Rabu, 21 September 2016

Obama: Rusia Gunakan Kekuatan untuk Kembalikan Kejayaan

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB menuduh Rusia menggunakan kekuatan militer untuk mengembalikan kejayaannya yang hilang. Tuduhan Obama ini keluar setelah AS dan Rusia berseberangan dalam krisis Suriah dan krisis Ukraina.

”Dalam dunia yang meninggalkan kekaisaran yang usang ke belakang, kita melihat Rusia berusaha untuk memulihkan kejayaan yang hilang melalui kekuatan,” kata Obama, seperti dikutip dari Guardian, Rabu (21/9/2016).

Tapi, tuduhan Obama itu kontradiksi dengan kondisi militer antara AS dan Rusia. Di mana, anggaran pertahanan dan kehadiran militer AS di luar negeri telah jauh mengalahkan Rusia.

Rusia telah mengalokasikan lebih dari 3 triliun rubel (USD 46 milIar) untuk belanja militernya pada tahun 2016. Angka itu sekitar 20 persen dari total anggaran negara untuk tahun yang sama.

Sedangkan alokasi belanja militer AS tercatat 11 kali lebih banyak dari Rusia. Menurut Departemen Pertahanan AS, anggaran untuk belanja militer pada 2016 sebesar USD585 miliar. Tahun lalu, Washington menghabiskan lebih dari USD560 miliar yang merupakan 54 persen dari total anggaran negara.

Militer AS di luar negeri juga jauh lebih banyak ketimbang Rusia. Sebagai perbandingan, Rusia mempertahankan pangkalan militer di Tajikistan (7.500 prajurit), Belarusia, Armenia, Kyrgyzstan (400 prajurit), Abkhazia (4.000 prajurit) dan fasilitas militer di Vietnam. Rusia juga menggunakan pangkalan militer Kheimim untuk operasi militer Si Suriah.

Sedangkan militer AS, menurut catatan The Nation, ditempatkan di 74 negara dengan hampir 800 pangkalan militer.

Credit Sindonews

Jet Tempur Israel Tembak Jatuh Drone Hamas

ASHDOD - Pesawat jet tempur Israel menembak jatuh drone milik Hamas di wilayah Ashdod, Israel. Pesawat nirawak Hamas itu ditembak jatuh karena dituduh menerobos wilayah udara Israel pada hari Selasa siang.

”IDF (Pasukan Pertahanan Israel) tidak akan mengizinkan pelanggaran ruang udara, dan akan bertindak dengan tekad melawan setiap upaya seperti itu,” bunyi pernyataan IDF, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Rabu (21/9/2016).

Menurut IDF, pesawat tak berawak Hamas berada di bawah pengawasan penuh tak lama setelah lepas landas dari Gaza. Oleh IDF, drone Hamas tidak dibiarkan leluasa menyusup ke Israel.

Dalam beberapa tahun terakhir, drone Hamas telah berkali-kali mendekati wilayah Israel. Bahkan terkadang sudah melanggar wilayah udara Israel, namun selalu ditembak baik oleh rudal darat maupun rudal jet tempur IDF.

Pada bulan Juni 2015, sebuah pesawat tak berawak dari Gaza jatuh di wilayah Israel di dekat pagar perbatasan Gaza dengan Israel. IDF saat itu mengklaim drone tersebut jatuh sendiri di dekat perbatasan Israel.

Pada bulan Februari tahun ini, inspektur Otoritas Penyebarangan bersama dengan lembaga intelijen Shin Bet menggagalkan upaya penyelundupan drone multicopter komersial ke Gaza.

Hamas diketahui mulai menggunakan drone untuk operasi militer sejak perang dengan Israel pada 2014 lalu. Namun, operasi drone Hamas ke wilayah Israel saat itu selalu digagalkan Israel dengan tembakan rudal patriot.

Credit Sindonews

Oposisi Tak Mau Lagi Diwakili AS dalam Negosiasi Damai Suriah

DAMASKUS -
Syria's Tomorrow, salah satu kelompok Oposisi Suriah menuturkan, mereka berharap posisi mediator dalam upaya damai di Suriah bisa diganti. Selama ini, mediator upaya damai di Suriah diperankan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya, AS mewakili pihak oposisi, sedangkan Rusia mewakili kubu pemerintah Suriah.

Syria's Tomorrow berharap, posisi AS bisa digantikan oleh Friends of the Syrian People, sebuah kelompok internasional yang terdiri dari organisasi internasional dan juga sejumlah negara. Juru bicara Syria's Tomorrow, Monzer Akbik mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengganti mediator dalam upaya damai itu. Alasannya, AS dan Rusia telah gagal unuk menjembatani perbedaan antara oposisi dan Damaskus.

Selain itu hubungan antara Moskow dan Washington membuat hal ini menjadi semakin sulit. "Tampaknya relevan untuk kembali ke kelompok pendukung Suriah, yang juga termasuk negara-negara Eropa, serta negara-negara regional dalam rangka upaya untuk mensukseskan upaya damai, di mana Washington dan Moskow telah gagal melakukannya, meski masih ada sedikit harapan," kata Akbik.

"Ketegangan antara Moskow dan Washington mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan jangka panjang, meskipun semua upaya diplomatik telah dilakukan," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (20/9).

The Friends of Syria adalah kelompok yang beranggotakan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang bersidang untuk membahas topik krisis Suriah di luar Dewan Keamanan PBB. Kelompok ini terdiri dari sejumlah negara-negara regional, seperti Yordania, Qatar dan Arab Saudi, serta negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Italia.

Syria's Tomorrow sendiri adalah kelompok gabungan dari sejumlah oposisi Suriah yang terbentuk pada bulan Maret lalu, sebagai upaya baru untuk menyatukan kekuatan oposisi liberal di bawah satu payung organisasi. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Jarba, mantan kepala Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi, yang lebih dikenal sebagai Koalisi Nasional Suriah (SNC).

Credit Sindonews

George Soros Siap Investasi Rp6,5 Triliun untuk Pengungsi

(Reuters/Luke MacGregor)

Jakarta, CB -- Miliarder George Soros mengaku akan berinvestasi US$500 juta atau lebih dari Rp6,5 triliun untuk imigran dan pengungsi.

Dalam tulisan opininya di Wall Street Journal, Selasa (20/9), Soros mengatakan investasi akan dimiliki oleh organisasi nirlaba miliknya dan semua pemasukan akan dialirkan melalui program pendanaan Open Society Foundation, yayasan amal Soros untuk mendukung pendidikan, HAM, migrasi, dan pengungsi.

Taipan berusia 86 tahun ini mengaku akan bekerja sama dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, dalam investasi untuk imigran dan pengungsi.

"Kami akan berinvestasi di perusahaan perintis, perusahaan besar, inisiatif sosial, dan usaha yang akan dijalankan oleh imigran dan pengungsi. Investasi ini akan sukses," ujar Soros di Wall Street Journal.

Soros adalah pemilik perusahaan investasi Soros Fund Management yang bernilai US$25 miliar.

Komitmen Soros ini datang sehari setelah berakhirnya gencatan senjata di Suriah yang digagas Amerika Serikat dan Suriah.

Saat ini ada 65,3 juta orang yang tersingkir dari rumah mereka di seluruh dunia, berdasarkan data UNHCR. Sebanyak 21,3 juta di antaranya adalah pengungsi, dan 10 juta tanpa kewarganegaraan. Setengah dari jumlah pengungsi dunia berasal dari Suriah, Afghanistan dan Somalia.

Credit CNN Indonesia

Di PBB, Buruh Migran RI Serukan Penghentian Eksploitasi

Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, menyerukan penghentian eksploitasi buruh dan perbaikan nasib buruh yang selama ini seakan terabaikan. (Dok. UN Media)

Jakarta, CB -- Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, memaparkan berbagai permasalahan yang dialami para buruh migran dalam sesi pembukaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-71 di Amerika Serikat. Eni menyerukan penghentian eksploitasi buruh dan mendesak pemerintah untuk lebih memerhatikan nasib para buruh migran yang selama ini seakan terabaikan.

Pada KTT PBB yang berfokus pada pengungsi dan migran di New York pada Senin (19/9), Eni membuka pidatonya dengan menyoroti bahwa ia merupakan perwakilan pertama dari 244 juta buruh migran dunia yang akhirnya dapat menyampaikan aspirasi di mimbar PBB. "Setelah bertahun-tahun tak punya suara dan seakan tak terlihat, kami kini dapat menyuarakan pendapat," tutur Eni, seperti dalam pernyataan yang diterima CNN Indonesia.

Dalam pidato itu, Eni menceritakan impian masa kecilnya, yakni mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi kepada masyarakat -- hal yang tak kunjung dapat diraih karena keterbatasan biaya. Ia kemudian memutuskan menjadi buruh migran demi menafkahi keluarganya.

"Seperti banyak [rekan buruh] lainnya, saya tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik migran, sehingga keluarga saya bisa makan, terbebas dari utang, dan adik-adik saya bisa bersekolah," ujarnya.

Meski iming-iming upah besar, menjadi buruh migran bukan tanpa masalah. "Untuk sebagian besar migran, janji akan kehidupan lainnya seakan seperti sebuah kebohongan. Kami terjebak dalam lilitan utang, diperdagangkan menjadi budak, hak-hak kami dirampas, kami disiksa. Banyak yang menghilang dan bahkan tewas," tutur Eni.

Ia menegaskan bahwa keberadaan kaum buruh migran dan pengungsi sering kali terabaikan, meski turut memberikan kontribusi kepada negara. "Tak peduli seberapa keras kami bekerja, kami tidak akan pernah disebut sebagai pekerja, tak akan pernah dipandang sebagai manusia bermartabat dan sederajat," ujarnya.

