CUPUMA

Kamis, 31 Januari 2019

Apa Saja yang Akan Terjadi di Inggris Jika Brexit Gagal?

Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson

CB, Jakarta - Masa depan Inggris kini terletak pada lolos tidaknya proposal Brexit.
Jika Brexit gagal mencapai kesepakatan atau yang dikenal sebagai No Brexit Deal, maka konsekuensi terburuknya adalah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan sama sekali.
No Deal Brexit, seperti dikutip dari Mirror.co.uk, 30 Januari 2019, adalah opsi jika anggota parlemen, Uni Eropa dan pemerintah Inggris tidak dapat menyetujui perjanjian pengunduran Brexit pada tanggal 29 Maret 2019.

Kesepakatan setebal 585 halaman akan memastikan bisnis tidak terputus dengan melanjutkan aturan dalam masa transisi hingga Desember 2020.
Meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan berarti akan jatuh kembali pada tarif perdagangan WTO, meningkatkan harga impor dan ekspor, dan dapat meninggalkan lubang hitam legal di mana hukum Uni Eropa berdiri sebelumnya.
Pemerintah Inggris telah meningkatkan persiapan tanpa kesepakatan sejak awal musim panas 2018.
Anggota parlemen percaya bahwa mereka dapat menemukan cara untuk memblokir No Deal Brexit melalui Parlemen, termasuk dengan menunda tanggal 29 Maret, tetapi jika tidak, itu masih merupakan opsi yang harus diantisipasi pada pukul 11 malam pada tanggal 29 Maret dan berikut yang akan terjadi di Inggris jika Brexit keluar tanpa kesepakatan.

1. Darurat Militer
Lebih dari 3.000 tentara dikerahkan jika ada Brexit yang tidak memiliki kesepakatan.
Cadangan tentara juga secara hukum dapat dipanggil jika ada kerusuhan sipil, sementara dewan bersiap untuk kemungkinan perampokan bank, bahan bakar dan makanan.
Pemerintah memiliki rencana jika perlu memberlakukan darurat militer dan jam malam untuk memulihkan ketertiban.

2. Wajib Memperbarui Paspor
Pada saat ini, warga negara Inggris dapat memasuki negara-negara Schengen dengan paspor yang valid bahkan jika mereka hanya memiliki satu hari tersisa sebelum mereka berakhir.
Tetapi dalam kesepakatan Brexit, setelah 29 Maret 2019, warga Inggris mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke negara-negara ini jika warga Inggris memiliki kurang dari enam bulan tersisa di paspornya.
Pemerintah menyarankan para pelancong untuk memperbarui paspor yang lebih tua dari sembilan tahun enam bulan.
Biasanya ini berarti memperbarui enam bulan sebelum paspor kedaluwarsa. Tetapi jika paspor memiliki validitas lebih dari 10 tahun, maaka harus memperbarui lebih awal, karena bulan tambahan di atas 10 tahun tidak masuk hitungan.
Berikut ini adalah anggota Perjanjian Schengen: Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Swiss.
3. Hewan Peliharaan

Pengunjuk rasa anti-Brexit mengikuti pawai yang disebut "Wooferendum" dengan membawa anjing mereka di London, Inggris, Ahad, 7 Oktober 2018. Pemberlakuan Brexit dikhawatirkan akan menyebabkan kekurangan dokter hewan dan kenaikan biaya makanan hewan peliharaan. REUTERS/Henry Nicholls

Ada perubahan besar untuk pemilik hewan peliharaan yang ingin membawa hewan kesayangan mereka ke luar negeri.
Saat ini anjing, kucing, dan musang dapat melakukan perjalanan ke mana saja di UE selama mereka memiliki "paspor hewan peliharaan".
Syarat utama adalah bahwa tiga minggu sebelum kunjungan pertama, pemilik harus pergi ke dokter hewan untuk divaksinasi rabies dan ditanam mikrochip.
Tetapi dalam kasus terburuk Brexit, pemilik hewan peliharaan harus mengunjungi dokter hewan setidaknya empat bulan sebelum membawa hewan peliharaan mereka ke UE.

4. Restoran Cepat Saji Kehabisan Makanan
Makanan sedang ditimbun sebagai antisipasi Inggris keluar UE tanpa kesapakatan.
Pada bulan Januari, nama-nama besar seperti KFC, Pret, Lidl, Co-Op, M&S, Waitrose, Sainsbury, Asda, dan McDonald's menandatangani surat peringatan yang memperingatkan bahwa persediaan makanan bisa kekurangan karena gangguan pada rantai pasokan.

5. Kehilangan Pekerjaan
Sejumlah perusahaan telah memindahkan pekerjaan dari Inggris atau mengancam akan melakukannya dalam situasi tanpa kesepakatan.
Salah satunya Airbus, yang mempekerjakan 14.000 orang di Inggris dengan sekitar 110.000 pekerjaan di rantai pasokan, memperingatkan akan pindah ke tempat lain.
Dan kritikus khawatir investasi baru tidak akan datang ke Inggris, menghantam pekerjaan di generasi mendatang.

6. Jutaan Tiket Pesawat Bisa Dibatalkan

Pesawat British Airways. REUTERS/Arnd Wiegmann
Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) memperingatkan hingga 5 juta tiket pesawat bisa dibatalkan jika tidak ada kesepakatan.
Saat ini tidak diketahui dengan pasti tiket mana yang kena imbas, atau bagaimana calon penumpang akan mengetahui jika penerbangan mereka dibatalkan.

7.Semakin Sulit Mengemudi di UE
Saat ini SIM Inggris adalah satu-satunya hal yang perlu pengunjung dapatkan di belakang kemudi di Uni Eropa.
Tetapi di bawah Brexit yang tidak sesuai kesepakatan, warga Inggris harus mendapatkan Izin Mengemudi Internasional.
Sementara itu warga Inggris juga akan dipaksa untuk mengajukan "kartu hijau" untuk membuktikan bahwa Anda memiliki asuransi mobil yang tepat.

8. Warga UE Kehilangan Izin Tinggal di Inggris
Lebih dari 3 juta warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris akan memiliki hak tinggal yang kurang konkret.
Apakah ada kesepakatan Brexit atau tidak, warga negara Uni Eropa dapat tinggal di Inggris jika mereka mendaftar untuk "status menetap" dengan pemerintah.
Dalam No Deal Brexit, hanya warga negara Uni Eropa yang tiba sebelum 29 Maret yang dapat mengajukan permohonan, bukan mereka yang tiba pada Desember 2020.
Batas waktu untuk pengajuan adalah 31 Desember 2020, bukan 30 Juni 2021 jika ada kesepakatan Brexit.

