Taliban masih belum mau bernegosiasi dengan Pemerintah Afghanistan.
CB,
WASHINGTON -- Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan
Zalmay Khalilzad mengatakan, AS dan Taliban sudah membuat draf
kesepakatan yang dapat menjadi jalan menuju perundingan damai dengan
pemerintah Afghanistan. Tapi beberapa rintangan menuju perdamaian
seperti gencatan senjata dan penarikan pasukan asing masih
dinegosiasikan.
"Kami memiliki draf kerangka kerja yang perlu disempurnakan sebelum menjadi kesepakatan," kata Khalilzad ke surat kabar AS the New York Times, seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (29/1).
Pernyataan
Khalilzad ini menjadi tanda yang paling jelas pembicaraan antara AS dan
Taliban di Qatar mengalami banyak kemajuan. Hal ini meningkatkan
harapan berakhirnya perang di Afghanistan yang sudah berlangsung selama
17 tahun.
Khalilzad sudah memimpin pembicaraan dengan
Taliban untuk mendorong agar mereka berkenan bernegosiasi dengan
Pemerintah Afghanistan. Tapi kelompok radikal tersebut terus-menerus
menolaknya. Menurut Taliban, Pemerintah Afghanistan hanya boneka dari
AS.
"Sudah setuju untuk sepakat dalam beberapa prinsip di
beberapa isu yang sangat penting," kata Khalilzad yang dikutip oleh
Kedutaan Besar AS di Kabul, Afghanistan.
Para ahli memuji
hal ini sebagai batu pijakan yang menandakan kedua belah pihak sudah
ingin mengakhiri konflik selama belasan tahun. Pelaksana Tugas Menteri
Pertahanan AS Patrick Shanahan menggambarkan pembicaraan di Qatar sangat
memotivasi.
Tapi belum ada tenggat waktu kapan gencatan
senjata atau penarikan pasukan AS akan dilakukan. Dua hal tersebut isu
paling penting yang dalam pertemuan dan pembicaraan sebelumnya selalu
gagal untuk disepakati.
Pada
Sabtu (27/1) juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan tanpa
ada waktu yang jelas kapan AS akan menarik pasukannya dari Afghanistan
maka mustahil untuk membicarakan isu lainnya.
Ada
satu isu menurut Khalilzad yang sudah disepakati oleh Taliban yakni
keamanan Afghanistan. "Taliban sudah berkomitmen, demi kepuasan kami,
untuk melakukan hal yang diperlukan demi mencegah Afghanistan menjadi
wadah bagi kelompok atau individu teroris internasional," kata
Khalilzad.
Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa
yang dimaksud dengan hal itu. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Taliban
pada pekan lalu, mereka sepakat untuk melawan Alqaidah dan ISIS di
Afghanistan.
Di sisi lain, ISIS masih terus tumbuh dan berpotensi berbahaya di
Afghanistan. Kelompok tersebut kerap perang melawan Taliban untuk
memperebutkan beberapa wilayah.
Menurut Analis Wilson Center, Michael Kugelman, AS sudah lama meminta
Taliban ikut memerangi Alqaidah dan ISIS. Tapi langkah Taliban yang
setuju untuk memerangi Alqaidah dan ISIS ini lebih bersifat 'isyarat
perdamaian' dibandingkan konsensi.
"Taliban tidak pernah
berteman dengan ISIS atau Alqaidah yang menjadi bayang dirinya
sendirinya, tapi hal ini menjadi isyarat, setidaknya dititik ini, para
pemberontak berniat untuk bernegosiasi dalam kebaikan dan sepakat dengan
permintaan penting AS," kata Kugelman.
Pemerintah Afghanistan mengatakan kesepakatan apa pun yang dibuat oleh AS dan Taliban harus berdasarkan dukungan mereka.
"Saya
meminta kepada Taliban, untuk menunjukan kehendak Afghanistan mereka
dan menerima permintaan rakyat Afghanistan untuk perdamaian dan
melakukan pembicaraan damai yang serius dengan pemerintah Afghanistan,"
kata Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
Keinginan Presiden
AS Donald Trump untuk segera mengakhiri perang selama 17 tahun di
Afghanistan juga membebani pembicaraan damai. Ghani memperingatkan untuk
tidak terburu-buru melakukan kesepakatan apa pun. Ia menyinggung
tentang penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada 1989. "Kami
ingin perdamaian, kami menginginkannya dengan cepat tapi kami ingin
dilakukan dengan rencana," kata Ghani.
Ghani juga
mengatakan semua pasukan asing juga harus meninggalkan Afghanistan. Tapi
keamanan dan keselamatan rakyat Afghanistan harus menjadi hal yang
paling utama.
"Tidak ada rakyat Afghanistan yang
ingin pasukan asing tetap bertahan di negara mereka, tidak ada rakyat
Afghanistan yang ingin menghadapi bom bunuh diri di rumah sakit,
sekolah, masjid dan taman," katanya.
Rakyat sipil menjadi
pihak yang harus membayar mahal serangan-serangan yang dilakukan
Taliban. Pada tahun lalu perang di Afghanistan mengalahkan perang di
Suriah sebagai yang paling mematikan saat ini.
Kantor
kepresidenan Afghanistan mengatakan Khalilzad sudah memastikan kepada
pemerintah Afghanistan pembicaraan di Qatar tetap fokus untuk membawa
para pemberontak ke meja perundingan dengan Pemerintah Afghanistan.
Mereka juga mengatakan Khalilzad sudah mengonfirmasi belum ada
kesepakatan untuk melakukan penarikan pasukan atau gencatan senjata.
CB, Jakarta - Howard Schultz, mantan CEO Starbucks
menyatakan dirinya maju dalam pilpres AS tahun 2020 dengan memilih
jalur non-partai atau independen. Dia menyebut dirinya Demokrat sejati
namun menurutnya, rakyat Amerika sudah dikecewakan dengan partai politik
selama ini.
Siapa Howard Schultz yang memilih pensiun dari
Starbucks dan masuk dunia politik dengan maju sebagai kandidat presiden
dalam pilpres AS pada 2020?
Schultz
lahir dari keluarga miskin Yahudi di Brooklyn 65 tahun lalu. Ia tumbuh
dan besar bersama keluarganya. Pada usia 3 tahun, Schultz dan
keluarganya tinggal di perumahan pemerintah di Canarsie.
Ayahnya, Fred Shultz putus sekolah saat duduk di bangku SMA dan
mantan prajurit angkatan darat AS. Untuk menghidupi keluarga ia bekerja
sebagai pengemudi truk.
Ayahnya sebagai buruh kasar memiliki tiga anak tidak mampu membelikan rumah untuk tempat tinggal mereka.
Meski
hidup miskin, Schultz tetap mengikuti pendidikan. Ia menjadi
satu-satunya anak dalam keluarga Schultz yang mencicipi perguruan tinggi
di Universitas Northern Michigan dengan beasiswa bermain sepak bola.
Sejak kecil dia sudah menjadi atlet bola keranjang dan sepak bola yang
dibentuk oleh alam.
Setelah lulus kuliah, Schultz bekerja sebagai
salesman di perusahaan Xerox dan karirnya menanjak cepat. Ia
dipromosikan sebagai sales representive. Pada tahun 1979, ia memilih
bekerja sebagai general manager di perusahaan kopi di Swedia.
Karirnya
di Starbucks dimulai pada tahun 1981. Ia diperkenalkan dengan
perusahaan Starbucks Coffee saat memonitor pesanan mereka.
Setelah
ia memuji pengetahuan mereka tentang kopi, Schultz jatuh hati pada
perusahaan ini dan memutuskan bergabung dengan Starbucks sebagai
direktur marketing.
