Pemerintahan Aung San Suu Kyi Minta Militer Serang Arakan Army

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Yangon – Pemimpin pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, membahas serangan kelompok Arakan Army terhadap empat pos polisi, yang menewaskan 13 orang polisi, dengan pemimpin militer pada Senin, 7 Januari 2019.


Dalam pertemuan yang langka terjadi ini, juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan kantor Presiden meminta pasukan menghancurkan perlawanan Arakan Army.
“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris,” kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah, seperti dilansir Reuters pada Senin, 7 Januari 2019.

Pertemuan ini dihadiri Presiden Win Myint, Suu Kyi, panglima Min Aung Hlaing, dan beberapa pejabat lain seperti kepala intelijen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan perang antara pasukan Myanmar dan Arakan Army telah menimbulkan gelombang pengungsi sebanyak 4.500 orang.
Perang ini semakin intensif sejak Desember 2018. Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan.
Pasukan Arakan Army menginginkan otonomi diperluas bagi negara bagian Rakhine, yang mayoritas terdiri dari etnis Rakhine beragama Budha.

 Kondisi keamanan di Rakhine State bermasalah sejak militer menyerang kelompok milisi Muslim Rohingya pada pertengahan Agustus 2017. Ini menyebabkan sekitar 700 ribu warga minoritas etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Tim independen pencari fakta PBB menemukan indikasi kuat sejumlah pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap warga desa etnis Rohingya dalam operasi militer itu.
Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]
Menurut Reuters, Suu Kyi saat ini dilarang menjadi Presiden Myanmar berdasarkan konstitusi yang dirancang pihak militer. Namun, Win Myint merupakan seorang loyalis. Sehingga, Suu Kyi dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintahan Myanmar.

Konflik antara Arakan Army dan pasukan Myanmar memburuk setelah terjadi penyerangan empat pos terluar polisi di dekat perbatasan dengan Bangladesh, yang menewaskan 13 orang polisi. Penyerangan terjadi pada Jumat, 4 Januari 2019 saat Myanmar sedang merayakan hari kemerdekaan.
Menurut juru bicara Arakan Army, serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Tatmadaw, yang merupakan sebutan militer Myanmar, menolak tuduhan itu.
“Apa mereka ingin melihat siklus kekerasan berlangsung selama beberapa dekade,” kata Zaw Htay. “Saya ingin memberi tahu warga Rakhine yang mendukung Arakan Army: jangan cuma berpikir soal diri Anda sendiri tapi juga pikirkan generasi berikutnya.”
Media BNI Online melansir perwakilan Arakan Army mengatakan pos polisi menjadi target yang sah karena sering digunakan militer untuk menyerang pasukannya.
“Warga desa telah disiksa oleh petugas perbatasan ini saat mereka ikut dalam operasi militer. Militer Burma juga menggunakan pos polisi ini sebagai tempat untuk menembaki pasukan kami menggunakan artileri. Itu sebabnya kami menyerang mereka,” kata Khaing Thukha dari departemen informasi Arakan Army yang menjadi beroperasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Credit  tempo.co

Tuntut Merdeka, Pemberontak Arakan Army Bunuh 13 Polisi Myanmar

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Jakarta - Pemberontak Angkatan Bersenjata Arakan atau Arakan Army di negara bagian Rakhine, Myanmar menyerang 4 pos polisi dan mengakibatkan 13 polisi tewas dan sembilan orang terluka. Pemberontakan ini terjadi tepat saat hari kemerdekaan Myanmar, Jumat, 4 Januari 2018.
Juru bicara Arakan Army, Khine Thu Kha membenarkan tentang serangan tersebut. Tujuh mayat yang dianggap musuh telah diambil oleh Arakan Army. Pemberontak juga telah membebaskan 12 anggota pasukan keamanan yang ditahan dalam pertempuran.

Pertempuran ini merupakan balasan atas serangan pasukan militer Myanmar terhadap Arakan Army dalam beberapa minggu terakhir yang juga menargetkan warga sipil. Akan tetapi militer Myanmar membantah telah menargetkan warga sipil.
Juru bicara Angkatan Militer Myanmar, Zaw Min Tun menyatakan polisi yang diserang Arakan Army berusaha melindungi kelompok etnis Buddha yang dianggap sebagai warga Myanmar, tidak seperti Muslim Rohingya.
"Pos-pos polisi ini ada di sana untuk melindungi ras asli daerah itu, seharusnya Arakan Army tidak menyerang mereka," kata Zaw Min Tun seperti dilansir dari Reuters.

Angkatan Militer Myanmar pada bulan lalu mengumumkan penghentian empat bulan pertempuran di utara dan timur laut negara untuk memulai pembicaraan damai dengan kelompok bersenjata yang menuntut kekuasaan, tetapi pengumuman itu mengecualikan Rakhine.Pihak kepolisian Myanmar mengatakan telah membuka kasus pemberontakan ini di bawah Undang-Undang Anti Terorisme dan Senjata.

Pemberontakan terjadi tidak lama setelah bendera nasional dikibarkan di seluruh wilayah negara untuk memperingati kemerdekaan Myanmar. Juru Bicara Arakan Army, Khaine Thu Kha membantah adanya hubungan antara serangan dan peringatan tersebut.

"Kami belum merdeka. Hari ini bukan hari kemerdekaan kita," kata Juru Bicara Arakan Army.Pemberontak Arakan Army menyatakan telah berjuang selama hampir satu dekade untuk merebut "the land of Arakan", nama lain untuk Rakhine. Mereka adalah salah satu dari beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas di wilayah perbatasan Myanmar.

Credit  tempo.co

Rajanya Mengundurkan Diri, Publik Malaysia Shock dan Sedih

Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia atau turun takhta sebelum waktunya. Foto/Mole.my

KUALA LUMPUR - Para pemimpin dan publik Malaysia shock atau terkejut dan menyatakan kesedihan mereka atas atas pengunduran diri Sultan Muhammad V sebagai raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agong ke-15. Mantan perdana menteri Najib Razak ikut mendoakan Sultan Muhammad V.

