan lagi hubungan dua Korea yang menegang akibat ambisi peluru kendali nuklir Korea Utara.

"Adalah terlalu prematur membahas pertemuan antar Korea berikutnya," kata Suh kepada wartawan tahun lalu setelah ditunjuk sebagai kepala intelijen negaranya. Dia sudah mundur dari badan intelijen itu pada 2008 ketika pemerintahan konservatif yang berkuasa di Korsela. "Tapi kita membutuhkan pertemuan itu."

Suh, yang secara pribadi membantu pertemuan dua pemimpin Korea sebelumnya pada 2000 dan 2007, dianggap sebagai pakar utama Korea Utara. Dia dikenal sebagai orang Korea Selatan yang paling seri bertemu dengan mendiang pemimpin Korea Utara Kim Jong Il.

Lee Jong-seok, mantan menteri unfikasi yang mengunjungi Pyongyang bersama Suh pada 2003 sebagai utusan khusus presiden Korsel saat itu Roh Moo-hyun, menyebut Suh the "Negosiator Nomor Satu dengan Korea Utara" dalam memoarnya pada 2014.

Suh (64) yang pernah tinggal di Korea Utara selama dua tahun pada akhir 1990-an, terlibat dalam rencana membangun reaktor nuklir sebagai bagian dari kesepakatan internasional 1994 guna membekukan program nuklir Pyongyang. Kesepakatan itu akhirnya ambruk.

"Dia datang dengan sudah terlebih dahulu tahu bagaimana negosiasi bekerja dan apa yang harus dilakukan, dan Moon memberi dia tuntunan politik yang tegas," kata John Delury, pakar Korea Utara pada Universitas Yonsei di Seoul.

Istana Kepresidenan Korsel menolak mengomentari peran Suh ini, sedangkan dinas intelijen tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar soal Suh.

Pada Maret, dia menjadi bagian dari delegasi beranggotan 10 orang yang mengunjungi Kim Jong Un di Pyongyang, sehingga menjadi salah seorang dari para pejabat Korea Selaran yang bertemu Kim sejak berkuasa akhir 2011 menyusul kematian ayahandanya.

Pada pertemuan itu, Kim tidak hanya setuju bertemu dengan Moon namun juga mengagetkan Suh dan anggota delegasi Korea Selatan lainnya bahwa dia bersedia membahas denuklirisasi dengan Presiden AS Donald Trump. Pernyataan ini menjadi pengawal untuk rencana mempertemukan kedua pemimpin dua negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang kemungkinan diadakan pada akhir Mei atau awal Juni nanti.

Suh kemudian yang mengatur lawatan bos intelijen Amerika Serikat Mike Pompeo ke Pyongyang guna bertemu dengan Kim Jong Un dari 31 Maret sampai 2 April, dan membentangkan kerangka kerja untuk rencana KTT AS dan Korea Utara, kata pejabat AS.

Pompeo, yang kini menteri luar negeri AS, telah menciptakan hubungan yang baik dengan Koim dan pertemuan mereka berjalan sangat lembut, kata Trump.

"Saya kira jejaring kemanusiaan terlibat sangat dalam dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ini," kata Moon Hong-sik, peneliti pada Institut Strategi Keamanan Nasional di Seoul.

Moon menegaskan bahwa Suh tidak hanya berbungan dengan Pompeo, namun juga dengan Kim Yong Chol yang mantan kepala dinas intelijen Korea Utara dan sekarang mengetua hubungan antar-Korea.

Suh adalah salah satu dari dua pejabat yang dipilih Moon untuk ikut berdialog dengan Kim Jong Un yang saat itu ditemani adiknya Kim Yo Jong dan Kim Yong Chol.

Seo Yu-suk, peneliti pada Institut Studi Korea Utara di Seoul punya kalimat penting untuk Suh bahwa tokoh utama intelijen Korea Utara menjadi tergambar sangat jelas dalam pertemuan itu sebagai aktor yang ounya peran sangat penting dalam pertemuan dua Korea, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Misi Berhasil, Kepala Intelijen Korsel pun Menangis

Suh-hoon mengusap air matanya saat Deklarasi Panmunjom disepakati pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Jakarta, CB -- Suh-hoon tak kuasa menahan air matanya setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengumumkan kesepakatan bersejarah yang bakal mengakhiri Perang Korea, Deklarasi Panmunjom, Jumat (27/4). Hasil kerja kerasnya selama dua dekade telah berbuah nyata. Setidaknya untuk langkah pertama.

Hampir 18 tahun lalu Suh Hoon, pejabat intelijen Korsel, melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk pertama kalinya. Kala itu, misinya adalah membujuk Kim Jong-il pemimpin Korut kala itu agar mau bertemu Presiden Kim Dae-jung. Ayah Kim Jong-un itu akhirnya setuju, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inter-Korea untuk pertama kalinya sejak Perang Korea itu pun digelar di Pyongyang, 13 Juni 15 Juni 2000.

Kini, dia menyaksikan putra Kim Jong-il, menjanjikan perdamaian di Semenanjung Korea. Pertemuan Kim Jong-un dan Moon Jae-in di Desa Gencatan Senjata atau Desa Perdamaian, Pamunjom menggoreskan sejarah lainnya. Untuk pertama kalinya, pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di Korea Selatan, sejak Perang Korea yang membelah wilayah itu dan membiarkannya dalam kondisi konflik selama lebih dari 70 tahun terakhir.

