Credit republika.co.id
Jumat, 30 November 2018
Bombardir Suriah, Israel Bantah Pesawat Tempurnya Ditembak Jatuh
TEL AVIV
- Militer Israel membombardir sejumlah pangkalan di Suriah selatan yang
diklaim sebagai basis militan pro-Iran, semalam waktu setempat atau
Jumat (30/11/2018) dini hari WIB. Tel Aviv membantah laporan yang
menyebut pesawat tempurnya ditembak jatuh sistem pertahanan Damaskus
selama serangan berlangsung.
Selain pangkalan milisi pro-Iran, serangan semalam juga dilaporkan menghantam gudang senjata milik rezim Teheran di Suriah selatan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dalam dan di sekitar Ibu Kota Suriah, Damaskus, tepatnya di dekat bandara internasional negara itu.
"Pasukan Israel membombardir selama satu jam posisi di pinggiran selatan dan barat daya Damaskus serta di selatan Suriah di perbatasan provinsi Quneitra," kata Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, seperti dikutip dari Times of Israel.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak mengomentari serangan udaranya. Namun, mereka membantah laporan kantor berita SANA yang menyebut sebuah pesawat tempur Tel Aviv dan empat rudal lainnya ditembak jatuh sistem pertahanan udara Damaskus.
"Laporan-laporan soal pesawat Israel atau platform udara Israel lainnya yang dihantam adalah salah," kata IDF dalam sebuah pernyataan.
IDF juga sedang menyelidiki laporan pendaratan proyektil di wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Proyektil itu diduga sisa dari rudal yang ditembakkan militer Suriah.
“Sistem pertahanan udara mengidentifikasi peluncuran tunggal (misil) menuju lapangan terbuka di Dataran Tinggi Golan. Pada titik ini tidak jelas apakah memang ada dampak di wilayah kita (atau tidak). Tentara mencarinya di daerah itu," kata IDF.
Menurut pemantauan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, serangan Israel pada Kamis malam serbuan pertama sejak Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat mata-mata Rusia, Il-20, yang menewaskan 15 tentara Moskow pada 17 September 2018.
Selain pangkalan milisi pro-Iran, serangan semalam juga dilaporkan menghantam gudang senjata milik rezim Teheran di Suriah selatan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dalam dan di sekitar Ibu Kota Suriah, Damaskus, tepatnya di dekat bandara internasional negara itu.
"Pasukan Israel membombardir selama satu jam posisi di pinggiran selatan dan barat daya Damaskus serta di selatan Suriah di perbatasan provinsi Quneitra," kata Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, seperti dikutip dari Times of Israel.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menolak mengomentari serangan udaranya. Namun, mereka membantah laporan kantor berita SANA yang menyebut sebuah pesawat tempur Tel Aviv dan empat rudal lainnya ditembak jatuh sistem pertahanan udara Damaskus.
"Laporan-laporan soal pesawat Israel atau platform udara Israel lainnya yang dihantam adalah salah," kata IDF dalam sebuah pernyataan.
IDF juga sedang menyelidiki laporan pendaratan proyektil di wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Proyektil itu diduga sisa dari rudal yang ditembakkan militer Suriah.
“Sistem pertahanan udara mengidentifikasi peluncuran tunggal (misil) menuju lapangan terbuka di Dataran Tinggi Golan. Pada titik ini tidak jelas apakah memang ada dampak di wilayah kita (atau tidak). Tentara mencarinya di daerah itu," kata IDF.
Menurut pemantauan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, serangan Israel pada Kamis malam serbuan pertama sejak Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat mata-mata Rusia, Il-20, yang menewaskan 15 tentara Moskow pada 17 September 2018.
Pesawat
Il-20 itu ditembak oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons
serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia. Moskow menyalahkan
Tel Aviv atas insiden dan merespons dengan memasok sistem pertahanan
udara S-300 kepada pasukan Damaskus.
Sistem pertahanan rudal S-300 dikirim ke Suriah bulan lalu, tetapi diyakini belum digunakan oleh pasukan Suriah, karena tim pertahanan udaranya masih perlu dilatih Moskow untuk mengoperasikannya.
Sistem pertahanan rudal S-300 dikirim ke Suriah bulan lalu, tetapi diyakini belum digunakan oleh pasukan Suriah, karena tim pertahanan udaranya masih perlu dilatih Moskow untuk mengoperasikannya.
Credit sindonews.com
Suriah Dilaporkan Tembak Jatuh 4 Rudal dan Pesawat Tempur Israel
DAMASKUS
- Sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh sejumlah target musuh
di wilayah selatan negara tersebut, Jumat (30/11/2018). Kantor berita SANA mengutip sumber keamanan Damaskus menyatakan empat rudal dan sebuah pesawat tempur Israel merupakan target yang dijatuhkan.
Insiden ini terjadi di wilayah al-Kiswah. Sumber tersebut mengatakan, rudal-rudal musuh telah gagal mencapai targetnya karena ditembak jatuh.
Belum jelas sistem pertahanan apa yang digunakan militer Damaskus tersebut, mengingat senjata pertahanan tercanggih yang dimiliki yakni sistem rudal S-300 Rusia baru saja dipasok ke pasukan Presiden Bashar al-Assad.
"Sistem pertahanan udara kami menghalau serangan beberapa target musuh di daerah Al-Kiswah di selatan negara ini dan menembak jatuh," bunyi siaran stasiun televisi Ikhbariya, mengutip sumber militer Suriah, Jumat (30/11/2018).
Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan bahwa dia tidak mengecualikan serangan terhadap AS atau yang lainnya kapan saja selama mereka terus melanggar hukum internasional. Assad menegaskan bahwa Suriah akan terus memperkuat pertahanan udaranya.
Asal-usul empat rudal yang diklaim ditembak jatuh militer Suriah belum bisa dikonfirmasi. Namun, Israel dilaporkan pernah melakukan serangan rudal terhadap pos militer di daerah Kiswah pada bulan Mei lalu.
Insiden ini terjadi di wilayah al-Kiswah. Sumber tersebut mengatakan, rudal-rudal musuh telah gagal mencapai targetnya karena ditembak jatuh.
Belum jelas sistem pertahanan apa yang digunakan militer Damaskus tersebut, mengingat senjata pertahanan tercanggih yang dimiliki yakni sistem rudal S-300 Rusia baru saja dipasok ke pasukan Presiden Bashar al-Assad.
"Sistem pertahanan udara kami menghalau serangan beberapa target musuh di daerah Al-Kiswah di selatan negara ini dan menembak jatuh," bunyi siaran stasiun televisi Ikhbariya, mengutip sumber militer Suriah, Jumat (30/11/2018).
Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan bahwa dia tidak mengecualikan serangan terhadap AS atau yang lainnya kapan saja selama mereka terus melanggar hukum internasional. Assad menegaskan bahwa Suriah akan terus memperkuat pertahanan udaranya.
Asal-usul empat rudal yang diklaim ditembak jatuh militer Suriah belum bisa dikonfirmasi. Namun, Israel dilaporkan pernah melakukan serangan rudal terhadap pos militer di daerah Kiswah pada bulan Mei lalu.
