CUPUMA

Minggu, 29 April 2018

Rudal Yaman renggut satu nyawa Saudi

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai (CB) - Gerakan Houthi Yaman menembakkan peluru kendali balistik menyasar apa yang mereka sebut "target ekonomi nan vital" di Provinsi Jizan, Saudi selatan, Sabtu waktu setempat.

Saudi menyatakan seorang pria tewas akibat terkena pecahan proyektil dari rudal yang ditembakkan Houthi itu.

Serangan rudal ini adalah balasan yang telah dijanjikan faksi politik dominan di Yaman itu atas kematian seorang petinggi Houthi akibat serangan udara Saudi pekan lalu. Serangan Saudi dalam perang ini sudah menewaskan ribuan orang Houthi di Sanaa yang dikuasai Houthi.

Houthi menyatakan bahwa mereka meluncurkan delapan peluru kendali balistik ke Jizan, Sabtu waktu setempat. Saudi mengaku berhasil mencegat empat di antaranya.

Juru bicara pertahanan sipil Jizan Kolonel Yahya Abdullah Al-Qahtani menyatakan pada Arabiya TV bahwa orang Saudi yang tewas itu akibat pecahan proyektil.

Dua pihak yang bersengketa di Yaman telah bertempur selama tiga tahun. Lalu koalisi pimpinan Saudi berusaha menegakkan pemerintahan Yaman yang mendapat pengakuan internasional yang dipaksa mundur ke pengasingan setelah Houthi menguasai bagian terbesar Yaman pada 2014 dan menduduki ibu kota Sanaa.

Pesawat tempur-pesawat tempur Saudi dan negara-negara Arab Teluk telah melancarkan ribuan serangan udara yang kerap menghantam pasar, rumah sakit dan target-target sipil lainnya serta telah menewaskan ribuan orang.

Dalam siaran televisi , pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi bersumpah bahwa kematian seorang tokoh gerakan ini oleh serangan udara Saudi tidak akan menceraiberaikan pasukan Houthi.

Credit antaranews.com

Sabtu, 28 April 2018

Pasukan Israel Bunuh Tiga Demonstran Gaza dan Lukai 400

GAZA - Petugas medis mengatakan tentara Israel menembak mati tiga pengunjuk rasa di sepanjang perbatasan Gaza pada Jumat (27/4/2018). Peristiwa itu terjadi beberapa jam setelah Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengecam Israel karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran.

Pasukan Israel telah menewaskan 41 orang Palestina dan melukai lebih dari 5.000 orang lainnya sejak warga Gaza mulai menggelar aksi protes di sepanjang pagar perbatasan pada 30 Maret. Mereka menuntut hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (28/4/2018).

Pasukan bersembunyi di balik benteng di sisi pagar perbatasan sepanjang 40 km dan menembakkan peluru tajam serta gas air mata ke arah demonstran di lima lokasi di sisi Gaza.

Para pejabat medis Gaza mengatakan dua demonstran yang terkena peluru berada dalam kondisi kritis di rumah sakit dan 600 lainnya terluka.

Militer Israel mengatakan, 10.000 warga Gaza ikut serta dalam apa yang digambarkan sebagai "kerusuhan," dan bahwa beberapa orang mencoba untuk melanggar perbatasan ke Israel. Dikatakan pasukan Israel telah beroperasi sesuai dengan aturan untuk menghentikan orang yang melintasi perbatasan.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, 200 orang terluka oleh tembakan senjata api, termasuk seorang wartawan Palestina yang terkena peluru di kakinya.

Lusinan lainnya, termasuk empat petugas medis, dirawat karena menghirup gas, ketika pasukan Israel menghujani daerah itu dengan tabung gas air mata dari belakang benteng mereka di Israel.

Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan mendorong ban yang terbakar ke pagar perbatasan, dan mengikatkan kaleng bensin yang terbakar ke layang-layang dan menerbangkannya ke wilayah Israel.

Sementara demonstran lain membersihkan kawat berduri yang dipasang pasukan Israel di wilayah Gaza semalam dalam upaya untuk menciptakan zona penyangga antara pengunjuk rasa dan pagar.

Aksi protes datang pada saat meningkatnya rasa frustrasi warga Palestina karena prospek untuk negara Palestina merdeka tampak memudar. Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti selama beberapa tahun dan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan telah meluas.

Dalam sebuah pernyataan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut kehilangan nyawa sangat menyedihkan dan mengatakan jumlah yang mengejutkan dari korban luka-luka disebabkan oleh penggunaan amunisi hidup.

Kementerian luar negeri Israel tidak segera berkomentar tetapi pemerintah Zionis secara konsisten mengatakan bahwa mereka melindungi perbatasannya dan pasukannya mengikuti aturan.

Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Hamas di Gaza bertanggung jawab atas korban yang jatuh di sisi Palestina. Hamas juga menggunakan perempuan dan anak-anak Palestina yang tidak bersalah sebagai tameng manusia, sementara mereka bersembunyi di belakang dengan aman.

“Para teroris bersembunyi sambil membiarkan, bahkan berharap, agar orang-orang mereka mati. Ini jahat dalam bentuknya yang paling murni,” katanya.

Hamas menyangkal tuduhan Israel. “Komentar Danon adalah upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan untuk menutup-nutupi eksekusi anak-anak dan orang tak bersenjata oleh tentara pendudukan,” kata pejabat Hamas, Mushir Al-Masri.

Dinamakan 'Great March of Return', aksi protes menghidupkan kembali tuntutan yang sudah lama untuk hak pengembalian pengungsi Palestina ke kota-kota dan desa-desa keluarga mereka yang melarikan diri, atau diusir, ketika negara Israel diciptakan pada tahun 1948. Israel menolak hak untuk kembali, takut bahwa negara itu akan kehilangan mayoritas Yahudi.

Lebih dari 2 juta warga Palestina memenuhi daerah kantong pantai yang sempit. Israel menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza pada 2005 tetapi mempertahankan kontrol ketat atas perbatasan darat dan lautnya. Mesir juga membatasi pergerakan masuk dan keluar Gaza di perbatasannya.

Credit sindonews.com

Seorang Jenderal Muslim Ditangkap, Aib Perang Bosnia Diusik Lagi

SARAJEVO - Otoritas Bosnia menangkap selusin pejabat termasuk seorang jenderal Muslim era Perang Bosnia 1992-1995. Penangkapan ini memicu kemarahan para politisi Muslim dan dianggap membuka kembali aib perang.

Penangkapan selusin pejabat termasuk Jenderal Atif Dudakovic berlangsung hari Jumat. Selusin pejabat tersebut ditangkap atas tuduhan melakukan kejahatan perang.

Meski memicu kemarahan para politisi Muslim Bosnia, pihak Serbia justru menganggap penangkapan itu terlalu sedikit dan sudah terlambat.

Dudakovic, 64, merupakan komandan Korps ke-5 dari Tentara Muslim Bosnia di daerah kantong Bihac selama Perang Bosnia 1992-1995. Pasukannya bertempur melawan Serbia Bosnia serta faksi Muslim Bosnia yang mencari otonomi dari pemerintah di Sarajevo.

Sebagian besar Muslim Bosnia menganggap jenderal itu sebagai pahlawan karena mengalahkan kaum otonom.

