Credit republika.co.id
Kamis, 13 Desember 2018
Malaysia Di Antara Diskriminasi Rasial dan Desakan Kesetaraan Ras
CB, Jakarta - Pada 8 Desember kemarin, puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia,
untuk menentang adopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras di tengah
kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan
status Islam sebagai agama resmi negara akan menjadi terancam.
Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.
Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.
Partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif, menilai
ratifikasi akan mengancam posisi khusus Muslim Melayu, yang mencapai
sekitar 60 persen dari populasi dan diberikan status khusus. sebagai
bumiputera, atau natif yang mendiami negeri Malaysia, dalam Pasal 153
konstitusi negara.
PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News
Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.
Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.
Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.
"Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.
Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]
Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.
Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.
Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.
Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.
PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News
Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.
Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.
Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.
"Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.
Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]
Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.
Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.
Setelah kerusuhan Melayu-Malaysia yang mematikan pada tahun 1969, kebijakan tindakan afirmatif berbasis ras, yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Baru yang dimuat dalam Pasal 163 Konstitusi Negara, dengan memberikan orang-orang Melayu perumahan yang terjangkau, beasiswa universitas dan kontrak pemerintah dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan. Sekarang, banyak orang dalam komunitas Melayu tampaknya percaya bahwa ICERD akan membahayakan kebijakan-kebijakan mayoritas yang mendukung Melayu sejak puluhan tahun.
Dikutip dari Malay Mail, Pasal 153 Konstitusi Malaysia memuat hak-hak istimewa Bumiputera. Pasal 153 ayat 2 berbunyi, "Adalah tanggung jawab Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin posisi Melayu dan Bumiputera di seluruh negara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Pasal ini".
Kemudian Pasal 153 ayat 2 berbunyi: "Yang Di-Pertuan Agong haru akan menjalankan fungsinya di bawah Konstitusi ini dan hukum federal dengan cara yang mungkin diperlukan untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu Negara Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan hak untuk orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak dengan proporsi demikian dan beliau menganggap posisi yang wajar dalam pelayanan publik, beasiswa dan pelatihan, serta izin dan lisensi".
Peserta pawai anti-ICERD di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2018.[Free Malaysia Today]
Dikutip dari ohchr.org, PBB pada 4 Januari 1969 menerbitkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD berdasarkan resolusi yang diratifikasi pada 21 Desember 1965. Pada pokoknya konvensi ini menegaskan perlunya menghapus diskriminasi rasial dan doktrin superioritas berdasarkan diferensiasi rasial dan bahwa diskriminasi antara manusia atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis merupakan penghalang bagi hubungan persahabatan dan damai di antara negara-negara dan mampu mengganggu perdamaian dan keamanan di antara orang-orang dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu dan negara yang sama.
Dennis Ignatius, seorang diplomat kawakan Malaysia, seperti dikutip dari Asia Times menggambarkan ICERD sebagai sebuah konvensi aspirasional daripada perjanjian yang mengikat di mana para penandatangan diberikan kelonggaran luas untuk membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri guna memenuhi hukum lokal mereka sendiri, seperti hak istimewa secara konstitusional yang dinikmati oleh orang Melayu.
"ICERD telah, tidak diragukan lagi, telah memberikan pukulan politik yang serius kepada pemerintah (Pakatan Harapan) dan juga mengizinkan UMNO-PAS untuk memoles kredibilitas mereka sebagai pembela utama dari semua hal berunsur Melayu," tulis Ignatius.
Pawai 812 membuktikan oposisi Malaysia dapat memobilisasi puluhan ribu pendukung, sebuah unjuk kekuatan yang dapat menempatkan Pakatan Harapan pada tumitnya bahkan ketika PH memberikan konsesi seperti menarik kembali janji ratifikasi ICERD oleh PM Malaysia di tengah rencana untuk mempertahankan kebijakan afirmatif.
Bahkan Mahathir Mohammad menjauhkan diri dari acara yang digelar Komisi HAM Malaysia (Suhakam) untuk pro ICERD pada 9 Desember yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan untuk hadir tetapi membatalkan konferensi pers sehari sebelumnya, dan ini menegaskan pemerintahnya memilih untuk mengambil sikap yang berbeda tentang ratifikasi. Sementara para aktivis hak asasi manusia tentu saja menyesalkan pemerintah Malaysia mengubah haluan pada diskriminasi rasial.
Credit tempo.co
Kanada Ultimatum AS Tidak Politisasi Kasus Ekstradisi Bos Huawei
OTTAWA
- Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland memperingatkan Amerika
Serikat (AS) untuk tidak mempolitisasi ekstradisi bos Huawei Meng
Wanzhou. Peringatan itu dikeluarkan setelah Presiden Donald Trump
mengatakan ia dapat campur tangan dalam urusan eksekutif asal China itu
yang ditahan Kanada atas permintaan Washington.
Freeland juga mengatakan kepada wartawan bahwa warga negara Kanada bisa mendapat masalah di China. Pihak berwenang di China sudah menahan mantan diplomat Michael Kovrig pada Senin lalu.
Para pejabat mengatakan China sejauh ini tidak mengaitkan penahanan Kovrig dengan penangkapan Kepala Staf Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou di Vancouver pada 1 Desember lalu yang membuat marah Beijing. Namun para ahli diplomatik Kanada mengatakan mereka tidak ragu bahwa kedua kasus itu terkait.
Freeland menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan pengacara Meng memiliki pilihan untuk mempermasalahkan pernyataan Trump jika mereka memutuskan melawan ekstradisi.
"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya ketika ditanya tentang komentar Trump seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/12/2018).
Kata-katanya menandai momen lain yang berpotensi menyulitkan hubungan antara Kanada dan AS, yang sangat tegang selama lebih dari satu tahun pembicaraan untuk merundingkan pakta perdagangan Amerika Utara yang baru.
