CUPUMA

Kamis, 06 Desember 2018

Gencarkan Diplomasi Positif, Paspor UEA Terkuat di Dunia

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) berhasil menyingkirkan Singapura dari posisi puncak peringkat paspor terkuat di dunia pada 2018 versi The Passport Index. Capaian itu tidak terlepas dari keberhasilan UEA meningkatkan akses visa-free dan visa-on-arrival menjadi menuju 167 negara, unggul 1 negara dengan Singapura.

Pemeringkatan yang didukung konsultan keuangan Arton Capital itu mengurutkan paspor berdasarkan jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa memerlukan visa. Di belakang UEA terdapat Singapura dan Jerman, dengan nilai visa-free mencapai 166 negara. Adapun posisi tiga diduduki 11 negara, mulai Denmark hingga AS.

Selandia Baru bergandengan dengan Malta dan Islandia di posisi keenam dengan nilai 162 negara. Disusul Australia dan enam negara lainnya dengan nilai 161 negara. Sementara itu, Afghanistan berada di urutan terakhir dengan nilai 29 negara. Irak, Pakistan, Suriah, Somalia, dan Yaman juga memiliki nilai di bawah 40.

"Predikat ini merupakan refleksi dari warisan Syekh Zayed, pendiri UEA. Hal ini juga menunjukkan upaya keras kami dalam menggencarkan diplomasi positif sekaligus memperlihatkan UEA sebagai negara yang percaya diri dan kekuatan di tingkat global,” kata Menlu UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dilansir stuff.co.nz.

Menurut The Passport Index, UEA berhasil naik ke posisi teratas dari posisi keempat hanya dalam kurun waktu sebulan. Beberapa daftar negara baru yang dapat diakses UEA tanpa visa ialah Belgia, Austria, Jepang, Yunani, Portugal, Swiss, Inggris, Irlandia, dan Kanada. Mereka dinilai sangat gencar melakukan diplomasi.

“Determinasi, fokus, dan diplomasi positif yang dicanangkan UEA membantu meningkatkan kekuatan paspor. Mereka dapat bergerak bebas di dunia,” ungkap The Passport Index, dilansir Khaleejtimes.com.

Namun, The Passport Index bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan peringkat paspor terkuat di dunia. Pesaingnya, Henley Passport Index yang bermarkas di Inggris, memberikan hasil yang berbeda. Pada Oktober lalu, Henley Passport Index menempatkan Jepang sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia.

Sama seperti di The Passport Index, Singapura juga tersingkir dari posisi puncak di Henley Passport Index setelah Jepang membuat kesepakatan istimewa dengan Myanmar. Peringkat ini bersifat cair dan dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang dirilis setiap bulan. Jerman juga memuncaki peringkat pada Januari.

Henley Passport Index lebih sering dijadikan acuan para pemangku kepentingan karena didasarkan pada data eksklusif dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) yang memiliki basis data informasi traveling terbesar dan terakurat di dunia. Meski demikian, keduanya berupaya memberikan gambaran secara utuh.

Tahun lalu setelah Paraguay memberlakukan bebas visa bagi Singapura, paspor negara kota itu jadi yang paling kuat di dunia dengan nilai bebas visa mencapai 159. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-64 dengan nilai bebas visa 63. Hal ini membuktikan Indonesia masih kurang dikenal dan kurang dipercaya.

Saat itu prestasi Singapura menandai sejarah baru. Mereka menjadi negara pertama Asia yang memiliki paspor paling kuat di dunia. “Ini merupakan hasil dari relasi diplomatik inklusif dan kebijakan luar negeri efektif Singapura,” ujar pemimpin tertinggi eksekutif Arton Singapura, Philippe May, dikutip The Straits Times.

Singapura juga untuk pertama kalinya menggeser Jerman dari posisi puncak, meski tipis. Di sepanjang sejarah, peringkat sepuluh besar selalu didominasi negara-negara Eropa. Jerman bahkan memimpin dalam dua tahun terakhir. Namun, Jerman harus turun ke posisi kedua dengan nilai bebas visa mencapai 158.

Berdasarkan pengamatan Arton yang memantau paspor seluruh negara di enam benua secara real time, Singapura merangkak naik secara konstan sejak merdeka pada 1965.

Capaian itu belum mampu diikuti Indonesia yang berada di peringkat ke-5 di antara 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kendati begitu, tren Indonesia dalam peringkat paspor terkuat di dunia terus membaik. Tanah Air dilaporkan selalu naik tiga peringkat dalam dua tahun terakhir.

Namun, pengamat hubungan internasional Guspiabri Sumowigeno dari Par Indonesia Strategic Research menyimpulkan indeks ini menunjukkan Indonesia kurang dikenal dan dipercaya oleh negara-negara luar. Begitu pun sebaliknya, Indonesia juga tidak ingin memberikan bebas visa kepada negara yang belum stabil.

Dalam pandangan Guspiabri, penyebab utama kalahnya Indonesia dari Singapura dan Malaysia dalam peringkat paspor Arton ialah akibat sistem pencatatan kependudukan yang masih kurang kredibel. Di Indonesia, kasus pemalsuan dokumen masih marak sehingga banyak negara besar yang menjadi kurang percaya.

“Negara luar juga ingin mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar Guspiabri.

Credit sindonews.com

Rabu, 05 Desember 2018

Kelompok Egianus Kogoya Akui Dalangi Pembantaian di Nduga

Ilustrasi pembunuhan di Papua. (Istockphoto/PeopleImages).

Jakarta, CB -- Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Pengakuan ini diklarifikasi langsung oleh juru bicara TPNPB Sebby Sambom.

"Betul itu," ujar Sebby singkat kepada CNNIndonesia.com yang dihubungi melalui telepon, Rabu (5/12).

Sebby juga membenarkan bahwa serangan yang terjadi di Pos Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua juga dilakukan oleh kelompok Egianus.

Sebby menjelaskan sedari awal kelompok mereka memang menyasar proyek jembatan tersebut. Setidaknya sudah tiga bulan kelompok Egianus memantau pekerja di proyek tersebut.

"Betul, semua kami yang lakukan," ujar Sebby.

Insiden di Kali Yigi terjadi pada Minggu (2/12) lalu. Aparat keamanan sebelumnya sudah menduga bahwa serangan ini dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Humas Polda Papua menyebut korban yang jatuh di proyek jembatan itu adalah pekerja PT Istaka Karya (Persero). Sementara serangan di pos militer di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, berujung pada tewasnya seorang anggota TNI Yonif 755/Yalet.

