Rabu, 08 Maret 2017

Dubes AS di PBB Coba Hidupkan Lagi Negosiasi Israel-Palestina

Dubes Nikki Haley mendorong perdamaian negosiasi Israel-Palestina agar dimulai kembali. (AFP Photo/Mandel Ngan)

Jakarta, CB -- Duta Besar Amerika Serikat Nikki Haley berdiskusi soal upaya menghidupkan kembali negosiasi perdamaian Israel-Palestina dalam pertemuan pertamanya dengan perwakilan Palestina untuk PBB, Selasa waktu setempat (7/3).

Melalui akun Twitter, setelah bertemu dengan Duta Besar Riyad Mansour, dia mengatakan warga Palestina mesti "bertemu dengan Israel dalam negosiasi langsung, alih-alih mengandalkan PBB untuk menghasilkan hal yang hanya bisa dicapai kedua pihak."

Sementara itu, Mansour kepada AFP mengatakan pertemuan yang berlangsung selama 45 menit itu "meningkatkan keinginan untuk melihat kedua pihak terlibat dalam negosiasi" dan mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali pembicaraan kedua negara.

"Saya tidak tahu pada tingkat apa mereka mau melakukan itu, tapi begitu kami menerima permintaan terkait hal itu, kami akan merespons," ujarnya.

Proses perdamaian Timur Tengah ini terhenti sejak upaya Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menengahi kesepakatan antara kedua negara gagal total April 2014 lalu.

Perancis ikut serta dan mengorganisir konferensi internasional, Januari lalu, bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya negosiasi perdamaian kedua negara ini. Namun, hanya sedikit kemajuan yang dihasilkan konferensi itu.

"AS berkomitmen untuk mendukung proses perdamaian yang sesungguhnya antara otoritas Israel dan Palestina," kata Haley.

Mansour menyebut pertemuannya dengan Haley berjalan dengan hangat dan mereka sepakat untuk berdiskusi lebih lanjut.

Awal bulan ini, Haley menampik tudingan yang menyebut pemerintahan baru AS di bawah Presiden Donald Trump mengesampingkan solusi damai dua negara sebagai penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Kami sepenuhnya mendukung solusi dua negara, tapi kami juga memikirkan alternatif lain," kata dia.

Dewan Keamanan PBB akan mendiskusikan proses damai Timur Tengah pada 24 Maret nanti sekaligus mendengarkan laporan soal kepatuhan Israel pada resolusi yang mengecam pembangunan permukiman di tanah Palestina yang mereka rebut.

Resolusi itu diadopsi setelah pemerintahan Barack Obama memutuskan abstain dan tidak menggunakan hak vetonya.

Haley mengkritik langkah pemerintahan pendahulu Trump itu karena tidak membela Israel dan menyebut resolusi itu sebagai kesalahan besar.

Credit CNN Indonesia

DK PBB Kecam Peluncuran Rudal Korut

DK PBB mengecam peluncuran rudal Korut yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran peluru kendali balistik Korea Utara baru-baru ini dan menyampaikan keprihatinan soal prilaku negara yang semakin tidak stabil dan terus menentangnya.

Pyongyang meluncurkan empat rudal itu ke zona ekonomi eksklusif Jepang pada Senin kemarin, selang beberapa hari setelah mereka berjanji akan membalas aksi latihan bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dipandang sebagai persiapan perang.

Dewan Keamanan akan menyelenggarakan pertemuan tertutup untuk membahas persoalan tersebut Rabu ini (8/3).

Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, dewan menyayangkan peluncuran rudal itu, mengatakan "aktivitas tersebut berkontribusi pada perkembangan sistem senjata nuklir Republik Rakyat Korea (nama resmi Korut) dan meningkatkan ketegangan di kawasan dan selebihnya, juga memicu risiko perlombaan senjata regional."

Korea Utara sebenarnya sudah dijatuhi sanksi PBB yang bertujuan untuk menghambat perkembangan program nuklir dan rudalnya sejak 2006 lalu. Dewan Keamanan pun terus memperkeras sanksi tersebut, seiring dengan lima uji coba nuklir yang dilakukan Pyongyang setelahnya.

Dalam pernyataan kali ini, DK PBB juga mengancam akan "mengambil langkah lebih signifikan" terkait aksi terbaru Korut.

"Anggota Dewan Keamanan lebih jauh menyesalkan Republik Rakyat Korea mengalihkan sumber daya untuk membuat rudal balistik sementara warganyanya masih mempunyai banyak kebutuhan yang belum terpenuhi," bunyi pernyataan itu lebih jauh.

Dewan juga menyerukan kepada negara anggota PBB agar menggandakan upaya untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara.

Credit CNN Indonesia

Keramahan Indonesia dan Malaysia kepada Raja dilaporkan ke kabinet Saudi

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (tengah) melambaikan tangan sebelum menaiki pesawat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3/2017). (ANTARA /Muhammad Adimaja)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Pangeran Mahkota Mohammed bin Naif menyatakan pembicaraan yang berhasil antara Raja Salman dengan pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Brunei telah berbuah apresiasi, penghormatan dan hubungan yang lebih erat antara kerajaan dengan ketiga negara itu.

Meloporkan hasil kunjungan Raja Salman ke ketiga negara itu di Istanan Yamamah kepada kabinet raja, sang pangeran mahkota berkata bahwa penerimaan yang hangat terhadap raja dan rombongannya serta berbagai kesepakatan yang ditandatangani, telah dibarengi dengan keinginan mendalam kerajaan dan ketiga negara untuk memperkuat hubungan pada berbagai bidang.

Pangeran mahkota mengungkapkan selama di tiga negara itu, Raja Salman mendapatkan banyak gelar kehormatan dari Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Penghargaan ini diberikan ketiga negara karena sang raja dianggap berjasa dalam memajukan Islam dan muslim, serta karena status raja sebagai pelindung dua tempat suci Islam, dan karena tekad kuat sang raja dalam menciptakan hubungan yang lebih kuat antara kerajaan dengan ketiga negara Asia Tenggara itu.

Kabinet Saudi memuji pencapaian sang raja karena telah berkontribusi bagi perkuatan hubungan bilateral pada berbagai sektor yang akan menguatkan kesalingpahaman dan menciptakan perdamaian serta keamanan global.

Secara khusus kabinet memuji pidato simpatik yang disampaikan Raja Salman di Indonesia dan Malaysia yang menekankan keinginan kuat raja dalam memeranggi terorisme dan ekstremisme, selain menjanjikan dialog antar keyakinan dan budaya demi memperkuat semangat toleransi.

Kabinet juga memuji raja karena telah membolehkan wanita-wanita Saudi menuntut ilmu di Malaysia dalam program beasiswa, demikian laman Al Arabiya.

Credit antaranews.com

Kelompok HAM kritik larangan perjalanan baru Trump

Presiden Amerika Donald Trump saat turun dari pesawat di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat, Kamis (1/12/2016). (REUTERS/Mike Segar)

Washington (CB) - Kelompok-kelompok hak sipil Amerika Serikat pada Senin (6/3) mengecam revisi kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump, menyebutnya sebagai "larangan Muslim", dan berikrar untuk terus menentangnya di pengadilan.

"Pemerintahan Trump mengakui bahwa larangan awal kunjungan Muslim dia tidak bisa dipertahankan. Sayangnya, kebijakan itu diganti dengan versi yang lebih buruk, yang memiliki cacat fatal yang sama," kata Omar Jadwat, direktur American Civil Liberties Union's Immigrant Rights Project.

"Satu-satunya cara untuk benar-benar memperbaiki larangan Muslim adalah tidak memiliki larangan Muslim," kata Jadwat dalam sebuah pernyataan.

"Sebaliknya, Presiden Trump kembali mendiskriminasi agama, dan dia tahu hal itu akan mendapatkan penolakan lebih lanjut dari pengadilan dan masyarakat."

New York Immigration Coalition (NYIC) menyebut revisi pelarangan tersebut, yang menangguhkan visa baru bagi warga dari enam negara mayoritas Muslim, "topeng untuk kebencian, ketakutan dan ketidakmampuan yang sama."

"Ini satu lagi contoh dari upaya presiden untuk memecah negara ini dan menanamkan rasa panik dan ketakutan bagi para imigran, pengungsi dan masyarakat Muslim," kata direktur NYIC, Steven Choi.

Human Rights Watch menyatakan perubahan terhadap perintah awal 27 Januari, yang berbenturan dengan konstitusi Amerika Serikat karena terlihat terang-terangan menyasar Muslim, "hanya kosmetik."

"Presiden Trump kelihatannya masih yakin kau bisa menentukan siapa teroris hanya dengan mengetahui dari negara mana seorang pria, perempuan atau anak-anak berasal," kata peneliti kelompok imigrasi AS, Grace Meng.

Rabbi Jack Moline, presiden Interfaith Alliance, mengatakan mereka juga berharap ikut berjuang menentang perintah baru itu di pengadilan.

