AS dan Inggris menduga Rusia merencanakan serangan masif terhadap sistem komputer
CB,
WASHINGTON -- Peringatan publik dirilis oleh Gedung Putih, agen Amerika
Serikat (AS), Pusat Kemananan Nasional Inggris mengenai kemungkinan
peretasan global yang dilakukan peretas Rusia. Peringatan itu muncul
setelah AS dan Inggris sama-sama memonitor ancaman peretas selama
setahun terakhir.
Dikutip dari Washington Post, Senin (16/4), pemerintah AS
dan Inggris menduga Rusia sedang merencanakan serangan terhadap sistem
komputer secara masif di seluruh dunia. Komputer rumah hingga penyedia
internet disebut sebagai sasaran para peretas untuk tujuan mata-mata dan
kemungkinan sabotase.
"Kami meyakini Rusia merancang
serangan siber yang menyasar rumah tangga dan bisnis. Apa yang saya dan
anda miliki di rumah bisa jadi sasaran peretas," kata koordinator
keamanan siber Gedung Putih Rob Joyce pada Senin (16/4). Jutaan pengguna
komputer di seluruh dunia juga dikabarkan tak luput dari ancaman
peretas Rusia.
Ciaran Martin selaku kepala di National
Cyber Security Centre (NCSC), bagian dari agen intelijen Inggris GCHQ,
menyatakan Rusia adalah musuh berat dalam dunia siber. Dalam wawancara
dengan Independent dan sejumlah media lain, Ciaran Martin mengatakan
ancaman siber Rusia pertama kali diungkap badan keamanan siber AS.
Ancaman
serangan tersebut diyakini juga berpengaruh ke Inggris dan dapat
mengacaukan sektor energi. "Ini adalah serangan berkelanjutan yang
menargetkan sederet entitas, kami percaya Rusia ada di balik ancaman
serangan siber," katanya.
"Tujuan peretasan bisa saja
untuk keperluan spionase dan digunakan untuk kepentingan mereka. Jutaan
perangkat di seluruh dunia terancam dan peretas bisa mengambil alih
kontrol konektivitas," papar Martin.
Jakarta (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku
telah meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk
mempertahankan tentaranya di Suriah dalam jangka panjang dan membatasi
serangan rudal ke Suriah Sabtu pekan lalu hanya menyasar
fasilitas-fasilitas senjata kimia.
Dalam wawancara dengan The Guardian kemarin, Macron menyatakan membatasi
serangan peluru kendali ke target-target khusus tadinya tidak
dipikirkan Trump.
"Kami juga membujuk dia bahwa kami perlu membatasi serangan ke
(situs-situs) senjata kimia, setelah segala sesuatu disampaikan lewat
cuitan," kata dia.
Presiden Prancis itu melanjutkan, "Sepuluh hari lalu, Presiden Trump
telah berkata bahwa 'Amerika Serikat meski menarik diri dari Suriah'.
Kami berhasil meyakinkan dia bahwa penting tetap (ada di Suriah). Kami
berhasil meyakinkan dia adalah penting tetap ada (di Suriah) untuk
jangka panjang."
Kendati kerap berseberangan di Timur Tengah, Macron dan Trump menjalin
hubungan yang bersahabat setahun terakhir ini. Macron mengundang Trump
menghadiri Hari Bastille tahun lalu dan sebaliknya dia akan mengunjungi
Gedung Putih bulan ini.
Keputusan Macron memerintahkan peluncuran rudal-rudal Prancis ke Suriah
bersama AS dan Inggris telah menandai fase baru dalam masa
pemerintahannya. Ini kali pertama presiden paling muda dalam sejarah
modern Prancis itu menggunakan mandat konstitusi sebagai panglima
tertinggi angkatan bersenjata untuk memerintahkan serangan militer.
Menanggapi klaim Macron, Sekretaris Gedung Putih Sarah Sanders
mengatakan, "Misi AS tidak berubah, presiden sudah jelas bahwa dia ingin
pasukan kami pulang secepat mungkin. Kami telah menuntaskan tugas
menghancurkan ISIS dan menciptakan kondisi yang mencegah ISIS kembali.
Sebagai tambahan kami mengharapkan sekutu dan mitra kawasan kami untuk
mengambil tanggung jawab lebih besar lagi baik secara militer maupun
finansial dalam mengamankan kawasan."
Serangan rudal sekutu ke Suriah Sabtu pekan lalu itu telah memuntahkan
105 peluru kendali AS, Inggris dan Prancis yang menyasar tiga fasilitas
senjata kimia sebagai balasan atas serangan gas di Douma pada 7 April.
Serangan ini juga menjadi operasi militer besar Prancis pertama sejak
Macron terpilih Mei tahun lalu, demikian The Guardian.
Perwira militer Arab Saudi Kolonel Turki
S. Al Maliki memaparkan perihal serangan rudal balistik milisi Houthi
ke wilayah Arab Saudi dari Yaman dan dukungan Iran dengan memasok rural
dan pesawat nirawak "Ababil" kepada milisi Houthi dalam menyerang
wilayah Arab Saudi. Kolonel Turki memaparkan dan memberikan bukti
keterlibatan Iran itu dalam konferensi pers di Al Khobar, Senin Malam
(16/7). (Rahmad Nasution)
Al Khobar, Arab Saudi (CB) - Angkatan Bersenjata Arab
Saudi, Senin (16-4-2018) malam, menunjukkan bukti keterlibatan Iran
dalam serangan-serangan rudal balistik dan pesawat tanpa awak milisi
Houthi Yaman ke wilayah negara itu dalam beberapa tahun terakhir.
Bukti berupa sisa-sisa rudal dan "drone AUV Ababil" buatan Iran yang
berhasil dirontohkan sistem pertahanan militer Arab Saudi itu
ditunjukkan kepada puluhan wartawan Arab Saudi dan mancanegara, termasuk
Antara, dalam sebuah konferensi pers.
Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Hotel Le Meridien Al Khobar
itu, perwira militer Arab Saudi, Kolonel Turki S. Al Maliki, menegaskan
rudal dan pesawat nirawak Ababil itu diluncurkan milisi Houthi untuk
menyerang Jazan dan Bandar Udara Abha.
Serangan milisi Houthi yang didukung Iran dengan rudal balistik dan AUV
Ababil ke Jazan dan Bandara Abha, Arab Saudi, itu terjadi pada tanggal
11 April 2018, katanya.
(foto : Rahmad Nasution)
Menurut Turki, kelompok milisi Houthi tak mungkin memiliki kemampuan
menyerang dengan alat utama sistem senjata rudal balistik dan AUV Ababil
ke wilayah Arab Saudi dari Yaman tanpa bantuan pasokan dari Iran.
"Kemampuan yang sama juga diberikan Iran kepada Hizbullah dan Hamas," katanya.
Ia mengatakan bahwa serangan rudal milisi Houthi itu tidak hanya mengancam Arab Saudi, tetapi juga masyarakat internasional.
Kolonel Turki S. Al Maliki lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya tidak
membalas serangan balasan ke sasaran Houthi di wilayah Yaman karena Arab
Saudi menghormati etika dan hukum internasional serta mempertimbangkan
keselamatan warga sipil di negara itu.
Sejauh ini, Arab Saudi lebih mengandalkan pasukan pemerintah Yaman yang
sah dalam menghadapi milisi Houthi di negaranya karena mempertimbangkan
keselamatan jiwa rakyat Yaman, katanya.