Dia dan 11 pejabat lainnya kini menghadapi dakwaan kejahatan perang terhadap warga sipil dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Dakwaan terkait dengan kematian beberapa ratus warga sipil Serbia Bosnia dan tawanan perang pada 1995, serta kejahatan perang terhadap warga sipil (Muslim Bosnia) yang setia pada otonomi Bosnia Barat pada 1994," kata kantor jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Washington Post, semalam (27/4/2018).

Perdana Menteri Bosnia Denis Zvizdic membela Dudakovic dan jenderal-jenderal lain yang ditangkap."(Mereka) identik dengan pertahanan Bosnia yang terhormat dan heroik ketidakbersalahan mereka pasti akan terbukti," kata Zvizdic.

Bakir Izetbegovic, politisi Muslim Bosnia dari presiden tripartit negara itu, menyebut penangkapan itu sebagai penghinaan yang tidak perlu bagi orang-orang yang telah bekerja sama dengan penyelidik selama bertahun-tahun.

Sedangkan Presiden Republik Serbia Bosnia, Milorad Dodik, mengatakan penyelidikan panjang adalah bagian dari masalah.

"Seandainya penangkapan ini terjadi tepat setelah publik diperlihatkan rekaman di mana dapat terlihat dengan jelas bagaimana Dudakovic memberi perintah untuk kejahatan, saya akan percaya pada niat baik dari pengadilan Bosnia," katanya.

"Seperti itu, saya pikir penangkapan itu datang terlambat," katanya lagi.

Dodik, perdana menteri saat itu dari Republik Serbia, adalah salah satu pejabat yang merekomendasikan Dudakovic dikenai tuduhan kejahatan perang sejak lebih dari satu dekade lalu. Rekomendasi darinya muncul setelah ada rekaman yang menunjukkan jenderal tersebut memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi dua tahanan di tempat di mana mereka ditangkap, dan memuji orang-orang yang menjalankan tugas itu.

Credit sindonews.com

Calon direktur CIA berjanji tak akan gunakan kembali program penyiksaan

Ilustrasi lobi Kantor Pusat CIA di Langley, Virginia. (Reuters)

... memiliki keahlian mendalam mengenai berbagai program anti-terorisme, termasuk bagian gelap dari sejarah kami ini...

Washington (CB) - Calon direktur badan intelijen Amerika Serikat secara pribadi menyakinkan para senator bahwa dia tidak akan menggunakan kembali program penahanan dan interogasi, demikian keterangan dua sumber pada Jumat.

Gina Haspel, yang kini menjabat sebagai wakil direktur CIA, akan menyatakan komitmen itu dalam sidang uji kelayakan pada 9 Mei mendatang.

Saat ini pencalonan Haspel ditentang banyak pihak karena dianggap punya peran dalam sebuah program di mana CIA menahan dan menginterogasi orang-orang yang diduga anggota kelompok bersenjata al-Qaeda dalam fasilitas penjara-penjara rahasia di berbagai negara, dengan menggunakan teknik penyiksaan.

Seorang pejabat pemerintah membenarkan bahwa Haspel telah menyatakan komitmen kepada para senator secara pribadi bahwa dia tidak akan membiarkan CIA mengaktifkan kembali program penahanan dan interogasi itu.

Dia juga menyatakan bahwa semua badan pemerintahan Amerika Serikat yang terlibat dalam proses interogasi harus mematuhi aturan yang ditetapkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, kata sumber yang tidak mau identitasnya diungkap.

Sementara itu Daniel Hoffman, mantan pejabat senior CIA yang mengenal dengan baik Haspel, mengatakan, Haspel telah belajar banyak dari kontroversi program interogasi yang melibatkan penyiksaan.

"Dia memiliki keahlian mendalam mengenai berbagai program anti-terorisme, termasuk bagian gelap dari sejarah kami ini," kata Hoffman.

"Dia telah belajar dari pengalaman itu," kata dia.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menunjuk Haspel --perempuan pertama yang akan mengepalai CIA-- untuk menggantikan Mike Pompeo, yang baru saja menjadi menteri luar negeri. Dia akan menjalani sidang uji kelayakan dengan Komite Intejelen Senat.

"Sejauh perhatian Senator Mark Werner, komitmen untuk mematuhi hukum bukan hal yang luar biasa, tapi syarat wajar dari calon untuk dipertimbangkan," kata juru bicara sang senator Partai Demokrat.

Janji terbuka dari Haspel untuk tidak memberlakukan kembali program penahanan dan interogasi akan menjadi hal signifikan, mengingat pada tahun lalu Trump menyatakan bahwa penyiksaan adalah metode efektif untuk mendapatkan informasi dari teroris dan akan menggunakannya kembali.

Sejumlah senator sebelumnya keberatan karena dia bertanggung jawab terhadap sebuah fasilitas rahasia di Thailand di mana para tahanan disiksa dengan berbagai teknik brutal seperti waterboarding.

Presiden pada saat itu, George W Bush, mengesahkan kebijakan bernama Rendition, Detention and Interrogation Program itu sebagai respon atas peristiwa 11 September 2001.

Haspel, yang berpengalaman menjadi agen rahasia selama 30 tahun, telah mendapat dukungan dari puluhan mantan pejabat senior Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

Rusia disebut gelar perang informasi lawan Barat

Dokumentasi toto arsip menunjukkan dokumen pengungsi baru milik mantan kontraktor badan mata-mata AS Edward Snowden yang diberikan Rusia dalam konferensi pers di Moskow, Rusia, Jumat (1/8). Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat itu menerima izin tinggal selama tiga tahun dari Rusia, kata pengacaranya Kamis kemarin. (REUTERS/Maxim Shem)

Washington (CB) - Komite Intelejen Parlemen Amerika Serikat, Jumat, menyiarkan laporan penyelidikan terkait dugaan intervensi Rusia terhadap Pemilu Amerika Serikat 2016, yang menemukan, Moskow telah secara agresif menggelar perang informasi melawan negara-negara Barat selama satu dekade.

Namun laporan dari parlemen majelis rendah itu --yang disiarkan setelah kubu Partai Republik meminta penghentian investigasi-- juga menemukan tidak ada bukti bahwa hubungan bisnis pra-kampanye antara Donald Trump dengan Rusia, bisa menjadi basis adanya kolusi dengan Moskow selama masa kampanye.

Credit antaranews.com

Di KTT ASEAN, Indonesia Terus Usung Gagasan Indo-Pasifik

Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo-Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosisi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asosisi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN). Menurut Indonesia, konsep Indo-Pasifik ASEAN penting artinya agar ASEAN tetap relevan dan memainkan sentralitasnya.

"ASEAN harus terus dapat memainkan perannya termasuk dalam pengembangan konsep kerja sama Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ASEAN penting sekali artinya agar ASEAN tetap relevan, tetap dapat memainkan sentralitasnya dan menunjukkan kemampuan ASEAN dalam mengelola perubahan lingkungan strategis," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN yang digelar di The Acacia Room, Hotel Shang-La, Singapura, pada Sabtu (28/4)

Pengembangan kerangka kerja sama Indo-Pasifik harus berdasarkan prinsip-prinsip terbuka, inklusif, transparan dan mengedepankan kerja sama serta persahabatan. Konsep kerja sama Indo-Pasifik harus tetap mengedepankan sentralitas ASEAN.