"Bahkan dalam bentuk revisi minim, larangan Muslim Presiden Trump melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan merongrong posisi Amerika di dunia," kata Moline sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Kita harus jelas bahwa mendiskriminasi jutaan orang berbasis agama mereka tidak ada hubungannya dengan Amerika yang lebih aman."

United Farm Workers of America, perserikatan yang secara terpisah berjuang menentang upaya Trump mengusir jutaan orang, utamanya imigran Latin tak berdokumen, menyebut larangan perjalanan baru itu sebagai "penghinaan besar terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadikan Amerika sebagai bangsa luar biasa."

Credit antaranews.com

Direvisi, Kebijakan Imigrasi Trump Masih Hambat Pariwisata AS

Meski direvisi dengan tidak memasukkan Irak dalam daftar pelarangan, dunia pariwisata AS masih akan kena dampaknya. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperbarui larangan memasuki AS -bagi warga negara sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim- tidak akan mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata negara tersebut.

Ungkapan itu disampaikan Kepala Badan Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa, pada Selasa (7/3), seperti dilansir Reuters.

"Orang-orang tidak akan mau datang ke tempat yang tidak membuat mereka nyaman," ujar Taleb Rifai, sekretaris jenderal badan PBB tersebut sebelum pembukaan pameran perdagangan pariwisata terbesar di dunia, ITB Berlin, yang dimulai Rabu.

Sebelumnya, Trump pada Senin menandatangani sebuah perintah eksekutif yang telah diperbarui menyangkut keimigrasian setelah perintah sebelumnya diblok pengadilan.

Berdasarkan perintah itu, para warga dari enam negara berpenduduk mayoritas Muslim dilarang masuk ke Amerika Serikat, dengan tidak lagi memasukkan Irak ke dalam daftar seperti keputusan sebelumnya. Keenam negara yang masih dilarang itu yakni Suriah, Iran, Libya, Somali, Yaman dan Sudan.

"Ini bukan masalah negara-negara mana yang termasuk (dalam daftar), ini lebih kepada soal perilaku," kata Rifai menambahkan.

Pekan lalu, Rifai mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat telah kehilangan potensi pendapatan sebesar US$185 juta (sekitar Rp2,4 triliun) setiap bulannya setelah larangan pertama diterapkan.

AS juga akan kehilangan puluhan juta dolar lagi setiap bulan jika kebijakan serupa terus diterapkan.

Menurut data bulan ini dari perusahaan analisa pariwisata, ForwardKeys, kekuatan minat kunjungan ke AS dalam beberapa bulan mendatang sudah melemah. Namun, penurunan minat berkunjung ke AS diperkirakan tidak akan berdampak pada minat kunjungan wisata secara umum.

Jumlah wisatawan asing diperkirakan akan tumbuh tiga atau empat persen tahun ini dibandingkan tahun lalu, yang saat itu berjumlah 1,24 miliar orang, kata Rifai.

"Dunia telah membuka diri sedemikian hebatnya. Sekarang begitu banyak pilihan. Kalau kita ingin bermain judi, kita tidak harus pergi ke Las Vegas, sebagai penggantinya kita bisa pergi ke Makau," ujarnya.

Lembaga pengamat pasar Euromonitor telah memangkas perkiraan jumlah wisatawan yang datang di AS hingga tahun 2020 menjadi 84,2 juta dari 85,2 juta di tengah ketidakpastian soal larangan masuk ke AS.

Caroline Bremner, kepala bidang penelitian Euromonitor mengatakan tujuh negara yang sebelumnya dilarang masuk AS memang tidak signifikan jika dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke AS.

Namun, dampak lebih besarnya ada pada pesan yang disampaikan Trump akan keterbukaan dan sambutan di bawah pemerintahan AS yang baru.

Credit cnnindonesia.com/

Sistem Pertahanan Rudal AS Tiba di Korsel, China Siaga

Geng tak menjabarkan lebih lanjut langkah yang dimaksud. Namun selama ini, China menentang pengerahan ini karena radar THAAD diduga dapat menjangkau negaranya. (AFPTV/Etienne Lamy-Smith)

Jakarta, CB -- China bersiaga dan menyatakan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya setelah Amerika Serikat mengerahkan sistem pertahanan rudalnya ke Korea Selatan guna mencegah ancaman dari Korea Utara.

"China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan kami. Semua konsekuensi ada di tangan AS dan Korsel," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (7/3).

Geng tak menjabarkan lebih lanjut langkah yang dimaksud. Namun selama ini, China menentang pengerahan ini karena radar THAAD diduga dapat menjangkau negaranya.

Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah militer AS mengumumkan bahwa sejumlah bagian pertama dari sistem pertahanan yang dikenal dengan sebutan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) itu sudah tiba di Pangkalan Udara Osan, Korsel.

Pihak militer AS mengumumkan pengiriman ini sehari setelah Korea Utara kembali meluncurkan rudalnya balsitiknya. Dari empat peluru kendali yang dilontarkan, tiga di antaranya mencapai zona ekonomi eksklusif Jepang.

AS dan Korsel selama ini terus menekankan kepada publik soal kebutuhan percepatan pengerahan THAAD. Pasalnya, sikap Korea Utara yang terus menguji coba rudal dan senjata nuklir meski sudah berkali-kali dijatuhi sanksi oleh PBB.

Menurut mereka, THAAD didesain untuk menembak jatuh rudal yang mendekat ke kawasan populasi warga sipil, seperti menggunakan peluru untuk menembak peluru lain.

Di sisi lain, China sebagai sekutu Korut menganggap pengerahan THAAD ini justru akan menyulut amarah Korut dan memicu perang nuklir di semenanjung Korea.
Credit CNN Indonesia

AS kerahkan sistem pertahanan anti-rudal ke Korea Selatan

AS kerahkan sistem pertahanan anti-rudal ke Korea Selatan

Dokumen foto uji terminal peluru kendali Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Badan Pertahanan Rudal di Departemen Pertahanan AS (Pentagon). (Reuters)

Washington (CB) - Militer Amerika Serikat (AS) mulai mengerahkan sistem pertahanan anti-rudal balistik ke Korea Selatan menyusul sejumlah uji coba rudal oleh Korea Utara, kata Komando Pasifik AS pada Senin (6/3).

Pengumuman itu disampaikan setelah Korea Utara pada Senin meluncurkan empat rudal, yang menurut mereka merupakan bagian dari latihan untuk menyerang basis Amerika Serikat di Jepang. Tiga rudal di antaranya jatuh di dekat Jepang.

Pengerahan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) "berkontribusi terhadap sistem pertahanan rudal berlapis dan memperkuat pertahanan US-ROK Alliance (Aliansi AS-Republik Korea) melawan ancaman rudal Korea Utara," kata Komando Pasifik dalam pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.

"Peningkatan uji coba program senjata nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal balistik menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Korea Selatan dan AS tahun lalu sepakat memasang sistem THAAD, yang berulang kali dikecam Tiongkok sebagai ancaman bagi keamanannya.

Pernyataan Komando Pasifik, yang mengawasi operasi militer AS di Asia Pasifik, menyebutkan bahwa sistem itu "kemampuan pertahanannya ketat dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara di kawasan."

Sistem itu dimaksudkan untuk menghadang dan memusnahkan rudal balistik berjangkauan pendek dan menengah selama fase final penerbangan.

Credit antaranews.com

PM Malaysia kepada Korea Utara: bebaskan warga kami

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (ANTARA FOTO/IORA SUMMIT 2017/Rosa Panggabean)

Prilaku menjijikkan yang jelas-jelas menempatkan warga kami sebagai sandera ini adalah pengabaian total terhadapa semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menyeru Korea Utara untuk secepatnya membebaskan semua warga negara Malaysia demi menghindari eskalasi lebih jauh krisis diplomatik antara kedua negara.

Najib mengutuk sekeras-kerasnya keputusan Korea Utara menghalangi warga negara Malaysia meninggalkan negara itu. Malaysia telah mengajukan rapat darurat Dewan Keamanan Nasional.

"Prilaku menjijikkan yang jelas-jelas menempatkan warga kami sebagai sandera ini adalah pengabaian total terhadapa semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik," kata Najib dalam laman The Star.

"Sebagai bangsa cinta damai, Malaysia bertekad mempertahankan hubungan bersahabat dengan semua negara. Namun melindungi warga negara kami adalah prioritas utama kami, dan kami tidak akan ragu mengambil segala langkah yang diperlukan ketika mereka mengancam," kata Najib lagi.

"Saya juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal Polisi untuk mencegah semua warga Korea Utara di Malaysia meninggalkan negara ini sampai kita mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan semua warga Malaysia di Korea Utara."

"Harapan kita adalah adanya resolusi yang cepat. Saya mendesak pemimpin Korea Utara agar secepatnya membiarkan warga kami pergi demi mencegah eskalasi lebih jauh," tutup Najib.