Perihal keterlibatan Iran yang mendukung Houthi di Yaman dan ancaman
rudal balistik milisi ini sempat disinggung oleh Raja Salman bin
Abdulaziz Al Saud dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Ke-29
Liga Arab yang berlangsung di Dhahran, Minggu (15-4-2018).
Raja Salman mengatakan bahwa milisi Houthi di Yaman yang didukung Iran
merupakan ancaman nyata dan tiga dari 119 misil yang telah
ditembakkannya bahkan diarahkan ke Mekah, kota tersuci umat Islam.
"Realitas ini kembali menunjukkan kepada dunia bahaya perilaku Iran di
kawasan, pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum internasional dan
pengabaian atas nilai-nilai, etika, dan bertetangga baik," kata Raja
Salman dalam pidatonya.
Pemimpin Arab Saudi yang menyandang gelar pelayan dua tempat suci umat
Islam dunia ini menyambut baik pernyataan PBB yang mengutuk keras
serangan misil milisi Houthi ke sejumlah kota di Arab Saudi tersebut.
Milisi Houthi yang didukung Iran ini bertanggung jawab penuh atas
munculnya dan berlanjutnya krisis Yaman dan penderitaan kemanusiaan di
negeri itu. Oleh karena itu, Arab Saudi meminta PBB bersikap tegas atas
perilaku Iran ini.
Dalam Deklarasi Dhahran yang dihasilkan KTT Ke-29 Liga Arab itu, para
pemimpin dan ketua delegasi negara-negara anggota Liga Arab menegaskan
penolakan mereka pada campur-tangan Iran dalam urusan dalam negeri
negara-negara Arab.
Iran juga dituntut untuk menarik milisi-milisi dan elemen-elemen
bersenjata yang didukungnya dari semua negara Arab, khususnya Suriah dan
Yaman, demikian isi Deklarasi Dhahran KTT Ke-29 Liga Arab itu.
Terowongan Gaza-Israel yang dibangun pejuang Palestina.
Foto: AP
Penghancuran terbaru merupakan terowongan kelima yang dirusak oleh Israel.
CB,
TEL AVIV -- Militer Israel, pada Ahad (15/4), mengatakan telah
menghancurkan terowongan Hamas yang membentang dari Jalur Gaza hingga ke
teritorialnya. Hal itu merupakan terowongan kelima yang dihancurkan
Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Juru bicara militer Israel Jonathan Conricus mengungkapkan,
terowongan yang baru saja dihancurkan belun memiliki titik keluar.
"Terowongan itu telah melintasi wilayah Israel beberapa meter, tetapi
belum memiliki titik keluar," katanya, dikutip laman Asharq Al-Awsat.
Ia
memperkirakan terowongan itu berasa dari daerah Jabaliya di Jalur Gaza
dan sedang digali ke arah komunitas Nahal Oz di Israel. Kendati
demikian, Conricus sendiri belum dapat memastikan seberapa panjang
terowongan tersebut. "Menurut penilaian awal kami, terowongan ini
mencapai beberapa kilometer (panjangnya) ke Jalur Gaza," ujarnya.
Menteri
Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan terowongan yang baru
saja dihancurkan tersebut merupakan yang terpanjang dan terdalam yang
ditemukan Israel. "Ini adalah terowongan yang menghabiskan jutaan dolar
untuk menggali. Uang yang alih-alih akan mengurangi kesulitan warta Gaza
tenggelam di pasir," ucap Lieberman.
Ia pun mencela Hamas
karena dinilai telah menyelewengkan dana untuk warga Gaza demi membangun
terowongan tersebut. Hamas sendiri belum memberi pernyataan resmi
terkait hal ini.
Daerah perbatasan Gaza-Israel baru-baru
ini tengah bergolak. Ribuan warga Palestina di wilayah tersebut
menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut Israel mengembalikan tanah
dan desa yang didudukinya setelah Perang Arab-Israel tahun 1948 kepada
para pengungsi Palestina.
Namun, aksi tersebut direspons
secara brutal oleh pasukan Israel. Mereka tak ragu melepaskan tembakan
ke arah demonstran guna membubarkan aksi tersebut. Menurut Kementerian
Kesehatan Gaza, aksi brutal Israel telah menyebabkan 34 warga Palestina
tewas dan lebih dari 1.000 lainnya luka-luka.
Aksi
demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel telah digelar sejak akhir Maret
lalu. Aksi tersebut rencananya akan dilakukan selama berpekan-pekan.
Adapun aksi puncak akan dilaksanakan pada 15 Mei mendatang, yakni ketika
Israel memperingati hari kelahirannya.
Dalam gambar yang diambil oleh Angkatan Laut AS,
kapal penjelajah kendali-rudal USS Monterey (CG 61) menembakkan rudal
Tomahawk ke Suriah, Sabtu, (14/4). Donald Trump mengumumkan serangan
udara ke Suriah sebagai tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia.
Foto: Letnan john Matthew Daniels / Angkatan Laut AS melalui AP
Bandara Dumair digunakan dalam kampanye militer merebut Ghouta Timur.
CB,
DAMASKUS -- Media pro-Iran-Hezbollah melaporkan pada Selasa (17/4),
pertahanan udara Suriah telah mencegat tiga rudal yang ditujukan ke
bandara militer Dumair di timur laut Damaskus.
Pasukan oposisi mengatakan Bandara Dumair telah digunakan dalam
kampanye militer untuk merebut kembali Ghouta timur, daerah kantong
pemberontak di pinggiran Damaskus. Tentara Suriah, yang didukung oleh
kekuatan udara Rusia, telah berhasil merebut kembali Ghouta timur
setelah serangan bom tanpa henti.
Media pemerintah Suriah
tidak menyebutkan penyerangan di Dumair. Tetapi sebelumnya mengatakan
pertahanan udara Suriah telah menembak jatuh rudal di atas pangkalan
utama Shuyrat di provinsi Homs.
Televisi
pemerintah Suriah memperlihatkan gambar-gambar rudal yang ditembakkan
di udara di atas pangkalan udara hanya beberapa hari setelah serangan
AS, Inggris, dan Prancis terhadap Suriah. Negara-negara tersebut
melakukan penyerangan atas dugaan penggunaan bahan kimia oleh Suriah di
kota Douma.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan tidak ada kegiatan militer AS di daerah itu pada saat Suriah menembakan rudalnya.
Seorang anak dan pria memperoleh penanganan medis
setelah terpapar gas beracun di Douma, Ghouta Timur, Damascus, Syria,
Ahad (25/2).
Foto: Bassam Khabieh/Reuters
AS dan Prancis mengklaim memiliki bukti kuat penggunaan gas beracun di Douma
CB,
BEIRUT -- Penyidik independen yang menginvestigasi senjata kimia Suriah
dihalangi oleh pihak berwenang Suriah dan Rusia pada Senin (16/4). Hal
ini dilaporkan seorang pejabat berwenang, beberapa hari setelah sekutu
AS, Prancis dan Inggris memborbardir area yang diduga terkait dengan
program senjata kimia Suriah.
Tim dari penyidik independen mengakui mereka kurang mendapat akses
masuk ke kota Douma. Organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW), telah
meninggalkan pertanyaan terkait serangan ke warga sipil pada 7 April
lalu yang hingga kini tidak dijawab pihak berwenang.
Direktur
Jendral OPCW, Ahmet Uzumcu mengatakan pejabat Suriah dan Rusia menyebut
ada persoalan keamanan yang tertunda, sehingga menahan inspekturnya
masuk ke kota Douma. "Tim belum dikerahkan ke Douma," kata Uzumcu,
kepada Dewan Eksekutif OPCW di Den Haag, dua hari setelah dari Suriah.