Pada
Desember 2017, situs militer di sekitar Kiswah juga jadi sasaran
serangan udara Israel yang saat itu sekitar 10 bangunan menjadi target.
Kiswah, terletak sekitar 13 kilometer (8 mil) selatan Damaskus, adalah sebuah kota di Rif Dimashq. Kota itu memiliki populasi sekitar 43.000 orang.
Kiswah, terletak sekitar 13 kilometer (8 mil) selatan Damaskus, adalah sebuah kota di Rif Dimashq. Kota itu memiliki populasi sekitar 43.000 orang.
Credit sindonews.com
Pembicaraan perdamaian Suriah di Astana tolak agenda separatis
Warga memeriksa kerusakan di sebuah
lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak
Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)
Ankara, Suriah (CB) - Agenda separatis yang merusak
keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah ditolak selama babak ke-11
pembicaraan perdamaian Suriah, yang baru saja berakhir, di Astana,
Kazakhstan, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis.
"Dalam pertemuan tersebut, upaya yang dilancarkan bagi penyelesaian politik konflik Suriah dikoordinasikan dan perkembangan di lapangan dibahas," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan.
Para peserta menolak semua upaya untuk menciptakan kondisi yang dipaksakan di lapangan dengan dalih memerangi terorisme, dan menyampaikan tekad mereka "untuk dengan tegus menentang agenda separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta keamanan nasional negara tetangga", tambah pernyataan tersebut.
Babak pembicaraan dua-hari itu berakhir pada Kamis dengan satu pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.
"Dalam pertemuan tersebut, upaya yang dilancarkan bagi penyelesaian politik konflik Suriah dikoordinasikan dan perkembangan di lapangan dibahas," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan.
Para peserta menolak semua upaya untuk menciptakan kondisi yang dipaksakan di lapangan dengan dalih memerangi terorisme, dan menyampaikan tekad mereka "untuk dengan tegus menentang agenda separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta keamanan nasional negara tetangga", tambah pernyataan tersebut.
Babak pembicaraan dua-hari itu berakhir pada Kamis dengan satu pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.
Kementerian tersebut menyatakan para peserta kembali menegaskan tekad bersama mereka untuk meningkatkan konsultasi dan menuntaskan pembentukan komite konstitusional sesegera mungkin.
Tekad para peserta untuk sepenuhnya melaksanakan Memorandum mengenai Stabilisasi Situasi di Daerah Penurunan Ketegangan Idlib kembali disampaikan, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka menekankan pentingnya gencatan senjata yang langgeng di Idlib, kata Kementerian Luar Negeri Turki.
Menurut kementerian itu, para peserta menyambut baik pembebasan tambil balik dan serentak beberapa orang, yang ditahan oleh kelompok oposisi dan pemerintah, pada 24 November sebagai proyek perintis Kelompok Kerja mengenai Pembebasan Tahanan/Orang yang Diculik, Penyerahan Jenazah dan Pengidentifikasian Orang yang Hilang.
Menurut pernyataan tersebut, babak ke-12 pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah akan diselenggarakan pada Februari 2019 di Astana.
Kesepakatan Idlib
Pertemuan pertama di Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diselenggarakan pada Januari 2017.
Sembilan pertemuan diselenggarakan di Astana, sedangkan yang ke-10 diadakan di Sochi, Rusiah, pada Juli 2018.
Deklarasi akhir pertemuan puncak Juli --yang diselenggarakan oleh negara penjamin-- di Rusia menyoroti pembentukan satu komite konstitusional buat Suriah.
Pada 5 Juli, Komisi Perundingan Suriah mengajukan daftar 50 calon untuk mewakili oposisi Suriah di dalam komite konstitusional kepada utusan PBB untuk Suriah yang sudah berakhir masa jabatannya Staffan de Mistura.
Setelah satu pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin pada 17 September, kedua pihak sepakat untuk menciptakan zona demiliterisasi -- tempat semua tindakan agresi dengan tegas dilarang -- di Idlib.
Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan itu, kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah tempat mereka sudah ada, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli gabungan di daerah tersebut guna mencegah berlanjutnya pertempuran.
Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok lain anti-pemerintah telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.
Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, Pemerintah Bashar al-Assad dan sekutunya telah melanjutkan serangan bersekala rendaha di zona penurunan ketegangan Idlib.
Konflik di Suriah meletus pada 2011, ketika Pemerintah Bashar menindas demonstrasi dengan kekuatan berlebihan.
Credit antaranews.com
Hillary Clinton Sebut Donald Trump Tutupi Kasus Jamal Khashoggi
![Hillary Clinton.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2018/11/30/id_800505/800505_720.jpg)
CB, Jakarta - Hillary Clinton mengatakan Presiden Donald Trump ikut andil menutupi pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Dalam wawancara selama tur di Toronto, Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Trump atas pembunuhan Khashoggi.
Clinton, yang merupakan saingan Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, menuduh tanggapan pemerintahan Trump terhadap kematian Khashoggi hanya untuk melindungi kepentingan Trump dan rekan-rekannya.
Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
"Kita memiliki seorang presiden yang ikut andil menutupi apa yang terjadi di konsulat atau kedutaan (Arab Saudi) ketika Khashoggi dibunuh," kata Clinton, seperti dilaporkan dari The Independent, 30 November 2018.
"Dan kita memiliki presiden bersama orang-orang terdekatnya yang memiliki kepentingan komersial pribadi," tambahnya.
Awal November, CIA melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terlibat dalam memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah berulang kali membantah keterlibatan putra mahkota, dan Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengambil inisiatif membunuh Khashoggi tanpa sepengetahuan pangeran.
Donald Trump tak mengacuhkan laporan CIA dan menuntut penyelidikan atas kematian Khashoggi terus dilanjutkan.
"Saya benci kejahatan dan saya benci atas apa yang terjadi, dan saya juga benci menutupi kejahatan," kata Trump."Dan biar saya tegaskan, Putra Mahkota lebih benci hal itu dibanding saya."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)
Sanksi konkrit AS sejauh ini adalah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Arab Saudi, termasuk asisten senior pangeran, Saud al Qahtani, menurut laporan Reuters.
Sementara Trump mengatakan dia tidak ingin membahayakan bisnis AS dan menentang tekanan kuat dari anggota parlemen untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Arab Saudi.
Trump dan pejabat pemerintah mengatakan tetap akan melanjutkan hubungan hangat dengan Arab Saudi dan mengklaim bahwa sanksi atau hukuman terhadap Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dan kesepakatan senjata dengan AS.
"Jika kalian ingin harga minyak menembus US$ 150 (Rp 2,1 juta) per barel...yang harus kalian lakukan adalah memutuskan hubungan kami dengan Arab Saudi," kata Trump pekan lalu.
Meskipun skandal Jamal Khashoggi menjerat Mohammed bin Salman, Donald Trump tetap membenarkan dukungannya kepada Arab Saudi dengan mengklaim Kerajaan Saudi sangat penting sebagai benteng pertahanan terhadap Iran.
