CUPUMA

Sabtu, 15 Desember 2018

Soal Yerusalem, Palestina Bujuk Saudi Boikot Daging Australia

Jakarta, CB -- Penasihat pemerintah Palestina mengaku sudah meminta Arab Saudi untuk memboikot daging dari Australia jika Perdana Menteri Scott Morrison berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.

Nabil Shaath, penasihat utama Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa permintaan itu sudah disampaikan tak lama setelah Morrison mengumumkan bahwa Australia tengah mempertimbangkan relokasi tersebut.

"Arab Saudi adalah pengimpor terbesar daging dari Australia. Segera setelah keputusan Morrison itu, saya berbicara dengan pihak Saudi dan mengatakan 'Kalian setidaknya bisa memberi tahu Australia bahwa kalian akan mencari pemasok daging lain," ujar Shaath kepada Plus61J.

Lebih jauh, Shaath juga menyerukan agar negara-negara Arab memboikot produk Australia jika Canberra benar-benar memindahkan kedubes ke Yerusalem.

"Kami meminta negara Arab untuk memasukkan Australia dalam gerakan pemboikotan," ucap Shaath seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, Jumat (14/12).

Seruan itu diutarakan pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu menyusul kabar bahwa Morrison akan merelokasi kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem sebelum Natal tahun ini.

Morrison juga diperkirakan akan mengumumkan pengakuan Australia bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel pada akhir pekan ini.

Langkah kontroversial Australia itu pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.

Morrison menyatakan pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.

Sementara itu, Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.

Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.

Credit CNN INDONESIA

Australia Imbau Warga di RI Waspada Jelang Umumkan Yerusalem

Jakarta, CB -- Australiamengimbau warga negaranya yang akan atau sedang berada di Indonesia untuk berhati-hati menjelang rencana Canberra mengumumkan keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Puluhan warga Australia yang bersiap-siap untuk berangkat ke Bali dan sejumlah destinasi pulau tropis lainnya selama liburan musim panas mendatang harus berhati-hati dan waspada tingkat tinggi," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Australia, Kamis (14/12).

Seorang sumber mengatakan kepada AFP bahwa Perdana Menteri Scott Morrison diperkirakan akan mengumumkan keputusan kontroversial itu secepatnya pada Sabtu (15/12).

Relasi Indonesia-Australia memang merenggang setelah Canberra memutuskan mempertimbangkan rencana memindahkan kedutannya untuk Israel ke Yerusalem.

Pada Oktober lalu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.

Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.

Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.

"Demonstrasi telah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir di sekitar kedutaan besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya," demikian pernyataan Kemlu Australia.

"Protes dapat berlanjut di Kedutaan Besar Australia di Jakarta atau di salah satu Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Bali, dan Makassar. Kewaspadaan tingkat tinggi dibutuhkan."

Meski kabinet Morrison dikabarkan sudah menyetujui rencana pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, rencana Australia merelokasi kedutaannya ke kota tersebut masih belum diputuskan karena alasan biaya.

Seorang sumber mengatakan bahwa sebagai gantinya, pemerintah Australia untuk sementara waktu berencana membangun kantor kekonsuleran di Yerusalem.

Credit CNN INDONESIA

Jumat, 14 Desember 2018

Gelombang Ancaman Bom Melanda Seluruh AS, FBI Turun Tangan

WASHINGTON - Gelombang ancaman bom diterima berbagai otoritas di seluruh Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Rentetan ancaman bom itu dilaporkan menargetkan puluhan gedung dan fasilitas umum.

Para pejabat penegak hukum kepada Reuters mengatakan kredibilitas rentetan ancaman tersebut belum bisa dipastikan dengan segera.

FBI telah turun tangan untuk mengatasi masalah ini. FBI mencatat bahwa gelombang ancaman bom pernah diterima sekolah-sekolah dan bangunan publik lainnya setahun lalu tanpa menimbulkan konsekuensi.Namun, menurut FBI, kredibilitas dari rentetan ancaman bom terbaru ini belum bisa dikonfirmasi. "Kami menyadari ancaman yang dibuat di kota-kota di seluruh negeri," kata Rukelt Dalberis, juru bicara FBI di Los Angeles, kepada Reuters, yang dilansir Jumat (14/12/2018).

"Kami tetap berhubungan dengan mitra penegak hukum kami. Kami mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kegiatan mencurigakan yang dapat mewakili ancaman," lanjut Dalberis.

Departemen Kepolisian New York mengatakan dalam pesan Twitter bahwa pihaknya tidak menganggap ancaman itu sebagai hal yang dapat dipercaya untuk saat ini. Pemerintah AS maupun komunitas intelijen belum berkomentar terkait rentetan ancaman tersebut.

Credit sindonews.com

Jet Tempur AS Jatuh di Hawaii, Pilot Selamatkan Diri dengan Parasut

HONOLULU - Pesawat jet tempur Hawker Hunter milik Garda Nasional Udara Hawaii, Amerika Serikat (AS), jatuh di lepas pantai Honolulu. Pilot yang berstatus sebagai kontraktor sipil garda tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan parasut.

Insiden terjadi pada hari Rabu waktu setempat, yakni saat latihan militer. Meski selamat, pilot mengalami luka traumatik.

Sekelompok paralayar yang sedang berada di atas perahu menyaksikan insiden itu dan bergegas mengambil tindakan.

"Kami mendengar dentuman keras ini dan kemudian kami melihat pilot mengeluarkan dari pesawat, dan kemudian kami melihat parasutnya keluar, dan kemudian pesawat langsung masuk ke air," kata seorang saksi mata.

Mack Ladner, seorang instruktur paralayar yang ada di atas, melompat ke dalam air untuk menyelamatkan pilot yang terluka dan melepaskan parasutnya.

"Itu semacam banyak (memacu) adrenalin, saya belum, saya belum pernah melihat yang seperti itu," kata Ladner, Kamis (13/12/2018), seperti dikutip CBS News.

"Ketika saya masuk ke air, Anda tahu, saya bertanya kepadanya seperti ini; 'Apakah Anda baik-baik saja' dan dia seperti (menjawab); 'Ya punggung saya sakit sedikit dari kompresi' dan dia memiliki sedikit darah yang keluar, saya pikir itu mungkin dampaknya," paparnya.

Pilot berusia 47 tahun itu telah dipindahkan ke sebuah kapal Coast Guard AS kemudian dilarikan ke rumah sakit. Para personel Garda Nasional Udara Hawaii untuk sementara menangguhkan latihan militer yang melibatkan sekitar 800 personel dan 30 pesawat setelah insiden tersebut.