Publik negara tersebut terguncang dengan berita pengunduran diri sang raja karena selama memerintah Sultan Muhammad V dikenal baik dan pengampun. Sebagai contoh, dia telah memberikan ampunan kepada Anwar Ibrahim yang membuat politisi top itu bebas dari penjara dan berpeluang menjadi perdana menteri.

Sultan Muhammad V baru memerintah selama dua tahun lebih 24 hari. Dia mengundurkan diri sebagai raja pada Minggu malam setelah beberapa Minggu menikah dengan Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina.

Mantan perdana menteri Najib Razak dalam sebuah posting singkat di akun Facebook-nya memberikan penghormatan dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Sultan Muhammad V atas layanannya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15.

"Kami orang Malaysia berdoa untuk kesehatannya dan semoga dia dilindungi oleh Allah. Hidup Raja," tulis Najib.

Anggota parlemen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar, berterima kasih kepada Sultan Muhammad V karena telah memberikan pengampunan penuh kepada ayahnya, Anwar Ibrahim.

"Semoga Malaysia tidak lagi memiliki tahanan politik," tulis Nurul Izzah di Twitter.

Setelah pengunduran diri Yang di-Pertuan Agong, para warga Malaysia pengguna internet bersedih dan bertanya-tanya tentang sosok penggantinya.

Salah satu pengguna media sosial, Syamil Hmd, menulis; "Sedih Tuanku. Tapi apa pun itu, Rajaku duduk di atas takhta untuk melindungi rakyat. Allahuakhbar, Daulat Tuanku."

Pengguna media sosial lainnya, Mohd Irwan Shaffii, berkomentar "Pertama kali dalam sejarah. Agong mundur. Belum pernah terjadi sebelumnya."

Netizen lain bernama Shahril Aziz, mengingat kutipan terkenal Sultan Muhammad V yang viral. "Ingatlah lelucon Tuanku pada pembukaan Parlemen...frasa panas pada waktu itu adalah 'duduk, lari' jika Anda masih ingat," tulis dia, seperti dikutip The Star, Senin (7/1/2019). 

Credit  sindonews.com

Malaysia gelar pemilihan Raja 24 januari

Mahathir Mohamad diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 oleh Sultan Muhammad V di istana di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/5/2018). (Bernama/Rosli Awang via REUTERS)

Kuala Lumpur (CB) - Musyawarah Majelis Raja yang berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Senin, menetapkan pemilihan Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XVI akan dilakukan dalam Musyawarah Khusus Majelis Raja, Kamis (24/01).

Musyawarah juga menetapkan bahwa musyawarah khusus untuk mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong XVI dan Wakil Yang di-Pertuan Agong XVI akan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya (31/1).

Musyawarah dalam rangka menyikapi mundurnya Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XV Sultan Muhammad V dihadiri oleh para raja dan sultan dari lima negara bagian di Malaysia.

Mereka yang hadir adalah Sultan Terengganu Mizan Zainal Abidin, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Sultan Johor Ibrahim, Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah dan Sultan Kedah Sallehuddin.

Sultan Pahang tidak berangkat karena dikabarkan kurang sehat sedangkan Sultan Selangor berhalangan hadir karena berada di luar negeri.

Majelis Raja menghormati keinginan Sultan Muhammad V untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatan Yang di-Pertuan Agung terhitung Minggu, (6/1).

Majelis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Sultan Muhammad V, yang telah memenuhi amanah sebagai Yang di-Pertuan Agong mulai 13 Desember 2016 hingga 6 Januari 2019.

Mundurnya Sultan Muhammad V, yang juga Sultan Kelantan dari Yang di-Pertuan Agong, merupakan kejadian yang pertama kali dalam sejarah kerajaan Malaysia.

Credit  antaranews.com

Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Anggota pasukan keamanan Afghanistan berjaga di samping mobil-mobil tentara pascaserangan Taliban di Kota Ghazni, Afghanistan, 15 Agustus 2018. (REUTERS/Mustafa Andaleb)

Kabul (CB) - Para gerilyawan Taliban menyerbu pos-pos penjagaan di Afghanistan hingga menewaskan 21 polisi dan milisi propemerintah, kata sejumlah pejabat, Senin.

Serbuan itu merupakan yang terbaru dalam lonjakan serangan, yang telah memunculkan keraguan soal langkah menuju pembicaraan.

Taliban menyerang pos-pos pemeriksaan di dua dareah berbeda di Provinsi Badghis, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Minggu (6/1) malam, kata beberapa pejabat provinsi.

Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan 14 polisi dan tujuh milisi propemerintah meninggal, sedangkan sembilan orang terluka.

Pejabat lainnya, Jamshid Shahabi, yang merupakan juru bicara Gubernur Provinsi Gadghis, mengatakan lebih dari 15 gerilyawan Taliban terbunuh dan 10 lainnya cedera dalam bentrokan.

Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serbuan itu, yang merupakan salah satu serangan paling maut di provinsi tersebut dalam bulan-bulan belakangan.

Qari Yousuf Ahmadi, juru bicara Taliban, mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membunuh 34 anggota pasukan keamanan dan milisi propemerintah serta menyita banyak senjata dan amunisi.

Para pemimpin Taliban dan pejabat Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan bulan ini guna membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata.

Para pejabat dari pihak-pihak yang berperang telah bertemu sedikitnya tiga kali dalam beberapa bulan terakhir untuk mencoba menyepakati cara mengakhiri perang yang telah berlangsung 17 tahun.

Namun sementara itu, kedua pihak tetap saling melancarkan serangan.

Taliban mengatakan mereka berperang untuk menggulingkan pemerintahan dukungan Barat serta mengembalikan hukum Islam ketat setelah mereka terdepak pada 2001.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka ingin menghentikan Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kalangan pegaris keras internasional yang berencana melakukan serangan-serangan di Barat.

Credit  antaranews.com

Israel Gugat 7 Negara Arab dan Iran karena Usir Orang-orang Yahudi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

 

TEL AVIV - Israel akan menggugat uang kompensasi USD250 miliar atau lebih dari Rp3.522 triliun terhadap tujuh negara Arab dan Iran karena mengusir orang-orang Yahudi di masa lalu. Nilai gugatan itu diklaim untuk memulihkan aset orang-orang yang diusir.