Dalam wawancara selama tur di Toronto, Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Trump atas pembunuhan Khashoggi.
Clinton, yang merupakan saingan Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, menuduh tanggapan pemerintahan Trump terhadap kematian Khashoggi hanya untuk melindungi kepentingan Trump dan rekan-rekannya.
Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
"Kita memiliki seorang presiden yang ikut andil menutupi apa yang terjadi di konsulat atau kedutaan (Arab Saudi) ketika Khashoggi dibunuh," kata Clinton, seperti dilaporkan dari The Independent, 30 November 2018.
"Dan kita memiliki presiden bersama orang-orang terdekatnya yang memiliki kepentingan komersial pribadi," tambahnya.
Awal November, CIA melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terlibat dalam memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah berulang kali membantah keterlibatan putra mahkota, dan Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengambil inisiatif membunuh Khashoggi tanpa sepengetahuan pangeran.
Donald Trump tak mengacuhkan laporan CIA dan menuntut penyelidikan atas kematian Khashoggi terus dilanjutkan.
"Saya benci kejahatan dan saya benci atas apa yang terjadi, dan saya juga benci menutupi kejahatan," kata Trump."Dan biar saya tegaskan, Putra Mahkota lebih benci hal itu dibanding saya."
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)
Sanksi konkrit AS sejauh ini adalah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Arab Saudi, termasuk asisten senior pangeran, Saud al Qahtani, menurut laporan Reuters.
Sementara Trump mengatakan dia tidak ingin membahayakan bisnis AS dan menentang tekanan kuat dari anggota parlemen untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Arab Saudi.
Trump dan pejabat pemerintah mengatakan tetap akan melanjutkan hubungan hangat dengan Arab Saudi dan mengklaim bahwa sanksi atau hukuman terhadap Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dan kesepakatan senjata dengan AS.
"Jika kalian ingin harga minyak menembus US$ 150 (Rp 2,1 juta) per barel...yang harus kalian lakukan adalah memutuskan hubungan kami dengan Arab Saudi," kata Trump pekan lalu.
Meskipun skandal Jamal Khashoggi menjerat Mohammed bin Salman, Donald Trump tetap membenarkan dukungannya kepada Arab Saudi dengan mengklaim Kerajaan Saudi sangat penting sebagai benteng pertahanan terhadap Iran.
Credit tempo.co
Kasus Khashoggi Disorot, AS Nekat Jual Sistem Rudal THAAD ke Saudi
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tetap nekat menjual sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
kepada Arab Saudi meskipun kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi
sedang jadi sorotan masyarakat internasional. Kedua pihak sudah meneken
dokumen penawaran dan penerimaan senjata pertahanan buatan Lockheed
Martin tersebut.
Mengutip Reuters, Jumat (30/11/2018), dokumend-dokumen itu diteken para pejabat Riyadh dan Washington pada hari Senin lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kontrak pembelian paket sistem rudal THAAD senilai USD15 miliar atau lebih dari Rp215,5 triliun.
Dalam sejumlah dokumen resmi itu, Riyadh membeli 44 peluncur, misil, dan peralatan lain terkait sistem THAAD.
Laporan tentang penandatanganan dokumen penjualan senjata pertahanan itu muncul hampir bersamaan ketika Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo membela Saudi dari kemarahan Senat atas pembunuhan Khashoggi dan perang berdarah di Yaman.
Mattis menyebut Riyadh sangat "fundamental" untuk keamanan regional dan Israel, serta penting untuk kepentingan AS sendiri.
"Kami jarang bebas bekerja dengan mitra tanpa cacat," ujar Mattis yang blakblakan tentang Saudi. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa hubungan AS dengan Kerajaan Saudi tidak dapat dihentikan bahkan ketika Washington mengutuk kematian Khashoggi.
Dalam komentarnya, Mattis juga secara tidak langsung melindungi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dari tuduhan sebagai dalang pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Riyadh juga telah menegaskan kematian wartawan pengkritik kerajaan itu hasil dari "operasi nakal" yang tidak ada kaitannya dengan MBS maupun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.
"Kami tidak memiliki jejak (yang menunjukkan) Putra Mahkota terlibat, tidak ada dari komunitas intelijen atau siapa pun. Tidak ada smoking gun," kata Mattis kepada wartawan.
Pompeo setuju dengan rekannya tersebut. Menurutnya, tidak ada pelaporan langsung yang menghubungkan MBS dengan perintah untuk membunuh sang jurnalis.
Pernyataan mereka bertentangan dengan penilaian CIA yang telah bocor ke media. Penilaian itu menyebut MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi.
Mengutip Reuters, Jumat (30/11/2018), dokumend-dokumen itu diteken para pejabat Riyadh dan Washington pada hari Senin lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kontrak pembelian paket sistem rudal THAAD senilai USD15 miliar atau lebih dari Rp215,5 triliun.
Dalam sejumlah dokumen resmi itu, Riyadh membeli 44 peluncur, misil, dan peralatan lain terkait sistem THAAD.
Laporan tentang penandatanganan dokumen penjualan senjata pertahanan itu muncul hampir bersamaan ketika Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo membela Saudi dari kemarahan Senat atas pembunuhan Khashoggi dan perang berdarah di Yaman.
Mattis menyebut Riyadh sangat "fundamental" untuk keamanan regional dan Israel, serta penting untuk kepentingan AS sendiri.
"Kami jarang bebas bekerja dengan mitra tanpa cacat," ujar Mattis yang blakblakan tentang Saudi. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa hubungan AS dengan Kerajaan Saudi tidak dapat dihentikan bahkan ketika Washington mengutuk kematian Khashoggi.
Dalam komentarnya, Mattis juga secara tidak langsung melindungi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dari tuduhan sebagai dalang pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Riyadh juga telah menegaskan kematian wartawan pengkritik kerajaan itu hasil dari "operasi nakal" yang tidak ada kaitannya dengan MBS maupun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.
"Kami tidak memiliki jejak (yang menunjukkan) Putra Mahkota terlibat, tidak ada dari komunitas intelijen atau siapa pun. Tidak ada smoking gun," kata Mattis kepada wartawan.
Pompeo setuju dengan rekannya tersebut. Menurutnya, tidak ada pelaporan langsung yang menghubungkan MBS dengan perintah untuk membunuh sang jurnalis.
Pernyataan mereka bertentangan dengan penilaian CIA yang telah bocor ke media. Penilaian itu menyebut MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi.
Trump
dan Raja Salman pada akhir September lalu berdiskusi melalui telepon
tentang kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal THAAD. Diskusi itu
diungkap seorang pejabat Saudi kepada Reuters Oktober lalu. Pejabat itu mengatakan kesepakatan pembelian bisa ditutup pada akhir tahun ini.
Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya kepada CNBC mengatakan kesepakatan itu sudah diteken. "Mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang dari rezim Iran dan kelompok ekstremis yang didukung Iran," kata juru bicara departemen itu yang tak disebutkan namanya.
Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya kepada CNBC mengatakan kesepakatan itu sudah diteken. "Mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang dari rezim Iran dan kelompok ekstremis yang didukung Iran," kata juru bicara departemen itu yang tak disebutkan namanya.
Credit sindonews.com
Kasus Jamal Khashoggi, Senat AS Sepakat Hentikan Dukungan ke Arab
CB, Jakarta - Senat AS sepakat mengakhiri dukungan untuk Arab Saudi dalam perang Yaman sebagai tanggapan atas pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dilaporkan dari The Telegraph.co.uk, 30 November 2018, para Senator setuju dengan hasil pemungutan suara 63 berbanding 37 suara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan debat untuk resolusi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, gagal mempengaruhi para senator untuk melanjutkan dukungan militer bagi koalisi Arab pimpinan Saudi.
Para senator senior dari Republik dan Demokrat sepakat menuntut tindakan lebih keras terhadap Arab Saudi.
Pemungutan suara di senat AS membuka jalan menentukan peran otoritas Arab Saudi dalam pembunuhan Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.
Ketua senat mayoritas, Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengecam kemungkinan peran Kerajaan Arab Saudi dalam pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi, 59 tahun. Sumber: Jacquelyn Martin/AP/npr.org
Debat lanjutan, yang mungkin berlangsung minggu depan, akan membahas pembatasan dukungan AS untuk kampanye militer Saudi terhadap pemberontak Houthi di Yaman, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah manusia moderen.
"Akan ada kesempatan lain minggu depan untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkannya," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker.
Namun senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, berjanji ia tidak akan memilih menjatuhkan sanksi ke Arab Saudi sampai ia menerima briefing dari Direktur CIA Gina Haspel, terkait peran Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dalam pembunuhan Khashoggi.
Mike Pompeo tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang mengapa Gina Haspel tidak ikut serta dalam briefing. Beberapa senator mengatakan Gedung Putih menghalangi keikutsertaannya.
Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)
Senator Demokrat Bob Menendez dari Komisi Hubungan Luar Negeri, mengatakan Gedung Putih menghalangi Gina Haspel untuk tidak ambil bagian dalam briefing.
Menjelang briefing pada Rabu 28 November, Mattis dan Pompeo berpendapat bahwa Arab Saudi terlalu penting untuk melawan Iran dan ISIS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Mike Pompeo mengatakan melemahnya hubungan AS-Saudi akan merugikan keamanan nasional.
"Tidak ada laporan langsung yang menghubungkan Putra Mahkota dengan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi," kata Pompeo, dikutip dari ABC.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump membela Arab Saudi, terutama Mohammed bin Salman atas kasus Jamal Khashoggi.
Trump mengabaikan laporan CIA pada bulan ini yang menyebut Pangeran Muhammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Trump berulang kali mengatakan bahwa Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar untuk membeli senjata AS dan perannya sebagai produsen minyak utama serta sekutu terlalu penting untuk dilepaskan.
Namun Kongres AS jauh lebih kritis terhadap Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, yang mengancam menjatuhkan sanksi baru dan memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi, serta menyoroti krisis kemanusiaan di Yaman.
Dilaporkan dari The Telegraph.co.uk, 30 November 2018, para Senator setuju dengan hasil pemungutan suara 63 berbanding 37 suara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan debat untuk resolusi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, gagal mempengaruhi para senator untuk melanjutkan dukungan militer bagi koalisi Arab pimpinan Saudi.
Para senator senior dari Republik dan Demokrat sepakat menuntut tindakan lebih keras terhadap Arab Saudi.
Pemungutan suara di senat AS membuka jalan menentukan peran otoritas Arab Saudi dalam pembunuhan Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.
Ketua senat mayoritas, Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengecam kemungkinan peran Kerajaan Arab Saudi dalam pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi, 59 tahun. Sumber: Jacquelyn Martin/AP/npr.org
Debat lanjutan, yang mungkin berlangsung minggu depan, akan membahas pembatasan dukungan AS untuk kampanye militer Saudi terhadap pemberontak Houthi di Yaman, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah manusia moderen.
"Akan ada kesempatan lain minggu depan untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkannya," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker.
Namun senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, berjanji ia tidak akan memilih menjatuhkan sanksi ke Arab Saudi sampai ia menerima briefing dari Direktur CIA Gina Haspel, terkait peran Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dalam pembunuhan Khashoggi.
Mike Pompeo tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang mengapa Gina Haspel tidak ikut serta dalam briefing. Beberapa senator mengatakan Gedung Putih menghalangi keikutsertaannya.
Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)
Senator Demokrat Bob Menendez dari Komisi Hubungan Luar Negeri, mengatakan Gedung Putih menghalangi Gina Haspel untuk tidak ambil bagian dalam briefing.
Menjelang briefing pada Rabu 28 November, Mattis dan Pompeo berpendapat bahwa Arab Saudi terlalu penting untuk melawan Iran dan ISIS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Mike Pompeo mengatakan melemahnya hubungan AS-Saudi akan merugikan keamanan nasional.
"Tidak ada laporan langsung yang menghubungkan Putra Mahkota dengan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi," kata Pompeo, dikutip dari ABC.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump membela Arab Saudi, terutama Mohammed bin Salman atas kasus Jamal Khashoggi.
Trump mengabaikan laporan CIA pada bulan ini yang menyebut Pangeran Muhammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Trump berulang kali mengatakan bahwa Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar untuk membeli senjata AS dan perannya sebagai produsen minyak utama serta sekutu terlalu penting untuk dilepaskan.
Namun Kongres AS jauh lebih kritis terhadap Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, yang mengancam menjatuhkan sanksi baru dan memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi, serta menyoroti krisis kemanusiaan di Yaman.
Credit tempo.co
NATO Akan Bertemu Ukraina Pekan Depan
NATO bakal melangsungkan pertemuan dengan Ukraina membahas konflik di Laut Hitam. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
"Pekan ini kami akan membahas perkembangan di Laut Hitam, dan pekan depan NATO akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina," ujar Juru Bicara Nato, Oana Lungescu, melansir AFP.
Rencananya, pertemuan itu akan digelar pada Senin dan Selasa di Markas NATO, Brussel. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg akan menjadi tuan rumah yang menyambut kedatangan Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko meminta NATO turun tangan dengan memberikan bantuan angkatan laut di Semenanjung Krimea. Namun, sampai saat ini NATO belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut.
"Sejak pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014, NATO secara substansial meningkatkan kehadirannya di Laut Hitam," ujar Lungescu.
Saat ini saja, kapal NATO secara rutin berpatroli di Laut Hitam. Pada tahun 2018, kapal NATO menghabiskan 120 hari di Laut Hitam. Angka itu, kata Lungesco, meningkat dibandingkan pada 2017 yang hanya berjumlah 80 hari.
"Jadi, sebetulnya NATO sudah hadir di Laut Hitam. NATO dan sekutunya terus memberikan dukungan yang kuat untuk Ukraina," kata Lungescu.
Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina telah mendesak sekutu Barat untuk mengarahkan kapal-kapal angkatan lautnya ke Laut Azov. Permintaan itu muncul setelah Rusia menembaki dan menahan tiga kapal Ukraina di perairan lepas Krimea pada Minggu (25/11).
Sejumlah pemimpin Barat juga telah mengecam tindakan Rusia. Mereka menuntut Moskow untuk membebaskan kapal beserta awak kapal, sekaligus menegaskan kembali penolakan mereka terhadap pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia.
Credit cnnindonesia.com
Ukraina Minta Bantuan NATO Hadapi Rusia
Kapal Ukraina di Laut Hitam. (Foto: Reuters/Yevgeny Volokin)
"Jerman merupakan salah satu sekutu terdekat kami, dan kami berharap negara-negara yang tergabung dalam NATO siap mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke Laut Azov untuk membantu Ukraina dan menyediakan keamanan," ucap Poroshenko kepada harian Jerman, Bild.
Seperti dilansir AFP pada Kamis (29/11), Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan bahwa Rusia telah merebut tiga kapal Ukraina akhir pekan lalu.
Poroshenko menuduh Putin "tidak menginginkan apapun selain menguasai laut."
"Kami tidak dapat menerima kebijakan agresif Rusia. Awalnya Krimea, kemudian timur Ukraina, dan sekarang dia menginginkan Laut Azov," ucap Poroshenko.
"Jerman juga harus bertanya pada negaranya sendiri, Apa yang sanggup dilakukan Putin selanjutnya jika kita tidak menghentikannya?" ucap Poroshenko pada hari di mana Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman mengunjungi Berlin.
Rusia telah menembaki dan kemudian menyita tiga kapal Ukraina pada Minggu (25/11), dan menuduh kapal itu masuk secara ilegal ke perairannya di Laut Azov. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina.
Pemimpin NATO, Jens Stotlenberg, pada Senin menuntut Rusia membebaskan kapal dan pelaut Ukraina, dengan memperingatkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan memunculkan konsekuensi besar.
Poroshenko juga menyampaikan kepada surat kabar Jerman bahwa Kanselir Jerman, Angela Merkel merupakan teman baik Ukraina.
"Pada 2015, dia sudah menyelamatkan negara kami melalui negosiasinya di Minsk, kami berharap dia akan mendukung kami sekali lagi bersama sekutu kami lainnya," ucap Poroshenko.
"Putin ingin membawa kembali Kekaisaran Rusia Lama. Krimea, Donbas, dia menginginkan seluruh negeri," kata Poroshenko lagi.
"Sebagai seorang kaisar Rusia, ketika dia melihat dirinya sendiri, kekaisarannnya tidak dapat berfungsi tanpa Ukraina. Dia melihat kita sebagai koloni," ucap Poroshenko yang menjabat sejak 2014.
Credit cnnindonesia.com
Rusia Berencama Kirim S-400 ke Crimea, Ukraina Murka
KIEV
- Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk rencana Rusia untuk
menyebarkan sebuah batalion sistem pertaahanan udara S-400 ke
semenanjung Crimea. Kiev menyebut langkah ini hanya akan memperburuk
situasi.
Direktur Politik Kemlu Ukraina, Olexiy Makeyev mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan udara itu sangat berbahaya tidak hanya untuk Ukraina, tetapi seluruh wilayah Laut Hitam.
"Jangkauan operasional sistem itu mencapai 400km sehingga menempatkan semua negara di wilayah Laut Hitam, termasuk anggota NATO di bawah ancaman serangan. Kami tahu bahwa rudal itu dapat digunakan juga untuk target darat," ucap Makeyev.
Makeyev mengatakan bahwa Moskow telah militerisasi Crimea sejak 2014, dengan membawa sistem senjata baru termasuk pesawat dan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir serta personil militer.
"Pendudukan dan militerisasi berikutnya di Crimea adalah perluasan area penggunaan kapal perang Rusia dan pesawat militer di Laut Hitam dan mungkin jauh melampauinya, bahkan di wilayah Mediterania," ungkapnya.
Direktur Politik Kemlu Ukraina, Olexiy Makeyev mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan udara itu sangat berbahaya tidak hanya untuk Ukraina, tetapi seluruh wilayah Laut Hitam.
"Jangkauan operasional sistem itu mencapai 400km sehingga menempatkan semua negara di wilayah Laut Hitam, termasuk anggota NATO di bawah ancaman serangan. Kami tahu bahwa rudal itu dapat digunakan juga untuk target darat," ucap Makeyev.
Makeyev mengatakan bahwa Moskow telah militerisasi Crimea sejak 2014, dengan membawa sistem senjata baru termasuk pesawat dan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir serta personil militer.
"Pendudukan dan militerisasi berikutnya di Crimea adalah perluasan area penggunaan kapal perang Rusia dan pesawat militer di Laut Hitam dan mungkin jauh melampauinya, bahkan di wilayah Mediterania," ungkapnya.
"Militerisasi
semacam itu memiliki konsekuensi luas untuk keamanan tidak hanya di
wilayah Laut Hitam tetapi di seluruh Eropa selatan, serta Afrika Utara
dan Timur Tengah," tukasnya.
Credit sindonews.com
Buktikan Ancamannya, Trump Batalkan Pertemuan dengan Putin
BUENOS AIRES
- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuktikan ancaman
untuk membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladmir
Putin. Keduanya dijadwalkan bertemu di sela-sela KTT G20 yang dihelat di
Buenos Aires, Argentina, akhir pekan ini.
Trump membatalkan rencana pertemuan tersebut karena Rusia menolak untuk melepaskan kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awaknya yang ditahan selama konfrontasi maritim antara kedua negara pada hari Minggu lalu.
"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum kembali ke Ukraina dari Rusia, saya telah memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang sebelumnya dijadwalkan di Argentina dengan Presiden Vladimir Putin. Saya melihat maju ke KTT yang berarti lagi segera setelah situasi ini diselesaikan!" cuit Trump dalam perjalanan menuju pertemuan seperti dikutip dari CNN, Jumat (30/11/2018).
Trump mengumumkan ia membatalkan pertemuan kurang dari satu jam setelah mengatakan kepada wartawan bahwa ia percaya KTT G20 adalah waktu yang sangat baik untuk mengadakan pertemuan dengan Putin.
Tweet itu muncul tak lama setelah ia naik ke Air Force One untuk berangkat ke KTT G20 di Buenos Aires dan serangkaian pertemuan bilateral yang ia rencanakan di kota itu.
Di atas pesawat, juru bicaranya Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden membuat keputusannya dengan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, kepala staf John Kelly dan penasehat keamanan nasional John Bolton, yang menelepon ke pesawat dari Brasil.
Sanders mengatakan dia tidak mengetahui adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Putin.
Sebelumnya Kamis, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia "mungkin" masih bertemu dengan Putin, meskipun ada insiden baru-baru ini di mana kapal Rusia menembaki dan menyita tiga kapal Ukraina dekat Crimea.