"Ini bisa menjadi jauh lebih buruk, sepertinya mereka mendapatkannya dalam hitungan detik dan saya pikir satu-satunya kerugian adalah pesawat," kata saksi mata yang lain.

Pesawat lepas landas dari Bandara Honolulu, sekitar tiga mil jauhnya dari lokasi kecelakaan. Para saksi mengatakan pesawat itu kemungkinan akan menabrak bangunan di dekatnya jika tidak jatuh ke air laut.

Juru bicara Layanan Darurat Honolulu, Dustin Malama, mengatakan pilot memiliki luka traumatik dan telah dibawa ke rumah sakit.

Militer AS mengatakan penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Hawker Hunter adalah jet tempur buatan Inggris yang dikembangkan pada akhir 1940-an dan awal 1950-an.

Awalnya, pesawat dibuat dengan versi kursi tunggal dan digunakan sebagai pesawat tempur yang mampu bermanuver. Namun, pesawat dikembangkan untuk digunakan sebagai jet tempur, pembom, dan untuk misi pengintaian.

Inggris mengekspor pesawat itu dan saat ini tecatat ada 21 negara lain yang menggunakannya.

Credit sindonews.com

Militer AS dan Ukraina Akan Bertemu Bahas Konflik Rusia

Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kepala angkatan laut Ukraina akan bertemu petinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Washington pekan ini untuk membahas insiden penyitaan kapal oleh Rusia pada November lalu.

Juru bicara Pentagon, Eric Pahon, mengatakan bahwa kepala AL Ukraina, Ihor Voronchenko, akan bertemu Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Nicholson, pada Kamis (13/12) dan Jumat (14/12) waktu setempat.

"Nicholson dan pejabat Pentagon lainnya akan menegaskan kembali dukungan AS untuk kedaulatan Ukrania dan integritas teritorial dalam batas-batas yang diakui secara internasional, meluas ke perairan teritorialnya, serta hak kapalnya untuk melintasi perairan internasional," tutur Pahon seperti dikutip AFP.

Pertemuan ini dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina, Plavo Klimkin, meminta tanggapan internasional secepatnya terhadap "agresi Rusia" yang menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina dan menahan 24 personelnya.

Dalam insiden tersebut, kapal Rusia menembaki tiga kapal angkatan laut Ukraina ketika tertangkap mencoba melewati Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov.

Namun, Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut ditembaki setelah awak memutuskan untuk menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.

Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu kembali perang antara kedua negara setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Tak lama setelah insiden ini, Ukraina mencanangkan darurat militer, langkah yang membuat Putin "sangat khawatir."

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, pun menyebut bahwa kini negaranya terancam terlibat perang terbuka dengan Rusia.

"Negara ini dalam ancaman akan terlibat perang terbuka dengan Rusia," kata Petro, seperti dilansir CNN.

Credit cnnindonesia.com

Sejarah Hari Ini: Perang Balkan Diakhiri

Makam para korban perang Bosnia antara tahun 1992-1995 di dekat kota Srebrenica

Foto: Reuters

Tiga pemimpin Bosnia, Serbia dan Krosia tanda tangani kesepakatan Dayton.

CB, Pada 14 Desember 1995, para pemimpin Bosnia, Serbia, dan Kroasia menandatangani Kesepakatan Dayton di Paris untuk mengakhiri perang di Balkan yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun.

Ketiga pemimpin itu menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh sejumlah kepala negara Eropa, dan dihadiri sedikitnya 50 pemimpin dunia dan pemimpin organisasi internasional.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Bosnia dipertahankan sebagai satu negara tetapi dibagi menjadi dua bagian. Negara itu akan terdiri dari federasi Muslim-Kroasia yang mewakili 51 persen wilayah dan Republik Serbia yang memegang 49 persen sisanya.
Sarajevo akan menjadi kota yang bersatu dengan Serbia, bersama dengan beberapa wilayah pinggiran kota yang dikuasai Serbia. Sementara daerah kantong aman Gorazde akan tetap berada di bawah kontrol Muslim, tetapi akan dihubungkan oleh koridor darat ke Sarajevo.

Pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, mengatakan negaranya telah dikucilkan terlalu lama. Sementara pemimpin Kroasia, Franjo Tudjman, berbicara tentang tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara warganya dengan Uni Eropa.

Di sisi lain, pemimpin Bosnia, Alija Izetbegovic menyampaikan impiannya akan sebuah negara Bosnia yang multi-etnis.

Keberhasilan mempertahankan perjanjian damai itu akan menentukan bantuan bagi negara yang dilanda perang tersebut. Sedikitnya 200 ribu orang tewas dalam konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia II.

Beberapa juta orang telah kehilangan tempat tinggal, sebagian merupakan hasil dari operasi pembersihan etnis. Banyak pengungsi lainnya melarikan diri dari negara itu karena tidak mau terjebak dalam pertempuran.

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengatakan perdamaian seluruhnya diserahkan kepada ketiga pemimpin dan rakyat mereka. "Tidak seorang pun di luar dapat menjamin bahwa Muslim, Kroasia, dan Serbia di Bosnia dapat bersatu dan tetap bersama sebagai warga negara bebas di negara kesatuan itu. Hanya mereka sendiri yang bisa menentukannya," kata Presiden Clinton.

Meskipun Kesepakatan Dayton secara resmi mengakhiri konflik, ketegangan tetap ada di antara tiga negara Balkan tersebut. Namun segalanya membaik ketika lanskap politik di wilayah itu berubah.

Alija Izetbegovic mengundurkan diri pada 2001. Slobodan Milosevic diadili di Den Hag setahun kemudian karena tuduhan kekejaman di Balkan selama 10 tahun. Sedangkan Franjo Tudjman meninggal dunia pada 1999.

Para pemimpin pemerintahan baru negara-negara itu lebih moderat. Mereka bertemu untuk pertama kalinya pada 2002, sejak pendahulu mereka menandatangani perjanjian damai.

Banyak masalah perang yang masih terus berlanjut, salah satunya adalah nasib sekitar 1,5 juta pengungsi dan orang-orang yang terlantar. Pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa menggantikan NATO pada Desember 2004.

Statistik resmi yang dirilis pada 2005 mengungkapkan jumlah korban tewas dalam perang Bosnia lebih rendah daripada yang diperkirakan. Sebuah laporan sementara mengatakan jumlah korban tewas mungkin mendekati 100 ribu jiwa.

Credit republika.co.id

Iran Desak Barat Setop Usik Program Rudal Balistiknya

TEHERAN - Iran mendesak Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk menghentikan tuduhan "absurd" mereka tentang uji coba rudal Teheran. Desakan itu muncul sehari setelah Washington mendesak PBB untuk mengadopsi tindakan hukum terhadap Teheran.

