CB, DETROIT -- Perusahaan DeLorean Aerospace
tengah mengembangkan prototipe mobil terbang. Sebelumnya, nama DeLorean
sempat dikenal sebagai salah satu varian mobil, yang dikenal luas
setelah digunakan di dalam film fiksi ilmiah, ''Back To The Future'',
pada era 80an.
Dalam film tersebut, mobil keluaran DeLorean Motor
Company (DMC), DMC 12, digunakan sebagai mobil yang bisa terbang
sekaligus menjadi mesin waktu, yang digunakan oleh para karakter utama
di film tersebut untuk melintasi ruang dan waktu. Saat ini, DMC lewat
perusahaan DeLorean Aerospace ingin membangkitkan kembali citra mobil
DeLorean sebagai mobil yang bisa terbang.
Menurut CEO dan Kepala
Desainer DeLorean Aerospace, Paul DeLorean, saat ini perusahaannya
tengah membangun prototipe dari desain mobil terbang, yang telah
berhasil dibuat perusahaannya. Dalam desain tersebut, DeLorean Aerospace
merancang mobil berkapasitas dua penumpang dan dapat terbang secara
vertikal, baik saat lepas landas ataupun saat mendarat.
Mobil itu
pun dapat digerakan secara otonom atau diterbangkan secara otomatis.
''Kami tengah bergerak untuk membangun prototipe pertama mobil, yang
bisa membawa dua orang penumpang dan dioperasikan sepenuhnya secara
elektrik untuk jarak temph mencapai 193 kilometer,'' kata Paul kepada
Wired seperti dikutip Science Alert.
Dalam mengembangkan
desain mobil terbang ini, DeLorean Aerospace bekerjasama dengan
sejumlah perusahaan, mulai Uber, Airbus, dan Kitty Hawk. Mobil terbang
ini memiliki dua pasang sayap, yang berada di bagian belakang dan depan.
Agar bisa terbang dan melaju, mobil ini dilengkapi dengan dua kipas di
bagian belakang dan depan.
''Kipas ini digerakan dengan tenaga
listrik, dan komponennya ditempatkan di atas kipas tersebut. Kipas
tersebut dapat berputar setelah lepas landas untuk mendorong mobil
tersebut maju,'' tutur Paul yang juga keponakan pendiri serta desainer
pertama mobil keluaran DMC.
Secara spesifik, mobil terbang ini
memiliki panjang 6 meter dan total lebar sayap mencapai 5,6 meter.
Namun, sayap ini bisa dilipat agar kendaraan ini bisa dimasukan ke dalam
garasi.
Pekerja memproduksi bahan bakar briket berbahan
bakar limbah tempurung kelapa di salah satu rumah industri di Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang (Ilustrasi)
CB, MALANG -- Indonesia pada dasarnya memiliki
banyak potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dijadikan energi
terbarukan. Hanya saja, itu tertahan pada proses pemikiran dan
pengembangannya, sehingga Indonesia pun harus tertinggal dengan
negara-negara lainnya.
Bermula dari kunjungannya di Austria,
Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang Professor I Nyoman Gede
Wardana menemukan hal unik pada satu teknologi, salah satu penelitian di
Austria. Sebuah kapasitor baterai dapat melakukan pengisian energi
secara cepat dengan mengggunakan batok kelapa.
"Loh kok batok kelapa bisa ada di Austria lalu saya mulai
minta mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang itu," ujar pria yang
dipanggil Wardana ini saat ditemui wartawan di Gedung Teknik Mesin I UB
Malang, Selasa (5/9).
Selama sekitar tiga sampai empat tahun, Wardana berupaya meneliti arang atau batok kelapa yang kemudian merujuk pada advance material. Advance material pada umumnya tentang ilmu terdepan yang menggunakan material apapun asal dipikir dengan cara mutakhir.
Dari situ, kata Wardana, dapat menghasilkan advance material yang dilihatnya pada arang yang sudah tidak awam bagi masyarakat umum. "Kita punya banyak arang dan arang itu kan karbon. Kalau dipikir dengan ilmu mutakhir dan dikonsepkan akan menjadi advance material," kata pria asa Bali ini.
Dalam penelitiannya, Wardana menggunakan material advance
yang mencampurkan karbon aktif dan semi konduktor. Semi konduktornya
memakai tembaga yang teroksidasi lalu dicampur dengan arang. Yang
menjadi istimewa, yakni percampuran elektron dari karbon dan semi
konduktor ternyata dapat menghasilkan hidrogen secara cepat.
Wardana menjelaskan, pada dasarnya mengubah apapun menjadi hidrogen membutuhkan energi. Jika menggunakan energi advance,
reaksi untuk memproduksi hidrogen akan lebih cepat. Prosesnya akan
sepuluh kali lebih cepat dari 700 detik pada umumnya, bahkan lebih hemat
dua kali lipat.
"Dan dari penelitian ini, minyak kapuk, minyak jarak, minyak
jelantah, dan sebagainya yang ada di Indonesia bisa diubah menjadi
hidrogen," ungkap dia.