Bahkan, Kim Jong-un pun berkomentar, "ternyata mudah ya, mengapa perlu waktu 11 tahun untuk melakukannya.' lalu mengajak Moon Jae-in melakukan hal yang sama, menjejakkan kaki pertama kali di tanah Korea Utara.

Pertemuan bersejarah antar-Korea itu terjadi kurang dari setahun setelah Moon terpilih dengan platform dan janji kampanye untuk berdamai dengan tetangganya itu. Dia langsung menunjuk Suh sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional. Moon, yang juga anak bekas pengungsi Korea Utara, sangat yakin bahwa Suh adalah orang yang paling tepat untuk menghidupkan kembali hubungan kedua Korea. Yang memanas akibat uji coba roket dan rudal serta seruan-seruan permusuhan baik dari Kim Jong-un, maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Cermat dan sangat hati-hati melangkah, Suh pun tak mau gegabah. Kepada awak media seusai kabar pengangkatannya tersiar, Suh menyatakan terlalu dini untuk bicara soal KTT Inter-Korea ketiga. "Tapi kita memerlukannya," kata Suh yang sempat mengundurkan diri dari badan intelijen itu pada 2008.

Suh, yang secara pribadi telah mengatur dua KTT Inter-Korea yakni pada 2000 dan 2007 dianggap sebagai pakar Korea Utara terpenting di Seoul. Dia terkenal sebagai pejabat Korea Selatan yang paling sering bertemu dengan ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il.

Lee Jong-seok, mantan menteri unifikasi berkunjung ke Pyongyang bersama Suh pada 2003, sebagai utusan khusus Presiden Roh Moo-hyun, menyebut Suh sebagai 'negosiator nomor satu' soal Korea Utara dalam memoar yang ditulisnya pada 2014.

Suh, 64 tahun, pernah tinggal di Korea Utara selama dua tahun di akhir 1990-an. Dia juga terlibat dalam rencana pembangunan reaktor nuklir sebagai bagian dari kesepakatan internasional padad 1994 untuk membekukan program nuklir Korea Utara. Kesepakatan itu akhirnya gagal.

"Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Moon memberikan arahan politik yang jelas," kata John Delury, pakar Korea Utara di Yonsei University, Seoul, seperti dilansir Reuters.

Meski Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae tidak mau berkomentar soal peran Suh dalam pertemuan bersejarah Kim Jong-un dan Moon Jae-in, demikian pula badan intelijen nasional juga tidak dapat dimintai komentarnya, kiprah Kepala Intelijen Nasional Korsel itu tercatat sejak awal.

Kepala Intelijen Korsel di Balik Layar Pertemuan Kim-Moon

Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Pada Maret lalu, dia ikut dalam delegasi yang menemui Kim Jong-un di Pyongyang. Para pejabat Korea Selatan pertama yang bertemu pemimpin Korea Utara itu sejak dia mewarisi kekuasaan dari sang ayah yang meninggal dunia pada 2011.

Saat itu, Kim Jong-un tak hanya mengiyakan tawaran untuk bertemu Moon Jae-in. Tapi juga membuat keputusan yang mengejutkan Suh dan segenap delegasi Korsel lainnya, yakni siap berdiskusi tentang perlucutan senjata nuklir atau denuklirisasi dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni.

Suh jugalah yang mengatur perjalanan mitranya, Direktur CIA, badan intelijen AS, Mike Pompeo yang kini resmi menjadi Menteri Luar Negeri, untuk bertemu Kim Jong-un pada 31 Maret hingga 2 April. Para pejabat AS menyebut lawatan itu merupakan persiapan dari KTT AS-Korut, pertemuan Trump-Kim Jong-un. Menurut Trump, Pompeo membangun hubungan yang baik dengan Kim, dan pertemuan mereka berlangsung sangat mulus.

Jaringan yang dimiliki Suh diyakini menjadi faktor keberhasilan pertemuan. Moon Hong-sik, peneliti di Institut Strategi Keamanan Nasional di Seoul mencatat bahwa Suh tak hanya berhubungan baik dengan Pompeo, tapi juga dengan Kim Yong Chol, mantan kepala intelijen militer Korea Utara, yang kini memimpin hubungan antar-Korea.

Suh juga dipilih Moon Jae-in untuk bergabung dalam pertemuan pertamanya dengan adik Kim Jong-un, Kim Yo Jong serta Kim Yong Chol. "Keberadaan Suh di sana, sudah berbicara banyak soal peran penting yang dia mainkan di KTT," kata Seo Yu-suk, peneliti di Institut Kajian Korea Utara di Seoul.

Credit cnnindonesia.com

Trump bahas Semenanjung korea dengan pemimpin Jepang dan Korsel

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo menyangkut perkembangan terkini di Semenanjung Korea.

Pertemuan tingkat tinggi Moon dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Jumat, menghasilkan tekad bersama mewujudkan penghapusan senjata nuklir dan perdamaian abadi di semenanjung itu.

Trump di Twitter mengatakan melakukan "pembicaraan panjang dan sangat baik" dengan Presiden Moon dan bahwa "segala sesuatu berjalan dengan sangat baik".