TNI dibantu warga menyiapkan peti jenazah korban penembakan di Nduga, Papua. (Antara Foto)

Sebby menjelaskan bahwa serangan itu untuk mengusir pembangunan yang sedang berlangsung. Ia berkata segala macam pembangunan infrastruktur di tanah Papua merupakan bentuk lain penjajahan.

"Kami menolak kebijakan pembangunan jalan, jembatan, atau apapun. Kami hanya menuntut hak kemerdekaan," tegas Sebby.

TPNPB atau KKB pimpinan Egianus Kogoya selama ini punya riwayat 'gelap' di Papua. Dari catatan yang ada, kelompok ini selalu melancarkan aksinya di wilayah Nduga.

Sepanjang 2018 ini, sebelum pembantaian para pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi dan serangan ke Pos Yonif 755/Yalet, setidaknya sudah ada beberapa serangan lain yang mereka lancarkan. Di antaranya penembakan di Bandara Kenyam, Nduga pada 25 Juni, serta penyekapan dan kekerasan seksual terhadap belasan guru dan paramedis di Distrik Mapenduma, Nduga pada 3-17 Oktober.

Credit cnnindonesia.com

Sepak Terjang Kelompok Egianus Kogoya, Penebar Teror di Papua

Ilustrasi pembunuhan di Papua. (Istockphoto/Marccophoto)

Jakarta, CB -- Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya punya riwayat gelap sebelum insiden penembakan di Distrik Mbuma, Kabupaten Nduga, Papua terjadi. Dari catatan yang ada, kelompok ini selalu melancarkan aksinya di wilayah Nduga.

Selama tahun ini, setidaknya sudah ada tiga serangan yang mereka lancarkan. Berikut adalah sepak terjang mereka.

1. Penembakan di Bandara Kenyam, Nduga

Insiden ini terjadi pada Senin (25/6) pagi. Sekelompok bersenjata menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air yang saat itu sedang disewa Brimob Polri. Pasukan Brimob ini diketahui sedang bertugas untuk mengamankan pilkada.

Merespons serangan tersebut, pasukan gabungan TNI-Polri melepas tembakan balasan. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka akibat tembakan pelaku. Salah satu yang terluka adalah pilot pesawat, Ahmad Abdillah Kamil.

2. Penyekapan dan Kekerasan Seksual

Kelompok Egianus menyekap belasan guru dan paramedis di Distrik Mapenduma, Nduga, pada 3-17 Oktober 2018. Guru dan tenaga medis itu bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1, dan Puskesmas Mapenduma.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan aksi kelompok Egianus disebabkan oleh kecurigaan mereka terhadap guru dan tenaga medis di sana sebagai intel yang sedang menyamar untuk mengawasi gerak-gerik mereka.

Sebanyak 16 orang berhasil diselamatkan dari kejadian ini, kendati ada satu korban luka serius dan satu korban diketahui telah diperkosa secara bergiliran oleh kelompok Egianus.

3. Pembunuhan 31 Pekerja Trans Papua

Aparat militer mengidentifikasi Egianus kembali menjadi dalang pembunuhan teranyar di Kabupupaten Nduga, tepatnya di proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aura, Distrik Yigi. Sebanyak 31 karyawan PT Istaka Karya dikabarkan tewas dibunuh.

"Iya [Egianus] kita identifikasi seperti itu dari kelompok yang sama, kita identifikasi dari Mapenduma," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi di Jakarta, Selasa (4/12).

4. Penembakan Pekerja Trans Papua Pernah Terjadi

Sebelum kasus pembunuhan pekerja di Distrik Yigi baru-baru ini, kelompok Egianus juga ditengarai menjadi otak penyerangan terhadap pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi pada 12 Desember 2017. Serangan dari belasan anggota KKB ini terjadi di sekitar SMP Mugi.

Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh tewas dan anggota Denzipur 10/KYD Prada Didimus Abidondifu yang berjaga di situs proyek luka berat akibat serangan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Pembunuhan 31 Pekerja di Papua Pelanggaran HAM karena Alasan Ini

Ilustrasi pembunuhan menggunakan pistol. Ilustrasi : Tempo/Indra Fauzi

CB, Jayapura - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM karena memenuhi dua unsur pelanggaran HAM. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
Kedua, akibat dari tindakan itu pelayanan publik untuk pemenuhan ekonomis sosial dan budaya masyarakat di Distrik Yall dan lainnya di Nduga terhambat. "Para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nduga," kata Frits di Kota Jayapura, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Ahad malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.
Menurut Frits, peristiwa ini layak disebut pelanggaran HAM serius karena merupakan perbuatan kriminal. "Kalau melihat kronologisnya, ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka sehingga terjadi paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara."

Frits mendesak agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mencari pelaku dan aktor di balik pembunuhan. Aparat perlu segera hadir untuk memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi berkepanjangan.

Frits pun meminta kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, adat dan tokoh agama serta masyarakat Nduga, Papua bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi persoalan ini. "Siapa saja yang telibat atau pelakunya guna mempertanggungjawabkan peristiwa itu."
Ia mengingatkan bahwa seluruh korban kekerasan itu harus dievakuasi jasadnya untuk diserahkan kepada keluarga dan dikebumikan secara baik. "Ini tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penghormatan kepada para pekerja, penghormatan kepada hak hidup masyarakat yang sudah meninggal dunia," kata dia.

Credit tempo.co

Pembunuhan Pekerja di Papua, Komnas HAM: Pelanggaran HAM Serius

Anggota TNI di Papua. TEMPO/Rully Kesuma

CB, Jayapura - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM serius.
"Nah, terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits di Kota Jayapura, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh kelompok bersenjata dan satu orang belum ditemukan.

Menurut Frits, peristiwa ini layak disebut pelanggaran HAM serius karena merupakan perbuatan kriminal. "Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. Memerintahkan mereka, menyuruh mereka dan ada yang memimpin pengejaran itu sehingga terjadi tragedi ini di beberapa tempat, paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara," kata dia.

Karena itu, menurut Frits, ada dua unsur pelanggaran HAM yang terpenuhi dalam peristiwa itu. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekolompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM.
Kedua, akibat dari tindakan tersebut, berujung terhambat pelayanan publik dalam rangka pemenuhan ekonomis sosial dan budaya masyarakat di Distrik Yall dan lainnya di Nduga. "Karena para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nduga," kata Frits.