9. Apotek dan Rumah Sakit Membatasi Obat
Apoteker telah meminta wewenang khusus untuk menjatah obat jika tidak ada kesepakatan Brexit.
Di bawah rencana Asosiasi Distribusi Layanan Kesehatan, mereka akan memiliki wewenang khusus untuk memvariasikan resep dokter dan menawarkan sesuatu yang lain jika obat tidak tersedia.
37 juta paket obat-obatan diimpor ke Inggris dari UE setiap bulan, dan Kementerian Kesehatan Inggris (NHS) sedang mempersiapkan skenario untuk mencegah pasokan kering.
Kepala pemerintah dan NHS telah mendirikan Pusat Respons Operasional dan perusahaan-perusahaan industri menciptakan persediaan obat enam minggu.

10. Biaya Roaming Ponsel Lebih Mahal
Biaya roaming ponsel dapat dinaikkan kurang dari dua tahun setelah dipotong di Uni Eropa.
Biaya dipotong pada Juni 2017, artinya tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan perangkat Inggris di benua untuk panggilan, teks dan data.
Operator tidak akan terikat oleh perjanjian jika Inggris keluar tanpa kesepakatan.
Roaming bebas biaya tambahan saat warga Inggris bepergian ke UE tidak dapat lagi dijamin.

11. Dua Kali Lewati Keamanan Bandara Eropa
Penumpang pesawat yang mengubah penerbangan di UE mungkin harus menjalani dua pemeriksaan keamanan di bawah No Deal Brexit.
Wisatawan yang menaiki pesawat di Inggris untuk terbang ke bandara Eropa, sebelum berganti penerbangan untuk tujuan selanjutnya, akan transit di Inggris seperti sekarang.
Tetapi mereka mungkin harus melakukan pemeriksaan kedua di UE sebelum mendapatkan penerbangan lanjutan mereka.

12. Irlandia Utara Alami Pemadaman Listrik
Irlandia Utara akan dipaksa untuk mengambil tindakan drastis untuk memadamkan listrik.
Kasus terburuk No Deal Brexit akan mengacaukan pasar listrik semua pulau yang dimiliki oleh Irlandia Utara dan Republik, membiarkannya "tanpa dasar hukum".
Untuk menghentikan pemadaman, Irlandia Utara harus mengambil lebih banyak listrik dari pembangkit listrik Inggris melalui "interkonektor" yang berjalan di bawah Laut Irlandia.
Tetapi Operator Sistem Transmisi Irlandia Utara mungkin perlu bergantung pada pengaturan mundur untuk memastikan daya terus mengalir.

13. Kemasan Rokok Berubah
Peringatan grafis pada paket rokok akan digantikan oleh versi Australia jika tanpa kesepakatan Brexit.
Dalam beberapa hal kemasan bahkan lebih mengerikan daripada yang diedarkan di Inggris saat ini.
Gambar-gambar suram menunjukkan kaki penuh dengan penyakit pembuluh darah, arteri yang tersumbat, otak yang berdarah dan gigi bernoda hitam.
Foto-foto akan diubah dalam No Deal Brexit karena Komisi Eropa memiliki hak cipta yang digunakan Inggris saat ini.

14. Obat-obatan dan Parfum Lebih Mahal
Saat ini, bahan-bahan populer dalam obat flu biasanya dapat diperdagangkan di UE tanpa lisensi. Dalam kesepakatan, lisensi akan diperlukan untuk berdagang yang disebut "prekursor" ini.
Jika Brexit tanpa kesepakatan, perusahaan yang ingin memperdagangkan bahan kimia semacam itu dengan UE harus mendaftar ke Home Office, yang biayanya antara 109 Poundsterling (Rp 2 juta) hingga 3.665 Poundsterling (Rp 67,7 juta).
Mereka juga akan memerlukan lisensi impor/ekspor, yang biayanya 24 Poundsterling (Rp 443 ribu). Para kritikus mengatakan ini bisa menaikkan harga bagi konsumen di toko-toko.

Demikian pula, perusahaan kosmetik akan kena dampak dengan lebih banyak birokrasi untuk membuktikan produk mereka aman untuk kesehatan manusia.

15. Pasokan Kaviar
Impor kaviar akan dikurangi atau dihentikan sepenuhnya dalam No Deal Brexit.
Telur ikan Sturgeon bersama dengan koleksi anggrek dan reptil yang membutuhkan izin impor dan ekspor untuk melintasi perbatasan UE.
Warga Inggris hanya diizinkan membawa 125 gram kaviar dari Uni Eropa untuk penggunaan pribadi jika Brexit berakhir tanpa kesepakatan.

Credit tempo.co

Brexit di Ujung Tanduk, Kekacauan Ekonomi Mengancam Inggris

Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara selama debat tentang Brexit-nya.

CB, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Theresa May berupaya menyelamatkan kesepakatan Brexit yang semakin mendekati tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk Inggris keluar dari blok Uni Eropa.
Pasalnya, parlemen Inggris gagal mengesahkan amandemen yang akan memberikan May wewenang menunda Brexit demi ketertiban dan bahkan berujung kerusuhan karena Inggris terancam keluar dari blok Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 29 Maret, seperti dikutip dari laporan New York Times, 30 Januari 2019.

Namun, May kehilangan suara pada amandemen tidak mengikat yang mengatakan Inggris tidak boleh meninggalkan blok tanpa kesepakatan. Ini membuat May berusaha lebih keras menyelamatkan kesepakatan Brexit.
May menghadapi tugas yang semakin sulit dalam mencoba membalikkan penolakan besar-besaran Parlemen terhadap rencana Brexit bulan ini.
Akibatnya, dia kembali ke tempat dia mulai sebelum proses amandemen. Satu-satunya kartu yang tersisa adalah jika parlemen benar-benar tidak menyukai rencana Brexit-nya, politisi Inggris tetap terpecah dan lumpuh karena alternatif.

Anggota parlemen Inggris pada hari Selasa, 29 Januari 2019, menginstruksikan Perdana Menteri Theresa May untuk membuka kembali perjanjian Brexit dengan Uni Eropa untuk menggantikan pengaturan perbatasan Irlandia yang kontroversial.[REUTERS]
May menjanjikan pendukung garis keras Brexit di partainya sendiri bahwa dia dapat menyusun ulang teks hukum setebal 585 halaman, dinegosiasikan selama hampir dua tahun, yang oleh negosiator Uni Eropa katakan tidak bisa dibuka kembali.

Sampai baru-baru ini, dia sendiri bersikeras bahwa tidak mungkin untuk menegosiasikan ulang perjanjian ini. May berpendapat bahwa meskipun sulit, itu bisa dilakukan.

May mendapatkan beberapa dukungan yang diperlukan dalam pemungutan suara, ketika parlemen menyetujui amandemen, yang dirancang oleh Konservatif senior, Graham Brady, yang menyuarakan dukungan untuk strateginya membuka kembali negosiasi untuk mencari "kesepakatan alternatif".Dalam pemungutan suara yang alot, anggota parlemen memberikan suara 317 banding 301 untuk memerintahkan May mencari kesepakatan baru dengan Uni Eropa atas perbatasan Irlandia, masalah yang tidak disetujui oleh pro Brexit garis keras yang telah memusingkan May selama berbulan-bulan. May sebelumnya mengatakan kepada House of Commons bahwa dia akan mendukung inisiatif ini, dalam upaya untuk meyakinkan mayoritas anggota parlemen untuk mendukung beberapa rencana Brexit.