Waktu dan tempat bagi pertemuannya dengan Kim Jong-un sedang ditentukan, tambah Trump.

Pemimpin AS itu juga mengatakan di Twitter bahwa ia telah memberi tahu Abe lewat telepon soal "perundingan yang sedang berjalan" menyangkut masalah Semenanjung Korea.

Sebelumnya, pada Jumat, Trump mengatakan dalam acara jumpa pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel, yang sedang berkunjung, bahwa ia "memiliki hubungan kerja yang sangat baik" dengan Kim.

"Mereka memperlakukan kita dengan penuh hormat," katanya, "Menurut saya, hal sangat baik akan muncul terkait Korea Utara."

Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un diperkirakan berlangsung pada Mei atau awal Juni tahun ini, demikian Xinhua.

Credit antaranews.com

Korsel Siapkan Roadmap Pertemuan Donald Trump-Kim Jong-un

SEOUL - Pasca melakukan pertemuan antar Korea yang bersejarah, minggu-minggu mendatang akan menjadi waktu yang sibuk bagi para pejabat Korea Selatan (Korsel). Pasalnya, Seoul harus mempersiapkan roadmap untuk pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.

Presiden Korsel, Moon Jae-in, akan bertemu dengan Trump sebelum pertemuan puncaknya dengan Kim Jong-un. Moon Jae-in juga diharapkan bertemu dengan koleganya dari Jepang dan China pada pertemuan puncak trilateral pada awal Mei.

Dikatakan oleh penasihat khusus Presiden Korsel, Moon Chung-in, pejabat Korsel akan terus berkoordinasi erat dengan AS, dan Moon Jae-in akan memberikan rincian pertemuannya dengan Kim Jong-un.

"Moon akan mengumpulkan informasi untuk Trump ketika dia mengunjungi Washington pada pertengahan Mei," katanya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (29/4/2018).

"Pemerintah kami telah membuat roadmap yang komprehensif dan kami telah membagikan roadmap itu dengan AS," imbuh penasihat presiden Korsel untuk urusan luar negeri dan keamanan nasional itu.

Trump telah mendapatkan pujian atas kesediannya untuk berbicara dengan Kim Jong-un, dan Moon Jae-in juga memuji kampanye presiden AS itu tentang tekanan maksimum dan sanksi.

Perubahan dari situasi konfrontasi ke sebuah hubungan yang positif tidak terlepas dari dorongan oleh dua pemimpin Korea. Diawali dengan pidato Tahun Baru Jong-un di mana ia mengatakan terbuka untuk mengurangi ketegangan dengan Korsel dan bersedia mengirimkan delegasi ke Olimpiade Musim Dingin.

Pemerintah Korsel pun dengan sigap menjawab sinyal positif itu, memicu kesibukan luar biasa terkait kunjungan diplomatik dan pertukaran lintas batas. Adalah pejabat Korsel yang menyampaikan undangan Jong-un untuk bertemu dengan Trump, dan mereka membantu mengatur perjalanan Direktur CIA Mike Pompeo ke Pyongyang.

Beberapa hari sebelum KTT hari Jumat, Kim Jong-un mengatakan Korut akan menghentikan uji coba nuklir dan rudal jarak jauhnya serta membongkar satu-satunya tempat uji coba nuklir yang diketahui.

"Pergeseran ke dialog dimungkinkan dalam contoh pertama oleh keputusan Korea Utara untuk terlibat dengan Korea Selatan pada awal 2018, dan dari sana, terima kasih atas bagian yang tidak kecil diplomasi cekatan Moon Jae-in," tulis Christopher Green, seorang penasihat senior di International Crisis Group, dalam laporannya.

Dengan keterlibatan besar antar-Korea di Olimpiade dan KTT, kedua negara mengatakan mereka akan memperdalam keterlibatan mereka.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan, Korut dan Korsel setuju untuk membuka kantor penghubung, menghentikan siaran propaganda dan memungkinkan keluarga yang terpisah akibat perang Korea untuk bertemu.

Moon Jae-in dan Kim Jong-un juga setuju untuk tetap berkomunikasi erat; Moon Jae-in berencana mengunjungi Pyongyang akhir tahun ini.

Credit sindonews.com

Korut dan Korsel Berdamai, AS Pertimbangkan Tarik Pasukan

WASHINGTON - Pentagon mempertimbangkan penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Semenanjung Korea menyusul perdamaian yang disepakati antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel). Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis.

"Ya, itu adalah bagian dari masalah yang akan kami bahas dalam negosiasi dengan sekutu kami terlebih dahulu dan, tentu saja, dengan Korea Utara," kata Mattis dalam sebuah transkrip konferensi pers dengan Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak di Pentagon, hari Jumat waktu AS, yang dikutip SINDOnews dari situs Pentagon, Sabtu (28/4/2018).

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dijadwalkan bertemu pada Mei atau awal Juni 2018 untuk membahas denuklirisasi semenanjung Korea. Kedua pemimpin yang sebelumnya saling ancam ini akan bernegosiasi untuk menutup program nuklir Korea Utara secara permanen.

Amerika Serikat telah terlibat dalam kampanye tekanan maksimum terhadap Korea Utara dan memimpin masyarakat internasional untuk memberlakukan beberapa putaran sanksi atas program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Sebelumnya pada hari Jumat, Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengadakan pertemuan puncak di Zona Demiliterisasi, di mana mereka menandatangani Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran dan Penyatuan di Semenanjung Korea.