Karena itu, Frits mendesak agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mencari pelaku dan aktor di balik pembunuhan tersebut. Selain itu, aparat perlu segera hadir untuk memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi yang berkepanjangan.

Frits pun meminta kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, adat dan tokoh agama serta masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi persoalan ini. "Siapa saja yang telibat atau pelakunya guna mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut," ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa seluruh korban kekerasan tersebut harus dievakuasi jasadnya untuk kemudian diserahkan kepada keluarga dan dikebumikan secara baik. "Soal ini merupakan tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penghormatan kepada para pekerja, penghormatan kepada hak hidup masyarakat yang sudah meninggal dunia," kata dia.

Credit tempo.co

Pembunuhan 31 Pekerja Diduga karena Foto Upacara OPM

Pembunuhan (Ilustrasi)

Foto: pixabay

Kapolres mengatakan dugaan sementara anggota KKB marah karena pekerja mengambil foto.

CB, JAKARTA -- Kapolres Jaya Wijaya AKBP Yan Pieter Reba membenarkan terjadinya pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan jembatan oleh kelompok kriminal bersenjata, di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kapolres mengatakan, kasus tersebut diduga dipicu karena pekerja tak sengaja mengambil foto kegiatan tentara Organisasi Papua Merdeka.

"Iya benar ada 31 orang yang menjadi korban (pembunuhan)," kata Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba melalui sambungan telepon, Selasa (4/12).

Menurut Yan Pieter, pembunuhan tersebut terjadi lantaran ada salah seorang pekerja proyek yang tidak sengaja mengambil foto kegiatan HUT Tentara pembebasan nasional organisasi Papua merdeka (TPN/OPM). Hal tersebut membuat mereka marah sehingga mencari para pekerja proyek tersebut dan berakhir dengan pembunuhan terhadap korban.

"Kronologinya waktu itu mereka (TPN/OPM) upacara dan salah satu pekerja tidak sengaja mengambil foto, akhirnya mereka (TPN/OPM) marah," ujarnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Musthofa Kamal menjelaskan informasi terjadinya pembunuhan terhadap puluhan pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan pertama kali didapat dari masyarakat. Berdasarkan informasi, kasus tersebut terjadi pada Ahad (2/12) di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Kamal melanjutkan, pada Sabtu (1/12) sekitar pukul 20.30 WIT, Project Manager PT. Istika Karya paket pembangunan jembatan Habema- Mugi, Cahyo mendapat telepon dari nomor yang biasa dipegang oleh Koordinator lapangan PT. Istika Karya pengerjaan proyek pembangunan jembatan Habema-Mugi, Jhony.

Hanya saja saat itu Cahyo menyatakan tidak paham dengan maksud pembicaraan orang yang menghubunginya dengan menggunakan telepon Jhony tersebut. Sedangkan PPK Satker PJN IV PU Binamarga wilayah Habema-Kenyaan, Monang Tobing mengaku terakhir berkomunikasi dengan Jhony melalui pesan singkat pada 30 November 2018.

Sementara itu, informasi dari pos Satgaspamrahwan 755/Yalet di Napua-Wamena bahwa Tanggal 30 November 2018 pukul 04.00 WIT tercatat 1 mobil strada dengan muatan BBM Solar milik PT. Istaka Karya menuju Camp Istaka Karya di Distrik Yigi. Mobil tersebut membawa lima orang pegawai dan tiba kembali di Wamena pada pukul 18.30 WIT.

Selanjutnya pada 1 Desember 2018 pukul 02.00 WIT tercatat 2 mobil menuju ke Camp Distrik Yigi dengan masing-masing membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya.

Namun pada 2 Desember 2018, pukul 20.00 WIT diketahui ada satu mobil Strada kembali ke wamena dan pada Senin 3 Desember 2018, satu mobil Strada tersebut kembali lajuran dari Wamena ke Distrik Mbua Kabupaten Nduga.

Satu mobil strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya sampai saat ini belum kembali ke Wamena. Sehingga saat mendapatkan informasi tersebut, personil gabungan Polri dan TNI bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

"Namun saat tiba di kilo meter 46 , tim bertemu dengan salah 1 mobil dari arah Distrik Bua dan menyampaikan untuk tim segera balik karena jalan di blokir oleh Kelompok Kriminal Bersenjata," kata Kamal.

Credit republika.co.id

Kronologi Pembunuhan di Papua, Pekerja Disandera Sejak Sabtu Sore

CB, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan para pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, telah disandera kelompok bersenjata sejak Sabtu, 1 Desember 2018. Hal tersebut diketahui dari keterangan seorang korban selamat, karyawan PT. Istaka Karya, Jimmy Aritonang.
Menurut keterangan Jimmy, kata Aidi, pada hari Sabtu itu seluruh karyawan PT Istaka Karya memutuskan tidak bekerja. Sebab, ketika itu ada peringatan hari kemerdekaan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata). "Ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan KKSB dan dimeriahkan dengan upacara bakar batu bersama masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 5 Desember 2018.

Aidi menuturkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat, kelompok bersenjata mendatangi kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang untuk keluar. Para karyawan tersebut lalu digiring menuju Kali Karunggame dalam kondisi tangan terikat. "Mereka dikawal sekitar 50 orang KKSB bersenjata campuran standar militer," kata dia.
Pada keesokan harinya, Ahad, 2 Desember 2018 pukul 07.00 WIT, para pekerja dibawa berjalan dengan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan, para pekerja disuruh berjalan jongkok dengan formasi lima shaf. Tak lama kemudian, kata Aidi, KKSB menembaki para pekerja tersebut.
"KKSB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan sura hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja," kata Aidi.

Dari keterangan Jimmy, kata Aidi, sebagian karyawan yang ditembaki tewas di tempat dan sebagian lagi terkapar berpura-pura mati. Setelah kelompok bersenjata meninggalkan para korban, 11 pekerja yang masih hidup mencoba melarikan diri. "Namun, korban terlihat oleh KKSB sehingga dikejar. 5 orang tertangkap dan digorok KKSB sehingga meninggal di tempat, 6 orang berhasil melarikan diri," ujarnya.
Aidi menuturkan enam orang yang berhasil kabur melarikan diri ke arah Distrik Mbua. Empat orang di antaranya diamankan anggota TNI di Pos Batalyon Infanteri 775/Yalet, namun dua orang lain hingga saat ini belum ditemukan.
Belakangan, pos TNI Yonif 775/Yalet tempat korban diselamatkan juga sempat diserang oleh kelompok bersenjata pada esok harinya, Senin, 3 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 WIT. Mereka menyerang dengan senjata standar militer, panah serta tombak. Menurut Aidi, pos TNI ini turut diserang karena kelompok bersenjata masih mengejar korban selamat.