Dalam kesempatan itu Freeland juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kasus Kovrig. Ia mengatakan seorang pria Kanada lain yang tidak disebut namanya telah menyerukan Ottawa mengajukan pertanyaan tentang dirinya kepada pejabat China.
"Kami belum bisa melakukan kontak dengannya sejak dia memberi tahu kami tentang ini," katanya.
"Kami bekerja sangat keras untuk memastikan keberadaannya dan kami juga telah mengangkat kasus ini dengan pihak berwenang China," imbuhnya.
Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah melihat peningkatan dalam sentimen anti-Kanada secara online dan di China serta telah mengkomunikasikan kekhawatiran tentang keselamatan staf diplomatik kepada pemerintah China, yang meningkatkan keamanan sebagai jawaban.
"Kami secara umum telah memberi tahu personil kami di Beijing dan di konsulat kami untuk mengambil tindakan ekstra," kata seorang pejabat.
Urusan Meng telah memburuk hubungan Kanada dengan China pada saat Ottawa berusaha untuk meningkatkan perdagangan bilateral.
Meng sendiri telah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Kanada pada hari Selasa lalu dan akan kembali muncul di hadapan hakim pada 6 Februari nanti.
Freeland juga mengatakan kepada wartawan bahwa warga negara Kanada bisa mendapat masalah di China. Pihak berwenang di China sudah menahan mantan diplomat Michael Kovrig pada Senin lalu.
Para pejabat mengatakan China sejauh ini tidak mengaitkan penahanan Kovrig dengan penangkapan Kepala Staf Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou di Vancouver pada 1 Desember lalu yang membuat marah Beijing. Namun para ahli diplomatik Kanada mengatakan mereka tidak ragu bahwa kedua kasus itu terkait.
Freeland menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan pengacara Meng memiliki pilihan untuk mempermasalahkan pernyataan Trump jika mereka memutuskan melawan ekstradisi.
"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya ketika ditanya tentang komentar Trump seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/12/2018).
Kata-katanya menandai momen lain yang berpotensi menyulitkan hubungan antara Kanada dan AS, yang sangat tegang selama lebih dari satu tahun pembicaraan untuk merundingkan pakta perdagangan Amerika Utara yang baru.
Dalam kesempatan itu Freeland juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kasus Kovrig. Ia mengatakan seorang pria Kanada lain yang tidak disebut namanya telah menyerukan Ottawa mengajukan pertanyaan tentang dirinya kepada pejabat China.
"Kami belum bisa melakukan kontak dengannya sejak dia memberi tahu kami tentang ini," katanya.
"Kami bekerja sangat keras untuk memastikan keberadaannya dan kami juga telah mengangkat kasus ini dengan pihak berwenang China," imbuhnya.
Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah melihat peningkatan dalam sentimen anti-Kanada secara online dan di China serta telah mengkomunikasikan kekhawatiran tentang keselamatan staf diplomatik kepada pemerintah China, yang meningkatkan keamanan sebagai jawaban.
"Kami secara umum telah memberi tahu personil kami di Beijing dan di konsulat kami untuk mengambil tindakan ekstra," kata seorang pejabat.
Urusan Meng telah memburuk hubungan Kanada dengan China pada saat Ottawa berusaha untuk meningkatkan perdagangan bilateral.
Meng sendiri telah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Kanada pada hari Selasa lalu dan akan kembali muncul di hadapan hakim pada 6 Februari nanti.
Sebelumnya Trump mengatakan kepada Reuters dia akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika itu akan membantu kepentingan keamanan nasional atau menutup kesepakatan perdagangan dengan China.
Jaksa AS menuduh Meng menipu bank-bank multinasional tentang transaksi terkait Iran, menempatkan bank-bank pada risiko melanggar sanksi AS. Namun dia mengatakan dia tidak bersalah.
AS belum membuat petisi ekstradisi formal. Setelah itu, jika seorang hakim Kanada berkuasa atas permintaan tersebut, menteri kehakiman Kanada harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat.
Pejabat pemerintah Kanada sebelumnya mengatakan bahwa Meng memiliki banyak opsi hukum untuk melawan ekstradisi dan prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Menteri kehakiman dapat menolak permintaan AS jika mereka anggap telah dibuat untuk tujuan yang tidak benar, kata seorang pejabat.
Credit sindonews.com
Soal Jamal Khashoggi, Trump Kukuh Bela Mohammed bin Salman
![Donald Trump dan Mohammed bin Salman di Amerika Serikat, Selasa, 20 Maret 2018. [Arab News]](https://statik.tempo.co/data/2018/03/21/id_692314/692314_720.jpg)
CB, Jakarta - Presiden
AS Donald Trump menegaskan ia tetap membela Putra Mahkota Arab Saudi
Mohammed bin Salman meskipun CIA menyimpulkan bahwa ia memerintahkan
pembunuhan Jamal Khashoggi.
Donald Trump menolak berkomentar apakah Putra Mahkota Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan, tetapi ia memberikan kemungkinan dukungannya yang paling eksplisit untuk pangeran sejak kematian Khashoggi lebih dari dua bulan lalu, menurut laporan Reuters, 12 Desember 2018.
"Dia adalah pemimpin Arab Saudi. Mereka telah menjadi sekutu yang sangat baik," kata Trump dalam sebuah wawancara di Oval Office Gedung Putih.
Ketika ditanya apakah membela kerajaan berarti juga membela sang pangeran, Trump menjawab,"Ya, pada saat ini, tentu saja."
Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sementara itu beberapa anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sedang berupaya untuk mencegah MBS menjadi raja, sumber yang dekat dengan istana mengatakan kepada Reuters, dan percaya bahwa Amerika Serikat dan Trump dapat memainkan peran yang menentukan.
"Saya belum mendengarnya," kata Trump."Sejujurnya, saya tidak dapat berkomentar karena saya belum mendengarnya sama sekali. Bahkan, jika ada, saya mendengar bahwa dia sangat berkuasa."
Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Ketika Trump mengutuk pembunuhan Khashoggi, seorang warga AS dan kolumnis Washington Post yang sering mengecam MBS, ia juga membeberkan bagaimana MBS telah memberi keuntungan kepada AS.
Trump kembali menegaskan pada Selasa bahwa putra mahkota dengan keras menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan yang telah memicu kemarahan seluruh dunia.
Trump telah mendapat kecaman keras dari sesama anggota Partai Republik di Senat mengenai masalah ini, terutama setelah Direktur CIA Gina Haspel memberi penjelasan kepada mereka. Bulan lalu, CIA memaparkan hasil tinjauannya bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi, kesimpulan yang disebut Trump sangat prematur.
Donald Trump menolak berkomentar apakah Putra Mahkota Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan, tetapi ia memberikan kemungkinan dukungannya yang paling eksplisit untuk pangeran sejak kematian Khashoggi lebih dari dua bulan lalu, menurut laporan Reuters, 12 Desember 2018.
"Dia adalah pemimpin Arab Saudi. Mereka telah menjadi sekutu yang sangat baik," kata Trump dalam sebuah wawancara di Oval Office Gedung Putih.
Ketika ditanya apakah membela kerajaan berarti juga membela sang pangeran, Trump menjawab,"Ya, pada saat ini, tentu saja."
Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sementara itu beberapa anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sedang berupaya untuk mencegah MBS menjadi raja, sumber yang dekat dengan istana mengatakan kepada Reuters, dan percaya bahwa Amerika Serikat dan Trump dapat memainkan peran yang menentukan.
"Saya belum mendengarnya," kata Trump."Sejujurnya, saya tidak dapat berkomentar karena saya belum mendengarnya sama sekali. Bahkan, jika ada, saya mendengar bahwa dia sangat berkuasa."
Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Ketika Trump mengutuk pembunuhan Khashoggi, seorang warga AS dan kolumnis Washington Post yang sering mengecam MBS, ia juga membeberkan bagaimana MBS telah memberi keuntungan kepada AS.
Trump kembali menegaskan pada Selasa bahwa putra mahkota dengan keras menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan yang telah memicu kemarahan seluruh dunia.
Trump telah mendapat kecaman keras dari sesama anggota Partai Republik di Senat mengenai masalah ini, terutama setelah Direktur CIA Gina Haspel memberi penjelasan kepada mereka. Bulan lalu, CIA memaparkan hasil tinjauannya bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi, kesimpulan yang disebut Trump sangat prematur.
Credit tempo.co
Pejabat intelijen: peretasan China terhadap AS semakin marak
computers . ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.
New York (CB) - Pejabat intelijen Amerika Serikat
mengatakan pada Selasa bahwa gerakan dunia maya China di Amerika Serikat
meningkat dalam beberapa bulan belakangan.
Gerakan itu disebut-sebut mengincar prasarana mendasar dan kemungkinan adalah upaya meletakkan dasar bagi serangan gangguan pada masa depan.
"Anda mengkhawatirkan bahwa mereka sedang menyiapkan prasarana sangat penting dan berusaha melakukan gangguan operasi, yang paling akan dikhawatirkan," kata pejabat Badan Keamanan Nasional Rob Joyce pada konferensi keamanan maya Wall Street Journal.
Joyce, mantan penasihat Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump menyangkut dunia maya, tidak memberikan rincian. Juru bicara NSA mengatakan Joyce mengacu pernyataannya itu pada serangan digital terhadap sektor energi, keuangan, transportasi dan kesehatan AS.
Pernyataan tersebut penting karena keluhan-keluhan AS soal peretasan China sejauh ini memusatkan perhatian pada pemata-mataan dan pencurian hak cipta, bukan pada kemungkinan gangguan terhadap infrastruktur utama.
China berkali-kali membantah tudingan AS bahwa pihaknya melakukan serangan dunia maya.
Pernyataan Joyce bersamaan dengan upaya para jaksa untuk, secepatnya pekan ini, mengungkap putaran baru dakwaan terhadap sejumlah warga negara China atas peretasan bermuatan kejahatan.
Jaksa diperkirakan mengeluarkan dakwaan bahwa para peretas China terlibat dalam operasi pemata-mataan dunia maya yang disebut dengan "Cloudhopper". Operasi itu dicurigai membidik perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi beserta para pelanggannya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Kongres AS sedang mengkaji tuduhan soal peningkatan kegiatan peretasan China.
Sejumlah pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Departemen Kehakiman dijadwalkan memberikan kesaksian pada Rabu dalam sidang Komite Peradilan Senat, yang bertema "Spionase Nontradisional China Terhadap Amerika Serikat: Ancaman dan Kemungkinan Tanggapan Kebijakan".
Gerakan itu disebut-sebut mengincar prasarana mendasar dan kemungkinan adalah upaya meletakkan dasar bagi serangan gangguan pada masa depan.
"Anda mengkhawatirkan bahwa mereka sedang menyiapkan prasarana sangat penting dan berusaha melakukan gangguan operasi, yang paling akan dikhawatirkan," kata pejabat Badan Keamanan Nasional Rob Joyce pada konferensi keamanan maya Wall Street Journal.
Joyce, mantan penasihat Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump menyangkut dunia maya, tidak memberikan rincian. Juru bicara NSA mengatakan Joyce mengacu pernyataannya itu pada serangan digital terhadap sektor energi, keuangan, transportasi dan kesehatan AS.
Pernyataan tersebut penting karena keluhan-keluhan AS soal peretasan China sejauh ini memusatkan perhatian pada pemata-mataan dan pencurian hak cipta, bukan pada kemungkinan gangguan terhadap infrastruktur utama.
China berkali-kali membantah tudingan AS bahwa pihaknya melakukan serangan dunia maya.