"AS & sekutunya harus menghentikan kemunafikan mereka yang absurd atas rudal-rudal Iran," kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Twitter.

"Fakta berbicara sendiri. Mereka yang menjual USD100 miliar dalam bentuk senjata untuk membantai warga Yaman," tambahnya, merujuk pada perang yang dipimpin Saudi yang didukung oleh Barat terhadap pemberontak Yaman seperti dikutip dari AFP, Jumat (14/12/2018).

Di bawah teks, Zarif menerbitkan grafik yang merinci ekspor senjata ke Arab Saudi dari 2013 hingga 2017 dengan menggunakan angka-angka dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Menurut grafik itu AS menyumbang 61 persen dari penjualan senjata ke Riyadh, Inggris mencapai 23 persen dari penjualan, dan transaksi dari Prancis menyumbang empat persen.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Iran guna membatasi program rudal balistik, yang dikatakan Washington menimbulkan ancaman bagi kawasan itu dan sekitarnya.

Sehari sebelumnya, Iran menegaskan telah melakukan uji coba rudal dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap melakukan kegiatan balistik meski ada kecaman dari Barat.

Paris dan London mengatakan tes Teheran "provokatif" tetapi menyerukan dialog dengan Iran daripada sanksi seperti yang diminta oleh AS.

Iran mengekang sebagian besar program nuklirnya di bawah perjanjian penting 2015 dengan negara-negara besar, yang AS tinggalkan pada Mei, tetapi terus mengembangkan teknologi rudal balistiknya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 diadopsi setelah perjanjian itu menyerukan Iran untuk menahan diri dari pengujian rudal yang mampu membawa senjata nuklir, tetapi tidak secara khusus melarang Teheran dari peluncuran rudal.

Teheran mengatakan tidak memiliki niat untuk memperoleh senjata atom dan bahwa program pengembangan misilnya adalah murni defensif dan sesuai dengan resolusi.

Credit sindonews.com

Iran Ancam Rintis Kembali Program Senjata Nuklir

TEHERAN - Para pemimpin senior Iran mengancam akan merintis kembali program senjata nuklirnya. Ancaman ini muncul setelah intelijen Amerika Serikat mengidentifikasi Teheran sebagai salah satu ancaman global.

Negara dengan nama resmi Republik Islam siap untuk memulai kembali pengayaan uranium skala penuh—komponen kunci dalam pembuatan senjata nuklir—jika tidak terus menerima arus keuangan dari negara-negara Eropa yang masih berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015.

Dalam review ancaman terbaru AS, nama Iran muncul sebagai salah satu ancaman global yang dapat mengguncang keseimbangan internasional. Teheran dianggap berpotensi mempersenjatai diri dengan rudal balistik berhulu ledak nuklir.

Kepala program nuklir Iran, Ali Akbar Salehi, pada hari Kamis mengatakan Iran sedang bekerja untuk memperkaya uranium ke tingkat ekstrem yang dilarang di bawah kesepakatan nuklir 2015. Pekerjaan ini akan memungkinkan Iran untuk menimbun sejumlah besar uranium yang diperkaya, yang diperlukan untuk bahan utama pembuatan senjata nuklir.

"Saya ingin memperingatkan bahwa ini bukan gertak sambal; saya menepati janji saya setiap kali saya mengatakan sesuatu," kata Salehi, seperti dikutip dari Washington Free Beacon, Jumat (14/12/2018).

Komentar Salehi muncul saat dia mengunjungi fasilitas nuklir Fordowu, situs militer yang belum tunduk pada inspeksi internasional.

"Sekarang saya menekankan sekali lagi bahwa jika negara ingin, kita dapat dengan mudah kembali ke pengayaan 20 persen, dan memenuhi kebutuhan negara pada tingkat dan volume apa pun." katanya lagi.

Iran memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memulai pengayaan uranium tingkat tinggi. Namun, selama ini menahan diri untuk tidak melakukan hal itu sebagai upaya untuk melestarikan kesepakatan nuklir. Teheran ingin mempertahankan kesepakatan itu demi uang tunai dan bantuan ekonomi internasional.

"Pengayaan saat ini sedang berlangsung, tetapi kami akan mengesampingkan batas 300kg (batas yang ditetapkan oleh perjanjian nuklir 2015) kapan pun kami inginkan, dan akan melakukan pengayaan pada volume dan tingkat apa pun," kata Salehi.

"Saat ini kami memiliki 1.044 sentrifugal di Fordow, dan jika ingin, kami akan memulai kembali pengayaan uranium 20 persen di Fordow."

Dalam review ancaman global yang dirilis akhir tahun, komunitas intelijen dan keamanan AS mengungkapkan Iran sedang memperluas pengaruhnya di sektor militer dan dunia maya.

"Iran juga kemungkinan akan terus mengembangkan kemampuan militernya, termasuk mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) dan meningkatkan operasi cyberspace ofensif," bunyi laporan review tersebut.

"Iran memperluas pengaruhnya dengan meningkatkan ukuran dan kemampuan jaringan militer, intelijen, dan pasukan cadangan, sementara itu meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah lain di dunia," lanjut laporan tersebut.

"Para pesaing seperti Rusia, Iran, dan China mungkin terlibat dalam kampanye operasi informasi tingkat lanjut yang menggunakan media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk melemahkan Amerika Serikat dan sekutunya," menurut laporan itu.

Credit sindonews.com

Para Hacker Iran Coba Bobol Email Ilmuwan Nuklir Arab

WASHINGTON - Para hacker Iran mencoba membobol email pribadi para pejabat Amerika Serikat (AS) yang ditugaskan untuk menegakkan sanksi Washington. Para ilmuwan nuklir Arab dan para karyawan think tank Amerika juga jadi target serangan siber kelompok peretas tersebut.

Serangan siber dari kelompok hacker Iran bernama "Charming Kitten" ini dimulai sejak bulan lalu atau setelah Presiden Donald Trump resmi memulihkan seluruh sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Seluruh sanksi yang sempat dicabut itu dipulihkan lagi setelah Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Sepak terjang kelompok peretas itu terlacak grup keamanan siber yang berbasis di London, Certfa. Menurut data grup tersebut, Charming Kitten selama sebulan terakhir mencoba masuk ke email pribadi lebih dari selusin pejabat Departemen Keuangan AS.

Lebih rinci, Certfa, membeberkan daftar target para peretas. Di antaranya, para pengkritik, penegak perjanjian nuklir, para ilmuwan nuklir Arab, tokoh masyarakat sipil Iran, dan para karyawan kelompok think tank yang berbasis di Washington, D.C.