Penyerangan di pos TNI tersebut turut menewaskan seorang personel bernama Sersan Dua Handoko. Handoko tewas akibat tertembak senjata api. Selain itu, Prajurit Satu Sugeng terluka saat TNI baku tembak dengan kelompok bersenjata.
Sejauh ini, dilaporkan ada 24 orang pekerja yang meninggal akibat penembakan oleh kelompok bersenjata. Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diserang oleh kelompok bersenjata. Belasan orang berhasil menyelamatkan diri namun ada juga yang belum diketahui keberadaannya.

Credit tempo.co

31 Pekerja Dibantai KKSB, Menhan: Menyerah atau Diselesaikan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok pemberontak.Sehingga, mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak," ujar Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," kata dia.

Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.

Ryamizard pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, itu saja," ujarnya.

Credit sindonews.com

Peneliti Ini Klaim Tabut Perjanjian Nabi Musa Ada di Ethiopia

Tabut Perjanjian 10 Perintah Allah.[universal.org]

CB, Jakarta - Insitut Pencarian Arkeologi Alkitab (BASE) yang berbasis di AS mengumumkan bahwa para penelitinya diduga menemukan lokasi peninggalan Alkitab legendaris yang dikenal sebagai Tabut Perjanjian yang berisi tablet 10 Perintah Allah yang diwahyukan melalui Nabi Musa.
Dilansir dari Sputniknews, 4 Desember 2018, menurut para arkeolog BASE, artefak adalah sebuah peti yang diyakini berisi dua tablet batu bertuliskan Sepuluh Perintah Tuhan, pertama dikirim ke Mesir dan kemudian dibawa ke Ethiopia.

"Tim BASE telah menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peti mungkin telah diangkut melalui Sungai Nil ke tempat terakhir di dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Ethiopia," kata BASE, mencatat bahwa sementara teori mereka belum sempurna 100 persen, namun berpotensi besar benar.

Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari jw.org, Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah berisi "Kesaksian", yaitu Sepuluh Perintah yang ditulis pada dua lempengan batu.

Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasye dari Israel membawa Tabut bersama mereka dan membawanya ke Mesir dari tempat mereka, kemudian berlayar ke Nil sampai Ethiopia.
Para peneliti BASE yang mengejar raja ini akhirnya tiba di Gereja Bunda Maria dari Sion di kota Axum, yang para pendetanya mengklaim bahwa peti itu memang ada di dalamnya.

Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari Mysterious Universe, peneliti BASE baru-baru ini mengklaim artefak berada di Bukit Bait Suci di Yerusalem sampai 701 SM. Beberapa waktu setelah itu, pada masa pemerintahan Raja Manasye, patung itu dipindahkan dan dibawa ke Pulau Elephantine di Mesir di mana ada reruntuhan kuil yang dibangun pada 6540 SM yang cocok dengan dimensi kuil Salomo di Yerusalem.
Karena dimensi-dimensi dan fakta bahwa kuil tidak diizinkan di luar Yerusalem, ia percaya ini adalah kuil darurat yang dibangun hanya karena satu alasan: untuk menyimpan Bahtera. Bukti BASE menunjukkan bahwa kuil ini dihancurkan pada 410 SM, sehingga Tabut dipindahkan ke tempat lain.

Gereja Kuno Santa Maria Sion di Axsum, Tigray Region, Ethiopia.[wikipedia.org]
BASE kemudian mengarah ke Ethiopia ketika banyak yang menduga peti suci dibawa ke sana oleh Menelik I setelah dia mengunjungi ayahnya. Raja Salomo, menurut BASE, setelah meninggalkan Mesir, mula-mula berhenti di Pulau Tana Kirkos di Danau Tana, di mana biarawan Kristen Ethiopia menunjukkan mereka artefak yang mereka klaim berasal dari kuil Salomo.

BASE mengklaim bahwa Tabut Perjanjian kemudian dipindahkan ke Axum, di mana banyak yang percaya bahwa Tabut itu disimpan di Gereja Sion St Mary dan dijaga oleh seorang pendeta. Namun para peneliti tidak diizinkan untuk melihat langsung dan hanya pendeta penjaga yang bisa melihat Tabut Perjanjian Nabi Musa.

Credit tempo.co

Langka, Raja Salman Undang Emir Qatar Hadiri KTT Teluk di Saudi

DOHA - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi dari Arab Saudi mengundang Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menghadiri Gulf Cooperation Summit atau KTT Kerja Sama Teluk yang akan diadakan di Riyadh pada 9 Desember 2018.Undangan ini merupakan hal langka mengingat kedua negara masih berseteru setelah hubungan diplomatik terputus tahun lalu.

Kantor berita negara Qatar, QNA, melaporkan adanya undangan Raja Salman untuk Sheikh Tamim tersebut, yang dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).

Laporan itu muncul pada hari Selasa atau sehari setelah Qatar memutuskan keluar diri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

QNA, dalam sebuah tweet, menulis; "Emir Qatar menerima undangan dari Raja Arab Saudi untuk pertemuan GCC". Namun, tidak apakah Sheikh Tamim akan melakukan perjalanan ke Kerajaan Saudi atau tidak.

Pada KTT Kerja Sama Teluk (GCC) yang diadakan di Kuwait tahun lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.

Kuwait, yang telah menengahi perseteruan Qatar dengab Saudi dan sekutuny, mengatakan pada bulan lalu enam negara anggota GCC diperkirakan akan menghadiri KTT Riyadh. Sampai saat ini, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir masih melakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar sejak hubungan diplomatik terputus. Perseteruan dipicu oleh tuduhan bahwa Doha mmendukung terorisme, namun Qatar membantahnya.

Aliansi politik dan ekonomi yang dibentuk setelah Uni Eropa itu terpukul keras setelah kuartet Arab memutus hubungan diplomatik dengan Doha.