Credit antaranews.com

Najib Razak minta Korut biarkan warga Malaysia pergi

Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (ANTARA/Widodo S Jusuf)

Kami menyerukan kepada pemimpin Korea Utara untuk segera memungkinkan warga negara kami untuk meninggalkan Korea Utara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut

Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak meminta pemerintah Korea Utara membebaskan semua rakyat Malaysia untuk meninggalkan Korea Utara.

"Saya mengutuk keputusan Korea Utara untuk mencegah warga Malaysia meninggalkan negara itu," ujar Najib melalui siaran pers yang dikeluarkan Kantor Perdana Menteri, Selasa.

Dia mengatakan tindakan tersebut menjijikkan ini dan mengabaikan semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik.

"Sebagai bangsa yang cinta damai, Malaysia berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara. Namun, melindungi warga negara kita adalah prioritas pertama saya, dan kami tidak akan ragu untuk mengambil semua langkah yang diperlukan ketika mereka terancam," katanya.

Najib menegaskan dirinya telah dipanggil dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional.

"Saya juga telah menginstruksikan Inspektur Jenderal Polisi Diraja Malaysia untuk mencegah semua warga Korea Utara di Malaysia meninggalkan negara itu sampai kita yakin keselamatan dan keamanan semua warga Malaysia di Korea Utara," katanya.

Dia menegaskan harapannya adalah untuk resolusi cepat.

"Kami menyerukan kepada pemimpin Korea Utara untuk segera memungkinkan warga negara kami untuk meninggalkan Korea Utara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut," katanya.

Credit antaranews.com

Pyongyang Larang Warga Malaysia Tinggalkan Korut

PYONGYANG - Hubungan diplomatik Korea Utara (Korut) dan Malaysia terus memanas. Terbaru, Korut melarang warga Malaysia meninggalkan negara. Korut mengatakan itu adalah untuk menjamin keamanan para diplomat dan warganya di Malaysia di tengah ketegangan yang meningkat terkait pembunuhan Kim Jong-nam.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korut telah memberitahu kedutaan Malaysia di Pyongyang alasan atas tindakannya itu. Kemlu Korut juga berharap agar kasus ini dengan cepat dan diselesaikan dengan baik-baik dalam rangka mengembangkan hubungan bilateral kedua negara, seperti dikutip The Guardian dari kantor berita Korut KCNA, Selasa (7/3/2017).

Sebelumnya, Kepala Polisi Malaysia mengatakan dua warga Korut yang dicari sehubungan dengan pembunuhan Kim Jong-nam bersembunyi di kedutaan negara itu di Kuala Lumpur.

Hubungan antara Malaysia dan Korut memanas terkait kematian Kim Jong-nam yang tewas akibat racun VX. Korut telah berulang kali meremehkan penyelidikan pembunuhan, menuduh Malaysia berkomplot dengan musuh-musuhnya.

Tudingan ini membuat Malaysia naik pitam dan meminta Dubes Korut untuk meminta maaf. Namun, permintaan maaf itu tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan. Malaysia pun mengusir Dubes Korut dan menjadikannya persona non grata.

Aksi Malaysia ini kemudian dibalas oleh Korut dengan mengusir Dubes Malaysia. Pengusiran itu dilakukan beberapa jam setelah Dubes Kang Chol menuju ke bandara untuk meninggalkan Malaysia.

Credit sindonews.com

Selasa, 07 Maret 2017

Perang Pecah di Perbatasan Myanmar dan China, 30 Tewas

YANGON - Perang antara pemberontak dan pasukan Myanmar pecah di sepanjang perbatasan Myanmar dan China, pada hari Senin (6/3/2017). Sekitar 30 orang tewas pertempuran ini.

Perang saudara di Myanmar ini menjadi pukulan telak bagi pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang ingin mewujudkan perdamaian dengan kelompok minoritas. Sudah hampir setahun ini, pemerintahan Suu Kyi terus diusik dengan aksi kelompok-kelompok pemberontak etnis, termasuk kelompok pemberontak Rohingya.

Pertempuran terbaru ini terjadi setelah pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut bertemu dengan para delegasi dari kelompok etnis bersenjata pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Suu Kyi meyakinkan mereka untuk ambil bagian dalam konferensi perdamaian.

”Saya sangat mendorong semua pihak untuk datang ke meja perundingan damai dengan meninggalkan serangan bersenjata, yang telah menyebabkan banyak kematian dan masalah bagi warga yang tidak bersalah dan penduduk daerah tersebut,” kata Suu Kyi dalam sebuah pernyataan sebagai reaksi untuk serangan pemberontak, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/3/2017).

Kelompok pemberontak yang bertempur dengan pasukan Myanmar tersebut merupakan kelompok pemberontak Tentara Aliansi Demokrat Nasional Myanmar (MNDAA) dari etnis Tionghoa. Pertempuran terjadi setelah kelompok pemberontak meneyrang pos polisi, instalasi militer dan kantor administrasi di ibu kota wilayah Laukkai, Kokang timur laut.

Menurut pemerintah Myanmar, pertempuran itu menewaskan sekitar 30 orang, termasuk warga sipil dan polisi. Hotel dan beberapa mobil hancur. Selain itu, empat polisi Myanmar juga disandera.

Credit sindonews.com

Cucu Pengebom Hiroshima Jadi Wakil Komandan Bomber Nuklir AS

WASHINGTON - Cucu dari Paul Tibbets Jr, pilot yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945 ditunjuk menjadi wakil komandan untuk penerbangan pesawat pengebom nuklir jarak jauh Amerika Serikat (AS). Bom atom yang dijatuhkan Tibbets di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II kala itu menewaskan sekitar 90.000 orang.

Cucu pengebom Hiroshima itu bernama Brigadir Jenderal Paul W. Tibbets IV. Dia, seperti diumumkan Pentagon dalam situsnya, pada saat ini menjabat wakil komandan Air Force’s Global Strike Command (AFGSC) AS yang berkantor pusat di Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana.

Bom atom Hiroshima yang dikenal sebagai bom “Little Boy” itu merupakan bom atom kedua yang dijatuhkan AS setelah di Nagasaki yang jaraknya hanya 560 mil dari Hiroshima. Bom atom di Nagasaki menewaskan sekitar 40.000 orang.

Pengumuman Pentagon yang dikutip Russia Today, semalam, menyatakan Tibbets IV telah dipindahkan ke AFGSC setelah sebelumnya menjabat sebagai komandan 509th Bomb Wing pada Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri, sebuah detasemen yang sama kakeknya bertugas dulu.

Meskipun sebagian besar korban bom atom di kedua kota Jepang itu adalah warga sipil, Tibbets IV mengklaim pengeboman nuklir adalah kebutuhan militer AS pada saat itu.

”Peristiwa ini meletakkan dasar untuk pencegahan strategis pada saat ini,” katanya kepada Air Force Times, saat peringatan 70 tahun bom Hirosima pada 2015. ”Melalui penangkal nuklir yang aman dan efektif, kami telah menghindari kerja yang sebenarnya dari jenis-jenis senjata sejak 1945,” ujarnya.

AS tidak pernah menawarkan permintaan maaf secara resmi untuk korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, meskipun pada Mei tahun lalu, Barack Obama menjadi yang presiden pertama AS yang mengunjungi Hiroshima.

Credit sindonews.com

Didekati Sekelompok Kapal Iran, Kapal Angkatan Laut AS Putar Arah

WASHINGTON - Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) terpaksa putar arah setelah didekati sekelompok kapal penyerang dari Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz. Insiden itu berlangsung hari Sabtu lalu namun baru diungkap pejabat AS hari Senin kemarin.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada Reuters mengatakan bahwa sekelompok kapal penyerang dari Garda Revolusi Iran mendekati kapal AS dalam jarak sekitar 550 meter. Kapal Angkatan Laut AS itu didampingi tiga kala Angkatan Laut Inggris.

Manuver sekelompok kapal Iran itu membuat kapal AS dan Inggris membuat formasi untuk mengubah arah. Menurut pejabat itu, Angkatan Laut AS telah melakukan komunikasi via radio, namun tidak direspons kru kapal Garda Revolusi Iran.

“Interaksi itu tidak aman dan tidak profesional,” kata pejabat AS tersebut, yang dilansir Selasa (7/3/2017). Jika tidak berputar arah, interaksi itu bisa memicu sejumlah masalah.

Kapal Angkatan Laut AS yang diganggu sejumlah kapal Iran itu adalah kapal USNS Invincible. Menurut pejabat AS kapal-kapal Iran yang mendekat membawa senjata ringan.

Interaksi itu terjadi hanya beberapa hari setelah kapal Iran mendekati kapal Angkatan Laut AS dalam jarak 140 meter di Teluk Oman pada pekan lalu.

Pentagon secara resmi belum berkomentar atas gangguan sekelompok kapal Iran itu. Militer Iran maupun pihak Garda Revolusi Iran juga belum membuat pernyataan resmi terkait manuver kapal-kapal mereka di Selat Hormuz.