"Agaknya, beberapa dari ini adalah tentang mencari tahu apa yang terjadi dengan sanksi," kata Frederick Kagan, seorang sarjana di American Enterprise Institute yang telah menulis tentang dunia siber Iran dan termasuk di antara mereka yang ditargetkan.

Kagan mengaku khawatir dengan penargetan ahli nuklir asing. "Ini sedikit lebih mengkhawatirkan dari yang saya duga," katanya, dikutip AP, Jumat (14/12/2018).

Peneliti di Certfa menemukan server dan mengekstrak daftar 77 alamat Gmail dan Yahoo yang ditargetkan oleh kelompok peretas Iran. Daftar itu telah berikan kepada AP untuk analisis lebih lanjut.

Meskipun puluhan email terdeteksi jadi target, namun jumlah yang berhasil dibobol belum diketahui.

"Targetnya sangat spesifik," kata peneliti Certfa, Nariman Gharib.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, Certfa menduga para peretas terkait dengan pemerintah Iran. Kelompok peretas itu juga melakukan kesalahan operasional, termasuk beberapa kasus di mana para peretas secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa mereka beroperasi dari komputer di Iran.

Allison Wikoff, seorang peneliti Secureworks yang berbasis di Atlanta, mengakui beberapa infrastruktur digital dalam laporan Certfa memang jadi target para peretas di masa lalu. Namun, dia ragu jika kelompok itu didukung oleh pemerintah. "Ini cukup jelas," katanya.

Permintaan konfirmasi kepada para pejabat Iran belum mendapat jawaban. Pemerintah Teheran sebelumnya telah menolak bertanggung jawab atas operasi peretasan.

Namun, menurut analisis AP, dari targetnya menunjukkan bahwa Charming Kitten bekerja dalam keterpaduan yang erat dengan kepentingan Republik Islam. Yang paling mencolok di antara mereka yang jadi target adalah para pejabat nuklir, seorang ilmuwan yang bekerja pada proyek nuklir sipil untuk Kementerian Pertahanan Pakistan, seorang operator senior di Reaktor Penelitian dan Pelatihan di kota Ramtha, Yordania, dan seorang peneliti tingkat tinggi di Komisi Energi Atom Suriah.

Target lainnya adalah Guy Roberts, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi.

"Ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan," kata Roberts ketika namanya masuk dalam daftar target para hacker tersebut.

Jarrett Blanc, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang terlibat dalam implementasi kesepakatan nuklir di bawah pemerintahan Barack Obama, juga ada dalam daftar. Dia mengatakan berita tentang penargetannya tidak mengejutkan.

"Saya telah mempertahankan kontak dengan mitra Iran sejak meninggalkan pemerintah," katanya. "Saya akan sangat terkejut jika tidak ada kelompok Iran yang mencoba meretas ke berbagai akun email saya."

Credit sindonews.com

Indonesia Dinilai Sulit Tekan Cina untuk Kasus Muslim Uighur

Muslim Uighur dan Masjid Id Kah, Kashgar, Xianjiang, Cina.

Foto: farwestcina.com

Cina menahan jutaan Muslim Uighur di kamp.

CB, JAKARTA -- Pengajar jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Khibtah mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi kekejian pemerintah Cina dalam memperlakukan Muslim Uighur. Menurutnya, karena memang hal itu kedaulatan Cina.

"Sebagai negara yang berdaulat dan menghargai hak asasi manusia jika terjadi diskriminasi atau genosida terhadap Muslim Uighur ya harus diprotes tapi kalau mengambil isu muslimnya tidak cukup kuat bagi Indonesia kalau dilihat dilihat dari hubungan internasional ya untuk memprotes tindakan diskriminasi pemerintah Cina," kata Tia, Kamis (13/12).

Indonesia, kata Tia, dapat memprotes tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, jika memang ada. Tia mengatakan tidak berbeda dengan kasus di Rohingya, di Myanmar. Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali protes.

"Indonesia bisa tekan dalam beberapa kerja sama dengan Cina, mulai berhitung di situ, kira-kira bisa ditekan tidak itu masalahnya, karena kan yang lebih banyak memberi uang itu Cina," kata Tia.

Menurutnya, tetap harus dilihat dalam beberapa kerja sama yang sudah disepakati. Ada yang membuat Cina ketakutan atau tidak. Jika tidak maka Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI diwarnai interupsi dari anggota DPR terkait Muslim Uighur di Cina. Hal itu khususnya, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami suku Uighur di Xinjiang, Cina.

Beberapa anggota parlemen menilai institusi DPR harus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap terkait apa yang dialami Suku Uighur tersebut. Menurut mereka Indonesia harus melakukan upaya-upaya dan langkah agar tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM di dunia.

Sejak April 2017, pemerintah Cina sudah menangkap setidaknya 800 ribu dan kemungkinan dua juta masyarakat Uighur kedalam kamp yang mereka sebut 'kamp re-edukasi'. Pemerintah Cina sebelumnya membantah keberadaan kamp tersebut. Namun sekarang mereka melegalisasinya dan mengatakan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan untuk 'melawan ekstrimisme'.

Tapi faktanya mereka yang ditangkap termasuk rektor universitas dan pejabat partai. Kamp 'pusat re-edukasi' telah memaksa Muslim Uighur menjalani program doktrinasi - seperti mempelajari propaganda komunisme dan memberi salam hormat kepada Presiden Cina Xi Jinping.

Tapi mereka Pemerintah Cina bersikeras kamp tersebut pusat pelatihan. Menurut mereka memasukkan Muslim Uighur ke dalam sebuah kamp konsentrasi adalah upaya untuk menangkal terorisme global.

"Ini melindungi hak asasi manusia lebih besar lagi, juga menyelamatkan orang-orang ini, ini salah satu kontribusi penting yang Cina lakukan untuk melawan terorisme global," kata Menteri Luar Negeri Cina Lu Kang pada bulan November lalu, seperti dilansir dari Vox.

Ketua Dewan Uyghur Human Rights Project (UHRP) Nury Turkel meminta negara-negara demokrasi untuk menentang Cina atas perlakuan mereka terhadap Muslim Uighur. Turkel mengatakan perlakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur 'mengarah ke genosida'.

"Ini waktunya untuk bertindak, sesuatu yang buruk terjadi dalam pengawasan kami," kata Turkel pada 6 Desember lalu, seperti dilansir dari the Guardian.

Turkel mengutip sejarawan dari Universitas Georgetown, yang mengatakan Beijing berusaha mencari solusi final atas permasalah kultural di Xinjiang dengan membersihkan budaya Uighur. Turkel mengatakan pemerintah Cina melihat Uighur sebagai kanker.