Ketujuh negara Arab yang akan digugat itu adalah Tunisia, Libya, Maroko, Irak, Suriah, Mesir dan Yaman.

Tel Aviv menyatakan orang-orang Yahudi dipaksa melarikan diri dan meninggalkan aset mereka dari tujuh negara Arab dan Iran setelah pembentukan Negara Israel. Menurut Tel Aviv, gugatan akan diajukan untuk memperbaiki "ketidakadilan bersejarah" dari pogrom.

Tuntutan spesifik sedang diselesaikan untuk dua dari delapan negara terlebih dahulu. Mengutip Hadashot TV Israel akan menuntut kompensasi USD35 miliar dari Tunisia dan USD15 miliar dari Libya.

Setelah kedua negara itu, Tel Aviv akan melanjutkan tuntutan kompensasi kepada Maroko, Irak, Suriah, Mesir, Yaman dan Iran.

Menteri Israel untuk Kesetaraan Sosial, Gila Gamliel, menjadi koordinator upaya gugatan tersebut. Dia mengatakan bahwa waktunya telah tiba. "Untuk memperbaiki ketidakadilan historis pogrom (terhadap orang Yahudi) di tujuh negara Arab dan Iran, dan untuk memulihkan (aset) ratusan ribu orang Yahudi yang kehilangan harta benda mereka, yang menjadi hak mereka," katanya, yang dikutip Selasa (8/1/2019).

Dengan bantuan sebuah perusahaan akuntansi internasional, pemerintah Israel telah diam-diam meneliti nilai properti dan aset yang terpaksa ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan delapan negara tersebut.

Kompensasi, jika diterima, tidak akan dialokasikan untuk masing-masing keluarga Yahudi yang terusir. Namun, akan didistribusikan melalui dana khusus negara Israel.

Menurut data lembaga Keadilan untuk orang Yahudi dari Negara-negara Arab (JJAC) diperkirakan 856.000 orang Yahudi melarikan diri dari 10 negara Arab setelah Israel didirikan pada tahun 1948. Namun, sampai sekarang, Israel tidak pernah secara resmi meminta kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab.

Meir Kahlon, ketua Organisasi Sentral untuk orang-orang Yahudi dari Negara-negara Arab dan Iran mengatakan kepada Times of Israel bahwa pada saat itu, orang-orang Yahudi tidak mencari status pengungsi di Israel yang baru didirikan karena dipandang sebagai warga yang kembali ke "tanah air bersejarah" mereka. 

Perdana menteri pertama negara itu, David Ben Gurion, kala itu ingin memproyeksikan citra negara yang sah dan dapat merawat rakyatnya.

Langkah untuk menggugat delapan negara itu dilakukan ketika pemerintah Donald Trump di Amerika Serikat mempersiapkan proposal perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu.

Proposal itu merupakan sebuah upaya yang telah dilakukan sejumlah analis di Amerika Serikat, dalam langkah yang sangat kontroversial tahun lalu, di mana AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS juga memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci itu, di mana Palestina juga mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.

Pada 2010, Israel mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perjanjian damai apa pun harus memberikan kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab dan Iran. 

Sementara itu, Otoritas Palestina juga menuntut kompensasi USD100 miliar kepada Israel untuk aset-aset yang ditinggalkan oleh orang-orang Arab yang dipaksa meninggalkan tanah mereka yang dikuasai Israel saat ini.

Palestina juga telah mencari "hak untuk kembali" bagi para pengungsi yang masih hidup dan keturunan mereka. Namun, upaya Palestina itu telah berulang kali dicegah oleh Israel. Pemerintahan Trump juga cenderung memihak Israel terkait masalah itu, termasuk dengan menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tahun lalu.

Pada tahun 2014, Israel secara resmi menjadikan 30 November sebagai hari nasional untuk memperingati keluarnya orang Yahudi dari tanah Arab dan Iran.Setiap tahunnya, hari itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan subjek dan untuk mempromosikan masalah kompensasi kepada orang Yahudi. Pada tahun itu, Kanada juga secara resmi mengakui status pengungsi para imigran Yahudi yang melarikan diri ke sana setelah 1948.






Credit  sindonews.com

Hamas Ambil Alih Perbatasan Rafah

Wilayah Rafah di Palestina.

Foto: AP Photo/Eyad Baba

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak Hamas merebut Gaza pada 2007 dari Fatah.

CB, GAZA -- Kementerian Dalam Negeri Palestina di bawah Hamas mengambil alih dalam mengelola perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir. Langkah ini dilakukan sehari setelah otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah tiba-tiba menarik personelnya dari sana.

Dilansir Anadolu Agency, Selasa (8/1), otoritas Palestina mengatakan pihaknya menarik personelnya dari sana untuk memprotes tindakan keras Hamas terhadap anggotanya di Jalur Gaza. Namun faksi-faksi Palestina mengecam langkah otoritas tersebut, dan memperingatkan penarikan itu akan memperdalam keretakan Palestina.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak Hamas merebut Gaza pada 2007 dari Fatah setelah melalui pertempuran jalanan. Ketegangan antara keduanya kemudian meningkat pekan lalu. Berbagai kalangan menilai ketegangan ini adalah yang "paling serius" sejak penandatanganan perjanjian rekonsiliasi terakhir pada Oktober 2017 di Mesir.

Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menuduh Hamas menangkap ratusan anggota kelompoknya di Gaza menjelang peringatan 54 tahun pendirian Fatah. Namun tuduhan ini dibantah oleh Hamas.

Pada hari Jumat, penyerang bertopeng menyerbu markas Perusahaan Penyiaran Palestina di Kota Gaza. Serangan ini sendiri dikecam oleh Hamas. Otoritas Palestina kemudian mengambil kendali penyeberangan Rafah dari Hamas pada akhir 2017 di bawah perjanjian rekonsiliasi yang diperantarai Mesir antara kedua kelompok.

Credit  republika.co.id

Pemukim Gelap Yahudi Cabuti Pohon Zaitun Warga Palestina

Warga Palestina berupaya memadamkan api yang membakar ladang zaitunnya akibat ulah warga pemukiman Israel..

Foto: EPA/Alaa Badarneh

Serangan pemukim Yahudi ke warga Palestina naik tiga kali lipat selama 2018.