Credit sindonews.com

Diserang Pasukan ISIS, Tentara Rusia Tewas di Suriah

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin mengakui bahwa seorang tentara Moskow yang membantu pasukan Suriah di dekat Palmyra, tewas diserang pasukan ISIS. Serangan itu terjadi pada 2 Maret lalu.

Tentara bernama Artyom Gorbunov, 24, telah direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan anumerta.

”Artyom Gorbunov mengawal sekelompok penasihat militer Rusia di Suriah,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang diterbitkan Russia Today semalam (6/2/2017).

Istrinya korban, Sofya, telah menulis pesan belasungkawa di media sosial Vkontakte pada 4 Maret lalu. Pesan itu disertai dengan foto suaminya yang mengenakan seragam militer Rusia.

Pasukan Suriah yang didukung oleh Angkatan Udara Rusia telah membebaskan kota kuno Palmyra dari kelompok Islamic State atau ISIS pada hari Jumat lalu. Para insinyur Suriah juga mulai memeriksa situs-situs Palmyra dari ranjau-ranjau yang dipasang ISIS.

Menurut data Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya, Moskow telah kehilangan 27 tentara selama operasi militer di Suriah.

Sebelumnya pada hari Senin kemarin, kementerian itu juga menegaskan bahwa seorang mayor jenderal Rusia telah kehilangan kedua kaki dan matanya ketika sebuah bom yang dikendalikan dengan radio menghantam konvoi pasukan Rusia yang hendak menuju ke sebuah lapangan udara di sebelah barat Palmyra, di Kota Homs.

Meski demikian, pejabat medis rumah sakit militer Rusia menegaskan bahwa jiwa pejabat militer Moskow yang terkena ledakan bom itu tidak terancam.

Credit sindonews.com

Libatkan Jet Tempur, 8.000 Tentara NATO Manuver di Dekat Rusia

FINNMARK - Sebanyak 8.000 tentara NATO telah dikerahkan ke wilayah Finnmark, wilayah utara Norwegia yang berjarak 160-300 km dari perbatasan Rusia untuk latihan perang. Manuver ini juga melibatkan pesawat jet tempur, helikopter dan pesawat angkut militer.

Latihan perang bertajuk “The Joint Viking 2017” ini dimulai pada hari Senin kemarin hingga 15 Maret mendatang. Sebanyak 8.000 tentara NATO itu berasal dari Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Norwegia.

Latihan itu diklaim bertujuan untuk melatih manajemen krisis dan pertahanan Norwegia. “Angkatan Bersenjata akan memiliki banyak kegiatan di udara, dengan jet tempur, helikopter dan pesawat transportasi. Untuk memastikan keamanan di udara, maka kami memperkenalkan (aturan) larangan menerbangkan drone,” kata juru bicara militer Norwegia, Ivar Moen, kepada stasiun radio NRK, yang dikutip Selasa (7/3/2017).

Pada tahun-tahun sebelumnya, latihan perang “The Joint Viking” telah diselenggarakan di Hordaland pada tahun 2013, di Tromso pada tahun 2014, di Finnmark pada tahun 2015 dan di Trondelag pada tahun 2016.

Latihan di Finnmark sebelumnya dianggap Rusia sebagai provokasi. Norwegia dan AS membantah bahwa pengerahan ribuan tentara untuk latihan perang itu ditujukan untuk membuat Rusia jengkel.

Meski demikian, NATO beberapa kali menyuarakan sikap menentang apa yang mereka sebut sebagai ”agresi Rusia” di Eropa, dengan mengirim tentara tambahan dan senjata-senjata perang lebih dekat ke perbatasan Rusia.

Pemerintah maupun militer Rusia belum merespons latihan perang NATO yang melibatkan 8.000 tentara ini. Moskow sudah beberapa kali mengecam penumpukan militer NATO di dekat perbatasannya.

Credit sindonews.com

Rezim Kim Jong-un: Semenanjung Korea di Ambang Perang Nuklir

PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) yang dipimpin Kim Jong-un mengeluarkan peringatan mengerikan yang menyebut Semenanjung Korea di ambang perang nuklir. Menurut Korut, pemicunya adalah latihan militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (AS) yang menggunakan berbagai peralatan perang nuklir.

Peringatan dari rezim Kim Jong-un itu disampaikan Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song Nam dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam surat itu, Korut mengatakan bahwa AS telah menggunakan pesawat pengebom nuklir strategis, kapal selam nuklir hingga pesawat jet tempur dalam latihan militer bersama Korsel sejak 1 Maret lalu.

”Ini mungkin menuju ke perang yang sebenarnya,” bunyi peringatan Korut mengacu pada latihan gabungan AS dan Korsel. “Dan, akibatnya, situasi di Semenanjung Korea ini di ambang perang nuklir,” lanjut peringatan itu seperti dikutip news.com.au, Selasa (7/3/2017).

Diplomat Korut itu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membahas latihan gabungan AS dan Korsel. Jika desakan itu diabaikan, Korut menganggap Dewan Keamanan PBB hanya “alat politik” dari AS.

Ja mengatakan alasan utama Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)—nama resmi Korut—melengkapi diri dengan kemampuan serangan nuklir dan memperkuat kekuatan penangkal nuklirnya adalah untuk membela diri terhadap sikap AS yang anti-DPRK.

Surat dari Korut itu dikirim saat militer Pyongyang menembakkan empat rudal balistik pada Senin pagi. Tiga rudal di antaranya menghantam perairan yang oleh Jepang diklaim wilayah sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya.

Korut dalam sebuah pernyataan pers kemarin juga mengecam dan menolak laporan para ahli yang disajikan untuk panel Dewan Keamanan PBB pemantau sanksi PBB terhadap Korut. Para ahli mengatakan bahwa Korut mencemooh sanksi soal perdagangan senjata terlarang dan barang-barang lain.

Menurut diplomat Korut sanksi PBB tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan melanggar hak negara yang sah.

“Tidak ada hukum internasional yang menyatakan bahwa tes satelit atau peluncuran nuklir harus dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,” kata Ja.

Credit sindonews.com

Korut Luncurkan 4 Rudal Balistik, Jepang Siaga

TOKYO - Jepang bersiap untuk berlakukan status siaga tertinggi setelah Korea Utara (Korut) menembakkan empat rudal balistik secara bersamaan ke perairan di dekatnya. Ini adalah aksi provokasi terbaru dari rezim Kim Jong-un.

"Tiga dari rudal jatuh ke zona ekonomi eksklusif Jepang, satu lainya jatuh sekitar 350 km sebelah barat dari prefektur Akita," juru bicara pemerintah Yoshihide Suga sembari menambahkan pihak berwenang masih menganalisis jenis rudal diluncurkan seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/3/2017).

Sementara Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe kepada anggota parlemen mengatakan bahwa peluncuran tersebut jelas menunjukkan ancaman dari Korut telah memiliki level terbaru.

"Kemampuan nuklir dan rudal Korut ini benar-benar meningkat, dan mereka menjadi lebih sulit diprediksi. Rudalnya semakin dekat ke perairan dan wilayah Jepang," kata Abe.

Korut diketahui meluncurkan 4 rudal balistik pada Senin pagi dari barat laut negara itu. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel), Roh Jae-cheon, rudal tersebut terbang sejauh 1.000 km ke Laut Timur, juga dikenal sebagai Laut Jepang. "Kecil kemungkinan jika proyektil tersebut rudal balistik antar benua," katanya.

Credit sindonews.com

Media Korut: Tembakan 4 Rudal Latihan dengan Target Pangkalan AS

PYONGYANG - Tembakan empat rudal balistik Korea Utara (Korut), yang tiga di antaranya menghantam perairan Jepang pada Senin kemarin merupakan latihan dengan target pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Klaim itu muncul dari media pemerintah Korut, KCNA.

Empat rudal balistik Korut ditembakkan setelah Gedung Putih mengumumkan keputusan untuk mengerahkan sistem rudal pertahanan THAAD di Korea Selatan (Korsel). Pengerahan penangkis rudal canggih AS itu diklaim untuk melindungi Korsel dari serangan rudal balistik Korut.

Dalam laporannya yang dikutip Selasa (7/3/2017), KCNA menyebut tembakan empat rudal balistik itu atas mandat dan pengawasan langsung dari pemimin Korut Kim Jong-un.

Peluncuran empat rudal itu diawali dengan ancaman pembalasan terhadap latihan militer AS dan Korsel. Pyongyang memandang latihan militer gabungan kedua negara itu sebagai persiapan serangan terhadap Korut,

Sementara itum, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer menggambarkan tembakan empat rudal balistik oleh Korut sebagai perilaku provokatif.

”Pemerintah (Presiden Donald) Trump mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan kita guna membela diri terhadap (ancaman) rudal balistik Korut, seperti melalui penyebaran baterai (sistem rudal pertahanan) THAAD ke Korsel,” kata Spicer kepada wartawan.