Mencapai puncak sebagai CEO Starbucks. Saat
awal bekerja 1980-an, ia ikut memajukan Starbucks yang awalnya memiliki
sekitar 11 cabang, kini lebih dari 28 ribu cabang di berbagai belahan
dunia, mengutiip Forbes.
Pada Juni 2018, Schultz mundur sebagai SEO dan anggota dewan Starbucks. I kini menjadi ketua emeritus Starbucks.
Bersama
istrinya, Sheri, Shultz yang nilai kekayaannya mencapai US$ 3,4 miliar
pada Oktober 2018, mendirikan yayasan yang diberi nama Schultz Family
Foundation untuk melatih dan merekrut veteran dan anak-anak muda.
Menurut
laporan Independen, Schultz merupakan figur pengusaha yang kritis dan
vokal terhadap Donald Trump dan partai Republik. Ia menghiasi halaman
depan media dengan kritik-kritik tajamnya.Dua hari setelah
Trump mengumumkan pengungsi dari sejumlah negara Muslim dilarang masuk
AS, Schultz mengumumkan perusahaannya yang berada di Seattle akan
merekrut 10 ribu pengungsi untuk menjadi karyawannya.
Dalam
konferensi bisnis pada November 2017, Schultz melontarkan kritik ke
Republik mengenai rencana pajak sebelum Kongres mengesahkannya pada
Desember 2017.
Starbucks menjadi berita utama media di AS pada
April 2018 saat polisi menangkap dua pria kulit hitam yang menunggu di
dalam Starbucks di Philadelphia. Insiden ini terekam dalam video dan
menimbulkan amarah dan menuntut boikot.
Schultz
menyatakan memalukan mengenai penangkapan dua pria kulit hitam itu. Ia
mengatakan, peristiwa ini sebagai bukti bahwa bias rasial masih umum
terjadi dan banyak warga Amerika belum siap untuk membahasnya.
Schultz
dan CEO Kevin Johnson kemudian membuat gebrakan yang belum pernah
terjadi dengan mengumumkan Starbucks menutup 8 ribu tokonya di AS setiap
sore. Karena saat itu Starbucks bekerja sama dengan NAACP dan
organisasi lainnya mengadakan pelatihan mengenai bias rasial.
"Bias rasial eksis. Bias Ketidaksadaran eksis," kata Shultz kepada CCN.Schultz
juga dikenal murah hati kepada kandidat Demokrat yang maju dalam
pilpres. Seperti kepada Hillary Clinton, ia mendonasikan US$ 10.800
untuk pengumpulan dana pilpres 2016. Begitu juga kpada senator Demokrat
Maria Cantwell di Washington mendapat dukungan dana dari Schultz sebesar
US$1,250.
Kemurahan hatinya juga mengalir kepada kelompok-kelompok non-partisan.
Apa yang diharapkannya dengan ikut maju dalam pilpres AS 2020? Mantan bos Starbucks ini menyatakan
dirinya ingin menyaksikan rakyat AS menang tak peduli apakah partainya.
Ia akan merangkul semua ide karena dia sebagai kandidat presiden AS
dari jalur independen .
Eks CEO Starbucks, Howard Schultz, mengumumkan
ambisinya mengalahkan Donald Trump di pemilu 2020 dengan mencalonkan
diri sebagai kandidat presiden independen. (Reuters/David Ryder/File
photo)
Jakarta, CB -- Miliarder sekaligus mantan direktur eksekutif (CEO) Starbucks, Howard Schultz, mengumumkan ambisinya untuk mengalahkan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020 dengan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden independen.
"Saya serius berpikir untuk mencalonkan diri sebagai presiden," kata Schultz dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS pada Minggu (27/1).
Schultz menggambarkan dirinya sendiri sebagai "Demokrat seumur hidup."
Namun, dia mengatakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden
sebagai politikus poros tengah yang independen di luar sistem dua
partai. Menurutnya, saat ini warga AS tengah "hidup dalam waktu yang
paling rapuh."
"Tidak hanya karena Trump tidak memenuhi
syarat untuk menjadi presiden, tetapi Partai Republik dan Demokrat
secara konsisten tidak melakukan apa yang dibutuhkan atas nama rakyat
Amerika dan malah terlibat dalam politik balas dendam setiap harinya,"
ucap pria 65 tahun itu.
Schultz menyalahkan Republik dan
Demokrat atas utang negara yang kini mencapai US$21,5 triliun.
Menurutnya, utang sebesar itu menggambarkan "contoh sembrono" dari
"kegagalan tanggung jawab konstitusional mereka."
Salah satu kandidat presiden dari Demokrat, Texas Julian Castro,
mengatakan jika Schultz benar-benar maju sebagai calon independen, upaya
tersebut hanya "akan memperbesar peluang Trump untuk terpilih kembali."
"Saya tidak berpikir itu akan menjadi kepentingan terbaik bagi negara kita," katanya kepada CNN.
Schultz
menepis kekhawatiran tersebut dengan berkata, "Saya ingin melihat
rakyat Amerika menang. Saya ingin melihat Amerika menang."
Pihak
ketiga atau politikus independen selalu dianggap sebagai kejanggalan
yang tidak dapat diatasi dalam politik AS. Kaum independen kerap
memainkan peran sebagai pihak yang merusak tatanan suara dalam
pemilihan.
Sebagai
contoh, pada 1992, konglomerat konservatif Ross Perot menyedot suara
cukup banyak dari George H.W Bush hingga membuat dirinya menyerahkan
kursi kepresidenan kepada Bill Clinton.
Hal serupa juga terjadi
pada pemilu AS 2000. Demokrat menyalahkan Ralph Nader karena merebut
suara kandidat presiden Partai Demokrat Al Gore sehingga suaranya tak
cukup mengalahkan George W. Bush. Namun, Nader membantah tuduhan itu.
Schultz
sendiri tumbuh di lingkungan kelas pekerja di New York City. Dia
menjadi pengusaha sukses ketika pindah ke Washington barat sekitar
1980-an.
Dia membantu membesarkan kedai kopi Starbucks yang
berdiri sejak 1971 dan kini telah memiliki lebih dari 28 ribu gerai di
seluruh dunia.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kanan), dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. DW
CB, Kairo – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Mesir pada saat ini dianggap lebih buruk daripada era orang kuat Presiden Hosni Mubarak, yang jatuh akibat protes massa pada 2011.
Komentar
Macron ini, yang datang untuk kunjungan tiga hari di Mesir, menunjukkan
sikap mengeras Prancis terhadap Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi,
mengenai kebebasan hak-hak sipil. Aktivis HAM mengatakan perlindungan
hak-hak sipil menurun di Mesir pada masa kepemimpinan Presiden al-Sisi.
“Saya
pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan
kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada
era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada
Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
Mubarak,
yang merupakan bekas komandan Angkatan Udara, dipenjara karena
berkonspirasi untuk membunuh para pengunjuk rasa yang mengakhiri
kekuasaannya selama tiga dekade. Tapi pengadilan banding Mesir
membebaskan Mubarak pada 2017.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana
Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di
negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan,
dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa
diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.
Menurut Macron,”Ini menjadi paradoks dan melukai Mesir sendiri.”
Sejumlah
lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada
Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi
terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan
dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari
ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat
kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”.
Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah
satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan
CBS.
Dalam wawancara dengan CBS, Sisi membantah ada 60 ribu warga Mesir yang menjadi tahanan politik di sejumlah penjara negara itu.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir
yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron
mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah
dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.
Seorang polisi penyelidik berbicara
melalui telepon di TKP penembakan yang menewaskan dua polisi di
kotamadya Guadalupe, bersebelahan dengan Monterrey pada Rabu (19/1).