Pernyataan Joyce bersamaan dengan upaya para jaksa untuk, secepatnya pekan ini, mengungkap putaran baru dakwaan terhadap sejumlah warga negara China atas peretasan bermuatan kejahatan.
Jaksa diperkirakan mengeluarkan dakwaan bahwa para peretas China terlibat dalam operasi pemata-mataan dunia maya yang disebut dengan "Cloudhopper". Operasi itu dicurigai membidik perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi beserta para pelanggannya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Kongres AS sedang mengkaji tuduhan soal peningkatan kegiatan peretasan China.
Sejumlah pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Departemen Kehakiman dijadwalkan memberikan kesaksian pada Rabu dalam sidang Komite Peradilan Senat, yang bertema "Spionase Nontradisional China Terhadap Amerika Serikat: Ancaman dan Kemungkinan Tanggapan Kebijakan".
Credit antaranews.com
Arab Saudi dan 6 Negara Laut Merah Ingin Bentuk Aliansi Baru
RIYADH
- Arab Saudi dan enam negara di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden
sedang berupaya untuk membentuk aliansi politik baru. Upaya pembentukan
aliansi ini mengisyaratkan persaingan dengan Iran, Turki dan Qatar.
Perwakilan dari Mesir, Djibouti, Somalia, Sudan, Yaman dan Yordania telah berkumpul di Riyadh pada hari Rabu untuk mendiskusikan inisiatif tanpa mencapai kesepakatan akhir. Sebuah tim ahli diharapkan akan bertemu segera di Kairo untuk pembicaraan teknis.
"Ini adalah bagian dari upaya kerajaan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan tetangganya serta untuk menstabilkan wilayah tempat kita hidup dan mencoba menciptakan sinergi antara berbagai negara," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan setelah seharian mengikuti rapat tertutup.
"Semakin banyak kerja sama dan koordinasi yang Anda miliki di antara negara-negara di kawasan ini, pengaruh luar yang negatif akan bekurang di wilayah ini," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Arab Saudi dan sekutunya di Teluk; Uni Emirat Arab, melihat garis pantai Tanduk Afrika sebagai garis keamanan barat mereka. Saudi dan sekutunya itu khawatir musuh akan mendapatkan pijakan di wilayah tersebut.
Laut Merah juga mencakup selat Bab al-Mandeb, di mana diperkirakan 3,2 juta barel minyak per hari diangkut menuju Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur laut telah ditargetkan oleh perompak dan milisi Houthi Yaman.
Jubeir mengatakan pertemuan di Riyadh juga membahas peningkatan perdagangan dan pelestarian lingkungan.
Sebagai bagian dari dorongan untuk mendiversifikasi ekonominya dari minyak, Arab Saudi telah mengumumkan beberapa mega proyek di sepanjang Laut Merah, termasuk zona bisnis senilai USD500 miliar yang dibagi dengan Mesir dan Yordania. Riyadh juga membangun fasilitas untuk wisata mewah di kawasan tersebut.
Perwakilan dari Mesir, Djibouti, Somalia, Sudan, Yaman dan Yordania telah berkumpul di Riyadh pada hari Rabu untuk mendiskusikan inisiatif tanpa mencapai kesepakatan akhir. Sebuah tim ahli diharapkan akan bertemu segera di Kairo untuk pembicaraan teknis.
"Ini adalah bagian dari upaya kerajaan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan tetangganya serta untuk menstabilkan wilayah tempat kita hidup dan mencoba menciptakan sinergi antara berbagai negara," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan setelah seharian mengikuti rapat tertutup.
"Semakin banyak kerja sama dan koordinasi yang Anda miliki di antara negara-negara di kawasan ini, pengaruh luar yang negatif akan bekurang di wilayah ini," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Arab Saudi dan sekutunya di Teluk; Uni Emirat Arab, melihat garis pantai Tanduk Afrika sebagai garis keamanan barat mereka. Saudi dan sekutunya itu khawatir musuh akan mendapatkan pijakan di wilayah tersebut.
Laut Merah juga mencakup selat Bab al-Mandeb, di mana diperkirakan 3,2 juta barel minyak per hari diangkut menuju Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur laut telah ditargetkan oleh perompak dan milisi Houthi Yaman.
Jubeir mengatakan pertemuan di Riyadh juga membahas peningkatan perdagangan dan pelestarian lingkungan.
Sebagai bagian dari dorongan untuk mendiversifikasi ekonominya dari minyak, Arab Saudi telah mengumumkan beberapa mega proyek di sepanjang Laut Merah, termasuk zona bisnis senilai USD500 miliar yang dibagi dengan Mesir dan Yordania. Riyadh juga membangun fasilitas untuk wisata mewah di kawasan tersebut.
Credit sindonews.com
PM Israel Bilang Usik Saudi akan Membuat Dunia dalam Bahaya
YERUSALEM
- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam pembunuhan
jurnalis pembangkang Arab Saudi, Jamal Khashoggi, sebagai kejadian
mengerikan. Namun dia menegaskan bahwa mengusik Riyadh akan menempatkan
dunia dalam bahaya.
"Apa yang terjadi di Istanbul tidak kurang mengerikan. Tetapi itu seimbang dengan pentingnya Arab Saudi dan peran yang dimainkannya di Timur Tengah," kata Netanyahu kepada wartawan di sebuah acara di Yerusalem, hari Rabu.
"Karena, jika Arab Saudi akan mengalami ketidakstabilan, dunia, bukan Timur Tengah, akan menjadi tidak stabil," kata Netanyahu," lanjut Netanyahu, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Khashoggi, seorang jurnalis pengkritik Riyadh dan kolumnis untuk Washington Post, menghilang pada 2 Oktober setelah mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen pernikahan. Pemerintah Saudi mengonfirmasi wartawan itu terbunuh di konsulat oleh "operasi nakal" yang melibatkan oknum intelijen.
Tanggapan Netanyahu mirip dengan komentar yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump selama wawancara dengan Reuters.