Pihak
berwenang Suriah menawarkan 22 orang untuk diwawancarai sebagai saksi.
Dan dikatakan apa yang dibutuhkan akan diatur demi memasukkan tim ke
kota Douma secepat mungkin. AS dan Prancis mengklaim memiliki bukti kuat
dimana gas beracun telah digunakan saat menyerang kota Douma dan di
timur Damaskus telah menewaskan belasan orang.
Dan diduga
pihak militer dibawah Presiden Bashar Assad berada dibelakang kekejian
ini. Walaupun belum didapat satu pun bukti yang diketahui publik. Suriah
dan sekutunya Rusia telah membantah ancaman serangan kimia itu telah
terjadi.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov
menyalahkan serangan udara Sekutu yang terjadi pada Sabtu pagi sehingga
menahan misi oleh tim OPCW ke Douma. Dikatakan Sergei kepada wartawan di
Moskow, inspektur tidak dapat pergi ke lokasi tersebut karena
memerlukan izin dari Departemen Keamanan AS.
Juru Bicara
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan izin telah
diberikan pada OPCW. PBB telah memberikan izin yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan. "Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan izin
yang diperlukan bagi tim OPCW untuk melakukan pekerjaannya di Douma.
Kami belum menolak permintaan tim itu untuk pergi ke Douma," kata
Dujarric.
Baik Rusia dan pemerintah Suriah ia menyambut
baik kunjungan OPCW. Tim tiba di Suriah tak lama sebelum serangan udara
dan bertemu dengan pejabat Suriah, namun demikian pasukan pemerintah dan
pasukan Rusia telah dikerahkan di Douma, yang sekarang telah berada
dalam kendali Suriah.
Oposisi dan aktivis Suriah telah
mengkritik penyebaran militer Rusia di kota Douma tersebut. Oposisi
mengatakan bisa jadi bukti penggunaan senjata kimia mungkin tidak lagi
ditemukan. Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membantah bahwa
Rusia menghilangkan bukti apa pun di area yang terindikasi penggunaan
senjata kimia.
UE
mendesak Rusia dan Iran untuk menggunakan pengaruh mereka pada rezim
Assad guna mencegah terjadi kembali serangan dengan menggunakan senjata
kimia. Foto/Istimewa
BRUSSELS
- Uni Eropa (UE) mendesak dua sekutu dekat Suriah, Rusia dan Iran untuk
menggunakan pengaruh mereka pada rezim Bashar al-Assad guna mencegah
terjadi kembali serangan dengan menggunakan senjata kimia.
"UE
menyerukan kepada semua negara, terutama Rusia dan Iran, untuk
menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah penggunaan lebih lanjut
senjata kimia, terutama oleh rezim Suriah," kata UE dalam sebuah
pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (16/4).
Sementara
itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg
menuturkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS),
Prancis dan Inggris adalah untuk memberikan peringatan kepada Suriah,
Rusia dan Iran untuk tidak lagi menghalangi proses penyelidikan terhadap
dugaan serangan senjata kimia.
"Operasi ini bertujuan untuk
mengurangi kemampuan Damaskus untuk menggunakan senjata kimia,
investigasi senjata kimia oleh PBB terhalang oleh Rusia. Ini adalah
sinyal yang jelas bagi rezim Bashar al-Assad, Rusia dan Iran," ucap
Stoltenberg.
Stoltenberg kemudian menuturkan, meskipun mereka
memiliki perbedaaan pandangan di semua hampir bidang dengan Rusia, NATO
tidak pernah menutup pintu untuk melakukan dialog mengenai apapun,
termasuk mengenai perbaikan hubungan kedua pihak atau mengenai Suriah.
Stoltenberg
menuturkan serangan di Suriah adlah peringatan kepada Suriah, Rusia dan
Iran untuk tidak menghalangi proses penyelidikan serangan senjata
kimia. Foto/Reuters
BRUSSELS
- Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menuturkan bahwa serangan
yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris adalah
untuk memberikan peringatan kepada Suriah, Rusia dan Iran untuk tidak
lagi menghalangi proses penyelidikan terhadap dugaan serangan senjata
kimia.
"Operasi ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Damaskus
untuk menggunakan senjata kimia, investigasi senjata kimia oleh PBB
terhalang oleh Rusia. Ini adalah sinyal yang jelas bagi rezim Bashar
al-Assad, Rusia dan Iran," ucap Stoltenberg, seperti dilansir Sputnik
pada Senin (16/4).
Stoltenberg kemudian menuturkan, mereka
memiliki perbedaaan pandangan di semua hampir bidang, NATO tidak pernah
menutup pintu untuk melakukan dialog mengenai apapun, termasuk mengenai
perbaikan hubungan kedua pihak atau mengenai Suriah.
Sebelumnya,
Stoltenberg menuturkan, NATO percaya bahwa aksi militer yang dilakukan
Prancis, Inggris, dan AS di Suriah tidak akan mengancam penyelesaian
politik di negara Timur Tengah tersebut.
Dirinya menambahkan
bahwa semua negara anggota NATO mendukung penuh serangan yang
dilancarkan oleh ketiga negara itu terhadap fasilitas militer Suriah.
"Negara
anggota NATO menyatakan dukungan penuh untuk tindakan yang dimaksudkan
untuk menghancurkan senjata kimia rezim Suriah dan mencegah serangan
senjata kimia lebih lanjut terhadap rakyat Suriah," kata Stoltenberg.
Presiden
Perancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan yang dipimpin
Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah adalah sah. Foto/Reuters
PARIS
- Presiden Perancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan yang
dipimpin Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah adalah sah. Tetapi dia
lalu menuturkan, sejarah akan menilai apakah operasi itu dibenarkan atah
tidak.
Dalam sebuah wawancara dengan BFMTV, radio RMC dan
Mediapart, Macron menyatakan serangann yang dilancarakan ke Suriah sah
karena dilakukan oleh tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK)
PBB.
"Kami memiliki legitimasi internasional untuk bertindak
dalam kerangka ini. Tiga anggota DK telah campur tangan," kata Macron
dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin
(16/4).
Dia kemudian menyatakan bahwa Presiden Suriah Basha al-
Assad telah berbohong dari awal tentang dugaan penggunaan senjata kimia
oleh pasukan di bawah kendalinya dan menyatakan bahwa pemerintah Prancis
memiliki bukti bahwa senjata kimia, terutama gas klorin, digunakan di
Suriah.
Macron menambahkan, serangann yang dilakukan Prancis,
AS, dan Inggris bukan ditujukan untuk melawan suatu negara dan serangan
terbaru yang dilakukan adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan.
"Prioritas
untuk intervensi militer Prancis tetap dalam perang melawan ISIS dan
bahwa serangan presisi tidak menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia,"
tukasnya.
Rusia menegaskan, Moskow akan segera merespon, jika sanksi itu benar-benar dijatuhkan. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia angkat bicara mengenai kemungkinan adanya sanksi baru yang
dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. Rusia menegaskan,
Moskow akan segera merespon, jika sanksi itu benar-benar dijatuhkan.
"Rusia
tidak akan menunda-nunda untuk mengadopsi sebuah undang-undang sebagai
tanggapan terhadap sanksi baru AS," kata Wakil Menteri Luar Negeri
Rusia, Sergei Ryabkov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia
Today pada Senin (16/5).
Ryabkov mengatakan, Moskow sedang
mendiskusikan apa yang dia sebut penyalahgunaan status dolar Washington
sebagai mata uang cadangan global.
