Credit republika.co.id
Selasa, 28 Agustus 2018
Kirim Kapal Perang ke Suriah, Ini Kemampuan Kapal Frigat Rusia
![Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/27/id_729111/729111_720.jpg)
CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Rusia mengirim dua kapal perang kelas frigat untuk mencegah militan Suriah melakukan serangan senjata kimia yang diduga akan digunakan untuk menyalahkan Rusia.
Kapal perang kelas frigat, Admiral Grigorovich dan Admiral Essen, ambil bagian dalam Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu, seperti dilaporkan Sputniknews, 27 Agustus 2018.
Sementara dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal dilaporkan melakukan serangkaian latihan angkatan laut, termasuk pendeteksian dan pelacakan target musuh yang dapat ditambang yang disimulasikan.
Admiral Essen [Ministry of Defence of the Russian Federation]Perkembangan ini terjadi ketika Kementerian Pertahanan Rusia menuduh AS, Inggris dan Prancis bersiap untuk melakukan serangan baru terhadap Suriah dengan dalih pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Lalu apa saja kemampuan kapal perang frigat Rusia yang juga membawa misil jelajah Kalibr.
Dilansir dari naval-technology.com, frigat Admiral Grigorovich Kelas Menengah dibuat di Yantar Shipyard, yang berbasis di Kaliningrad, untuk Angkatan Laut Rusia. Kapal menggunakan desain yang sama yang dikembangkan untuk frigat kelas Talwar Angkatan Laut India.
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]Frigat Kelas Admiral Grigorovich dapat dioperasikan untuk misi anti-permukaan peperangan (AsuW), misi anti-kapal selam (ASW) dan misi anti-udara (AAW), dan mampu melakukan misi sebagai kapal tunggal atau bagian dari kelompok satuan tugas.
Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani dua kontrak dengan Yantar Shipyard antara 2010 dan 2011 untuk pembangunan enam Project 11356 frigat.
Sementara Admiral Essen diluncurkan pada November 2014 dan ditugaskan pada Juni 2016. Angkatan Laut Rusia memasukkan frigat Project 11356 ke dalam Armada Laut Hitam.
1. Disain dan Fitur Frigat Kelas Admiral Grigorovich
Kelas Admiral Grigorovich menggabungkan desain lambung kapal yang dikembangkan oleh Biro Desain Severnoye. Lambung dan suprastruktur dirancang untuk memiliki kemampuan fitur radar, akustik dan inframerah yang sulit dilacak. Kapal ini memiliki dek landasan udara di belakang untuk membawa helikopter Ka-28 atau Ka-31.
Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]Panjang frigat 124,8 meter secara keseluruhan dan lebar 15,2 meter, dan dapat menampung 220 awak. Rancangan pada pemindahan beban penuh adalah 4,6 meter, sementara pemindahan standar dan beban penuh kapal masing-masing 3.350 ton dan 3.860 ton.
2. Rudal Admiral Grigorovich
Senjata yang paling mutakhir dari frigat Rusia ini adalah 8-sel Vertical Launch System (VLS) untuk rudal jelajah supersonik Kalibr (SS-N-27 Sizzler). Rudal-rudal ini dapat menghantam kapal dan target darat. VLS yang sama juga dapat menembakkan rudal jelajah anti rudal Oniks (SS-N-26 Strobile), yang memiliki jangkauan hingga 600 kilometer.
Admiral Grigorovich menembakkan rudal supersonik Kalibr di Suriah [Sputnik / Russian Defense Ministry]Pertahanan anti-pesawat disediakan oleh sistem rudal pertahanan udara jarak menengah Shtil-1, sistem rudal permukaan-ke-udara Igla man-portable, dan sistem rudal/meriam pertahanan Kashtan, termasuk enam modul tembak, modul komando, sistem penyimpanan dan isi ulang, 64 rudal, dan 6.000 amunisi 30 milimeter. Kompleks Shtil-1 dilengkapi dengan peluncur 3S90E dan sistem kontrol api 3R90E1, dan secara bersamaan dapat menghancurkan hingga 12 target dalam rentang jarak 3,5 kilometer hingga 32 kilometer.
Kapal perang menembakkan rudal Kalibr [southfront.org]3. Senjata Artileri dan Anti-Kapal Selam
Meriam A190E 100 milimeter [roe.ru]Meriam utama yang dipasang di depan busur dek adalah meriam A190E 100 milimeter yang menampilkan sistem kontrol tembakan 5P-10E, yang memungkinkan untuk melacak dan menghantam beberapa target secara efektif. Senjata laut 190 dapat menembakkan semburan ledakan tinggi (impact fuse) dan AA (pengatur waktu ledakan) amunisi pada kcepatan 80 peluru per menit untuk rentang jarak lebih dari 20 kilometer.
Kemampuan anti-kapal selam disediakan oleh dua tabung torpedo kembar DTA-53-11356, dan sebuah peluncur roket peledak dalam laut RBU-6000 yang menembakkan roket 90R ASW dan roket dalam laut RGB-60.
4. Sensor dan Sistem Serangan Balasan
Admiral Grigorovich dilengkapi dengan sonar yang terpasang di lambung, SNN-137 yang dipasang sonar array aktif, radar pencarian udara/permukaan Fregat-M2EM, dan radar navigasi MR-212/201-1 dan Nucleus-2-6000A.
Penanggulangan serangan disediakan oleh ASOR-11356 sistem Electronic Counter Measures (ECM) dan sistem pengeluaran umpan PK-10 jarak dekat. Sistem PK-10, yang mencakup dispenser umpan KT-216-E, pengalih radar A3-SR-50, dan pengalih elektro-optik A3-SO-50 / A3-SOM-50, melindungi kapal dari radar yang masuk atau rudal kendali optik.
Rudal anti-serangan udara Shtil-1 [pinterest]
5. Tenaga penggerak
Sistem propulsi gabungan gas dan gas (COGAG), yang memadukan dua turbin jelajah dan dua turbin boost, menghasilkan daya laju Admiral Grigorovich. Mesin propulsi utama menghasilkan output daya maksimum 56.000 tenaga kuda.
Frigat juga dilengkapi dengan empat diesel-alternator WCM 800/5, menghasilkan listrik 3.200kW untuk sistem kapal. Sistem propulsi memastikan kecepatan maksimum 30 knot dan daya jelajah 5.000 nmi. Kapal perang ini dapat beroperasi terus-menerus selama 30 hari.
Credit tempo.co
Jet Tempur Inggris Cegat Pesawat Patroli Rusia di Atas Laut Hitam
CB, Moskow – Pemerintah Rusia menyebut tindakan Angkatan Udara Kerajaan Inggris berbahaya dengan mencoba mencegat pesawat partrolinya di atas Laut Hitam.
Moskow menyebut tindakan ini sebagai provokasi setelah peristiwa serupa terjadi dua kali dalam sepekan.
“Apa ancaman bagi Inggris atau sekutu yang ditimbulkan pesawat
patroli kami saat terbang di dekat garis pantai Rusia, yang jaraknya
lebih dari 2000 kilometer dari kepulauan di Inggris,” begitu pernyataan
dari kedubes Rusia di London dalam pernyataan pada Sabtu, 25 Agustus
2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.