Para penembak menembak dua polisi kota dalam tembak lari pada Rabu sore,
menurut media setempat. (ANTARA/REUTERS/Tomas Bravo/djo)
Mexico City (CB) - Sepuluh orang tewas dan dua lainnya
mengalami cedera dalam baku tembak pada Minggu (27/1) antara dua
kelompok bersenjata di Negara Bagian Guerrero, Meksiko barat daya,
menurut informasi pemerintah negara bagian tersebut.
Pihak berwenang keamanan dalam satu penyataan menyebutkan bahwa baku
tembak terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat (21.00GMT) di dekat
Kota Chilapa, bagian timur Ibu Kota Negara Bagian Chilpancingo.
Sejumlah senjata ditemukan di lokasi kejadian, tempat sepuluh jasad
ditemukan di dua kendaraan yang hancur akibat tembakan. Dua orang lagi
mengalami cedera.
Pihak berwenang mengatakan kedua kelompok menggambarkan diri mereka
sebagai polisi masyarakat. Belum diketahui pasti apa yang menjadi latar
belakang mereka berkelahi.
Guerrero merupakan tempat resor pantai ternama Acapulco, yang telah lama dirusak sejumlah kekerasan paling parah di Meksiko.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS/File Photo
KUALA LUMPUR
- Perdana Menteri (PM) Malaysia mengatakan Israel adalah negara
kriminal yang pantas dihukum. Komentarnya itu untuk menyoroti kekejaman
rezim Zionis terhadap Palestina.
"Saya mengimbau mereka yang
bersimpati dengan Palestina untuk menyuarakan kecaman mereka. Terorisme
bukanlah jawabannya. Diperlukan strategi yang tepat untuk membawa
keadilan bagi Palestina," katanya.
Dalam sebuah posting blog pada hari Senin (28/1/2019) berjudul "A Genocidal State",
pemimpin Malaysia ini mengatakan seluruh dunia bisa melihat
ketidakadilan dan penindasan orang-orang Palestina oleh Israel, tetapi
Israel bahkan tidak dikritik oleh orang-orang yang berbicara begitu
banyak tentang kebebasan dari penindasan dan supremasi hukum.
"Israel
tampaknya diistimewakan. Jika ada yang mengkritik Israel atau
holocaust, dia langsung dicap anti-Semit. Implikasinya adalah dia tidak
manusiawi atau tidak bermoral. Tetapi ketidakmanusiawaian Israel yang
terang-terangan tidak dikutuk," ujar Matahir, yang dikutip dari Bernama, Selasa (29/1/2019).
Malaysia, kata dia, bukan anti-Yahudi atau anti-Semit. Menurutnya, orang-orang Arab juga orang-orang Semitik.
"Tetapi
kami berhak mengutuk perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun,
oleh siapa pun. Kami telah mengutuk rakyat Myanmar atas perlakuan
mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan
orang-orang atas tindakan tidak manusiawi," katanya.
"Banyak
orang dan banyak negara telah mengutuk kita. Tetapi kita belum diberi
label atau menyebut orang yang berbicara sebagai hal yang benar di dunia
yang bebas," lanjut Mahathir.
Sebelumnya diberitakan bahwa
Komite Paralimpik Internasional (IPC) telah mencoret hak Malaysia untuk
menjadi tuan rumah Kejuaraan Para Renang Dunia 2019 yang dijadwalkan 29
Juli-4 Agustus di Kuching setelah negara itu tidak mengizinkan atlet
Israel untuk berpartisipasi.
"Malaysia melarang dua atlet Israel,
AS melarang warga negara dari lima negara Islam dan berencana untuk
membangun tembok melawan Amerika Selatan. Hongaria, Polandia dan
Republik Ceko melarang pengungsi. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban
menyebut pengungsi Suriah sebagai 'penjajah Muslim'," papar Mahathir
menyoroti absurdnya situasi.
Dia mengakui ada dukungan kuat untuk
Israel dan Malaysia tidak bisa bertindak terhadap Israel. Namun, kata
Mahathir, Kuala Lumpur memiliki hak untuk melarang masuk orang Israel.
"Ketika
dunia mengutuk kita untuk ini, kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa
dunia sedang munafik. Pembicaraan mereka tentang hak asasi manusia dan
aturan hukum adalah kata-kata kosong," kritik Mahathir.
Bagi
mereka yang mungkin telah melupakan sejarah, Mahathir mengingatkan bahwa
Israel diciptakan dari sebidang tanah Palestina tanpa referendum atau
plebisit, dengan orang Palestina diusir dari Palestina tanpa kompensasi
untuk tanah dan rumah yang disita oleh Israel.
Dia melanjutkan,
Israel kemudian mengambil lebih banyak tanah Palestina sehingga Israel
menjadi lebih besar, membangun banyak pemukiman di tanah Palestina tanpa
persetujuan dari bangsa Palestina.
"Ketika orang-orang Palestina
menentang dan melemparkan batu ke tank-tank Israel dan mobil-mobil
lapis baja, para prajurit Israel menembakkan peluru tajam ke arah
anak-anak Palestina dan menangkap banyak dari mereka. Orang-orang yang
ditangkap ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan," katanya.
Mahathir
lantas menyinggung blokade ilegal terhadap Gaza, tetapi tidak ada
negara yang mengutuk Israel karena melanggar hukum internasional dan
kode moral.
"Hari
ini Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukotanya. Ketika
Palestina menampar tentara Israel, mereka ditembak dan dibunuh dan
banyak yang ditahan," katanya, seraya menambahkan bahwa warga Palestina
tidak dapat mengunjungi kerabat tanpa menjadi sasaran penghinaan di
banyak tempat pemeriksaan yang dibuat oleh orang Israel.
Ketika
Palestina menembakkan roket yang sia-sia ke Israel, kata dia, Israel
menjatuhkan bom dan menembakkan rudal ke kota-kota dan desa-desa
Palestina yang menghancurkan sekolah dan rumah sakit serta membunuh atau
melukai pasien dan anak-anak.
Dia mengatakan ribuan warga Palestina telah terbunuh atau terluka melalui tindakan militer Israel.
Semua
ini, kata dia, menjawab pertanyaan mengapa Malaysia tidak mengakui
Israel, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu, dan tidak
mengizinkan warga Malaysia untuk mengunjungi Israel atau sebaliknya.
"Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang diperlakukan Malaysia dengan cara ini," kata Mahathir.
Jakob
Skrzypski, pria Polandia yang saat ini dipenjara di Papua atas tuduhan
menjadi pedagang senjata dan bergabung dengan kelompok separatis Papua
Barat. Foto/Facebook/Radio NZ
JAKARTA
- Jakob Skrzypski meninggalkan pekerjaan yang stabil di Swiss untuk
melakukan perjalanan ke Indonesia tahun lalu. Dia mengunjungi Jawa,
Sumatra dan pulau Bali sebelum menuju ke provinsi bergolak di Papua
Barat dan Papua.
Namun tiga bulan lalu, pihak berwenang Indonesia
menahan warga negara Polandia berusia 39 tahun itu di ibu kota Papua,
Jayapura. Pada 15 Januari tahun ini, ia didakwa melakukan pengkhianatan.
Dia
adalah orang asing pertama di Indonesia yang didakwa melakukan
pelanggaran, yang bisa membuatnya menghabiskan 20 tahun penjara, jika
terbukti bersalah.
Skrzypski
dituduh merencanakan kudeta dengan kelompok bersenjata Papua yang
pro-kemerdekaan dan menawarkan bantuan pasokan senjata untuk
menggulingkan pemerintah Indonesia.
Skrzypski, yang berjanggut
lebat dan rambutnya diikat ke belakang, telah ditahan di sel penjara
kecil yang kurang terang ketika ia menunggu persidangan di Wamena,
sebuah kota terpencil di dataran tinggi Papua.