Amerika Serikat (AS), sekutu GCC, juga telah mencoba menengahi sengketa Teluk, yang dilihatnya sebagai risiko dalam upayanya untuk mengendalikan kekuatan regional Iran.

Qatar adalah rumah bagi pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah.

Namun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berulang kali mengatakan menyelesaikan perselisihan bukanlah prioritas utama bagi mereka.

Credit sindonews.com

Qatar Keluar dari OPEC, Fokus Produksi Gas

DOHA - Qatar menyatakan keluar dari OPEC mulai Januari mendatang untuk fokus pada industri gas. Qatar merupakan salah satu produsen minyak terkecil di OPEC namun menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar dunia.

Saat ini Qatar mengalami konflik diplomatik dengan Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Doha menjelaskan keputusannya tidak dilandasi politik.

“Kami tidak mengatakan kami keluar dari bisnis minyak tapi ini dikontrol oleh satu organisasi yang dikelola satu negara,” papar Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi, dilansir kantor berita Reuters.

Al-Kaabi menjelaskan, keputusan Qatar telah dikomunikasikan pada OPEC dan Qatar akan menghadiri pertemuan OPEC pada Kamis (6/12) dan Jumat (7/12). Qatar juga menyatakan akan mematuhi komitmennya pada OPEC.

Dia menyatakan, Doha akan fokus pada potensi gasnya. “Tidak praktis bagi Qatar untuk menempatkan upaya dan sumber daya serta waktu dalam organisasi yang kami merupakan pemain sangat kecil dan saya tidak memiliki pendapat untuk apa yang terjadi,” ungkap dia.

Para delegasi OPEC yang terdiri dari 15 negara anggota akan menepis dampak mundurnya Qatar dari kelompok itu. Meski demikian, mundurnya salah satu anggota lama merusak upaya OPEC menunjukkan persatuan sebelum pertemuan yang diperkirakan bertujuan memangkas suplai minyak untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah yang sudah mencapai hampir 30% sejak Oktober lalu.

“Mereka bukan produsen besar tapi memiliki peran besar dalam sejarah OPEC,” papar seorang sumber di OPEC.

Mundurnya Qatar menunjukkan menguatnya dominasi pembuatan kebijakan di pasar minyak antara Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat (AS), tiga produsen minyak terbesar dunia yang secara total mencakup sepertiga output global.

Riyadh dan Moskow terus menerapkan pengurangan output minyak mentah. Harga acuan Brent diperdagangkan sekitar USD62 per barel, turun dari lebih USD86 per barel pada Oktober.

“Ini dapat menunjukkan titik balik sejarah organisasi itu terhadap Rusia, Arab Saudi dan AS,” ungkap mantan Menteri Energi Aljazair dan Chairman OPEC Chakib Khelil mengomentari langkah Qatar tersebut.

Khelil menjelaskan, mundurnya Doha akan memiliki dampak psikologis karena perselisihan dengan Riyadh dan dapat menjadi contoh untuk diikuti anggota lain di tengah berbagai keputusan sepihak oleh Saudi dalam beberapa waktu terakhir.

Al-Kaabi menyatakan, Qatar telah menajdi anggota OPEC selama 57 tahun dengan output minyak hanya 600.000 barel per hari (bpd), dibandingkan dengan Saudi dengan output 11 juta bpd. Namun Doha menjadi pemain berpengaruh dalam pasar LNG global dengan produksi tahunan 77 juta ton per tahun, berdasarkan besarnya cadangan energi di Teluk.

Credit sindonews.com

Setelah 57 Tahun, Qatar Memutuskan Keluar dari OPEC

DOHA - Menjelang pertemuan OPEC di markas besarnya di Wina, Austria, pada 6 Desember mendatang, kabar mengejutkan datang dari Qatar. Bakal tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 tersebut mengumumkan penarikan diri dari OPEC.

Melansir dari CNBC, Senin (3/12/2018), Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, mengatakan negaranya akan menarik diri dari OPEC terhitung 1 Januari 2019. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan Qatar selama 57 tahun. Qatar sendiri bergabung ke OPEC pada 1961, setahun setelah organisasi ini berdiri.

Saad al-Kaabi mengatakan keputusan ini tidak ada kaitannya dengan boikot politik dan ekonomi yang telah berlangsung 18 bulan yang dilancarkan Arab Saudi. Ia menjelaskan, keputusan keluar dari OPEC untuk meningkatkan strategi jangka panjang dan kedudukan Qatar di kancah global.

Qatar merupakan produsen minyak terkecil di OPEC, bila dibandingkan dengan “sang pemimpin” Arab Saudi. Negara Teluk tersebut memproduksi minyak mentah sekitar 600.000 barel per hari. Namun, negara beribukota Doha itu dikenal sebagai salah satu penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.

Keputusan Qatar keluar dari OPEC mengejutkan dan menjadi pemberitaan media massa internasional. “Keputusan Qatar menarik diri dari OPEC sangat mengejutkan, (meski bukan produsen utama) tapi keputusan ini berdampak signifikan terhadap pasar minyak,” ujar Peter Kiernan, analis energi utama di Economist Intelligence Unit kepada CNBC.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan anggota non-OPEC yaitu Rusia berencana mengadakan pertemuan di Wina, Austria, pada Kamis pekan ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam rencana pemangkasan produksi demi mendongkrak harga minyak.

Harga si emas hitam telah jatuh lebih dari 25% sejak naik ke puncak empat tahun pada awal Oktober. Kejatuhan harga minyak disebabkan kelebihan pasokan imbas produksi besar-besaran dari Amerika Serikat, Rusia dan Arab Saudi. Selain itu, harga minyak jatuh akibat kekhawatiran melembatnya pertumbuhan ekonomi global imbas perseteruan dagang AS dengan China.

Kini, harapan terhadap harga minyak kembali berkembang, seiring rencana pemangkasan produksi dan gencatan perdagangan AS dengan China. Adapun harga minyak mentah internasional, Brent diperdagangkan naik 4,7% menjadi USD62,25 per barel pada pukul 6:40 waktu London. Sementara harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate naik 5% menjadi USD53,53 per barel.

Credit sindonews.com

Warga Belanda Gugat Negara Supaya Pangkas Usia

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Belanda menolak mengabulkan permintaan seorang warganya yang ingin memangkas umur menjadi lebih muda. Dia beralasan jiwanya belum setua umurnya.