Dokumen itu mengikat kedua negara untuk mewujudkan semenanjung Korea bebas nuklir. Keduanya juga berbicara untuk mengakhiri secara resmi Perang Korea.

Situasi di semenanjung Korea sempat memanas dalam dua tahun terakhir karena rentetan uji coba rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara. Tindakan rezim Kim Jong-un itu juga memicu ketegangan dengan Washington, sebagai sekutu pelindung Seoul.

Credit sindonews.com

Menlu baru AS kunjungi Saudi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. (cia.gov)

Riyadh (CB) - Menteri luar negeri Amerika Serikat yang baru dikukuhkan, Mike Pompeo, tiba di Riyadh, Sabtu petang waktu setempat, untuk melakukan kunjungan resmi, kata Kantor Berita Saudi.

Menlu AS itu disambut mitranya dari Arab Saudi, Adel bin Ahmed al-Jubeir, saat tiba di bandar udara internasional Raja Khalid.

"Arab Saudi memainkan peran kepemimpinan penting dalam mewujudkan masa depan damai dan sejahtera bagi kawasan itu. Kemitraan kuat AS dengan Saudi dalam upaya itu adalah hal sangat penting," kata Heather Nauert, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, melalui Twitter, Sabtu.

Kedua negara itu bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan kesepakatan usaha. Keduanya terutama memusatkan kerja sama dalam memerangi terorisme dan radikalisme di dunia, terutama di Timur Tengah, tulis Xinhua.

Credit antaranews.com

Tentara Suriah dan ISIS bertempur sengit di Damaskus Selatan

Tentara Suriah berjaga dekat kantor polisi di pusat kota Damaskus, Suriah, Rabu (11/10/2017). (REUTERS/Omar Sanadiki)

Beirut (CB) - Tentara Suriah dan sekutu-sekutunya terlibat perang sengit dengan ISIS di sebuah kantong di selatan Damaskus yang dikuasai kelompok militan itu.

Para saksi mata Reuters, pemonitor perang dan televisi nasional semuanya melaporkna pertempuran sengit yang melibatkan bombardemen artileri dan senapan.

Tentara Suriah telah maju jauh ke dalam, lapor televisi nasional, sedangkan Observatorium HAM Suriah menyatakan pemerintah Suriah berhasil menduduki beberapa bangunan yang berada di daerah padat penduduk.

Tayangan televisi menunjukkan sebuah area terbuk di tepi kantong itu yang termasuk bagian dari distrik al-Qadam district, al-Hajar al-Aswad dan kamp pengungsi Palestina Yarmouk.

Presiden Suriah Bashar al-Assad bulan ini mengalahkan pemberontak di basis terkuatnya di dekat Damascus di Ghouta Timur. Sejak itu mereka memokuskan serangan untuk mengakhiri perlawanan di beberapa kantong lebih kecil dekat ibu kota Suriah tersebut.

ISIS telah kehilangan bagian terbesar wilayahnya di Suriah tahun lalu akibat ofensif kilat baik oleh pasukan Suriah dukungan Rusia dan Iran maupun oleh aliansi Kurdi-Arab dukungan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada sebuah pertemuan di Moskow kemarin menyatakan bahwa Rusia, Turki dan Iran sepakat pentingnya membantu pemerintah Suriah membersihkan negaranya dari teroris.

Namun Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa Rusia, Iran dan Turki perlu bekerja sama dengan PBB untuk memastikan legitimasi untuk solusi politik apa pun di Suriah karena solusi militer adalah ilegal dan tak berkesinambungan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Yaman bunuh panglima senior ISIS

Para ekstremis militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kini praktis menguasai separuh wilayah Suriah dan sekaligus jalur luas yang membentang sampai Irak utara dan tengah. Kini kekuasaan ISIS berantakan dan tersisih baik di Irak maupun Suriah (Reuters)

Aden (CB) - Pasukan keamanan Yaman menyatakan telah membunuh seorang panglima senior ISIS dalam baku tembak di Aden, Yaman Selatan, Sabtu. Ini merupakan pukulan terbesar terhadap ISIS cabang Yaman.

Saleh Nasser Fadhl al-Bakshi dijuliki "Pangeran" wilayah Aden dalam ISIS cabang Yaman. Dia telah membunuh ratusan orang yang kebanyakan pasukan keamanan Yaman selatan, lewat serangkaian pemboman dan penembakan.

Pasukan kontraterorisme mengepung al-Bakhshi di sebuah gedung ketika dia dan rekan-rekannya menolak untuk menyerah.

Tapi seorang anggota pasukan kontraterorisme ikut tewas dalam penggerebekan ini. Tiga rekan al-Bakhshi ditangkap.

ISIS menancapkan pijakannya di Yaman akhir 2014 ketika negara ini ambruk dalam perang saudara antara Houthi melawan pemerintahan sah yang diakui dunia internasional yang membuka kekosongan kekuasaan dan memicu intervensi militer Arab Saudi, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rudal Yaman renggut satu nyawa Saudi

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai (CB) - Gerakan Houthi Yaman menembakkan peluru kendali balistik menyasar apa yang mereka sebut "target ekonomi nan vital" di Provinsi Jizan, Saudi selatan, Sabtu waktu setempat.