Dilaporkan Reuters, Theresa May berbicara dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker pada hari Selasa sebelum meminta parlemen untuk mengirim pesan langsung ke Uni Eropa tentang perlunya perubahan pada kesepakatan Brexit.
Namun, Uni Eropa telah berulang kali mengatakan tidak ingin membuka kembali perjanjian yang ditandatangani oleh 27 pemimpin UE lainnya.

Berbicara segera setelah pemungutan suara di parlemen, seorang juru bicara Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan hambatan itu adalah bagian dari kesepakatan penarikan dan tidak siap untuk negosiasi, sikap yang digemakan oleh pemerintah Irlandia.
Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan tidak mungkin ada negosiasi ulang dan menuntut proposal Inggris yang "kredibel".
Jika parlemen Inggris tidak dapat menemukan mayoritas untuk melangkah ke depan, Inggris akan meninggalkan blok perdagangan global terbesar tanpa kesepakatan Brexit apapun, sebuah skenario yang ditakutkan oleh para pelaku bisnis akan membawa kekacauan pada ekonomi terbesar kelima di dunia.

Credit tempo.co

PBB Temukan 15 Kuburan Massal di Kongo

KINSHASA - Setidaknya 15 kuburan massal telah ditemukan di bagian barat laut Republik Demokratik Kongo setelah tiga hari pertumpahan darah antar etnis pada bulan Desember lalu. Demikian pernyataan juru bicara misi PBB di Kongo, MONUSCO.

Sebelumnya pada bulan Januari, PBB memperkirakan bahwa setidaknya 890 orang terbunuh sebagai akibat dari kekerasan, beberapa yang terburuk di daerah itu selama bertahun-tahun yang menyoroti keadaan genting hubungan antar-etnis bahkan di daerah yang lebih damai di negara Afrika Tengah itu.

Juru bicara MONUSCO, Florence Marchal mengatakan, sebuah misi khusus badan itu yang menyelidiki situasi pertempuran menemukan setidaknya 11 kuburan massal dan 43 kuburan individu di sekitar kota Yumbi dan setidaknya empat kuburan komunal yang berisi setidaknya 170 mayat yang berdekatan di Bongende.

"Sementara kesimpulan dari misi ini masih diselesaikan, kami dapat mengkonfirmasi bahwa beberapa ratus orang termasuk wanita dan banyak anak-anak terbunuh dalam keadaan yang tidak mengenaskan," ujarnya.

"Kecepatan, modus operandi dan tingginya angka kematian dari kekerasan ini menunjukkan bahwa peristiwa ini direncanakan dan dipikirkan terlebih dahulu sebelumnya," ungkapnya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

Perselisihan terkait dengan pemakaman kepala suku dipandang sebagai katalis untuk pertempuran antara komunitas Banunu dan Batende. Ini menyebabkan pemerintah membatalkan pemungutan suara di daerah itu untuk pemilihan presiden bulan lalu.

Sementara pertumpahan darah itu tidak terkait langsung dengan pemungutan suara 30 Desember, seorang aktivis setempat mengatakan kepada Reuters pada saat itu ketegangan antara kedua kelompok etnis itu mereda karena para pemimpin Batende mendukung koalisi yang berkuasa sementara para pemimpin Banunu mendukung para kandidat oposisi.

Marchal mengatakan daerah itu sekarang relatif tenang, tetapi memperingatkan: "Ketegangan antara kedua komunitas masih sangat jelas dan berisiko memburuk."

Melindungi situasi keamanan Kongo yang rapuh akan menjadi salah satu tugas utama bagi Presiden Felix Tshisekedi, yang dilantik pada 24 Januari lalu dalam transfer kekuasaan pertama di Kongo melalui pemilihan umum dalam 59 tahun kemerdekaan negara itu.

Kongo tetap tidak stabil selama bertahun-tahun setelah berakhirnya perang regional 1998-2003 di perbatasan timur dengan Uganda, Rwanda dan Burundi yang menyebabkan jutaan kematian, sebagian besar karena kelaparan dan penyakit. Lusinan milisi terus membinasakan daerah-daerah itu.

Credit sindonews.com

Malaysia Kutuk Serangan Teroris di Filipina

JAKARTA - Malaysia mengutuk serangkaian aksi teror yang terjadi di Filipina. Dalam rentang tiga hari wilayah Filipina selatan diguncang serangkaian serangan teroris yang menyasar rumah ibadah.

"Pemerintah Malaysia mengutuk serangkaian serangan teroris yang keji dan pengecut yang meliputi Katedral Our Lady of Mount Carmel di Lolo, Sulu pada 27 Januari 2019 serta Masjid Maharlika di kota zamboanga pada 30 Januari 2019 yang telah menyebabkan hilangnya secara tragis nyawa dan korban luka-luka tak berdosa termasuk prajurit dan warga sipil," kata pemerintah Malaysia dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (31/1/2019).

Dalam rilisnya, Malaysia juga menyampaikan simpati dan belasungkawa yang paling dalam kepada pemerintah dan warga Filipina serta keluarga korban yang berduka. Negeri Jiran itu berharap para korban luka dapat kembali pulih dengan cepat.

Dalam kesempatan itu, Malaysia juga menegaskan tidak ada warganya yang menjadi korban dalam serangkaian serangan teror itu.

Seperti diwartakan sebelumnya serangan bom kembar terjadi di Katedral Our Lady of Mount Carmel di Lolo, Sulu, pada Minggu (27/1/2019). Serangan yang terjadi pada saat Misa tersebut menewaskan 21 orang.

Sementara serangan terbaru sebuah granat yang dilemparkan ke sebuah masjid di Filipina Selatan menewaskan dua orang dan melukai empat orang lainnya.

Credit sindonews.com

Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kasus Pembobolan Rekening

Ilustrasi peretas. (Foto: Istockphoto/gorodenkoff)

Jakarta, CB -- Bangladesh memutuskan bereaksi hukum atas keterlibatan bank Filipina pada salah satu pencurian siber terbesar di dunia. Gubernur bank sentral Bangladesh Fazle Kabir mengatakan akan mengajukan gugatan hukum di New York, Amerika Serikat.

Peretas yang tidak bisa teridentifikasi telah mencuri US81 juta (Rp 1,13 triliun) dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral AS (Federeal Reserve/The Fed) di New York pada Februari 2016.

Uang tersebut kemudian ditransfer ke Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) cabang Manila lalu secara cepat ditarik lantas dicuci di kasino lokal.

Kabir mengatakan pada AFP bahwa kasus bakal diajukan melawan RCBC dan "semua pihak" yang terlibat pencurian guna mencoba mengembalikan dana yang hilang. Dia juga menambahkan telah terjalin kesepakatan antara pihaknya dengan bank sentral AS di New York buat mendukung gugatan.

Bangladesh telah mengirim tim legal ke New York untuk persiapan pertarungan buat mengembalikan dana.