CB, NABLUS -- Pemukim ilegal Yahudi, Ahad (6/1), mencabuti dan mencuri anak pohon zaitun dan almond yang baru ditanam di dekat Desa Yanoun, selatan Nablus, Tepi Barat, Palestina. Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pemukim Yahudi di daerah tersebut, mengatakan para pemukim tersebut berasal dari pos depan tidak sah "777".


''Dengan disertai oleh satu buldozer, mereka mencabuti banyak anak pohon zaitun dan almond milik warga desa Palestina dari Yanoun,'' kata Daglas kepada Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA, Ahad.

Laporan WAFA menyebut sebanyak 400.000 pemukiman Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat. Mereka sering melanggar hukum internasional, tapi jarang dimintai pertanggung-jawaban atas serangan terhadap orang Palestina dan harta mereka.


Organisasi non-pemerintah Israel, Yesh Din, menyebut penguasa Yahudi telah mengajukan tuntutan hanya untuk 8,2 persen kasus pemukim Yahudi yang melakukan kejahatan anti-Palestina di Tepi Barat dalam tiga tahun belakangan ini. Laporan harian Israel, Haaretz, menulis serangan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di Tepi Barat naik tiga kali lipat selama 2018.

Serangan oleh pemukim Yahudi itu berkisar dari pemukulan dan pelemparan batu ke orang Palestina, penulisan slogan nasionalis dan anti-Palestina atau anti-Arab, pengrusakan rumah dan mobil, sampai penebangan pohon milik petani Palestina. Pemukim Yahudi melancarkan sedikitnya 482 serangan terhadap rakyat Palestina selama setahun belakangan.


''Angka tersebut naik dari 140 pada 2017,'' sebut laporan surat kabar tersebut.

Haaretz menyatakan penurunan serangan oleh pemukim Yahudi pada 2016 dan 2017 terjadi akibat reaksi pemerintah (Israel) setelah pemboman satu rumah di Desa Duma, Tepi Barat, yang merenggut nyawa tiga anggota keluarga Dawabshe. Pada Juli 2015, pemukim Yahudi membakar rumah keluarga Dawabsheh di Tepi Barat dalam serangan yang menewaskan dua orang Palestina dan satu bayi mereka yang berusia 18 bulan. Putra sulung mereka, Ahmed (6), selamat dari serangan itu tapi menderita luka bakar parah yang telah mempengaruhi kemampuannya bergerak.

Peristiwa tersebut menyulut kemarahan masyarakat internasional. Keluarga Dawasheh menuduh Israel menarik diri dari menghukum para tersangka, meskipun para pejabat Israel mengakui bahwa mereka mengetahui siapa yang bertanggung-jawab.

Credit  republika.co.id

AS Tunda Peluncuran 'Kesepakatan Abad Ini' Israel-Palestina

Dubes AS untuk Israel David Friedman mengatakan rencana pihaknya untuk perdamaian Israel-Palestina atau yang disebut sebagai kesepakatan abad ini akan ditunda. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, David Friedman mengatakan, rencana pemerintahannya untuk perdamaian Israel-Palestina atau yang kerap disebut sebagai "kesepakatan abad ini" akan ditunda.

Dalam pernyataan pasca mendampingi penasihat keamanan nasional AS, John Bolton di Israel, Friedman mengatakan, peluncuran "kesepakatan abad ini" akan ditunda selama beberapa bulan.

"Kesepakatan abad ini" adalah rencana perdamaian AS Timur Tengah melalui jalur belakang, yang detailnya belum diumumkan kepada publik hingga saat ini.

Keputusan AS ini mendapat kecaman dari pemimpin Partai Meretz Israel, Tamer Zandberg dengan menyebut pemerintah Donald Trump tidak konsisten dan hal ini tidak akan membantu sekutu utama Trump, yakni Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum tahun ini.

"Tidak jelas bagi saya pada abad apa Trump bermaksud untuk mempublikasikan "kesepakatan abad ini". Sangat menyedihkan bahwa cara Trump membantu Netanyahu dalam pemilihan adalah dengan menunda publikasi rencana alih-alih mendesaknya maju," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (7/1).

Otoritas Palestina sendiri dalam beberapa kesempatan telah menolak mediasi AS dalam pembicaraan damai sejak Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada akhir 2017. Selain itu, Palestina juga telah menolak "kesepakatan abad ini", yang sempat diajukan oleh penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner pertengahan tahun lalu.  

Credit  sindonews.com

Kantor Berita Digerebek Hamas, Palestina Tarik Staf Dari Gaza

Ilustrasi unjuk rasa di Jalur Gaza, Palestina. (AFP PHOTO / MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Otoritas Palestina menarik sejumlah staf dari perbatasan dengan Mesir di Rafah, selatan Jalur Gaza. Mereka melakukan itu sebagai bentuk protes atas penggerebekan yang dilakukan Hamas beberapa hari lalu.

"Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terakhir terkait aktivitas brutal geng-geng de facto di Jalur Gaza," ucap otoritas Palestina untuk urusan sipil, melalui pernyataan yang dikutip kantor berita WAFA pada Senin (7/1).

Otoritas Palestina menuding Hamas memanggil, menahan, dan menyiksa sejumlah pegawainya. Pada 5 Januari lalu, Hamas menggerebek markas kantor berita Palestina di Gaza dan menangkap lima staf media tersebut.



Sejumlah peralatan berharga milik stasiun televisi itu disebut ikut hancur dalam penggerebekan.


Hamas pernah menguasai Jalur Gaza ketika bertikai dengan Fatah, salah satu saingan politik mereka pada 2007 lalu. Namun, otoritas Palestina berhasil mengambil alih Gaza pada November 2017 lalu ketika Hamas sepakat berdamai dengan pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas.

"Sejak kami mengambil alih kontrol di perbatasan Rafah, Hamas terus menggangu pekerjaan staf kami di sana," papar Otoritas Palestina.



Sementara itu, juru bicara Hamas menganggap penarikan staf-staf Palestina dari Rafah merupakan taktik baru Presiden Abbas untuk memisahkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Otoritas Palestina selama ini berbasis di Ramallah, Tepi Barat. Gaza dan Tepi Barat dipisahkan oleh wilayah Israel.