Dengan melakukan penelitian ini, Wardana pun dimasukkan pada daftar peneliti tingkat dunia. Dia meraih penghargaan IAAM (International Association of Advanced Materials) Scientist Medal
atas teori terbaru di dunia ini. Dia dapat mengungkapkan rahasia ilmiah
bagaimana material dikombinasikan bisa menari indah lalu menghasilkan
hidrogen.
Mengenai penelitian dan penghargaan ini, Wardana
menilai, Indonesia sebenarnya memiliki segalanya yang sayangnya tidak
ada yang berpikir ke arah yang diharapkan dunia. Potensi di Indonesia
bisa digali semaksimal mungkin dan dunia pun sudah mengakui itu. Bahkan,
dia tak memerlukan laboratorium canggih untuk bisa dipilih sebagai
penerima penghargaan tinggi dunia dalam dunia penelitian.
Satu keluarga Rohingya di New Delhi, yang menurut rencana pemerintah India, akan dideportasi.
Rencana India untuk
mendeportasi pengungsi Muslim Rohingya tampaknya merupakan upaya dalam
menarik simpati dari Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama
Buddha.
Pengumuman rencana itu ditempuh menjelang kunjungan
Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang tiba di Myanmar, Selasa
(05/09), setelah menghadiri KTT BRICS di Xiamen, Cina.
Tiga hari
sebelum pengumuman, gerilyawan Rohingya menyerang sekitar 20 pos polisi
di negara bagian Rakhine, Myanmar, menewaskan 12 orang dan memicu
operasi militer besar-besaran yang mendorong krisis pengungsi Rohingya
saat ini.
Menurut Menteri Muda Dalam Negeri Inggris, Kiren
Rijiju, India akan memulangkan semua Muslim Rohingya yang diperkirakan
berjumlah sekitar 40.000 jiwa.
PM India Narendra Modi (kanan) disambut oleh Presiden Myanmar, Htin Kyaw (kiri) saat tiba di ibu kota Naypyitaw.
Mereka yang akan dipulangkan itu, tambah Rijiju,
mencakup 16.000 Rohingya yang terdaftar sebagai pengungsi oleh PBB.
"Pendaftaran UNHCR tidak ada artinya. Bagi kami mereka semua adalah
pendatang gelap."
Setelah serangan gerilyawan Rohingya pada 25
Agustus, Kementerian Luar Negeri India juga mengeluarkan pernyataan
keras dengan janji berdiri bersama Myanmar dalam 'perang melawan
terorisme'.
Kedua pernyataan yang tampaknya dimaksudkan untuk 'mengatur' kunjungan PM Nodi ke Myanmar.
Mengisi Cina 'yang diam'
Operasi
militer di negara bagian Rakhine sejauh ini menyebabkan lebih dari
120.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh namun 'diamnya' Cina
membantu India untuk mengambil posisi senada dengan opini mayoritas
rakyat Burma.
Tidak jelas apakah rencana India tersebut menyangkut
pemulangan orang Rohingya ke Myanmar atau Bangladesh, mengingat mereka
tidak memiliki kewarganegaraan karena pemerintah Myanmar menganggap
mereka bukan warganya.
Sementara Bangladesh -yang menampung gelombang baru warga
Rohingya- juga sudah mengusir sebagian orang Rohingya ke luar dari
perbatasannya.
Rencana pemulangan itu juga sudah ditentang oleh
Mahkamah Agung India, yang pada hari Senin (05/09) meminta pemerintah
untuk memberi tanggapan.
Namun maksud terselubung dari pengumuman tersebut tampaknya adalah ingin 'tersambung' dengan opini kubu nasionalis di Myanmar.
Terdapat sekitar 40.000 orang Rohingya di India dan 16.000 terdaftar sebagai pengungsi oleh PBB.
"Kelompok nasionalis Burma dan kaum garis keras
Buddha melihat Modi dan BJP (partai beraliran Hindu yang berkuasa di
India) berada dalam spektrum politik yang lebih dekat dengan mereka
ketika berkaitan dengan Muslim," jelas Jiten Nongthaubam, pimpinan Pusat
Studi Myanmar di Universitas Manipur, India, kepada BBC.
Hal itu
sejalan dengan rencana India untuk melatih tentara Myanmar dalam
operasi khusus, yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai dukungan
India atas operasi militer Myanmar terhadap militan Rohingya.
Berbagai proyek di Myanmar
India
memang aktif untuk menjalin hubungan dengan Myanmar dan para perwira
militernya berharap dapat pula meminta bantuan mereka dalam menghadapi
militan di sebelah timur laut India yang banyak bermarkas di hutan
Sagaing, Myanmar.
Sebagai pertanda hubungan yang membaik, India saat ini sedang membangun satu pelabuhan dan proyek saluran air di Rakhine.
Pembangunan
jalan juga akan segera dimulai untuk menghubungkan Sittwe di Rakhine
dengan Zirinpui di negara bagian Mizoram, India.