Saudi menyatakan seorang pria tewas akibat terkena pecahan proyektil dari rudal yang ditembakkan Houthi itu.

Serangan rudal ini adalah balasan yang telah dijanjikan faksi politik dominan di Yaman itu atas kematian seorang petinggi Houthi akibat serangan udara Saudi pekan lalu. Serangan Saudi dalam perang ini sudah menewaskan ribuan orang Houthi di Sanaa yang dikuasai Houthi.

Houthi menyatakan bahwa mereka meluncurkan delapan peluru kendali balistik ke Jizan, Sabtu waktu setempat. Saudi mengaku berhasil mencegat empat di antaranya.

Juru bicara pertahanan sipil Jizan Kolonel Yahya Abdullah Al-Qahtani menyatakan pada Arabiya TV bahwa orang Saudi yang tewas itu akibat pecahan proyektil.

Dua pihak yang bersengketa di Yaman telah bertempur selama tiga tahun. Lalu koalisi pimpinan Saudi berusaha menegakkan pemerintahan Yaman yang mendapat pengakuan internasional yang dipaksa mundur ke pengasingan setelah Houthi menguasai bagian terbesar Yaman pada 2014 dan menduduki ibu kota Sanaa.

Pesawat tempur-pesawat tempur Saudi dan negara-negara Arab Teluk telah melancarkan ribuan serangan udara yang kerap menghantam pasar, rumah sakit dan target-target sipil lainnya serta telah menewaskan ribuan orang.

Dalam siaran televisi , pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi bersumpah bahwa kematian seorang tokoh gerakan ini oleh serangan udara Saudi tidak akan menceraiberaikan pasukan Houthi.

Credit antaranews.com

Sabtu, 28 April 2018

Pasukan Israel Bunuh Tiga Demonstran Gaza dan Lukai 400

GAZA - Petugas medis mengatakan tentara Israel menembak mati tiga pengunjuk rasa di sepanjang perbatasan Gaza pada Jumat (27/4/2018). Peristiwa itu terjadi beberapa jam setelah Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengecam Israel karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran.

Pasukan Israel telah menewaskan 41 orang Palestina dan melukai lebih dari 5.000 orang lainnya sejak warga Gaza mulai menggelar aksi protes di sepanjang pagar perbatasan pada 30 Maret. Mereka menuntut hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (28/4/2018).

Pasukan bersembunyi di balik benteng di sisi pagar perbatasan sepanjang 40 km dan menembakkan peluru tajam serta gas air mata ke arah demonstran di lima lokasi di sisi Gaza.

Para pejabat medis Gaza mengatakan dua demonstran yang terkena peluru berada dalam kondisi kritis di rumah sakit dan 600 lainnya terluka.

Militer Israel mengatakan, 10.000 warga Gaza ikut serta dalam apa yang digambarkan sebagai "kerusuhan," dan bahwa beberapa orang mencoba untuk melanggar perbatasan ke Israel. Dikatakan pasukan Israel telah beroperasi sesuai dengan aturan untuk menghentikan orang yang melintasi perbatasan.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, 200 orang terluka oleh tembakan senjata api, termasuk seorang wartawan Palestina yang terkena peluru di kakinya.

Lusinan lainnya, termasuk empat petugas medis, dirawat karena menghirup gas, ketika pasukan Israel menghujani daerah itu dengan tabung gas air mata dari belakang benteng mereka di Israel.

Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan mendorong ban yang terbakar ke pagar perbatasan, dan mengikatkan kaleng bensin yang terbakar ke layang-layang dan menerbangkannya ke wilayah Israel.

Sementara demonstran lain membersihkan kawat berduri yang dipasang pasukan Israel di wilayah Gaza semalam dalam upaya untuk menciptakan zona penyangga antara pengunjuk rasa dan pagar.

Aksi protes datang pada saat meningkatnya rasa frustrasi warga Palestina karena prospek untuk negara Palestina merdeka tampak memudar. Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti selama beberapa tahun dan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan telah meluas.

Dalam sebuah pernyataan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut kehilangan nyawa sangat menyedihkan dan mengatakan jumlah yang mengejutkan dari korban luka-luka disebabkan oleh penggunaan amunisi hidup.

Kementerian luar negeri Israel tidak segera berkomentar tetapi pemerintah Zionis secara konsisten mengatakan bahwa mereka melindungi perbatasannya dan pasukannya mengikuti aturan.

Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Hamas di Gaza bertanggung jawab atas korban yang jatuh di sisi Palestina. Hamas juga menggunakan perempuan dan anak-anak Palestina yang tidak bersalah sebagai tameng manusia, sementara mereka bersembunyi di belakang dengan aman.

“Para teroris bersembunyi sambil membiarkan, bahkan berharap, agar orang-orang mereka mati. Ini jahat dalam bentuknya yang paling murni,” katanya.

Hamas menyangkal tuduhan Israel. “Komentar Danon adalah upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan untuk menutup-nutupi eksekusi anak-anak dan orang tak bersenjata oleh tentara pendudukan,” kata pejabat Hamas, Mushir Al-Masri.