Pada 2016 lalu Filipina sudah mengenakan denda US$21 juta (Rp294,5 miliar) pada RCBC setelah menginvestigasi keterlibatannya pada pencurian. RCBC menolak tuduhan itu kemudian pada 2017 menuduh bank sentral Bangladesh telah melakukan "pengalihan isu".

Pada bulan ini mantan manajer RCBC Maia Deguito dijatuhi hukuman penjara yang panjang dan didenda US$109 juta (Rp1,5 triliun). Deguito merupakan manajer cabang bank yang jadi lokasi transfer pencurian, dia dituduh mengoordinasikan transfer ilegal itu.

Deguito berencana mengajukan banding dan bisa bebas dengan jaminan sampai putusan resmi.

Pencurian ini mengekspos Filipina sebagai surga uang kotor. Peretas dijelaskan menyerang bank sentral AS dengan lusinan permintaan transfer yang mencoba mencuri lebih dari US$850 juta.

Namun sistem keamanan bank dan penulisan yang salah pada beberapa permintaan mencegah kebobolan lebih banyak.

Aksi pencurian itu terjadi pada Jumat, saat bank sentral Bangladesh tutup. Bank sentral AS tutup pada Sabtu dan Minggu, hingga membuat respons terlambat. Bank sentral AS yang mengatur rekening bank sentral Bangladesh telah menyangkal sistem mereka diretas.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Venezuela siap berunding dengan oposisi

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengacungkan dua jari setelah menerima selempang kepresidenan dalam upacara pengambilan sumpahnya sebagai presiden untuk periode kedua di Mahkaman Agung di Karakas, Venezuela, 10 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Moskow (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Rabu mengatakan siap duduk bersama dan menggelar pembicaraan dengan oposisi negara tersebut.

Presiden juga tidak menutup kemungkinan adanya mediasi oleh negara ketiga, demikian dilaporkan Kantor Berita Rusia RIA.

Kantor berita RIA merilis sejumlah komentarnya saat perjuangan untuk mengendalikan Venezuela semakin intensif, dengan persiapan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyelidikan tersebut dapat berujung pada penangkapan pemimpin oposisi Juan Guaido, yang mengangkat dirinya sebagai presiden sementara dan menyerukan aksi turun ke jalan.

Venezuela pekan lalu terjerumus ke dalam kekekacauan politik setelah Amerika Serikat mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido yang berusia 35 tahun sebagai presiden sementara, sementara Rusia terus memberikan dukungannya kepada Maduro.

"Saya siap untuk duduk di meja perundingan dengan oposisi agar kita membicarakan kepentingan Venezuela, demi perdamaian dan masa depan negara," kata Maduro yang dikutip kantor RIA.

Maduro memberikan sejumlah komentar dalam wawancara dengan Kantor Berita Rusia RIA di Karakas pada Rabu.

Ditanya mengenai kemungkinan mediasi dengan negara ketiga dalam perselisihan tersebut, Maduro seperti yang dikutip mengatakan: "Ada beberapa pemerintah, secara umum organisasi-organisasi, yang menunjukkan perhatian tulus mereka tentang apa yang sedang terjadi di Venezuela dan mereka menyerukan agar dialog dilakukan."

Credit antaranews.com

Cina dan India Dapat Minyak Murah Venezuela karena Sanksi AS

CB, Washington – Sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan negara minyak PDVS asal Venezuela bakal memaksa perusahaan menjual minyak dengan harga murah. Ini bakal menguntungkan negara pembeli seperti Cina dan India.

“PDVSA bakal harus memberikan diskon besar untuk menggantikan minyak mentah asal Timur Tengah. Ini juga bakal menimbulkan biaya ekstra transportasi,” kata Risa Grais-Targow seperti dilansir CNBC pada Senin, 28 Januari 2019. PDVSA merupakan nama perusahaan minyak pelat merah Venezuela.
Analis Risa mengatakan sanksi ini juga berdampak pada pendapatan pemerintah Venezuela, yang bakal berkurang. Sanksi AS ini berlaku sejak Senin pekan ini.

Tekanan ekonomi AS ini bertujuan agar Presiden Nicolas Maduro mundur dari posisinya. Maduro merupakan Presiden berideologi sosialis dan baru saja memenangkan pemilu Presiden untuk kedua kalinya.
Namun, Reuters melansir, sejumlah negara Barat menilai pemilu itu penuh dengan kecurangan. AS dan sejumlah negara Eropa serta Amerika Latin mendukung Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional, sebagai Presiden interim hingga pemilu baru digelar. Madruo menolak ini dan menuding AS memimpin upaya kudeta terhadap dirinya.

Menurut penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, sanksi AS bakal membuat Venezuela kehilangan pendapatan sekitar US$11 miliar atau sekitar Rp155 triliun pendapatan negara itu dari berjualan minyak di AS. Sanksi AS ini juga membekukan sekitar US$7 miliar aset atau sekitar Rp99 triliun.
Menurut analis politik dari Verisk Maplecroft, situasi keuangan perusahaan PDVSA sudah berada diujung tanduk dengan hanya setengah dari minyak mentahnya menghasilkan uang. Sekitar setengah lainnya dikirim ke Cina sebagai pembayaran atas pinjaman miliaran dolar selama satu dekade terakhir.

Venezuela diperkirakan bakal memanfaatkan kilang minyak di India dan Cina untuk mengolah jenis minyak bumi produksinya. Minyak ini memiliki sifat padat, dan asam.
Reuters melansir Presiden Maduro menawarkan dialog dengan pemimpin oposisi Juan Guaido, yang menolaknya. Maduro menuding Guaido mencoba memimpin Venezuela dari Washington. Presiden AS Donald Trump dan Wapres Mike Pence, mendukung Guaido secara terbuka untuk menggantikan Maduro, yang dinilai diktator.

Credit tempo.co

Venezuela selidiki Guaido, larang bepergian, bekukan aset

Pemimpin oposisi yang menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, (kanan) menghadiri sidang Majelis Nasional Venezuela di Karakas, Venezuela, 29 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Pemerintah Venezuela memukul balik Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, pada Selasa (29/1) dengan Mahkamah Agung memberlakukan larangan perjalanan dan membekukan rekening-rekening banknya.

Tindakan itu diambil Pemerintah kendati ada peringatan dari Washington mengenai "konsekuensi serius" jika hal itu dilakukan.

Mahkamah juga mengatakan kejaksaan bisa menyelidiki Guaido. Langkah itu sepertinya merupakan balasan atas memberlakuan sanksi-sanksi Amerika Serikat atas perusahaaan minyak milik Venezuela, PDVSA, yang diumumkan pada Senin (28/1).

Dengan berlakunya sanksi, perusahaan minyak negara kemungkinan tidak dapat memenuhi kontrak dengan para perusahaan pembeli di Amerika Utara, kata pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Sanksi-sanksi Washington tersebut, yang bertujuan untuk menekan Maduro mundur dari kekuasaan, merupakan tindakan paling keras terhadap mantan pemimpin serikat berusia 56 tahun itu. Selama pemerintahan Maduro, ekonomi Venezuela mengalami keruntuhan dan jutaan warga Venezuela berbondong-bondong pergi ke negara-negara tetangga dalam beberapa tahun belakangan.