"Saya benar-benar berharap bahwa orang-orang tidak akan menyarankan bahwa kita seharusnya tidak mengambil ratusan miliar dolar yang akan mereka sapu ke Rusia dan ke China, atau kedua-duanya, daripada memberikannya kepada kami," kata Trump, saat membahas kasus pembunuhan Khashoggi.
"Anda berbicara tentang ratusan ribu pekerjaan. Anda berbicara tentang kontrak militer dan lainnya yang sangat besar. Saya harap itu tidak akan menjadi rekomendasi," ujarnya.
Para pejabat Turki pada pekan lalu mengatakan bahwa kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan bahwa Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama untuk Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat sebagai wakil kepala intelijen, berada di antara para perencana pembunuhan Khashoggi.
Saudi telah menegaskan Pangeran Mohammed tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan itu. Riyadh juga telah berkali-kali membantah bahwa calon raja Saudi itu terlibat dalam pembunuhan tersebut.
"Apa yang terjadi di Istanbul tidak kurang mengerikan. Tetapi itu seimbang dengan pentingnya Arab Saudi dan peran yang dimainkannya di Timur Tengah," kata Netanyahu kepada wartawan di sebuah acara di Yerusalem, hari Rabu.
"Karena, jika Arab Saudi akan mengalami ketidakstabilan, dunia, bukan Timur Tengah, akan menjadi tidak stabil," kata Netanyahu," lanjut Netanyahu, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Khashoggi, seorang jurnalis pengkritik Riyadh dan kolumnis untuk Washington Post, menghilang pada 2 Oktober setelah mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen pernikahan. Pemerintah Saudi mengonfirmasi wartawan itu terbunuh di konsulat oleh "operasi nakal" yang melibatkan oknum intelijen.
Tanggapan Netanyahu mirip dengan komentar yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump selama wawancara dengan Reuters.
"Saya benar-benar berharap bahwa orang-orang tidak akan menyarankan bahwa kita seharusnya tidak mengambil ratusan miliar dolar yang akan mereka sapu ke Rusia dan ke China, atau kedua-duanya, daripada memberikannya kepada kami," kata Trump, saat membahas kasus pembunuhan Khashoggi.
"Anda berbicara tentang ratusan ribu pekerjaan. Anda berbicara tentang kontrak militer dan lainnya yang sangat besar. Saya harap itu tidak akan menjadi rekomendasi," ujarnya.
Para pejabat Turki pada pekan lalu mengatakan bahwa kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan bahwa Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama untuk Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat sebagai wakil kepala intelijen, berada di antara para perencana pembunuhan Khashoggi.
Saudi telah menegaskan Pangeran Mohammed tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan itu. Riyadh juga telah berkali-kali membantah bahwa calon raja Saudi itu terlibat dalam pembunuhan tersebut.
Credit sindonews.com
Bocah Palestina Tewas Akibat Bentrokan dengan Militer Israel
Ilustrasi bentrokan di Jalur Gaza. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
"Ahmed Abu Abed berusia empat tahun dan delapan bulan tewas akibat terluka di Khan Yunis pada Jumat pekan lalu," ucap juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Ashraf al-Qudra, melalui pernyataan.
Qudra tak menjelaskan informasi detail bagaimana Abed terluka. Namun, sang paman, Bassem, mengatakan kepada AFP bahwa Abed terluka akibat pecahan peluru ketika ayahnya tertembak selama demonstrasi rutin di wilayah itu.
Pemakaman Abed dikabarkan akan dilakukan hari ini.
Sementara itu, militer Israel (IDF) menyatakan pihaknya tengah meninjau lebih lanjut insiden ini.
Mereka menuduh Hamas, salah satu fraksi besar Palestina yang sempat menguasai Gaza, menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk menyerang Israel.
"Organisasi teroris Hamas secara keji menggunakan warga Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai tameng manusia dengan menempatkan mereka di garis depan serangan kekerasan dan teror," demikian pernyataan militer Israel seperti dikutip AFP.
"Menghadapi kenyataan ini, IDF telah melakukan segala kemungkinan untuk menghindari segala risiko yang membahayakan anak-anak."
Insiden ini menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel.
Sedikitnya 230 warga Palestina tewas di tangan militer Israel sejak demonstrasi besar-besaran rutin pada 30 Maret lalu. Sementara itu, seorang personel militer Israel tewas dalam periode yang sama.
Dalam demonstrasi itu, warga Palestina menuntut kembali ke tanah mereka yang sampai saat ini masih diduduki Israel. Sejumlah warga sipil meninggal akibat ditembak prajurit Israel.
Pada awal November lalu, Mohammad Habali, 22, seorang warga Palestina dilaporkan tewas ditembak prajurit Israel dalam bentrokan di Tepi Barat.
Habali dilaporkan tewas tertembak ketika pasukan Israel melakukan razia di Kota Tulkarm, utara Tepi Barat, pada Selasa (4/11) dini hari.
Credit cnnindonesia.com
AS Peringatkan Turki Tidak Serang Militan Kurdi di Suriah
WASHINGTON
- Pentagon meminta Turki untuk tidak menindaklanjuti ancaman untuk
menyerang pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah. Pentagon
memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa mengancam personil AS dan
menggagalkan perang melawan ISIS.
"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.
"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.
Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.
Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.
"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.
"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.
"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.
Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.
Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.
"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.
Menteri Pertahanan AS James Mattis baru-baru ini mengarahkan pasukan AS untuk membangun serangkaian pos pengamatan di wilayah perbatasan Suriah timur laut sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan antara Turki dan Pasukan Demokrat Suriah yang didukung Washington.
Dua pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa sementara AS telah mengamati pasukan tambahan Turki yang tiba di daerah itu, pada titik ini Turki dinilai tidak memiliki pasukan yang cukup di daerah tersebut untuk melakukan jenis operasi dalam garis waktu yang diinginkan Erdogan.