Credit sindonews.com

Kebijakan Imigrasi Baru Trump Masih Tebar Benci

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trump dinilai masih menebarkan kebencian yang sama. (REUTERS/Jim Lo Scalzo/Pool)

Jakarta, CB -- Kelompok pemerhati kemanusiaan mengecam kebijakan imigrasi baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap enam negara mayoritas muslim karena masih mempunyai kecacatan yang sama dengan kebijakan sebelumnya.

Sama dengan perintah yang dikeluarkan Januari lalu, kebijakan terbaru yang diperintahkan Selasa (7/3) ini mencegah warga Suriah, Iran, Yaman, Libya, Somalia dan Sudan untuk memasuki Amerika Serikat, setidaknya untuk 90 hari. Hanya saja, dalam versi terkini, Irak tidak disertakan dalam negara yang diincar.

Perintah baru ini juga akan menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari dan mendorong otoritas AS untuk memperketat prosedur pemeriksaan untuk program pemukimannya.

International Rescue Committee (IRC) dan Amnesty International AS langsung mengecam arahan baru sang Presiden. Menurut kedua organisasi ini, larangan tersebut tidak membuat negara semakin aman.

David Millband, presiden sekaligus CEO IRC, mengatakan perintah eksekutif yang telah direvisi ini "dengan kejam mengincar populasi yang paling rentan untuk memasuki Amerika Serikat."

Dia juga mengatakan, perintah eksekutif terbaru ini bisa berpengaruh untuk 60 ribu orang yang sudah disaring untuk diterima di Amerika.

"Larangan ini tidak mengincar orang yang paling berisiko mengganggu keamanan, tapi mereka yang paling tidak mampu mengadvokasi diri. Alih-alih membuat kita lebih aman, perintah ini menjadi hadiah untuk para ekstremis yang berupaya meruntuhkan Amerika Serikat," kata Millband, dikutip CNN.

Dia mengatakan, meski IRC mendukung peninjauan ulang terhadap protokol pemeriksaan keamanan, larangan imigrasi ini menempatkan pengungsi yang sebenarnya sudah diperiksa di zona krisis, dan dalam banyak kasus, terpisah dari keluarganya di AS.

Millband mendorong pemerintahan Trump untuk segera meninjau ulang "proses pemeriksaan yang sudah kuat" dan menegakkan "program pemukiman yang menyelamatkan nyawa."

Menurut CATO Institute, tidak ada satu pun orang dari tujuh negara yang diincar Trump dalam perintahnya Januari lalu, pernah menyerang atau melaksanakan aksi teror di tanah Amerika dalam empat dekade ini.

Kebencian yang Sama, Kemasan Baru

Margaret Huang, direktur eksekutif Amnesty International AS, mengatakan perintah yang direvisi ini adalah "kebencian yang sama dalam kemasan yang baru."

Huang mengecam batasan geografis perintah tersebut. Menurutnya, larangan ini akan membawa lagi ketidakpastian untuk ribuan keluarga dan merealisasikan "dendam anti-Muslim menjadi kebijakan."

"Penyuntingan apapun tidak akan membuat perintah eksekutif ini lebih baik dari saat ini, yakni kebencian yang terang-terangan. Ada ancaman nyata terhadap keamanan, tapi perintah kebencian ini tidak akan membuat negara menjadi lebih aman," ujarnya.

"Terus menutup perbatasan AS untuk orang yang berupaya melarikan diri dari kekerasan, baik dari Suriah atau Honduras, hanya akan mengintensifikasi krisis hak asasi manusia di seluruh dunia. Tindakan ini tidak berprikemanusiaan, dangkal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya."

Credit CNN Indonesia

Trump Mulai Bergerak Respons Rudal Korut

Presiden AS Donald Trump (kanan) menyatakan sepenuhnya mendukung PM Jepang Shinzo Abe (kiri) terkait ancaman rudal Korut. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai bergerak menanggapi peluncuran peluru kendali Korea Utara yang menembus zona ekonomi eksklusif Jepang, kemarin.

Dilaporkan Reuters yang mengutip seorang sumber anonim, Selasa (7/3), Trump telah berbicara dengan pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo-ahn untuk merencanakan respons terhadap aksi Korut itu.

Selain itu, Trump juga telah berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menegaskan aliansinya dengan Tokyo dan mengecam uji coba rudal Korea Utara

"Presiden Trump mengatakan kepada saya bahwa Amerika Serikat 100 persen bersama Jepang, dan bahwa dia ingin komentarnya ini disampaikan kepada seluruh warga Jepang," kata Abe di kediamannya.

"Dia ingin kita untuk mempercayainya dan Amerika Serikat, 100 persen."

Di tingkat menteri, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dan lawan mainnya dari Jepang, Tomomi Inada, juga telah berbicara melalui sambungan telepon.

Keduanya sepakat bahwa peluncuran empat rudal yang sempat mengudara sejauh 1.000 kilometer sebelum jatuh di wilayah Jepang itu "tidak bisa diterima dan tidak bertanggungjawab," kata Pentagon.

"Menteri Mattis menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada Jepang termasuk dalam hal pertahanan," kata juru bicara Pentagon, Jeff Davis.

Menurut kantor berita pemerintah Korut KCNA, uji coba rudal ini dilakukan dalam rangka latihan unit artileri Hwasong.

Unit tersebut merupakan bagian dari pasukan strategis yang "ditugaskan untuk menyerang markas-markas agresor imperialis AS di kontingensi Jepang."

Credit CNN Indonesia

Trump-Korsel Bahas Rencana Balas Aksi Pyongyang

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bereaksi atas uji rudal yang dilakukan Korea Utara (Korut). Trump menelepon pejabat presiden Korea Selatan (Korsel), Hwang Kyo-ahn, guna membahas aksi balasan terhadap tindakan Korut tersebut. Begitu yang dikatakan seorang pejabat kantor Kyo-ahn.

Trump juga menelepon Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menegaskan kembali aliansinya dengan Tokyo dan mengutuk uji coba Korut sebagai ancaman keamanan regional seperti dikutip dari Time, Selasa (7/3/2017).

Korut diketahui meluncurkan 4 rudal balistik pada Senin pagi dari barat laut negara itu. Tindakan negara komunis yang tertutup tersebut memicu kemarahan Korsel dan Jepang.

Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel), Roh Jae-cheon, rudal tersebut terbang sejauh 1.000 km ke Laut Timur, juga dikenal sebagai Laut Jepang. "Kecil kemungkinan jika proyektil tersebut rudal balistik antar benua," katanya.

Tembakan empat rudal balistik Korea Utara (Korut), yang tiga di antaranya menghantam perairan Jepang pada Senin kemarin merupakan latihan dengan target pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Klaim itu muncul dari media pemerintah Korut, KCNA.

Credit sindonews.com

AS, Jepang Minta PBB Adakan Pertemuan soal Rudal Korea Utara

Amerika Serikat dan Jepang meminta diadakannya pertemuan sesegera mungkin pada PBB terkait peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini. (Foto: KCNA/via Reuters/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Jepang, pada Senin (6/3), meminta diadakannya pertemuan sesegera mungkin pada PBB (UN Security Council) terkait peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat terjadi pada Rabu (8/3) ketika sejumlah duta besar kembali dari kunjungan ke Lake Chad. Demikian disampaikan diplomat seperti dilansir AFP, pada Selasa (7/3).

Sebelumnya, Korea Utara pada Senin meluncurkan empat rudal, dengan tiga diantaranya jatuh tak jauh dari Jepang. Ini merupakan aksi lanjutan dari negara tersebut yang telah melanggar resolusi PBB dalam upaya pengembangan teknologi rudal.

Dikabarkan peluru kendali ke udara itu menempuh jarak 1.000 kilometer dan mencapai ketinggian 260 kilometer, ungkap juru bicara Joint Chiefs of Staff, Korea Selatan.

"Kami menyesalkan aksi pelanggaran terhadap resolusi Security Council yang dilakukan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal baru-baru ini," ujar juru bicara PBB, Farhan Haq.

"Kepemimpinan Korea Utara mestinya tidak membuat aksi provokasi lebih jauh dan menjalankan kewajiban internasionalnya," ujar dia menambahkan.

Security Council sebelumnya telah memberikan enam sanksi pada Korea Utara, dua di antaranya pada tahun lalu terkait peningkatan jumlah produksi yang signifikan dan penolakan terhadap mata uang yang digunakan rezim Kim Jong Un.

Laporan terbaru yang disampaikan para ahli di PBB mengungkapkan Korea Utara memilih upaya lain terhadap sanksi yang diberikan, dengan menjalin kerja sama dengan negara lain seperti China dan Malaysia.

China, salah satu sekutu negara Korea Utara bernegosiasi terhadap dua dari sanksi resolusi yang juga memiliki keterkaitan dengan AS.

Presiden AS Donald Trump bulan ini sempat mengungkapkan Korea Utara sebagai 'sebuah masalah besar,' dan memutuskan akan menghadapi itu dengan 'sangat tegas.'