"Proyek ini akan
membantu daratan utama kami terhubung dengan timur laut India namun
kami memberinya ke Myanmar. Kami ingin menciptakan akses umum ke
Myanmar, bukan sebagai aset komersial untuk memfasilitasi bisnis seperti
yang dilakukan oleh sejumlah negara," jelas Duta Besar India untuk
Myanmar, Vikram Misri, kepada sebuah penerbitan di Myanmar.
Misri agaknya merujuk ke Cina saat menyebut 'bukan sebagai aset komersial'.
India tidak menjelaskan negara tujuan bagi pemulangan umat Muslim Rohingya.
Dalam konteks yang lebih luas, India sedang
mengupayakan proyek-proyek prasarana untuk mendukung keberhasilan
kebijakan 'bertindak timur', yang diumumkan Menteri Luar Negeri, Sushma
Swaraj, tahun 2014.
Berdasarkan kebijakan itu, India bertujuan
meningkatkan pengaruhnya di negara-negara Asia Tenggara dan mengimbangi
keberadaan Cina di kawasan sekaligus menjamin perbatasannya di sebelah
timur laut.
Dalam kunjungan dua hari ke Myanmar, PM Modi akan
berkunjung ke Bagan -tempat India berperan besar dalam restorasi pagoda
kuno yang hancur karena gempa- dan pagoda Shwedagon yang penting, serta
menggelar pertemuan umum di sebuah stadion.
Agenda PM Modi
tampaknya ingin 'menyambungkan' para pendatang India di Myanmar dengan
kubu nasionalis melalui kombinasi pendekatan agama dan pengaturan
politik.
"Jelas bukan kebetulan jika Modi meminta Rijiju melepas
tembakan pertama ketika dia berjanji bahwa Rohingya akan dikeluarkan.
Rijiju adalah pemeluk Buddha dan juga menemani Dalai Lama ketika
pemimpin spiritual Tibet itu mengunjungi Arunachal Pradesh (yang menjadi
sengketa antara India dan Cina)," jelas pengamat Myanmar, Binoda
Mishra, kepada BBC.
"Pemulangan mungkin tidak akan dilaksanakan
karena memutuskan negara untuk pengiriman Rohingya itu tidak akan mudah,
namun membantu dalam menciptakan getaran politik menjelang kunjungan
Modi," tambah Anita Sengupta, seorang peneliti tentang Rohingya di
India.
Pasukan keamanan di Myanmar telah menjadi target serangan kelompok pemberontak
Lebih dari 140.000
warga Rohingya telah meninggalkan rumah mereka sejak 25 Agustus. Mereka
berusaha melarikan diri dari kekerasan, menyusul serangan balik militer
terhadap kelompok milisi Rohingya yang menyerang pos polisi.
Kelompok
bernama Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) itu mengaku bertindak
atas nama warga Rohingya - namun siapa sebenarnya mereka?
Siapakah ARSA?
Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army,
ARSA) beroperasi di Negara Bagian Rakhine di Myanmar utara, tempat
mayoritas-Muslim Rohingya menghadapi persekusi. Pemerintah Myanmar
menolak memberikan mereka kewarganegaraan dan memandang mereka sebagai
imigran ilegal dari Bangladesh.
Bentrokan terjadi secara berkala
di antara kelompok-kelompok etnik, namun tahun lalu sebuah kelompok
pemberontak bersenjata Rohingya berkembang. ARSA, yang sebelumnya
dikenal dengan nama lain termasuk Harakah al-Yaqin, telah membunuh lebih
dari 20 petugas polisi dan anggota pasukan keamanan.
Pada 25
Agustus, kelompok itu menyerang pos-pos polisi di Negara Bagian Rakhine,
membunuh 12 orang dalam serangan terbesar mereka hingga saat ini.
Hasilnya, memicu sebuah serangan balik dari aparat keamanan.
Pemerintah menyebut kelompok ini sebagai organisasi teroris dan mengatakan pemimpin-pemimpinnya telah dilatih di luar negeri.
Kelompok
Krisis Internasional (International Crisis Group, ICG) juga mengatakan
bahwa para anggota ARSA telah dilatih di luar negeri.
Pemimpinnya adalah Attaullah Abu Ammar Jununi, lahir dari orang tua Rohingya di Karachi, Pakistan, dan dibesarkan di Mekah, Arab Saudi.
Meski begitu, seorang juru bicara kelompok ini membantah hal ini dan mengatakan ke Asia Times
bahwa kelompok ini tidak ada hubungannya dengan kelompok jihad dan
hanya berjuang untuk orang Rohingya agar diakui sebagai sebuah kelompok
etnik.
Jenis senjata apa yang mereka miliki?
Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa serangan pada 25 Agustus dilakukan dengan pisau dan bom molotov.
Senjata mereka tampaknya kebanyakan dibuat sendiri
namun laporan ICG menyiratkan bahwa mereka tidak sepenuhnya amatir dan
menunjukkan beberapa bukti bahwa mereka dibantu oleh beberapa veteran
dari konflik lain, termasuk orang-orang dari Afghanistan. Kapan ARSA berdiri?
Juru bicara ARSA yang berbicara ke Asia Times
mengatakan bahwa ARSA telah melatih orang sejak 2013. Namun serangan
pertama mereka adalah pada Oktober 2016, saat mereka membunuh sembilan
petugas polisi.