Sebelumnya diwartakan, Duta
Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menuturkan, harga yang dibayar Suriah
untuk menggunakan senjata kimia pada warganya adalah serangan militer.
Sedangkan Rusia akan membayar dengan ekonominya untuk dukungannya
terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Haley mengatakan,
Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan mengumumkan rincian sanksi pada
hari awal pekan ini. "Mereka akan pergi langsung ke perusahaan apa pun
yang berurusan dengan peralatan yang berkaitan dengan Assad dan
penggunaan senjata kimia," kata Haley.
"Kami ingin teman-teman
mereka, Iran dan Rusia, mengetahui bahwa kami bersungguh-sungguh, dan
bahwa mereka akan merasakan rasa sakit dari ini juga," imbuhnya.
Presiden China Xi Jinping memerintahkan
militer untuk menggelar latihan perang di Selat Taiwan sebagai protes
atas kedekatan Washington dengan Taipei. (Reuters/Tyrone Siu)
Jakarta, CB -- Presiden China Xi Jinpingmemerintahkan militer untuk menggelar latihan perang atau live-fire exercise di Selat Taiwan.
Latihan yang rencananya berlangsung pada Rabu (18/4) dilakukan sebagai
pesan tegas Beijing atas relasi Amerika Serikat dan Taiwan yang kian
erat.
Simulasi perang yang melibatkan latihan tembak-menembak
dengan amunisi tajam ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan
Angkatan Laut China di perairan itu sejak 2015 lalu.
"China ingin
mempertegas bahwa militer kami selalu siap. Kedua, latihan ini memberi
sinyal kepada pemerintahan di Taipei untuk tidak melakukan hal yang
tidak semestinya lebih jauh lagi," kata seorang peneliti dari program
studi keamanan maritim S. Rajaratnam School of International Studies,
Collin Koh, Senin (16/4).
Hubungan China dan Taiwan terus merenggang terutama setelah Presiden
Tsai-ing Wen menjabat pada 2015 lalu. Di tangan Tsai, Taiwan terus
berupaya memerdekakan diri dari China dengan mencoba mendapat pengakuan
dari negara lain termasuk AS.
Sejak
Trump duduk di Gedung Putih pada Januari 2017 lalu, AS juga terus
memperkuat hubungannya dengan Taiwan. Washington dan Taipei bahkan
menandatangani perjanjian yang memperbesar peluang bagi pejabat publik
keduanya untuk saling berkunjung.
Awal April pemerintahan AS juga
sepakat menjual teknologi kapal selamnya kepada Taiwan. Menteri luar
negeri AS yang baru, Mike Pompeo, bahkan menekankan pentingnya
mempertahankan kebijakan penjualan senjata ke Taiwan saat berbicara
kepada Kongres pada Kamis (12/4).
Hal itu membuat geram China
yang selama ini menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang. China
juga kerap memprotes negara-negara yang memiliki hubungan dengan Beijing
tapi juga berupaya menjalin kedekatan dengan Taiwan.
Presiden Xi bahkan tak segan merespons setiap upaya separatis dengan agresi militer.
"Latihan
ini merupakan peringatan yang sangat berguna terhadap Taiwan dan AS
untuk tidak menantang kepentingan China terkait kedaulatannya. Simulasi
perang ini juga memperingatkan agar semua pihak tidak melewati batas
ketika berhubungan dengan Taiwan," ucap Direktur China Power Project
CSIS, Bonnie Glaser kepada CNN.
Foto: Reuters/Tyrone Siu Tentara Taiwan dalam sebuah latihan perang.
Simulasi
perang pekan ini juga dilakukan setelah China menggelar latihan militer
terbesar di Laut China Selatan pada 10 dan 11 April lalu. Presiden Xi
bahkan turun langsung meninjau latihan tersebut dari dek kapal
penghancur Changsha.
Sehari setelahnya, Presiden Tsai dikabarkan langsung meninjau latihan angkatan lautnya. Menurut media pemerintah Taiwan, CNA, itu merupakan pertama kalinya Tsai menaiki kapal perang dan ikut serta dalam latihan militer sejak menjabat sebagai presiden.
Menanggapi
latihan militer China pekan ini, Kementerian Pertahanan Taiwan
meyakinkan warganya untuk tidak panik karena simulasi perang itu
berlangsung di zona militer rutin.
Taipei juga meyakinkan bahwa
pasukan militer nasionalnya mampu melindungi warga dari segala ancaman
apapun, termasuk China."Kepada warga kami, mohon untuk tetap tenang,"
bunyi pernyataan kementerian pertahanan Taiwan.
PM Jepang Shinzo Abe disebut bakal mengundurkan diri dari jabatannya karena terjerat skandal. (Reuters/Toru Hanai)
Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri JepangJunichiro Koizumi menyebut penerusnya, Shinzo Abe, akan mengundurkan diri dari jabatan karena terjerat skandal kronisme dan pemalsuan data penjualan lahan sekolah.
Kepada majalah mingguan Aera,
Koizumi mengisyaratkan bahwa Abe akan mengundurkan diri saat masa reses
parlemen 20 Juni mendatang, setelah popularitasnya anjlok dan terus
menurun.
"Situasinya semakin berbahaya. Bukankah Abe akan
mengundurkan diri ketika masa sidang parlemen berakhir?" kata Koizumi
dalam wawancaranya dengan Aera, dikutip Reuters Senin (16/4).
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus turun
setelah Abe diduga memberi perlakukan istimewa terhadap lembaga
pendidikan Kake Gakuen milik kerabat dekatnya, Kotaro Keke.
Abe juga dituding menjual tanah negara seharga 10 persen dari harga
pasar kepada lembaga pendidikan Moritomo Gakuen. Moritomo Gakuen
merupakan operator sekolah yang dijalankan oleh teman dekat istri Abe,
Akie Abe.
Kasus ini pertama kali terungkap pada 2017. Sejak
terendus media, nama Akie Abe langsung dihapus dari dokumen resmi
jual-beli tanah tersebut. Menteri Keuangan Taro Aso bahkan mengaku sudah
mengubah sejumlah dokumen terkait penjualan kontroversial itu.
Selain
itu, skandal pelecehan seksual terhadap wartawan perempuan yang diduga
dilakukan wakil Aso, Junichi Fukuda, juga disebut memperburuk citra
pemerintahan Abe.
Jajak pendapat yang dilakukan Stasiun televisi
Nippon TV pada akhir pekan lalu menunjukkan popularitas Abe hanya
mencapai 26,7 persen, terendah sejak menjabat pada Desember 2012 lalu.
Sementara itu, survey yang dilakukan surat kabar Asahi menunjukkan popularitas Abe di angka 31 persen.
Sedikitnya
50 ribu warga disebut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi mendesak
Abe mundur, pekan lalu. Para warga berdemonstrasi membawa poster
bertuliskan "Abe sudah Tamat" dan "Abe Keluar!"
Meski Abe sudah
meminta maaf secara terbuka soal skandalnya, dua pertiga warga disebut
tidak mempercayai penjelasan orang nomor satu di Jepang itu.
Popularitas
Abe yang terus menurun membuat kemampuan pria 64 tahun dikhawatirkan
tak bisa mengamankan periode ketiganya sebagai pemimpin partai berkuasa
Liberal Democratic Party (LDP) pada pemilu partai September mendatang.
Abe harus bisa menang jika ingin bertahan sebagai perdana menteri.