Penangkapan seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan Hamas. Seperti dikutip AFP, juru bicara Fatah menuduh Hamas telah melakukan penangkapan massal terhadap sejumlah anggotanya di Gaza pada akhir Desember 2018.

Hamas membantah tuduhan tersebut. Selama ini upaya rekonsiliasi antara Fatah-Hamas terus dilakukan, tetapi tak belum membuahkan hasil. Padahal perwakilan keduanya sudah beberapa kali bertemu membicarakan perdamaian.



Otoritas Palestina yang didukung Fatah dan diakui secara internasional terus menekan Hamas agar mau berdamai, dengan menurunkan gaji pegawai negeri sipil di Gaza.




Credit  cnnindonesia.com

Pemberontak Suriah Tangkap 2 Warga AS diduga Militan ISIS

Ilustrasi pasukan pemberontak Suriah. (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Sebanyak dua warga Amerika Serikat ditangkap oleh pemberontak Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Mereka diduga adalah pejuang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dari lokasi penangkapan yang dirahasiakan.

Seperti dilansir CNN, Senin (7/1), kedua warga AS yang ditangkap di Suriah itu bernama Warren Christoper Clark alias Abu Mohammad al-Ameriki, dan Zaid Abed al-Hamid alias Abu Zaid al-Ameriki.

Dari hasil interogasi SDF, Clark diketahui berasal dari Houston, negara bagian Texas. Sedangkan latar belakang Zaid belum diketahui.


Kedua warga AS tersebut ditangkap dalam sebuah kelompok yang di dalamnya juga terdapat warga Irlandia dan Pakistan. Juru bicara Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengatakan peristiwa ini sedang diselidiki.


"Kami mengetahui laporan dari sumber terbuka mengenai warga Amerika yang saat ini dilaporkan dalam tahanan yang diyakini memperjuangkan ISIS. Namun, kami belum dapat mengkonfirmasi informasi tersebut" kata Komandan Sean Robertson.

Bulan lalu, Gedung Putih mengklaim ISIS di Suriah berhasil ditaklukkan dan AS akan menarik 2.000 pasukannya dari wilayah yang sedang dilanda perang tersebut.


Pada Oktober 2018, pasukan Amerika Serikat telah membebaskan warga negaranya yang diduga sebagai anggota ISIS yang tertangkap di Suriah.

Warga dengan kewarganegaraan ganda AS-Saudi ini ditahan oleh militer AS di Irak tanpa diadili sejak September 2017. Nasibnya masih menjadi perdebatan hukum selama berbulan-bulan antara pemerintah AS dan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika Serikat.

Saat dia dibebaskan, CNN melaporkan sampai saat ini SDF menahan lebih dari 700 milisi asing dari 40 negara. Mereka diduga bergabung dengan ISIS dan kelompok lain.


Para pejabat AS telah mendorong negara-negara yang bersangkutan untuk memulangkan warganya yang berada dalam tahanan di Suriah, untuk meringankan beban fasilitas penahanan SDF. Namun, banyak negara enggan melakukannya karena kesulitan untuk menuntut tersangka anggota ISIS berdasarkan bukti yang dikumpulkan di medan perang.





Credit  cnnindonesia.com

Gabon gagalkan percobaan kudeta militer

Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba menyampaikan pernyataan dalam pertemuan perubahan iklim pada Sesi Luar Biasa ke-30 Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, 29 Januari 2018. (REUTERS/Tiksa Negeri)

Libreville (CB) - Gabon, Senin, menggagalkan percobaan kudeta militer, yang digelar untuk mengakhiri kekuasaan 50 tahun keluarga Presiden Ali Bongo.

Sejumlah anggota komplotan perencana kudeta ditangkap, hanya beberapa jam setelah mereka menduduki sebuah stasiun radio.

Juru bicara Pemerintah Gabon Guy-Bertrand Mapangou mengatakan kepada Reuters bahwa empat dari lima perwira militer yang terlibat dalam upaya kudeta itu ditangkap di Ibu Kota Gabon, Libreville.

Perwira kelima kabur dan sedang berada dalam pengejaran, katanya.

Dalam pesan yang disiarkan radio pada pukul 04.30 waktu setempat (Senin pukul 10.30 WIB), Letnan Kelly Ondo Obiang, yang menyebut dirinya sebagai perwira di Garda Republik, mengatakan pidato Bongo untuk menyambut Tahun Baru "menguatkan keraguan soal kemampuan presiden untuk terus melaksanakan tanggung jawab jabatannya".

Bongo menyampaikan pidato tersebut dari Maroko, tempat ia sedang memulihkan kesehatan setelah mengalami `stroke`.

Dalam salah satu penampilan pertamanya di televisi sejak ia terkena `stroke` di Arab Saudi pada Oktober, Bongo, 59, berbicara kurang jelas saat menyampaikan pidato. Ia juga tampak tak dapat menggerakkan lengan kanannya. Tidak jelas apakah ia bisa berjalan.

Bongo berada di Maroko sejak November untuk melanjutkan perawatan.

Di luar stasiun radio, para tentara yang loyal kepada Pemerintah menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan sekitar 300 orang, yang turun ke jalan untuk mendukung percobaan kudeta, kata seorang saksi mata Reuters.

Sejumlah helikopter berputar-putar di udara namun sebagian besar kawasan ibu kota itu berada dalam keadaan hening.

Juru bicara pemerintah mengatakan keadaan sudah terkendali setelah penangkapan dilakukan.

"Pemerintah tetap ada di tempatnya, demikian juga dengan lembaga-lembaga (pemerintah, red)," kata Mapangou kepada France 24.

Keluarga Bongo menjalankan kekuasaan di negara penghasil minyak itu sejak 1967.

Bongo muncul sebagai presiden dengan menggantikan ayahnya, Omar, yang meninggal pada 2009.

Percobaan kudeta pada Senin dikecam masyarakat internasional, termasuk Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon.

Prancis meminta 8.900 warga negaranya yang tercatat di Gabon untuk tidak bepergian di sekitar Libreville.

Melalui cuitan pada Senin, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menegaskan bahwa Uni Afrika "menolak seluruh perubahan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi."