Eni juga menyoroti bahwa buruh migran rentan terhadap praktik eksploitasi dan perdagangan manusia. "Impian kami berubah jadi mimpi buruk. Mimpi buruk yang dihasilkan dari sistem yang hanya mementingkan keuntungan bisnis dari migrasi dan mengizinkan perusahaan menekan upah. Masa depan kami buram," ujarnya.

"Kelemahan kami dieksploitasi, dan berbagai kebijakan migrasi memanfaatkan ketidakberdayaan kami. Kami dianggap ancaman terhadap keamanan, sementara kami bertranformasi menjadi industri yang menghasilkan pundi-pundi uang yang disebut 'kesempatan pembangunan' oleh beberapa negara," kata Eni.

Eni berharap aspirasi yang ia sampaikan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang dapat mengubah kehidupan para buruh migran. "Mari ciptakan kebijakan nyata yang dapat diterapkan, dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak akan memperdalam praktik eksploitasi, pemaksaan migrasi, konflik, dan kemiskinan," ujarnya.

Terkait dengan pidato Eni, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyerukan agar pemerintah Indonesia harus semakin membuka diri, mendengarkan tuntutan migran, dan segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki permasalahan buruh migran Indonesia dengan memastikan sistem yang adil dan perlindungan yang kuat.

"Pesan singkat Eni Lestari telah mewakili suara dan tuntutan migran dunia seperti yang selama ini kami tuntut. Apa yang disampaikannya itu benar dan kami adalah saksi ketidakadilan, kekerasan dan eksploitasi yang kita lihat dan rasakan setiap hari," ungkap Koordinator JBMI, Sringatin dalam pernyataan bersama dengan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia dan The Institute for National and Democratic Studies.

Credit CNN Indonesia

Pesawat mata-mata U-2 jatuh, tewaskan seorang pilot

Washington (CB) - Seorang pilot Amerika Serikat tewas dan seorang lainnya cedera setelah keduanya melontarkan diri dari pesawat mata-mata U-2 ketika menjalani latihan di wilayah pedesaan California, menurut keterangan Angkatan Udara, Selasa (20/9).

Pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 9.00 waktu setempat sesaat setelah lepas landas di kawasan tidak berpenghuni di daerah Sutter, di utara ibu kota negara bagian Sacramento, menurut pernyataan Angkatan Udara.

Angkatan Udara awalnya mengungkapkan kedua pilot melontarkan diri dengan selamat, namun kemudian menyatakan salah satu pilot tewas.

AFP melaporkan, pesawat mata-mata tersebut merupakan milik Skuadron Reconnaissance Pertama di Pangkalan Udara Beale.

Juru bicara Beale Tristan Viglianco mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah korban tewas saat melontarkan diri atau sesudahnya.

Pesawat mata-mata U-2 menjadi sorotan dunia saat Perang Dingin ketika salah satu pesawat mata-mata rahasia tersebut yang diterbangkan oleh pilot Gary Powers ditembak jatuh di Uni Soviet.

Angkatan Udara AS masih mengoperasikan 33 unit U-2, lima di antaranya merupakan pesawat latihan dengan dua kursi.

Dengan ketinggian maksimum 70.000 kaki, U-2 awalnya dirancang untuk terbang di luar jangkauan pertahanan udara Soviet.

Credit ANTARA News

Pesawat Mata-mata Amerika Serikat U-2 Jatuh

Pesawat mata-mata Amerika Serikat U-2 "Dragon Lady" dilaporkan mengalami kecelakaan tidak lama setelah lepas landas di di Northern California, 21 September 2016. Pesawat mata-mata dari 9th Reconnaissance Wing di Pangkalan Udara Beale dan ditugaskan ke 1th Reconnaissance Squadron. REUTERS/U.S. Air Force/Brian Ferguson

Reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang terjatuh setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Beale, Northern California, 21 September 2016. Angkatan Udara Amerika Serikat melaporkan satu pilot tewas dan satu lagi cidera setelah mereka keluar dengan kursi lontar. Hector Amezcua/The Sacramento Bee via AP

Tim inspeksi dari Angkatan Udara Amerika Serikat memeriksa reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang jatuh di pegunungan Sutter Butte, dekat Yuba City, California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

Petugas dari Angkatan Udara Amerika Serikat memeriksa reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang jatuh saat latihan di pegunungan Sutter Butte, dekat Yuba City, California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

Reruntuhan pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" yang terjatuh setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Beale, Northern California, 21 September 2016. AP/Rich Pedroncelli

Pesawat mata-mata U-2 Dragon Lady merupakan salah satu pesawat mata-mata legendaris. Pesawat ini pernah ditembak jatuh Uni Soviet, pada tahun 1960 dan pilotnya, Francis Gary Powers ditawan Uni Soviet. Saat ini, U-2 Dragon Lady merupakan pesawat mata-mata tertua yang dimiliki Amerika Serikat. Airman 1st Class Ramon A. Adelan/Released U.S. Air Force via AP

Credit Tempo.co

Obama desak Israel akhiri pendudukan di Palestina

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (REUTERS/Kevin Lamarque)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan Israel akan mendapat keuntungan jika menyadari bahwa mereka tidak bisa secara permanen menduduki tanah Palestina.

Pada saat yang sama, Palestina akan beruntung jika mengakui keabsahan Israel dan menolak hasutan, kata Obama ketika menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Selasa.

Upaya Obama untuk mewujudkan perjanjian perdamaian Israel-Palestina mengalami kegagalan selama hampir delapan tahun masa kepemimpinannya di Gedung Putih. Upaya terakhir yang dilancarkan Menteri Luar Negeri John Kerry juga rontok pada 2014.

Para pejabat AS menyampaikan kemungkinan bahwa Obama akan mengungkapkan garis besar parameter kesepakatan setelah pemilihan presiden pada 8 November dan sebelum ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada Januari.

Ketika berpidato pada sidang Majelis Umum tahunan PBB untuk terakhir kalinya sebagai presiden, Obama juga mengatakan Rusia sedang berupaya memulihkan "kejayaan yang hilang" melalui pengerahan kekuatan.

Ia memperingatkan Rusia bahwa jika negara itu "terus mencampuri urusan tetangga-tetangganya...kebesaran (negara itu) akan hilang dan perbatasan-perbatasan miliknya menjadi kurang aman."

Rusia pada 2014 mencaplok semenanjung Krimea milik Ukraina setelah unjuk rasa selama berbulan bulan di Kiev, membuat Presiden Ukraina yang pro-Moskow, Viktor Yanukovich, terdepak dari jabatannya.

Menyangkut persengketaan internasional seputar Laut China Selatan, Obama mengatakan, "Penyelesaian yang damai bagi sengketa itu seperti yang dianjurkan oleh hukum akan memberikan stabilitas lebih luas dibandingkan dengan militerisasi di batuan dan karang."

China menyatakan hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah miliknya.

Melalui wilayah perairan itu, kapal-kapal berlalu lalang membawa komoditas dengan nilai transaksi sebesar lima triliun dolar AS (Rp65,7 biliun) setiap tahunnya.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di wilayah Laut China Selatan.

Wilayah perairan itu juga diyakini kaya akan sumber daya energi dan pasokan ikan.

Pada Juli, pengadilan arbitrase di Den Haag mengatakan bahwa klaim China di perairan tersebut tidak sah. Kasus itu dibawa ke pengadilan Den Haag oleh Filipina.

Beijing menolak untuk mengakui putusan tersebut, demikian Reuters.

Credit ANTARA News

Geopolitik dan perang dunia terselubung di Suriah

Perang saudara Suriah diyakini sebagai keterusan dari persaingan ideologis antara Iran dan Saudi, selain persaingan membangun akses gas ke Eropa antara Qatar dan Iran, seperti terlihat dalam gambar. Iran berusaha membangun jalur pipa gas melalui Iran-Irak-Suriah yang sampai di Eropa tanpa melalui Turki, sebaliknya Qatar ingin membangun jalur jalur pipa gas Qatar-Saudi-Yordania-Suriah-Turki. (oil-price.net)

Jakarta (CB) - Perang saudara di Suriah sudah tak bisa dilihat lagi sebagai konflik domestik semata karena telah menjadi ajang banyak negara untuk saling membendung dan menanamkan pengaruh.

Awalnya yang terjadi di Suriah adalah gerakan prodemokrasi yang disemai dari protes sosial yang menular dari revolusi Tunisia yang mengawali apa yang kemudian disebut Arab Spring.

Tetapi, setelah lima tahun perang, yang terjadi di Suriah sekarang tak lagi soal demokratisasi melawan kediktatoran. Bukan pula semata perang saudara antara kelompok-kelompok berbeda kepentingan.

Sebaliknya, mengutip Huffington Post, Suriah telah menjadi teater perang terselubung (proxy war) antara Amerika Serikat, Rusia, Iran, Arab Saudi, Qatar, Turki, Uni Eropa, dan bahkan Hizbullah di Lebanon.

Dan prolog perang terselubung itu setidaknya berawal pada dua hal, yakni membendung pengaruh Iran dan persaingan membuat jalur distribusi gas ke Eropa yang dahaga mencari alternatif gas lebih murah dan nyaman ketimbang gas Rusia.

Jalur pipa gas
Simpul pertama ditarik dari salah satu pilar kebijakan luar negeri AS dan Uni Eropa di Timur Tengah, yakni mengasingkan Iran. Kejatuhan Bashar al-Assad yang berasal dari minoritas Syiah Alawiyah dan menjadi sekutu utama Iran di Timur Tengah akan menjadi pukulan hebat bagi kampanye Iran dalam menentang Barat, AS dan Israel.