Sanksi-sanksi AS memicu harga minyak dunia naik, kemarahan dari China dan Rusia dan langkah-langkah serius pertama terhadap Guaido sejak ia menantang klaim Maduro menang dalam pemilihan presiden dan menjadi presiden untuk periode kedua pekan lalu.

Mahkamah Agung menyetujui permintaan Jaksa Agung Venezuela Tarek Saab untuk mengadakan investigasi pendahuluan terhadap Guaido atas tuduhan bahwa ia telah membantu negara-negara asing campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela. Mahkamah juga memberlakukan larangan bepergian atas pemimpin yang berusia 35 tahun itu dan membekukan rekening-rekeningnya.

Sebagai anggota parlemen yang memimpin Majelis Nasional, Guaido memiliki kekebalan dari tuntutan jika tidak ada perintah pengadilan tinggi. Tetapi Mahkamah Agung yang beranggota 32 orang itu setia kepada Maduro dan bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan.

Sebagai tanggapan atas berita awal rencana jaksa agung Venezuela itu, penasihat keamanan nasional AS John Bolton memperingatkan "konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan mencederai Guaido," dalam cuitannya yang menggambarkan Saab sebagai "mantan jaksa agung Venezuela yang tak sah."

AS dan beberapa negara lain telah mengakui Guaido sebagai kepala negara sah Venezuela dan mengecam Maduro sebagai perebut kekuasaan.

Maduro, yang diambil sumpah sebagai presiden pada 10 Januari untuk periode kedua setelah pemilihan yang diperselisihkan tahun lalu, menuduh Guaido melakukan kudeta yang diarahkan AS terhadap dirinya. Maduro didukung sejumlah negara, termasuk Rusia.

Pelantikan Maduro memicu protes di seluruh negeri. Lebih 40 orang diyakini tewas dalam kekerasan politik pekan lalu, termasuk 26 orang ditembak pasukan pemerintah, lima tewas dalam razia rumah ke rumah dan 11 lainnya tewas dalam penjarahan, kata juru bicara HAM PBB Rupert Colville pada Selasa.

Menurut dia, lebih 850 orang ditahan antara 21-26 Januari, termasuk 77 anak-anak, yang di antaranya berusia 12 tahunan.

Credit antaranews.com

Diplomat Sakit Misterius, Kanada Tarik Staf Kedubes di Kuba

Kanada tarik setengah personel perwakilan di Kuba usai satu diplomat terkena penyakit misterius, menambah daftar pejabat yang mengalami gejala aneh sejak 2017. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Kanada menarik setengah personel perwakilan negaranya di Kuba setelah seorang diplomat kembali dilaporkan diserang penyakit misterius, menambah panjang daftar pejabat yang mengalami gejala kesehatan aneh sejak 2017.

"Pemangkasan pegawai [di Kedubes Kanada] akan menjadi respons yang layak atas kejadian ini," ujar seorang pejabat Kanada kepada Reuters, Rabu (30/1).

Pejabat anonim itu mengatakan bahwa diplomat tersebut mulai mengeluh sering sakit kepala, mual, dan mengalami gangguan penglihatan serta pendengaran sejak musim semi 2017.

Gejala ini serupa dengan yang dialami 14 staf kedubes Kanada sebelumnya, juga 25 pejabat Amerika Serikat di Kuba dalam beberapa tahun terakhir.

"Tes kesehatan menunjukkan karyawan itu mengalami gejala yang sama dengan karyawan sebelumnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kanada.

Namun, Kanada tak mengetahui penyebab gejala tersebut. Kanada dan Kuba masih terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah ini.

"Saya pikir pejabat Kuba juga frustrasi karena kami tak kunjung dapat mengetahui penyebabnya," kata sumber Reuters tersebut.

Kanada adalah salah satu rekan ekonomi paling penting bagi Kuba. Total perdagangan kedua negara mencapai US$790 juta pada 2017, membuat Kanada masuk dalam daftar 10 besar negara rekan dagang Kuba.

Selain itu, Kanada juga menjadi pasar pariwisata besar dengan lebih dari setengah juta warga berpelesir ke Kuba setiap tahunnya.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 30 Januari 2019

Sekjen NATO Pede Bisa Rontokkan Pertahanan Udara Rusia

BRUSSEL - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg, meyakini jet tempur siluman organisasi yang dipimpinnya dapat meruntuhkan pertahanan udara Rusia. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan dengan media Amerika Serikat (AS), Washington Examiner.

Menurut surat kabar itu, Stoltenberg mengklaim bahwa pesawat pembom NATO yang paling canggih dapat merusak kemampuan Rusia untuk menggunakan sistem anti akses/area, yang biasa disebut A2/AD, untuk membahayakan wilayah pakta pertahan bentkan AS itu.

"Jet tempur generasi kelima (NATO) sangat mampu untuk dapat menangani A2/AD. Jadi tidak seperti A2/AD adalah semacam penyumbatan 100 persen, itu hanya membutuhkan lebih banyak upaya dan sistem yang lebih maju. Dan kami berinvestasi dalam hal itu," ujarnya sambil mencatat bahwa tidak ada ancaman segera dari invasi Rusia seperti dikutip Sputnik dari Washington Examiner, Rabu (30/1/2019).

Surat kabar yang berbasis di AS itu menyatakan bahwa mantan perdana menteri Norwegia itu merujuk pada superioritas udara F-22 dan platform pesawat tempur F-35, yang menunjukkan bahwa kemampuan siluman yang dimiliki kedua pesawat itu membuat mereka sulit dilacak dan dihancurkan. Menurutnya, ini merupakan masalah utama bagi para perencana perang Rusia.

Komentar Stoltenberg seolah mengamini pernyataan Jenderal AS Philip Breedlove pada 2016 lalu. Komandan Komando Eropa AS itu mengatakan bahwa sangat penting untuk berinvestasi dalam kemampuan dan kapasitas yang memungkinkan NATO untuk masuk ke dalam lingkungan A2/AD dan dapat memperkuatnya.

Sementara itu analis militer Dave Majumdar telah menulis sebuah artikel untuk The National Interest, yang menyarankan bahwa Jenderal Breedlove merujuk pada jet tempur F-22 Raptor dan F-35, yang lebih mampu menangani pertahanan udara modern yang dibangun Rusia modern yang terintegrasi dengan sistem, seperti S-300 dan S-400.

Sementara itu, Turki siap menjadi negara anggota NATO pertama yang memperoleh sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia terlepas dari proposal balasan AS untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot-nya.

Washington secara konsisten menyatakan keprihatinannya atas keputusan Ankara untuk melanjutkan pembelian pertahanan udara Rusia, dan mengancam akan memblokir pengiriman F-35 buatan AS sebagai balasan.