Presiden mengatakan besarnya tantangan di kawasan Indo - pasifik. Jika tidak dikelola dengan baik, lanjut Presiden, situasi tersebut dapat mengganggu bahkan merusak capaian ASEAN selama ini.

"Untuk itu selain di Samudera Pasifik, ASEAN harus dapat berkontribusi di Samudera Hindia. Kontribusi tersebut hanya dapat terealisasikan apabila kita tetap memegang teguh kesatuan dan sentralitas ASEAN," lanjutnya.

Usulan konsep Indo Pasifik ini telah disampaikan Indonesia pada pertemuan retreat Menlu ASEAN, Januari 2018. Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa mitra dialog mengenai kerjasama Indo - Pasifik. Saat itu, usulan Indonesia tersebut telah dibahas para menlu, meski istilah Indo Pasifik tidak dicantumkan.

Beberapa pengamat menyebut gagasan Indo Pasifik diusung saat istilah yang sama digunakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam lawatan ke Asia. Trump lebih memilih istilah Indo Pasifik, ketimbang istilah Asia Pasifik yang digunakan pemerintahan AS sebelumnya. Diduga istilah Indo-Pasifik yang digunakan Trump mewakili pendekatan baru untuk mengelola atau membendung kebangkitan China.

Tiga Usulan Indonesia

Adapun Indonesia, untuk mewujudkan kerja sama Indo-Pasifik Presiden Jokowi mengusulkan tiga upaya ASEAN ke depan. Pertama, ASEAN harus mampu menjadi motor bagi penciptaan enabling environment.

"Kita harus terus mengajak semua mitra untuk menghormati hukum dan norma internasional mengembangkan habit of dialogue, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai menghindari penggunaan kekerasan," katanya.

Kedua, ASEAN harus dapat mendayagunakan berbagai modalitas untuk menanggulangi tantangan keamanan, termasuk transnational crimes. Beberapa bentuk ancaman yang perlu mendapatkan perhatian antara lain radikalisme dan terorisme perdagangan narkoba, TPPO dan perompakan (piracy).

Ketiga, ASEAN harus pro-aktif dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Samudera Hindia. Oleh karena itu, Presiden melanjutkan, ASEAN harus terus menjaga sistem ekonomi yang terbuka dan adil.

"Beberapa bidang kerja sama yang dapat dikedepankan antara lain, di bidang maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs. Oleh karena itu, interaksi pelaku bisnis di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik perlu ditingkatkan," kata Presiden Jokowi

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Antonio Morato Tavares.

Credit cnnindonesia.com

Australia Kirim Pesawat Militer untuk Intai Kapal Korut

SYDNEY - Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada hari Sabtu bahwa pesawat militer siap dikirim untuk patroli pengawasan kapal-kapal Korea Utara (Korut). Kapal-kapal Pyongyang diintai setelah dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.

Kanada juga berencana untuk mengerahkan pesawat patroli untuk kegiatan serupa. Baik pesawat militer Australia maupun Kanada akan bermarkas di pangkalan udara Kadena yang dioperasikan militer Amerika Serikat (AS) di Pulau Okinawa, Jepang selatan.

Pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan terpisah mengonfirmasi penggunaan pangkalan itu untuk pesawat militer Australia dan Kanada.

Pengumuman pengiriman pesawat militer ini muncul sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melakukan pertemuan bersejarah di Zona Demiliterisasi. Kedua pemimpin Korea ini sepakat berdamai dan bekerjasama mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Namun, Presiden AS Donald Trump, yang juga akan bertemu dengan Kim Jong-un, mengatakan bahwa dia akan mempertahankan tekanan sanksi terhadap Pyongyang sebagai upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara yang saat ini ditangguhkan Pyongyang.

"Kami memiliki pesawat pengintai P-8A yang akan bekerja di wilayah itu untuk memantau kepatuhan terhadap sanksi, dan itu adalah bagian dari kerja sama kami dengan mitra kami untuk menegakkan sanksi-sanksi PBB," kata Turnbull, dalam konferensi pers yang disiarkan stasiun televisi Australia.

"Apa yang telah terjadi adalah bahwa sanksi telah dihindari dengan mentransfer bahan dari kapal ke kapal...untuk menambah pengawasan wilayah yang mungkinkan untuk identifikasi dan kemudian, tentu saja, mereka yang merupakan pihak yang akan dimintai tanggung jawab," ujar Turnbull, seperti dikutip Reuters.

Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan tekanan harus tetap berlaku kepada Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea telah dinuklirisasi.

Langkah oleh Australia dan Kanada menyusul Inggris yang sudah lebih dulu mengirim kapal perang bulan ini. Kapal perang Inggris bermarkas di Jepang untuk bergabung dalam upaya penegakan sanksi PBB terhadap Korea Utara terkait program rudal dan senjata nuklirnya.

"Jepang menyambut baik kegiatan (pengawasan) ini dari sudut pandang menegakkan tekanan maksimum terhadap Korea Utara sambil mempertahankan solidaritas masyarakat internasional," kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan, mengacu pada langkah-langkah yang diambil Australia, Kanada dan Inggris.

Credit sindonews.com

Jet-jet Tempur Korsel Cegat Pesawat Mata-mata China

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel), pada Sabtu (28/4/2018), mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan beberapa jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat mata-mata China. Pesawat Beijing diintersepsi karena telah memasuki wilayah pertahanan udara Korea Selatan.

Pelanggaran oleh pesawat China ini terjadi kurang dari dua bulan setelah Seoul secara resmi mengajukan protes atas "serangan" lain di wilayah udaranya.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, mengatakan bahwa pesawat Beijing yang diintersepsi diyakini sebagai pesawat pengintai militer. Pesawat tersebut menghabiskan hampir empat jam di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea.

Insiden ini merupakan pelanggaran yang ketiga sepanjang tahun ini. Korea Selatan telah memanggil Duta Besar China di Seoul pada bulan Februari untuk menyampaikan protes secara resmi.

Kementerian Pertahanan China tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar yang diajukan wartawan pada hari Sabtu.

Kementerian Luar Negeri di Beijing pada Februari lalu mengatakan bahwa penerbangan yang diprotes Seoul sepenuhnya sejalan dengan hukum dan praktik internasional."Bahwa zona identifikasi pertahanan udara bukanlah ruang udara teritorial," kata kementerian tersebut saat itu.

Aktivitas Angkatan Udara China semakin jauh dari pantai negara itu, termasuk misi terbang ke Pasifik Barat yang sering melewati sebuah rantai pulau Jepang selatan dan kawasan sekitar Taiwan.

China berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan. Namun militer Beijing telah menggelar latihan tempur di dekat Taiwan dengan tujuan mengirim pesan ke Taipei bahwa ada konsekuensi jika mencoba untuk mendorong kemerdekaan secara resmi. China tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan tetap menganggap sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit sindonews.com

Ini Ringkasan Isi Deklarasi Dua Pemimpin Korea

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, kiri, dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berjabat tangan setelah menandatangani pernyataan bersama di desa perbatasan Panmunjom di Zona Demiliterisasi, Korea Selatan, Jumat (27/4).

Foto: Korea Summit Press Pool via AP

Ditandatangani pasca peretemuan dalam KTT Korut-Korsel, Panmunjom Jumat (27/4).