Apakah misi mereka?
ARSA
mengatakan kelompok itu bertujuan untuk "membela, menyelamatkan dan
melindungi" kelompok Rohingya dari penindasan negara. Aksi pembelaan itu
"sejalan dengan prinsip pertahanan diri".
ARSA juga menolak label
teroris dengan mengatakan bahwa kelompok itu tidak menyerang penduduk
sipil. Meski begitu, ada beberapa laporan bahwa kelompok itu membunuh
informan saat melatih anggotanya.
ICG mengatakan anggota ARSA adalah laki-laki muda Rohingya yang
marah terhadap respons pemerintah Myanmar saat kerusuhan yang mematikan
pada 2012.
Anak-anak muda yang berusaha meninggalkan area itu
dulunya bisa melakukannya dengan menggunakan kapal ke Malaysia, namun
Angkatan Laut Malaysia memblokir rute itu pada 2015. Hal ini menyebabkan
ribuan orang terdampar di laut dan, kata ICG, yang lain
mempertimbangkan untuk melakukan kekerasan.
Dalam kondisi
kemiskinan ekstrem, tanpa kewarganegaraan dan pembatasan pada pergerakan
orang Rohingya, ARSA beraksi. Konsekuensinya, aparat keamanan membalas
kekerasan dengan kekerasan.
Sebuah laporan PBB pada Februari
mendeskripsikan "kekejaman yang menghancurkan" dari para prajurit yang
telah memukuli, memperkosa dan membunuh orang-orang sejak wilayah
Rakhine ditutup setelah serangan Oktober 2016.
Pelapor khusus PBB
mengenai situai HAM di Myanmar telah mengatakan bahwa skala
penghancuran saat ini "jauh melebihi" tahun lalu.
Banyak yang meninggalkan Myanmar dengan berjalan kaki sejak kekerasan Apa efek dari serangan balasan sejauh ini?
Serangan
ke pasukan keamanan telah memicu kekerasan dari pihak militer, yang
mengatakan bahwa mereka berjuang melawan militan yang menyerang penduduk
sipil.
Lebih dari 100.000 orang Rohingya telah meninggalkan desa mereka dan menyeberang perbatasan ke Bangladesh, tempat kamp-kamp pengungsian terisi penuh.
Banyak
dari mereka mengatakan militer dibantu biksu Buddha, telah meratakan
desa-desa dan membunuh warga sipil. Pemerintah mengatakan kelompok
Buddha dan Hindu juga telah meninggalkan daerah itu akibat kekerasan
yang ada.
Akses media ke Rakhine, tempat terjadinya kekerasan, sangat terbatas, membuat sulit untuk memverifikasi situasi di lapangan.
Kekerasan terkonsentrasi di area Rakhine.
Para aktivis dan politikus di seluruh dunia telah
menyatakan keprihatinan mereka atas situasi pengungsi ini, dari
kekurangan tempat bernaung, air dan makanan. Ada laporan anak-anak
terluka akibat ranjau darat saat mereka berusaha meninggalkan negara
itu.
Seorang perwakilan PBB, dan penerima Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, meminta pemimpin de facto
Myanmar, Aun Sang Suu Kyi, untuk menghentikan kekerasan yang ada. Suu
Kyi sebelumnya mengatakan bahwa ada "banyak kekerasan" di area itu namun
pembersihan etnik adalah "terminologi yang terlalu kuat" untuk
digunakan.
Rezim
Suriah terbukti menggunakan senjata kimia jenis gas sarin dalam
serangan di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib, pada bulan April lalu.
Foto/Istimewa
JENEWA
- Angkatan Udara Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan serangan gas
sarin di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib, pada medio April lalu.
Serangan tersebut menewaskan setidaknya 83 warga sipil. Demikian laporan
Komisi Penyelidik PBB.
Laporan terakhir Komisi Penyelidik di
Suriah menemukan bukti kuat terhadap tuduhan tersebut. Serangan tersebut
merupakan satu dari 20 serangan senjata kimia yang dilakukan oleh
pemerintah Suriah dalam empat tahun terakhir.
"Kami telah
menganalisis semua interpretasi lainnya tentang siapa yang mungkin telah
melakukan serangan tersebut," kata ketua komisi Paulo Pinheiro pada
sebuah konferensi pers di Jenewa.
"Adalah tugas kami untuk
memverifikasi tuduhan ini, dan kami menyimpulkan bahwa serangan ini
dilakukan oleh angkatan udara Suriah," jelasnya seperti dikutip dari Associated Press, Kamis (7/9/2017).
Laporan
ini adalah laporan ke-14 yang dibuat oleh komisi tersebut sejak
dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, bekerja dari
bulan Maret sampa awal Juli. Laporan ini didasarkan pada informasi yang
diambil dari citra satelit, video, foto, catatan medis, dan lebih dari
300 wawancara.