Koizumi
mengatakan jika Abe berkeras untuk tetap berada di pemerintahan, hal
itu akan mempersulit bahkan merugikan kandidat LDP dalam pemilu parlemen
pada musim panas mendatang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)
Washington (CB) - Mantan direktur FBI James Comey, dalam
wawancara ABC News Minggu waktu Amerika Serikat, mengatakan bahwa
Presiden AS Donald Trump adalah pemimpin yang secara moral tidak layak
dan berbahaya karena menciptakan kerusakan luar biasa terhadap
norma-norma kelembagaan.
Comey, dipecat Trump Mei tahun lalu, mengkhawatirkan presiden AS ini
menjadi terbuka untuk diperas Rusia berdasarkan klaim bahwa Trump hadir
ketika pelacur-pelacur Rusi saling mengencingi satu sama lain sewaktu
Trump mengunjungi Moskow pada 2013.
Comey dipecat ketika FBI sedang menyelidiki dugaan hubungan antara tim
kampanya kepresidenan Trump 2016 dengan intervensi Rusia dalam Pemilu
AS.
Rusia sendiri membantah telah mencampuri urusan Pemilu AS dan Trump juga
membantah telah berkolusi atau melakukan aktivitas yang tidak layak.
Comey mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan George Stephanopoulos
dari ABC News yang mengudara pukul 22.00 waktu setempat bahwa "mungkin
saja tetapi saya tak tahu pasti" apakah Rusia memiliki bukti yang
mendukung tuduhan adanya kunjungan Trump ke Rusia itu.
"Orang yang berbicara dan memperlakukan wanita seperti seonggok daging
semata yang terus-terusan berbohong mengenai hal besar dan kecil serta
yakin rakyat Amerika mempercayai kebohonganya itu, maka orang itu tidak
layak menjadi presiden Amerika Serikat, dari sisi moral. Dan itu bukan
pernyataan politik," kata Comey.
"Secara moral dia tidak layak menjadi presiden," imbuh dia.
Comey berencana membeberkan itu semua dalam sebuah buku berjudul "Higher
Loyalty" yang segera dipublikasikan Selasa waktu AS ini, demikian
Reuters.
Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike
Pence, berdiri di belakang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang
memegang proklamasi yang ia tanda tangani bahwa Amerika Serikat mengakui
Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedutaanya
kesana, saat berpidato dari Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat,
Rabu (6/12/2017). (REUTERS/Kevin Lamarque)
... bahwa Trump marah saat diberitahu kesalahan, Lerner sebelumnya adalah seorang Never Trumper...
Washington (CB) - Jon Lerner, pembantu keamanan nasional
baru untuk Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, mengundurkan
diri, Minggu, hanya dua hari setelah secara resmi ditunjuk untuk jabatan
itu.
Undur diri itu terjadi setelah pembahasan rahasia Gedung Putih menjadi
berita utama, kata pejabat Gedung Putih. Ini menambah panjang daftar
nama pejabat penting Amerika Serikat yang mengundurkan diri pada
pemerintahan Donald Trump.
Penunjukan Lerner ke dalam kelompok Pence adalah salah satu jabatan
personel sangat singkat di Gedung Putih, yang belakangan dikenal atas
pergantian staf akibat gejolak dan pertikaian internal, serta menjadi
peristiwa pertama untuk menutupi wakil presiden, yang bekerja keras
untuk terhindar dari drama itu.
Kantor Pence, Jumat, mengumumkan, Lerner, pembantu senior untuk Duta
Besar Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley, akan menjadi penasihat utama
Pence mengenai masalah kebijakan luar negeri.
Lalu, pada Minggu malam, kantor Pence mengeluarkan pernyataan kedua: Lerner ditarik.
Masalah itu memuncak pada Jumat, saat Pence dan staf seniornya berada
dalam penerbangan delapan jam ke Peru untuk menghadiri KTT Amerika.
Menurut pejabat Gedung Putih, bahwa Trump marah saat diberitahu kesalahan, Lerner sebelumnya adalah seorang Never Trumper, istilah untuk menggambarkan pendukung Partai Republik anti-Trump.
Lerner telah mendukung senator Republik, Marco Rubio, selama perlombaan
utama untuk memilih kandidat partai menjelang Pemilu 2016.
Pence menelepon Trump dan membereskan ketegangan, kata pejabat itu. Tapi
drama yang berumur pendek mencuat ke publik pada Minggu dalam laporan
Axios, yang mengatakan, Trump pada awalnya mengatakan kepada kepala
stafnya, John Kelly, untuk membatalkan pengangkatan dan mempertanyakan
mengapa Pence membuat pilihan itu.
Lerner kemudian menawarkan untuk mundur, Minggu malam, "demi
meminimalkan jumlah konflik dan drama internal," kata pejabat Gedung
Putih, dan Pence pun memutuskan bahwa itu adalah pilihan terbaik.
Untuk selanjutnya, Lerner akan terus bekerja untuk Haley, kata pejabat itu.
Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan
bahwa Arab Saudi memberikan donasi sebesar US$150 juta atau Rp2 triliun
untuk Palestina dan Yerusalem Timur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CB -- Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan bahwa Arab Saudi memberikan donasi sebesar US$150 juta atau Rp2 triliun untuk Palestina dan pemeliharaan situs-situs umat Islam di Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa.
"Arab
Saudi telah menghibahkan US$150 juta dana untuk membantu kepengurusan
warisan suci agama Islam di Yerusalem," ucap Salman dalam pembukaan
Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Dhahran, Minggu (15/4).
"Saya
mendedikasikan pertemuan di Dhahran ini sebagai Pertemuan Tinggi
Yerusalem sehingga seluruh dunia tahu bahwa Palestina dan warganya tetap
berada di hati dan perhatian negara Arab," lanjutnya.
Selain itu, dalam kesempatan itu Salman juga mengulangi kritiknya
terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkeras
memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Keputusan
AS itu telah memicu amarah warga Palestina yang selama ini menganggap
kota suci tiga agama itu sebagai ibu kota negaranya di masa depan.
Tak hanya dunia Islam, negara Barat seperti Perancis, Jerman, dan
Inggris bahkan turut mengecam keputusan Trump itu yang dianggap
mengancam perdamaian di Timur Tengah.
Meski Israel menduduki
sebagian besar Yerusalem Timur sejak memenangkan Perang Enam Hari pada
1967 lalu, komunitas internasional tidak pernah mengakui tanah itu milik
Tel Aviv.
Sebab, status kota Yerusalem telah lama menjadi salah satu sumber konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Selain
donasi untuk Al-Aqsa, Raja Salman juga mengatakan kerajaan telah
menyumbang dana sebesar US$50 juta atau Rp700 miliar bagi Badan
Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina (UNRWA).
Organisasi
yang menangani lebih dari tiga juta pengungsi Palestina itu belakangan
tengah menghadapi kesulitan finansial. Sebab, AS sebagai terbesar
memutuskan untuk memotong sebagian donasinya kepada lembaga tersebut.
Dilansir AFP,
pada pertengahan Maret lalu, UNRWA menyebut bahwa lembaganya hanya
memiliki dana yang cukup membiayai operasional organisasi hingga musim
panas mendatang.
Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, mengatakan
organisasinya membutuhkan setidaknya US$441 juta agar bisa tetap
beroperasi. Namun, dana yang terkumpul dari donasi hingga kini baru
mencapai US$100 juta.
Jet tempur yang digunakan menyerang Suriah.