Pernyataan dari kedubes ini juga mempertanyakan mengapa otoritas Inggris tidak menggunakan kehadiran militernya di Laut Hitam untuk meningkatkan keamanan dan malah memprovokasi.
“Bukan hanya membuat pernyataan verbal, sayangnya, tapi juga dalam tindakan militer, yang berbahaya,” begitu isi lanjutan pernyataan kedubes Rusia.
Soal ini, kementerian Pertahanan dan kementerian Luar Negeri Inggris enggan berkomentar.
Ada tiga negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam yaitu Rumania, Bulgaria, dan Turki.
Media asal Rusia, Sputnik News, melansir insiden ini dengan mengatakan militer Rusia mematuhi secara penuh undang-undang internasional dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan Inggris.
Theresa May dan Vladimir Putin. AP
Pemerintah Rusia mengaku bisa memahami jika angkatan laut kerajaan Inggris mengawal kapal perang Rusia yang melewati English Channel, yang lokasinya terlihat dari garis pantai Inggris, beberapa waktu lalu. Namun, ini berbeda dengan insiden pencegatan oleh RAF atas pesawat patroli Rusia.
Menurut Sputnik News, pasukan NATO semakin aktif meningkatkan kehadirannya di kawasan Eropa Timur. Ini terjadi sejak krisis di Ukraina pada 2014 dan lepasnya Crimea ke Rusia.
Hubungan Rusia dan Inggris juga menegang akhir-akhir ini pasca serangan racun syaraf novichok terhadap bekas agen ganda Rusia, Sergei Skripal, di Inggris pada beberapa waktu lalu. Inggris mengusir sejumlah diplomat Rusia pasca insiden ini dan Rusia melakukan retaliasi.
Moskow menyebut tindakan ini sebagai provokasi setelah peristiwa serupa terjadi dua kali dalam sepekan.
Pernyataan dari kedubes ini juga mempertanyakan mengapa otoritas Inggris tidak menggunakan kehadiran militernya di Laut Hitam untuk meningkatkan keamanan dan malah memprovokasi.
“Bukan hanya membuat pernyataan verbal, sayangnya, tapi juga dalam tindakan militer, yang berbahaya,” begitu isi lanjutan pernyataan kedubes Rusia.
Soal ini, kementerian Pertahanan dan kementerian Luar Negeri Inggris enggan berkomentar.
Ada tiga negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam yaitu Rumania, Bulgaria, dan Turki.
Media asal Rusia, Sputnik News, melansir insiden ini dengan mengatakan militer Rusia mematuhi secara penuh undang-undang internasional dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan Inggris.
Theresa May dan Vladimir Putin. AP
Pemerintah Rusia mengaku bisa memahami jika angkatan laut kerajaan Inggris mengawal kapal perang Rusia yang melewati English Channel, yang lokasinya terlihat dari garis pantai Inggris, beberapa waktu lalu. Namun, ini berbeda dengan insiden pencegatan oleh RAF atas pesawat patroli Rusia.
Menurut Sputnik News, pasukan NATO semakin aktif meningkatkan kehadirannya di kawasan Eropa Timur. Ini terjadi sejak krisis di Ukraina pada 2014 dan lepasnya Crimea ke Rusia.
Hubungan Rusia dan Inggris juga menegang akhir-akhir ini pasca serangan racun syaraf novichok terhadap bekas agen ganda Rusia, Sergei Skripal, di Inggris pada beberapa waktu lalu. Inggris mengusir sejumlah diplomat Rusia pasca insiden ini dan Rusia melakukan retaliasi.
Credit tempo.co
Iran Kuasai Selat Hormuz, Larang Kapal Perang AS Masuk
TEHERAN
- Angkatan Laut Iran menyatakan telah mengendalikan Teluk Persia dan
Selat Hormuz. Setiap kapal perang asing, terutama dari Angkatan Laut
Amerika Serikat (AS) dilarang memasuki kawasan perairan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, pada hari Senin petang.
"Kami dapat memastikan keamanan Teluk Persia dan tidak perlu kehadiran alien seperti AS dan negara-negara yang rumahnya tidak di sini," kata Tangsiri, seperti dilansir kantor berita Tasnim.
"Memiliki 'orang luar' mengoperasikan kapal bertenaga nuklir di Teluk menciptakan potensi masalah lingkungan bukan hanya bagi Iran tetapi tetangga Arab-nya juga," ujar Tangsiri.
Pernyataan ini disampaikan komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, pada hari Senin petang.
"Kami dapat memastikan keamanan Teluk Persia dan tidak perlu kehadiran alien seperti AS dan negara-negara yang rumahnya tidak di sini," kata Tangsiri, seperti dilansir kantor berita Tasnim.
"Memiliki 'orang luar' mengoperasikan kapal bertenaga nuklir di Teluk menciptakan potensi masalah lingkungan bukan hanya bagi Iran tetapi tetangga Arab-nya juga," ujar Tangsiri.
Dia
juga menuduh musuh Iran salah mengartikan kenyataan, di mana Teheran
dituduh mengerahkan pasukan ke wilayah itu dan menjual senjatanya.
Komentar Tangsiri muncul beberapa pekan setelah media-media AS memperingatkan bahwa Teheran kemungkinan akan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting untuk ekspor minyak Teluk. Jalur itu setiap harinya dilewati kapal tanker pembawa 18,5 juta barel minyak mentah.
Pernyataan laksamana Iran itu mengusik militer AS, yang memandang dirinya sebagai pelindung utama keamanan dan stabilitas di Teluk. "AS dan sekutu Arab-nya siap untuk memastikan kebebasan navigasi dan arus perdagangan bebas di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata Letnan Chloe Morgan, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS, kepada Fox News, yang dilansir Selasa (28/8/2018).
Hubungan yang sudah tidak nyaman antara Washington dan Teheran telah merosot sejak Mei, ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh pendahulunya, Barack Obama.
Iran, Eropa, Rusia dan China tetap mempertahankan kesepakatan nuklir 2015. Namun, AS telah menerapkan kembali beberapa sanksi yang ditangguhkan dan mengancam akan menghukum siapa pun yang melakukan bisnis dengan Iran.
Teheran telah menanggapi dengan meluncurkan senjata terbaru buatan sendiri, termasuk jet tempur dan rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, Teheran juga melakukan latihan angkatan laut dengan kapal-kapal kecil di Selat Hormuz.
Awal bulan ini, mantan penasihat keamanan nasional era Obama, James Jones, menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial bagi kawasan Teluk. Komentar itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Abu Dhabi, The National.
"Saya pribadi ingin melihat, jika mereka pernah melakukan sesuatu di Selat Hormuz, saya ingin melihat angkatan laut mereka menghilang," kata Jones, yang sekarang menjabat sebagai ketua sementara kelompok think tank Atlantic Council.
Komentar Tangsiri muncul beberapa pekan setelah media-media AS memperingatkan bahwa Teheran kemungkinan akan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting untuk ekspor minyak Teluk. Jalur itu setiap harinya dilewati kapal tanker pembawa 18,5 juta barel minyak mentah.
Pernyataan laksamana Iran itu mengusik militer AS, yang memandang dirinya sebagai pelindung utama keamanan dan stabilitas di Teluk. "AS dan sekutu Arab-nya siap untuk memastikan kebebasan navigasi dan arus perdagangan bebas di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata Letnan Chloe Morgan, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS, kepada Fox News, yang dilansir Selasa (28/8/2018).