Credit republika.co.id

Kasus Bos Huawei Jadi Tawar-menawar Politik Trump ke Cina?

Meng Wanzhou, Kepala Eksekutif Huawei. Sumber: REUTERS/Alexander Bibik

CB, Jakarta - Pejabat Eksekutif Huawei Meng Wanzhou, dibebaskan dengan jaminan pada Selasa untuk menunggu keputusan ekstradisi AS, dan diduga akan digunakan Trump sebagai tawar-menawar politik Cina-AS.
Usai putusan pengadilan Kanada, Trump mengatakan akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika hal itu bisa melayani kepentingan keamanan nasional atau membantu memenangkan kesepakatan perdagangan dengan Cina, menurut laporan Reuters, yang dikutip pada 14 Desember 2018.

Para ahli hukum dan pejabat Kanada mengatakan komentar Trump dapat memungkinkan pengacara Meng untuk menentang penuntutannya bermotif politik, sebuah argumen yang akan bergema di Kanada, di mana hakim sangat berhati-hati terhadap penyalahgunaan sistem peradilan.

"Dia telah memberikan kepada para pengacaranya kesempatan untuk membantah bahwa penuntutan telah dipolitisasi dan proses ekstradisi harus diakhiri," kata Robert Currie, seorang profesor hukum internasional di Dalhousie University di Halifax.

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque
Jaksa AS menuduh Meng, kepala keuangan dan putri pendiri Huawei Technologies, melakukan transaksi yang terkait dengan Iran dan melanggar sanksi AS. Meng mengatakan dia tidak bersalah.
Jika seorang hakim Kanada memutuskan bahwa kasusnya cukup kuat, menteri kehakiman Kanada selanjutnya harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat. Jika demikian, Meng akan menghadapi tuduhan konspirasi di AS karena menipu beberapa lembaga keuangan, dengan hukuman maksimal 30 tahun untuk setiap dakwaan.
Departemen Kehakiman mengecam pernyataan Trump, yang merujuk pada upaya Cina dan Amerika Serikat untuk menegosiasikan kesepakatan guna menyelesaikan perang dagang mereka.
Ditanya tentang komentar di sidang Komite Kehakiman Senat, Asisten Jaksa Agung Kanada John Demers mengatakan bahwa departemennya bukan alat perdagangan.

"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegakan hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," kata Demers.
Peng, pengacara Meng, tidak dapat dimintai komentar dan Gedung Putih tidak segera membalas permintaan untuk komentar.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan bahwa pengacara Meng akan memiliki pilihan untuk mengajukan pernyataan Trump jika mereka memutuskan untuk melawan ekstradisi.
"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya.

Meng adalah salah satu perempuan pebisnis paling berpengaruh di Cina dan ayahnya, CEO Huawei Ren Zhengfei, adalah mantan insinyur Tentara Pembebasan Rakyat Cina.
Perusahaan, yang membangun semua teknologi dari jaringan hingga handset, adalah perusahaan teknologi terbesar di Cina dengan 180.000 staf dan pendapatan sebesar US$ 93 miliar atau Rp 1.354 triliun pada tahun 2017.
Bennett Gershman, seorang profesor di Pace Law School di New York, mengatakan sulit untuk melihat bagaimana keamanan nasional atau kebijakan luar negeri dapat membenarkan kemungkinan intervensi oleh Trump dalam kasus Huawei.
"Sepertinya Trump menggunakan kasus ini sebagai tawar-menawar dalam transaksi perdagangan kami dan untuk keuntungan finansial," kata Gershman.

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Ada preseden keterlibatan Gedung Putih dalam kasus pidana karena alasan kebijakan luar negeri. Pemerintahan Obama pada 2016 menepis tuduhan terhadap seorang pria berdasarkan kepentingan kebijakan luar negeri yang signifikan terkait dengan program nuklir Iran dan menyetujui pertukaran tahanan dengan Iran.

Awal tahun ini, Trump meninjau kembali denda terhadap perusahaan Cina ZTE Corp karena melanggar sanksi perdagangan dengan Iran, mengatakan pembuat telekomunikasi adalah pembeli besar bagi pemasok AS.
Kasus terhadap Meng berasal dari laporan Reuters tahun 2013 bahwa Huawei memiliki hubungan erat dengan perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang berusaha menjual peralatan AS ke Iran meskipun larangan Uni Eropa dan Uni Eropa.

Credit tempo.co

Kuwait Tawari Jadi Tuan Rumah Perjanjian Damai Yaman

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA

Pembicaraan damai konflik Yaman dimulai di Swedia.

CB, KUWAIT -- Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah mengatakan pada Rabu (12/12), bahwa negaranya siap menjadi tuan rumah penandatanganan perjanjian damai Yaman. Penandatanganan dilakukan jika pihak-pihak yang berperang mencapai konsensus.
Dilansir Anadolu, Kamis (13/12), Al-Sabah membuat pernyataannya saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl.

"Kami siap untuk berdiri di samping saudara-saudara Yaman ketika mereka berpikir mereka siap untuk mengakhiri perang, mencapai perdamaian dan menandatangani perjanjian (perdamaian), yang kami harap Kuwait akan menjadi tuan rumah," katanya.

Ia mengatakan tidak ada alternatif lain selain solusi politik untuk mengakhiri krisis Yaman. Kuwait telah menjadi tuan rumah pembicaraan Yaman dua tahun lalu. Kneissl mengatakan dialog adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan perang Yaman.

Pembicaraan perdamaian yang ditengahi PBB di Yaman dimulai pada 6 Desember di ibukota Swedia, Stockholm. Dalam negosiasi yang dipimpin oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths, pemerintah Yaman dan Houthi membahas masalah pembebasan tahanan, pertempuran atas Hodeidah, Bank Sentral Yaman, blokade Taiz, bantuan kemanusiaan dan bandara Sana'a.

Kedua kubu telah mencapai kesepakatan terkait masalah penukaran tahanan. Putaran pembicaraan damai akan berakhir pada hari ini. Dalam upaya perdamaian sebelumnya, pembicaraan antara pihak-pihak yang berseteru di Yaman di kota-kota Swiss pada 2015 dan di Kuwait pada 2016 berakhir dengan kegagalan.

Perundingan perdamaian yang disponsori PBB yang dijadwalkan akan diadakan pada 6 September di Jenewa juga gagal karena Houthi tidak hadir. Yaman terus dihantam oleh kekerasan sejak 2014, ketika pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara, termasuk ibu kota, Sanaa, dan kota pelabuhan utama Hodeidah.