Credit AntaraNews




https://m.antaranews.com/berita/784767/gabon-gagalkan-percobaan-kudeta-militer

Iran-Rusia Berencana Gelar Latihan Gabungan di Laut Kaspia

AL Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan anti-pembajakan. Foto/Istimewa

TEHERAN - Angkatan Laut Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan penyelamatan dan anti-pembajakan.

"Latihan perang taktis, penyelamatan, dan anti-pembajakan antara pasukan angkatan laut Iran dan Rusia sedang direncanakan dan akan diimplementasikan dalam waktu dekat," ucap Laksamana Muda, Hossein Khanzadi seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/1).

Khanzadi menegaskan kembali tentangan Iran terhadap kehadiran militer negara yang bukan berasal dari wilayah Laut Kaspia. "Semua negara di sekitar Kaspia memiliki pendekatan yang sama," ucapnya.

Iran dan Rusia telah mengadakan beberapa latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk pada tahun 2015 dan 2017. Kedua negara memiliki hubungan dekat, termasuk di Suriah, di mana mereka berdua mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu.

Tahun lalu, Rusia mengatakanpihaknya berkomitmen kuat untuk memperdalam hubungan dengan Iran, meskipun ada keputusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari kesepakatan nuklir internasional dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1368238/43/iran-rusia-berencana-gelar-latihan-gabungan-di-laut-kaspia-1546764277

Assad dan Negara-negara Arab Berdamai, Oposisi Suriah Terkejut

Kepala negosiator oposisi Suriah, Nasr al-Hariri. Foto/REUTERS

RIYADH - Kubu oposisi atau pemberontak Suriah mengatakan bahwa mereka terkejut dengan negara-negara Arab yang berekonsiliasi dengan rezim pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad. Mereka mendesak negara-negara Arab mengubah keputusannya.

Negara-negara Arab, termasuk beberapa yang pernah mendukung pemberontak melawan Assad, saat ini berusaha untuk berdamai dengan pemimpin Suriah tersebut. Perubahan sikap itu terjadi setelah rezim Damaskus meraih kemenangan dalam perang sipil berkat bantuan sekutunya, Rusia, Iran dan Hizbullah Lebanon.

Uni Emirat Arab telah membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus bulan lalu. Bahrain juga melakukan hal yang sama.

Sedangkan misi diplomatik Suriah di Manama, Bahrain, telah beroperasi tanpa gangguan.

"Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan rekonsiliasi ini," keluh Nasr al-Hariri kepala negosiator oposisi Suriah kepada wartawan di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, tempat kelompoknya bermarkas.

"Kami masih berharap ada kemungkinan (negara-negara ini) untuk meninjau kembali keputusan mereka dan menyadari bahwa hubungan yang nyata dan solid harus dengan saudara-saudara mereka dari rakyat Suriah, bukan dengan rezim yang telah melakukan semua kejahatan ini," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (7/1/2019).

"Bashar al-Assad akan tetap menjadi penjahat perang bahkan jika ribuan pemimpin bersalaman dengannya," ujarnya.

Pemerintah Kuwait pada pekan lalu mengatakan bahwa mereka mengharapkan lebih banyak negara Arab yang membuka kembali kedutaan besar mereka di Damaskus dalam beberapa hari mendatang. Kuwait menyadari langkah itu akan membutuhkan lampu hijau dari Liga Arab.

Suriah didepak dari Liga Arab pada tahun 2011 sebagai respons terhadap tindakan keras pemerintah Assad terhadap protes "Arab Spring". Untuk memulihkan keangitaan Suriah, Liga Arab harus mencapai konsensus.

"Kami tidak berpikir itu akan menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan Suriah ke Liga Arab. Kami pikir itu adalah keputusan yang tidak akan menguntungkan proses politik," kata Hariri.

Negara-negara Teluk Arab yang bersekutu di AS, khususnya Arab Saudi dan Qatar, adalah pendukung regional utama kelompok-kelompok bersenjata Suriah yang menentang Assad. Kedua negara itu menyediakan dana atau senjata.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1368472/43/assad-dan-negara-negara-arab-berdamai-oposisi-suriah-terkejut-1546852938

Ribuan orang di Beograd menentang Presiden Serbia

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)

Beograd (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa dalam udara dingin di pusat Kota Beograd untuk menentang Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa serta menuntut kebebasan media dan penghentian serangan-serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi.

Para pemrotes meniup peluit-peluit, mengibarkan spanduk yang bertuliskan "Hentikan Pengkhianatan, Bela Konstitusi dan Dukung Rakyat", dan meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam demonstrasi ke lima dalam beberapa pekan terakhir.

Unjuk-unjuk rasa itu, yang juga berlangsung di Kota Kragujevac, dipicu satu insiden pada November. Saat itu, politisi oposisi Borko Stefanovic dipukuli para penyerang tak dikenal di Kota Krusevac.

Para pendukung Aliansi bagi Serbia, satu kelompok yang beranggota 30 partai oposisi dan organisasi, mengatakan Vucic adalah otokrat dan partainya korup. Para pemimpin SNS membantah tudingan itu.

Para demonstran menuntut lebih banyak liputan kelompok-kelompok oposisi stasiun penyiaran publik dan jaminan investigasi atas serangan-serangan terhadap para wartawan dan politisi oposisi.

Sebelumnya, Vucic menyatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan oposisi bagi reformasi pemilihan dan meningkatkan kebebasan media "bahkan kalau ada 5 juta orang di jalan", tetapi mengatakan ia akan menguji popularitas partainya dalam pemungutan suara nanti.

Kelompok-kelompok oposisi telah mengatakan mereka akan memboikot pemilihan.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan pemantau pemilihan CESID yang berkantor di Beograd pada Oktober, SNS memiliki dukungan 53,3 persen, jauh di atas dukungan yang diraih partai-partai lain.

Jika partai-partai oposisi membentuk aliansi, mereka dapat meraih sekitar 15 persen suara, menurut  survei itu.