Hubungan yang sudah tidak nyaman antara Washington dan Teheran telah merosot sejak Mei, ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh pendahulunya, Barack Obama.
Iran, Eropa, Rusia dan China tetap mempertahankan kesepakatan nuklir 2015. Namun, AS telah menerapkan kembali beberapa sanksi yang ditangguhkan dan mengancam akan menghukum siapa pun yang melakukan bisnis dengan Iran.
Teheran telah menanggapi dengan meluncurkan senjata terbaru buatan sendiri, termasuk jet tempur dan rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, Teheran juga melakukan latihan angkatan laut dengan kapal-kapal kecil di Selat Hormuz.
Awal bulan ini, mantan penasihat keamanan nasional era Obama, James Jones, menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial bagi kawasan Teluk. Komentar itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Abu Dhabi, The National.
"Saya pribadi ingin melihat, jika mereka pernah melakukan sesuatu di Selat Hormuz, saya ingin melihat angkatan laut mereka menghilang," kata Jones, yang sekarang menjabat sebagai ketua sementara kelompok think tank Atlantic Council.
Credit sindonews.com
Kunjungi Basis Kurdi, Pejabat AS Pastikan Tentara Amerika Bertahan di Suriah
DAMASKUS
- Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) telah melakukan kunjungan
ke Suriah utara tanpa izin dari Damaskus. Dalam kesempatan itu, ia
mengatakan Washington akan mempertahankan pasukan di wilayah yang
dikuasai oleh militan Kurdi.
Perwakilan Departemen Luar Negeri AS, William Roebuck, melakukan perjalanan ke kota-kota lokal Manbij dan Ayn al-Arab yang dikenal sebagai Kobani, keduanya terletak di Provinsi Aleppo, serta kota Shaddadah di Provinsi Hasakah. Ia kemudian dijadwalkan mengunjungi Provinsi Dayr al-Zawr yang dikuasai militan Kurdi yang didukung AS.
"Kami siap untuk tinggal di sini, seperti yang telah dijelaskan oleh presiden (Donald Trump)," katanya setelah bertemu dengan militan seperti dikutip dari Press TV, Minggu (26/8/2018).
Dalam kesempatan itu, Roebuck mengatakan bahwa AS akan terus mendorong penarikan penasihat militer Iran dari Suriah.
Perwakilan Departemen Luar Negeri AS, William Roebuck, melakukan perjalanan ke kota-kota lokal Manbij dan Ayn al-Arab yang dikenal sebagai Kobani, keduanya terletak di Provinsi Aleppo, serta kota Shaddadah di Provinsi Hasakah. Ia kemudian dijadwalkan mengunjungi Provinsi Dayr al-Zawr yang dikuasai militan Kurdi yang didukung AS.
"Kami siap untuk tinggal di sini, seperti yang telah dijelaskan oleh presiden (Donald Trump)," katanya setelah bertemu dengan militan seperti dikutip dari Press TV, Minggu (26/8/2018).
Dalam kesempatan itu, Roebuck mengatakan bahwa AS akan terus mendorong penarikan penasihat militer Iran dari Suriah.
"Kami tetap fokus untuk memastikan penarikan pasukan Iran dan proksi mereka juga," ucapnya.
Kedatangan Roebuck setelah pertemuan lebih lanjut direncanakan antara Kurdi dan pemerintah Suriah.
Dengan tentara Suriah telah merebut kembali sebagian besar negara, Kurdi mengirim wakil mereka awal bulan ini ke Damaskus untuk membahas nasib wilayah di bawah kendali militan yang didukung AS itu.
Pemerintah sekarang mengendalikan lebih dari dua pertiga Suriah dan bertekad untuk menegaskan kembali otoritasnya atas wilayah yang dikuasai Kurdi, yang merupakan bagian terbesar dari sisanya.
Sekitar 2.000 tentara AS dan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari Prancis dan sekutu lainnya telah dikerahkan ke Suriah timur laut di wilayah yang berada di bawah kendali militan Kurdi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin bertujuan untuk membagi negara itu.
Kedatangan Roebuck setelah pertemuan lebih lanjut direncanakan antara Kurdi dan pemerintah Suriah.
Dengan tentara Suriah telah merebut kembali sebagian besar negara, Kurdi mengirim wakil mereka awal bulan ini ke Damaskus untuk membahas nasib wilayah di bawah kendali militan yang didukung AS itu.
Pemerintah sekarang mengendalikan lebih dari dua pertiga Suriah dan bertekad untuk menegaskan kembali otoritasnya atas wilayah yang dikuasai Kurdi, yang merupakan bagian terbesar dari sisanya.
Sekitar 2.000 tentara AS dan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari Prancis dan sekutu lainnya telah dikerahkan ke Suriah timur laut di wilayah yang berada di bawah kendali militan Kurdi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin bertujuan untuk membagi negara itu.
Credit sindonews.com
Antisipasi Serangan AS, Rusia Kirim Kapal Perang ke Suriah
MOSKOW
- Rusia dilaporkan telah mengirimkan dua kapal perang mereka ke
perairan Suriah untuk mengantisipasi serangan yang dilancarkan Amerika
Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Damaskus.
"Laksamana Grigorovich dan Laksamana Essen, dua frigat Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/8).
Sementara dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal itu dilaporkan akan melakukan serangkaian latihan perang, termasuk pendeteksian dan pelacakan target di dalam laut.
Sebelumnya diwartakan, Kemhan Rusia menyebut AS dan sekutunya sedang mempersiapkan serangan udara baru di Suriah. Militan, ucap Kemhan Rusia, siap untuk melakukan serangan senjata kimia untuk membingkai Damaskus dan memberikan dalih untuk melakukan serangan udara.
"Serangan (senjata kimia) itu akan digunakan sebagai dalih serangan udara AS, Inggris, dan Prancis. SS Arleigh Burke, sebuah kapal kelas Aegis yang dipandu rudal perusak, sudah dikerahkan ke Teluk Persia beberapa hari yang lalu," kata juru bicara Kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan.
Selain kapal perusak itu,
menurut Konashenkov, sebuah Rockwell B-1 Lancer AS, yang merupakan
kapal pembom supersonik yang dilengkapi dengan 24 rudal jelajah, juga
telah dikerahkan ke Al Udeid, basis militer AS yang berada di Qatar."Laksamana Grigorovich dan Laksamana Essen, dua frigat Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/8).
Sementara dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal itu dilaporkan akan melakukan serangkaian latihan perang, termasuk pendeteksian dan pelacakan target di dalam laut.
Sebelumnya diwartakan, Kemhan Rusia menyebut AS dan sekutunya sedang mempersiapkan serangan udara baru di Suriah. Militan, ucap Kemhan Rusia, siap untuk melakukan serangan senjata kimia untuk membingkai Damaskus dan memberikan dalih untuk melakukan serangan udara.
"Serangan (senjata kimia) itu akan digunakan sebagai dalih serangan udara AS, Inggris, dan Prancis. SS Arleigh Burke, sebuah kapal kelas Aegis yang dipandu rudal perusak, sudah dikerahkan ke Teluk Persia beberapa hari yang lalu," kata juru bicara Kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan.