Sebaliknya, aliansi strategis Iran-Suriah akan membuat Iran bisa membentuk "Poros Syiah" (Iran-Irak-Suriah-Hizbullah di Lebanon) yang mengancam kekuatan Sunni Arab seperti Saudi dan juga Israel.

Poros ini juga membuat Iran mendapat jalan keluar dari sanksi ekonomi Barat, menjadi alat untuk melancarkan perang terselubung di Suriah demi menaikkan posisi tawar dalam masalah nuklir dan menangkal ancaman militer Israel.

Simpul kedua adalah pertarungan membangun jalur pipa gas antara Qatar dan Iran. Kedua negara mengusahakan ladang gas bercadangan terbesar di dunia, persis di tengah Teluk Persia, di Parsi Selatan (Iran) dan Kubah Utara (Qatar).

Iran mengeluh sanksi internasional telah membuatnya tak bisa mengekstrak gas secepat dilakukan Qatar.

Pada 2015, Iran, Irak dan Suriah menyepakati perjanjian pembangunan jalur pipa gas dari Teluk Persia ke Laut Tengah untuk mencapai Eropa.

Sebelum itu, Qatar yang harus mengangkut gas ke Eropa dengan memutar lewat Selat Hormuz, Laut Merah, Terusan Suez, sebelum mencapai Laut Tengah, berencana membangun jalur pipa gas serupa melalui Arab Saudi, Yordania, Suriah, Turki dan daratan Eropa.

Namun Assad memilih bersepakat dengan Iran, selain demi menghormati Rusia yang sudah menjalin kesepakatan pasokan energi jangka panjang dengan Suriah.

Eropa yang tergantung kepada gas Rusia, berusaha mencari pemasok gas dengan harga lebih murah. Aspirasi itu selaras dengan keinginan Qatar.

Eropa berkeyakinan rezim Sunni di Suriah akan bisa memuluskan rencana jalur pipa gas Qatar-Saudi-Yordania-Suriah-Turki sehingga Eropa mendapatkan gas untuk mengurangi ketergantungan kepada Rusia. Skenario rezim Sunni di Suriah juga akan membuat Eropa semakin bisa mengisolasi Iran.

Namun Rusia tak membiarkan hal itu terjadi untuk kemudian melakukan intervensi langsung di Suriah, sebagian besar demi menutup alternatif gas untuk Eropa karena jika Eropa mendapatkan pilihan gas yang lebih murah niscaya memukul ekonomi Rusia.

Lebih dari itu, intervensi militer di Suriah adalah juga unjuk kekuatan Rusia dalam menggertak negara-negara bekas satelit Uni Soviet yang kini ramai-ramai meminta perlindungan NATO, termasuk Ukraina yang kehilangan Semenanjung Krimea.

Saudi, Iran, Hizbullah
Pada matra lain, petualangan Iran di Suriah membuat Saudi merasa dikepung. Iran sudah mencatat sukses menyanggga rezim-rezim Syiah di Irak dan Yaman yang keduanya berbatasan langsung dengan Saudi yang sekitar 15 persen penduduknya Syiah dan aktif menuntut persamaan hak yang memicu pergolakan di sana.

Poros Syiah Iran-Irak-Suriah, ditambah Hizbullah di Lebanon dan Yaman, jelas mengepung Saudi dari berbagai sudut. Saudi hanya bebas dari ancaman aliansi Syiah di sebelah barat di perbatasan Yordania dan Laut Merah.

Konflik Suriah dan Irak pun semakin terbakar isu Syiah kontra Sunni, padahal alasan ideologis lebih sering merupakan selubung untuk perebutan pengaruh antarpenguasa kawasan yang saling bersaing.

Saudi tak memiliki agresivitas seperti Iran yang aktif mengirimkan kontingen-kontingen tempurnya ke medan perang Irak, Suriah dan Yaman, namun Saudi memiliki instrumen sama mengerikannya dengan senjata, yakni minyak.

Saudi dan juga AS adalah aktor utama di balik turunnya harga minyak. Harga minyak yang rendah akan membatasi energi perang Iran yang baru saja terbebas dari sanksi internasional. Sebaliknya, harga minyak tinggi akan membuat Iran dan Rusia semakin agresif membiayai petualangan-petualangan politik dan militernya di luar negeri.

Bagi Iran sendiri, Suriah adalah jalur kunci menuju Eropa lewat Laut Tengah. Iran ingin membangun jalur distribusi minyak dan gas ke Eropa dengan membangun jalur pipa energi melalui Suriah, setelah Irak kini diperintah rezim mayoritas Syiah pro-Iran.

Iran juga ingin menancapkan pengaruh kuatnya di Suriah yang berbatasan langsung dengan Lebanon di mana Hizbullah menjadi salah satu aktor terkuat di kawasan ini dan menjadi sekutu utama Iran dalam menghadapi Israel.

Iran berkepentingan menyangga Assad karena jika Assad tumbang, maka tamatlah petualangan Iran di Timur Tengah.

Aspirasi Iran itu dalam selaras dengan Rusia yang telah menjadi sekutu tradisional Suriah sejak era Uni Soviet.

Rusia berkepentingan menghambat jalur pipa gas Qatar-Arab Saudi-Suriah-Turki-Eropa yang sudah pasti mengancam dominasi gasnya di Eropa. Membiarkan Eropa mendapatkan alternatif gas yang lebih murah adalah mimpi buruk bagi Rusia.

Lain halnya dengan Hizbullah di Lebanon. Kombinasi kaitan emosional sesama Syiah dan pertimbangan geopolitik serta kawasan membuat Hizbullah menganggap aspirasi mempertahankan rezim Assad sebagai kepentingan strategis utamanya. Kemenangan atau kejatuhan Assad akan berarti kemenangan atau kejatuhan bagi Hizbullah.

Turki dan Israel

Peran Turki dalam konflik Suriah lain lagi. Koran Inggris The Guardian edisi 2 September 2016 menyebut ofensif Turki ke Suriah belakangan ini semakin menguatkan pandangan bahwa semua pihak yang berkepentingan di Suriah hanya berperang demi kepentingannya sendiri, bukan demi rakyat Suriah.

Faktanya, Turki memang lebih mengkhawatirkan Kurdi, ketimbang siapa pun di Suriah, termasuk ISIS dan rezim Assad.

Menurut Institute for Islamic Strategic Affairs, sejak awal konflik Suriah, kebijakan luar negeri Turki di Suriah berpilar kepada tiga hal, yakni (1) melindungi perbatasan dan kedaulatan Turki, (2) mengendalikan situasi keamanan internal sehingga tak mengancam Turki, dan (3) menggulingkan Assad dengan mendukung rezim yang menguntungkan Turki di Suriah.

Dikritik Barat karena tak cukup berbuat dalam menangkal ISIS, Turki memandang sepanjang ISIS tak menyerang langsung mereka, tak ada alasan bagi Turki untuk menambah musuh selain rezim Assad yang juga berusaha digulingkan Uni Emirat Arab, Saudi, Qatar dan kebanyakan negara Arab Sunni.

Situasi berubah manakala ISIS membuka konfrontasi langsung dengan Turki lewat serangan bom bunuh diri di tanah Turki. Turki juga menjadi terlecut setelah AS aktif memperkuat kelompok Kurdi Suriah yang sangat instrumental dalam memukul ISIS di Suriah. Turki menjadi kian khawatir karena rangkaian sukses Kurdi di Suriah dan juga Irak, akan memperkuat aspirasi separatisme warga Kurdi di Turki.

Kemudian, setelah AS dan Barat menjadi lebih terobsesi menghancurkan ISIS, bukan lagi fokus menggulingkan Assad yang disebut Turki sebagai sumber masalah Suriah, Turki kini menempuh jalan lebih pragmatis "berbaikkan" dengan Assad dan Rusia yang sama-sama melihat Kurdi ancaman utama mereka karena selain Front Nusra yang disebut Barat teroris namun diam-diam mendapat simpati Arab Sunni dan Turki, pejuang Kurdi adalah lawan paling tangguh baik bagi ISIS maupun rezim Assad.

Yang juga menarik dicermati adalah sikap Israel. Poros Iran-Irak-Suriah yang dilanjutkan ke Lebanon melalui Hizbullah, adalah ancaman nyata bagi negara Yahudi ini. Jika poros Syiah itu menguat, Israel semakin terbuka dari ancaman militer karena Iran akan semakin leluasa memasok dukungan kepada Hizbullah yang saat ini menjadi satelit Iran yang paling efektif dalam menggertak Israel.

Kini pendulum perang bergerak ke pihak Assad, berkat dukungan serangan udara Rusia dan partisipasi aktif militer Iran dan Hizbullah. Inisiatif gencatan senjata AS dan Rusia pun malah membuat Assad menjadi percaya diri dengan bersumpah merebut kembali setiap jengkal wilayah yang jatuh ke pihak lawan.

Bahkan pada 19 September lalu Suriah berani menembakkan rudalnya ke arah pesawat tempur Israel di perbatasan negara itu di Dataran Tinggi Golan.

Koran Israel, Jerusalem Post, edisi 20 September 2016, menyebut insiden itu sebagai bukti naiknya kepercayaan diri pasukan Assad yang bukan mustahil menyeret Israel dalam konflik Suriah. Lagi pula selama ini Israel, seperti diyakini para pakar strategis internasional, diam-diam mendukung kelompok perlawanan Sunni di Suriah. Israel pula, bersama Barat dan AS serta Arab Saudi, yang disebut-sebut berada di balik kampanye perubahan rezim Suriah, setelah Assad cenderung lebih suka bersekutu dengan Iran.