CB, PANMUNJOM -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in telah menandatangani Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity, and Unification of the Korean. Deklarasi ini ditandatangani setelah keduanya bertemu dalam KTT Korut-Korsel yang digelar di Panmunjom pada Jumat (27/4).
Dalam deklarasi ini, Kim da Moon berbagi komitmen tegas untuk mengakhiri segala perpecahan dan konfrontasi yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953. Perang itu memang diakhiri dengan gencatan senjata tanpa kesepakatan damai antara kedua negara.
Sebagai gantinya, Korut dan Korsel bertekad untuk memasuki era baru rekonsiliasi nasional, perdamaian, dan kemakmuran serta memupuk hubungan antar-Korea secara lebih aktif. Adapun poin-poin penting yang termaktub dalam Panmunjom Deckaration for Peace, Prosperity, and Unification of the Korean antara lain, menyepakati penyelenggaraan dialog dan negosiasi di berbagai bidang serta mengambil langkah-langkah aktif untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam KTT.
Korsel dan Korut setuju untuk membentuk kantor penghubung gabungan dengan wakil dari masing-masing pihak di wilayah Gaesong. Kantor ini nantinya akan menjadi wadah bagi otoritas berwenang dari kedua negara dalam melakukan konsultasi, termasuk kerja sama antara masyarakat.
Kedua negara sepakat mendorong kerja sama, pertukaran kunjungan, dan kontak yang lebih aktif di semua level atau tingkatan guna memulihkan rasa rekonsiliasi nasional serta persatuan. Proses ini akan melibatkan organisasi sipil, parlemen, pemerintah lokal, dan partai politik dari masing-masing negara.
Selain itu, Korsel dan Korut setuju untuk segera menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul akibat perpecahan kedua negara. Hal ini akan dibahas oleh Palang Merah Antar-Korea.
Korut dan Korsel berkomitmen untuk melakukan upaya bersama guna mengurangi ketegangan militer antara kedua negara. Hal ini secara praktis akan menghilangkan bahaya meletusnya perang di Semenanjung Korea. "Mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang adalah tantangan yang sangat signifikan, yang secara langsung terkait dengan nasib rakyat Korea dan juga tugas penting dalam menjamin kehidupan damai mereka," kata deklarasi tersebut, seperti dilaporkan laman Yonhap.
Oleh sebab itu, ditegaskan pula dalam deklarasi tersebut bahwa Korut dan Korsel setuju menghentikan semua tindakan bermusuhan satu sama lain di setiap wilayah, termasuk darat, laut, serta udara yang merupakan sumber ketegangan dan konflik militer. "Dalam hal ini kedua pihak sepakat mengubah zona demiliterisasi menjadi zona damai dalam arti sesungguhnya dengan menghentikan semua tindakan permusuhan pada 1 Mei tahun ini," bunyi deklarasi tersebut.
Terkait hal ini, Korut dan Korsel pun sepakat untuk melakukan pertemuan yang intens antara otoritas militer masing-masing, termasuk pertemuan antara menteri pertahanan. Tujuannya adalah untuk membahas dan memecahkan masalah militer yang muncul di antara kedua negara.
Kedua negara akan secara aktif bekerja sama membentuk rezim perdamaian yang permanen dan solid di Semenanjung Korea. "Menghentikan keadaan gencatan senjata yang tidak alami saat ini dan membangun rezim perdamaian yang kuat di Semenanjung Korea adalah misi historis yang tidak boleh ditunda lebih jauh," kata deklarasi tersebut.
Korsel dan Korut setuju untuk melakukan perlucutan senjata secara bertahap karena ketegangan militer telah berkurang dan kemajuan substansial dibuat dalam pembangunan kepercayaan militer.
Kemudian menandai peringatan ke-65 gencatan senjata, Korsel dan Korut setuju untuk secara aktif mengadakan pertemuan trilateral, yakni dengan melibatkan Amerika Serikat (AS). "Atau pertemuan segi empat yang melibatkan Korut, Korsel, AS, dan Cina dengan maksud untuk mengakhiri perang, mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai, dan membangun rezim perdamaian yang permanen serta solid," kata deklarasi itu.
Korut dan Korsel mengonfirmasi tujuan bersama untuk mewujudkan denuklirasi lengkap, Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Kedua negara sepakat berbagi peran dan tanggung jawab untuk merealisasikan hal ini.
Di bagian akhir deklarasi dinyatakan bahwa pemimpin Korut dan Korsel akan rutin bertemu dan melakukan percakapan via telepon guna mendiskusikan isu-isu penting bagi kedua negara. Hal ini diharapkan akan memperkuat rasa saling percaya serta memajukan hubungan antar-Korea dan unifikasi di Semenanjung Korea.

Credit republika.co.id

Dunia Sambut Baik Kesepakatan Kim Jong-un dan Moon Jae-in

Kim Jong-un (kiri) dan Moon Jae-in (kanan) sepakat menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri Perang Korea, tahun ini. (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Dunia menyambut baik kesepakatan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang berniat menandatangani perjanjian damai tahun ini.

Kesepakatan itu tercapai pada Jumat (27/4), usai pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara dalam satu dekade terakhir. Jika terealisasi, langkah itu secara resmi mengakhiri Perang Korea yang selama ini hanya terjeda gencatan senjata.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang negaranya sempat dua kali dilintasi peluru kendali balistik Korut, menyambut kabar ini meski menyatakan masih menunggu langkah konkret.

"Saya ingin menyambutnya sebagai langkah positif menuju resolusi komprehensif atas berbagai masalah terkait Korea Utara," ujarnya dikutip AFP.

"Kami berharap Korea Utara akan mengambil tindakan konkret melalui pertemuan ini dan pertemuan antara AS dan Korea Utara."

Menyusul pertemuan dengan Moon, Kim rencananya akan bertemu dengan Trump pada Mei ini. Waktu dan lokasi pasti rencana itu masih dibahas hingga saat ini.

"Kami akan terus memantau pergerakan Korea Utara di masa yang akan datang," kata Abe.

Trump sendiri, melalui Twitter, menyambut baik peristiwa ini. Walau demikian, dia masih tampak waspada.

"Setelah tahun penuh kemarahan yang dipenuhi peluncuran peluru kendali dan uji coba nuklir, pertemuan antara Korea Utara dan Selatan kini berlangsung. Hal baik terjadi, tapi hanya waktu yang bisa menjawab," kata Trump.

Sementara China, yang merupakan sekutu terdekat Korut, menyatakan "bersedia melanjutkan peran proaktif terkait hal ini."

Beijing "berharap semua pihak terkait bisa mempertahankan momentum untuk berdialog dan bekerja sama untuk mendorong denuklirisasi semenanjung dan proses penyelesaian politik isu di semenanjung."

Di Moskow, Kremlin menyatakan pertemuan tingkat tinggi ini sebagai kabar positif dan menyatakan Presiden Vladimir Putin telah lama mendorong pembicaraan antara kedua negara.