Credit sindonews.com
Iran-Suriah Teken Kerja Sama Militer dan Pembangunan
Iran dan Suriah menyepakati kerja sama militer
dan pembangunan guna membantu pemerintahan Bashar Al-Assad membangun
kembali negaranya. (AFP Photo/Aaref Watad)
Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dan Menteri Pertahanan Suriah Ali Abdullah Ayoub di Damaskus, Senin (27/8).
"Suriah sedang melewati tahap krisis dan tengah memasuki fase pembangunan kembali," ucap Hatami menurut kantor berita Tasnim seperti dikutip AFP.
Hatami mengatakan ia bersama Ayoub menggelar "negosiasi rinci" terkait kerja sama pertahanan itu selama dua hari di Suriah sejak Minggu (26/8).
Selain bertemu Ayoub, Hatami juga sempat menemui dan berdiskusi dengan Assad.
"Pertahanan dan kesepakatan teknis lainnya menekankan kehadiran dan partisipasi berkelanjutan Iran di Suriah," katanya.
Meski begitu, Hatami tak merinci detail perjanjian kerja sama tersebut.
Kerja sama militer Teheran-Damaskus ini disepakati saat Amerika Serikat terus menekan Iran dengan sanksi karena pengaruhnya di kawasan, termasuk peran Teheran dalam konflik Suriah.
Iran telah lama memberi dukungan politik, keuangan, dan militer bagi Suriah, terutama ketika perang sipil pecah tujuh tahun lalu.
Bersama Rusia, personel militer Iran juga ikut turun tangan membantu pasukan Assad menggempur pemberontak yang didukung koalisi AS.
Gedung Putih melalui Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mengatakan Iran harus segera menarik mundur pasukannya dari Suriah.
Meski telah disudutkan dengan sanksi unilateral AS, Iran menegaskan kehadiran militer mereka di Suriah tidak akan tergantikan.
Dikutip Reuters, salah satu pejabat senior Iran mengatakan pemerintahan Presiden Hassan Rouhani belum memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Suriah.
Credit cnnindonesia.com
Mahkamah Internasional sidangkan tuntutan Iran agar AS cabut sanksi
Presiden Iran Hassan Rouhani. ((Bozoglu/Pool via Reuters))
Den Haag (CB) - Tim pengacara Iran, Senin, meminta Mahkamah
Internasional (ICJ) agar memerintahkan Amerika Serikat untuk mencabut
sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump
terhadap Teheran.
Ketua hakim badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memulai persidangan dengan meminta Washington untuk menghormati hasilnya.
Selama masa permusuhan, baik Amerika Serikat maupun Iran telah mengabaikan beberapa putusan mahkamah, yang secara tak resmi dikenal sebagai Pengadilan Dunia, tersebut.
Menurut tuntutan hukum yang diajukan ke ICJ (International Court of Justice), sanksi-sanksi AS yang merusak perekonomian Iran -yang selama ini sudah lemah, telah melanggar perjanjian persahabatan antara kedua negara.
"AS secara terbuka menyebarkan kebijakan yang ditujukan untuk separah mungkin merusak perekonomian Iran serta perusahaan-perusahaan nasional Iran, dan karena itu pasti (berdampak pada, red) rakyat Iran," kata Mohsen Mohebi, yang mewakili Iran, di awal persidangan empat hari.
"Kebijakan itu jelas-jelas melanggar Perjanjian Persahabatan 1955," katanya.
Mohebi mengatakan Iran telah mengupayakan penyelesaian diplomatik atas sengketa-sengketa yang melibatkan kedua negara, namun upaya itu ditolak, demikian Reuters melaporkan.
Amerika Serikat mengatakan dalam tanggapan tertulis yang diperlihatkan di pengadilan bahwa pihaknya meyakini ICJ tidak punya kewenangan dalam kasus tersebut.
AS juga mengatakan pernyataan-pernyataan Iran sangat tidak mencerminkan perjanjian tersebut.
Para pengacara AS, yang dipimpin penasihat Departemen Luar Negeri Jennifer Newstead, yang diangkat Trump pada 2017, dijadwalkan menyampaikan tanggapan pada Selasa.
Putusan ICJ diperkirakan akan keluar dalam waktu satu bulan, walaupun tanggalnya belum ditentukan.
ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
Putusan ICJ bersifat mengikat, namun tidak memiliki kekuatan untuk dapat diberlakukan.
Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian 2015, yang dicapai Iran dan sejumlah negara kuat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, sanksi-sanksi dicabut sebagai imbalan atas kesediaan Teheran mengekang program nuklirnya.
Trump kemudian mengumumkan rencana sepihak AS untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran.
Ketua hakim badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memulai persidangan dengan meminta Washington untuk menghormati hasilnya.
Selama masa permusuhan, baik Amerika Serikat maupun Iran telah mengabaikan beberapa putusan mahkamah, yang secara tak resmi dikenal sebagai Pengadilan Dunia, tersebut.
Menurut tuntutan hukum yang diajukan ke ICJ (International Court of Justice), sanksi-sanksi AS yang merusak perekonomian Iran -yang selama ini sudah lemah, telah melanggar perjanjian persahabatan antara kedua negara.
"AS secara terbuka menyebarkan kebijakan yang ditujukan untuk separah mungkin merusak perekonomian Iran serta perusahaan-perusahaan nasional Iran, dan karena itu pasti (berdampak pada, red) rakyat Iran," kata Mohsen Mohebi, yang mewakili Iran, di awal persidangan empat hari.
"Kebijakan itu jelas-jelas melanggar Perjanjian Persahabatan 1955," katanya.
Mohebi mengatakan Iran telah mengupayakan penyelesaian diplomatik atas sengketa-sengketa yang melibatkan kedua negara, namun upaya itu ditolak, demikian Reuters melaporkan.
Amerika Serikat mengatakan dalam tanggapan tertulis yang diperlihatkan di pengadilan bahwa pihaknya meyakini ICJ tidak punya kewenangan dalam kasus tersebut.
AS juga mengatakan pernyataan-pernyataan Iran sangat tidak mencerminkan perjanjian tersebut.
Para pengacara AS, yang dipimpin penasihat Departemen Luar Negeri Jennifer Newstead, yang diangkat Trump pada 2017, dijadwalkan menyampaikan tanggapan pada Selasa.
Putusan ICJ diperkirakan akan keluar dalam waktu satu bulan, walaupun tanggalnya belum ditentukan.
ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
Putusan ICJ bersifat mengikat, namun tidak memiliki kekuatan untuk dapat diberlakukan.
Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian 2015, yang dicapai Iran dan sejumlah negara kuat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, sanksi-sanksi dicabut sebagai imbalan atas kesediaan Teheran mengekang program nuklirnya.
Trump kemudian mengumumkan rencana sepihak AS untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran.
Credit antaranews.com
Senegal Ajak Indonesia Terlibat Dalam Konferensi Islam Internasional
JAKARTA
- Pemerintah Senegal mengajak Indonesia untuk terlibat dan juga menjadi
mitra dalam penyelenggaraan Konferensi Islam Internasional yang akan
berlangsung di Senengal pada September mendatang. Ajakan itu disampaikan
Menteri Perencanaan Nasional Senegal, Syeikh Kante saat bertemu Menteri
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima Sindonews pada Senin (27/8), Retno dalam pertemuan itu menyambut baik undangan Kante dan menyatakan siap berbagi pengalaman dalam konferensi tersebut.
“Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman dalam Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam Pertama di Senegal,” kata Retno.
Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2018 di Senegal yang direncanakan diikuti oleh 2.000 ulama dari Senegal dan negara-negara tetangga. Tujuan konferensi tersebut adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima Sindonews pada Senin (27/8), Retno dalam pertemuan itu menyambut baik undangan Kante dan menyatakan siap berbagi pengalaman dalam konferensi tersebut.
“Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman dalam Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam Pertama di Senegal,” kata Retno.
Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2018 di Senegal yang direncanakan diikuti oleh 2.000 ulama dari Senegal dan negara-negara tetangga. Tujuan konferensi tersebut adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat.
Indonesia,
papar Kemlu RI, diundang karena kapasitasnya sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar dan memiliki nilai-nilai Islam moderat yang melindungi
hak-hak wanita, penuh toleransi dan kerja sama dalam mendukung
pembangunan negara.
Dalam pertemuan itu, kedua Menteri juga membahas perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Retno menyambut baik tawaran Kante agar Indonesia dapat berperan aktif dalam proyek-proyek di Senegal, khususnya pada bidang pertanian, infrastruktur, perumahan yang didasarkan pada kemitraan yang seimbang.
Hubungan kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 11,38% per tahun. Nilai perdagangan Indonesia – Senegal berhasil mencapai nilai US$ 98,54 juta pada tahun 2017. Saat ini, Senegal adalah mitra kerja untuk industri produk dan jasa strategis Indonesia antara lain pesawat karya PT. Dirgantara Indonesia dan Kapal Laut buatan PT. PAL Indonesia.
Kedua Menteri juga menyambut baik rencana Senegal untuk membuka kembali Kedutaan Besar Senegal di Jakarta yang akan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Dalam pertemuan itu, kedua Menteri juga membahas perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Retno menyambut baik tawaran Kante agar Indonesia dapat berperan aktif dalam proyek-proyek di Senegal, khususnya pada bidang pertanian, infrastruktur, perumahan yang didasarkan pada kemitraan yang seimbang.
Hubungan kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 11,38% per tahun. Nilai perdagangan Indonesia – Senegal berhasil mencapai nilai US$ 98,54 juta pada tahun 2017. Saat ini, Senegal adalah mitra kerja untuk industri produk dan jasa strategis Indonesia antara lain pesawat karya PT. Dirgantara Indonesia dan Kapal Laut buatan PT. PAL Indonesia.
Kedua Menteri juga menyambut baik rencana Senegal untuk membuka kembali Kedutaan Besar Senegal di Jakarta yang akan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Credit sindonews.com
Aturan Baru Partai Komunis China: Anggota Taat Agama Harus Hengkang
BEIJING
- Partai Komunis yang berkuasa di China telah mengeluarkan serangkaian
peraturan baru yang mengatur perilaku anggotanya. Dalam salah satu
aturan disebutkan bahwa anggota yang masih taat pada keyakinan agamanya
harus meninggalkan partai.
Partai juga melarang setiap anggotanya menyebarkan gosip atau rumor. Sebaliknya, kader partai ditekankan untuk setia, dispilin dan jujur.
Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa enam tahun lalu, Partai Komunis melakukan berbagai tindakan keras, terutama dalam pemberantasan korupsi. Banyak anggota senior partai telah dipecat dan dihukum penjara akibat terlibat korupsi.
Aturan disiplin partai yang diperbarui itu resmi dirilis pada hari Minggu oleh pengawas korupsi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis. Namun, aturan baru itu sejatinya berlaku sejak 18 Agustus 2018.
Partai juga melarang setiap anggotanya menyebarkan gosip atau rumor. Sebaliknya, kader partai ditekankan untuk setia, dispilin dan jujur.
Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa enam tahun lalu, Partai Komunis melakukan berbagai tindakan keras, terutama dalam pemberantasan korupsi. Banyak anggota senior partai telah dipecat dan dihukum penjara akibat terlibat korupsi.
Aturan disiplin partai yang diperbarui itu resmi dirilis pada hari Minggu oleh pengawas korupsi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis. Namun, aturan baru itu sejatinya berlaku sejak 18 Agustus 2018.
Dalam
kasus yang paling serius, di mana hukum telah dilanggar, anggota partai
dapat diadili. Bahkan, mereka yang melanggar hukuman yang paling berat
dapat diusir dari partai.
Nama Presiden Xi juga telah ditulis di dalam aturan yang direvisi.
"Anggota partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan pusat partai, dan mereka juga tidak boleh menyebarkan gosip politik atau merusak persatuan partai," bunyi salah satu klausul baru partai tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (27/8/2018).
"Anggota partai dan pejabat harus benar menggunakan kekuatan yang diberikan oleh rakyat, bersih dan jujur, serta menentang penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang mencari keuntungan pribadi," bunyi klausul lain di aturan baru tersebut.
Klausul baru yang lain membidik anggota partai yang taat pada keyakinan agamanya. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, Partai Komunis secara resmi menyatakan ateis dan anggota partai juga harus demikian.
"Anggota partai yang memiliki keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pikiran. Jika mereka masih tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai, mereka harus didorong untuk meninggalkan partai," bunyi klausul partai yang membidik anggota yang religius.
"Mereka yang menghadiri kegiatan, yang menggunakan agama untuk hasutan, akan diusir," lanjut aturan tersebut.
Pihak yang menyerukan perubahan sejarah negara tak luput dari ancaman keras peraturan terbaru Partai Komunis.
Nama Presiden Xi juga telah ditulis di dalam aturan yang direvisi.
"Anggota partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan pusat partai, dan mereka juga tidak boleh menyebarkan gosip politik atau merusak persatuan partai," bunyi salah satu klausul baru partai tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (27/8/2018).
"Anggota partai dan pejabat harus benar menggunakan kekuatan yang diberikan oleh rakyat, bersih dan jujur, serta menentang penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang mencari keuntungan pribadi," bunyi klausul lain di aturan baru tersebut.
Klausul baru yang lain membidik anggota partai yang taat pada keyakinan agamanya. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, Partai Komunis secara resmi menyatakan ateis dan anggota partai juga harus demikian.
"Anggota partai yang memiliki keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pikiran. Jika mereka masih tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai, mereka harus didorong untuk meninggalkan partai," bunyi klausul partai yang membidik anggota yang religius.
"Mereka yang menghadiri kegiatan, yang menggunakan agama untuk hasutan, akan diusir," lanjut aturan tersebut.
Pihak yang menyerukan perubahan sejarah negara tak luput dari ancaman keras peraturan terbaru Partai Komunis.
Sekadar diketahui, sejarah adalah subjek yang sensitif di China. Sebab, dalam sejarah itu banyak legitimasi partai mengklaim pencapaian sejarah yang hebat. Contoh, partai membuat China menuju kemenangan atas Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.