Namun ancaman penembakan lintas batas tetap terbuka, berpotensi menempatkan pasukan AS yang ada di sana dalam bahaya.
Bentrokan lintas batas sebelumnya menyebabkan Pasukan Demokrat Suriah menangguhkan serangan mereka terhadap kota Hajin yang dikuasai ISIS, benteng terakhir kelompok teror yang tersisa di timur Sungai Eufrat.
"Kampanye melawan ISIS belum berakhir. Pasukan koalisi bekerja erat dengan Pasukan Demokrat Suriah yang berada di tengah-tengah operasi serangan terhadap ISIS di Lembah Sungai Eufrat Tengah," kata Robertson, juru bicara Pentagon.
"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernafas pada titik kritis ini atau kita akan membahayakan keuntungan signifikan yang telah kita buat bersama mitra-mitra Koalisi kita dan berisiko membiarkan ISIS bangkit kembali," tambahnya.
Credit sindonews.com
Duga AS Beraksi 2019, Khamenei Minta Bangsa Iran Bersatu
TEHERAN
- Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei meminta bangsa Iran tetap
bersatu. Dia menduga Amerika Serikat (AS) akan berkasi dengan
meluncurkan plot melawan Iran pada 2019 mendatang.
Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.
Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).
"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.
"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.
"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.
Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.
Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.
Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).
"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.
"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.
"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.
Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.
Credit sindonews.com
PBB: dua peluncur rudal yang ditemukan di Yaman sepertinya dari Iran
Dua wanita dan anak-anak yang mengungsi
akibat pertempuran di kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah menunggu di
pusat pendaftaran pengungsi di Sanaa, Yaman, Rabu (27/6/2018).
(REUTERS/Khaled Abdullah)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (CB) - Dua unit peluncur misil
anti-tank yang ditemukan koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman
tampaknya telah diproduksi di Iran tahun 2016 dan 2017, menurut laporan
rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Selasa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.
"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.
"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.
Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.
Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.
DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.
"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.
"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.
Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.
Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.
DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.
Credit antaranews.com
Sejarah Hari Ini: Saddam Hussein Ditangkap
Setelah ia menyerang Kuwait pada 1990, sebuah koalisi pimpinan AS menyerbu Irak pada 1991, tetapi gagal menyingkirkan Saddam dari kursi kekuasaannya. Sepanjang 1990-an, Saddam menghadapi sanksi ekonomi dan serangan udara AS yang ditujukan untuk melumpuhkan kemampuannya memproduksi senjata kimia, biologi, dan nuklir.
Irak terus menghadapi tuduhan penjualan minyak ilegal dan pengembangan senjata kimia. AS lagi-lagi menyerbu negara itu pada Maret 2003. Kali ini dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam dan rezimnya.
"Tidak diragukan bahwa umat beriman akan menang melawan agresi," ujar Saddam saat itu.
Meski demikian, selama invasi AS, Saddam bersembunyi dan berbicara kepada rakyatnya hanya melalui rekaman audio sesekali. Setelah mengumumkan bahwa Saddam merupakan orang yang paling dicari dari daftar 55 anggota di rezimnya, AS memulai pencarian intens.
Pada 22 Juli 2003, putra-putra Saddam, Uday dan Qusay, terbunuh ketika tentara AS menyerbu sebuah vila tempat mereka tinggal di Kota Mosul, Irak utara. Lima bulan kemudian, pada 13 Desember 2003, tentara AS menemukan Saddam Hussein bersembunyi di lubang sedalam enam sampai delapan kaki, sejauh sembilan mil di luar kota kelahirannya di Tikrit.
Pria yang pernah terobsesi dengan kebersihan itu ternyata ditemukan tidak terawat, dengan janggut lebat dan rambut kusut. Dia tidak melawan dan tidak terluka selama penangkapan. Seorang tentara di lokasi menggambarkannya sebagai seorang pria yang pasrah akan nasibnya.
Saddam kemudian dijebloskan ke penjara Irak dengan penjagaan tentara AS. Ia segera menghadapi persidangan di depan pengadilan khusus terkait beberapa kasus kriminal yang mendakwanya.
Persidangan pertama dimulai pada Oktober 2005. Pada 5 November tahun berikutnya, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.
Setelah gagal mengajukan banding, dia dieksekusi pada 30 Desember 2006. Meskipun telah dilakukan pencarian yang panjang, senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan di Irak.
Credit republika.co.id
Pejabat Keamanan AS Anggap China Lebih Berbahaya dari Rusia
WASHINGTON
- Para pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat (AS) mengirim sinyal
peringatan baru terkait China. Mereka memperingatkan bahwa Beijing lebih
berbahaya dari Moskow dan merupakan ancaman jangka panjang paling
serius bagi Washington.
Para pejabat keamanan AS dari FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman mengatakan China semakin menargetkan kerentanan sistem keamanan AS di dunia maya. Mereka juga memanfaatkan beberapa anggota diaspora untuk mencuri rahasia dan mengancam keamanan nasional AS.
"Ini adalah ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita hari ini," kata asisten direktur Divisi Kontra Intelijen FBI, Bill Priestap, kepada Komite Kehakiman Senat AS.
"Kami membutuhkan tanggapan yang lebih luas," sambungnya, memperingatkan bahwa tindakan AS hingga saat ini belum memadai.
"Apa yang tergantung pada keseimbangan bukan hanya masa depan Amerika Serikat, tetapi masa depan dunia," cetusnya seperti dikutip dari VOA, Kamis (13/12/2018).
Sementara pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, lebih dari 90 persen kasus spionase terhadap departemen di negara itu melibatkan China dan laju operasinya meningkat.
"Buku pedomannya sederhana: curi, tiru dan ganti," ujar Asisten Jaksa Agung John Demers kepada anggota parlemen.