Jurnalis Febriana Firdaus dalam laporannya di South China Morning Post (SCMP)
menjabarkan tulisan pria Polandia itu selama mendekan di penjara. Ada
juga foto yang ditunjukkan mengambarkan sel penjara dengan garis-garis
kotor di dinding dan sketsa tangan Yesus Kristus yang tergantung di kayu
salib.
“Tidak ada air panas yang tersedia secara bebas. Air cucian kotor," tulis Skrzpski dalam suratnya kepada SCMP,
yang menambahkan bahwa ia berbagi sel dengan hingga empat tahanan
lainnya, dan ia mendapat jatah makan nasi dengan sayuran satu kali
sehari.
Kasusnya di pengadilan merupakan putaran tak terduga dalam upaya kelompok Papua pro-kemerdekaan melawan pemerintah Indonesia.
Pemberontakan
tingkat rendah telah membara di Papua, provinsi Indonesia berbatasan
dengan Papua Nugini, sejak bekas koloni Belanda itu berada di bawah
kekuasaan Indonesia pada 1960-an.
Papua mendeklarasikan dirinya
sebagai wilayah merdeka pada tahun 1961, tetapi Indonesia mengambil
kendali pada tahun 1963. Papua secara resmi menjadi bagian dari
Indonesia pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung PBB. Provinsi
itu terpecah menjadi dua pada tahun 2003 menjadi Papua dan Papua Barat.
Gerakan pro-kemerdekaan di wilayah itu memiliki sedikit dukungan internasional, kecuali untuk sejumlah kecil negara Pasifik.
Dalam korespondensinya dengan SCMP,
Skrzypski menggambarkan bagaimana Papua telah "memelihara" rasa
penasarannya selama beberapa waktu, dan dia tertantang untuk
mengunjunginya.
Dia mengunjungi pusat kota Papua di Sorong,
Jayapura, Timika, dan Wamena. Dia mendapatkan teman di setiap tempat
tersebut melalui media sosial.
“Papua ... hampir tidak dikenal,
jarang disebutkan di Eropa. Karena sangat berbeda dari bagian lain di
Indonesia, itu telah memelihara rasa ingin tahu saya selama beberapa
waktu," tulis pria Polandia ini.
Skrzypski lulus dari Universitas
Warsawa di Polandia, bekerja di Inggris, kemudian belajar di
Universitas Lausanne, Swiss, sebelum mendapatkan pekerjaan di sana.
Dia telah melakukan perjalanan ke Indonesia beberapa kali, dan juga ke Armenia, Myanmar dan Irak.
Pada
Agustus 2018, ketika ia berada di Wamena, kota terbesar di dataran
tinggi provinsi Papua, polisi setempat memintanya untuk melapor kepada
mereka.
Skrzypski mengatakan dia melakukannya, ditemani oleh seorang pria yang menjadi pemandu wisata.
Dia
mengatakan polisi menawarinya tiket untuk meninggalkan Indonesia,
tetapi dia menolak. Mereka kemudian meminta pemandu untuk tinggal di
kantor polisi, sementara mereka mengizinkan Skrzypski untuk kembali ke
hotel.
Keesokan harinya, polisi menjemput Skrzypski di hotel dan
membawanya ke Jayapura, satu jam dari Wamena dengan penerbangan, di mana
ia ditangkap. Sedangkan si pemandu wisata dibebaskan.
Menurut
Skrzypski, polisi menuduhnya bergabung dengan Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat, sebuah kelompok militan dan salah satu dari empat
organisasi separatis yang aktif.
Polisi mengutip persahabatan online-nya
dengan Simon Magal, seorang siswa yang memiliki hubungan dengan aktivis
hak asasi manusia Papua Barat; Mama Yosepha Alomang, sebagai bukti.
Mama
Yosepha menerima pengakuan internasional setelah dia melobi perusahaan
pertambangan Amerika Freeport McMoRan, yang dituduh menyebabkan
kerusakan lingkungan yang parah dalam operasi tambang tambang raksasa
Grasberg selama beberapa dekade.
Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat juga melakukan serangan terhadap Freeport, dengan mengatakan
bahwa integrasi provinsi dengan Indonesia adalah konspirasi antara
pemerintah dan raksasa pertambangan.
Skrzypski mengatakan bahwa ia mendiskusikan Freeport dengan Simon.
Tetapi
komisaris polisi Jayapura Ahmad M. Kamal mengatakan mereka memiliki
bukti dari obrolan Facebook Messenger dan kesaksian video dari tiga
milisi pro-kemerdekaan bahwa Skrzypski telah menyatakan dukungannya
terhadap kelompok militan kemerdekaan Papua.
Magal kemudian ditangkap dan juga didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.
Sebuah
pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacara Skrzypski; Latifa Anum
Siregar, dan beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan polisi
menuduh warga negara Polandia sebagai seorang pedagang senjata. Fotonya
yang memegang senjata dianggap sebagai bukti.
Tetapi, menurut salah satu teman Skrzypski, foto-foto itu diambil di arena olahraga tembak di Vaud, Swiss, tempat ia tinggal.
Polisi juga mengklaim telah menyita lebih dari 130 butir amunisi dari Skrzypski dan tiga warga negara Indonesia.
Veronica
Koman, seorang pengacara untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang
berkampanye untuk referendum nasional, mengatakan polisi menjadi
paranoid ketika orang asing melakukan kontak dengan orang Papua.
Akses ke wilayah untuk media internasional terbatas.
“Berdasarkan
korespondensi saya dengan keluarga (Skrzypski) dan teman dekat, dia
hanyalah turis pecandu wisata pemacu adrenalin,” katanya.
Tapol,
sebuah LSM yang memantau masalah-masalah hak asasi manusia di Indonesia,
menggambarkan Skrzypski sebagai pengembara yang ekstrem, yang
bersemangat dengan hasrat terhadap budaya, bahasa, dan masalah
kemanusiaan lainnya.
Dalam suratnya, Skrzypski mengklaim akses ke
pengacaranya terhambat dan pihak berwenang mengadakan persidangan di
Wamena, bukan di Jayapura di mana kasusnya akan mendapat perhatian lebih
dari media dan komunitas diplomatik.
Dia merasa terisolasi dan tertekan, tidak tahu kapan dia harus pergi ke pengadilan berikutnya.
Untuk mengisi waktu, ia telah membaca majalah-majalah dan buku-buku National Geographic lawas tentang budaya Papua.
“Setiap
langkah investigasi dilakukan secara diam-diam. Saya tidak pernah
diinformasikan sebelumnya. Setidaknya tidak oleh polisi," tulis dia.
Polisi
bersikeras ini bukan urusannya. Selama penyelidikan mereka terhadap
Skrzypski, para pejabat kementerian luar negeri di Jakarta terus diberi
informasi dan mereka berkomunikasi dengan kedutaan Polandia.
Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, kembali melempar
isu ini setelah ia mengklaim sudah menyerahkan petisi mengenai
referendum pembebasan Papua Barat ke PBB. (Dok. The Office of Benny
Wenda)
Jakarta, CB -- Kelompok separatis the
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kembali menyoroti
dugaan penggunaan senjata kimia di Nduga setelah menyerahkan petisi
terkait referendum Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"ULMWP
mendesak Forum Kepulauan Pasifik untuk membentuk Misi Pencari Fakta
mengenai Papua Barat untuk menyelidiki laporan penggunaan senjata kimia
dan pembunuhan warga sipil, terutama di Nduga," demikian pernyataan
ULMWP yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).
Menanggapi
pernyataan ini, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih,
Muhammad Aidi, mengatakan bahwa klaim ULMWP itu tak berdasar pada fakta.