Emile Ratelband yang berusiah 69 tahun mengajukan kepada pengadilan di Kota Arnhem supaya umurnya dipangkas 20 tahun menjadi 49. Hal itu sama saja mengubah catatan kependudukan di pemerintah Belanda.

Ratelband merasa tidak adil tercatat berusia 69 tahun. Sebab hal itu menyulitkannya memperoleh pekerjaan baru ataupun mengajukan pinjaman. Dia juga mengaku jiwanya masih muda dan sehat.

"Menurut usia biologis saya sepertinya saya berusia 40, 42 tahun," kata Ratelband seperti dilansir Business Insider, Selasa (4/12).

Pengadilan Arnhem mengaku kebingungan dengan gugatan diajukan Ratelband. Sebab hingga saat ini mereka tidak pernah memutus perkara seperti itu, dan juga tidak dibahas dalam kitab undang-undang hukum.

"Tidak seperti proses peradilan dalam penggantian nama dan jenis kelamin, ada sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada usia tertentu. Seperti hak memilih dan masuk sekolah. Jika permintaan Tuan Ratelband diloloskan, maka persyaratan yang menetapkan batas usia menjadi tidak berarti," demikian bunyi putusan pengadilan.

Hakim menyatakan Ratelband berhak merasa 20 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Namun, jika mengacu pada catatan kependudukan, maka gugatannya berdampak pada catatan 20 tahun hidup yang dijalaninya akan hilang.

Meski demikian, Ratelband berjanji akan mengajukan banding atas putusan itu.

Credit cnnindonesia.com

Selandia Baru kerahkan diplomat ke Pasifik untuk tanggapi pengaruh China

Baris depan (ki-ka): Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Chili Sebastian Pinera, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Indonesia Joko Widodo, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam; baris belakang (ki-ka): Wakil Sekretaris Perdagangan Luar Negeri Meksiko Carlos Baker Pineda, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Menteri Luar Negeri Peru Nestor Popolizio, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan delegasi Taiwan untuk APEC Morris Chang, berfoto bersama menjelang sesi retret KTT APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (18/11/2018). ANTARA FOTO/Reuters-David Gray/cfo/hp.

Wellington (CB) - Selandia Baru akan mengirim 14 diplomat baru ke kawasan Pasifik tahun depan, kata Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Selasa, langkah terbaru pemerintah-pemerintah Barat untuk menanggapi peningkatan pengaruh China di kawasan strategis itu.

Para diplomat itu akan ditempatkan di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kiribati dan Hawaii, negara bagian Amerika Serikat, kata Peters dalam pernyataan.

Langkah tersebut muncul di sela-sela peningkatan kekhawatiran Barat mengenai pengaruh China di Pasifik Selatan melalui prakarsa Sabuk dan Jalan, yang mendominasi konferensi tingkat tinggi APEC, dengan Papua Nugini sebagai tuan rumah.

"Posisi-posisi baru itu merupakan langkah awal dalam menunjukkan bahwa Selandia Baru berkomitmen kepada Pasifik guna membantunya ... lebih aman dan lebih sejahtera dan meningkatkan suara Selandia Baru di suatu kawasan," kata Peters.

Pekerjaan-pekerjaan itu akan diiklankan pada akhir tahun dan pos-pos baru tersebut diharapkan akan diisi pada pertengahan tahun 2019, demikian kantor Peters.

Selandia Baru juga mengirim empat orang diplomat lagi ke Jepang, AS, China untuk mengoordinasikan kebijakan mengenai kawasan Pasifik, kata Peters.

AS, Australia, Prancis dan Inggris membuka kedutaan-kedutaan baru, menambah staf serta lebih sering merangkul para pemimpin negara-negara pula dalam usaha menanggapi peningkatan pengaruh China.

Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Pasifik menjadi fokus di APEC pada November dengan AS dan sekutu-sekutu Barat-nya melancarkan tanggapan terkoordinasi atas program Sabuk dan Jalan China.

Credit antaranews.com

Angkatan Darat Inggris Uji Coba Tank Robot Sniper

Tank robot sniper Titan Strike.[Dailymail]

CB, Jakarta - Angkatan Darat Inggris menguji coba tank robot sniper dengan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh.
Tan kecil yang dikendalikan dengan remoter control ini membawa senjata dan dapat digunakan untuk menyerang musuh tanpa membahayakan pasukan.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018, Tank yang dinamai Titan Strike ini telah menjalani tes awal di Salisbury Plain di Wiltshire, dengan menembakkan sinar laser untuk mensimulasikan tembakan amunisi tajam.

Tank dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang tentara menggunakan komputer tablet yang menentukan lokasi di peta dan juga dapat dioperasikan dari jarak jauh dengan joystick.
Kamera memungkinkan operator melihat laras senapan sehingga mereka dapat memutuskan kapan akan menembak.
Titan Strike bekerja bersama Titan Sentry, sebuah kendaraan observasi tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat diperpanjang yang berguna sebagai radar.

Titan Strike bakan dioperasikan bersama Titan Sentry (foto), kendaraan observasi tak berawak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat digunakan sebagai radar.[Daily Mail]
Titan Sentry memungkinkan pasukan untuk mengidentifikasi posisi musuh sementara pasukan tetap di posisi aman. Titan Strike kemudian dapat dikirim untuk menyerang target.
Senjata-senjata, yang dikembangkan oleh kelompok teknologi pertahanan QinetiQ, sedang diuji sebagai bagian dari latihan bernilai 5 juta poundsterling, Prajurit Otonom, yang melibatkan lebih dari 70 mesin futuristik termasuk drone nano 6 inchi.
Latihan ini melibatkan lebih dari 200 orang, termasuk unit dari Marinir Kerajaan, RAF, dan Angkatan Darat AS. Latihan akan berlangsung hingga empat pekan.

Sebagai bagian dari eksperimen, Angkatan Darat juga menguji kendaraan tempur lapis baja pertama yang tidak memiliki pengemudi, yang disebut Warrior.
Brigadir Kev Copsey, kepala Angkatan Darat untuk pengembangan militer masa depan, mengatakan dia yakin Inggris tidak akan pernah menggunakan tank robot yang sepenuhnya otonom yang dapat menggunakan kekuatan mematikan yang bisa saja membahayakan manusia sekitar.

Credit tempo.co

Rusia Didesak Bikin Senjata Unik jika AS Keluar dari Perjanjian INF

MOSKOW - Anggota senior perlemen Rusia mendesak Moskow untuk mengembangkan senjata "unik" jika Amerika Serikat (AS) nekat keluar dari perjanjian kontrol senjata nuklir bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987. Namun, politisi tersebut tetap menyerukan negosiasi kedua negara.

Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen setempat, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow dan Washington harus mengadakan pembicaraan tentang Perjanjian INF, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi saat ini dan hanya terbatas di Eropa.

"Kesalahpahaman saat ini terhadap Perjanjian INF dapat diselesaikan dengan bantuan negosiasi penuh antara Rusia dan Amerika Serikat. Hasil mereka bisa menjadi adaptasi dari perjanjian," kata Bondarev kepada Sputnik, yang dilansir Rabu (5/12/2018).

"Sebagai contoh, kita dapat membatasi zona operasi ke panggung Eropa, sementara itu memungkinkan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di wilayah lain di mana ada kebutuhan objektif (untuk menyebarkannya)," ujarnya.

Namun, lanjut Bondarev, Rusia harus menanggapi dengan pengembangan jenis senjata "unik" jika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian INF.

"Kami menganggap perlu untuk mematuhi Perjanjian INF dan mengadvokasi pelestariannya. Ini adalah posisi resmi dari kepemimpinan Rusia. Namun, jika Amerika Serikat mengakhiri perjanjian itu, kami harus menanggapi dengan serangkaian tindakan, termasuk mempercepat pengembangan jenis senjata yang unik," kata Bondarev.

Dia menilai Washington menggunakan argumen yang dibuat-bua ketika dengan tanpa alasan menuduh Moskow melanggar perjanjian itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan selama konferensi pers di Brussels bahwa Amerika Serikat akan menangguhkan ketaatannya pada Perjanjian INF dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian tersebut.

Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.

Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.

"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.

Anggota parlemen Rusia lainnya, Yuri Shvytkin, mengatakan penarikan AS dari Perjanjian INF akan merusak stabilitas di Eropa.

"Dua bulan kemudian, stabilitas dan ketenangan akan dilemahkan. Ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan di benua Eropa. Negara-negara Eropa akan menjadi korban kebijakan yang dianggap tidak bertanggung jawab AS atas masalah ini," kata Shvytkin kepada Sputnik.

Anggota parlemen itu mencatat bahwa Rusia tidak ingin menarik diri dari Perjanjian INF, tetapi keluarnya AS dari perjanjian itu tidak akan dibiarkan tanpa respons yang tepat.

Credit sindonews.com

AS Ultimatum Rusia 60 Hari Tunduk pada Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan pakta bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 tersebut.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels, Selasa.

Dalam pertemuan itu, Jerman menekan Menlu Pompeo untuk melakukan diplomasi terakhir sebelum Washington menarik diri keluar dari Perjanjian INF 1987. Keluarnya AS dari traktat itu dikhawatirkan akan memicu perlombaan senjata baru di Eropa.

"Rusia memiliki kesempatan terakhir untuk menunjukkan dengan cara yang dapat diverifikasi bahwa mereka mematuhi perjanjian...tetapi kami juga harus mulai mempersiapkan fakta bahwa perjanjian ini mungkin akan gagal," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).

Para Menlu NATO setuju untuk secara resmi menyatakan Rusia melakukan "pelanggaran materi" Perjanjian INF dalam sebuah pernyataan untuk mendukung Amerika Serikat. Pernyataan bersama itu muncul setelah Pompeo memaparkan pelanggaran yang dilakukan Moskow tersebut di markas NATO di Brussels.

Jerman, Belanda dan Belgia prihatin tentang penyebaran rudal AS di Eropa seperti yang terjadi pada 1980-an, yang memicu demonstrasi besar anti-Amerika. Namun, mereka juga terjebak dalam persaingan senjata nuklir antara Moskow dan Washington.

Keluarnya AS dari Perjanjian INF akan menempatkan tekanan lain pada sekutu NATO yang sudah terguncang oleh tuntutan Trump untuk pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi dan ketidakjelasan arah AS dalam masalah ini.

Stoltenberg mengatakan akan ada dorongan diplomatik yang kuat untuk mencoba meyakinkan Rusia agar "menyerah" pada tuduhan Pompeo tentang beberapa batalion rudal SSC-8. Para diplomat NATO mengatakan Washington akan mulai menarik diri dari Perjanjian INF Februari mendatang.

"Jaraknya membuatnya menjadi ancaman langsung terhadap Eropa," kata Pompeo tentang rudal SSC-8, yang juga disebut sebagai Novator 9M729. "Tindakan Rusia sangat merusak keamanan nasional Amerika dan sekutu kita," ujarnya.

Para ahli militer menyatakan sulit untuk mendeteksi dan menembak rudal Rusia yang sangat berbahaya dari peluncur anti-rudal. Sebab, sulitnya mendeteksi senjata Moskow itu akan memangkas waktu peringatan bagi sistem pertahanan udara NATO untuk menembak jatuh rudal tersebut.

Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.

Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.

"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.

Washington menyatakan AS akan merasa dipaksa untuk memulihkan keseimbangan militer di Eropa setelah periode 60 hari, tetapi Pompeo menolak untuk menjelaskannya secara rinci dari apa yang akan dilakukan AS. Dia mengatakan, hanya tes dan penyebaran rudal baru yang ditahan hingga pada waktu yang ditentukan tersebut.

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung China, Iran, dan Korea Utara sebagai pihak yang bukan penandatangan Perjanjian INF. Menurutnya, AS menempatkan diri pada posisi yang tidak menguntungkan dengan tidak mengembangkan rudal jarak menengah sesuai perjanjian itu.

Namun, para ahli percaya Amerika Serikat akan lebih baik memodernisasi penangkal misil jarak jauh dan memastikan bahwa itu bisa menembus pertahanan udara Rusia yang canggih, daripada mengembangkan kelas baru dari rudal jarak menengah.

Perjanjian INF, dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS, mengamanatkan penghapusan persenjataan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir dalam waktu singkat.

Perjanjian itu mengharuskan Amerika Serikat dan Rusia untu tidak memiliki, memproduksi, atau menguji terbang rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil), atau memiliki atau memproduksi peluncur misil seperti itu.