"Curi kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika, mereplikasi teknologi itu, dan menggantikan perusahaan Amerika di pasar China dan suatu hari di pasar global," jelasnya.
Ini bukanlah peringatan pertama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China.
Pada bulan September lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats memperingatkan bahwa pendekatan "metodis" Beijing, yang dikombinasikan dengan kehebatannya di dunia maya, lebih berbahaya bagi AS daripada upaya-upaya intervensi pemilu yang dilakukan Rusia.
"China mendapat manfaat dari hubungan AS dan China yang relatif stabil dan sistem internasional yang lebih dapat diprediksi dan kurang diperdebatkan," kata Coats pada saat itu.
Peringatan terbaru ini datang ketika AS terkunci dalam sengketa perdagangan dengan Beijing. Ketenganan itu semakin meningkat dengan ditahannya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.
China telah menuntut pembebasannya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan melakukan intervensi jika itu menguntungkan keamanan nasional AS atau memungkinkan dia mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.
Saat ditanya apakah komentar Trump dapat merugikan upaya AS meminta pertanggungjawaban China, Demers menegaskan tidak akan ada dampak pada tindakan Departemen Kehakiman.
"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegaka hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," ujar Demers terkait Meng.
Para pejabat keamanan AS dari FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman mengatakan China semakin menargetkan kerentanan sistem keamanan AS di dunia maya. Mereka juga memanfaatkan beberapa anggota diaspora untuk mencuri rahasia dan mengancam keamanan nasional AS.
"Ini adalah ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita hari ini," kata asisten direktur Divisi Kontra Intelijen FBI, Bill Priestap, kepada Komite Kehakiman Senat AS.
"Kami membutuhkan tanggapan yang lebih luas," sambungnya, memperingatkan bahwa tindakan AS hingga saat ini belum memadai.
"Apa yang tergantung pada keseimbangan bukan hanya masa depan Amerika Serikat, tetapi masa depan dunia," cetusnya seperti dikutip dari VOA, Kamis (13/12/2018).
Sementara pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, lebih dari 90 persen kasus spionase terhadap departemen di negara itu melibatkan China dan laju operasinya meningkat.
"Buku pedomannya sederhana: curi, tiru dan ganti," ujar Asisten Jaksa Agung John Demers kepada anggota parlemen.
"Curi kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika, mereplikasi teknologi itu, dan menggantikan perusahaan Amerika di pasar China dan suatu hari di pasar global," jelasnya.
Ini bukanlah peringatan pertama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China.
Pada bulan September lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats memperingatkan bahwa pendekatan "metodis" Beijing, yang dikombinasikan dengan kehebatannya di dunia maya, lebih berbahaya bagi AS daripada upaya-upaya intervensi pemilu yang dilakukan Rusia.
"China mendapat manfaat dari hubungan AS dan China yang relatif stabil dan sistem internasional yang lebih dapat diprediksi dan kurang diperdebatkan," kata Coats pada saat itu.
Peringatan terbaru ini datang ketika AS terkunci dalam sengketa perdagangan dengan Beijing. Ketenganan itu semakin meningkat dengan ditahannya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.
China telah menuntut pembebasannya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan melakukan intervensi jika itu menguntungkan keamanan nasional AS atau memungkinkan dia mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.
Saat ditanya apakah komentar Trump dapat merugikan upaya AS meminta pertanggungjawaban China, Demers menegaskan tidak akan ada dampak pada tindakan Departemen Kehakiman.
"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegaka hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," ujar Demers terkait Meng.
"Kami bukan alat perdagangan ketika kami membawa kasus," tegasnya.
Terlepas dari hasil kasus atau negosiasi perdagangan AS-China, pejabat keamanan dan intelijen AS yakin ancaman dari China akan terus tumbuh.
"Perekonomian kami dibangun di atas struktur umum sistem lintas sektoral. Bagi musuh kami, termasuk China, ini adalah jejaring besar target yang saling berhubungan," kata Chris Krebs, Direktur Keamanan SIber dan Dinas Keamanan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri, kepada anggota parlemen.
Credit sindonews.com
Presiden Venezuela: Penasihat Trump Berencana Membunuh Saya
CARACAS
- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh John Bolton, Penasihat
Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mempersiapkan
rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dia mengklaim Washington sedang
menyusun strategi kudeta di Caracas.
Tuduhan Maduro itu disampaikan hari Rabu waktu setempat. "John Bolton memimpin rencana untuk melepaskan kekerasan dan melakukan kudeta untuk memperkenalkan pemerintahan transisi," katanya.
"Bolton sedang mempersiapkan rencana pembunuhan saya. Dia melatih, di berbagai tempat, pasukan tentara bayaran dan pasukan paramiliter bersama-sama dengan Kolombia, yang presidennya Ivan Duque adalah kaki tangan dari rencana ini," lanjut penerus Hugo Chavez ini dalam konferensi pers yang juga disiarkan di halaman Facebook-nya.
Pada 9 Desember lalu, Maduro telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro seperti dikutip kantor berita AVN.
Dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian tentang rencana Washington yang dia duga untuk kudeta di Venezuela.
Pada awal Agustus lalu, Maduro jadi target serangan drone yang dilengkapi bahan peledak ketika pidato di acara parade militer di Caracas. Dia selamat dalam serangan tersebut.
Tuduhan Maduro itu disampaikan hari Rabu waktu setempat. "John Bolton memimpin rencana untuk melepaskan kekerasan dan melakukan kudeta untuk memperkenalkan pemerintahan transisi," katanya.
"Bolton sedang mempersiapkan rencana pembunuhan saya. Dia melatih, di berbagai tempat, pasukan tentara bayaran dan pasukan paramiliter bersama-sama dengan Kolombia, yang presidennya Ivan Duque adalah kaki tangan dari rencana ini," lanjut penerus Hugo Chavez ini dalam konferensi pers yang juga disiarkan di halaman Facebook-nya.