"Segala
yang disampaikan Benny Wenda itu pemutarbalikan fakta, tidak ada sama
sekali dasarnya. Ini adalah upaya untuk mengaburkan persoalan sehingga
masyarakat nasional dan internasional lupa bahwa separatis melakukan
pembantaian di Papua," ujar Muhammad kepada CNNIndonesia.com.
Dugaan penggunaan senjata kimia ini mulai mencuat setelah media Australia, The Saturday Paper,
melaporkan bahwa militer Indonesia menggunakan senjata kimia, diduga
bom fosfor, dalam operasi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata
(KKB).
Operasi tersebut digencarkan sejak awal Desember, setelah KKB diduga membantai 28 pekerja di Nduga hingga tewas.
Menurut The Saturday Paper, militer Indonesia menggunakan bom fosfor untuk menyerang warga sipil. Dalam pemberitaan tersebut, The Saturday Paper melampirkan sejumlah foto yang diklaim sebagai bukti.
"Gambar
bom yang disebarkan foto-foto itu hanya asap. Bom fosfor tidak seperti
itu. Lagipula, kalau memang ada senjata kimia, tentu dampaknya akan
luas. Ini tidak ada. Semua tidak berdasarkan fakta," ucap Muhammad.
Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, kembali melempar isu ini setelah ia
mengklaim sudah menyerahkan petisi mengenai referendum pembebasan Papua
Barat yang ditandatangani 1,8 juta orang ke Ketua Dewan HAM Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.
Namun menurut Muhammad,
Benny lagi-lagi berbual. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin petisi itu
ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat.
"Jumlah itu
sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta dan 70
persen di antaranya masih hidup di masa prasejarah, bahkan tidak punya
data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?"
katanya.
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Foto/The Office of Benny Wenda
JENEWA
- Kelompok separatis di provinsi Papua Barat, Indonesia, telah
menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi yang
diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum
kemerdekaan.
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengatakan kepada Reuters
bahwa petisi sudah diserahkan hari Jumat pekan lalu. Pentolan separatis
itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua
Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.
"Hari ini adalah
hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda setelah
pertemuan di Jenewa. "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang
orang-orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh,"
ujarnya, yang dikutip Senin (28/1/2019).
Dia
mengklaim orang-orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara
atau berkumpul, sehinga satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui
petisi. Menurut petisi diteken oleh hampir tiga perempat dari sekitar
2,5 juta penduduk.
"Beratnya 40 kg. Ini seperti buku terbesar di dunia," katanya.
Benny
Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di
wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah
terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke
hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim
sekitar 22.000 orang telah telantar.
Sementara itu, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan tuduhan yang dilontarkan itu tak berdasar.
"Dia
tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh (Indonesia
dan militernya)," kata Muhammad Aidi pada hari Minggu. "Ini adalah
Gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa."
Bulan
lalu anggota sayap militer Gerakan Papua Merdeka (OPM) mengaku
bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 16 orang yang bekerja di
jembatan proyek jalan yang terkenal di Nduga.
OPM
mengatakan pihaknya memandang pekerja proyek sebagai anggota militer
dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah Indonesia.
Gubernur
provinsi setempat pernah menyerukan diakhirinya perburuan terhadap
pemberontak, dengan mengatakan penduduk desa sedang trauma. Militer
Indonesia menolak seruan itu.
Presiden Indonesia Joko Widodo
(Jokowi) ingin mengembangkan Papua Barat dan memanfaatkan sumber
dayanya. Sejak berkuasa pada tahun 2014, Jokowi telah mencoba meredakan
ketegangan di Papua Barat dengan membebaskan para tahanan dan menangani
masalah hak-hak sipil, sambil meningkatkan investasi dengan
proyek-proyek seperti jalan raya Trans Papua.
Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan militer
Filipina menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang
di balik serangan bom di gereja di Jolo. (Reuters/Lean Daval Jr)
Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata Filipina untuk menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang di balik serangan bom ganda di salah satu gereja di Jolo pada Minggu (27/1).
Perintah ini disampaikan langsung oleh Duterte kepada Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, pada Senin (28/1).
"Mengenai
Abu Sayyaf, hancurkan mereka (karena pengeboman itu) dan untuk semua
kekejaman mereka selama ini," ujar Lorenzana sebagaimana dikutip AFP.
Pernyataan ini disampaikan setelah militer Filipina mengungkap bahwa
mereka menduga kuat Abu Sayyaf merupakan otak di balik serangan yang
menewaskan 20 orang di gereja tersebut.
Juru bicara militer
Filipina, Gerry Besana, mengatakan bahwa pihaknya menduga serangan itu
didalangi oleh salah satu kelompok yang memiliki kaitan dengan Abu
Sayyaf, Ajang-Ajang.
"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Besana.
Abu Sayyaf sendiri sudah berbaiat kepada ISIS, kelompok teror yang memang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Namun,
Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat
bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang
yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.
Meski demikian,
Banlaoi mengakui bahwa salah satu pemimpin faksi Ajang-Ajang adalah
Hatib Sawadjaan, seorang simpatisan ISIS yang merupakan mertua militan
asal Malaysia, Amin Baco.
Baco sempat digadang-gadang menjadi
pengganti emir ISIS di Asia Tenggara untuk menggantikan Isnilon Hapilon
yang tewas dalam pertempuran di Marawi pada 2017 lalu.
Pasukan keamanan Israel menahan seorang aktivis
Palestina yang menentang pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat,
Burin, Palestina.
Foto: AP/Nasser Shiyoukhi
Kekerasan oleh ekstremis Yahudi terus meningkat beberapa bulan terakhir.
CB,
ALQUDS— Menteri Negara Inggris Urusan Timur Tengah Alistair Burt pada
Ahad (27/1) mengutuk pembunuhan satu orang Palestina oleh pemukim Yahudi
bersenjata di Desa Al-Mughayir, bagian timur-laut Ramallah di Tepi
Barat Sungai Yordania.
"Saya mengutuk kekerasan
kemarin di Tepi Barat, sehingga satu orang Palestina tewas. Doa saya
bersama keluarganya," kata Burt di akun resmi Twitternya.
Hamdi Talib Nasan (38), ayah empat anak, dibunuh oleh pemukim
Yahudi dari pos terdepan tidak sah Adi Ad setelah pemukiman Yahudi itu
menyerbu Desa Al-Mughayir pada Sabtu (26/1) larut malam.
"Mereka yang bertanggung-jawab harus diseret ke pengadilan," tambah Burt, sebagaimana dikutip Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA.
Kekerasan
oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin
terjadi di Tepi Barat dan pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Yahudi.
Kekerasan
oleh pemukim Yahudi antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid,
pelemparan baru, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serangan terhadap
rumah yang rentan.
Jumlah pemukim Yahudi yang
tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat dan
Al-Quds (Yerusalem) Timur, yang diduduki, dalam pelanggaran terhadap
hukum internasional melonjak jadi 834 ribu dan perluasan permukiman
Yahudi telah berlipat tiga kali sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo
1993.
Semua permukiman Yahudi di seluruh Tepi Barat
tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi
Jenewa Keempat, yang menetapkan bahwa penguasa pendudukan tak boleh
mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke
wilayah yang diduduki.
Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]
CB, Jakarta - Para pendukung Brexit menginginkan Inggris menjadi seperti Singapura setelah keluar dari blok Uni Eropa.
Menurut pro Brexit, Inggris harus menjadi negara rendah pajak, rendah pengeluaran publik seperti halnya Singapura.
Menurut
laporan CNN London, yang dikutip pada 28 Januari 2019, pendukung Brexit
paling vokal yang menginginkan model Singapura di antaranya Boris
Johnson, Michael Gove, Anggota Parlemen Konservatif Owen Paterson dan
pengusaha James Dyson.