Credit CNN Indonesia

Perkuat Bilateral, RI-Kenya Sepakat Dirikan Kedubes

Retno menuturkan, dalam pertemuan itu mereka juga membahas sejumlah potensi kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi, khususnya yang terbarukan. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Kenya sepakat memperkuat hubungan bilateral kedua negara, salah satunya dengan saling membuka kantor perwakilan dan kedutaan besar.

“Dalam pertemuan bilateral, kami sepakat untuk saling membuka perwakilan negara dan kedutaan besar di Nairobi dan Jakarta. Semoga ini akan cepat terlaksana,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi.

Pernyataan itu diucapkan Retno setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Kenya, Amina C Mohamed, di sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, Senin (6/3).

Retno menuturkan, dalam pertemuan itu mereka juga membahas sejumlah potensi kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi, khususnya yang terbarukan.

Retno berharap, penguatan hubungan bilateral dalam sektor tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

“Kenya ternyata menggunakan sekitar 75 persen energinya dengan energi terbarukan. Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk turut mengembangkan energi yang lebih berkesinambungan,” kata Retno.

Kedua negara juga berkomitmen mengembangkan potensi bilateral di bidang lain. Komitmen ini, lanjutnya, akan diwujudkan dengan pertemuan komisi bersama kedua negara yang rencananya akan berlangsung Mei mendatang di Jakarta.

Di lain pihak, Amina berharap, hubungan bilateral yang baik bisa mendorong Kenya dan Indonesia saling mendukung tidak hanya dalam tingkatan bilateral, tapi juga multilateral.

Terkait hal tersebut, Kenya menyatakan dukungannya bagi Indonesia untuk menjadi anggota non-permanen Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2018-2019.

“Kami juga menyatakan dukungan bagi Indonesia untuk keanggotaannya di DK PBB. Jika Indonesia menjadi anggota tak tetap, akan sangat merepresentasikan Kenya. Semoga dukungan resiprositas seperti ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Credit CNN Indonesia

Ke Indonesia, Myanmar Nyatakan Niat Gabung IORA

Sebelum menyatakan niatnya secara resmi di hadapan konferensi tingkat tinggi IORA, Myanmar terlebih dulu menyampaikan keinginannya kepada Menlu RI. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, U Thaung Tun, menyatakan keinginan negaranya untuk bergabung dalam Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA).

Pernyataan itu diungkapkan Thaung Tun dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri IORA di Jakarta, Senin (6/3).

“Kami datang ke Jakarta untuk mendiskusikan potensi kerja sama denga Indonesia. Selain itu, kami juga memiliki niat dan berharap bisa bergabung dengan IORA sesegera mungkin,” ungkap Thaung Tun.

Thaung Tun mengungkapkan, Myanmar sangat mengapresiasi peran besar Indonesia di kawasan. Tak hanya di ASEAN, kepemimpinan Indonesia juga dianggap kian meningkat di kawasan Samudera Hindia berkat IORA.

Hal ini, tutur Thaung Thung, terlihat dari keberhasilan Indonesia menggelar Konferensi Tingkat Tinggi IORA pertama sejak 1997, besok, Selasa (7/3), di Jakarta Convention Center.

Meskipun Myanmar belum menjadi anggota IORA, negara pimpinan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ini akan hadir sebagai observer dalam pertemuan tingkat kepala negara .

Dalam pertemuan puncak itu, Myanmar dijadwalkan akan mengungkapkan rencananya bergabung dengan IORA secara resmi di hadapan seluruh 21 negara anggota IORA dan 16 kepala negara yang hadir.

Sementara itu, pada ranah bilateral, Myanmar dan Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama kedua negara yang selama ini telah berjalan, khususnya mengenai penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Indonesia terus berkomitmen membantu Myanmar menyelesaikan masalah keamanan di negara itu dengan terus memberikan bantuan pembangunan yang inklusif, salah satunya membangun kapasitas dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Retno juga menekankan, Indonesia berupaya mempromosikan mekanisme dialog lintas agama kepada Myanmar. Mekanisme ini, tuturnya, mampu membantu meredakan sentimen komunal khususnya dalam menanggapi perbedaan budaya dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Myanmar.

Selama ini, Myanmar dirundung konflik komunal antara masyarakat mayoritas Buddha Myanmar dan kaum minoritas Muslim di negara itu.

“Interfaith dialog sangat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan komunitas masyarakat yang positif menanggapi perbedaan ras, keyakinan, dan budaya,” tutur Retno.

Credit CNN Indonesia

Presiden Jokowi sambut kehadiran peserta KTT IORA

Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap memukul gong disaksikan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma (kiri) saat membuka acara Business Summit dalam rangkaian KTT IORA ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017). (ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean)

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyambut kehadiran para kepala negara/pemerintahan peserta KTT IORA di Jakarta Convention Center Selasa pagi.

Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jas warna gelap dan dasi warna merah tampak menyalami kepala negara/pemerintahan yang hadir.

Setelah berbincang sebentar, Presiden Jokowi langsung mempersilahkan kepala negara/pemerintahan untuk menuju tempat duduk yang telah ditentukan.

Setelah penyambutan dijadwalkan Presiden Jokowi dan para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Ketua Delegasi Anggota IORA melakukan foto bersama.

Setelah itu dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi membuka secara resmi KTT Indian Ocean Rim Assosiation (IORA) 2017.

Dalam kesempatan KTT IORA Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengikuti debat umum, adopsi dan penandatanganan the IORA Concord and Signing of the IORA Concord bersama para pemimpin negara anggota IORA.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan jamuan makan siang untuk menghormati Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Anggota IORA. Selain itu juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara/pemerintahan.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menyebutkan KTT IORa akan dihadiri 21 negara anggota, tujuh mitra wicara. Dari 21 negara, empat di antaranya merupakan anggota G-20. Enam dari tujuh mitra wicara adalah juga anggota G20.

Menlu menyebutkan dengan melihat komposisi anggotanya maka separuh dari negara yang ada di IORA, separuhnya merupakan anggota G20.

Menurut Menlu, KTT IORA merupakan salah satu forum penting untuk menjamin keamanan di sekitar lingkar Samudra Hindia. Selain itu juga forum untuk menggerakkan potensi ekonomi.

"Sebagai gambaran pentingnya kawasan lingkar Samudera Hindia adalah jumlah penduduk mencapai 2,7 miliar, dilalui setengah dari kontainer dunia, sepertiga kargo dunia, dua pertiga shipment energi dunia," katanya.

Ia menyebutkan Indonesia menjadi tuan rumah KTT IORA karena ingin menunjukkan kepemimpinan Indonesia di lingkar Samudera Hindia.

"Ini merupakan satu rangkaian leadership yang ingin dimainkan Indonesia di berbagai kawasan. Di Asia kita sudah bermain, juga di Pasifik, maka kita ingin bermain juga di lingkar Samudera Hindia yang selama ini belum ada satu governance yang bagus sehingga leaedehip Indonesia akan tunjukkan di KTT ini," katanya.

Ia menyebutkan ada enam prioritas IORA yaitu keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan dan investasi, manajemen risiko bencana, manajeman perikanan, akademi dan iptek serta pariwisata dan pertukaran budaya.

Credit antaranews.com

Bishop: KTT IORA bukti kesuksesan keketuaan Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (tengah), Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Maite Nkoana-Masahabane (kiri) dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kanan) berfoto bersama usai memberikan keterangan pers hasil pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017). (ANTARA/IORA SUMMIT 2017/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Lingkar Samudera Hindia (KTT IORA) menjadi bukti kesuksesan keketuaan Indonesia pada organisasi tersebut.

"Fakta bahwa kita mengikuti pertemuan yang sangat signifikan hari ini membuktikan bahwa di bawah keketuaan Indonesia, IORA telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru sebagai sebuah organisasi," kata Bishop di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IORA di Padang, Sumatera Barat, 2015 lalu, Indonesia sebagai ketua IORA 2015-2017 mengusulkan KTT Peringatan 20 tahun IORA yang diselenggarakan pada 5-7 Maret 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Kami ucapkan selamat kepada Indonesia atas agenda yang sangat ambisius untuk IORA. Australia sebagai ketua IORA dari 2013 hingga 2015 juga dengan senang hati mendukung Indonesia untuk memperkuat IORA," lanjut dia.

Menurut Menlu Australia, Indonesia dalam KTT IORA juga telah berhasil membawa isu pencegahan dan pemberantasan terorisme dan radikalisme yang penting bagi kawasan dan global.

Menlu Bishop hadir di Jakarta dalam rangka menghadiri KTM IORA 2017 di JCC, Senin, bersama para menteri terkait dari 21 negara anggota dan tujuh negara peninjau IORA.

Di sela-sela pertemuan IORA, Bishop melakukan kunjungan kehormatan kepada Wapres RI, pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Credit antaranews.com

KTT IORA akan hasilkan Jakarta Concord

KTT IORA akan dihadiri sejumlah kepala negara dari 21 negara anggota serta tujuh negara mitra wicara. (ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean)

Jakarta (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA), yang digelar di Jakarta pada 5-7 Maret 2017, akan menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut Jakarta Concord.