Credit sindonews.com
Baru Dilantik, Popularitas PM Australia Anjlok
PM baru Australia Scott Morrison. (Reuters/David Gray)
Jajak pendapat terbaru dipublikasikan oleh surat kabar The Australian menunjukkan pemimpin oposisi partai buruh, Bill Shorten lebih disukai publik untuk menjadi perdana menteri ketimbang Morrison.
Morrison resmi dilantik sebagai perdana menteri Australia yang keenam dalam 10 tahun terakhir pada Jumat (24/8), setelah memenangkan pemilihan ketua Partai Liberal menggantikan pendahulunya, Malcolm Turnbull.
Dua minggu lalu, jajak pendapat menunjukkan bahwa suara utama koalisi Partai Liberal-Nasional turun sebanyak empat poin menjadi 33 persen.
Adapun dukungan bagi Partai Buruh terus menguat, dari dua pekan lalu 51 banding 49, menjadi 56 banding 44.
Morrison, pendukung Turnbull menjanjikan generasi baru pimpinan dan mengakhiri perseteruan politis.
Pemilu baru akan digelar pada Mei 2019, namun Morison harus menghadapi pemilu sela untuk menggantikan Turnbull dan mantan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang mengundurkan diri dari Parlemen.
Perubahan kepemimpinan Partai Liberal menuai kemarahan masyarakat yang ditumpahkan di media sosial dan surat kabar. Banyak warga Australia menyerukan agar pemilihan umum segera digelar supaya mereka bisa memilih pemimpinnya sendiri.
"Demi kepentingan seluruh warga Australia dan demi demokrasi, percepat pemilu Morrison," tulis Ben J di situs Australian Broadcasting Corporation (ABC) seperti dilansir Reuters.
Di situs ABC pula, seorang warga menyatakan pemerintah Morrison telah kehilangan dukungannya. "Sikap merendahkan kantor perdana menteri harus dihentikan. Jika partai Anda sendiri tidak menghormatinya, bagaimana Anda mengharapkan rakyat Australia untuk menghormatinya?" tulis Donna C di laman ABC.
Credit cnnindonesia.com
Senin, 27 Agustus 2018
Meski Turki dan Amerika Panas, Boeing Kirim Helikopter Chinook
CB, Ankara – Militer
Turki mulai menerima pengiriman helikopter CH-47 Chinook dari Boeing
untuk paket kedua dengan satu helikopter tiba pada Sabtu, 25 Agustus
2018.
Turki memesan 11 helikopter angkut berat ini pada 2011 dari Boeing dan telah menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 5 unit pada 2016.
Pengiriman tahap kedua ini terjadi di tengah ketegangan politik dan ekonomi antara Turki dan Amerika Serikat.
“Langkah pengiriman ini terjadi di tengah keputusan AS untuk menunda pengiriman jet tempur F-35 ke Turki,” begitu dilansir media Daily Sabah, Ahad, 26 Agustus 2018 waktu setempat.
Helikopter Chinook ini memiliki dua baling-baling dan dua mesin dengan kekuatan masing-masing 4,800 daya kuda. Daya jelajahnya mampu mencapai 1100 kilometer jika membawa tanki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu membawa beban muatan hingga sepuluh ton dan bisa digunakan untuk operasi sipil dan militer dengan tingkat visibilitas nol.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Trump disebut memutuskan penundaan pengiriman F-35 Joint Strike Fighters ke Turki. Ini juga tercantum dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional. Pentagon bakal mengeluarkan laporan mengenai hubungan Amerika dan Turki dalam 90 hari.
Turki terlibat dalam program pembuatan F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki juga terlibat dalam produksi komponen pesawat ini. Pemerintah Turki telah menginvestasikan dana senilai sekitar US$1,25 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk program pengembangan F-35.
Turkish Aerospace Industries bersama Kale Pratt & Whitney, Kale Aviation, AYESAS, dan Alp Aviation terlibat dalam produksi komponen F-35.
Militer Turki berencana membeli sekitar 100 jet tempur F-35 dalam beberapa tahun ke depan. Rencana pembelian 30 pesawat telah disetujui. Turki mendapat pengiriman F-35 ini pada upacara Fort Worth di Texas pada 21 Juni 2018. Ini merupakan pesawat jet tempur generasi ke lima yang memperkuat angkatan udara negara itu.
Hubungan Turki dan Amerika, seperti dilansir Reuters, memburuk belakangan ini setelah permintaan Presiden AS Donald Trump untuk pembebasan pastor AS, Andrew Brunson, ditolak Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kedua negara lalu terlibat dalam konflik dagang dengan Trump menaikkan tarif impor dua kali lipat untuk baja dan aluminium Turki. Erdogan membalas dengan menaikkan tarif ganda untuk produk mobil penumpang, alkohol dan tembakau.
Turki memesan 11 helikopter angkut berat ini pada 2011 dari Boeing dan telah menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 5 unit pada 2016.
“Langkah pengiriman ini terjadi di tengah keputusan AS untuk menunda pengiriman jet tempur F-35 ke Turki,” begitu dilansir media Daily Sabah, Ahad, 26 Agustus 2018 waktu setempat.
Helikopter Chinook ini memiliki dua baling-baling dan dua mesin dengan kekuatan masing-masing 4,800 daya kuda. Daya jelajahnya mampu mencapai 1100 kilometer jika membawa tanki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu membawa beban muatan hingga sepuluh ton dan bisa digunakan untuk operasi sipil dan militer dengan tingkat visibilitas nol.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Trump disebut memutuskan penundaan pengiriman F-35 Joint Strike Fighters ke Turki. Ini juga tercantum dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional. Pentagon bakal mengeluarkan laporan mengenai hubungan Amerika dan Turki dalam 90 hari.
Turki terlibat dalam program pembuatan F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki juga terlibat dalam produksi komponen pesawat ini. Pemerintah Turki telah menginvestasikan dana senilai sekitar US$1,25 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk program pengembangan F-35.
Turkish Aerospace Industries bersama Kale Pratt & Whitney, Kale Aviation, AYESAS, dan Alp Aviation terlibat dalam produksi komponen F-35.
Militer Turki berencana membeli sekitar 100 jet tempur F-35 dalam beberapa tahun ke depan. Rencana pembelian 30 pesawat telah disetujui. Turki mendapat pengiriman F-35 ini pada upacara Fort Worth di Texas pada 21 Juni 2018. Ini merupakan pesawat jet tempur generasi ke lima yang memperkuat angkatan udara negara itu.
Hubungan Turki dan Amerika, seperti dilansir Reuters, memburuk belakangan ini setelah permintaan Presiden AS Donald Trump untuk pembebasan pastor AS, Andrew Brunson, ditolak Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kedua negara lalu terlibat dalam konflik dagang dengan Trump menaikkan tarif impor dua kali lipat untuk baja dan aluminium Turki. Erdogan membalas dengan menaikkan tarif ganda untuk produk mobil penumpang, alkohol dan tembakau.
Credit tempo.co
Turki Buat Peluncur Multi Roket Terbesar Dunia, seperti Apa?
CB, Ankara – Perusahaan teknologi pertahanan Turki, Roketsan, mencatat rekor dengan membuat mobil peluncur multi roket terbesar.
Ada empat peluncur roket terpasang di atas kendaraan truk beroda sepuluh, yang mengangkut roket berukuran 122 milimeter.