Konflik meningkat pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Sunni-Arabnya meluncurkan kampanye udara besar-besaran di Yaman yang bertujuan untuk mengalahkan Houthi. Kekerasan telah menghancurkan infrastruktur Yaman, termasuk sistem kesehatan dan sanitasi. Menurut PBB kondisi Yaman merupakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern.

Credit republika.co.id

Senat AS Desak Trump Setop Dukung Koalisi Saudi di Yaman

Ilustrasi. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat mengirim peringatan kepada Presiden Donald Trump dan Arab Saudi dengan menyetujui resolusi untuk mengakhiri dukungan militer AS dalam perang di Yaman.

Sebagian besar isi dari resolusi tidak dapat diperdebatkan di Dewan Perwakilan sebelum Januari dan kemungkinan akan diveto dalam oleh Trump. Pasalnya, Trump berulang kali memberi isyarat dukungannya bagi rezim Saudi.

Dalam pemungutan suara, tanpa oposisi, Senat juga menyetujui resolusi mengutuk pembunuhan Khashoggi dan mengatakan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman bertanggung jawab untuk itu.

Sebelumnya, anggota Partai Demokrat bersama Partai Republik telah mengadakan pemungutan suara suara dengan hasil 60-37 untuk mengajukan resolusi itu.

Sebanyak sebelas anggota Partai Republik turut mendukung rencana senat memutuskan bantuan kepada Saudi. Aksi tersebut dilakukan terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis yang tewas di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meskipun begitu, sebagian besar suara anggota Partai Republik yang diberikan hanya bersifat simbolik, lantaran Dewan Perwakilan diperkirakan tak akan mengangkat kasus Perang Yaman di tahun ini.

Pemungutan suara ini menjadi pembuka jalan bagi perdebatan, atau bahkan pemungutan suara untuk mengesahkan pengakhiran keterlibatan AS dalam konflik Yaman melawan pemberontak Houthi, kelompok Syiah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran. Menanggapi hal ini, Trump telah mengancam akan menerapkan hak vetonya.

Kendati demikian, anggota parlemen Republik dan Demokrat bersumpah akan terus mendorong pengambilan tindakan yang lebih tegas terhadap Arab Saudi setelah pergantian Kongres baru, termasuk memperkuat undang-undang untuk menjatuhkan sanksi HAM dan oposisi terhadap penjualan senjata.

"Jika ingin membeli senjata kami, ada hal-hal tertentu yang harus diterima," tutur Senator Partai Republik, Lindsey Graham dalam konferensi pers.

"Citra putra mahkota saudi sudah sangat buruk, begitu tercemar. Saya tidak pernah bisa melihat diri saya melakukan bisnis dengan Arab Saudi kecuali ada perubahan yang dilakukan di sana," tambah anggota senat yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump di senat.

Credit cnnindonesia.com

Perang Yaman, AS Tagih Biaya Pengisian Bahan Bakar ke Saudi dan UEA

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan tagihan sebesar Rp4,8 triliun kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk layanan pengisian bahan di Yaman. Hal itu dilakukan setelah terjadi kesalahan akuntansi dalam pencatatan dengan benar biaya untuk koalisi Saudi selama perang di Yaman.

AS bulan lalu memutuskan untuk tidak lagi mengisi bahan bakar pesawat Saudi yang melakukan misi penyerangan di Yaman. Meski begitu, Pentagon masih mengharapkan kompensasi untuk biaya luar biasa yang masih harus dibayar antara Maret 2015 dan November tahun ini.

Menurut juru bicara Pentagon, Rebecca Rebarich, secara khusus, AS mengharapkan imbalan sekitar Rp535 miliar untuk bahan bakar dan Rp4,2 triliun untuk jam terbang. Rebarich mencatat bahwa para mitra AS itu telah diberitahu secara individual tentang berapa banyak utang mereka.

"Komando Pusat AS meninjau catatannya dan menemukan kesalahan dalam akuntansi di mana kami gagal menagih Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara benar untuk bahan bakar dan layanan pengisian bahan bakar. USCENTCOM menghitung biaya yang benar, dan Departemen Pertahanan sedang dalam proses mencari gantinya," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN, Jumat (14/12/2018).

Kesalahan ini pertama kali dilaporkan pekan lalu oleh The Atlantic dan ditemukan selama pemeriksaan oleh Senator Jack Reed, anggota Komite Bersenjata Senat, yang mengatakan ia mendorong Pentagon mengambil langkah memulihkan dana pembayar pajak AS.

"Ini adalah kabar baik bagi pembayar pajak AS dan menggarisbawahi perlunya pengawasan yang kuat dari Departemen Pertahanan. Rakyat Amerika tidak boleh dipaksa untuk menanggung biaya ini dan saya mendorong Departemen Pertahanan mengambil langkah untuk mendapatkan penggantian penuh," kata Reed dalam pernyataannya.

Sementara Reed memuji Pentagon karena mengoreksi kesalahan akuntingnya, dia juga menjelaskan bahwa masalah yang lebih besar tetap merupakan konflik yang sedang berlangsung di Yaman antara koalisi Arab dan pemberontak Houthi yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar yang dihadapi dunia.

"Pemerintahan Trump dan komunitas internasional harus memanfaatkan kemajuan yang telah dibuat selama pembicaraan perdamaian Yaman di Swedia," ujar Reed.

"Itu harus dijelaskan kepada koalisi yang dipimpin Saudi dan Houthi bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini dan sudah waktunya untuk mencapai penyelesaian negosiasi yang berkelanjutan," imbuhnya.

"Sudah saatnya perang ini berhenti," tegasnya.

Meski tidak lagi menyuplai bahan bakar untuk pesawat koalisi Arab, namun militer AS menyediakan koalisi yang dipimpin Saudi intelijen yang difokuskan untuk membantu mempertahankan serangan lintas batas Houthi dan pesawat tak berawak. Personil AS di Arab Saudi juga menyarankan koalisi pada proses dan prosedur serta hukum konflik bersenjata, upaya Pentagon mengatakan bertujuan untuk membantu mencegah korban sipil.

Perkembang terakhir menunjukkan Senat AS menyetujui resolusi menghentikan dukungan terhadap Arab Saudi di Perang Yaman. Lewat pemungutan suara, 56-41, Senat AS mendukung resolusi yang mengharuskan presiden untuk menarik pasukan apapun di atau "mempengaruhi" Yaman dalam 30 hari kecuali mereka memerangi al-Qaeda.

Credit sindonews.com

Senat AS Segera Sahkan Resolusi Soal Perang Yaman

Gedung Kongres Amerika Serikat. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Jakarta, CB -- Senat Amerika Serikat menyatakan akan segera memutuskan sikap mereka untuk mengajukan resolusi mengakhiri dukungan militer untuk Arab Saudi dalam perang di Yaman, pada Kamis (13/12). Hal ini bertentangan dengan Presiden Donald Trump yang menyatakan tetap mendukung.