"Komisi tersebut menemukan bahwa ada alasan yang
masuk akal untuk percaya bahwa pasukan Suriah menyerang Khan Sheikhoun
dengan bom sarin sekitar pukul 6.45 pagi pada tanggal 4 April, yang
merupakan kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia dan serangan
tanpa pandang bulu di wilayah yang didiami penduduk sipil," bunyi
laporan tersebut. .
Komisi tersebut mengatakan bahwa serangan
kimia Khan Sheikhoun tersebut menewaskan setidaknya 83 orang dan melukai
293 orang. Serangan itu termasuk di antara empat serangan kimia yang
dihitung komisi selama masa penyelidikannya, termasuk penggunaan senjata
mengandung klorin di tiga lokasi lainnya.
Dokumen tersebut juga
mendokumentasikan 25 insiden penggunaan senjata kimia di Suriah antara
Maret 2013 dan Maret 2017, dimana 20 di antaranya dilakukan oleh pasukan
pemerintah dan digunakan terutama untuk melawan warga sipil.
Laporan
tersebut, yang juga mendokumentasikan pelanggaran oleh cabang al-Qaida
dan kelompok militan lainnya di Suriah. Dikatakan bahwa komisi tersebut
sangat prihatin dengan dampak serangan udara koalisi terhadap warga
sipil di Raqqa, di mana pejuang Suriah yang didukung Amerika Serikat
(AS) sedang berjuang melawan ISIS. Laporan ini juga menuduh pasukan AS
gagal melakukan semua tindakan pencegahan yang layak untuk melindungi
warga sipil saat menyerang sebuah masjid di dekat Aleppo pada bulan
Maret.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS/Amir Cohen
TEL AVIV
- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa
negaranya menikmati kerja sama terbesar sepanjang sejarah dengan
negara-negara Arab. Menurutnya, level kerja sama yang besar ini
mengalahkan kesepakatan yang pernah dibuat Israel dengan Mesir dan
Yordania.
Dalam prakteknya, kata dia, ada kerja sama dalam
cara-cara yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda, meski tidak
bersifat publik. “Meskipun tidak umum, ini jauh lebih besar daripada
periode lain dalam sejarah Israel. Ini adalah perubahan besar,” kata
Netanyahu.
Meski demikian, Netanyahu tidak merinci negara-negara Arab mana saja yang telah melakukan kerja sama besar dengan Israel.
Dia
mengaku optimistis tentang eksistensi Israel di dunia. Tak hanya dengan
dunia Arab, menurutnya, aliansi dengan Amerika Serikat juga lebih kuat
dari sebelumnya.
”Ada banyak terobosan di semua benua; kami
kembali ke Afrika dan perluasan bantuan teknis kami di sana yang
mengarah pada ketertarikan besar pada benua ini,” ujar dia, seperti
dikutip dari Jerusalem Post, Kamis (7/9/2017).
Terobosan
penting juga dilakukan Israel pada tahun lalu di Asia, yakni kerja sama
dengan China, India, Jepang dan juga dengan negara-negara Muslim
terutama Azerbaijan dan Kazakhstan yang dia kunjungi pada bulan Desember
lalu.
Netanyahu juga memuji perubahan besar dalam hal kerja sama
dengan Rusia yang mencakup kepentingan ekonomi dan budaya. Menurutnya,
koordinasi dengan Moskow sangat penting dalam menghadapi konflik di
Suriah.
Pemimpin Tel Aviv ini menyayangkan belum berubahnya kondisi masyarakat Palestina. ”Seluruh dunia berubah,” katanya.
“Yang
kita miliki di sini adalah perubahan besar yang terjadi, sayangnya,
orang-orang Palestina masih belum mengubah kondisi mereka untuk
pengaturan diplomatik yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar
masyarakat.”
Pejabat Hizbullah mengatakan, latihan militer ini menunjukan sejatinya Israel takut akan kemampuan Hizbullah. Foto/Istimewa
BEIRUT
- Hizbullah angkat bicara mengenai latihan perang yang dilakukan oleh
militer Israel. Dalam latihan militer terbesar dalam satu dasawarsa itu,
militer Israel akan "mengalahkan Hizbullah" dalam sejumlah simulasi.
Seorang
pejabat Hizbullah mengatakan, latihan militer ini menunjukan sejatinya
Israel takut akan kemampuan Hizbullah. Dia lalu mengatakan, Hizbullah
akan siap untuk menghadapi setiap ancaman yang ditampilkan Israel.
"Hizbullah
selalu waspada dan siap menghadapi setiap skenario atau serangan
Israel. Kami tidak akan terkejut," kata pejabat itu dalam sebuah
pernyataan, seperti dilansir Israel Hayom pada Rabu (6/9).
"Israel
menyadari kemampuan Hizbullah. Kekalahan yang mereka derita dalam
konflik terakhir di musim panas 2006 telah menghalangi mereka untuk
menyerang pasukan kami. Kami yakin latihan terbesar yang telah mereka
lakukan dalam 20 tahun terakhir berhubungan langsung dengan kemampuan
militer kami," imbuhnya.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan
menggelar latihan tersebut selama 10 hari, dimulai pada Selasa kemarin.
Puluhan ribu personel IDF dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam latihan
tersebut, termasuk pasukan cadangan dan tim SAR.