Indonesia mengimbau semua pihak menahan diri usai serangan Barat ke
negara yang dirundung konflik tujuh tahun itu. (UK MOD Crown
2018/Handout via REUTERS)
Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Luar Negeri meminta semua pihak yang berkonflik di Suriahmenahan diri, menyusul serangan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis akhir pekan lalu.
"Indonesia
mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya
eskalasi memburuknya situasi di Suriah," bunyi pernyataan Kemlu RI yang
diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/4).
AS, Inggris
dan Perancis membombardir sejumlah titik yang diduga terkait senjata
kimia di Damaskus, Sabtu, sebagai respons atas serangan gas yang disebut
diotaki pemerintah Suriah di Douma, sepekan sebelumnya.
Dalam pernyataan yang sama, Kemlu RI juga menegaskan kecaman keras terhadap penggunaan senjata kimia "oleh pihak manapun."
Pemerintah Indonesia meminta semua pihak menghormati nilai dan hukum
internasional, khususnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
keamanan dan perdamaian internasional.
"Indonesia juga meminta
semua pihak untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sipil,
terutama wanita dan anak-anak harus selalu merupakan prioritas.
"Indonesia
kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Suriah secara
komprehensif melalui negosiasi dan cara-cara damai."
Perang
saudara yang telah berlangsung selama tujuh tahun di Suriah diikuti oleh
banyak pihak, termasuk Rusia dan Iran yang mendukung pemerintahan
Bashar al-Assad.
Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan akhir pekan lalu berjalan
sukses. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan serangan
lanjutan Barat akan membawa kekacauan pada hubungan internasional.
Pernyataan Putin itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Minggu.
Kremlin
menyatakan Putin dan Rouhani setuju bahwa serangan Barat telah merusak
kesempatan untuk mencapai penyelesaian politik dalam konflik Suriah.
Suasana kota di Suriah yang hancur akibat perang saudara yang melanda negara tersebut.
Foto: EPA/STR
Pemerintah Suriah mengandalkan aliran senjata dari sekutu asingnya.
CB,
DAMASKUS -- Salah satu isu kunci dalam konflik Suriah, yakni pasokan
persenjataan bagi kedua pihak yang bertikai, yakni antara pemerintah
Suriah dan pemberomtak. Isu ini semakin ramai dibahas dalam dua tahun
terkahir.
Dilansir di BBC, Sabtu (14/4), pemerintah Suriah
mengandalkan aliran senjata dari sekutu asingnya. Sementara pemberontak
telah menerima senjata dan bantuan dengan cara yang lebih rahasia.
Sebelum
dimulainya pemberontakan, tentara Suriah memiliki berbagai senjata
berat, termasuk tank, kendaraan lapis baja, sistem artileri dan roket,
dan rudal balistik. Angkatan udara juga memiliki jet tempur dan
helikopter tempur.
Setelah dua tahun pertempuran, pasukan
pemerintah masih dipersenjatai dan diorganisir lebih baik daripada para
pemberontak. Tetapi para pejabat Barat mengatakan persediaan senjata dan
amunisi Suriah telah habis. Suriah harus bergantung pada bantuan asing.
Berikut beberapa negara yang diduga memberikan dukungan senjata pada Suriah maupun pemberontak.
Rusia
Rusia
terus memasok militer Suriah dengan senjata dan peralatan selama
konflik. Moskow menegaskan itu hanya untuk memenuhi kontrak yang sudah
ada sebelumnya. Menurut Rusia, kesepakatan itu tidak melanggar sanksi
internasional.
Meskipun ada tekanan Barat, Moskow
bersikeras awal tahun ini mereka akan menghormati kontrak yang
disepakati sebelumnya dengan Damaskus untuk memasok sistem pertahanan
rudal canggih S-300. Namun diyakini rudal tersebut belum dikirimkan ke
Suriah. Rusia telah dilaporkan mengirim rudal jelajah anti kapal
Yakhont, SA-17, dan sistem rudal Pantsyr-S jarak dekat.
Iran
Iran
telah meningkatkan dukungan militernya terhadap pasukan pemerintah
Suriah sejak akhir 2012. Menurur pejabat Barat, Teheran diyakini telah
menjadi pemasok utama roket, rudal anti-tank, granat roket, dan mortir.
Namun,
pejabat Iran membantah telah melanggar sanksi PBB terkait ekspor
senjata. Untuk menghindari sanksi, Teheran diduga mengangkut sebagian
besar senjata melalui wilayah udara Irak di pesawat komersial.
Dan
baru-baru ini, melalui jalur darat Irak dengan menggunakan truk. Namun
hal ini disangkal pemerintah Irak. Foto dan video yang diterbitkan
baru-baru ini menunjukkan bukti pengiriman senjata Iran.
Satu
senjata diduga roket buatan Iran yang dibuat pada 2012. Satu lagi peti
amunisi berisi mortir yang dibuat anak perusahaan Kementerian Pertahanan
Iran pada 2012.
Adapun kelompok pemberontak Suriah
diyakini telah memperoleh senjata dan amunisi mereka melalui berbagai
cara, termasuk pasar gelap, medan perang, pabrik improvisasi, dan
pengiriman yang dibayar oleh individu, kelompok dan pemerintah asing.
Suriah
Perwakilan dari kelompok pemberontak
utama, Free Syria Army (FSA), telah mengatakan sebagian besar
persenjataan mereka telah dibeli di pasar gelap atau disita dari
fasilitas pemerintah. Kelompok pemberontak telah merebut sejumlah
pangkalan militer sejak 2011, termasuk di Atareb, Taftanaz, Jirah dan
Tiyas. Ini telah menyediakan sumber-sumber amunisi dan senjata yang
berguna, khususnya sistem rudal anti-pesawat dan kendaraan lapis baja.
Qatar
Hingga saat ini, Qatar secara
luas diyakini sebagai pemasok utama senjata untuk para pemberontak.
Namun Qatar membantah menyediakan senjata apa pun, meskipun berjanji
untuk mendukung oposisi dengan apa pun yang dibutuhkan.
Sebagian
besar senjata diperkirakan telah diberikan kepada kelompok pemberontak
Islam garis keras, terutama yang selaras dengan Ikhwanul Muslimin yang
telah bertindak sebagai perantara. Ini dilaporkan mengundang kecaman
dari pejabat Barat yang mengatakan banyak dari kelompok itu ekstrimis.
Menurut New York Times,
pesawat pengangkut Angkatan Udara Qatar Emiri terbang ke Turki dengan
pasokan untuk pemberontak Suriah pada awal Januari 2012. Pada musim
gugur 2012, pesawat Qatar mendarat di bandara Esenboga, dekat Ankara,
setiap dua hari. Pejabat Qatar bersikeras mereka membawa bantuan yang
tidak membahayakan.
Arab Saudi
Arab
Saudi dilaporkan baru-baru ini juga telah memimpin penyaluran dukungan
keuangan dan militer kepada para pemberontak. Tidak seperti Qatar,
kerajaan Teluk diyakini mencurigai kelompok-kelompok pemberontak Islam,
dan telah berfokus untuk mendukung faksi nasionalis dan sekuler FSA.
Pada
akhir 2012, Riyadh dikatakan telah membiayai pembelian ribuan senapan
dan ratusan senapan mesin, peluncur roket dan granat dan amunisi untuk
FSA dari tumpukan senjata Yugoslavia yang dikuasai Kroasia. Ini
dilaporkan diterbangkan, termasuk oleh transporter Angkatan Udara
Kerajaan Saudi C-130 ke Yordania dan Turki dan diselundupkan ke Suriah.
Para pejabat Saudi menolak berkomentar.