Koalisi yang berkuasa dan dipimpin SNS memiliki 160 dari 250 kursi di parlemen. Pemungutan suara mendatang dijadwalkan berlangsung tahun 2020.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/784432/ribuan-orang-di-beograd-menentang-presiden-serbia

Raja Malaysia Sultan Muhammad V Turun Takhta

Sultan Muhammad V mengundurkan diri dari takhtanya sebagai Raja Malaysia. (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pihak Istana Kerajaan Malaysiamengumumkan kabar Sultan Muhammad V dari Kelantan yang memutuskan turun takhta pada Minggu (6/1). Kabar mundurnya Raja Malaysia ke-15 itu menyudahi rumor yang belakangan ini mencuat sejak awal pekan ini.

"Yang Mulia telah bersiap kembali ke Kelantan Darul Naim untuk berada bersama pemerintah negara bagian," ungkap pernyataan Istana Negara, dikutip AFP, Minggu (6/1). 

Raja Malaysia menjadi perhatian publik setelah pada November silam menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina di tengah absennya dia di pemerintahan. Keduanya menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia. Sebelum menikahi Sultan Muhammad V dari Kelantan, Veovodina dikabarkan terlebih dulu memeluk Islam (mualaf) dan mengubah nama menjadi Rihana Oxana Gorbantenko.

Raja Malaysia dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. Yang Dipertuan Agung, ditunjuk setiap lima tahun biasanya secara bergiliran. Namun demikian, pengunduran diri Sultan Muhammad terjadi hanya dua tahun setelah ia naik pada Desember 2016.

Dilansir Malay Online, Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan, Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz mengatakan pengunduran diri Sultan Muhammad V efektif pada 6 Januari sesuai dengan Pasal 32 (3) dari Konstitusi Federal. 

"Yang Mulia telah secara resmi memberi tahu para Sultan-sultan negara bagian lainnya dengan menulis kepada sekretaris Konferensi Penguasa," kata Wan Ahmad.

Wan Ahmad juga menegaskan, sepanjang waktunya sebagai Yang dipertuan Agong, Sultan Muhammad V telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan atas dasar persatuan.

"Raja juga mengucapkan terima kasih kepada Penguasa Melayu lainnya yang telah memilihnya sebagai Yang dipertuan Agong ke-15 sejak 13 Desember 2016," kata Wan Ahmad.

Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad sempat membantah rumor mengenai rencana Raja Malaysia, yang bakal turun takhta. Rumor mencuat menyusul Sultan Mahmud absen dari pemerintahan selama dua bulan dengan alasan kesehatan. 

"Seperti kalian, saya juga mendengar rumor itu. Saya belum menerima surat atau indikasi apa pun mengenai itu dan saya tak mau membicarakannya," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia, Jumat (4/1).

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106191518-106-358824/raja-malaysia-sultan-muhammad-v-turun-takhta

Pakar Senjata Amerika Komentari Senjata Railgun Buatan Cina

Senjata penembak Electromagnetic Railgun buatan mliter Cina. Th Drive

CB, Washington - Pakar militer Carl Schuster mengatakan senjata electromagnetic railgun buatan militer Cinakemungkinan siap digunakan dalam satu - dua tahun lagi.

“Mereka mengatakan senjata itu sudah operasional. Yang mereka maksud adalah evaluasi operasional untuk penggunaan senjata ini telah dimulai. Pengetesan dilakukan dalam kondisi nyata operasional militer,” kata Schuster, yang merupakan bekas direktur Operasi di Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat seperti dilansir CNN pada Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut Schuster senjata ini kemungkinan bakal segera digunakan dalam operasi militer dalam satu tahun. Dia menilai Cina mengalami pencapaian signifikan untuk bertransisi dari mencontek desain senjata negara lain menjadi pengembang senjata dengan teknologi sendiri.

“Itu juga menunjukkan Cina bukan lagi berada 10 – 15 tahun dibelakang AS. Mereka sekarang mendekati kesetaraan dalam pengembangan senjata dengan negara Barat,” kata dia.

Seperti diberitakan media Global Times, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina bakal segera menggunakan senjata penembak electromagnetic railgun di kapal perang buatan domestik Tipe 055.

Ini merupakan hasil terobosan inovasi dari Naval University of Engineering di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina bagian tengah.

Menurut CNN, senjata berteknologi electromagnetic railgun ini mampu menembakkan proyektil hingga 125 mil atau sekitar Rp200 kilometer dengan kecepatan 7.5 kali kecepatan suara. Biaya proyektilnya dinilai jauh lebih murah dibandingkan senjata konvensional.

“Dengan menggunakan gelombang listrik masif dan bukannya campuran kimia, senjata railgun bisa menembakkan proyektil lebih jauh dibandingkan senjata 5 inci konvensional milik AL AS,” begitu pernyataan dari kantor AL AS.

Proyektil dari railgun ini tidak membutuhkan hulu ledak karena kecepatannya menghasilkan daya hancur yang tinggi. “Railgun memberi Anda kekuatan jauh lebih banyak, dan jangkauan lebih jauh. Bisa diarahkan karena penembak mengontrol akselerasi senjata ini,” kata Schuster soal senjata electromagnetic railgun buatan Cina itu.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1162047/pakar-senjata-amerika-komentari-senjata-railgun-buatan-cina

Serangan Udara Rusia Tewaskan Tiga Warga Sipil Suriah

Seorang pilot pesawat tempur Suriah di pangkalan militer Latakia, Suriah menunjukkan amunisi di rompinya.

CB, IDLIB— Tiga warga sipil tewas dan sembilan lagi cedera dalam serangan udara Rusia di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, pada Sabtu (5/1).

Serangan tersebut ditujukan ke Daerah Darat Izza, Urum Al-Kubra, Rashideen, dan Lembah Al-Muhandis di dalam "zona penurunan ketegangan" di dalam Aleppo pada Jumat larut malam. Ini seperti disampaikan beberapa sumber yang meminta untuk tidak disebutkan jati diri mereka karena alasan keamanan.

Direktur Lembaga Pertahanan Sipil Helm Putih, Omar Haj Abu Udeide, mengatakan tiga orang telah tewas di Darat Izza dan sembilan orang cedera di Urum Al-Kubra.

Ia mengatakan warga yang cedera segera dibawa ke rumah sakit yang berdekatan untuk diberi perawatan medis.

Satu pengamatan udara oposisi menunjukkan serangan udara tersebut dilancarkan pesawat tempur yang terbang dari Pangkalan Udara Khmeimim di Latakia di Suriah Tenggara.