Intinya, perang saudara Suriah tak bisa disederhanakan sebagai konflik domestik, apalagi disebut sebagai konflik Syiah kontra Sunni. Yang jelas, rakyat Suriah telah menjadi korban terbesar konflik ini. Sudah sekitar 400.000 nyawa melayang akibat perang saudara Suriah dan jutaan terusir dari tanah airnya.

Dunia harus menyelamatkan rakyat Suriah. Dan untuk itu mesti ada terobosan baru nan radikal dari negara-negara yang bebas kepentingan dari konflik Suriah untuk intensif mendorong masalah Suriah diselesaikan lewat mekanisme PBB.

Mungkin itu posisi yang bisa dimainkan Indonesia yang bagaimana pun tetap menjadi aktor penting di dunia Islam.

Credit ANTARA News

PBB tangguhkan semua konvoi bantuan di Suriah pascaserangan

Ilustrasi - Barisan truk berisi bantuan memenuhi jalan sebelum tiba di Damaskus dalam foto handout yang dirilis Rabu (17/2/2016). (REUTERS/Syrian Arab Red Crescent/Handout via Reuters)

Jenewa (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (20/9), mengatakan menangguhkan semua konvoi bantuan kemanusiaan di Suriah setelah serangan udara mematikan menghantam beberapa truk yang mengantarkan bantuan di dekat Aleppo, menewaskan seorang anggota staf Gerakan Bulan Sabit Merah dan warga sipil.

Sebagai "langkah keamanan darurat, pergerakan konvoi lain di Suriah telah dihentikan," ujar Jens Laerke, juru bicara badan kemanusiaan PBB kepada wartawan di Jenewa.

Insiden tersebut menandai "saat yang begitu muram bagi lembaga kemanusiaan di Suriah dan tentu di seluruh dunia," katanya, menekankan bahwa "rasanya penting bagi kami untuk mencari fakta melalui penyelidikan independen."

PBB mengatakan sedikitnya 18 truk dalam konvoi sebanyak 31 kendaraan hancur pada Senin malam dalam perjalanan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke kota Orum al Kubra, yang terkena dampak serangan paling besar.

Observatorium HAM Suriah menyebutkan bahwa 12 sukarelawan Bulan Sabit Merah dan beberapa pengemudi tewas dalam serangan itu.

Juru bicara Palang Merah Benoit Carpentier mengatakan kepada wartawan bahwa direktur subcabang Bulan Sabit Merah Suriah tewas, bersama sejumlah warga sipil.

Laerke mengatakan bahwa konvoi tersebut membawa bantuan makanan dan nonmakanan untuk sekitar 78.000 orang, sebagaimana dilaporkan AFP.

Credit ANTARA News

Militer Suriah bantah serang rombongan bantuan di Aleppo

Pesawat militer Rusia mengudara sesaat setelah lepas landas, sebagai bagian dari penarikan pasukan Rusia dari Suriah, di pangakalan militer Hmeymim, Suriah, Rabu (16/3/16). (REUTERS/Russian Ministry of Defence/Vadim Grishankin/Handout via Reuters)

Damaskus (CB) - Militer Suriah pada Selasa membantah telah menyerang rombongan bantuan di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, demikian laporan stasiun televisi nasional Suriah.

Militer Suriah menyatakan laporan yang berbicara mengenai serangan udara terhadap rombongan bantuan di pinggiran utara Aleppo tak berdasar, lapor Xinhua-OANA.

Beberapa kelompok oposisi menuduh pesawat tempur Suriah dan Rusia menyerang rombongan tersebut.

Organisasi kemanusiaan di Suriah mengutuk serangan itu pada Selasa.

Dalam pernyataan bersama, SARC serta Komite Palang Merah Internasional (ICRC) serta Federasi Masyarakat Bulan Sabit Merah Palang Merah Internasional (IFRC) mengatakan mereka marah oleh serangan mengerikan tersebut, yang dilancarkan pada Senin malam (19/9) terhadap satu gudang SARC dan rombongan bantuan di Orem Al-Kubra di pinggiran Aleppo.

Pernyataan bersama itu mengatakan 20 warga sipil tewas selain seorang anggota staf SARC, Omar Barakat, demikian laporan Xinhua. Serangan tersebut dilancarkan saat organisasi bantuan sedang membongkar muatan yang membawa barang bantuan, kebanyakan barang bantuan itu hancur.

"Serangan tersebut membuat ribuan warga sipil kehilangan bantuan medis dan makanan yang sangat mereka perlukan," kata pernyataan bersama itu.

Pada Selasa, SARC menyatakan organisasi tersebut akan membekukan operasi selama tiga hari akibat serangan itu. PBB pada Selasa juga mengumumkan badan dunia tersebut telah membekukan pengiriman semua rombongan bantuan di Suriah, setelah beberapa truknya diserang oleh pesawat udara di dekat Aleppo pada Senin.

Credit ANTARA News

Selasa, 20 September 2016

Korut Klaim Sukses Lakukan Uji Coba Mesin Roket

Kim Jong-un dan Lee saat membantu latihan militer pada tahun 2011/dok: worldnewsdailyreport.com

CB, Pyongyang - Korea Utara kembali melakukan uji coba mesin roket untuk meluncurkan satelit. Menurut laporan media pemerintah Korut, percobaan itu berlangsung dengan sukses.
Kim Jong-un meminta para ilmuwan dan insinyur untuk membuat persiapan peluncuran satelit sesegera mungkin. Menurut laporan KCNA, diktator itu turut mengawasi uji coba di situs peluncuruan satelit Sohae, di mana pada Februari lalu Korut juga dikabarkan telah meluncurkan roket pembawa satelit.

Menurut laporan tersebut, pengujian mesin roket akan memberikan Korut kemampuan pengangkut yang cukup untuk meluncurkan berbagai jenis satelit, termasuk untuk mengobservasi Bumi.
KCNA menambahkan, Kim Jong-un menyerukan peluncuran lebih banyak roket untuk membuat Korea Utara menjadi pemilik satelit geostasioner dalam beberapa tahun mendatang.
Dikutip dari BBC, Selasa (20/9/2016), tindakan itu dilihat oleh para pengamat sebagai indikasi bahwa Pemerintah Korut akan meluncurkan roket dengan jangkauan panjang dalam waktu dekat.
Walaupun Korea Utara bersikeras bahwa program angkasa luar itu murni untuk urusan ilmiah, namun AS, Korea Selatan, dan China mengatakan bahwa peluncuran roket tersebut bertujuan untuk membangun misil balistik antar negara.
Pada awal bulan ini, Korut telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah dan dianggap sebagai yang terkuat yang dimiliki oleh Korut hingga saat ini.
Korut secara rutin mengklaim tentang perkembangan program nuklir dan misilnya. Namun menurut para analis, sebagian besar klaim tersebut tak mungkin untuk diverfikasi secara independen.
Seperti dilansir dari Reuters, Pemerintah AS dan China telah memulai diskusi tentang kemungkinan resolusi sanksi PBB. Namun Beijing belum mengatakan secara langsung apakah mereka akan mendukung langkah-langkah yang lebih keras keras terhadap Pyongyang.
China merupakan sekutu dan mitra dagang utama Korea Utara, namun Negeri Tirai Bambu itu makin tidak memiliki toleransi akibat tindakan militer dan retorika agresif Kim Jong-un.
China juga mendukung diberlakukannya sanksi keras jika Korut melakukan suatu hal yang dianggap membahayakan. Namun mereka telah berulang kali mengatakan, langkah itu tak menjadi jawaban utama atas masalah ini.

Credit Liputan6.com

Jika Ekspor Pasir Timah Diteruskan, Cadangan di RI Bisa Habis

Foto: Istimewa/dok PT Timah

Nusa Dua - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi mengatakan dalam 10-15 tahun ke depan cadangan timah Indonesia bisa habis jika terus dilakukan ekspor pasir timah. Saat ini Indonesia sudah melarang ekspor dalam bentuk pasir timah tetapi dianjurkan untuk mengekspor dalam bentuk value added.

Sebelum ada aturan perdagangan ekspor melalui Indonesia Commodity and Derivative Exchange, ekspor Indonesia dalam bentuk pasir dan belum diolah lebih dari 100.000 ton sehingga bila dibiarkan selama 5 tahun ketersediaan timah di Bangka Belitung akan habis. Pada waktu itu, harga ekspor ditentukan oleh negara lain sebagai konsumen, tetapi kini volume Indonesia lebih kecil dan harganya lebih baik sehingga dapat memperpanjang pasokan untuk timah hingga 10-15 tahun ke depan dan menambah royalti bagi daerah.

"Contohnya kenapa waktu sebelum 2013 kurang lebih ekspor Malaysia dan Singapura lebih besar dari kita pertanyaannya dari mana? Padahal mereka nggak punya sumbernya mereka ambil pasir dri sini mereka olah. Padahal kan value addednya kan ada di sini untuk itu kita nggak boleh lagi dalam bentuk pasir harus dalam bentuk jadi," kata Bachrul, di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Bali, Senin (19/9/2016).

Selama 10-15 tahun ke depan, daerah harus bisa menyiapkan diri apakah lahan tambang tersebut ingin dibiarkan terbengkalai atau dikembangkan menjadi pariwisata. Bachrul khawatir jika oknum penjual timah dalam bentuk pasir masih terus terjadi ke negara lain maka dikhawatirkan Indonesia menjadi negara importir timah.