Pentagon telah prihatin dengan fakta bahwa akuisisi S-400 di Ankara bersamaan dengan F-35 dapat memberikan para ahli Rusia wawasan utama tentang penampang radar, profil penerbangan, dan informasi sensitif lainnya yang terkait dengan teknologi jet tempur.

Credit sindonews.com

Intelijen Amerika Berbeda Pendapat dengan Presiden Trump

Presiden AS, Donald Trump (kiri) dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats

CB, Washington – Pimpinan lembaga intelijen Amerika Serikat berbeda pandangan dengan Presiden Donald Trump mengenai sejumlah isu penting seperti Korea Utara, Iran dan Suriah.

Mereka juga mengatakan Cina dan Rusia sebagai dua negara ancaman terbesar bagi AS. Kedua negara ini semakin erat bekerja sama dibanding beberapa dekade sebelumnya.
“Cina, Rusia, dan Korea Utara, semakin meningkatkan penggunaan operasi siber untuk mengancam pikiran dan mesin dengan mengembangkan sejumlah cara, mencuri informasi, mempengaruhi warga negara kita, dan mengganggu infrastruktur penting,” kata Dan Coats, direktur Intelijen Nasional, dalam penjelasan di Komite Intelijen Senat AS pada Selasa, 29 Januari 2018.

Dan Coats menambahkan,”Hubungan Moskow dan Beijing semakin dekat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.”
Dalam pertemuan ini, Coats didampingi Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.
Penjelasan pimpinan intelijen ini berbeda dengan sejumlah pernyataan Trump sebelumnya mengenai bahaya Rusia terhadap pemilu AS dan institusi demokrasi, ancaman ISIS di Suriah, dan komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi.

Intelijen, misalnya, mengatakan, mereka telah melindungi pemilu sela 2018 dari gangguan luar. Tapi mereka memprediksi bakal ada serangan lebih canggih dan baru untuk pemilu Presiden 2020.
Coats mengatakan musuh-musuh AS bakal,”Menggunakan operasi pengaruh di online untuk mencoba melemahkan institusi demokrasi, melemahkan kemitraan dan sekutu, dan mengubah kebijakan.”
Soal Korea Utara, Coats mengatakan negara komunis tertutup itu sepertinya tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya. Sebelumnya, Trump mengatakan Korea Utara bukan lagi sebuah ancaman.

Coats juga mengatakan ISIS akan terus mencoba menyerang dari Suriah dan Irak terhadap musuh-musuhnya dari Barat dan regional termasuk AS. Trump sebelumnya mengumumkan penarikan pasukan AS dari Suriah dengan alasan AS telah mengalahkan kelompok teroris.
Intelijen AS juga mengatakan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir yang bertentangan dengan perjanjian nuklir 2015. Namun, Teheran telah mengancam akan membalik sejumlah komitmen yang dibuat setelah Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada 2018.
Pada saat yang sama, ABC News melansir, Coats mengatakan sejumlah negara sekutu justru menjauh karena perubahan kebijakan perdagangan dan keamanan AS.
“Sejumlah sekutu dan mitra AS menjadi lebih independen dari Washington sebagai respon terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan dan menjadi lebih terbuka terhadap kemitraan bilateral dan multilateral,” kata Coats.
Menanggapi ini, sejumlah senator mengungkapkan kekhawatirannya. “Kerja sama yang meningkat antara Rusia dan Cina, yang tidak terjadi selama waktu yang lama, bisa menjadi hal yang sangat besar bagi AS,” kata Angus King, senator independen yang terafiliasi dengan Partai Demokrat.

Credit tempo.co

Intelijen Sebut Negara Sekutu Mulai Menjauhi Amerika

Sejumlah pejabat tinggi intelijen AS memberikan penjelasan dalam rapat dengan Komite Intelijen Senat pada 29 Januari 2019. Mereka adalah Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.

CB, Washington – Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, mengatakan sejumlah negara sekutu menjauh sebagai reaksi terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan.

“Sejumlah sekutu dan mitra AS menjadi lebih independen dari Washington sebagai respon terhadap perubahan kebijakan AS mengenai keamanan dan perdagangan dan menjadi lebih terbuka terhadap kemitraan bilateral dan multilateral,” kata Coats dalam rapat dengan Komite Intelijen Senat seperti dilansir ABC News pada Selasa, 29 Januari 2019.
Dalam pertemuan ini, Coats didampingi Direktur CIA, Gina Haspel, Direktur FBI, Christopher Wray, Direktur National Security Agency Jenderal Paul Nakasone, Direktur Defense Intelligence Agency Jenderal Robert Ashley and Direktur National Geospatial-Intelligence Director Robert Cardillo.

Sejak dilantik sebagai Presiden AS ke 45, Donald Trump membuat sejumlah terobosan yang menciptakan friksi dengan sejumlah negara sekutu.
Trump mengritik soal iuran NATO, yang menurut dia mayoritas ditanggung oleh AS. Negara sekutu besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris dinilai tidak memberikan kontribusi sumbangan iuran yang memadai yaitu mengalokasikan 2 persen dari total produk domestik mereka untuk pertahanan.

Belakangan, dalam pertemuan puncak NATO di Brussel pada 2018, Trump meminta negara-negara anggota NATO menaikkan anggaran pertahanan menjadi 4 persen, yang dinilai semakin membebani keuangan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP

Trump juga menarik diri dari Perjanjian Nuklir Iran pada 2018 dengan alasan perjanjian nuklir ini menguntungkan negeri Mullah dan memberikan kesempatan untuk membuat senjata nuklir. Sikap Trump ini ditolak oleh negara-negara sekutu yang ikut menandatangani perjanjian nuklir ini seperti Jerman, Inggris, dan Prancis.

Ketiga negara sekutu justru mendukung perjanjian nuklir ini dan mengupayakan skema pembayaran untuk kegiatan ekspor dan impor Iran agar tidak terkena sanksi AS.
Trump juga menarik AS dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris pada 2018. Ini menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan termasuk bekas Menlu AS, John Kerry, yang menilai Trump berbohong mengenai alasan penarikan diri itu.

Credit tempo.co

RI Kecam Vanuatu karena 'Selundupkan' Benny Wenda ke PBB

Dubes RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin ULMWP, Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa pekan lalu. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Indonesia mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi kantornya, pada Selasa (29/1).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Hasan membeberkan bahwa penyerahan petisi itu terjadi ketika delegasi Vanuatu tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB di Jenewa pada Jumat (25/1).

Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda "tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR."

Kantor KTHAM PBB, kata Hsan, bahkan sangat terkejut atas kehadiran Beny saat itu, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tutur Hasan.

Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang tersebut kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Dia juga menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisinya tersebut, yang diklaim ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Dalam pertemuan itu, Benny juga meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu.

Credit cnnindonesia.com

Masjid di Selatan Filipina Dilempari Granat, Dua Orang Tewas

Ilustrasi.