Israel gelar latihan militer terbesar dengan mensimulasikan perang dengan Hizbullah. Foto/Istimewa
JERUSALEM
- Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memulai latihan selama 10 hari pada
Selasa kemarin. Dalam latihan militer terbesar dalam satu dasawarsa itu,
mereka akan "mengalahkan Hizbullah" dalam sejumlah simulasi, seperti
dilaporkan media Israel Haaretz.
Puluhan ribu personel IDF
dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam latihan tersebut, termasuk
pasukan cadangan dan tim SAR. Ini adalah simulasi perang terbesar Israel
sejak tahun 1998.
"Tujuan dari diikutsertakannya pasukan
cadangan adalah untuk mempersiapkan pasukan cadangan untuk berperang di
area utara dan untuk menyesuaikannya dengan perubahan serta ancaman yang
berkembang dalam beberapa tahun terakhir," jelas seorang pejabat
Angkatan Darat Israel, dilansir dari Sputnik, Kamis (6/9/2017).
Bagian
dari misi tersebut mencakup mengevakuasi warga Israel dari garis depan
medan perang, yang juga dikenal sebagai rencana "Safe Distance".
Latihan
perang dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan operasional di ranah
intelijen dan komunikasi yang dialami militer Israel selama Perang
Lebanon Kedua tahun 2006 lalu. Empat puluh petugas akan mengawasi
latihan yang dijuluki "Cahaya Butir", untuk menentukan bidang kekuatan
dan kelemahan.
Pada awal Mei, Hizbullah menjadi sasaran serangan
udara Israel dua kali. Insiden ini membuat analis percaya bahwa Israel
mungkin akan membuka serangan yang lebih besar terhadap kelompok Syiah
Lebanon dalam waktu dekat.
"Ini adalah sebuah kesalahan untuk
percaya karena sebuah kelompok besar pasukan Hizbullah ditempatkan di
Suriah. Hizbullah tidak akan membalas dendam terhadap provokasi Israel,"
kata seorang sumber militer Lebanon.
"Apalagi jika Israel
menyerang Hizbullah di Libanon. Jangan lupa bahwa melawan Israel adalah,
dan, raison d'etat (prinsip dasar perilaku internasional,red) dari
Hizbullah," sambung pejabat tersebut saat itu.
Dubes
AS untuk PBB, Nikki Haley memperingatkan, jika tidak diubah,
kesepakatan nuklir Iran bisa mengubah Teheran menjadi Korea Utara kedua.
Foto/Reuters
NEW YORK
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley
memperingatkan, jika tidak diubah, kesepakatan nuklir Iran bisa mengubah
Teheran menjadi Korea Utara (Korut) kedua. Haley menyatakan, ia yakin
sudah saatnya untuk memeriksa kembali kesepakatan nuklir, yang
menurutnya penuh dengan cacat.
Seperti dilansir Al Arabiya pada
Rabu (6/9), menurut Haley, jika tidak segera direvisi, ia khawatir Iran
akan mengembangkan senjata nuklir yang bisa mengancam AS, layaknya
Korut.
"Kita seharusnya tidak terikat pada kesepakatan apapun dan
mengorbankan keamanan AS untuk mengatakan bahwa kita akan
melakukannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan.
Dalam
kesepakatan yang ditandatangani oleh Iran dan 6 kekuatan dunia, Teheran
seharusnya menghentikan program nuklirnya, mengizinkan pemeriksaan di
situs nuklir dengan imbalan Washington dan sekutunya mengangkat beberapa
sanksi. Sejauh ini, badan pengawas nuklir IAEA dan Departemen Luar
Negeri AS telah melaporkan bahwa Teheran telah mematuhi ketentuan Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), inti dari kesepakatan tersebut.
Tapi,
Haley dan tokoh berpengaruh lainnya di pemerintahan Donald Trump
berpendapat, Iran terus mengembangkan program rudal balisitiknya, yang
dalam pandangan AS adalah pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Haley
berpendapat, pengembangan rudal balistik yang terus berlanjut di
Teheran, dan dugaan dukungan terhadap terorisme global harus
diperhitungkan. Dia memperingatkan, saat persyaratan JCPOA berakhr pada
tahun 2025, itu membuka jalan bagi Iran untuk melanjutkan penelitian
senjata.
"Itu adalah hari ketika militer Iran mungkin sudah
memiliki teknologi rudal untuk mengirim hulu ledak nuklir ke AS, sebuah
teknologi yang baru saja dikembangkan Korut," katanya.
Sistem
rudal pertahanan udara HQ-6 China menembakkan misil dalam latihan
menembak jatuh rudal di dekat perbatasan China-Korea Utara. Foto/Li
Ming/Xie Biao/eng.chinamil.com.cn
BEIJING
- Militer China menembak jatuh peluru kendali (rudal) dekat perbatasan
Korea Utara (Korut) dalam sebuah latihan tembak. Beijing pamer kekuatan
setelah krisis nuklir Pyongyang memanas.
Rudal yang ditembak
jatuh menimbulkan ledakan eksplosif di dekat perbatasan kedua negara.