Credit sindonews.com

Indonesia-Kamboja sepakat perkuat persatuan sentralitas ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn (kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pertemuan ke-4 sidang komisi bersama Indonesia-Kamboja (Joint Commission for Bilateral Cooperation) yang membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam Sidang Komisi Bersama ke-4 Indonesia-Kamboja menyepakati bahwa kedua negara akan bekerja sama secara intensif untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kami sepakat untuk mengintensifkan kerja sama untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN," kata menlu RI Retno Marsudi usai pertemuan Sidang Komisi Bersama itu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Menlu Retno, pemerintah kedua negara pun sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan makmur.

Pada kesempatan itu, Menlu Prak Sokhonn menyampaikan bahwa pemerintah Kamboja mendukung konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kami menekankan kembali dukungan Kamboja kepada konsep Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia, dan kami juga menekankan kembali pentingnya sentralitas ASEAN," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja atas dukungan tersebut.

"Indonesia sangat menghargai dukungan Kamboja dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik yang mendorong prinsip keterbukaan, inklusifitas, transparansi, serta menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN," ucap Menlu RI.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengembangan konsep Indo-Pasifik dengan beberapa prinsip utama, antara lain kerja sama, inklusifitas, tranparansi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pemerintah Indonesia pun memfokuskan kerja sama Indo-Pasifik pada tiga bidang utama, yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target SDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) secara inklusif.

Credit antaranews.com

Indonesia-India perkuat kerja sama konektivitas

Sejumlah kepala negara dan pemerintahan usai foto bersama sebelum KTT ASEAN-India di Suntec Convention Center, Singapura pada Kamis (15/11/2018). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (CB) - Indonesia dan India memperkuat komitmen dalam menjalin kemitraan melalui forum bisnis untuk membangun konektivitas antarkedua negara yang digelar oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI di Chennai, India.

Dengan dukungan dari KJRI Mumbai, Kadin Aceh, dan United Economic Forum Chamber of Commerce (UEF), acara "Indonesia-India Seminar and Business Forum" yang diselenggarakan pada Sabtu (1/12) lalu merupakan implementasi dari "Statement on Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific" dalam membangun konektivitas bisnis antara Aceh dengan Andaman dan Nicobar.

"Indonesia dan India sedang berupaya mencari kesamaan kepentingan dan perdagangan yang saling melengkapi dalam lingkaran konsentrasi masing-masing," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Siswo, kedua negara tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemitraan terutama dalam perdagangan, investasi dan pariwisata serta untuk menciptakan hubungan masyarakat yang lebih dekat lagi.

Penguatan hubungan antarmasyarakat itu, lanjut dia, juga menjadi salah satu tujuan dari misi bisnis selain untuk membangun komunikasi.

Forum bisnis yang diikuti oleh sekitar 100 pengusaha asal Aceh dan Chennai juga memberikan kemudahan terciptanya hubungan antara komunitas bisnis serta Kamar Dagang dan Industri.

Kadin Aceh dan UEF telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berisi kesepakatan mempromosikan pengembangan dan hubungan ekonomi bilateral melalui sebuah platform bagi para pengusaha untuk bertemu, berdiskusi dan mengeksplorasi peluang bisnis.

Sementara itu, Director General of United Economic Forum, Chamber of Commerce (UEF) J Sadakkadulla mengatakan bahwa Indonesia dan India perlu meningkatkan kerja sama, terutama dalam perdagangan?dan investasi khususnya di Chennai agar target perdagangan sebesar 50 miliar dolar AS yang telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi dapat tercapai.

"Selain sektor ekonomi, kerja sama di sektor pendidikan juga harus dipertimbangkan, mengingat institusi pendidikan di Chennai memiliki kualitas yang sama baiknya dengan institusi pendidikan di Amerika, Australia atau negara-negara di Eropa," kata J Sadakkadulla.

Credit antaranews.com

Ambigunya Sikap AS pada India atas Pembelian S-400 Rusia

WASHINGTON - India mempertaruhkan dirinya untuk terkena sanksi Amerika Serikat (AS) setelah sepakat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia senilai USD5 miliar. Dua bulan setelah kesepakatan pembelian itu diteken, Washington masih bersikap ambigu antara menjatuhkan sanksi atau tidak pada New Delhi.

Pemerintah Presiden Donald Trump telah memberlakukan undang-undang penjatuhan sanksi terhadap negara lain yang bernama resmi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang diteken Trump tahun 2017 itu mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara mana pun yang membeli persenjataan militer dari Rusia.

UU itu dibuat sebagai respons terhadap Moskow atas berbagai tuduhan, seperti intervensi krisis Ukraina, Rusia dan dugaan ikut campur pemilu AS.

Teka-teki apakah India terkena sanksi AS atau tidak diprediksi akan terjawab pekan ini ketika Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.

Mattis pada hari Senin mengatakan bahwa bukan pertama kalinya India membeli senjata dari Kremlin.

"India telah menghabiskan banyak, bertahun-tahun dalam status non-blok, dan itu menarik banyak senjata dari Rusia," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon menjelang kedatangan Sitharaman pada Senin, seperti dilansir CNBC, Selasa (4/12/2018).

Bos Pentagon itu dijadwalkan meninggalkan Washington pada hari Selasa.

"Kami berada di sini hari ini untuk berbicara tentang semua masalah yang membawa kita lebih dekat bersama dan kami akan menyelesaikan semua masalah di sini hari ini dan di masa depan," ujar Mattis, ketika ditanya tentang pembelian S-400 Rusia oleh India.

Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia adalah sistem rudal surface-to-air jarak jauh, yang memulai debutnya di panggung dunia pada tahun 2007. Platform ini menyaingi sistem pertahanan THAAD Lockheed Martin dan sistem pertahanan Patriot Raytheon.

Dibandingkan dengan sistem pertahanan buatan AS, S-400 buatan Rusia mampu melibatkan berbagai target yang lebih luas, pada rentang yang lebih panjang dan melawan beberapa ancaman secara bersamaan.

Terlebih lagi, platform buatan Rusia berharga sekitar USD500 juta, sedangkan baterai Patriot Pac-2 berharga USD1 miliar dan baterai THAAD berharga USD3 miliar. Rincian harga senjata pertahanan ini dikutip CNBC dari sumber intelijen AS.

Sekitar 13 negara telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400. China, India dan Turki telah menandatangani perjanjian pembelian untuk platform rudal Moskow tersebut.

China tengah menerima pengiriman terakhir sistem S-400. Turki, sekutu NATO, dijadwalkan untuk menerima S-400 tahun depan dan diharapkan memiliki sistem yang siap digunakan pada 2020.

Credit sindonews.com