Ditanya soal prospek Trump menemui Kim, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pihaknya menyambut langkah apapun yang bisa meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

China, Rusia, Jepang dan kedua Korea terlibat dalam pembicaraan enam negara soal program nuklir Korut. Perundingan itu mandek pada 2008 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Puluhan Pemberontak Houthi Tewas dalam Serangan Udara Saudi

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

Foto: EPA/Yahya Arhab

Koalisi pimpinan Arab Saudi meluncurkan kampanye militer untuk mengalahkan Houthi

CB, SANAA -- Serangan udara di ibukota Yaman oleh koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi telah menewaskan puluhan pemberontak Houthi termasuk setidaknya dua komandan mereka. Media milik Arab Saudi Al-Ekhbariya pada hari Sabtu (28/4) mengatakan dua pemberontak level atas tewas dalam serangan di Sanaa pada Jumat (27/4) malam.
Sementara itu televisi Al-Arabiya milik Saudi mengatakan, total 38 pemberontak tewas dalam serangan di sebuah gedung kementerian dalam negeri Houthi. Sebuah gedung polisi yang berdekatan dengan kementerian yang dikendalikan Houthi juga diserang, seperti dilansir di Aljazirah, Sabtu (28/4).
Para milisi Houthi mengkonfirmasi serangan udara di Sanaa tetapi tidak memberikan rincian. Perang di Yaman ini telah memasuki tahun keempatnya.
Houthi dan pemerintah Yaman telah berperang sejak tahun 2004, tetapi banyak pertempuran terbatas pada kubu Houthi, provinsi Saada di Yaman utara yang miskin. Pada September 2014, Houthi menguasai Sanaa dan terus mendorong ke arah selatan menuju kota terbesar kedua di negara itu, Aden.
Menanggapi kemajuan Houthi, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi meluncurkan kampanye militer pada tahun 2015 untuk mengalahkan Houthi dan memulihkan pemerintah Yaman. Kampanye oleh koalisi melawan Houthi telah melihat lebih dari 16 ribu serangan udara diluncurkan di seluruh negeri sejak 26 Maret 2015.
Serangan itu telah menghancurkan Yaman, salah satu negara termiskin di Timur Tengah. Sepertiga serangan udara telah menargetkan situs non-militer, dengan setidaknya 1.400 serangan udara menargetkan kawasan pemukiman.
Lebih dari 10 ribu orang tewas. Dengan sedikitnya 1.600 sekolah rusak atau hancur dalam serangan itu, lebih dari empat juta anak-anak Yaman tidak dapat bersekolah. Yaman kini berada di ambang kelaparan.
Koalisi yang dipimpin Saudi memberlakukan blokade total di pelabuhan Yaman pada November sebagai pembalasan atas serangan rudal Houthi lintas-batas di Arab Saudi. Blokade telah dicabut sebagian, tetapi akses ke negara miskin masih terbatas.

Credit republika.co.id

Jerman akan Larang Ekspor Senjata ke Saudi, UEA, dan Turki

Saat ini Jerman sedang menggodok RUU larangan ekspor senjata tersebut

CB, BERLIN -- Pemerintah Jerman sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang ekspor senjata ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Turki. Jerman menganggap ketiga negara terlibat dalam konflik militer.
Dilaporkan laman Aljazirah, draf RUU ini diusulkan oleh partai oposisi sosial-demokratik Die Linke. Dalam RUU tersebut, selain senjata, diatur pula pelarangan pengiriman berbagai barang serta jasa ke negara-negara yang mungkin menggunakannya untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Kendati demikian, draf RUU tersebut banyak mencurahkan fokusnya ke Saudi, UEA, dan Turki. Saudi dan UEA dinilai berperan dalam peperangan atau konfrontasi senjata yang kini masih berlangsung di Yaman. Sedangkan Turki dianggap berperan dalam eskalasi militer yang terjadi di Afrin, Suriah, di mana mereka menargetkan paramiliter Kurdi.
Bila disetujui, UU ini akan melarang ekspor berbagai jenis senjata dan beragam barang lainnya yang dapat digunakan Saudi, UEA, dan Turki, dalam menunjang operasi militernya masing-masing. Hal ini tentu akan memangkas pendapatan Jerman dari bidang pertahanan.
Antara 2013 dan 2017, Saudi menjadi salah satu negara yang menerima pasokan senjata terbesar dari Jerman. Nilai pembelian senjata Saudi ke Jerman diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS.
Pada kuartal ketiga 2017, Jerman mengekspor sebagian besar senjata ke Saudi, Israel, dan Mesir. Namun pada Januari lalu, Pemerintah Jerman telah mengumumkan akan menghentikan semua ekspor senjata ke negara-negara yang terlibat dalam perang yang sedang berlangsung di Yaman.
Dalam RUU terbaru, larangan ekspor senjata diperluas dengan menyertakan Turki serta negara-negara lain yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Credit republika.co.id

Mattis Ingin Indonesia Tak Kena Sanksi AS karena Beli Su-35 Rusia

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis berupaya membebaskan negara-negara mitra seperti Indonesia, India dan Turki dari sanksi Washington karena membeli peralatan tempur Rusia. Indonesia diketahui membeli 11 unit pesawat jet tempur Su-35 Moskow.

Kepala Pentagon tersebut memperdebatkan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) pada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Kamis waktu Washington.

CAATSA adalah undang-undang yang jadi dasar bagi Washington menjatuhkan sanksi pada semua negara yang melakukan binis pertahanan dengan sebuah negara yang telah dijatuhi sanksi AS, dalam hal ini Rusia atas berbagai tuduhan, termasuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014.

Turki telah diancam dijatuhi sanksi karena membeli sistem pertahanan udara S-400 Moskow. Sedangkan India sedang dalam taraf negosiasi harga untuk pembelian S-400.

Menhan Mattis mengatakan perlu ada pengecualian dalam penerapan CAATSA menyangkut kepentingan jangka panjang Amerika.

"Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia," katanya.

Negara-negara yang sama, katanya, saat ini perlu menjaga jalur pasokan Moskow terbuka untuk mengisi kembali sistem warisan mereka.

"Kita hanya perlu melihat India, Vietnam dan beberapa orang lain untuk mengakui bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan yang ketat kepada CAATSA," kata Mattis.

Dia lantas menunjuk Indonesia, yang telah menjadi semakin penting bagi strategi pemerintahan Trump di wilayah Asia Tenggara.

"Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka," ujar Mattis, seperti dikutip Military, Sabtu (28/4/2018).

CAATSA disahkan oleh Kongres tahun lalu untuk menghukum Rusia atas invasinya ke Crimea, dukungan separatis di Ukraina, dan keterlibatannya di Suriah. Presiden Donald Trump tak setuju dengan hukuman itu, sehingga dia enggan menandatangani rancangan undang-undang tersebut pada Agustus lalu. Namun, kekuatan Kongres memaksa Trump menekennya.

Mattis meminta Kongres untuk memasukkan "pengecualian keamanan nasional" dalam National Defense Authorization Act (UU Otorisasi Pertahanan Nasional) untuk fiskal 2019. Namun, bagaimanapun dia mengakui bahwa penjualan sistem S-400 Rusia menyebabkan banyak kekhawatiran.

Sistem rudal pertahanan S-400 membuat negara-negara NATO merasa ngeri karena sistem itu bisa menjadi pembunuh jet tempur generasi kelima F-35.

Pekan lalu, Asisten Menteri Luar Negeri AS Wess Mitchell mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Senat AS bahwa Turki mempertaruhkan sanksi berdasarkan CAATSA. Menurutnya, Ankara juga berpotensi diputus dari pembelian F-35 Joint Strike Fighter produksi Lockheed Martin.

Credit sindonews.com

Menlu Anyar AS Pompeo Tekan Turki karena Beli S-400 Rusia

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) yang baru, Michael Pompeo menekan Turki karena telah membuat kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Moskow.