Model Singapura didengungkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang pernah berkunjung ke Singapura baru-baru ini.
"Inggris
bisa menarik contoh dari Singapura, bagaimana negara ini berpisah dan
tidak terikat pada semenanjung, tetapi lebih terbuka," kata Hunt.
Para
pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum
demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober
2018. REUTERS/Simon Dawson
Seorang pendiri kerajaan bisnis
periklanan WPP, Sir Martin Sorrel, bahkan pernah menyarankan Inggris
mencontoh Singapura, salah satunya merendahkan pajak, setelah Brexit
terlaksana.
"Tidak berbeda dengan beberapa hal yang Anda dengar
seputra Brexit ...(Perdana Menteri pendiri Singapura Lee Kuan Yew)
membawa Singapura ke tingkat yang tidak pernah dipikirkan orang dan
membuatnya sangat sukses dalam skala yang jauh lebih kecil, yakni 5 juta
orang dibandingkan dengan 60 juta orang di Inggris," kata Sir Martin
dalam forum Davos.
"Tapi pelajarannya ada di sana," tambahnya.
Singapura
adalah salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1965, sampai
akhirnya merdeka dari Malaysia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang
terbatas, negara ini telah menjadi salah satu yang paling maju di dunia,
berperingkat lebih tinggi pada tahun 2017 daripada Inggris untuk PDB
per kapita (pada US$ 57.714 atau sekitar Rp 811,9 juta dibandingkan US$
39.720 atau Rp 558,8 juta), menurut laporan Bank Dunia.
Singapura juga masuk peringkat atas dalam indeks global untuk efisiensi kesehatan, pendidikan dan daya saing.
Namun
ada beberapa faktor jika Inggris ingin mencontoh Singapura, dengan
mengesampingkan kelayakan politik untuk menetapkan pajak rendah, sistem
kesejahteraan terbatas di Inggris, ada sejumlah masalah struktural,
geografis dan budaya lain yang perlu ditangani oleh Inggris sebelum
memutuskan meniru Singapura pasca-Brexit.
Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan
Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris,
Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson
CB, Jakarta - Inggris berpotensi memberlakukan darurat militer untuk mengendalikan ketertiban umum jika Brexit gagal lolos dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Menurut
sumber yang enggan disebut identitasnya, pemerintah telah
memperhitungkan opsi darurat jika kegagalan Brexit memicu kerusuhan
sipil, dan ini termasuk darurat militer, jam malam dan bahkan tentara
untuk menertibkan massa, ungkap laporan The Sunday Times, yang dikutip
Reuter, 28 Januari 2019.
Menteri
Kesehatan Matt Hancock menanggapi rumor ini dengan mengatakan
pemerintah tidak secara spesifik akan menggunakan daurat militer.
"Itu ada dalam statuta namun bukanlah fokus kami," kata Hancock.
PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]
Opsi
darurat militer muncul setelah Inggris semakin mendekati batas waktu
Brexit, di mana Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019.
Namun parlemen belum sepakat atas proposal Brexit yang memungkinkan
memicu kebingungan massa dan gangguan ketertiban umum.
Pemerintah
telah membahas penerapan UU Ketertiban Umum Sipil 2004, yang memberikan
pemerintah wewenang melakukan tindakan apapun untuk melindungi nyawa
manusia, kesehatan, keselamatan dan logistik, seperti diungkap Sunday
Times.
"Pokok
utama dalam semua perencanaan tanpa-kesepakatan adalah pembangkangan
sipil dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan kematian jika terjadi
kekurangan makanan dan medis," kata seorang sumber kepada surat kabar
The Sunday Times.Hancock mengatakan industri farmasi Inggris akan
melakukan apapun untuk mencegah kekurangan obat-obatan yang dipicu
buntunya kesepakatan Brexit.
Ilustrasi pasukan di Afganistan. (Foto: REUTERS/Omar Sobhani)
Jakarta, CB -- Italia mempertimbangkan menarik pasukan mereka dari Afganistan
dalam waktu satu tahun. Hal itu diungkap salah satu pejabat senior di
Kementerian Pertahanan Italia yang diucapkan setelah Amerika Serikat
dikabarkan bakal mengurangi personel militer mereka di Afganistan.
Menteri Pertahanan Italia, Elisabetta Trenta, dikatakan telah meminta perintah militer buat menarik seluruh kontingen Italia.
"Jangka waktu kemungkinan 12 bulan," ucap sumber tersebut, disiarkan Reuters, Selasa (29/1).
Militer Italia telah berada di Afganistan selama 15 tahun. Berdasarkan
informasi dari Kementerian Pertahanan, setidaknya ada 900 pasukan di
sana sebagai bagian dari misi NATO (North Atlantic Treaty Organization).
Penarikan
seluruh pasukan Italia dari Afganistan rupanya belum dibicarakan dengan
kementerian lainnya. Menteri Luar Negeri Italia, Enzo Moavero Milanesi,
yang dijumpai saat mengunjungi Israel mengatakan belum tahu soal hal
itu.
"Saya baru saja mendengar tentang itu hari ini ... Dia belum bicara pada saya tentang itu," kata Enzo.
Trenta merupakan anggota partai 5-Star Movement yang sudah lama mempertanyakan guna misi Italia di Afganistan.
Sumber dari rekan koalisi 5-Star Movement mengatakan Italia berkomitmen membawa perdamaian dan stabilitas di Afganistan.
"Belum ada keputusan yang diambil saat ini, hanya pemikiran dari menteri terkait," ujar sumber tersebut.
CB, Jakarta - Presiden Afganistan,
Ashraf Ghani, mengatakan pasukan asing bakal meninggalkan negara yang
tercabik perang itu. Ini sesuai permintaan kelompok Taliban saat
melakukan perundingan dengan perwakilan Amerika Serikat di Qatar selama
enam hari pada pekan lalu.
“Tidak
ada orang Afgan menginginkan pasukan asing di negaranya untuk jangka
waktu lama,” kata Ghani dalam pernyataan di televisi seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 28 Januari 2019 waktu setempat.
Ghani mengatakan keberadaan pasukan asing di negara itu berdasarkan
kebutuhan. Dan kebutuhan itu akan selalu dikaji dan dikaji ulang. Dan
menurut sebuah rencana yang telah diatur,”Kami berupaya membawa jumlah
itu menjadi nol.”
Pernyataan
Ghani ini menyusul kelarnya perundingan damai antara perwakilan Taliban
dan AS di Doha, Qatar, pada Senin hingga Sabtu pekan lalu. Kedua pihak,
seperti dilansir Reuters, menyepakati sejumlah hal seperti
penarikan pasukan asing dari Afganistan. Lalu ada poin yang menyatakan
wilayah Afganistan tidak akan digunakan sebagai lokasi untuk menyerang
negara lain.
Kedua
pihak masih akan berunding mengenai jadwal penarikan pasukan dan
gencatan senjata. Hingga kini, Taliban enggan berunding langsung dengan
pemerintahan Afganistan. Taliban pernah berkuasa di Afganistan sebelum
terjadi invasi AS menyusul serangan 11 September 2001, yang diduga
dilakukan oleh kelompok Al Qaeda.
“Kami tidak menginginkan adanya kehadiran pasukan asing permanen di Afganistan,”
kata seorang pejabat pemerintah Afganistan di Kabul. “Kami ingin
terciptanya perdamaian dan kerja sama untuk masa depan, dan meninggalkan
warisan yang bagus.”
Iran
mengatakan bahwa pihaknya tidak mengadakan pembicaraan dengan Prancis
mengenai pengembangan rudal balistiknya. Foto/Istimewa
TEHERAN - Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak mengadakan pembicaraan dengan Prancis
mengenai pengembangan rudal balistiknya, setelah Paris mengatakan siap
untuk menjatuhkan sanksi lebih banyak jika upaya Eropa gagal membuat
Iran meninggalkan program rudalnya.