Mengutip Reuters, anggota Partai Demokrat bersama Partai Republik telah mengadakan pemungutan suara suara dengan hasil 60-37 untuk mengajukan resolusi itu.

Sebanyak sebelas anggota Partai Republik turut mendukung rencana senat memutuskan bantuan kepada Saudi. Aksi tersebut dilakukan terkait kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis yang tewas di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meskipun begitu, sebagian besar suara anggota Partai Republik yang diberikan hanya bersifat simbolik, lantaran Dewan Perwakilan diperkirakan tak akan mengangkat kasus Perang Yaman di tahun ini.

Pemungutan suara ini menjadi pembuka jalan bagi perdebatan, atau bahkan pemungutan suara untuk mengesahkan pengakhiran keterlibatan AS dalam konflik Yaman melawan pemberontak Houthi, kelompok Syiah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Iran. Menanggapi hal ini, Trump telah mengancam akan menerapkan hak vetonya.

Kendati demikian, anggota parlemen Republik dan Demokrat bersumpah akan terus mendorong pengambilan tindakan yang lebih tegas terhadap Arab Saudi setelah pergantian Kongres baru, termasuk memperkuat undang-undang untuk menjatuhkan sanksi HAM dan oposisi terhadap penjualan senjata.

"Jika ingin membeli senjata kami, ada hal-hal tertentu yang harus diterima," tutur Senator Partai Republik, Lindsey Graham dalam konferensi pers.

"Citra putra mahkota saudi sudah sangat buruk, begitu tercemar. Saya tidak pernah bisa melihat diri saya melakukan bisnis dengan Arab Saudi kecuali ada perubahan yang dilakukan di sana," tambah anggota senat yang dikenal sebagai sekutu dekat Trump di senat.

Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo menekankan bahwa Badan Intelijen Pusat (CIA) masih menyelidiki lebih lanjut kasus pembunuhan Khashoggi dalam wawancara dengan Fox News.

Dalam wawancara tersebut, Pompeo membantah anggapan bahwa CIA sudah menarik kesimpulan pembunuhan Khashoggi diperintah langsung oleh Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.

Credit cnnindonesia.com

Seorang Pria Palestina Tembak Mati 2 Tentara Israel

RAMALLAH - Seorang pria bersenjata asal Palestina menembak mati dua tentara Israel di sebuah terminal bus di Tepi Barat pada hari Kamis. Serangan ini hanya berselang beberapa jam setelah pasukan Israel membunuh dua buronan Hamas yang disalahkan atas serangan mematikan sebelumnya.

Juru bicara militer Tel Aviv, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, seperti dikutip Reuters, Jumat (14/12/2018), mengatakan pria bersenjata itu naik mobil di persimpangan dekat pemukiman Ofra. Pelaku kemudian melepaskan tembakan ke arah tentara Israel dan warga sipil yang berdiri di dekatnya.

Kedua tentara itu tewas. Sedangkan warga sipil terluka.

Serangan itu terjadi di dekat lokasi penembakan oleh pria Palestina dari dalam mobil pada hari Minggu lalu yang melukai tujuh warga Israel. Seorang wanita hamil yang bayinya dilahirkan prematur dan kemudian meninggal adalah salah satu dari tujuh korban luka.

Dalam serangan Rabu malam sebelumnya di Tepi Barat, militer Israel mengaku membunuh dua warga Palestina anggota Hamas. Salah satunya yang mendalangi penembakan pada Minggu, dan yang lainnya merupakan pelaku penembakan 7 Oktober.

Serangan pada 7 Oktober itu terjadi di sebuah taman industri permukiman yang menewaskan seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya warga sipil.

Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur diduduki oleh Israel dalam perang 1967. Palestina berharap mendirikan negara yang mencakup tiga wilayah tersebut.

Tepi Barat berada di bawah pendudukan militer Israel, dengan Otoritas Palestina yang melaksanakan pemerintahan sendiri secara terbatas. Israel telah menarik para pemukim dan tentaranya dari Gaza, tetapi tetap mempertahankan blokade di jalur pantai yang sekarang dikendalikan oleh kelompok bersenjata Hamas.

Dalam dua insiden lainnya pada hari Kamis, polisi mengatakan seorang warga Palestina telah menikam dan melukai dua polisi Israel di Yerusalem Timur sebelum akhirnya ditembak mati.

Peningkatan kekerasan di Tepi Barat berpotensi merusak hubungan Israel yang sudah tegang dengan Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas.

Credit sindonews.com

Israel Blokir Akses ke Ibu Kota Palestina

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah memblokir ibu kota de-facto Palestina, Ramallah. Pemblokiran dilakukan setelah insiden penembakan di dekat pemukiman Yahudi di Ofra, yang berada Tepi Barat.

Juru bicara IDF, Jonathan Conricus menyatakan, hal ini dilakukan setelah pelaku penembakan melarikan diri ke dekat Ramallah. Oleh karena itu, IDF memblokir akses untuk masuk dan keluar Ibu Kota Palestina tersebut.

"Seperti yang kita ketahui, mobil itu melarikan diri ke suatu tempat dekat Ramallah. Jadi, kami telah memblokir semua titik masuk ke Ramallah dan semua titik keluar. Kami sedang melakukan pencarian di sana, dan kami akan beroperasi di daerah ini di masa mendatang," kata Conricus, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (13/12).

Penembakan di Ofra terjadi kemarin di Route 60. Menurut laporan Haaretz, seorang pria keluar dari kendaraannya, melepaskan tembakan, dan segera melarikan diri dari lokasi. Dua orang tewas dan dua lainnya luka parah dalam penembakan tersebut.

Penembakan di Tepi Barat terjadi hanya sehari setelah pasukan Israel menembak seorang pria Palestina di dekat kota Ramallah. Pria itu diduga melancarkan serangan di pemukiman Ofra pada hari Minggu, yang menyebabkan 7 orang terluka.

Credit sindonews.com

Rusia Tuding Ukraina Siapkan Serangan Militer Besar-Besaran

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, memberikan pidato saat menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service

CB, Kiev – Pemerintah Ukraina dikabarkan bersiap melakukan serangan militer di bagian timur, yang bakal menjadi pemicu serangan militer berskala besar terhadap pasukan pemberontak.
Pemerintah Rusia mengatakan serangan ini bakal terjadi dalam beberapa hari ini dan bertujuan untuk mempengaruhi jajak pendapat pada pemilihan Presiden Ukraina, yang bakal digelar Februari 2019.
“Ada laporan Kiev bakal menggelar provokasi di garis kontak,” kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir RT pada Kamis, 13 Desember 2018.