Dinamakan 'Great March of Return', aksi protes menghidupkan kembali tuntutan yang sudah lama untuk hak pengembalian pengungsi Palestina ke kota-kota dan desa-desa keluarga mereka yang melarikan diri, atau diusir, ketika negara Israel diciptakan pada tahun 1948. Israel menolak hak untuk kembali, takut bahwa negara itu akan kehilangan mayoritas Yahudi.

Lebih dari 2 juta warga Palestina memenuhi daerah kantong pantai yang sempit. Israel menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza pada 2005 tetapi mempertahankan kontrol ketat atas perbatasan darat dan lautnya. Mesir juga membatasi pergerakan masuk dan keluar Gaza di perbatasannya.

Credit sindonews.com

Seorang Jenderal Muslim Ditangkap, Aib Perang Bosnia Diusik Lagi

SARAJEVO - Otoritas Bosnia menangkap selusin pejabat termasuk seorang jenderal Muslim era Perang Bosnia 1992-1995. Penangkapan ini memicu kemarahan para politisi Muslim dan dianggap membuka kembali aib perang.

Penangkapan selusin pejabat termasuk Jenderal Atif Dudakovic berlangsung hari Jumat. Selusin pejabat tersebut ditangkap atas tuduhan melakukan kejahatan perang.

Meski memicu kemarahan para politisi Muslim Bosnia, pihak Serbia justru menganggap penangkapan itu terlalu sedikit dan sudah terlambat.

Dudakovic, 64, merupakan komandan Korps ke-5 dari Tentara Muslim Bosnia di daerah kantong Bihac selama Perang Bosnia 1992-1995. Pasukannya bertempur melawan Serbia Bosnia serta faksi Muslim Bosnia yang mencari otonomi dari pemerintah di Sarajevo.

Sebagian besar Muslim Bosnia menganggap jenderal itu sebagai pahlawan karena mengalahkan kaum otonom.

Dia dan 11 pejabat lainnya kini menghadapi dakwaan kejahatan perang terhadap warga sipil dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Dakwaan terkait dengan kematian beberapa ratus warga sipil Serbia Bosnia dan tawanan perang pada 1995, serta kejahatan perang terhadap warga sipil (Muslim Bosnia) yang setia pada otonomi Bosnia Barat pada 1994," kata kantor jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Washington Post, semalam (27/4/2018).

Perdana Menteri Bosnia Denis Zvizdic membela Dudakovic dan jenderal-jenderal lain yang ditangkap."(Mereka) identik dengan pertahanan Bosnia yang terhormat dan heroik ketidakbersalahan mereka pasti akan terbukti," kata Zvizdic.

Bakir Izetbegovic, politisi Muslim Bosnia dari presiden tripartit negara itu, menyebut penangkapan itu sebagai penghinaan yang tidak perlu bagi orang-orang yang telah bekerja sama dengan penyelidik selama bertahun-tahun.

Sedangkan Presiden Republik Serbia Bosnia, Milorad Dodik, mengatakan penyelidikan panjang adalah bagian dari masalah.

"Seandainya penangkapan ini terjadi tepat setelah publik diperlihatkan rekaman di mana dapat terlihat dengan jelas bagaimana Dudakovic memberi perintah untuk kejahatan, saya akan percaya pada niat baik dari pengadilan Bosnia," katanya.

"Seperti itu, saya pikir penangkapan itu datang terlambat," katanya lagi.

Dodik, perdana menteri saat itu dari Republik Serbia, adalah salah satu pejabat yang merekomendasikan Dudakovic dikenai tuduhan kejahatan perang sejak lebih dari satu dekade lalu. Rekomendasi darinya muncul setelah ada rekaman yang menunjukkan jenderal tersebut memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi dua tahanan di tempat di mana mereka ditangkap, dan memuji orang-orang yang menjalankan tugas itu.

Credit sindonews.com

Calon direktur CIA berjanji tak akan gunakan kembali program penyiksaan

Ilustrasi lobi Kantor Pusat CIA di Langley, Virginia. (Reuters)

... memiliki keahlian mendalam mengenai berbagai program anti-terorisme, termasuk bagian gelap dari sejarah kami ini...

Washington (CB) - Calon direktur badan intelijen Amerika Serikat secara pribadi menyakinkan para senator bahwa dia tidak akan menggunakan kembali program penahanan dan interogasi, demikian keterangan dua sumber pada Jumat.

Gina Haspel, yang kini menjabat sebagai wakil direktur CIA, akan menyatakan komitmen itu dalam sidang uji kelayakan pada 9 Mei mendatang.

Saat ini pencalonan Haspel ditentang banyak pihak karena dianggap punya peran dalam sebuah program di mana CIA menahan dan menginterogasi orang-orang yang diduga anggota kelompok bersenjata al-Qaeda dalam fasilitas penjara-penjara rahasia di berbagai negara, dengan menggunakan teknik penyiksaan.

Seorang pejabat pemerintah membenarkan bahwa Haspel telah menyatakan komitmen kepada para senator secara pribadi bahwa dia tidak akan membiarkan CIA mengaktifkan kembali program penahanan dan interogasi itu.

Dia juga menyatakan bahwa semua badan pemerintahan Amerika Serikat yang terlibat dalam proses interogasi harus mematuhi aturan yang ditetapkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, kata sumber yang tidak mau identitasnya diungkap.