Pada 9 Desember lalu, Maduro telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro seperti dikutip kantor berita AVN.
Dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian tentang rencana Washington yang dia duga untuk kudeta di Venezuela.
Pada awal Agustus lalu, Maduro jadi target serangan drone yang dilengkapi bahan peledak ketika pidato di acara parade militer di Caracas. Dia selamat dalam serangan tersebut.
Credit sindonews.com
Theresa May Lolos dari Mosi Tidak Percaya Partai Konservatif
PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Anthony Devlin/Pool)
Pemimpin Inggris mengatasi mosi tidak percaya dari faksi konservatif setelah dipicu oleh pendukung garis keras Brexit yang membenci kesepakatan dengan Uni Eropa bulan lalu.
Hasil ini membuat May akan kebal dari anggota Partai Konservatif. Pasalnya, partai ini tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.
Namun, tidak akan menyelesaikan masalah utama May, yakni bagaimana cara membagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatan Brexit.
Mata uang Inggris, Poundsterling langsung menguat pasca keputusan parlemen terhadap May.
Sebelum pemungutan suara dimulai, May mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia berencana untuk mundur sebelum pemilihan 2022.
Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.
"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.
Credit cnnindonesia.com
Theresa May Berencana Mundur Sebelum Pemilu 2022
PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)
Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.
"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.
Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Inggris dari partai berkuasa, Partai Konservatif, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May.
Kepala komite Partai Konservatif yang bertugas mengkoordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengaku telah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan dari anggota parlemen faksi partainya untuk mengusulkan mosi tersebut.
"Ambang batas 15 persen dari seluruh anggota parlemen faksi Partai Konservatif sudah tercapai untuk mengajukan mosi tidak percaya," kata Brady pada Rabu (12/12).
"Mosi tidak percaya diajukan menyusul negosiasi Brexit yang semakin kacau. Kepemimpinan May semakin ditekan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.
Komite tersebut dikabarkan telah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan pengunduran diri May selama beberapa bulan terakhir.
Selain dari partainya, Partai Konservatif, mosi tidak percaya untuk melengserkan May juga telah diserukan oleh oposisi. Sementara itu, May bersumpah akan menghadapi pengajuan mosi tidak percaya yang bisa mengancam posisinya tersebut.
Dia menganggap perubahan kepemimpinan saat ini hanya akan menghambat bahkan mengancam proses Brexit itu sendiri.
"Berdasarkan konstitusi, pemimpin baru tak akan menjabat 21 Januari mendatang. Jadi, risiko pemilihan kepemimpinan baru berisiko mengalihkan kendali negosiasi Brexit kepada oposisi di parlemen," kata May.
"Seorang pemimpin baru tidak akan memiliki waktu untuk menegosiasikan kembali perjanjian Brexit dan meloloskan undang-undang Brexit melalui parlemen pada 29 Maret mendatang. Jadi salah satu tindakan pertama yang mereka harus lakukan adalah memperpanjang atau menyelesaikan kembali Pasal 50, menunda atau menghentikan Brexit ketika warga menginginkan ini berhasil."
Jika May berhasil lolos dari mosi tidak percaya, anggota Partai Konservatif tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.
Credit cnnindonesia.com
Penyiar Radio Jadi Wakil Presiden Ekuador
CB, Jakarta - Kongres Ekuador menunjuk
Otto Sonnenholzner, 35 tahun, sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru.
Selain usianya yang masih muda, penunjukan Sonnenholzner menarik
perhatian publik karena dia adalah seorang penyiar radio dan ekonom.
Melalui penunjukkan ini, maka Sonnenholzner mendampingi Presiden Lenin Moreno yang resmi menjadi orang nomor satu di Ekuador pada Mei 2018. Dia menggantikan Maria Vicuna yang tersangkut kasus korupsi dengan perusahaan konstruksi asal Brazil, Odebrecht.
"Saya akan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," kata Sonnenholzner saat dilantik sumpah jabatan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018.
Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Uruguay al toque
Sonnenholzner mengaku sudah sembilan tahun mengenal Moreno yang beraliran kiri. Presiden Moreno mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Rafael Correa saat masa kampanye.
Kongres Ekuador bersatu dengan Correa untuk mendukung pencalonan Sonnenholzner. Dia memperoleh 94 dukungan suara dari total 128 suara.
Terpilihnya Sonnenholzner membuat geger publik Ekuador karena usianya yang masih muda. Sonnenholzner lahir pada 1983 yang telah menikah dan memiliki tiga anak. Selain sebagai penyiar radio, Sonnenholzner dikenal sebagai ekonom setelah menuntaskan kuliah S2 di Universitas Internasional Schiller jurusan ekonomi internasional.
Melalui penunjukkan ini, maka Sonnenholzner mendampingi Presiden Lenin Moreno yang resmi menjadi orang nomor satu di Ekuador pada Mei 2018. Dia menggantikan Maria Vicuna yang tersangkut kasus korupsi dengan perusahaan konstruksi asal Brazil, Odebrecht.
"Saya akan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," kata Sonnenholzner saat dilantik sumpah jabatan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018.
Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Uruguay al toque
Sonnenholzner mengaku sudah sembilan tahun mengenal Moreno yang beraliran kiri. Presiden Moreno mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Rafael Correa saat masa kampanye.
Kongres Ekuador bersatu dengan Correa untuk mendukung pencalonan Sonnenholzner. Dia memperoleh 94 dukungan suara dari total 128 suara.
Terpilihnya Sonnenholzner membuat geger publik Ekuador karena usianya yang masih muda. Sonnenholzner lahir pada 1983 yang telah menikah dan memiliki tiga anak. Selain sebagai penyiar radio, Sonnenholzner dikenal sebagai ekonom setelah menuntaskan kuliah S2 di Universitas Internasional Schiller jurusan ekonomi internasional.
Credit tempo.co
Langganan:
Komentar (Atom)