“Kendaraan ini bisa menembakkan 240 roket ke arah target sejauh 37
kilometer. Ini bisa menghancurkan area seluas empat kilometer persegi,”
begitu dilansir media Anadolu pada Ahad, 26 Agustus 2018.
Roketsan membangun kendaraan peluncur multi roket ini untuk memenuhi pesanan dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Media Middle East Monitor melansir Jobaria diperkenalkan kepada publik pada ajang pameran peralatan tempur di Abu Dhabi pada 2013. Guinner World Records mencatat kendaraan peluncur roket ini sebagai yang terbesar.
Turki dikenal memiliki sejumlah perusahaan pembuat teknologi senjata canggih di dunia. Salah satu perusahaan Turki, Turkish Aerospace Industries, misalnya, terlibat dalam pembuatan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima F-35, yang dikembangkan di AS.
Ada empat peluncur roket terpasang di atas kendaraan truk beroda sepuluh, yang mengangkut roket berukuran 122 milimeter.
Roketsan membangun kendaraan peluncur multi roket ini untuk memenuhi pesanan dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Media Middle East Monitor melansir Jobaria diperkenalkan kepada publik pada ajang pameran peralatan tempur di Abu Dhabi pada 2013. Guinner World Records mencatat kendaraan peluncur roket ini sebagai yang terbesar.
Turki dikenal memiliki sejumlah perusahaan pembuat teknologi senjata canggih di dunia. Salah satu perusahaan Turki, Turkish Aerospace Industries, misalnya, terlibat dalam pembuatan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima F-35, yang dikembangkan di AS.
Credit tempo.co
PBB: Genosida Rohingya, Panglima dan 5 Jenderal Myanmar Harus Diadili
JENEWA
- Penyelidik PBB menyatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan
massal dan pemerkosaan terhadap para perempuan Muslim Rohingya.
Penyelidik juga menunut agar Panglima Militer dan lima jenderal di
negara itu diadili karena memiliki "niat genosida".
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018).
Pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan pidato kebencian berkembang, menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
"Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes," bunyi laporan penyelidik PBB.
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018).
Pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan pidato kebencian berkembang, menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
"Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes," bunyi laporan penyelidik PBB.
Setahun
yang lalu, pasukan pemerintah memimpin penumpasan brutal di negara
bagian Rakhine, Myanmar, sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi Myanmar dan
pangkalan militer.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Penunjukan semacam itu jarang di bawah hukum internasional, tetapi telah digunakan di berbagai negara termasuk Bosnia dan Sudan dan dalam kebrutalan kelompok Islamic State (ISIS) terhadap komunitas Yazidi di Irak dan Suriah.
"Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain," lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. "Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine," imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Penunjukan semacam itu jarang di bawah hukum internasional, tetapi telah digunakan di berbagai negara termasuk Bosnia dan Sudan dan dalam kebrutalan kelompok Islamic State (ISIS) terhadap komunitas Yazidi di Irak dan Suriah.
"Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain," lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. "Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine," imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Panel PBB, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menunjuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya yang harus menghadapi pengadilan.
Para Jenderal itu termasuk Brigadir Jenderal Aung Aung, komandan "33rd Light Infantry Division", yang mengawasi operasi di desa pesisir Inn Din di mana 10 anak dan pria dewasa Rohingya dibunuh. Empat jenderal lain tak disebutkan secara detail.
Reuters tidak dapat menghubungi Panglima Min Aung Hlaing atau pun Jenderal Aung Aung pada hari Senin untuk berkomentar.
Pembantaian itu diungkapkan oleh dua wartawan Reuters; Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang ditangkap Desember lalu dan diadili atas tuduhan melanggar UU Rahasia Negara. Pengadilan semestinya menyampaikan putusan pada hari Senin, tetapi ditunda sampai 3 September 2018.
Laporan itu mengatakan Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa mengerikan itu berlangsung.
Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyebut tindakan keras terhadap Rohingya sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".
Credit sindonews.com
Penembakan Massal Guncang Turnamen Video Game di Jacksonville AS
JACKSONVILLE
- Penembakan massal mengguncang lokasi turnamen video game di
Jakcsonville, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat. Data sementara
dari polisi menyebutkan, empat orang tewas dan 11 lainnya terluka.
Para saksi mata mengatakan, pelaku penembakan adalah peserta turnamen. Pelaku dinyatakan tewas.
Departemen Sheriff Jakcsonville melalui Twitter menyatakan, insiden ini merupakan penembakan massal.
Kepala Sheriff Jacksonville, Mike Williams, menegaskan bahwa hanya ada satu tersangka. "Kami tidak memiliki tersangka yang luar biasa saat ini. Tidak ada tersangka yang luar biasa," katanya.
Para saksi mata mengatakan, pelaku penembakan adalah peserta turnamen. Pelaku dinyatakan tewas.
Departemen Sheriff Jakcsonville melalui Twitter menyatakan, insiden ini merupakan penembakan massal.
Kepala Sheriff Jacksonville, Mike Williams, menegaskan bahwa hanya ada satu tersangka. "Kami tidak memiliki tersangka yang luar biasa saat ini. Tidak ada tersangka yang luar biasa," katanya.
"Kami punya satu tersangka dalam kasus ini. Dia sudah tewas di tempat kejadian perkara," ujarnya, seperti dikutip Fox News, Senin (27/8/2018).
Tersangka diidentifikasi sebagai pria kulit putih, tetapi namanya belum dirilis polisi.
"Satu tersangka tewas di tempat kejadian, tidak diketahui saat ini jika kami memiliki tersangka kedua. Pencarian sedang dilakukan," kata kantor Sheriff Jacksonville di Twitter via akun resminya, @JSOPIO.
"Penembakan massal di Jacksonville Landing. Menjauhlah dari daerah itu. Area itu tidak aman saat ini," lanjut kantor sheriff.
Seorang peserta turnamen, Steven "Steveyj" Javaruski, penembak adalah peserta turnamen yang kalah. Dia mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa penembak menargetkan beberapa orang.
Seseorang yang ambil bagian dalam turnamen menulis di twitter bahwa dia terluka selama penembakan."Saya benar-benar sangat beruntung. Peluru itu mengenai jempol saya," tulis Drini Gjoka, seorang peserta turnamen, via akun @YoungDrini.
Departemen Sheriff setempat menambahkan, banyak orang bersembunyi di area Jakcsonville Landing. "(Kami) meminta orang-orang itu untuk tetap tenang dan tetap bersembunyi...kami akan menghubungi Anda, tolong jangan keluar," kata kantor sheriff tersebut.
Gubernur Florida Rick Scott mengaku telah melakukan kontak dengan Kepala Sheriff Jacksonville, Michael Williams.
Tersangka diidentifikasi sebagai pria kulit putih, tetapi namanya belum dirilis polisi.
"Satu tersangka tewas di tempat kejadian, tidak diketahui saat ini jika kami memiliki tersangka kedua. Pencarian sedang dilakukan," kata kantor Sheriff Jacksonville di Twitter via akun resminya, @JSOPIO.
"Penembakan massal di Jacksonville Landing. Menjauhlah dari daerah itu. Area itu tidak aman saat ini," lanjut kantor sheriff.
Seorang peserta turnamen, Steven "Steveyj" Javaruski, penembak adalah peserta turnamen yang kalah. Dia mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa penembak menargetkan beberapa orang.