Michael atau kerap disapa Mike Pompeo mengatakan kepada Menlu Turki Mevlut Cavusoglu bahwa Washington sangat prihatin atas keputusan Ankara soal pembelian baterai S-400. Menurutnya, sistem anti-rudal Moskow itu tidak kompatibel dengan pertahanan NATO.

"Menteri itu menggarisbawahi keseriusan masalah AS...jika mereka (Turki) melanjutkannya," kata seorang pejabat senior AS setelah pertemuan antara Pompeo dan Cavusoglu di sela-sela sesi Menlu negara-negara NATO.

"Dia meminta Cavusoglu untuk mempertimbangkan dengan seksama sistem interoperable NATO," imbuh pejabat Washington yang berbicara dengan syarat anonim, seperti dikutip Reuters, Sabtu (28/4/2018).

Beberapa jam setelah konfirmasi sebagai Menlu barunya Donald Trump, Pompeo menuju Brussels untuk berpartisipasi dalam pertemuan NATO. Pertemuan ini fokus pada potensi agresi Rusia dan cara-cara untuk memperkuat aliansi.

Selama pertemuan itu Pompeo juga menyuarakan keprihatinan tentang penahanan pastor AS Andrew Brunson sejak Desember 2016 dan warga Amerika lainnya oleh Turki.

Turki telah menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400, yang dilaporkan bernilai USD2,5 miliar, pada akhir Desember lalu. Keputusan Ankara itu sebagai bagian dari rencananya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya di tengah ancaman dari militan Kurdi dan kelompok militan lain di dalam negeri dan konflik di dekat perbatasan Suriah dan Irak.

Sementara itu, Cavusoglu mengatakan kepada penyiar berita Turki setelah pertemuan tersebut bahwa kesepakatan pembelian S-400 Rusia sudah final. Namun, kata dia, Ankara tetap terbuka untuk membeli sistem pertahanan lain dari sekutu NATO-nya.

"Kami telah menyelesaikan proses (pembelian) S-400. Itu adalah kesepakatan yang dilakukan, ”katanya. “Tetapi kami membutuhkan lebih banyak pertahanan udara. Kita bisa mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk pembelian lebih lanjut," imbuh diplomat top Ankara ini.

Sistem S-400 Rusia yang dibeli Turki telah membuat negara-negara anggota NATO merasa ngeri karena berisiko pada peralatan tempur NATO.

Para pejabat NATO sebelumnya telah memperingatkan Turki tentang konsekuensi yang tidak ditentukan karena membeli S-400 Moskow. Namun, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan hubungan dengan NATO tetap kuat.

Pada hari Kamis, tiga senator AS memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir transfer F-35 Joint Strike Fighter Lockheed Martin ke Turki. Alasannya, pemerintah Erdogan bertindak sembrono Erdogan dan mengabaikan aturan hukum.

Turki berencana membeli lebih dari 100 unit pesawat jet tempur siluman generasi kelima F-35. Namun, AS jauh hari sudah mengancam tidak akan menyerahkannya ke Ankara meski terlibat dalam proyek jet siluman NATO tersebut, karena Turki membeli S-400 Rusia.

RUU yang diusulkan ketiga senator AS tak hanya akan membatasi transfer F-35 ke Turki, tapi juga membatasi Ankara untuk menerima kekayaan intelektual atau data teknis yang diperlukan untuk mempertahankan dan mendukung jet-jet tempur buatan AS.

Credit sindonews.com

Torpedo Nuklir Rusia Disebut Bisa Bikin Tsunami 91 Meter di AS

WASHINGTON - Torpedo nuklir Rusia dengan nama Oceanic Multipurpose System Status-6 atau Kanyon kembali jadi fokus perbincangan para pakar Barat. Kali ini, senjata baru Moskow ini disebut-sebut bisa menyebabkan tsunami 300 kaki atau 91 meter jika ditembakkan ke sekitar pelabuhan di Amerika Serikat.

Slide tentang rincian Status-6 dari Kremlin telah bocor ke media sejak 2015. Namun, torpedo nuklir yang juga dianggap sebagai "senjata kiamat" ini resmi diperkenalkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato kenegaraan 1 Maret 2018 lalu.

Putin menggambarkan kendaraan tanpa awak bawah laut ini dapat bergerak jauh lebih cepat daripada kapal selam. “Ini benar-benar fantastis. Ini tenang, sangat mudah bermanuver dan hampir tidak memiliki kerentanan untuk dieksploitasi oleh musuh. Tidak ada apa pun di dunia yang mampu menahannya," kata Putin dalam pidatonya saat itu.

Status-6 juga disebut dalam dokumen Nuclear Posture Review (Tinjauan Postur Nuklir) pemerintah Presiden Donald Trump baru-baru ini.

Klaim bahwa torpedo nuklir Rusia berpotensi menyebabkan tsunami 300 kaki awalnya diulas Business Insider. Namun, ketika SINDOnews pada Sabtu (28/4/2018) mencoba mengaksesnya, laporan itu sudah dihapus. Beberapa ahli juga ragu jika senjata rahasia Moskow itu bisa memicu tsunami mengerikan di AS.

"Ada beberapa perselisihan mengenai apakah itu dapat menghasilkan gelombang pasang, tetapi ini tidak masalah," kata Dr Mark Schneider, analis senior di National Institute for Public Policy kepada Fox News, melalui email.

Mengutip sebuah slide pengarahan Kremlin yang bocor pada tahun 2015, Schneider mengatakan bahwa peran senjata itu tampaknya adalah penghancuran pelabuhan dengan ledakan besar dan radiasi.

"Jika digunakan terhadap pelabuhan utama AS, itu bisa membunuh jutaan orang dalam sekali serangan," katanya.

"Saya menyebutnya 'gila' karena tidak ada cara untuk membatasi kerusakan dari penggunaannya dan tidak ada cara untuk mengujinya dengan aman."

Senjata seperti Status-6, kata Schneider, dirancang untuk mencegah pembalasan terhadap penggunaan senjata nuklir pertama Rusia. "Tinjauan Postur Nuklir (AS) mengakui perlunya alat pencegah AS untuk mengatasi penggunaan senjata nuklir tingkat rendah pertama Rusia," ujarnya.

"Kami sangat membutuhkan alat pencegah tersebut. Putin adalah orang yang berbahaya," imbuh Schneider.

Pavel Podvig, penulis blog "Russian Strategic Nuclear Forces", mencurigai bahwa Status-6 Rusia masih jauh dari keputusan untuk mengerahkan hulu ledak pada drone bawah laut. "Pemahaman saya, itu hanya tebakan yang mendidik, tapi saya pikir itu belum ada di sana," katanya kepada Fox News.
"Seperti yang saya pahami, ini masih semacam proyek kertas," ujarnya.

Credit sindonews.com

Militer AS: Ada Serangan Laser di Dekat Pangkalan China di Djibouti

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) merilis peringatan untuk para pilot pesawat bahwa ada serangan laser berkekuatan tinggi di dekat pangkalan militer China di Djibouti. Para pilot yang menerbangkan pesawat di sekitar wilayah udara tersebut diminta waspada.

Notice to airmen (NOTAM) atau pemberitahuan untuk penerbang pesawat telah diterbitkan di situs Federal Aviation Administration sejak 14 April 2018. Waktu peringatan, menurut pengumuman itu, berakhir pada 14 Juni 2018.