"Belum ada pembicaraan,
apakah rahasia atau tidak rahasia, tentang program rudal kami dengan
Prancis atau negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri
Iran,Bahram Qasemi, seperti dilansir Reuters pada Senin (28/1).
Menteri
Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian pada hari Jumat mengatakan,
Paris siap untuk memaksakan sanksi lebih lanjut jika tidak ada kemajuan
dalam pembicaraan mengenai program tersebut, yang digambarkan oleh
Teheran sebagai pertahanan murni, tetapi dilihat di Barat sebagai faktor
destabilisasi di wilayah yang bergejolak.
Ketika
diminta komentar mengenai pernyataan Le Drian, Qasemi mengatakan,
program rudal Iran adalah program defensif, yang hanya diskusikan di
dalam negeri. Dia lalu menyebut, Teheran telah menegaskan kepada Paris
tidak akan bersedia membahas program rudal.
"Kami
berbicara tentang masalah-masalah regional dan politik dengan Prancis.
tetapi kemampuan rudal kami tidak dapat dinegosiasikan. kami telah
berulang kali mengatakan itu selama pembicaraan politik kami dengan
Prancis," ungkapnya.
Brussel (CB) - Iran kemungkinan akan memperluas spionase
sibernya saat hubungan dengan negara-negara kuat Barat memburuk, kata
badan keamanan digital Uni Eropa (EU).
Para peretas Iran mendalangi sejumlah serangan dunia maya dan upaya
disinformasi daring dalam beberapa tahun terakhir saat negara itu
mencoba memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah dan wilayah di luar
kawasan itu, menurut Laporan Khusus Reuters November lalu.
Bulan ini, EU menerapkan sanksi pertamanya terhadap Iran sejak
negara-negara kuat dunia menyepakati perjanjian nuklir 2015 dengan
Teheran, sebagai respons atas uji coba rudal balistik dan sejumlah
rencana pembunuhan di tanah Eropa.
"Sanksi yang baru diterapkan terhadap Iran kemungkinan akan mendorong
negara itu meningkatkan aktivitas ancaman siber yang didukung negara
untuk mengejar tujuan strategis dan geopolitiknya di tingkat kawasan,"
kata Lembaga Keamanan Jaringan dan Informasi Uni Eropa (ENISA) dalam
sebuah laporan.
Seorang pejabat senior Iran membantah laporan itu dan mengatakan "itu
semua adalah bagian dari perang psikologi yang diluncurkan Amerika
Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya terhadap Iran."
ENISA mengelompokkan para peretas yang didukung negara sebagai ancaman tertinggi terhadap keamanan digital blok itu.
Badan EU itu mengatakan China, Rusia, dan Iran adalah "tiga aktor siber
paling aktif dan mampu yang terkait dengan spionase ekonomi."
Iran, Rusia, dan China telah berulang kali membantah tuduhan AS bahwa pemerintah mereka melakukan serangan siber.
Virus komputer seperti Stuxnet, yang pernah digunakan untuk menyerang
fasilitas pengayaan uranium di situs nuklir bawah tanah Natanz di Iran
satu dasawarsa lalu, diyakini secara luas telah dikembangkan oleh AS dan
Israel.
Pada Maret 2018, Washington menerapkan sanksi terhadap sejumlah warga
Iran karena meretas atas nama pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri
Iran dalam tanggapannya menyebut AS bertindak "provokatif, tidak
berdasarkan hukum, dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan."
Pada November tahun yang sama, AS menuduh dua warga Iran meluncurkan
serangan siber besar menggunakan virus jenis `ransomware` yang disebut
"SamSam". AS juga menjatuhkan sanksi terhadap dua orang lainnya yang
membantu menukarkan pembayaran tebusan dari mata uang digital Bitcoin ke
rial Iran.
Pergerakan dunia maya diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke
depan, terlebih bila Iran gagal memmpertahankan komitmen kesepakatan
nuklir 2015, kata ENISA.
Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Hossein Salami. Foto/YouTube/Screen capture
TEHERAN
- Seorang jenderal Iran mengancam akan melenyapkan Israel dari peta
politik global ketika Tel Aviv memulai perang terhadap Teheran.
Menurutnya, rezim Zionis bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina
untuk mengubur mayat orang-orangnya.
Ancaman itu dilontarkan
Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal
Hossein Salami pada Senin sore. Dia mengatakan strategi Teheran adalah
menghapus Israel dari peta politik global.
Ditanya wartawan di
Teheran tentang ancaman Israel untuk menyerang pasukan Iran yang
dikerahkan di Suriah, Salami menjawab; “Strategi kami adalah menghapus
Israel dari peta politik global. Dan tampaknya, mengingat kejahatan yang
dilakukan Israel, itu semakin mendekatkan diri pada hal itu."
"Kami
mengumumkan bahwa jika Israel melakukan sesuatu untuk memulai perang
baru, itu jelas akan menjadi perang yang akan berakhir dengan
penghapusannya, dan wilayah yang diduduki akan dikembalikan. Israel
bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina untuk mengubur mayat
mereka sendiri," ujar jenderal Teheran tersebut, seperti dikutip Reuters, Selasa (29/1/2019).
Komentar
Salami menambah rentetan saling ejek antara para pemimpin Israel dan
Iran dalam beberapa pekan terakhir karena ketegangan meningkat di
perbatasan Israel-Suriah antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan
pasukan Iran.
Pekan lalu, Israel dilaporkan melakukan serangan
rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di
Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal surface-to-surface
(permukaan-ke-permukaan) dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara.
Namun, menurut IDF, rudal yang ditembakkan Iran dicegat oleh sistem
pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon.
Beberapa
jam kemudian, pada jam-jam subuh 21 Januari, Angkatan Udara Israel
melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan
terhadap baterai pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur
Israel.
Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang
berbasis di Inggris, sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di
Suriah pada 21 Januari, di mana 12 di antaranya adalah milisi Iran.
Israel
melihat keberadaan Iran di Suriah sebagai ancaman utama dan dalam
beberapa tahun terakhir telah melakukan ratusan serangan udara dengan
target situs-situs militer terkait Teheran di negara yang dipimpin
Bashar al-Assad tersebut.
Awal
pekan ini, Kepala Staf Militer Iran Jenderal Mohammad Bagheri
mengindikasikan Teheran bersiap untuk mengadopsi taktik militer ofensif
untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
"Di antara strategi
luas negara itu, ada strategi defensif. Kami mempertahankan kebebasan
dan integritas wilayah serta kepentingan nasional negara ini," katanya.
Dia
mengatakan Iran tidak bermaksud untuk merebut wilayah asing."Tetapi
untuk melindungi pencapaian dan kepentingan nasional kita, kita dapat
mengadopsi pendekatan ofensif," ujarnya.
Ancaman Teheran terhadap
rezim Zionis muncul setelah militer Republik Islam mengadakan latihan
infanteri tahunan, yang melibatkan sekitar 12.000 tentara, jet tempur,
kendaraan lapis baja dan drone.
Malaysia tak izinkan warga Israel kunjungi negaranya
CB,
JAKARTA -- Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan
Malaysia tidak mengakui Israel. Malaysia juga tidak memiliki hubungan
diplomatik sehingga tidak mengizinkan warganya mengunjungi Israel.
"Kami
tidak mengizinkan warga Israel untuk mengunjungi Malaysia. Ini adalah
satu-satunya negara di dunia yang memperlakukan Malaysia dengan cara
ini," ujar Mahathir kepada media di Putrajaya, Senin (28/1).