Sementara itu Daniel Hoffman, mantan pejabat senior CIA yang mengenal dengan baik Haspel, mengatakan, Haspel telah belajar banyak dari kontroversi program interogasi yang melibatkan penyiksaan.

"Dia memiliki keahlian mendalam mengenai berbagai program anti-terorisme, termasuk bagian gelap dari sejarah kami ini," kata Hoffman.

"Dia telah belajar dari pengalaman itu," kata dia.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menunjuk Haspel --perempuan pertama yang akan mengepalai CIA-- untuk menggantikan Mike Pompeo, yang baru saja menjadi menteri luar negeri. Dia akan menjalani sidang uji kelayakan dengan Komite Intejelen Senat.

"Sejauh perhatian Senator Mark Werner, komitmen untuk mematuhi hukum bukan hal yang luar biasa, tapi syarat wajar dari calon untuk dipertimbangkan," kata juru bicara sang senator Partai Demokrat.

Janji terbuka dari Haspel untuk tidak memberlakukan kembali program penahanan dan interogasi akan menjadi hal signifikan, mengingat pada tahun lalu Trump menyatakan bahwa penyiksaan adalah metode efektif untuk mendapatkan informasi dari teroris dan akan menggunakannya kembali.

Sejumlah senator sebelumnya keberatan karena dia bertanggung jawab terhadap sebuah fasilitas rahasia di Thailand di mana para tahanan disiksa dengan berbagai teknik brutal seperti waterboarding.

Presiden pada saat itu, George W Bush, mengesahkan kebijakan bernama Rendition, Detention and Interrogation Program itu sebagai respon atas peristiwa 11 September 2001.

Haspel, yang berpengalaman menjadi agen rahasia selama 30 tahun, telah mendapat dukungan dari puluhan mantan pejabat senior Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

Rusia disebut gelar perang informasi lawan Barat

Dokumentasi toto arsip menunjukkan dokumen pengungsi baru milik mantan kontraktor badan mata-mata AS Edward Snowden yang diberikan Rusia dalam konferensi pers di Moskow, Rusia, Jumat (1/8). Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat itu menerima izin tinggal selama tiga tahun dari Rusia, kata pengacaranya Kamis kemarin. (REUTERS/Maxim Shem)

Washington (CB) - Komite Intelejen Parlemen Amerika Serikat, Jumat, menyiarkan laporan penyelidikan terkait dugaan intervensi Rusia terhadap Pemilu Amerika Serikat 2016, yang menemukan, Moskow telah secara agresif menggelar perang informasi melawan negara-negara Barat selama satu dekade.

Namun laporan dari parlemen majelis rendah itu --yang disiarkan setelah kubu Partai Republik meminta penghentian investigasi-- juga menemukan tidak ada bukti bahwa hubungan bisnis pra-kampanye antara Donald Trump dengan Rusia, bisa menjadi basis adanya kolusi dengan Moskow selama masa kampanye.

Credit antaranews.com

Di KTT ASEAN, Indonesia Terus Usung Gagasan Indo-Pasifik

Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo-Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosisi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asosisi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN). Menurut Indonesia, konsep Indo-Pasifik ASEAN penting artinya agar ASEAN tetap relevan dan memainkan sentralitasnya.

"ASEAN harus terus dapat memainkan perannya termasuk dalam pengembangan konsep kerja sama Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ASEAN penting sekali artinya agar ASEAN tetap relevan, tetap dapat memainkan sentralitasnya dan menunjukkan kemampuan ASEAN dalam mengelola perubahan lingkungan strategis," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN yang digelar di The Acacia Room, Hotel Shang-La, Singapura, pada Sabtu (28/4)

Pengembangan kerangka kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan prinsip-prinsip terbuka, inklusif, transparan dan mengedepankan kerja sama serta persahabatan. Konsep kerja sama Indo-Pasifik harus tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Presiden mengatakan besarnya tantangan di kawasan Indo - pasifik. Jika tidak dikelola dengan baik, lanjut Presiden, situasi tersebut dapat mengganggu bahkan merusak capaian ASEAN selama ini.

"Untuk itu selain di Samudera Pasifik, ASEAN harus dapat berkontribusi di Samudera Hindia. Kontribusi tersebut hanya dapat terealisasikan apabila kita tetap memegang teguh kesatuan dan sentralitas ASEAN," lanjutnya.

Usulan konsep Indo Pasifik ini telah disampaikan Indonesia pada pertemuan retreat Menlu ASEAN, Januari 2018. Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa mitra dialog mengenai kerjasama Indo - Pasifik. Saat itu, usulan Indonesia tersebut telah dibahas para menlu, meski istilah Indo Pasifik tidak dicantumkan.

Beberapa pengamat menyebut gagasan Indo Pasifik diusung saat istilah yang sama digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam lawatan ke Asia. Trump lebih memilih istilah Indo Pasifik, ketimbang istilah Asia Pasifik yang digunakan pemerintahan AS sebelumnya. Diduga istilah Indo-Pasifik yang digunakan Trump mewakili pendekatan baru untuk mengelola atau membendung kebangkitan China.

Tiga Usulan Indonesia

Adapun Indonesia, untuk mewujudkan kerja sama Indo-Pasifik Presiden Jokowi mengusulkan tiga upaya ASEAN ke depan. Pertama, ASEAN harus mampu menjadi motor bagi penciptaan enabling environment.