"IORA Concord merupakan insiatif Indonesia sekaligus sebagai bentuk dari kepemimpinan Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari seluruh negara anggota IORA dengan judul yaitu Jakarta Concord," kata Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan pejabat tinggi (SOM) dalam KTT IORA Desra Percaya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Jakarta Concord tersebut akan diajukan terlebih dahulu ke pertemuan tingkat menteri pada hari kedua sebelum disahkan pada pertemuan tingkat kepala negara pada hari ketiga KTT IORA.

Jakarta Concord tersebut diberi judul Indian Ocean Rims Association: Promoting Regional Cooperation for Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean atau Mendorong Kerja Sama Regional bagi Samudra Hindia yang Damai, Stabil dan Makmur.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi hari ini juga membahas dokumen outcome yang disebut sebagai Deklarasi untuk Mencegah dan Melawan Terorisme dan Ekstrimisme.

Selain itu, para pejabat tinggi juga memfinalisasi negosiasi mengenai rencana aksi IORA dalam empat tahun ke depan, kata Desra, yang juga merupakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IORA K.V. Bhagirath berharap proposal dan proyek yang diajukan dalam IORA bisa diimplementasikan segera setelah disetujui di pertemuan tingkat kepala negara di KTT IORA.

"Indonesia telah memainkan perannya sebagai ketua dan mengambil langkah ke depan untuk memperkuat kerjasama regional di Samudra Hindia," kata Bhagirath.

Penyelenggaraan IORA Summit 2017 kali ini bertema Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean (Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur).

Saat ini, IORA beranggotakan 21 negara yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman.

Selain itu, IORA juga menggandeng tujuh negara mitra dialog, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Prancis dan China. Terdapat juga dua organisasi peninjau di IORA, yaitu "Indian Ocean Tourism Organization" (IOTO) dan "Indian Ocean Research Group" (IORG).

Rangkaian Pertemuan IORA didahului pertemuan tingkat pejabat tinggi pada 5 Maret, pertemuan tingkat menteri pada 6 Maret dan pertemuan tingkat tinggi atau KTT pada 7 Maret.

Sebanyak 16 VVIP, yaitu tingkat kepala negara seperti presiden, wakil presiden, atau perdana menteri, dipastikan akan hadir dalam KTT IORA tahun ini.

KTT IORA 2017 yang baru pertama kali dilaksanakan setelah 20 tahun berdirinya organisasi tersebut diharapkan akan menghasilkan empat dokumen kesepakatan.

Dalam pertemuan tingkat menteri IORA akan disepakati Rencana Aksi IORA, yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seluruh negara anggota IORA selama empat tahun ke depan, salah satunya terkait isu pemberdayaan ekonomi perempuan (women economic empowerment).

Selain itu, para menteri IORA juga akan menyepakati Deklarasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan.

Dalam pertemuan tingkat tinggi atau KTT IORA, para kepala negara dan atau pemerintahan negara IORA akan menandatangani Jakarta Concord.

Sementara itu, dalam pertemuan bisnis IORA akan disampaikan Deklarasi untuk Aksi Konkret Kegiatan Ekonomi Negara Anggota IORA di masa depan.

Credit antaranews.com

China naikkan anggaran pertahanan tujuh persen

Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016. (REUTERS/Stringer)

Beijing (CB) - Anggaran pertahanan China akan naik tujuh persen pada tahun ini, menjadi 151,43 miliar dolar AS, kata kantor berita negara itu pada Senin.

Kenaikan anggaran tersebut, yang dipantau dengan seksama oleh negara dunia untuk mengetahui niat strategis China, adalah yang terkecil dalam satu dasawarsa belakangan, di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun ini, pemerintah China hanya membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen.

Juru bicara parlemen China, Yu Ying, pada Sabtu mengatakan bahwa belanja militer pada tahun ini akan naik tujuh persen atau setara dengan 1,3 persen dari produk domestik bruto negara tersebut.

Namun, sehari kemudian, Kementerian Keuangan tidak menuliskan angka belanja militer dalam sebuah laporan untuk rapat tahunan parlemen.

Kenaikan anggaran pertahanan China baru terungkap oleh laporan dari kantor berita negara Xinhua pada Senin, dengan mengutip sumber tanpa nama dari Kementerian Kauangan.

Anggaran itu akan digunakan "sebagian besar untuk mendukung reformasi yang lebih luas terhadap militer dan pertahanan nasional", kata sumber tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kenaikan anggaran pertahanan sebesar 7,6 persen pada tahun lalu merupakan yang terendah dalam enam tahun dan menjadi pertumbuhan satu digit pertama sejak 2010.

Sebelumnya, selama hampir dua dasawarsa, belanja militer China selalu naik dua digit setiap tahunnya.

China berulang kali menyatakan telah terbuka dalam hal belanja militer, namun hingga saat ini belum jelas kenapa Kementerian Keuangan sempat merahasiakan angkanya Ahad lalu. Huang Shouhong, direktur badan statistik negara, kepada wartawan mengatakan bahwa "tidak ada yang rahasia dalam hal ini",

Dalam beberapa tahun belakangan, penambahan kekuatan militer di China telah menyebar kekhawatiran di kawasan Asia, terutama dari sikap yang semakin agresif dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Timur.

Meski hanya naik tujuh persen, belanja pertahanan China hanya setara dengan seperempat belanja yang sama oleh Amerika Serikat. Meski demikian, banyak pengamat menduga Beijing mengeluarkan uang lebih besar dari yang dilaporkan.

Pada 2015, Presiden Xi Jinping menyatakan akan mengurangi personil militer sebanyak 300.000 orang.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan kenaikan belanja militer sebesar 10 persen menjadi 603 dolar AS, demikian seperti dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

China Tingkatkan Anggaran Pertahanan Jadi US$141,4 Miliar

Ilustrasi. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan negara hingga tujuh persen menjadi 1.044 triliun yuan atau setara US$141,43 miliar pada Senin (6/3), setelah muncul tekanan publik mengenai transparansi belanja militer negara tersebut.

Sebagaimana dilansir Reuters, anggaran militer China ini menjadi perhatian dunia yang mencoba memetakan strategi pertahanan Negeri Tirai Bambu itu di tengah melambatnya perekonomian mereka.

Namun pada Sabtu lalu, juru bicara parlemen China, Fu Ying, hanya mengatakan bahwa peningkatan akan mencapai tujuh persen tanpa menjabarkan angka rinci.

Sehari kemudian, Kementerian Pertahanan juga tak menjabarkan rincian angka dari anggaran tersebut. Mereka hanya menyebut akan memperkuat pertahanan maritim dan udara.

"[Anggaran ini] akan digunakan untuk mendukung pendalaman pertahanan nasional dan reformasi militer," demikian bunyi pernyataan Kemenhan China tanpa penjabaran lebih lanjut.

Beberapa pejabat China terus menekankan mengenai transparansi anggaran militer negaranya dan tak memahami alasan angka tersebut tak dirilis.

Namun, Direktur Kantor Riset Dewan Negara China, Huang Shouhong, menekankan bahwa "tak ada yang dirahasiakan."

Peningkatan anggaran ini merupakan yang terendah selama satu dekade belakangan. Tahun lalu, anggaran pertahanan China meningkat 7,6 persen, juga yang terendah sejak enam tahun sebelumnya.

Namun tetap saja, peningkatan anggaran pertahanan China ini menjadi perhatian besar di tengah perkembangan situasi di kawasan pasca sengketa lahan Beijing dengan berbagai negara tetangga.

Menurut sejumlah pakar, anggaran belanja China sebenarnya akan lebih dari yang tertulis di atas kertas.

Dengan peningkatan hingga tujuh persen ini, anggaran pertahanan China akan mencapai seperempat dari biaya militer AS tahun 2017.

Presiden Donald Trump meminta peningkatan anggaran militer hingga 10 persen mencapai US$603 miliar tahun ini, meskipun AS sudah mengurangi aktivitas mereka di Irak dan Afghanistan.

Credit CNN Indonesia

AS-Korsel latihan militer, Korut latihan peluncuran rudal balistik

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran roket balistik Angkatan Strategis Tentara Rakyat Korea (KPA) di lokasi yang tidak diketahui, dalam foto tidak bertanggal yang dirilis oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Jumat (11/3/16). (REUTERS/KCNA )

Pyongyang (CB) - Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), secara langsung telah mengawasi pelatihan peluncuran rudal balistik oleh Tentara Rakyat Korea (KPA), kata Korean Central News Agency (KCNA), Selasa (6/3).

Yang terlibat dalam pelatihan tersebut adalah Satuan Artileri Hwasong di Pasukan Strategis KPA, "yang bertugas menyerang pangkalan pasukan agresor imperialis AS di Jepang ...", kata laporan itu.

Kim mendapat keterangan terperinci mengenai persiapan bagi penembakan tersebut "saat berkeliling di lahan peluncuran roket balistik", kata KCNA.