Libya
Negara
Afrika Utara ini telah menjadi sumber utama senjata untuk para
pemberontak. Kelompok Ahli Dewan Keamanan PBB, yang memantau embargo
senjata yang dikenakan pada Libya selama pemberontakan 2011 mengatakan
pada April 2013 telah terjadi pengalihan gelap senjata berat dan ringan.
Hal itu termasuk sistem pertahanan udara portabel, senjata kecil dan
terkait amunisi serta peledak dan ranjau.
"Ukuran
signifikan dari beberapa pengiriman dan logistik yang terlibat
menunjukkan bahwa perwakilan dari pemerintah lokal Libya mungkin
setidaknya telah mengetahui transfer, jika tidak benar-benar terlibat
langsung," katanya.
Eropa
Pada Mei
2011, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata terhadap Suriah. Ketika
pemberontakan memasuki tahun ketiganya, beberapa negara anggota - yang
dipimpin oleh Inggris dan Perancis - melobi untuk dapat memasok senjata
ke pasukan "moderat" dalam oposisi.
Meskipun terjadi
perpecahan, para menteri luar negeri sepakat membiarkan waktu embargo
pada Mei 2013. Meskipun negara-negara anggota Uni Eropa tampaknya tidak
mengirim senjata langsung kepada para pemberontak, negara Eropa lainnya
telah dikaitkan dengan pengangkutan udara rahasia berskala besar.
Pada Januari 2013, seorang blogger
Inggris mulai memperhatikan senjata yang dibuat di bekas Yugoslavia
muncul dalam video dan gambar yang diunggah oleh pemberontak yang
bertempur di Suriah selatan. Senjata recoilless, senapan serbu, peluncur
granat dan roket berbahan bakar bahu tampaknya berasal dari kelebihan
yang tidak diumumkan dari perang Balkan 1990-an yang ditimbun Kroasia.
Pejabat Barat mengatakan kepada New York Times
persenjataan itu telah dijual ke Arab Saudi, dan beberapa pesawat telah
meninggalkan Kroasia sejak Desember 2012, menuju Turki dan Yordania.
Perlengkapan tersebut dilaporkan diberikan kepada beberapa kelompok FSA
Barat. Kementerian luar negeri dan agen ekspor senjata Kroasia membantah
bahwa pengiriman semacam itu terjadi.
Amerika Serikat
AS telah berulang kali
mengatakan enggan memasok senjata secara langsung kepada
kelompok-kelompok pemberontak. AS mengaku khawatir senjata-senjata itu
akan berakhir dengan kepemilikan bagi kelompok militan.
Namun pada 14 Juni 2013, Washington mengatakan akan memberi
para pemberontak bantuan militer langsung setelah menyimpulkan pasukan
Suriah menggunakan senjata kimia. CIA dilaporkan telah memainkan peran
penting sejak 2012 dengan mengoordinasi pengiriman senjata kepada para
pemberontak oleh sekutu AS.
Pada Juni 2012, pejabat AS
mengatakan petugas CIA beroperasi di Turki. Ini untuk membantu
memutuskan kelompok mana yang akan menerima senjata. CIA juga dilaporkan
telah berperan dalam menyiapkan pengangkutan udara yang diduga senjata
dari Kroasia.
Turki
Pemerintah Turki
adalah pendukung kuat para pemberontak. Tetapi Turki belum secara resmi
menyetujui pengiriman bantuan militer. Namun, laporan menunjukkan Turki
telah memainkan peran penting dalam akselerasi tajam pengiriman senjata
ke pemberontak sejak akhir 2012.
Yordania
Senjata
buatan Yugoslavia yang pertama kali terlihat di tangan unit FSA di
Suriah selatan pada awal 2013 diyakini diselundupkan di perbatasan
dengan Yordania. Pemerintah Yordania membantah ada peran dan mengatakan
berusaha mencegah penyelundupan.
Namun, New York Times
menemukan bukti yang menunjukkan pesawat angkut Angkatan Udara Kerajaan
Yordania dan pesawat komersial Yordania telah terlibat dalam dugaan
pengangkutan udara dari Kroasia.
Irak
Pemberontak
Suriah, yang sebagian besar diambil dari komunitas mayoritas Sunni,
dikatakan telah memperoleh senjata, amunisi dan bahan peledak dari suku
Sunni dan militan di negara tetangga Irak. Senjata dilaporkan
diselundupkan di perbatasan dan dijual atau diberikan kepada para
pemberontak. Alqaidah di Irak memainkan peran aktif dalam mendirikan
Front al-Nusra dan memfasilitasi kelompok itu dengan uang, keahlian, dan
pejuang.
Lebanon
Seperti halnya
Irak, komunitas Sunni Lebanon dilaporkan telah membantu memasok pejuang
pemberontak Suriah dengan senjata kecil yang dibeli di pasar gelap atau
dikirim dari negara lain di kawasan itu, termasuk Libya.
Pihak
berwenang Lebanon telah menyita pengiriman amunisi tanpa identitas,
termasuk granat roket. Kota Qusair di Suriah, yang direbut kembali oleh
pasukan pemerintah pada Juni 2013, adalah titik transit untuk senjata
yang diselundupkan dari timur laut Lebanon.
Gedung Putih menyebut Presiden Trump tetap ingin pasukan AS di Suriah bisa segera pulang. (REUTERS/Win McNamee/Pool)
Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump tetap ingin pasukan Amerika Serikatdi Suriahbisa pulang sesegera mungkin.
Hal
ini disampaikan setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut
pihaknya telah meyakinkan Trump untuk terlibat di Suriah untuk jangka
panjang.
"Misi AS tak berubah--presiden sudah menegaskan dia
ingin pasukan AS pulang sesegera mungkin," kata juru bicara Gedung Putih
Sarah Sanders dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (16/4).
"Kami bertekad sepenuhnya menghancurkan ISIS dan menciptakan kondisi
yang bisa mencegah kebangkitannya. Selain itu, kami berharap sekutu dan
rekan di kawasan mengambil tanggung jawab lebih besar, baik secara
militer maupun finansial, dalam mengamankan kawasan."
Macron sebelumnya dikutip menyiratkan Perancis memainkan peran penting
dalam mengubah pikiran Trump hingga tetap terlibat dalam konflik.
"Sepuluh hari lalu, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat wajib menarik diri dari Suriah," kata Macron.
"Saya
yakinkan Anda, kami telah meyakinkannya bahwa penting untuk tetap
terlibat dalam jangka panjang," kata Macron masih dalam wawancara BFMTV.
Merujuk
pada pernyataan Trump terhadap Rusia di Twitter, Macron mengatakan "hal
kedua yang kami yakinkan padanya adalah dia mesti membatasi serangannya
pada senjata kimia, ketika terjadi kehebohan media via twit, saya yakin
Anda mengetahuinya."
Serangan pada Sabtu mengincar tiga fasilitas diduga pabrik senjata
kimia, sebagai respons atas insiden yang disebut negara-negara Barat
sebagai serangan gas dengan korban puluhan jiwa di kota Douma.
Macron
mengatakan AS, Perancis dan Inggris mengincar "situs yang sangat
terarah pada penggunaan senjata kimia" dalam misi yang berlangsung
"sempurna.
Kepala
Institut Pengembangan Industri Farmasi dan Kimia Suriah, Saeed Saeed,
membantah lembaganya memiliki fasilitas senjata kimia. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Seorang pejabat lembaga penelitian ilmiah Suriah membantah memiliki
fasilitas senjata kimia. Lembaga penelitian ilmiah Suriah adalah salah
satu fasilitas yang terkena serangan rudal pimpinan Amerika Serikat (AS)
pada akhir pekan lalu.