"Kita harus terus mengajak semua mitra untuk menghormati hukum dan norma internasional mengembangkan habit of dialogue, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai menghindari penggunaan kekerasan," katanya.

Kedua, ASEAN harus dapat mendayagunakan berbagai modalitas untuk menanggulangi tantangan keamanan, termasuk transnational crimes. Beberapa bentuk ancaman yang perlu mendapatkan perhatian antara lain radikalisme dan terorisme perdagangan narkoba, TPPO dan perompakan (piracy).

Ketiga, ASEAN harus pro-aktif dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Samudera Hindia. Oleh karena itu, Presiden melanjutkan, ASEAN harus terus menjaga sistem ekonomi yang terbuka dan adil.

"Beberapa bidang kerja sama yang dapat dikedepankan antara lain, di bidang maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs. Oleh karena itu, interaksi pelaku bisnis di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik perlu ditingkatkan," kata Presiden Jokowi

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Antonio Morato Tavares.

Credit cnnindonesia.com

Australia Kirim Pesawat Militer untuk Intai Kapal Korut

SYDNEY - Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada hari Sabtu bahwa pesawat militer siap dikirim untuk patroli pengawasan kapal-kapal Korea Utara (Korut). Kapal-kapal Pyongyang diintai setelah dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.

Kanada juga berencana untuk mengerahkan pesawat patroli untuk kegiatan serupa. Baik pesawat militer Australia maupun Kanada akan bermarkas di pangkalan udara Kadena yang dioperasikan militer Amerika Serikat (AS) di Pulau Okinawa, Jepang selatan.

Pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan terpisah mengonfirmasi penggunaan pangkalan itu untuk pesawat militer Australia dan Kanada.

Pengumuman pengiriman pesawat militer ini muncul sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melakukan pertemuan bersejarah di Zona Demiliterisasi. Kedua pemimpin Korea ini sepakat berdamai dan bekerjasama mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Namun, Presiden AS Donald Trump, yang juga akan bertemu dengan Kim Jong-un, mengatakan bahwa dia akan mempertahankan tekanan sanksi terhadap Pyongyang sebagai upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara yang saat ini ditangguhkan Pyongyang.

"Kami memiliki pesawat pengintai P-8A yang akan bekerja di wilayah itu untuk memantau kepatuhan terhadap sanksi, dan itu adalah bagian dari kerja sama kami dengan mitra kami untuk menegakkan sanksi-sanksi PBB," kata Turnbull, dalam konferensi pers yang disiarkan stasiun televisi Australia.

"Apa yang telah terjadi adalah bahwa sanksi telah dihindari dengan mentransfer bahan dari kapal ke kapal...untuk menambah pengawasan wilayah yang mungkinkan untuk identifikasi dan kemudian, tentu saja, mereka yang merupakan pihak yang akan dimintai tanggung jawab," ujar Turnbull, seperti dikutip Reuters.

Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan tekanan harus tetap berlaku kepada Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea telah dinuklirisasi.

Langkah oleh Australia dan Kanada menyusul Inggris yang sudah lebih dulu mengirim kapal perang bulan ini. Kapal perang Inggris bermarkas di Jepang untuk bergabung dalam upaya penegakan sanksi PBB terhadap Korea Utara terkait program rudal dan senjata nuklirnya.

"Jepang menyambut baik kegiatan (pengawasan) ini dari sudut pandang menegakkan tekanan maksimum terhadap Korea Utara sambil mempertahankan solidaritas masyarakat internasional," kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan, mengacu pada langkah-langkah yang diambil Australia, Kanada dan Inggris.

Credit sindonews.com

Jet-jet Tempur Korsel Cegat Pesawat Mata-mata China

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel), pada Sabtu (28/4/2018), mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan beberapa jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat mata-mata China. Pesawat Beijing diintersepsi karena telah memasuki wilayah pertahanan udara Korea Selatan.

Pelanggaran oleh pesawat China ini terjadi kurang dari dua bulan setelah Seoul secara resmi mengajukan protes atas "serangan" lain di wilayah udaranya.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, mengatakan bahwa pesawat Beijing yang diintersepsi diyakini sebagai pesawat pengintai militer. Pesawat tersebut menghabiskan hampir empat jam di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea.

Insiden ini merupakan pelanggaran yang ketiga sepanjang tahun ini. Korea Selatan telah memanggil Duta Besar China di Seoul pada bulan Februari untuk menyampaikan protes secara resmi.

Kementerian Pertahanan China tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar yang diajukan wartawan pada hari Sabtu.

Kementerian Luar Negeri di Beijing pada Februari lalu mengatakan bahwa penerbangan yang diprotes Seoul sepenuhnya sejalan dengan hukum dan praktik internasional."Bahwa zona identifikasi pertahanan udara bukanlah ruang udara teritorial," kata kementerian tersebut saat itu.

Aktivitas Angkatan Udara China semakin jauh dari pantai negara itu, termasuk misi terbang ke Pasifik Barat yang sering melewati sebuah rantai pulau Jepang selatan dan kawasan sekitar Taiwan.

China berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan. Namun militer Beijing telah menggelar latihan tempur di dekat Taiwan dengan tujuan mengirim pesan ke Taipei bahwa ada konsekuensi jika mencoba untuk mendorong kemerdekaan secara resmi. China tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggap sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit sindonews.com