Negara kepulauan Vanuatu seringkali mengusik kedaulatan Indonesia atas Papua
CB,
JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memprotes
keras tindakan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai yang menyinggung
soal Papua. Apalagi hal itu bukan kali pertama Vanuatu mengusik urusan
kedaulatan Indonesia atas Papua.
Tindakan berulang
yang dilakukan Vanuatu harus mendapatkan respons serius dari pemerintah.
"Memprotes sikap Vanuatu yang secara terbuka mendukung upaya
separatisme Papua," kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin
(1/10).
Kharis menegaskan, pemerintah bisa meninjau kembali hubungan
diplomatik dengan negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan
itu. "Indonesia perlu mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik
dengan Vanuatu," ujar Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.
Negara
Kepulauan Vanuatu kembali mengusik kedaulatan Indonesia. Kali ini,
forum Sidang Umum PBB dijadikan tempat untuk mengangkat isu Papua.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menyinggung tentang
Papua dalam Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di New York, Amerika Serikat.
Salwai
mengingatkan bahwa dekolonialisasi harus tetap menjadi bagian dari
agenda PBB. Ia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus melakukan
investigas terhadap pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu juga pernah
menyatakan keprihatinannya terkait tahanan politik di Papua yang dituduh
melakukan pengkhianatan
Hal itu mendapat respons keras
dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. JK mengatakan Vanuatu kerap kali
memunculkan isu yang tak benar tentang pelanggaran HAM di Papua dan
terus menerus menggaungkan tidak sahnya penggabungan Papua ke Indonesia.
JK pun menegaskan takkan tinggal diam bila Vanuatu terus mengusik
kedaulatan dan teritori Indonesia.