Kepala Institut Pengembangan Industri
Farmasi dan Kimia, Saeed Saeed mengatakan, pusat penelitian itu
digunakan oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) pada 2013.
"OPCW
telah mengunjungi gedung ini sejak 2013 hingga baru-baru ini dan
melakukan pemeriksaan," katanya kepada wartawan setelah serangan yang
menghancurkan fasilitas.
"Bangunan itu adalah basis kerja, di
mana para ahli OPCW melakukan misi di Suriah. Mereka akan membawa semua
sampel yang dicurigai dari lokasi yang berbeda ke gedung ini dan mereka
telah mengeluarkan dua laporan yang menyatakan bahwa bangunan ini kosong
dari bahan kimia untuk peperangan apa pun," tambahnya seperti dikutip
dari Xinhua, Senin (16/4/2018).
Ia menekankan bahwa jika
bangunan itu berisi senjata kimia, seperti yang diklaim oleh AS, ia dan
rekan-rekannya tidak dapat berdiri di sana setelah serangan tanpa
memakai topeng.
OPCW telah melakukan pekerjaannya pada akhir 2013
ketika tentara Suriah setuju untuk menyerahkan gudang senjata kimia.
Pada Juni 2014, seluruh gudang senjata kimia dari tentara Suriah
diserahkan ke OPCW.
Namun setelah tentara Suriah menyerahkan
senjata kimia, negara-negara Barat terus menuduh pasukan pemerintah
menggunakan senjata kimia, meskipun pemerintah Suriah berulang kali
membantah bahwa mereka tidak pernah menggunakan senjata semacam itu.
Pada
7 April, para pemberontak di distrik Douma di desa Ghouta Timur,
Damaskus, menuduh pasukan pemerintah Suriah menggunakan gas klorin dalam
serangan di daerah itu, sebuah klaim yang tidak pernah diakui oleh
tentara dan pemerintah Suriah.
Sebelumnya pada hari Sabtu, AS,
Inggris dan Prancis meluncurkan serangan rudal terhadap posisi militer
Suriah, termasuk pusat penelitian ilmiah di lingkungan Barzeh di timur
laut Damaskus.
Sistem pertahanan udara S-300 Rusia. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Pernyataan Kementrian Pertahanan Rusia bahwa Moskow mungkin
mempertimbangkan kembali penjualan sistem S-300 ke Damaskus setelah
serangan udara AS dan sekutunya, telah menimbulkan kekhawatiran di
kalangan analis dan wartawan Israel. Mereka prihatin atas kemungkinan
ancaman yang mungkin ditimbulkan terhadap negara Yahudi itu.
Jerusalem
Post memperingatkan bahwa superioritas udara Israel berada pada risiko
di salah satu wilayah yang paling sulit jika Rusia memutuskan untuk
menjual sistem pertahanan udara yang lebih canggih ke Suriah.
Surat
kabar itu telah menyuarakan kekhawatiran bahwa pilot Israel mungkin
akan terbunuh jika Damaskus memiliki senjata yang lebih efektif. Unit
yang dimaksud adalah S-300, sistem rudal jarak-jauh Rusia, yang
dikembangkan untuk bertahan terhadap pesawat dan rudal jelajah. Sistem
pertahanan ini adalah salah satu senjata paling canggih di kelasnya.
Analis
dari penyiar berita I24 Ron Ben-Yishai mendukung kekhawatiran ini. Ia
mengatakan bahwa negara Yahudi itu harus mengambil tindakan peringatan
dan pencegahan yang belum diambil sejauh ini, seperti dikutip dari
Sputniknews, Senin (16/4/2018).
Kepala Direktorat Operasional
Utama Staf Umum Rusia Sergei Rudskoy mengatakan bahwa Rusia mungkin
mempertimbangkan untuk menjual sistem S-300 ke Damaskus tak lama setelah
serangan yang dipimpin AS pada 14 April.
Moskow telah memutuskan
untuk tidak menjualnya ke Damaskus, Suriah, beberapa waktu lalu karena
permintaan mendesak dari beberapa mitra Baratnya. Tapi jika situasi umum
menyatakan lain, mengambil peristiwa terbaru, Rusia dapat
mempertimbangkan permintaan tidak hanya untuk Suriah, tetapi untuk
negara-negara lain.
Menurut media, sistem S-300 yang lebih baru
bisa menjadi peningkatan yang diperlukan untuk pertahanan udara Suriah,
yang sekarang terdiri dari senjata era Soviet. Menurut Jerusalem Post,
sistem pertahanan udara Rusia paling canggih yang dimiliki Damaskus
adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang Pantsir S-1, yang mampu
menembak jatuh drone dan rudal di wilayah udara Suriah.
Sejak
2013, Israel telah mengkonfirmasi mengenai sekitar 100 target di Suriah,
meski banyak lagi serangan yang dilaporkan telah diluncurkan oleh
pasukan negara Yahudi, yang kemudian membantahnya.
Beberapa
target berada di daerah perbatasan Suriah-Israel di Dataran Tinggi
Golan. Dua pertiga wilayah, yang diakui secara internasional sebagai
wilayah Suriah, dianeksasi oleh Israel pada tahun 80-an dan tetap
diperdebatkan. Dataran Tinggi Golan timur, yang berada di tangan Suriah,
telah menjadi target Front al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda,
serta militan ISIS dan pasukan oposisi Suriah lainnya.
Namun,
Israel telah menargetkan lokasi dan dugaan konvoi senjata Hizbullah di
Ibu Kota provinsi dan daerah lain. Pada 2017 Israel mengebom bandara
militer dekat Damaskus. Seorang pejabat Suriah kemudian mengatakan
kepada Sputnik bahwa hal itu dilakukan untuk mendorong dan mendukung
teroris.
Pada tanggal 10 Februari 2018, sebagai pembalasan atas
serangan pesawat tak berawak Iran yang diduga masuk wilayah Israel, IDF
meluncurkan serangan udara terhadap posisinya di wilayah Suriah, dengan
harga salah satu jet mereka. Hilangnya pesawat terbang di atas wilayah
Suriah mendorong serangan lain terhadap negara itu, mengklaim menewaskan
antara 6 dan 10 tentara, menurut berbagai sumber, dan merusak 12 situs.
Pada
tahun 2016, Rusia mengirim S-300 ke kekuatan saingan Israel lainnya di
Timur Tengah dan sekutu bagi pemerintah Suriah, Iran. Kesepakatan
Moskow-Tehran senilai USD800 juta untuk mengirimkan sistem pertahanan
udara S-300 buatan Rusia ke Iran pada awalnya ditandatangani pada 2007.
Namun, kesepakatan itu telah ditangguhkan karena adopsi sanksi Dewan
Keamanan PBB terhadap Iran pada pertengahan 2010.
Pada April
2015, Rusia melanjutkan kembali pembicaraan tentang pengiriman S-300
menyusul kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran.
Pada 2016, utusan khusus presiden Rusia ke Afghanistan mengatakan
Teheran juga menunjukkan minat dalam pengiriman sistem pertahanan udara
S-400 Rusia, tetapi kedua negara itu tidak sedang mengadakan perundingan
mengenai topik itu.
S-400 adalah sistem pertahanan udara
generasi mendatang Rusia. Sistem ini membawa tiga jenis misil yang
berbeda yang mampu menghancurkan target udara pada jarak yang sangat
pendek.