MANILA – Sebuah granat yang dilempar ke dalam sebuah masjid di selatan Filipina menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya. Serangan tersebut terjadi hanya berselang tiga hari setelah ledakan bom ganda di sebuah gereja di Jolo yang menewaskan 21 orang.

Berdasarkan keterangan pihak keamanan yang dilansir Reuters, Rabu (30/1/2019), insiden itu terjadi lepas tengah malam di Kota Zamboanga, kota mayoritas Kristen di Mindanao. Menyusul serangan tersebut, militer Filipina segera meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi melalui media sosial dan menjaga persatuan antarwarga.

Komandan satuan tugas regional Kolonel Leonel Nicolas menekankan bahwa insiden itu "bukanlah tindakan pembalasan".

Dua serangan yang mengguncang Filipina selatan dalam sepekan terakhir terjadi menyusul referendum Bangsamoro yang sukses dan damai pada 21 Januari. Hasil referendum menunjukkan dukungan yang luas dari masyarakat di selatan Filipina untuk status otonomi di wilayah mayoritas Muslim tersebut.
Status otonomi itu digagas guna mengatasi masalah separatisme, kekerasan, kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan di wilayah selatan Filipina yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Dewan Ulama Semenanjung Zamboanga mengutuk serangan yang disebutnya sebagai "tindakan setan, tidak rasional, dan tidak manusiawi" dan mendorong masyarakat orang untuk selalu waspada.

Belum diketahui siapa yang bertanggungjawab atas serangan terhadap masjid tersebut, namun pemerintah meyakini kelompok Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS adalah pelaku dari serangan yang terjadi di gereja pekan lalu.

Credit okezone.com

Duterte Pastikan Bom Gereja Jolo Serangan Bunuh Diri

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Pengeboman tersebut terjadi enam hari usai referendum Muslim Bangsamoro,

CB, MANILA— Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan ledakan kembar yang menewaskan 20 orang di sebuah gereja di pulau bagian selatan Filipina pada akhir pekan lalu kemungkinan serangan bunuh diri, mengutip taklimat yang disampaikan para panglima kepadanya.

Komentar Duterte berbeda dari pernyataan-pernyataan para perwira militer dan kepolisian pada Selasa (29/1), yang mengatakan bom-bom di dalam dan di luar gereja di Jolo tampaknya diledakkan dari jarak jauh.

Gambar dari kamera keamanan mengenai para tersangka, yang diyakini memasang bom-bom tersebut, telah diperlihatkan kepada media.

Jika bisa dipastikan kebenarannya, pengeboman itu akan menjadi salah satu kasus pertama yang diketahui sebagai serangan bunuh diri di Filipina dan akan sesuai dengan klaim ISIS melalui kantor beritanya, Amaq, pada Senin pagi.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

"Bom itu meledak. Itu terorisme dan bunuh diri. Anda tidak dapat membawa tas-tas plastik, Anda akan ditanya oleh polisi, militer ketika Anda bawa tas pungung," kata Duterte ketika ditanya oleh wartawan untuk menjelaskan keterangan sebelumnya.

Dia menambahkan, "Tetapi Anda dapat melihat semua potongan daging. Kami bahkan melangkahinya."

Ketika ditanya secara terpisah tentang komentar Duterte, Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan kemungkinan ledakan kedua dilakukan oleh seorang pengebom bunuh diri.

"Bom pertama yang meledak di dalam gereja tampak ditinggalkan oleh seorang wanita," ujarnya.

Sementara bom kedua yang meledak di pintu masuk sekitar satu setengah menit kemudian, menurut Lorenzana, mungkin dilakukan pengebom bunuh diri seperti terindikasi oleh bagian-bagian tubuh yang terserak.

Pengeboman tersebut terjadi enam hari setelah penyelenggaraan referendum mengenai otonomi bagi kawasan yang sebagian besar berpenduduk orang-orang Islam itu.

Lebih 100 orang menderita cedera selain 20 orang tewas di Jolo dalam salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa tahun belakangan di kawasan yang dilanda ketakstabilan.

Credit republika.co.id

PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia.

"Indonesia sepakat memberikan kantor kami akses ke Papua dan kami masih menunggu konfirmasi," ujar Wakil Juru Bicara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, tapi belum ada tanggapan.

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung.

Shamdasani melontarkan pernyataan ini saat mengonfirmasi kabar penyerahan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Shamdasani mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan masih menunggu akses ke pulau paling timur Indonesia tersebut.

Credit cnnindonesia.com

PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat

Ilustrasi. (AFP Photo/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap momen ketika pemimpin kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi soal referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Wakil juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani.

CNNIndonesia.com sudah meminta penjelasan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk mengetahui perkembangan proses pemberian akses PBB ke Papua, tapi belum mendapatkan respons.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com juga masih menunggu konfirmasi mengenai langkah PBB selanjutnya menanggapi petisi ini.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, meyakini PBB tidak akan menggubris petisi yang diklaim sudah ditandatangani 1,8 juta orang itu karena menganggap badan internasional tersebut menghormati kedaulatan Indonesia.

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1) kemarin.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, juga mengatakan penyerahan petisi sama sekali bukan masalah bagi Indonesia. Dia menekankan jika ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia maka harus berhadapan dengannya.

"Begini ya, apa pun ngomong segala macem, enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucapnya.

Ryamizard pun mengaku tak khawatir dengan klaim Benny soal ada 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Tidak masalah. Kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, meragukan jumlah orang yang diklaim meneken petisi tersebut.

"Jumlah itu sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta. Di Nduga saja 70 persen di antaranya masih hidup seperti di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?" katanya kepada CNNIndonesia.com.

Credit cnnindonesia.com

AS: Ada Konsekuensi Serius Jika Guaido Dilukai

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, ada konsekuensi serius jika pemerintah Venezuela melukai pemimpin oposisi negara itu, Juan Guaido.

Peringatan Bolton ini muncul setelah Jaksa Agung Venezuela, Tarek Saab meminta pengadilan tinggi negara itu untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Guaido.

"Kami mengecam ancaman mantan Jaksa Agung Venezuela yang tidak sah terhadap Presiden Juan Guaido," ucap Bolton melalui akun Twitternya, merujuk pada Saab, yang tidak lagi diakui AS sebagai Jaksa Agung Venezuela.

"Izinkan saya tegaskan, akan ada konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan membahayakan Guaido," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (30/1).

Sebelumya diwartakan, kemarin Saab di televisi pemerintah mengatakan dia telah meminta pengadilan untuk membuka penyelidikan awal terhadap Guaido sebagai akibat dari berbagai kejadian kekerasan yang diprovokasi di negara itu sejak 22 Januari, sehari sebelum Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara.

Dia juga menuduh Guaido membantu negara asing untuk campur tangan dalam masalah internal Venezuela.

Saab mengatakan, dia meminta Mahkamah Agung Venezuela untuk memperkenalkan langkah-langkah pencegahan termasuk melarang Guaido meninggalkan negara dan memblokir rekening keuanganya.