Militer China mengklaim, latihan tembak di dekat Semenanjung Korea
sebagai latihan untuk mempertahankan diri dari serangan pre-emptive
(mendadak) yang mungkin muncul dari tetanggany di tengah situasi yang
tidak menentu.
Militer Beijing dalam situs resminya mengumumkan
bahwa sebuah batalion pertahanan udara dan brigade rudal China
melakukan latihan tembak di kawasan Teluk Bohai di China timur pada hari
Selasa.
Pamer kekuatan itu mengandalkan sistem rudal pertahanan
udara HQ-6. Sistem pertahanan tersebut diklaim berhasil menembak jatuh
rudal target di laut dan udara dalam sebuah simulasi.
Latihan
digelar tak lama setelah komandan baru Angkatan Udara China, Letnan
Jenderal Ding Laihang mengatakan bahwa tentaranya akan terus berubah
dari sebuah unit pertahanan teritorial menjadi sebuah armada yang
diperluas yang dapat melindungi kepentingan nasional di manapun di
dunia.
”Di masa lalu, strategi dan panduan kami terfokus pada
pertahanan udara teritorial. Kini, kami mengalihkan perhatian untuk
mengasah kemampuan kami dalam hal proyeksi strategis jangka panjang dan
serangan jarak jauh,” kata Laihang di situs militer tersebut, seperti
dilansir Russia Today, semalam (6/9/2017).
“Angkatan
Udara (China) akan terus melakukan pelatihan (tembakan rudal) jarak jauh
dan bukan sekadar kekuatan strategis,” imbuh dia.
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump bersama wakilnya, Mike Pence. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Presiden Donald Trump mengatakan, aksi militer Amerika Serikat (AS)
terhadap Korea Utara (Korut) bukan pilihan pertama dari berbagai opsi
yang sedang dipertimbangkan.
Komentar Trump ini muncul beberapa
hari setelah Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengancam akan
menyamut rezim Pyongyang dengan respons militer besar-besaran jika Korut
terus mengancam Washington dan sekutu-sekutunya.
Presiden Trump
mengaku telah melakukan diskusi yang kuat dan blakblakan dengan Presiden
China Xi Jinping mengenai masalah nuklir Pyongyang.
”Presiden Xi
ingin melakukan sesuatu, kita akan melihat apakah dia bisa lakukan.
Tapi, kami tidak akan tahan dengan apa yang terjadi di Korea Utara,”
kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, hari Rabu, yang dilansir Reuters, Kamis (7/9/2017).
”Saya
percaya bahwa Presiden Xi setuju dengan saya 100 persen. Kami melakukan
pembicaraan di telepon yang sangat dan sangat jujur,” ujar Trump.
Rezim
Kim Jong-un yang berkuasa di Korut telah melakukan uji coba senjata
nuklir keenam kalinya pada hari Minggu. Tes senjata nuklir jenis bom
hidrogen itu dikecam Pentagon dengan mengancam akan memberikan respons
militer besar-besaran jika Korut terus mengancam Washington dan
sekutu-sekutunya.
“Akan disambut dengan sebuah respons militer yang besar, sebuah respon yang efektif dan luar biasa,” kata Mattis.
”Kami
tidak ingin melihat pemusnahan sebuah negara, yaitu Korea Utara, tapi
seperti yang saya katakan, kami memiliki banyak pilihan untuk
melakukannya,” ujar kepala Pentagon tersebut.
AS Ingin Bekukan Aset Kim Jong-un dan Melarangnya ke Luar Negeri
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS
NEW YORK
- Amerika Serikat (AS) mengumumkan sebuah paket sanksi baru terhadap
Korea Utara (Korut) yang ingin Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsinya.
Paket sanksi itu mencakup pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-un di
luar negeri dan melarangnya meninggalkan negaranya.
Selain itu,
resolusi sanksi dari Washington berisi embargo minyak ke Pyongyang serta
larangan negara komunis tersebut mengekspor tekstil.
AS bahkan meminta semua negara tidak mempekerjakan pekerja Korut di luar negeri. rancangan resolusi itu telah dilihat Reuters, semalam.
Duta
Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa dia menginginkan agar
15 anggota DK PBB memberikan dukungan suara untuk rancangan resolusi
tersebut pada hari Senin nanti.
Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa rancangan resolusi dari Washington terlalu prematur.
Belum jelas apakah China yang merupakan sekutu Pyongyang akan mendukung rancangan sanksi tersebut atau menolaknya.
Sebuah
resolusi bisa lolos jika setidaknya didukung sembilan anggota DK PBB
dan tidak ada hak veto dari AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China.
China
diketahui memasok sebagian besar minyak mentah ke Korea Utara. Menurut
data Korea Selatan, Beijing memasok sekitar 500.000 ton minyak mentah
setiap tahunnya ke Pyongyang.
Perusahaan di China, menurut data PBB, juga mengekspor 200.000 ton produk minyak.