Mahathir menegaskan Malaysia memberlakukan seperti itu karena
Israel diciptakan dari sepotong tanah Palestina, tanpa diadakan
referendum atau plebisit dan orang-orang Palestina diusir dari Palestina
tanpa kompensasi atas tanah dan rumah-rumah yang dirampas oleh Israel.
"Kemudian
Israel merebut lebih banyak tanah Palestina sehingga Israel menjadi
lebih besar. Israel kemudian membangun banyak pemukiman di tanah
Palestina tanpa persetujuan dari bangsa Palestina. Palestina dilarang
dari pemukiman ini," katanya.
Ketika orang-orang
Palestina menentang dan melemparkan batu ke tank-tank Israel dan
mobil-mobil lapis baja, ujar dia, para prajurit Israel menembakkan
peluru tajam ke arah anak-anak Palestina dan menangkap banyak dari
mereka.
"Orang-orang yang ditangkap ditahan selama
bertahun-tahun tanpa pengadilan. Para tahanan digunakan untuk bertukar
dengan tentara Israel yang ditangkap oleh Palestina," katanya.
Dia
menegaskan Jalur Gaza diblokade oleh pasukan Israel dan kapal-kapal
bantuan yang membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan disaring
di perairan internasional dan dipaksa pergi ke Israel.
Dalam
satu kejadian, 10 aktivis terbunuh dan tindakan-tindakan oleh Israel
itu secara terang-terangan menentang hukum internasional. "Ketika
orang-orang Palestina menembakkan roket yang sia-sia ke Israel, Israel
menjatuhkan bom dan menembakkan rudal ke kota-kota dan desa-desa
Palestina. Sekolah dan rumah sakit hancur, pasien dan anak-anak terbunuh
atau cacat," katanya.
Dia mengatakan blokade Gaza
adalah ilegal tetapi tidak ada negara yang mengutuk Israel karena
melanggar hukum internasional dan kode moral.
"Hari
ini Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya. Ketika
Palestina menampar tentara Israel, mereka ditembak dan dibunuh dan
banyak yang ditahan," katanya.
Dinding tinggi telah
dibangun untuk membagi desa dan kota di Palestina dan orang-orang
Palestina tidak dapat mengunjungi kerabat tanpa menjadi sasaran
penghinaan di banyak tempat pemeriksaan yang dibuat oleh Israel.
"Orang-orang
Palestina tidak diizinkan melakukan perjalanan di jalan-jalan yang
dibangun oleh orang Israel di tanah Palestina. Ribuan warga Palestina
terbunuh atau terluka melalui aksi militer Israel," katanya.
Seluruh
dunia bisa melihat ketidakadilan dan penindasan Palestina oleh orang
Israel, ujar Mahathir, tetapi Israel bahkan tidak dikritik oleh
orang-orang yang berbicara banyak tentang kebebasan dari penindasan dan
supremasi hukum karena Israel tampaknya istimewa.
"Jika
ada yang mengkritik Israel atau 'holocaust', ia langsung dilabeli
'anti-Semit'. Implikasinya adalah bahwa dia tidak manusiawi atau tidak
bermoral. Namun, tidak berperikemanusiaan Israel yang terang-terangan
tidak dikutuk," katanya.
Dia menegaskan Malaysia
bukan anti-Yahudi atau anti-Semit dan orang Arab juga orang Semitik
tetapi pihaknya berhak mengutuk perilaku tidak manusiawi dan menindas di
mana pun dan oleh siapa pun.
"Kami telah mengutuk
orang-orang Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah
mengkritik banyak negara dan orang-orang karena tindakan tidak
manusiawi," katanya.
Dia mengatakan Malaysia
melarang dua atlet Israel sedangkan AS melarang para warga dari lima
negara Islam dan berencana untuk membangun tembok melawan Amerika
Selatan.
"Hongaria, Polandia dan Republik Ceko
melarang pengungsi. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyebut
pengungsi Suriah sebagai 'penjajah Muslim'," katanya.
Mahathir
menegaskan Israel adalah negara kriminal dan layak dihukum dan dirinya
tahu ada dukungan kuat untuk Israel. "Kita tidak bisa bertindak melawan
Israel tanpa menolak untuk mengenalinya. Kami mempertahankan bahwa kami
memiliki hak untuk melarang orang Israel dari negara kami. Ketika dunia
mengutuk kita untuk ini, kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa dunia
sedang munafik. Pembicaraan mereka tentang hak asasi manusia dan
supremasi hukum adalah kata-kata kosong," katanya.
Pihaknya
mengimbau mereka yang bersimpati dengan Palestina untuk menyuarakan
kecaman mereka. "Terorisme bukanlah jawabannya. Diperlukan strategi yang
tepat untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina," katanya.
Jakarta, CB -- Data rahasia 14.200 orang di Singapurayang didiagnosis positif HIV dicuri dan disebarkan secara daring, sebagian besar merupakan warga asing.
Seorang
warga Amerika yang telah didakwa atas beberapa tindak kriminal, menurut
pihak berwenang Singapura, diduga kuat bertanggung jawab atas insiden
tersebut.
Ia diyakini membocorkan informasi tersebut setelah
mendapatkannya dari seorang dokter di Singapura yang memiliki akses
terhadap pendaftaran HIV.
"Informasi rahasia mengenai
14.200 orang yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013, dan 2.400
kontak mereka, dimiliki oleh orang yang tidak berwenang," kata
Kementerian Kesehatan Singapura dalam sebuah pernyataan.
"Informasi itu telah diungkap secara daring secara ilegal.... Kami
mohon maaf atas kecemasan dan kesulitan yang disebabkan oleh insiden
ini."
Informasi yang bocor termasuk nama, nomor identifikasi, detail kontak, hasil tes HIV dan informasi medis lainnya.
Akses
ke informasi tersebut kini telah diblokir tetapi masih dimiliki oleh
orang yang membocorkannya. Pihak Kemenkes Singapura memperingatkan bisa
terjadi pembocoran data lanjutan.
Mereka yang terkena dampak saat
ini merupakan 5.400 warga Singapura yang didiagnosis dengan HIV hingga
Januari 2013, dan 8.800 warga asing yang didiagnosis positif HIV hingga
Desember 2011.
Kementerian kesehatan diinformasikan oleh polisi
pekan lalu bahwa informasi rahasia dari pendaftaran HIV kemungkinan
telah bocor.
Data tersebut dimiliki oleh Mikhy K. Farrera Brochez, seorang warga
negara AS, laki-laki, yang tinggal di Singapura dari 2008 hingga 2016.
Dia
dinyatakan bersalah atas penipuan dan pelanggaran terkait narkoba pada
Maret 2017, dan dideportasi dari Singapura setelah menyelesaikan
hukumannya.
Saat ini, menurut Kemenkes, pria tersebut tidak
tinggal di Singapura dan pihak berwenang sedang mencari bantuan dari
mitra mereka di luar negeri.
Brochez adalah mitra Ler Teck Siang,
seorang dokter pria Singapura, yang memiliki akses ke registri HIV. Dia
dinyatakan bersalah pada September karena bersekongkol dengan Brochez
dalam kegiatan kriminal, dan dijatuhi hukuman penjara 24 bulan.
Ini
merupakan pencurian data besar kedua di negara itu dalam beberapa bulan
terakhir. Singapura, negara kota yang dihuni 5,6 juta orang, ditinggali
oleh banyak ekspatriat.
Pada Juni dan Juli tahun lalu, catatan
kesehatan 1,5 juta warga Singapura, termasuk Perdana Menteri Lee Hsien
Loong, dicuri. Insiden ini merupakan pelanggaran data terbesar di
Singapura sejauh ini.
Kedua insiden kebocoran data ini, menurut pihak berwenang Singapura, diduga disponsori oleh negara lain.
![Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/28/id_815317/815317_720.jpg)