Credit sindonews.com

Tentara Pembelot Venezuela Minta Bantuan Senjata kepada Trump

CARACAS - Para tentara Venezuela yang membelot menyerukan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump untuk mempersenjatai mereka, dalam apa yang mereka sebut sebagai pencarian untuk kebebasan.

Mantan tentara Carlos Guillen Martinez dan Josue Hidalgo Azuaje, yang tinggal di luar negeri, mengatakan bahwa mereka ingin bantuan militer AS untuk mempersenjatai warga Venezuela yang terkepung. Mereka mengklaim telah melakukan kontak dengan ratusan pembelot yang berkeinginan dan telah meminta tentara Venezuela untuk memberontak melawan rezim Maduro, melalui siaran televisi.

"Sebagai tentara Venezuela, kami meminta AS untuk mendukung kami, dalam hal logistik, dengan komunikasi, dengan senjata, sehingga kami dapat mewujudkan kebebasan Venezuela," kata Guillen Martinez.

"Kami tidak mengatakan bahwa kami hanya membutuhkan dukungan AS, tetapi juga Brazil, Kolombia, Peru, semua negara saudara, yang menentang kediktatoran ini," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (30/1/2019).

Para pembelot menunjukkan kepada CNN chat Whatsapp, di mana mereka mengklaim ribuan perwira dan prajurit junior Venezuela yang marah. Mereka mengatakan sedang bekerja untuk menyatukan berbagai faksi yang tidak puas menjadi satu kelompok yang kompak.

Meski begitu, mereka dengan tegas menolak intervensi militer AS yang lebih luas untuk mendukung Guaido.

"Kami tidak ingin pemerintah asing menyerbu negara kami," tegas Hidalgo Azuaje.

"Jika kita membutuhkan serangan, itu harus oleh tentara Venezuela yang benar-benar ingin membebaskan Venezuela," ucapnya.

Tekanan pada militer Venezuela akan meningkat minggu ini, karena pemimpin oposisi Juan Guaido telah menyerukan demonstrasi pada hari Rabu dan Minggu. Oposisi mendorong pengikutnya untuk menekan tentara yang mereka kenal untuk membelot.

CNN mendapat sedikit gambaran tentang kesulitan internal pertikaian di ketentaraan, ketika bertemu dan mendiskusikan gagasan pemberontakan dengan seorang prajurit yang terdaftar di tempat parkir bawah tanah di Caracas. Ia meminta untuk tidak diidentifikasi karena takut akan mendapat hukuman.

"Ada tentara di setiap unit yang bersedia bangkit dengan senjata," katanya kepada CNN.

"Mereka sedang mempersiapkan diri mereka sendiri dan belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka menunggu saat yang tepat, sehingga mereka bisa memukul lebih keras sehingga orang merasakannya," ungkapnya.

Ia mengklaim beberapa unit tentara telah memiliki senjata dan amunisi yang hilang dan mungkin diambil untuk membantu memicu pemberontakan.

"Operasi sebelumnya telah gagal karena perwira berpangkat tinggi menentangnya. Mereka masih mengendalikan setiap daerah, dan jika pemberontakan terjadi, itu dengan cepat dinetralkan," katanya.

Dia mengakui pesan yang dikirim oleh pembelot dari luar Venezuela, dan mengatakan mereka "sangat positif."

"Entah bagaimana mereka memberi kami harapan," katanya. "Mereka di luar Venezuela, tetapi memberi makan jiwa kami. Mereka menginspirasi kami dan meningkatkan harga diri militer," tuturnya.

Permintaan ini datang ketika penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton, memperingatkan pemerintah Maduro bahwa kekerasan terhadap oposisi politik Venezuela — atau terhadap pemimpinnya dan presiden yang memproklamirkan sendiri, Juan Guaido — akan menghadapi pembalasan yang keras.

Bolton juga mengimbau militer Venezuela untuk membantu kelancaran transisi kekuasaan dari Maduro ke Guaido, yang diakui AS sebagai kepala negara yang sah.

Sebelumnya, upaya pemberontakan yang dilakukan oleh segelintik militer Venezuela berhasil di padamkan oleh tentara yang loyal kepada Presiden Nicolas Maduro.

Selain itu, Para petinggi militer Venezuela telah menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Maduro. Mereka telah mendeklarasi dukunganya untuk rezim Maduro yang ditayangkan secara berulang-ulang di televisi pemerintah. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan bahwa tentara Venezuela akan "mati" untuk pemerintah mereka.

Credit sindonews.

Mahathir Tolak Atlet Israel Karena Solidaritas Atas Palestina

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad berkeras dengan sikapnya yang melarang atlet Israel mengikuti segala bentuk kompetisi yang digelar di Negeri Jiran. Dia menganggap Negeri Zionis itu merupakan negara kriminal karena menjajah Palestina dan patut dihukum.

Pernyataan itu diutarakan Mahathir sebagai bentuk pembelaan atas keputusan melarang keikutsertaan atlet Israel. Melalui pernyataan panjang di blognya, Mahathir berdalih kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Mahathir juga menjelaskan contoh-contoh yang ia anggap sebagai perlakuan tidak adil Israel terhadap bangsa tersebut. Namun, Mahathir membantah kalau Malaysia merupakan negara anti-Yahudi atau anti-Semit.

"Israel adalah negara kriminal dan layak dihukum," tulis Mahathir di blognya chedet.cc pada Senin (28/1).

Mahathir menyatakan Malaysia turut mengutuk negara-negara dan setiap pihak yang bertindak di luar nilai kemanusiaan, bukan cuma Israel.

"Malaysia bukan anti-Yahudi atau anti-Semit. Negara Arab juga orang Semitik. Tapi kami (Malaysia) juga berhak mengutuk setiap perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun dan oleh siapa pun," kata Mahathir.

"Kami telah mengutuk orang-orang Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan orang-orang karena tindakan tidak manusiawi mereka," lanjut Mahathir.

Kebijakan memblokade atlet Israel ditempuh Malaysia setelah mereka melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.

Akibat kebijakan tersebut, Komite Paralimpik Dunia (IPC) melucuti hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah kejuaraan renang dunia bagi kaum difabel tahun ini.

Malaysia seharusnya menjadi tuan rumah turnamen persiapan Paralimpik Tokyo 2020, yang dijadwalkan digelar di Kucing pada 29 Juli-4 Agustus 2019.

Malaysia memang tak memiliki relasi diplomatik dengan Israel karena solidaritasnya terhadap Palestina. Selama ini, paspor Israel juga ditolak di Negeri Jiran.

Sebelum menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah turnamen, IPC telah menuntut jaminan akses masuk bagi atlet Israel dari Kuala Lumpur. Namun, situasi berubah setelah pemerintahan Mahathir berkuasa usai memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018.

Mahathir, yang berusia 93 tahun, memang dikenal keras terhadap Israel. Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Oktober 2018, dia mengatakan orang Yahudi 'berhidung kait' dan menyalahkan mereka terkait konflik di Timur Tengah.

Credit cnnindonesia.com