"Ada beberapa peristiwa lazing yang melibatkan laser berkekuatan tinggi di sekitar N1135.70 E04303.14," bunyi NOTAM tersebut, seperti dikutip dari IHS Jane, Sabtu (28/4/2018).

"Gunakan kewaspadaan ekstrem saat transit di dekat area ini," lanjut peringatan tersebut.

Koordinat yang disebutkan itu merupakan sebuah lokasi di atas laut yang berjarak 750 meter dari pangkalan militer baru China di Djibouti. Belum jelas sumber serangan laser tersebut.

Sekadar diketahui, China telah memproduksi laser dazzlers sebelum menandatangani Protokol Senjata Laser Pembuta.

Beberapa sumber intelijen melaporkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dicurigai mengoperasikan senjata berkekuatan tinggi itu di pangkalan atau di kapal militernya di lepas pantai.

Penggunaan laser untuk pembuta pilot telah meningkat selama bertahun-tahun. Laporan ini mengingatkan kembali momen Perang Dingin ketika pilot Angkatan Laut AS secara berkala diserang oleh laser yang berasal dari kapal angkatan laut dan kapal mata-mata Soviet.

Federal Aviation Administration menyebut aktivitas laser di Djibouti tidak sah. Pemerintah maupun militer China belum berkomentar atas laporan adanya serangan laser di dekat pangkalan militernya.

Djibouti berlokasi strategis di Tanduk Afrika. Militer AS juga mempertahankan basis militernya, di kawasan itu yang dikenal sebagai Camp Lemonnier. Tokyo dan Roma juga memiliki basis militer di Djibouti. Sedangkan Perancis menjadi tuan rumah pasukan Spanyol dan Jerman di pangkalannya sendiri di sana.

Credit sindonews.com

Jumat, 27 April 2018

Para Senator AS Coba Cegah Transfer Jet Tempur F-35 ke Turki

WASHINGTON - Tiga senator Amerika Serikat (AS) mencoba mencegah transfer jet tempur siluman generasi kelima F-35 Joint Strike Fighter ke Turki. Padahal, Ankara merupakan sekutu NATO dan salah satu dari sembilan negara yang terlibat proyek jet tempur canggih produksi Lockheed Martin tersebut.

Pesawat tempur siluman dibanggakan NATO sebagai jet tempur yang lihai dalam menghindari radar musuh.

Tiga senator AS, yakni James Lankford dan Thom Tillis dari Partai Republik serta Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat, telah menyusun rancangan undang-undang (RUU) untuk mencegah transfer jet tempur itu ke Ankara.

Upaya tiga senator ini dilakukan saat hubungan AS dan Turki sedang memburuk. Ankara telah memerangi pasukan Kurdi Suriah yang merupakan sekutu utama Washington dalam perang melawan kelompok Islamic State atau ISIS. Selain itu, langkah Ankara membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Moskow juga membuat AS kesal.

Ketiga senator dalam sebuah pernyataan menyatakan keprihatinannya bahwa Presiden Turki Tayyip Erdogan telah memulai jalur pemerintahan sembrono dan mengabaikan aturan hukum.

"Keputusan strategis Turki sayangnya jatuh lebih dan lebih tidak sejalan dengan, dan kadang-kadang berbeda dengan kepentingan AS. Faktor-faktor ini membuat transfer teknologi F-35 sensitif dan kemampuan mutakhir ke rezim Erdogan semakin berisiko," kata Lankford dalam pernyataan, yang dikutip Reuters, Jumat (27/4/2018).

Kedutaan Turki di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Erdogan telah mengumumkan keadaan darurat di Turki menyusul upaya kudeta pada Juli 2016. Sejak itu, dia telah menahan puluhan ribu orang, menindak tegas perbedaan pendapat dan melakukan pembersihan di militer dan birokrasi. Dia menuduh bahwa pengikut Fethullah Gulen—ulama yang tinggal di AS—berada di balik upaya kudeta.

Ketiga senator tersebut juga menyuarakan keprihatinan tentang penahanan pastor Amerika, Andrew Brunson, yang dituduh terlibat upaya kudeta.

"Pilihan Presiden Erdogan untuk mengambil sandera dan memenjarakan orang Amerika yang tidak bersalah, untuk mencoba mendapatkan pengaruh atas Amerika Serikat, sangat mengerikan dan melanggar hukum," kata Shaheen dalam pernyataannya.

Turki berencana membeli lebih dari 100 unit pesawat jet tempur F-35. Perusahaan Turki sendiri telah terlibat dalam memproduksi komponen untuk pesawat tempur tersebut. Ankara telah dijadwalkan untuk mulai menerima pesawat pertamanya dalam setahun.

RUU yang diperkenalkan tiga senator itu akan membatasi transfer F-35 ke Turki dan membatasi Ankara dari menerima kekayaan intelektual atau data teknis yang diperlukan untuk mempertahankan dan mendukung jet-jet tempur buatan AS.

Credit sindonews.com

New York Times: Pembunuhan Ilmuwan Palestina Operasi Mossad

NEW YORK - Surat kabar New York Times merilis laporan yang menyebut bahwa pembunuhan ilmuwan Palestina Dr Fadi al-Batsh di Kuala Lumpur adalah bagian dari operasi Mossad Israel. Operasi intelijen negara Yahudi itu bertujuan untuk melenyapkan para ahli drone Hamas.

Laporan yang mengutip para pejabat intelijen Barat dan Timur Tengah juga mengungkap bahwa operasi Mossad—badan rahasia intelijen Israel—untuk menyabotase proyek yang didukung Pyongyang untuk pengembangan dan transfer senjata canggih ke Gaza.

Al-Batsh, 35, ditembak mati dengan banyak peluru saat berjalan menuju sebuah masjid di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu pagi pekan lalu. Dia diserang dua pria yang menaiki sepeda motor saat akan salat Subuh.

Al-Batsh yang berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas di Malaysia dikenal sebagai ahli teknik listrik dan drone Hamas. Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza juga mengonfirmasi bahwa korban merupakan anggotanya yang loyal.

Keluarga al-Batsh sejak awal menuduh Mossad sebagai dalang pembunuhan. Sedangkan Hamas menyusul dengan menyalahkan Israel. Namun, pemerintah Israel membantah terlihat dalam pembunuhan al-Batsh.

"Albatsh mungkin telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan senjata dengan Korea Utara melalui Malaysia," tulis media Amerika Serikat itu mengutip para pejabat intelijen, Kamis (26/4/2018).

Salah satu pejabat intelijen menambahkan bahwa al-Batsh telah membantu menengahi kesepakatan itu, yang diekspose oleh Mesir yang baru-baru ini menyita pengiriman komponen komunikasi Korea Utara. Komponen yang akan digunakan untuk pembuatan amunisi berpresisi itu diangkut ke wilayah pesisir yang dikuasai Hamas, namun dicegat pihak berwenang Mesir.

Seorang pejabat intelijen Timur Tengah, lanjut laporan tersebut, mengatakan bahwa pembunuhan al-Batsh adalah bagian dari operasi yang lebih luas yang dipimpin oleh kepala Mossad, Yossi Cohen.

"Bertujuan untuk menumbangkan program Hamas yang melibatkan partisipasi ahli terkemuka di Gaza dalam proyek luar negeri untuk mengumpulkan pengetahuan dan persenjataan untuk melawan Israel," katanya.