"Iya habis setelah itu makanya kita harus siapkan perpanjang. Apakah hasil tambang akan ditinggalkan gitu aja atau dikembangkan jadi pariwisata atau manufaktur. Jadi 15 tahun ini lah waktu buat Pemda berpikir untuk daerah itu apa. Kalau nggak ada, ya terpaksa kita impor kalau kita sudah tidak punya lagi cadangan untuk industri karena kalau minyak masih ada cadangan," kata Bachrul.

Kini kebutuhan dalam negeri untuk timah ada 5%. Saat ini, pengusaha diimbau untuk mengekspor secara legal untuk menambah pemasukan bagi negara.

"Nah ini penting untuk Indonesia dan juga daerah karena dengan sekarang mereka punya pendapatan yang jelas dari royalty karena ekspor dikaitkan kewajiban dia langsung dengan mereka bayar royalty. Yang sekarang diaturnya sehingga pemerintah dan Pemda memiliki pemasukan, dana yang cukup dari royalty untuk membangun, ICDX merupakan gateway tapi manfaat inilah yang kita ciptakan untuk manfaatnya lebih banyak Indonesia," ujar Chairi.

Indonesia paling banyak mengekspor ke Singapura, karena negara tetangga itu membeli timah Indonesia untuk dijual lagi ke negara lain ketika harga dunia mahal. Saat ini Indonesia sedang membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) yang digunakan untuk menyimpan pasokan timah daripada harus menyimpan di Singapura yang telah mulai tahun 2016.

"Untuk itu lagi diciptakan finalisasi nanti penjelasannya ada pusat logistik berikat PLB, rencananya ICDX punya gudang daripada disimpan di Singapura bisa disimpan oleh Asosiasi berikat di PLB, soal nanti financingnya dari internasional baru masuk Singapura, lebih murah biayanya, boleh kira-kira gitu. jadi nggak perlu distok di Singapura, di sini saja," ujarnya.

Credit detikFinance

Daftar Tax Amnesty di Injury Time, Ketum KADIN: 1 Pengusaha Perusahaannya Ribuan

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Pelaksanaan periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki masa injury time karena akan berakhir pada tanggal 30 September nanti. Periode pertama menjadi periode dengan tarif tebusan paling rendah, dan dirasa paling menguntungkan bagi para wajib pajak yang ingin menebus 'dosa' nya selama ini dalam urusan perpajakan.

Tapi baru sedikit pengusaha besar yang diketahui mendaftarkan diri mengikuti program pemerintah ini. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, para pengusaha lainnya bukan tidak mau segera mengikuti program tax amnesty.

Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang terlebih dahulu harus dituntaskan pengusaha sebelum mengikuti program ini.

Setidaknya ada tiga persoalan, yang pertama adalah, para pengusaha membutuhkan waktu untuk menyelesaikan konsolidasi dana atau hartanya untuk ikut tax amnesty.

Rosan mengungkapkan, ada ratusan bahkan ribuan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dan butuh konsolidasi sehingga proses ini cukup lama.

"Saya contohkan mau ikut tax amnesty, perusahaan yang mau kita ikutkan itu kan bukan puluhan, ratusan, bahkan ada yang ribuan. Seribu lebih itu bahkan ada. Saya tahu sekali itu ada. Dan semua itu sangat butuh waktu," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2016).

Selain itu, banyaknya pengusaha yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri menambah panjang proses administrasi ini. Hal ini mengingat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perusahaan cangkang (SPV) juga baru saja dirilis.

"Begitu yang dikonsolidasi itu juga kan harus rapi, kita ingin melaporkannya dengan rapi. Sedangkan PMK mengenai SPV atau perusahaan cangkang saja belum begitu lama keluarnya. Para pengusaha rata-rata memakai SPV yang di luar. Itu pun harus dikonsolidasikan juga," tambahnya.

Yang terakhir adalah banyak para pengusaha yang ingin memasukkan dana luar negeri ke perusahaan-perusahaan sendiri yang ada di pasar modal. Ia berujar, banyak hal-hal teknis yang membuat prosesnya tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat.

"Banyak yang mau masuk ke pasar modal. Di pasar modal juga kan ada proses pasar modal yang harus kita ikuti. Paling gampang, manggil RUPS perusahaan sendiri yang sudah terdaftar di pasar modal itu 2x14 hari. Itu saja sudah satu bulan. Jadi proses administrasi yang mendorong ini lewat dari satu bulan," jelasnya.

Mengenai adanya upaya perbankan luar negeri yang menghambat, menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, hal tersebut merupakan mekanisme wajar yang dilakukan oleh suatu bank, termasuk bank Indonesia.

"Saya bilang itu bukan hambatan. Karena dari dulu bank-bank di Singapura kalau kita menarik dana pasti ditanya, kegunaannya untuk apa. Ini underline transaksi nya apa. Itu pasti ditanya. Bukan hanya sekarang. Saya rasa bank-bank di Indonesia juga begitu kan," tutur dia.

"Perbankan di kita pun kalau mau ngeluarin dana besar, pasti akan mencoba untuk dana itu stay. Ditawarkan dari segi bunga dinaikkan. Jadi nggak ada kendala tuh saya bicara dengan teman-teman di Singapura untuk pindahin duit. Kendala begitu berubah nama baru ada. Karena ditanya apa jangan-jangan ini ada pembayaran untuk yang tidak jelas, tindakan pencucian uang. Jadi itu praktik bank biasa," pungkasnya.

Credit detikFinance

Ini Daftar Lembaga Keuangan yang Jadi Gateway Dana Repatriasi

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menunjuk 3 bank sebagai gateway alias institusi yang menjadi pintu masuk bagi dana para peserta tax amnesty yang direpatriasi atau dibawa balik dari luar negeri. Ketiga bank ini adalah Deutsche Bank AG, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan Standard Chartered Bank.

"Penunjukan ini dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan," sebut keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Senin (19/9/2016)

Dengan ada penunjukan ini, maka jumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai gateway menjadi 58 perusahaan. Terdiri dari 21 bank, 18 manajer investasi, dan 19 perantara pedagang efek.

Wajib pajak yang akan merepatriasi harta ke dalam wilayah NKRI, dapat bekerja sama dengan gateway untuk membantu penempatan investasinya di dalam negeri, baik itu instrumen pasar keuangan maupun di luar pasar keuangan sesuai peraturan berlaku.

Berikut daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai gateway:

Perbankan

Citibank NA
Deutsche Bank AG
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank UOB Indonesia
Standard Chartered Bank
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC)

Manajer Investasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
PT BNI Asset Management
PT BNP Paribas Investment Partners
PT Bowsprit Asset Management
PT Ciptadana Asset Management
PT Danareksa Investment Management
PT Eastpring Investments Indonesia
PT Indosurya Asset Management
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
PT Panian Asset Management
PT Syailendra Capital
PT Schroder Investment Management Indonesia
PT Sinarmas Asset Management
PT Trimegah Asset Management

Perantara Pedagang Efek

PT Bahana Securities
PT BNI Securities
PT CIMB Securities Indonesia
PT CLSA Indonesia
PT Daewoo Securities Indonesia
PT Danpac Sekuritas
PT Indo Premier Securities
PT Mandiri Sekuritas
PT Mega Capital Indonesia
PT MNC Securities
PT Pacific Capital
PT Panin Sekuritas Tbk
PT Panca Global Securities Tbk
PT Pratama Capital Indonesia
PT RHB Securities Indonesia
PT Sinarmas Sekuritas
PT Sucorinvest Central Gani
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT UOB Kay Hian Secuirities

Credit detikFinance

Ada Pusat Logistik, Timah Asal RI Tak Perlu 'Parkir' di Singapura dan Malaysia

Foto: Yulida Medistiara

Nusa Dua - Indonesia akan memiliki pusat logistik timah di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Pusat logistik ini rencananya akan mulai beroperasi pada Oktober tahun ini.

Pusat logistik bernama ICDX Logistik Berikat (ILBI). Dengan adanya pusat logistik ini, maka importir tak perlu lagi membeli timah asal Indonesia dari pusat penyimpanan timah di Malaysia maupun Singapura.

"Asal muasal dari konsep ini kan dimulai dari kebijakan pemerintah pada Maret kemarin ada konsep PLB. Itu asal muasalnya bagaimana agar barang impor yang biasanya dulu parkir di Singapura dan Malaysia bisa dipindah ke sini, jadi bisa lebih efisien dan cash flownya nggak memberatkan perusahaan. Ketika kita lihat kesempatan ini, kita bilang loh kalau impor bisa, ekspor kenapa nggak bisa?," ujar CEO Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX), di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Senin (19/9/2016).

Megain mengatakan, nantinya timah bisa disimpan di pusat logistik sebelum diekspor sehingga pengusaha bisa lebih hemat biaya.

"Para pelaku pasar yang di sini, ketika mereka taruh barangnya di situ, akan imune dengan peraturan dan dapat fasilitas keuangan yang lebih karena dihitung sebagai offshore rate, bukan onshore rate. Kalau onshore rate dilihat dari country rate Indonesia, tapi kalau dianggap ekspor atau yurisdiksi negara lain, financing rate akan jauh lebih kompetitif. Jadi ini harus ada, jadi ini dibuat untuk mendukung industri timah lebih kompetitif dan maju," kata Megain.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Robi Toni, mengatakan dengan adanya gudang ini tidak diberlakukan bea impor bagi negara yang memesan. Oleh karenanya harga akan lebih efisien.

"Ini gudang jadi barang yang masuk situ, nggak perlu bayar bea impor, pajak nggak usah. Kalau dijual lokal baru diberlakukan, kalau exchange nggak, dianggap sudah ekspor," ujar Robi.