Militer Ukraina disebut telah mengumpulkan pasukan berjumlah besar di bagian timur negara itu berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga monitor internasional.

Moskow meyakini ini sebagai tanda bakal terjadinya konflik besar antara pasukan pemerintah Ukraina dan para pemberontak.
Zakharova mengatakan hukum darurat militer, yang diterapkan Ukraina untuk kawasan timur sejak November 2018, bakal membantu pasukan melakukan serangan kirat ke arah daerah Mariupol. Ini bertujuan untuk menguasai wilayah yang berbatasan degnan Laut Azov hingga ke perbatasan Rusia.
Hukum darurat militer itu, seperti dilansir Reuters, diterapkan beberapa hari setelah insiden penangkapan tiga kapal Ukraina oleh penjaga pantai Rusia dua pekan lalu. Hinga kini, Rusia belum melepas awak dan kru kapal meskipun negara Barat memintanya.
Zakharova menuding penerapan undang-undang darurat militer itu bertujuan agar Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, terus berkuasa. Tingkat elektibilitas Poroshenko, yang dianggap anti-Rusia, dianggap kecil agar bisa terpilih lagi. Namun, konflik yang memanas ini mendongkrak popularitasnya.

Credit tempo.co

Agen Rusia yang Menyusup ke AS Mengaku Lakukan Konspirasi

Ilustrasi. (REUTERS/Gleb Garanich)

Jakarta, CB -- Maria Butina dituduh bertindak sebagai agen Rusia yang menyusup ke AS dan ikut memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Moskow.

Butina mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi di pengadilan federal. Butina mahasiswa pascasarjana asal Rusia yang mengenyam pendidikan di American University di Washington.

Butina mengaku secara terbuka mengadvokasi hak-hak senjata. Dia juga setuju untuk bekerja sama dengan jaksa. Butina didakwa oleh jaksa dengan dakwaan sebagai agen pemerintah Rusia dan konspirasi untuk mengambil tindakan atas nama Moskow.

Dia sebelumnya mengaku tidak bersalah sebelum mengubah permohonannya selama sidang, Kamis, (13/12).

Meskipun tidak ada pedoman hukuman untuk kejahatan spesifiknya, pengacaranya, Robert Driscoll, memperkirakan bahwa di bawah pedoman hukuman AS untuk kejahatan serupa, ia bisa menghadapi hingga enam bulan penjara.

Jaksa menuduh Butina bekerja dengan seorang pejabat Rusia dan dua warga AS untuk mencoba menyusup ke National Rifle Association.

Kelompok tersebut selaras dengan politisi Republik termasuk Presiden Donald Trump dan mempengaruhi kebijakan Washington terhadap Moskow.

Dalam pernyataan pelanggaran dibaca keras di pengadilan, salah satu jaksa mengatakan Butina telah menyusun sebuah "Proyek Diplomasi" yang menyerukan untuk membangun saluran komunikasi tidak resmi antara politisi Amerika tingkat tinggi untuk membantu menguntungkan Rusia.

Sebagai bagian dari rencana itu, Butina mengakui bahwa dia bersekongkol dengan dua orang Amerika dan seorang pejabat Rusia. Para pengacara Butina sebelumnya mengidentifikasi pejabat Rusia itu sebagai Alexander Torshin, seorang wakil gubernur bank sentral Rusia yang menjadi sasaran sanksi Departemen Keuangan AS pada bulan April.

Salah satu dari dua orang Amerika yang direferensikan dalam tuntutan pidana penuntut adalah Paul Erickson, seorang aktivis politik AS konservatif yang berkencan dengan Butina.

Baik namanya, maupun nama pejabat Rusia, secara eksplisit dibuat dalam pernyataan pelanggaran.

Setelah dia dituntut, Rusia melabeli kasus itu terhadap Butina "palsu" dan menyerukan pembebasannya.

Credit cnnindonesia.com

CIA Dilaporkan Panik saat Trump Bela Putin di Helsinki

WASHINGTON - CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat (AS) dilaporkan dilanda kepanikan pada Juli lalu ketika Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki.

Dalam pertemuan itu, Trump menolak menyalahkan Putin atas dugaan Rusia ikut campur dalam pemilu AS tahun 2016. Pejabat intelijen Amerika yang berbicara dengan Washington Post mengatakan CIA masuk ke "panic mode" ketika pemimpin Amerika justru membela pemimpin Kremlin.

"Ada embusan nafas di antara mereka yang menonton di CIA," kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim. "Anda benar-benar memiliki orang-orang dalam 'panic mode' saat menontonnya di Langley. Di semua lantai. Hanya shock saja," ujarnya, yang dilansir Kamis (13/12/2018) malam.

CIA dan Gedung Putih belum mengomentari laporan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Putin di Helsinki, Trump mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang besar pada komunitas intelijen AS. Trump melanjutkan bahwa dia tidak melihat alasan mengapa Rusia akan ikut campur dalam proses pemilu Amerika Serikat.

“Dia (Putin) baru saja mengatakan itu bukan Rusia. Saya tidak melihat alasan apa pun untuk itu, tetapi saya benar-benar ingin melihat server. Saya memiliki kepercayaan besar pada orang-orang intelijen saya, tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa Presiden Putin sangat kuat dan kuat dalam penyangkalannya hari ini," katanya.

Tetapi pada hari berikutnya, Trump membuat menarik ucapannya. Dia mengaku menolak Putin atas campur tangan Rusia dalam pemilu AS.

Pemimpin Gedung Putih itu lantas mengklaim bahwa dia sudah menerima kesimpulan intelijen AS yang menyatakan Moskow diduga kuat berusaha untuk memengaruhi hasil pemilu AS tahun 2016.

Trump mengaku salah ucap saat membuat pernyataan bersama Putin di Helsinki. “Kalimat itu seharusnya: 'Saya tidak melihat alasan mengapa saya tidak akan--atau mengapa itu bukan Rusia'," ujar Trump.

Administrasi Trump telah secara konsisten membantah adanya kolusi dengan Kremlin selama kampanye pemilu.

Moskow juga mengecam tuduhan ikut campur dalam pemungutan suara pemilu AS tahun 2016. Menurut Moskow tuduhan itu tidak berdasar dan tidak ada bukti yang membenarkan tuduhan tersebut.

Selama pers bersama di Helsinki, Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah mengganggu dan tidak akan ikut campur dalam urusan internal AS, termasuk dalam proses pemilu.

Credit sindonews.com