Para pejabat intelijen yang berbicara dengan syarat anonim tersebut mengatakan bahwa badan intelijen Israel telah memberikan perhatian khusus untuk memantau proyek drone bawah tanah Hamas. Proyek itu fokus pada pembuatan kendaraan udara dan bawah laut yang mampu meningkatkan kemampuan ofensif strategis Gaza.

Malaysia—negara berpenduduk mayoritas Muslim—telah mendukung perjuangan Palestina selama bertahun-tahun, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Perdana Menteri Najib Razak pernah mengunjungi Gaza pada tahun 2013.

Masih menurut para pejabat intelijen tersebut, Hamas mulai untuk melirik Malaysia sebagai lokasi yang ideal untuk memajukan ambisi penelitiannya.

Sebuah laporan dinas rahasia Israel mengungkap bahwa pada tahun 2010, Malaysia berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para paraglider Palestina yang sedang dipersiapkan untuk digunakan dalam serangan di masa depan terhadap Israel. Namun, pejabat Malaysia membantah terlibat dalam plot seperti itu.

Credit sindonews.com

Penghacuran Rumah Palestina, Parlemen Inggris Protes Israel

Polisi bersenjata berdiri menjaga keamanan Gedung Parlemen di London, Inggris, 22 Maret 2016. REUTERS

CB, Jakarta - Puluhan anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah melakukan tekanan ekonomi terhadap Israel terkait dengan penghancuan rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Demikian kabar yang disiarkan Middle East Monitor, Kamis 26 April 2018.
Desakan tersebut disampaikan oleh 47 anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Konservatif dan Partai Nasional Skotlandia. Mereka menyampaikan sikapnya melalui sebuah mosi kepada pemerintah dengan judul "Rencana Demolisi di Khan Al-Ahmar di Tepi Barat".

Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke tentara Israel dalam bentrokan di kota Hebron, Tepi Barat, 23 Oktober 2015. faksi Palestina menyerukan demonstrasi massal terhadap Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam `day of rage`. REUTERS

Judul mosi tersebut sengaja dibuat terkait dengan pembahasan oleh Mahkamah Agung Israel masalah rencana otoritas Israel merobohkan sejumlah bangunan di Desa Khan al-Ahmar, daerah pendudukan di Tepi Barat."Mereka mengutuk rencana otoritas Israel sebab warga Israel bakal memiliki tempat tinggal dan komunitas di daerah pendudukan wilayah Palestina," salah satu butir isi mosi parlemen Inggris. "Israel tidak mempertimbangkan pandangan komunitas internasional dan tatanan hukum internasional mengenai pembongkaran rumah warga Palestina di daerah pendudukan."

Seorang pengunjuk rasa Palestina melemparkan botol berisi cairan cat menuju kendaraan Israel dalam bentrokan dengan pasukan Israel menyusul protes terhadap permukiman Yahudi yang dekat dari Qadomem, di desa Tepi Barat Kofr Qadom dekat Nablus 3 Februari 2017. REUTERS
Menurut anggota parlemen Inggris, warga Palestina yang tinggal di daerah pendudukan mendapatkan ancaman pembongkaran rumah, perluasan permukiman ilgal dan dipaksa pindah rumah. "Kejadian itu mereka hadapi setiap hari di daerah pendudukan."

Sebelumnya, pasukan pendudukan Israel menghancurkan sembilan rumah warga Palestina di Desa Umm Al-Hiran, Negev, untuk persiapan pembangunan rumah warga Yahudi. "Penduduk desa Arab menolak pengusiran paksa. Mereka diminta pindah ke kawasan terdekat di Desa Horah," tulis Middle East Monitor.
Menurut laporan situs berita setempat, para pemilik sembilan rumah yang akan dihancurkan tidak memiliki pilihan. Selain kediaman, lumbung pangan dan tanaman warga Palestina juga dihancurkan oleh serdadu Israel.

Credit tempo.co

70 Negara akan Menghentikan Pendanaan Kelompok Teroris

Gerakan kelompok ISIS

Foto: VOA

Prancis mendorong transaksi yang transparan.

CB, PARIS -- Lebih dari 70 negara berkomitmen meningkatkan upaya melawan pendanaan terorisme terkait Daesh atau ISIS dan al-Qaeda, Kamis (26/4). Komitmen terjadi di sela-sela Konferensi Internasional di Paris yang berlangsung selama dua hari.

Dilansir di Arab News pada Kamis (26/4), peserta konferensi sepakat sepenuhnya mengkriminalisasi pendanaan teror melalui sanksi yang efektif dan proporsional. Komitmen itu sesuai tujuan konferensi yang diadakan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengkoordinasikan upaya mengurangi ancaman teror dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, Ketua IMF Christine Lagarde, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Abdel Al-Jubeir, dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani turut hadir dalam konferensi tersebut.

Sekretaris eksekutif dari Satgas Aksi Keuangan antarpemerintah, Daniel Lewis berharap kesepakatan konferensi yang tertuang di kertas bisa direalisasikan. Peserta setuju untuk mengadakan konferensi serupa tahun depan di Australia.

"Ketika kami memiliki informasi, (misalnya daftar PBB dari individu dan entitas yang membiayai terorisme) kami perlu memastikan langkah-langkah seperti pembekuan aset dilaksanakan sepenuhnya dan cepat," kata Lewis.

Peserta konferensi mengusulkan adanya berbagi informasi antara layanan intelijen, penegakan hukum, bisnis keuangan, dan industri teknologi. Selain itu, peserta menyatakan kesediaannya menelusuri dana yang masuk ke organisasi non-pemerintah dan asosiasi amal.

Prancis telah mendorong koordinasi internasional dan transparansi dalam transaksi keuangan. Prancis mencatat, kekalahan militer Daesh di lapangan tidak menghentikan tindakan terorisme yang dilakukan kelompok tersebut, bersama dengan Al-Qaeda. Terutama, di daerah yang tidak stabil, seperti, Afghanistan, Malaysia, Filipina, Yaman, Mesir, dan Afrika sub-Sahara.

Kelompok teror tidak hanya bergantung pada uang tunai. Saat ini, mereka juga mengguakan kartu prabayar, dompet daring, dan operasi crowdfunding. Bahkan, Daesh juga berinvestasi dalam bisnis dan real estate untuk memastikan pembiayaannya. Pendapatan Daesh diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar AS pada 2014 hingga 2016.

Meskipun sebagian besar serangan di negara-negara Barat tidak menghabiskan banyak uang, seorang pejabat Prancis mengatakan kelompok-kelompok teror memiliki organisasi besar. Sehingga, butuh banyak biaya merekrut, melatih, memperlengkapi orang-orang dan menyebarkan propaganda.

Penuntut kontraterorisme Prancis, Francois Molins mengatakan Daesh menggunakan teknik pembiayaan mikro untuk mengumpulkan sejumlah besar uang dalam jumlah kecil. Bekerja dengan unit intelijen keuangan membantu mengidentifikasi 416 orang di Prancis yang telah menyumbangkan uang kepada Daesh selama dua tahun terakhir.

Namun, tuduhan atas pendanaan ekstremis memicu boikot pada Qatar oleh empat negara Arab. Qatar membantah membiayai para ekstremis.

Credit republika.co.id