Dalam tahap pertama ini, akan ada timah yang dimasukan dalam PLB, tapi ke depannya beberapa komoditas lainnya juga menyusul.

"Sementara timah sekarang tapi aturan ini semua barang ada otomotif, kimia, oil and gas, pertambangan yang diresmikan presiden itu yang untuk pertambangan," ujar Robi.

Credit detikFinance

Batam Akan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Darmin: Sudah Diajukan ke Presiden

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta -
Kawasan Batam akan berubah status dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, pembangunan sudah mulai dilakukan.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pembangunan akan dilakukan pada seluruh sektor, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan hingga Bandar Udara. Rencana ini pun sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pembentukan KEK nya kita sudah ajukan ke Pak Presiden, memang di dalam UU KEK itu kalau dari prediksi pelabuhan perdagangan bebas itu tidak bisa bertahan maka di dalam UU KEK itu disebutkan untuk merubah dari FTZ menjadi KEK itu dibolehkan pakai masa transisi. Nah itu sudah kita ajukan ke Presiden," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Darmin menambahkan, saat ini, terkait masa transisi Batam menjadi KEK masih tengah dibahas. Ditargetkan, masa transisi dan pembangunan ini memakan waktu selama 3 tahun.

"Sebenarnya sudah disampaikan struktur masa transisinya seperti apa dan itu kita usulkan berlaku untuk tiga tahunan masa transisinya. Setelah itu nanti kita lihat seperti apa Batam itu," tutur Darmin.

Credit detikFinance

Darmin: Sudah Lama Singapura Tak Investasi di Batam

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Batam selama ini sudah lama tak dilirik sebagai tujuan investasi oleh Singapura. Hal ini disebabkan karena Batam selama ini belum memiliki infrastruktur penunjang untuk mendorong minat investor.

Darmin mengatakan, walaupun di Indonesia tiap tahunnya yang paling banyak berinvestasi adalah Singapura, tetapi khusus di wilayah Batam, Singapura sudah lama tidak berinvestasi.

"Sebenarnya ya memang sebetulnya sudah lama Singapura tidak investasi disini (Batam) walaupun tiap tahun investasi nomor satu di Indonesia itu Singapura, tapi selama ini sebetulnya yang investasi itu multinasionalnya yang ada disana," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Darmin menambahkan, pemerintah akan membangun berbagai infrastruktur di Kota Batam. Pembangunan dimulai dari hal yang kecil, contohnya izin pembangunan infrastruktur.

"Ya memang masih ada yang perlu perbaikan yang bagaimana pun sudah cukup lama Batam itu belum diperbaiki. Kita mulai dari yang kecil dulu karena dananya kita tidak punya dana khusus apalagi dengan situasi APBN seperti ini," ujar Darmin.

Ia menambahkan, Setelah dimulai dari proyek yang kecil, proyek skala besar akan dikembangkan, seperti pelabuhan hingga bandara.

"Tapi Itu kemudian pelabuhan dan bandara itu penting sekali karena menentukan kecepatan bongkar barang ke Batam, jadi ini membuat kita sesuatu yang menggembirakan. Akan segera kita kembangkan," tutup Darmin.

Credit detikFinance

Deklarasi Harta Tax Amnesty Tembus Rp 1.000 T, Repatriasi Capai Rp 55,1 T

Foto: Muhammad Damar Wicaksono

Jakarta - Berdasarkan data statistik tax amnesty Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) http://pajak.go.id/statistik-amnesti, hingga pukul 21.30, Senin (19/9/2016), berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk, total harta yang telah dilaporkan (deklarasi) telah tembus Rp 1.000 triliun.

Tepatnya, mencapai Rp 1.013 triliun. Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 705 triliun.

Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 253 triliun. Dari total harta yang dilaporkan itu, sebanyak Rp 55,1 triliun direpatriasi alias dibawa kembali ke Indonesia.

Sedangkan untuk total uang tebusan berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak mencapai Rp 24 triliun. Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM.

Rinciannya, uang tebusan WP orang pribadi non UMKM mencapai Rp 21,1 triliun. Kemudian, uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 2,02 triliun.

Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 788 miliar, dan WP badan UMKM Rp 29,9 miliar.

Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 32,1 triliun.

Berdasarkan data statistik tersebut, jumlah surat pernyataan harta yang masuk selama September ini mencapai 66.778. Sedangkan total surat pernyataan harta yang masuk telah mencapai 73.496.

Program tax amnesty bergulir sejak Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Melalui tax amnesty, pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan negara sebanyak Rp 165 triliun dari uang tebusan yang masuk.

Credit detikFinance

Warga NTT Desak Jokowi Batalkan Perjanjian dengan Australia

Petani rumpput laut di wilayah pesisir pantai Indonesia termasuk yang terkena dampak tumpahnya minyak Montara, di Timor Leste. ABC

CB, Jakarta - Sedikitnya 13 ribu warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban pencemaran laut Timor mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian 1997 antara Indonesia dan Australia tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor.

"Tuntutan pembatalan ini karena belum diratifikasi parlemen kedua negara dan tidak bisa diimplementasikan menyusul Timor Timur telah menjadi negara merdeka melalui referendum 1999," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni sat dihubungi Tempo dari Jakarta, Senin, 19 September 2016.

Ribuan warga NTT ini merupakan petani rumput laut yang saat ini menggugat PTTEP Australasia, sebuah perusahaan minyak asal Thailand, akibat anjungan minyak Montara yang dikelolanya di Blok Atlas Barat Laut Timor terbakar dan meledak pada 21 Agustus 2009. Ledakan dan kebakaran di blok itu mengakibatkan usaha rumput laut di wilayah pesisir Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT, hancur total.

Mereka juga meminta Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan Perjanjian 1997, yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan rekannya dari Australia, Alexander Downer, di Perth, Australia Barat, pada 1997.

Saat perjanjian itu diteken, Timor Timur masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, melalui referendum pada Agustus 1999, Timor Timur memilih menentukan nasib sendiri dengan melahirkan sebuah negara baru di kawasan Laut Timor bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Jadi, apa pun alasannya, perjanjian tersebut wajib dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral.

Perjanjian 1997 tersebut hanya memuat 11 pasal dan dengan tegas menyatakan "Perjanjian ini mulai berlaku saat pertukaran piagam-piagam ratifikasi." Namun Australia secara sepihak mengimplementasikan Perjanjian 1997 tersebut tanpa mengindahkan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya.

Karena itu, muncul pertanyaan di masyarakat NTT, "Apakah kita (Indonesia) perlu mempertahankan hubungan bilateral dengan Australia yang hanya menguntungkan kepentingan Australia semata, sementara kepentingan nasional Indonesia termasuk kedaulatan kita harus dikorbankan?”

Credit TEMPO.CO

Isu HAM Papua ke PBB, Benny Giay: Saatnya Indonesia Refleksi

Pengibaran bendera Bintang Fajar secara resmi di depan Gereka Vanuatu Presbyterian VANUATU PRESBYTERIAN CHURCH, Vanuatu. Tempat pengibaran bendera Bintang Fajar ini berjarak 200 meter dari Kantor MSG dan bendera ini akan terus berkibar sampai ULMWP diterima sebagai anggota MSG. Foto: Istimewa

CB, Jayapura- Masuknya isu hak asasi manusia (HAM) dan politik Papua ke sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung hingga 25 September 2016, adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari dan seharusnya membuat pemerintah Indonesia merefleksikan diri.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, kepada Jubi Minggu, 18 september 2016 menanggapi meluasnya isu Papua di Pasifik dan dorongan pemimpin negara-negara di Pasifik membawa isu West Papua ke Majelis Umum PBB.

“Bagi saya, ketika masalah Papua sampai ke Majelis Umum PBB oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, itu membenarkan pandangan bahwa sejarah sudah saatnya berubah,” ujar Benny Giay yang menyampaikan bahwa setelah 50 tahun Papua di-Indonesiakan, inilah saatnya sejarah akan berubah.

Benny Giay merasa sangat optimistis bahwa harapan masyarakat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, sedang mengalami kebangkitan khususnya karena didorong oleh kebangkitan di Pasifik.

“Yang terjadi di Pasifik itu adalah kebangkitan kesadaran kemanusian. Di batin saya, kalau solidaritas untuk hak politik (kemerdekaan) maka itu bisa dilakukan profesional saja. Tetapi kebangkitan di pasifik ini melebihi itu,” ujar Giay yang melanjutkan bahwa kebangkitan itu dilandasai oleh satu kekhawatiran besar bahwa bangsa Papua akan punah.

Ferry Marisan, Direktur ElsHAM Papua memandang bahwa kemajuan advokasi isu Papua saat ini hingga ke Majelis Umum PBB terletak pada pihak yang mengadvokasi, yaitu negara.

“Kalau dulu advokasi dilakukan di Jenewa,Swiss oleh masyarakat sipil untuk isu-isu HAM Papua, maka kini, melalui Vanuatu dan Solomon bahkan Tonga, advokasi sudah meningkat ke New York oleh tangan negara,” ujar Ferry.

Ketika isu Papua masuk ke Majelis Umum PBB di New York maka artinya, lanjut Ferry, hal itu akan menjadi pembicaraan di tingkat negara-negara lain yang tidak saja Pasifik.

Peter Thomson, Duta Besar Fiji untuk PBB baru saja dilantik sebagai presiden sidang Majelis Umum. Thomson disumpah pada 12 September lalu, membuka sesi ke-71 sidang Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara itu.