Menurut Abu Udeide, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu, Ahad (8/1), pasukan pemerintah dan milisi dukungan Iran telah berusaha bergerak maju ke dalam wilayah yang dikuasai oposisi, Rashideen, sebelum serangan udara itu tapi dipukul mundur oleh pasukan oposisi.

Suriah baru saja bangkit dari konflik yang menghancurkan negeri itu, yang meletus pada 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Ratusan ribu warga sipil telah tewas atau mengungsi akibat konflik tersebut, terutama akibat serangan udara pemerintah yang ditujukan ke daerah yang dikuasai gerilyawan.

Sementara itu selama 2018, hampir 295 ribu warga Suriah, yang telah menyelamatkan diri dari perang saudara di negeri mereka, telah pulang ke kampung halaman mereka dari Turki. Ini sebagaimana dikutip dari Kementerian Dalam Negeri Turki pada Sabtu (6/1).

Operasi Euphrate Shield dan Olive Branch oleh Turki di bagian barat-laut Suriah membebaskan wilayah itu dari kelompok gerilyawan YPG/PKK dan ISIS. 

Sebanyak 55.894 migran ireguler juga dideportasi, tambah kementerian tersebut. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/06/pkwm6c320-serangan-udara-rusia-tewaskan-tiga-warga-sipil-suriah

Perang antargerilyawan berkecamuk di Suriah

Seorang wanita membawa walkie-talkie menuju lokasi kerusakan setelah terjadi serangan udara di kawasan dikendalikan pemberontak, kota Maaret al-Numan, provinsi Idlib, Suriah, Selasa (31/5/2016). (REUTERS/Khalil Ashawi )

Aleppo, Suriah (CB) - Pertempuran memasuki hari keempat antarkelompok gerilyawan yang didukung oleh Pemerintah Turki di pinggir barat Provinsi Aleppo dan di pinggir selatan Provinsi Idlib, menyebabkan ratusan gerilyawan tewas.

Beberapa laporan media mengutip sumber lokal di pinggir Aleppo dan Idlib bahwa setelah pertempuran sengit melawan anggota "Gerakan Noureddin Az-Zenki", petempur Jabhat An-Nusra merebut kekuasaan atas banyak wilayah di pinggir barat Aleppo.

Petempur Jabhat An-Nusra menyita banyak senjata dan kendaraan, dan menewaskan sejumlah gerilyawan dari Gerakan Noureddin Az-Zenki, selain menangkap sebagian anggota gerakan itu, menurut laporan Kantor Berita Resmi Suriah, Sana --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Sumber lokal tersebut mengatakan sebagian besar gerilyawan Gerakan Noureddin Az-Zenki telah mundur dari Kota Kecil Efrin di pinggir barat-laut Aleppo, kota kecil yang dikuasai oleh anggota milisi yang didukung oleh Turki, saat mereka membuka koridor untuk memungkinkan gerilyawan itu mundur dan bergabung dengan Gerakan tersebut.

Di pinggir selatan Idlib, gerilyawan dari "Front Nasional bagi Pembebasan" bergerak maju ke arah beberapa desa yang dikuasai Jabhat An-Nusra di sebelah selatan Idlib. Gerilyawan Front Nasional menguasai Desa Talmans setelah pertempuran sengit melawan petempur Jabhat An-Nusra. Setelah itu, mereka menangkap sejumlah anggota Front Nasional serta menyita sejumlah senjata.

Jejaring sosial yang berafiliasi kepada gerilyawan mengatakan pertempuran sengit antara organisasi gerilyawan selama beberapa hari belakangan terjadi di dekat tempat pengawasan Turki dan di bawah pengawasan patroli Turki di daerah tersebut.

Keadaan itu menunjukan bahwa pertempuran tersebut adalah "upaya Turki untuk menata kembali daerah yang berada di bawah pengaruh organisasi teror untuk memanfaatkan mereka bagi agenda pribadi Turki.

Sumber tersebut juga mengatakan milisi gerilyawan yang berafiliasi kepada Pemerintah Turki dan beroperasi di bawah naungan "Perisai Eufrat" menerima instruksi langsung dari Turki agar tidak terlibat dalam pertempuran antara anggota Jabhat An-Nusra dan kelompok gerilyawan lain.

Pertempuran antara kelompok gerilyawan meletus pada Selasa fajar di pinggir barat Aleppo, ketika anggota Jabhat An-Nusra menguasai Kota Kecil Daret Ezza. Pertempuran merembes ke pinggir selatan dan timur Idlib serta pinggir utara Hama. Pertempuran yang berkecamuk menewaskan ratusan gerilyawan, selain merenggut jiwa warga sipil yang tinggal di daerah yang di bawah kendali organisasi tersebut.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/784326/perang-antargerilyawan-berkecamuk-di-suriah

Suriah Desak DK PBB Kecam Serangan Koalisi AS di Deir Ez-Zor

Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak DK PBB untuk mengecam serangan koalisi internasional di Provinsi Deir ez-Zor. Foto/Istimewa

NEW YORK - Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengecam serangan udara koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) di Provinsi Deir ez-Zor.

Pesan yang disampaikan Kemlu Suriah mencatat bahwa lebih dari 20 warga sipil yang tinggal di permukiman Al-Kashkia dan Al-Shafaa termasuk empat anak, tewas dalam dua hari terakhir serangan udara koalisi.

"Diam tentang kejahatan militer, DK memungkinkan AS dan negara-negara koalisi lainnya untuk menghindari tanggung jawab dan mengabaikan hukum internasional," bunyi pesan Kemlu Suriah, seperti dilansir Tass pada Minggu (6/12).

"Mendesak DK PBB untuk mengambil langkah cepat untuk menghentikan serangan agresif dari koalisi barat di Suriah yang membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur," sambungnya.

Kemlu Suriah, dalam pesannya juga mendesak DK PBB untuk membuat mekanisme independen dan netral untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan semacam itu, menghukum para pelaku dan memberikan kompensasi kepada keluarga yang dirugikan.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1368234/42/suriah-desak-dk-pbb-kecam-serangan-koalisi-as-di-deir-ez-zor-1546763834