"Saya mungkin akan bertemu dengan Presiden Putin. Kami belum memutuskan pertemuan itu. Saya sedang memikirkannya, tetapi kami belum. Mereka ingin melakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengadakan pertemuan. Saya mendapatkan laporan lengkap di pesawat mengenai apa yang terjadi sehubungan dengan itu," katanya di Gedung Putih saat ia bersiap untuk naik ke Marine One.
Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, dalam perjalanan ke KTT G20 di Buenos Aires, menanggapi pembatalan Trump, mengatakan: "Kami tetap terbang, sejauh ini kami hanya melihat tweet (Trump) dan laporan media. Kami tidak memiliki informasi resmi. Dan jika ini kasusnya, kita akan memiliki beberapa jam tambahan untuk pertemuan berguna lainnya! "
Trump sebelumnya sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Putin terkait krisis di Laut Azov.
"Mungkin saya tidak akan mengadakan pertemuan (dengan Pak Putin). Mungkin saya bahkan tidak akan mengadakan pertemuan. Saya tidak suka agresi itu. Saya sama sekali tidak menginginkan agresi itu," katanya.
Trump membatalkan rencana pertemuan tersebut karena Rusia menolak untuk melepaskan kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awaknya yang ditahan selama konfrontasi maritim antara kedua negara pada hari Minggu lalu.
"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum kembali ke Ukraina dari Rusia, saya telah memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang sebelumnya dijadwalkan di Argentina dengan Presiden Vladimir Putin. Saya melihat maju ke KTT yang berarti lagi segera setelah situasi ini diselesaikan!" cuit Trump dalam perjalanan menuju pertemuan seperti dikutip dari CNN, Jumat (30/11/2018).
Trump mengumumkan ia membatalkan pertemuan kurang dari satu jam setelah mengatakan kepada wartawan bahwa ia percaya KTT G20 adalah waktu yang sangat baik untuk mengadakan pertemuan dengan Putin.
Tweet itu muncul tak lama setelah ia naik ke Air Force One untuk berangkat ke KTT G20 di Buenos Aires dan serangkaian pertemuan bilateral yang ia rencanakan di kota itu.
Di atas pesawat, juru bicaranya Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden membuat keputusannya dengan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, kepala staf John Kelly dan penasehat keamanan nasional John Bolton, yang menelepon ke pesawat dari Brasil.
Sanders mengatakan dia tidak mengetahui adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Putin.
Sebelumnya Kamis, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia "mungkin" masih bertemu dengan Putin, meskipun ada insiden baru-baru ini di mana kapal Rusia menembaki dan menyita tiga kapal Ukraina dekat Crimea.
"Saya mungkin akan bertemu dengan Presiden Putin. Kami belum memutuskan pertemuan itu. Saya sedang memikirkannya, tetapi kami belum. Mereka ingin melakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengadakan pertemuan. Saya mendapatkan laporan lengkap di pesawat mengenai apa yang terjadi sehubungan dengan itu," katanya di Gedung Putih saat ia bersiap untuk naik ke Marine One.
Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, dalam perjalanan ke KTT G20 di Buenos Aires, menanggapi pembatalan Trump, mengatakan: "Kami tetap terbang, sejauh ini kami hanya melihat tweet (Trump) dan laporan media. Kami tidak memiliki informasi resmi. Dan jika ini kasusnya, kita akan memiliki beberapa jam tambahan untuk pertemuan berguna lainnya! "
Trump sebelumnya sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Putin terkait krisis di Laut Azov.
"Mungkin saya tidak akan mengadakan pertemuan (dengan Pak Putin). Mungkin saya bahkan tidak akan mengadakan pertemuan. Saya tidak suka agresi itu. Saya sama sekali tidak menginginkan agresi itu," katanya.
Kapal
penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan pada hari Minggu saat dua
kapal perang Ukraina dan sebuah kapal kecil berlayar melalui Selat Kerch
di lepas pantai Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Dua
puluh empat orang Ukraina ditahan dan setidaknya tiga orang terluka
dalam insiden itu.
Ukraina menggambarkan insiden itu sebagai "tindakan agresi" tetapi Rusia mengatakan kapal negara tetangganya itu telah secara ilegal memasuki perairannya.
Pengadilan Crimea kemudian memerintahkan 12 orang Ukraina ditahan selama 60 hari. Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan untuk prajurit lainnya pada hari Rabu.
Pasca insiden itu, Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari dari 26 November di 10 wilayah perbatasan.
Ukraina menggambarkan insiden itu sebagai "tindakan agresi" tetapi Rusia mengatakan kapal negara tetangganya itu telah secara ilegal memasuki perairannya.
Pengadilan Crimea kemudian memerintahkan 12 orang Ukraina ditahan selama 60 hari. Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan untuk prajurit lainnya pada hari Rabu.
Pasca insiden itu, Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari dari 26 November di 10 wilayah perbatasan.
Credit sindonews
Mohammed bin Salman Bakal Jadi Sorotan di KTT G20 di Argentina
CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman,
tiba di ibukota Buenos Aires, Argentina, untuk menghadiri pertemuan
tingkat tinggi KTT G20. Kehadiran Mohammed bin Salman menjadi pusat
perhatian menyusul derasnya kasus pembunuhan wartawan senior, Jamal
Khashoggi.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.
Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.
Negara-negara Barat juga menyerukan agar Arab Saudi segera mengakhiri
kampanye militernya di perang Yaman, yang dilakukan oleh Putra Mahkota
Mohammed bin Salman. Krisis kemanusiaan di Yaman sekarang ini semakin
memburuk.
Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.
Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.
Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
Credit tempo.co
Argentina Cari Informasi Soal Jamal Khashoggi dan Yaman, Ada Apa?
CB, Jakarta - Kantor hakim federal Argentina saat ini meninjau pengaduan Human Rights Watch (HRW) terhadap pangeran mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman atas keterlibatannya dalam kejahatan perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.
Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.
Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.
Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.
Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.
Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.
Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Credit tempo.co
Hamas Desak PBB Izinkan Mereka Angkat Senjata Lawan Israel
GAZA
- Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh menyerukan kepada PBB untuk mendukung
haknya untuk memanggul senjata melawan Israel. Hal itu disampaikan
Haniyeh dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Majelis Umum
PBB, Maria Fernada Spinosa.
Dalam suratnya, Haniyeh menuturkan bahwa hukum internasional telah menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk membela diri dan melawan penjajahan, baik itu secara damai atau melalui perlawanan bersenjata.
"Kami mengulangi hak rakyat kami untuk membela diri dan untuk melawan pendudukan, dengan semua cara yang tersedia, termasuk perlawanan bersenjata, yang dijamin oleh hukum internasional," tulis Haniyeh, seperti dilansir Jpost pada Kamis (29/11).
“Sidang Umum PBB mengadopsi puluhan resolusi yang menegaskan hak rakyat atas kemerdekaan, penentuan nasib sendiri dan perjuangan dengan semua cara yang tersedia, damai dan tidak damai, untuk hak itu. PBB memilih orang-orang Palestina untuk lusinan resolusi yang relevan, termasuk 2621, 2649, 2787 dan 3236," sambungnya.