“Kita tunggu hasilnya, negara-negara mana yang akan menambah dukungan, tidak saja untuk isu HAM tetapi juga referendum Papua dan agenda pendaftaran Papua ke Komite 24 Dekolonisasi,” ujarnya.

Ketua Umum KNPB dan Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Victor Yeimo menilai sudah saatnya PBB mengambil tanggung jawab terkait hak politik Papua. “PBB harus ambil tanggung jawab untuk selesaikan status politik West Papua. Karena itu kekuatan rakyat dalam ULMWP, bersama negara Pasifik dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua akan mendorong masalah ini ke Komite Dekolonisasi PBB untuk dapat memfasilitasi referendum,” ujarnya.

Melalui proses itu, kata Victor, Indonesia juga akan didesak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terus berlanjut di West Papua.

Tetapi Ferry Marisan mengingatkan bahwa proses ini panjang dan bisa bertahun-tahun untuk meyakinkan negara-negara lain terus mendukung Papua. “Sekalipun demikian, capaian saat ini sudah membuka jalan ke sana,” ujarnya.

Baik Ferry maupun Pendeta Benny Giay tidak khawatir akan proses yang memakan waktu tersebut. Menurut Giay, justru saat inilah di era globalisasi peluang lebih besar karena banyak manusia bisa melihat apa yang terjadi.

“Kebangkitan solidaritas saat ini adalah tanda kebangkitan kesadaran kemanusiaan, dan itu terjadi di era globalisasi yang bisa diketahui oleh semua orang melalui media sosial. Saya menyambutnya dengan optmis,” ujar Giay.

Credit TEMPO.CO

Mesir Terima Kapal Pengangkut Helikopter Anwar El-Sadat

Kapal LHD (Landing Helicopter Dock) angkatan Laut Mesir, Anwar El-Sadat saat upacara penyerahan dari DCNS ke Angkatan Laut Mesir di Saint-Nazaire, Prancis, 16 September 2016. REUTERS/Stephane Mahe

Seorang pria melintas dekat kapal pengangkut helikopter Mesir, Anwa El-Sadat di Saint-Nazaire, Prancis, 16 September 2016. Kapal Anwar El-Sadat merupakan kapal jenis Mistral kedua yang dimiliki Mesir, setelah kapal LHD Gamal Abdel Nasser. REUTERS/Stephane Mahe

Kapal LHD Anwar El-Sadat akan meninggalkan Saint-Nazaire dalam beberapa hari ke depan menuju pangkalan barunya di Alexandria. Mesir membeli dua kapal Mistral ex-Rusia, yang tidak jadi dikirim karena tekanan negara NATO dan Amerika Serikat ke Prancis. REUTERS/Stephane Mahe

Seorang Jendral memasuki kapal LHD Anwar El-Sadat saat upacara penyerahan di Saint-Nazaire, Prancis, 16 September 2016. LHD kelas Mistral dapat menjalankan misi sebagai pengangkut pasukan, perlengkapan, helikopter, kapal pendarat, dan tank amphibi. REUTERS/Stephane Mahe

Anggota Angkatan Laut Mesir di kapal LHD Anwar El-Sadat, saat upacara penyerahan di Saint-Nazaire, Prancis, 16 September 2016. Mesir mengirim 180 anggota angkatan lautnya untuk pelatihan mengoperasionalkan LHD Anwar El-Sadat di Saint-Nazaire. REUTERS/Stephane Mahe

Anggota Angkatan Laut Mesir mengikuti upacara penyerahan LHD Anwar El-Sadat di Saint-Nazaire, Prancis, 16 September 2016. Para anggota angkatan laaut Mesir berlatih dengan instruktur dari DCNS, STX Perancis, dan Kementerian Pertahanan Prancis. REUTERS/Stephane Mahe

Credit Tempo.co

Pakistan, Tercepat Pertambahan Senjata Nuklirnya di Dunia

Ilustrasi misil nuklir Pakistan dalam Parade militer. Dailypakistan.com.pk

CB, Islamabad -Pakistan diperkirakan menjadi negara dengan pertumbuhan senjata nuklir tercepat di dunia. Menurut analisa para ahli pertahanan Barat, Pakistan sedang membangun kompleks pengayaan uranium di kota Kahuta yang jaraknya sekitar 30 kilometer arah timur Islamabad, ibu kota Pakistan.

Pembangunan kompleks pengayaan uranium ini dinilai para pakar pertahanan Barat itu sebagai bukti baru betapa Pakistan sedang memperbanyak senjata nuklirnya.

"Kawasan itu berkisar 1,2 hektare dan berlokasi di kawasan aman di kompleks Khan Research Laboratories (KRL), barat daya komplek itu, " ujar satu pernyataan analisa pakar pertahanan yang dikutip dari Al Arabiya.net, 16 September 2016.

Struktur kompleks pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir termasuk fasilitas yang dibuat Pakistan dinilai mirip dengan fasilitas perusahaan pengayaan uranium URENCO yang terdapat di beberapa negara Eropa.

Analisa senjata nuklir Pakistan terbaru ini berdasarkan kajian yang dilakukan IHS Jane's Intelligence dengan menggunakan foto-foto satelit yang diambil oleh Airbus Defence and Space dari tanggal 28 September 2015 hingga 18 April 2016.

Kajian ini juga menyebutkan sejak uji senjata nuklir pertama tahun 1998 hingga sekarang, Pakistan telah memiliki sekitar 120 senjata nuklir. Ini artinya, jumlah senjata nuklir Pakistan lebih banyak dibandingkan India, Israel, dan Korea Utara.

Sebelumnya, ada laporan yang ditulis sejumlah ahli di Carnegie Endowment for International Peace and Stimson Center tahun 2015 yang menyatakan Pakistan mampu meningkatkan jumlah hulu ledaknya sebanyak 20 hulu ledak setiap tahun. Dengan kemampuan memproduksi sebanyak itu per tahunnya, membuat Pakistan menempati posisi ketiga di dunia untuk kepemilikan senjata nuklir dalam satu dekade ini.

Ironisnya, Pakistan berusaha bergabung dengan kelompok negara yang justru berusaha mencegah penyebaran senjata nuklir di dunia (Nuclear Suppliers Group, beranggotakan 48 negara) melalui pengendalian ekspor material dan teknologi yang dapat dipakai untuk membuat senjata atom.

Namun fisikawan Pakistan A.H Nayyar mengaku dibuat pusing dengan kompleks yang digunakan untuk melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir. Ia menambahkan, Pakistan mengimpor uranium dari Cina. Namun, ia curiga sebab tidak mungkin memastikan tujuan kawasan itu hanya berdasarkan foto-foto pencitraan satelit.

Credit TEMPO.CO

Kelompok Ini Mau Gulingkan Presiden Duterte Januari 2017

Rodrigo Duterte. REUTERS

CB, Manila- Beberapa warga blasteran Filipina-Amerika Serikat yang tinggal di Amerika Serikat berencana menggulingkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dari jabatannya pada Januari 2017.

Dalam satu wawancara radio, Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina Martin Andanar mengatakan seorang anggota kabinet yang berada di New York, AS diberitahu bahwa beberapa warga Filipina-Amerika sedang merancang cara menjatuhkan Presiden Duterte dari jabatannya.

Andanar seperti dikutip dari GMANETWORK, 19 Januari 2016, mengatakan kelompok Filipina-Amerika ini tidak menerima begitu saja fakta Presiden Duterte meraih 91 suara dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Andanar juga menyalahkan media atas pemberitaannya yang sampai ke luar negeri. "Jika semua berita anda tersebar secara internasional, itu tidak akan membantu," ujarnya.

Pernyataan Andanar ini disampaikan tiga hari setelah sejumlah jurnalis menerima undangan melalui pesan pendek untuk berkumpul di Monumen People Power di EDSA untuk menuntut PresiDEN Duterte mengundurkan diri dari jabatannya.

"Mari berkumpul, mari bersatu vs Duterte. Please hadiri demonstrasi hari ini di Edsa Monumen People Power dan mari kita menuntut pengunduran diriya. Ini akan jadi ujung tombak yang dilakukan oleh Gerakan Undur Diri Duterte, Magdalo dan para politikus lainnya. Tolong teruskan," begitu isi pesan pendek yang diterima media.

Menanggapi pesan pendek itu, Anandar meminta siapa saja yang mengetahui gerakan itu untuk segera menghubunginya. Gerakan ini dianggap sebagai rencana untuk menggoyang pemerintahan Duterte hasil pilihan rakyat Filipina.

Credit TEMPO.CO

Putri Bangsawan Inggris Ditembak Mati dalam Perang Narkoba Filipina

MANILA - Seorang putri bangsawan Inggris bernama Aurora Moynihan, 45, ditembak mati oleh “pasukan maut” anti-narkoba dalam perang narkoba di Filipina. Aurora tewas ditembak lima kali di bagian dada di sebuah jalan di Filipina.

“Pasukan maut” anti-narkoba adalah kelompok pembunuh yang terlibat perang narkoba atas nama Presiden Filipina Rorigo Duterte. Aurora merupakan putri dari bangsawan Inggris Baron Antony Moynihan dan adik dari bintang film Maritoni Fernandez.

Polisi Filipina mengatakan setelah ditembak mati, jasad Aurora dibuang di sebuah sudut jalan di Manila. Menurut laporan media lokal, Aurora, telah masuk daftar pengawasan polisi sejak 2013, ketika ia ditangkap atas tuduhan kepemilikan kecil narkoba jenis kristal es yang dikenal di Filipina sebagai shabu.

Tubuhnya ditemukan terpuruk di selokan di sudut jalan Temple dan Giraffe di Kota Quezon, Manila pada pagi dini hari, 10 September 2016.