Seseorang yang ambil bagian dalam turnamen menulis di twitter bahwa dia terluka selama penembakan."Saya benar-benar sangat beruntung. Peluru itu mengenai jempol saya," tulis Drini Gjoka, seorang peserta turnamen, via akun @YoungDrini.
Departemen Sheriff setempat menambahkan, banyak orang bersembunyi di area Jakcsonville Landing. "(Kami) meminta orang-orang itu untuk tetap tenang dan tetap bersembunyi...kami akan menghubungi Anda, tolong jangan keluar," kata kantor sheriff tersebut.
Gubernur Florida Rick Scott mengaku telah melakukan kontak dengan Kepala Sheriff Jacksonville, Michael Williams.
"Saya telah berbicara dengan @JSOPIO, Mike Williams, untuk menawarkan sumber daya negara apa pun yang mungkin dia butuhkan. FDLE (Departemen Penegakan Hukum Florida) saat ini menanggapi, dan saya telah berbicara dengan Komisaris FDLE Rick Swearingen mengenai penembakan di Jacksonville. Kami akan terus menerima update dari penegak hukum." tulis Scott di Twitter.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan, Presiden Donald Trump telah mendapat penjelasan tentang penembakan itu.
Jacksonville Landing, yang jadi lokasi penembakan massal berada di kompleks hiburan di St. Johns River yang mencakup restoran di tepi laut dan pusat perbelanjaan dalam ruangan.
Insiden itu terjadi hanya dua hari setelah satu orang tewas dan dua lainnya terluka dalam penembakan di turnamen sepak bola sekolah menengah di Jacksonville.
Credit sindonews.com
3 Tokoh Amerika Ini Lantang Minta Pemakzulan Presiden Trump
CB, Washington – Suara mendukung digelarnya proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai bermunculan dari dalam dan luar Kongres.
Ini terjadi setelah bekas penasehat hukum Trump, Michael Cohen,
mengaku bersalah atas delapan dakwaan di pengadilan di Manhattan, New
York, pada awal pekan ini.
Cohen mengaku bersalah terkait tindak kriminal penipuan pajak dan penggelapan perbankan serta pelanggaran dana kampanye. Di depan pengadilan, Cohen mengaku membayar dua perempuan untuk tutup mulut atas arahan Trump.
Kepada Fox News, Trump mengatakan pembayaran itu tidak menggunakan dana kampanye pemilihan Presiden AS 2016 yang dikumpulkannya. “Itu berasal dari saya,” kata dia.
Berikut ini 3 tokoh di Amerika Serikat, yang mulai bersuara soal perlunya pemakzulan atas Trump:
1. Al Green, anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk wilayah Texas.
Dia mengatakan proses pemakzulan atas Trump telah dimulai dengan kesaksian Cohen di pengadilan.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green (kiri), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan).
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu terkait parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
2. Konglomerat Tom Steyer
Dia memimpin upaya pemakzulan Donald Trump dari kursi Presiden. Ada kabar, Steyer juga meminati posisi itu jika Partai Demokrat berhasil meraih suara banyak pada pemilihan umum pada November 2018.
Tokoh yang juga dikenal sebagai pendonor untuk Partai Demokrat ini mau mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk penggalangan dukungan pemakzulan Trump termasuk dengan memasang iklan di televisi.
Konglomerat Tom Steyer, yang merupakan penyandang dana Partai Demokrat, meminta pemakzulan atas Presiden AS Donald Trump. KQED
“Apalagi yang kita tunggu? Berapa banyak lagi informasi yang Anda butuhkan? Jika level korupsi saat ini belum terlalu banyak bagi Anda, berapa banyak undang-undang yang harus dia langgar sebelum Anda memutuskan dia harus pergi?” kata Steyer soal Trump seperti dilansir Variety.
Steyer menyebut pengakuan bersalah oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, dan vonis bersalah atas bekas manajer kampanye Trump, Paul Manafort, menunjukkan bukti jelas Trump terlibat pelanggaran hukum. “Saya merasa ini bukti yang kuat,” kata dia.
3. Anggota DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat
Dia mengatakan Kongres harus memakzulkan Presiden Donald Trump karena pengkhianatan, penyuapan dan perilaku melanggar undang-undang lainnya.
Anggota DPR AS Maxine Waters dari Partai Demokrat menilai Presiden AS Donald Trump telah melakukan kejahatan tingkat tinggi. Slate
“Kejahatan tingkat tinggi seperti memberi bantuan dan informasi rahasia kepada musuh kita (Rusia), menyalahgunakan hak pemberian grasi, melanggar undang-undang dana kampanye,” kata Waters dalam cuitan di akun Twitter.
Cohen mengaku bersalah terkait tindak kriminal penipuan pajak dan penggelapan perbankan serta pelanggaran dana kampanye. Di depan pengadilan, Cohen mengaku membayar dua perempuan untuk tutup mulut atas arahan Trump.
Kepada Fox News, Trump mengatakan pembayaran itu tidak menggunakan dana kampanye pemilihan Presiden AS 2016 yang dikumpulkannya. “Itu berasal dari saya,” kata dia.
Berikut ini 3 tokoh di Amerika Serikat, yang mulai bersuara soal perlunya pemakzulan atas Trump:
1. Al Green, anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk wilayah Texas.
Dia mengatakan proses pemakzulan atas Trump telah dimulai dengan kesaksian Cohen di pengadilan.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green (kiri), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan).
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu terkait parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
2. Konglomerat Tom Steyer
Dia memimpin upaya pemakzulan Donald Trump dari kursi Presiden. Ada kabar, Steyer juga meminati posisi itu jika Partai Demokrat berhasil meraih suara banyak pada pemilihan umum pada November 2018.
Tokoh yang juga dikenal sebagai pendonor untuk Partai Demokrat ini mau mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk penggalangan dukungan pemakzulan Trump termasuk dengan memasang iklan di televisi.
Konglomerat Tom Steyer, yang merupakan penyandang dana Partai Demokrat, meminta pemakzulan atas Presiden AS Donald Trump. KQED
“Apalagi yang kita tunggu? Berapa banyak lagi informasi yang Anda butuhkan? Jika level korupsi saat ini belum terlalu banyak bagi Anda, berapa banyak undang-undang yang harus dia langgar sebelum Anda memutuskan dia harus pergi?” kata Steyer soal Trump seperti dilansir Variety.
Steyer menyebut pengakuan bersalah oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, dan vonis bersalah atas bekas manajer kampanye Trump, Paul Manafort, menunjukkan bukti jelas Trump terlibat pelanggaran hukum. “Saya merasa ini bukti yang kuat,” kata dia.
3. Anggota DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat
Dia mengatakan Kongres harus memakzulkan Presiden Donald Trump karena pengkhianatan, penyuapan dan perilaku melanggar undang-undang lainnya.
Anggota DPR AS Maxine Waters dari Partai Demokrat menilai Presiden AS Donald Trump telah melakukan kejahatan tingkat tinggi. Slate
“Kejahatan tingkat tinggi seperti memberi bantuan dan informasi rahasia kepada musuh kita (Rusia), menyalahgunakan hak pemberian grasi, melanggar undang-undang dana kampanye,” kata Waters dalam cuitan di akun Twitter.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)