Seruan Hamas ini mendapat kecaman keras dari pihak Israel. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa Hamas seharusnya tidak berbicara mengenai hukum internasional ketika mereka masih melakukan serangan rudal ke Israel.
Dalam suratnya, Haniyeh menuturkan bahwa hukum internasional telah menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk membela diri dan melawan penjajahan, baik itu secara damai atau melalui perlawanan bersenjata.
"Kami mengulangi hak rakyat kami untuk membela diri dan untuk melawan pendudukan, dengan semua cara yang tersedia, termasuk perlawanan bersenjata, yang dijamin oleh hukum internasional," tulis Haniyeh, seperti dilansir Jpost pada Kamis (29/11).
“Sidang Umum PBB mengadopsi puluhan resolusi yang menegaskan hak rakyat atas kemerdekaan, penentuan nasib sendiri dan perjuangan dengan semua cara yang tersedia, damai dan tidak damai, untuk hak itu. PBB memilih orang-orang Palestina untuk lusinan resolusi yang relevan, termasuk 2621, 2649, 2787 dan 3236," sambungnya.
Seruan Hamas ini mendapat kecaman keras dari pihak Israel. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa Hamas seharusnya tidak berbicara mengenai hukum internasional ketika mereka masih melakukan serangan rudal ke Israel.
“Hamas
berbicara tentang hukum internasional ketika menembakkan roket ke
populasi sipil, memegang mayat tentara IDF dan warga Israel, dan
menggunakan orang-orangnya sendiri sebagai perisai manusia," kata Danon.
Danon menambahkan, bahwa Israel dan Amerika Serikat (AS) akan terus memobilisasi negara-negara di dunia ke dalam sebuah front persatuan melawan tindakan yang dilakukan Hamas, dengan bantuan Iran.
Danon menambahkan, bahwa Israel dan Amerika Serikat (AS) akan terus memobilisasi negara-negara di dunia ke dalam sebuah front persatuan melawan tindakan yang dilakukan Hamas, dengan bantuan Iran.
Credit sindonews.com
Yordania: Permukiman Israel Hambatan Terbesar Dalam Perdamaian Timteng
AMMAN
- Raja Yordania, Abdullah II kembali menegaskan penentangannya terhadap
pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia
menggambarkan hal itu sebagai hambatan yang menghalangi solusi dua
negara.
Berbicara pada Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina, Raja Abdullah menyatakan bahwa Palestina adalah kunci dari perdamaian di Timur Tengah dan pemukiman Israel adalah hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian tersebut.
"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," ucap Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (29/11).
Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan Yerusalem sebagai kota yang bersejarah bagi Arab, Muslim dan Kristen dan penguasaan Hashemite atas situs suci Muslim dan Kristen kota.
Berbicara pada Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina, Raja Abdullah menyatakan bahwa Palestina adalah kunci dari perdamaian di Timur Tengah dan pemukiman Israel adalah hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian tersebut.
"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," ucap Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (29/11).
Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan Yerusalem sebagai kota yang bersejarah bagi Arab, Muslim dan Kristen dan penguasaan Hashemite atas situs suci Muslim dan Kristen kota.
"Yordania
akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap upaya untuk
memaksakan sebuah realitas baru [di Yerusalem] atau mengubah status
historis dan hukumnya," tukasnya.
Credit sindonews.com
NATO selidiki serangan udara mematikan AS di Afghanistan
Jenderal John Campbel, Tentara Amerika
Serikat, Komandan pasukan AS dan Internasional di Afghanistan, berbicara
dalam konferensi pers di markas besar Resolute Support di Kabul,
Afghanistan, Rabu (25/11). Penyelidikan AS atas serangan berdarah 3
Oktober pada sebuah rumah sakit yang dijalankan oleh Medecins Sans
Frontiers di kota Kunduz, utara Afghanistan menyatakan hal tersebut
kecelakaan tragis yang disebabkan kesalahan manusia, menurut pernyataan
Campbell, kemarin. (REUTERS/Massoud Hossaini/Pool )
Kabul, Afghanistan (CB) - Resolute Support Mission,
pimpinan Amerika Serikat, di Afghanistan telah melakukan penyelidikan
mengenai serangan udara mematikan AS dua hari sebelumnya sehingga
menewaskan 30 orang.
Mayor Bariki Mallya, juru bicara bagi misi tersebut, mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, serangan udara di Kabupaten Garmsir di Provinsi Helmand dilancarkan oleh pasukan AS atas permintaan tentara Afghanistan yang sedang memburu anggota Taliban yang bersenjata senapan mesin berat.
"Dalam aksi bela diri, pasukan darat meminta serangan udara dilancarkan. Setelah serangan itu, ada ledakan kedua di dalam satu kompleks. Pada saat yang sama dengan serangan tersebut, pasukan darat tak mengetahui ada warga sipil di dalam kompleks atau sekitarnya; mereka hanya tahu bahwa anggota Taliban menggunakan gedung itu sebagai posisi tempur," katanya.
Ia menambahkan petempur Taliban terus menggunakan warga sipil, terutama anak-anak, sebagai perisai manusia.
Mayor Bariki Mallya, juru bicara bagi misi tersebut, mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, serangan udara di Kabupaten Garmsir di Provinsi Helmand dilancarkan oleh pasukan AS atas permintaan tentara Afghanistan yang sedang memburu anggota Taliban yang bersenjata senapan mesin berat.
"Dalam aksi bela diri, pasukan darat meminta serangan udara dilancarkan. Setelah serangan itu, ada ledakan kedua di dalam satu kompleks. Pada saat yang sama dengan serangan tersebut, pasukan darat tak mengetahui ada warga sipil di dalam kompleks atau sekitarnya; mereka hanya tahu bahwa anggota Taliban menggunakan gedung itu sebagai posisi tempur," katanya.
Ia menambahkan petempur Taliban terus menggunakan warga sipil, terutama anak-anak, sebagai perisai manusia.
Ketidakpuasan telah meluas di kalangan penduduk mengenai peritiwa seperti itu, yang digambarkan sebagai "kerusakan jaminan" oleh pihak yang berperang.
Noor Ullah, seorang warga kabupaten itu, mengatakan melalui telepon kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, dua lelaki tua, empat perempuan dan sejumlah anak kecil kehilangan nyawa mereka dalam serangan udara tersebut.
Pada Rabu, lembaga penyiaran lokal Tolo News melaporkan bahwa sedikitnya 30 orang --termasuk perempuan dan anak kecil-- tewas dalam serangan udara itu. Pemerintah provinsi menyatakan 15 anggota Taliban telah dalam serangan tersebut.
Itu adalah peristiwa mematikan kedua di provinsi yang sama. Pada awal pekan ini, operasi darat dan udara serupa melukai 16 orang, kebanyakan anak kecil, di Daerah Baba Ji di Helmand.