Di samping jasadnya terdapat tas hitam yang diduga berisi uang tunai, empat sachet kecil yang diduga shabu, pipa narkoba buatan sendiri, lampu, ponsel dan beberapa perhiasan. Di sekitar tubuhnya terdapat kardus bertuliskan;”Selebriti obat bius, Anda berikutnya".

Pada malam kematian Aurora, enam tersangka pengedar narkoba lainnya dan seorang pengguna ditembak mati dalam insiden terpisah di berbagai seluruh kota.
Departemen Kepolisian Kota Quezon (QCPD) pekan ini merilis rekaman CCTV yang menunjukkan jasad Aurora dibuang dari mobil Toyota SUV.

”Kami berpikir dengan bahwa asumsi dia naik (ke dalam mobil) dalam kondisi hidup dan ditembak di sana, dia mungkin tahu pembunuhnya,” kata Inspektur Polisi Guillermo Eleazar kepada wartawan.

Aktor Maritoni Fernandez mengatakan keluarganya sangat terkejut atas pembunuhan Aurora. ”Kami sebagai keluarga memiliki satu prioritas dan itu adalah untuk melindungi anak-anaknya dari rasa sakit,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip news.com.au, Selasa (20/9/2016).

Credit Sindonews

Tak Bisa Bunuh 700.000 Orang, Duterte Perpanjang Perang Narkoba

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengumumkan bahwa perang narkoba di negaranya diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Dengan nada bercanda, Duterte mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh semua gembong dan pecandu narkoba yang mencapai 700.000 orang.

Sambil bergurau, Duterte mengaku menyesal. Sebab, jika sekitar 700.000 orang gembong dan pecandu narkoba yang sudah menyerahkan diri ke polisi dibunuh, maka laporan korban perang narkoba akan membengkak.

”Jadi, ketika saya mulai menekan semua orang (yang terkait narkoba), itu seperti cacing dari dalam kaleng dan tidak ada yang bisa percaya bahwa akan ada sekitar 700.000 (pengedar dan pecandu) baru guys, mungkin dalam bisnis narkoba ini yang telah menyerahkan diri kepada polisi dan militer,” kata Duterte kepada wartawan, seperti dikutip IB Times, Senin (19/9/2016).

”Tapi masalahnya adalah di headline, ‘Saya tidak bisa membunuh mereka semua’. Karena bahkan jika saya ingin (bunuh), saya tidak bisa membunuh mereka semua karena laporan terakhir akan tebal,” ujar Duterte mengacu pada laporan tentang korban perang narkoba.

Presiden berjuluk “The Punisher” atau “Penghukum” ini telah menghadapi kritik global atas pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar hukum terkait perang melawan narkoba yang dia kobarkan.

“Beri aku perpanjangan waktu sedikit, mungkin enam bulan, saya tidak punya ide bahwa ada ratusan ribu sudah dalam bisnis narkoba. Itu waktu dikenakan tiga sampai enam bulan. Saya tidak menyadari seberapa parah masalah ancaman narkoba di republik ini sampai saya menjadi presiden,” katanya.

Credit Sindonews

Iran Bantah Persenjatai Pemberontak Houthi di Yaman

NEW YORK -
Pemerintah Iran membantah bahwa mereka telah memberikan dukungan logistik, berupa senjata kepada kelompok pemberontak Yaman, Houthi. Tudingan itu sendiri dilayangkan oleh Arab Saudi.

Tudingan itu tertuang dalam surat yang dikirimkan Suadi ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Dalam surat itu, Saudi meminta DK PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran karena memberikan dukungan kepada Houthi.

Merespon hal ini, perwakilan tetap Iran untuk PBB mengatakan, apa yang disampaikan oleh Saudi tidak didasari oleh bukti yang kongkrit. Iran menyebut, harusnya Saudi yang dijatuhi hukuman, karena terus menerus melakukan serangan terhadap warga Yaman.

"Klaim yang ditegaskan dapat dilihat dalam surat Arab Saudi, sebuah klaim yang tidak berimbang, yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya," kata perwakilan Iran untk PBB dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (19/9).

"Arab Saudi telah selama lebih dari satu setengah tahun, terlibat dalam skala penuh, perang yang tidak berimbang terhadap rakyat Yaman, dan telah melakukan kejahatan yang tak terbantahkan terhadap warga sipil tak berdaya, anak-anak dan perempuan di negara itu," pungkasnya.

Credit Sindonews

Inggris dan Denmark Akui Ikut Keroyok Pasukan Rezim Suriah

LONDON - Militer Inggris dan Denmark mengakui bersama Amerika Serikat (AS) menyerang pasukan rezim Pemerintah Suriah di Suriah timur. Serangan udara keroyokan pada hari Sabtu lalu itu menewaskan lebih dari 60 tentara loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Serangan udara di wilayah Deir el-Zor itu awalnya dituduhkan terhadap militer Australia, Amerika Serikat dan Denmark. Namun, militer Inggris dan Denmark mengakui terlibat dalam serangan itu.

“Kami dapat mengkonfirmasi bahwa Inggris berpartisipasi dalam serangan koalisi udara baru-baru ini di Suriah, sebelah selatan dari Deir el-Zor pada hari Sabtu, dan kami sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan koalisi,” kata Kementerian Pertahanan Inggris, melalui akun Twitter-nya, @DefenceHQ.

”Inggris tidak sengaja menargetkan unit militer Suriah. Itu tidak akan sesuai untuk berkomentar lebih lanjut pada tahap ini,” lanjut kementerian itu, seperti dikutip Russia Today, semalam (19/9/2016).

Pada hari yang sama, Komando Pertahanan Denmark, juga mengakui terlibat dalam serangan mematikan yang merugikan militer Suriah.

”Dua (jet tempur) F-16 Denmark berpartisipasi bersama dengan pesawat negara lain dalam serangan tersebut. Serangan itu segera berhenti ketika laporan dari pihak Rusia mengatakan bahwa posisi militer Suriah telah terkena,” bunyi pernyataan Komando Pertahanan Denmark.

”Hal ini tentu saja disayangkan, koalisi keliru menghantam selain kekuatan ISIS,” lanjut pernyataan komando tersebut.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, mengatakan, sebanyak 62 tentara Suriah tewas dan lebih dari 100 tentara lainnya terluka dalam serangan udara yang diluncurkan pasukan koalisi yang dipimpin AS.

”Jika serangan udara itu disebabkan oleh koordinat yang salah sasaran, itu konsekuensi langsung dari keengganan keras kepala dari sisi Amerika untuk berkoordinasi dengan Rusia dalam serangan terhadap kelompok teroris di Suriah,” kesal Konashenkov.

Credit Sindonews

Memanas, Rusia Tantang Power untuk Sambangi Suriah

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova melemparkan tantangan kepada Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power. Zakharova menantang Power  untuk melakukan perjalanan ke Suriah.

Tantangan Zakharova ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Power di PBB. Dimana, Power  melemparkan tudingan balik bahwa bukan AS yang melindungi kelompok teroris, melainkan Rusia.

Menurut Power, Zakharova dan Rusia harusnya malu karena telah melemparkan tudingan semacam itu. Power  menyebut AS adalah salah satu negara yang paling serius memerangi terorisme.

Tak lama setelah pernyataan Power muncul, Zakharova melalui akun Facebooknya menatang diplomat AS itu untuk berkunjung ke Suriah. Zakharova berujar dengan datang ke lokasi kejadian, dia akan tahu fakta yang sebenarnya.

"Untuk yang tersayang Samantha Power, untuk mengetahui arti dari kata 'malu,' Saya sangat mendorong Anda untuk melakukan perjalanan ke Suriah dan berbicara dengan orang di sana untuk diri sendiri," tulis Zakharova dalam akun Facebooknya, seperti dilansir buzzfeed pada Senin (19/9).

"Mari kita pergi bersama-sama. Jangan takut. Tak seorang pun akan meletakkan jari pada Anda di hadapan saya. Kecuali, tentu saja, orang-orang Anda tidak lagi 'keliru' menyerang sasaran yang salah. Anda akan membuat banyak kenangan baru. Dan mencari tahu apa 'malu' berarti dalam prosesnya," sambungnya

Credit Sindonews

Pemberontak Sebut Gencatan Senjata di Suriah Sudah Berakhir

DAMASKUS -
Pemberontak Suriah mengatakan, gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia sudah resmi berakhir. Kesepakatan ini berlangsung selama kurang lebih satu pekan.

"Saya percaya bahwa gencatan senjata telah secara praktis gagal, dan telah berakhir," kata Kepala kantor politik dari kelompok Fastaqim yang berbasis di Aleppo, Zakaria Malahifji, seperti dilansir Reuters pada Senin (19/9).

Namun, dia juga mengatakan, pihaknya masih memantau situasi di Suriah dan melihat apakah ada yang bisa dilakukan secara teori untuk menyelamatkan dan memperpanjang gencatan senjata tersebut.

Saat ditanya apakah ia mengharapkan bantuan menjangkau daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di wilayah Aleppo timur, Malahifji mengatakan, pihaknya sudah tidak lagi berharap adanya bantuan yang masuk ke Allepo.

"Tidak ada harapan. Sudah beberapa hari terakhir ada pernyataan (akan masuknya bantuan), tapi setiap hari ada dalih mengenai batalnya masuk bantuan itu. Untuk saat ini, kami sudah tidak lagi berahap," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, dia juga menuturkan bahwa kelompok pemberontak sedang mempersiapkan aksi militer baru. "Saya membayangkan dalam waktu dekat akan ada tindakan oleh faksi (pemberontak)," tukasnya.

Credit Sindonews