"Ia memuji Satuan Pasukan Strategis Artileri Hwasong sangat baik dalam menyelenggarakan dan mengomandani serangan penembakan dan secara ketat menjamin penembakan cepat dan simultan," kata laporan itu, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan empat roket ditembakkan secara berbarengan.

Kim menggambarkan ketepatan peluncuran roket tersebut seperti "korps terbang akrobat dalam formasi", kata laporan itu.

Ia juga memerintahkan Pasukan Strategis KPA agar "tetap sangat siaga sebagaimana diperlukan oleh situasi suram, saat perang sesungguhnya mungkin meletus kapan saja, dan sepenuhnya siap untuk bertindakan secara tepat, mengambil posisi dan menyerang sehingga satuan tersebut dapat melepaskan tembakan untuk memusnahkan musuh segera setelah Komite Pusat Partai mengeluarkan instruksi", kata KCNA.

Pelatihan penembakan roket itu dilakukan pada Senin di pantai timur DPRK, kata beberapa laporan media sebelumnya dari luar DPRK.

Pelatihan tersebut dilakukan ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan pelatihan besar militer gabungan selama dua bulan.

Credit antaranews.com

Korut tembakkan peluru kendali berkemampuan 1000km ke arah perairan Jepang

Peluru kendali. (Screenshot video YouTube)

Seoul/Tokyo (CB) - Korea Utara menembakkan empat peluru kendali balistik ke perairan dekat dengan garis pantai barat laut Jepang pada Senin pagi, kata pejabat Jepang dan Korea Selatan.

Militer Korea Selatan menduga empat peluru kendali tersebut tidak mempunyai daya jelajah antar-benua (ICBM) yang bisa mencapai Amerika Serikat, melainkan hanya bisa mencapai 1.000 km dengan ketinggian 260 km.

Beberapa peluru kendali tersebut mendarat di perairan 300 km dari garis pantai Jepang, kata Menteri Pertahanan Tonomi Inada di Tokyo.

"Tembakan itu jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Itu tindakan sangat berbahaya," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang menyatakan melayangkan "protes keras" kepada Korea Utara.

Sementara itu, presiden sementara Korea Selatan Hwang Kyo-ahn mengecam peluncuran rudal dari tetangganya dan menyebutnya sebagai tantangan langsung terhadap komunitas internasional. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan instalasi sistem pertahanan rudal THAAD untuk menangkal ancaman dari Pyongyang.

Empat peluru kendali itu diluncurkan dari kawasan Tongchang-ri yang dekat dengan perbatasan Korea Utara dan China.

"Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah melakukan analisis mengenai hal ini," kata kantor kepala staf angkatan bersenjata Korea Selatan dalam pernyataan tertulis.

Korea Utara sendiri sebelumnya mengancam akan "mengambil langkah balasan" setelah tetangganya di selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer bersama pada Rabu pekan lalu.

Pyongyang menyebut latihan bersama itu sebagai persiapan untuk perang.

Pada tahun lalu, Korea Utara sempat menembakkan rudal jarak jauh dari Tongchang-ri. PBB kemudian mengecam tindakan tersebut karena melanggar resolusi Dewan Keamanan.

Pada bulan lalu, Korea Utara juga menguji peluru kendali jenis baru dan berjanji terus mengembangkan persenjataan strategis.

Percobaan itu adalah yang pertama bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kemudian merespon dengan ancaman terhadap Korea Utara dan pemimpin mudanya, Kim Jong-un.

Kabinet Trump dikabarkan merencanakan sejumlah tindakan balasan untuk meredam ancaman peluru kendali dari Pyongyang. Di antara pilihan rencana tersebut adalah penembakan peluru kendali langsung ke Korea Utara dan memberikan teknologi senjata nuklir kepada Korea Selatan, kata "The New York Times", demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Kim Jong-un Pimpin Langsung Peluncuran Rudal Korut

Pemimpin Korut Kim Jong-un dilaporkan pimpin langsung peluncuran rudal negaranya. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan memimpin langsung peluncuran peluru kendali yang tiga di antaranya memasuki zona ekonomi eksklusif Jepang.

Menurut kantor berita pemerintah Korut KCNA, Selasa (7/3), uji coba rudal ini adalah latihan unit artileri Hwasong.

Seperti dikutip CNN, Unit ini adalah bagian dari pasukan strategis yang "ditugaskan untuk menyerang markas-markas agresor imperialis AS di kontingensi Jepang."

Otoritas militer di Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat semua mengonfirmasi peluncuran empat proyektil Pyongyang yang sempat mengudara sejauh 1.000 kilometer ke Laut Jepang atau Laut Timur.

Salah seorang pejabat AS mengatakan rudal-rudal itu berjarak menengah.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan tiga dari empat rudal itu jatuh di wilayahnya. Menurut dia, peluncuran tersebut jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Seorang diplomat DK PBB mengatakan Amerika Serikat dan Jepang telah meminta pihaknya mengadakan pertemuan terkait peluncuran rudal Korut terbaru ini.

Pertemuan itu kemungkinan akan diadakan besok. Saat ini, kebanyakan anggota dewan sedang dalam perjalanan ke Afrika.

Ini bukan kali pertama Korea Utara meluncurkan rudal dengan jarak 1.000 kilometer.

September 2016 lalu, Korut meluncurkan tiga rudal balistik yang sempat menempuh jarak sejauh itu, mendarat di zona identifikasi pertahanan udara Jepang, memancing respons keras dari negara tetangganya itu.

Credit CNN Indonesia

Korut akan usir Dubes Malaysia

Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol. (financialtribune.com)

Seoul (CB) - Korea Utara, Senin (06/03), mengatakan pihaknya akan mengusir duta besar Malaysia setelah sebelumnya utusannya diperintahkan untuk meninggalkan negara Asia Tenggara tersebut, di tengah sengketa yang kian pelik atas pembunuhan Kim Jong-Nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

“Kementerian Luar Negeri DPRK (Korea Utara) memberi tahu bahwa duta besar Malaysia untuk DPRK digolongkan sebagai orang yang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi… dan meminta agar duta besar tersebut meninggalkan DPRK,” ungkap kantor berita pemerintah KCNA, memberi tenggat waktu 48 jam.

Laporan KCNA disampaikan tak lama setelah duta besar Korea Utara Kang Chol dipulangkan dari Kuala Lumpur.

Duta besar Malaysia untuk Pyongyang sudah ditarik saat kedua negara terlibat perang mulut atas penyelidikan yang dilakukan terhadap pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara dengan racun syaraf VX bulan lalu.

Di Kuala Lumpur, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengonfirmasi duta besarnya untuk Pyongyang sudah secara resmi dinyatakan sebagai orang yang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi.

“Aksi balasan ini wajar terjadi dalam diplomasi,” ungkap direktur jenderal kementerian Raja Nurshirwan.

Credit antaranews.com

Korea Utara balas usir dubes Malaysia

Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol. (financialtribune.com)

Seoul (CB) - Korea Utara mengatakan pada Senin bahwa mereka akan mengusir duta besar Malaysia sebagai tindakan balasan.

Malaysia, pada 4 Maret, mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol guna pulang ke negaranya sebagai "persona non grata" yang adalah status paling buruk untuk diplomat yang tidak disenangi satu negara.

Duta besar Pyongyang telah meninggalkan Malaysia.

"Kementerian Luar Negeri Korea Utara memberitahukan bahwa duta Besar Malaysia untuk Korea Utara dinyatakan sebagai persona non grata.. dan menuntut duta besar itu meninggalkan Korea Utara," kata kantor berita KCNA, sambil memberi batas waktu selama 48 jam, seperti dilansir AFP.

Malaysia sebelumnya memulangkan dubesnya untuk Pyongyang dalam upaya meminta konsultasi ketika dua negara itu saling mengkritik terkait pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam pada bulan lalu.

Credit antaranews.com

Malaysia usir duta besar Korea Utara

Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)

Kuala Lumpur (CB) - Malaysia mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol guna pulang ke negaranya sebagai "persona non grata" yang adalah status paling buruk untuk diplomat yang tidak disenangi satu negara.

Malaysia memberi tenggat waktu 48 jam kepada sang dubes untuk meninggalkan negeri jiran itu.

Langkah itu diambil Malaysia setelah tiga pekan dari pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di bandara Kuala Lumpur oleh gas saraf beracun.

Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan Kim dibunuh oleh agen-agen Korea Utara.

Bulan lalu Kang Chol menyatakan negaranya tidak mempercayai cara Malaysia menangani penyelidikan pembunuhan Kim dan juga menuduh Malaysia berkomplot dengan kekuatan luar yang menurut beberapa kalangan adalah Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Haji Aman menyatakan Malaysia menuntut duta besar Korea Utara itu untuk meminta maaf, tetapi sang duta besar malah tidak memberikannya.

"Malaysia akan bereaksi keras atas penghinaan apa pun atau upaya apa pun yang merusak reputasi Malaysia," tegas Anifah seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com