Korban di pihak sipil dalam berbagai serangan udara telah memperlihatkan lonjakan tajam, naik 52 persen dalam enam bulan pertama 2018, dibandingkan dengan tahun lalu, kata Misi PBB di Afghanistan.
Sebanyak 149 warga sipil tewas dan 200 orang lagi cedera dalam semester pertama 2018, kata misi tersebut.
Credit antaranews.com
Pemimpin Suku di Yaman Dukung Proses Perdamaian PBB
SANAA
- Beberapa pemimpin suku di Yaman mendukung Amerika Serikat (AS) dan
solusi politik yang diusulkan oleh PBB untuk mengakhiri perang. Mereka
juga mendesak peran aktif dalam negosiasi yang serang berlangsung.
"Baik orang-orang dan suku-suku di Yaman mendukung solusi politik Amerika untuk konflik di Yaman selama itu menyambut tuntutan suku dan orang-orang Yaman," ujar Abdurabuh al-Shaif, seorang pemimpin suku dari suku Daham di al-Jawf provinsi Yaman, seperti disitir dari VOA, Jumat (31/11/2018).
Dalam kesempatana itu, al-Shaif juga menyuarakan keprihatinannya atas metode pendekatan AS terhadap konflik di Yaman.
“Solusi politik apa pun yang tidak mengarah pada pemulihan negara, melucuti senjata milisi Houthi, dan mengarah pada solusi demokratis tidak dapat disebut solusi politik. Ini lebih merupakan menyerahkan kepada milisi...(sesuatu) yang tidak dapat kami terima,” tambah Al-Shaif.
Martin Griffiths, utusan khusus PBB untuk Yaman, berencana untuk mengadakan pertemuan semua pihak dalam konflik Yaman di Swedia pada bulan Desember. Pertemuan itu untuk mencari solusi politik terhadap perang yang sedang berlangsung.
"Ini adalah kesempatan pada saat yang genting untuk mengejar penyelesaian politik yang komprehensif dan inklusif untuk konflik," kata Griffiths.
"Baik orang-orang dan suku-suku di Yaman mendukung solusi politik Amerika untuk konflik di Yaman selama itu menyambut tuntutan suku dan orang-orang Yaman," ujar Abdurabuh al-Shaif, seorang pemimpin suku dari suku Daham di al-Jawf provinsi Yaman, seperti disitir dari VOA, Jumat (31/11/2018).
Dalam kesempatana itu, al-Shaif juga menyuarakan keprihatinannya atas metode pendekatan AS terhadap konflik di Yaman.
“Solusi politik apa pun yang tidak mengarah pada pemulihan negara, melucuti senjata milisi Houthi, dan mengarah pada solusi demokratis tidak dapat disebut solusi politik. Ini lebih merupakan menyerahkan kepada milisi...(sesuatu) yang tidak dapat kami terima,” tambah Al-Shaif.
Martin Griffiths, utusan khusus PBB untuk Yaman, berencana untuk mengadakan pertemuan semua pihak dalam konflik Yaman di Swedia pada bulan Desember. Pertemuan itu untuk mencari solusi politik terhadap perang yang sedang berlangsung.
"Ini adalah kesempatan pada saat yang genting untuk mengejar penyelesaian politik yang komprehensif dan inklusif untuk konflik," kata Griffiths.
Perang
di Yaman dimulai pada tahun 2014 antara pemerintah Abd-Rabbu Mansour
Hadi, yang mendapat dukungan dari koalisi Saudi yang didukung AS, dan
pemberontak Houthi yang didukung Iran. Sejak itu konflik menjadi krisis
kemanusiaan, dengan puluhan ribu korban dan kelaparan parah yang
mengancam nyawa jutaan warga sipil termasuk anak-anak.
Credit sindonews.com
Pemberontak Houthi Tembakkan Rudal Balistik ke Bandara Saudi
SANAA
- Pemberontak Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke arah bandara
militer di selatan wilayah perbatasan Saudi, Najran pada hari Rabu.
Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan kelompok pemberontak itu.
"Rudal balistik Badr-1-P menargetkan bandara Saudi dan tempat tinggal pilot di daerah Bir Askar pada Rabu malam," bunyi pernyataan Houthi yang diwartakan kantor berita miliknya Saba, seperti disitir dari Xinhua, Kamis (29/11/2018).
Pernyataan itu mengatakan rudal tersebut menghantam sasaran secara akurat. Belum ada komentar dari Arab Saudi terkait pernyataan tersebut.
Eskalasi militer terbaru itu terjadi beberapa jam setelah saluran TV al-Masirah dihapus oleh perusahaan penyedia satelit Mesir Nilesat. Houthi menyalahkan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Prancis dibalik tekanan terhadap Nilesat agar memutus saluran televisi tersebut dari satelit.
Serangan itu adalah yang pertama sejak pemberontak mengumumkan penghentian serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 18 November. Itu dilakukan untuk menunjukkan itikad baik guna mendukung upaya perdamaian yang sedang berlangsung oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths.
Griffiths meninggalkan Sanaa pada hari Sabtu setelah kunjungan, di mana para pemberontak berjanji akan menghadiri pembicaraan perdamaian yang akan datang di Swedia.
"Rudal balistik Badr-1-P menargetkan bandara Saudi dan tempat tinggal pilot di daerah Bir Askar pada Rabu malam," bunyi pernyataan Houthi yang diwartakan kantor berita miliknya Saba, seperti disitir dari Xinhua, Kamis (29/11/2018).
Pernyataan itu mengatakan rudal tersebut menghantam sasaran secara akurat. Belum ada komentar dari Arab Saudi terkait pernyataan tersebut.
Eskalasi militer terbaru itu terjadi beberapa jam setelah saluran TV al-Masirah dihapus oleh perusahaan penyedia satelit Mesir Nilesat. Houthi menyalahkan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Prancis dibalik tekanan terhadap Nilesat agar memutus saluran televisi tersebut dari satelit.
Serangan itu adalah yang pertama sejak pemberontak mengumumkan penghentian serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 18 November. Itu dilakukan untuk menunjukkan itikad baik guna mendukung upaya perdamaian yang sedang berlangsung oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths.
Griffiths meninggalkan Sanaa pada hari Sabtu setelah kunjungan, di mana para pemberontak berjanji akan menghadiri pembicaraan perdamaian yang akan datang di Swedia.
Arab
Saudi memimpin koalisi militer Arab melakukan intervensi di Yaman pada
2015. Mereka mendukung pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi
setelah pemberontak Houthi memaksanya mengasingkan diri dan menguasai
sebagian besar wilayah utara negara itu, termasuk Ibu Kota Sanaa.
Perang selama empat tahun telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, sebagian besar warga sipil, membuat tiga juta orang lainnya menjadi pengungsi dan mendorong negara itu ke jurang kelaparan.
Perang selama empat tahun telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, sebagian besar warga sipil, membuat tiga juta orang lainnya menjadi pengungsi dan mendorong negara itu ke jurang kelaparan.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)