Rancangan
sanksi diusulkan AS sebagai respons atas uji coba senjata nuklir
termutakhir Korut pada hari Minggu lalu. Tes senjata nuklir jenis bom
hidrogen itu diklaim Pyongyang berhasil. Uji coba telah menimbulkan
getaran gempa 6,3 SR.
Jakarta, CB --
Korea Utara mengatakan tidak ada satu pun pihak yang berhak
mengusik senjata nuklir negaranya, setelah Amerika Serikat
berupaya mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi
baru terhadap Pyongyang.
"Tidak ada yang berhak mengusik uji coba
bom hidrogen H untuk rudal antarbenua (ICBM) kami karena ini adalah
proses rutin yang tidak terpisahkan dari strategi pertahanan diri yang
telah kami pilih untuk keamanan negara," ujar juru bicara menteri luar
negeri Korut saat diwawancarai media corong pemerintahnya, KCNA, Rabu (6/9).
Juru
bicara itu mengatakan, upaya ini hanya merupakan kamuflase AS yang
sebenarnya adalah penyebab utama meningkatnya ketegangan di kawasan.
"[Sanksi]
hanyalah upaya menyembunyikan warna asli AS yang di sini adalah
penyebab utama meningkatnya ketegangan dan ancaman nuklir di kawasan,"
ucapnya.
Juru bicara tersebut kemudian mengatakan, selama ini AS hanya
memanfaatkan isu pengembangan nuklir Korut untuk mencemarkan nama baik
Pyongyang.
"AS sedang berupaya keras mencemarkan nama baik Korut
dengan memanfaatkan upaya kami yang tengah mengembangkan senjata nuklir
defensif," ujar juru bicara tersebut.
Korut pun bersumpah
negaranya akan merespons dengan "serangan balasan" untuk setiap sanksi
baru yang akan dijatuhkan pada Pyongyang.
"Kami akan
merespons sanksi dan tekanan AS yang kejam dengan serangan balasan. AS
bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dan bencana di masa
mendatang," katanya. AS bersama sejumlah negara lainnya
memang tengah mendorong PBB untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap rezim
Kim Jong-un untuk merespons uji coba nuklir keenam Korut pada akhir
pekan lalu.
Presiden Rusia Vladimir Putin--salah satu sekutu dekat Kim Jong-un
setelah China, pun ikut mengecam uji coba nuklir Korut tersebut dengan
mengatakan progam senjata itu bisa menimbulkan bencana global.
Meski begitu, Putin masih mengutamakan jalan damai dan diplomatik untuk menyelesaikan krisis nuklir Korut tersebut.
Putin menganggap penyelesaiaan isu
nuklir Korut menjadi salah satu prioritas bagi perkembangan di kawasan
Asia Timur. (Reuters/Sputnik/Mikhail Klimentyev)
Jakarta, CB --
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta Presiden Rusia Vladimir
Putin membantu membungkam ambisi nuklir dan rudal Korea Utara yang
semakin mengkhawatirkan.
Kepada Putin, Moon mengatakan uji coba
nuklir terbaru Pyongyang pada akhir pekan lalu merupakan ancaman sangat
serius bagi keamanan kawasan dan global.
"Saya yakin situasi
global bisa menjadi tidak terkendali jika Korut tidak menghentikan
provokasinya. Karena itu saya berharap bisa bekerja sama untuk menekan
Korut agar menghentikan provokasinya," kata Moon saat bertemu dengan
Putin di Vladivostok, Rusia, Rabu (6/9).
Seperti dilansir kantor berita Yonhap,
Putin juga turut mengecam uji coba senjata yang dilakukan oleh salah
satu sekutu terdekatnya itu. Putin menganggap penyelesaiaan isu nuklir
Korut menjadi salah satu prioritas bagi perkembangan di kawasan Asia
Timur.
Sejauh ini sejumlah negara, terutama Amerika Serikat,
terus mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi yang
lebih keras bagi Pyongyang.
AS bersama Korsel bahkan mulai mempertimbangkan untuk merespons provokasi Korut tersebut dengan langkah militer.
Namun, Putin menganggap menyelesaikan krisis nuklir Korut tidak bisa hanya mengutamakan sanksi dan tekanan saja.
Menurutnya,
jalan diplomatik dan politik masih harus diutamakan seluruh negara
berkonflik untuk menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea.
"Tanpa
melalui jalan politik dan diplomatik, tidak mungkin membuat kemajuan
yang berarti dalam menyelesaikan situasi saat ini, tidak mungkin sama
sekali," kata Putin kepada wartawan dihadapan Moon, seperti dikutip Reuters.
Pertemuan
bilateral antara Moon dan Putin dilakukan saat dunia internasional
semakin khawatir dengan perkembangan program rudal dan nuklir Pyongyang.
Sebab, uji coba nuklir keenam Korut pada Minggu (3/9) kemarin dianggap menjadi yang paling besar saat ini.
Sebelum
melakukan pertemuan bilateral, Moon juga sempat berbincang melalui
telepon dengan Putin menanggapi uji coba terbaru nuklir tetangganya di
utara itu.
Dalam percakapan itu, Moon menekankan pentingnya
komunitas internasional memberikan tekanan dan sanksi yang lebih tegas
lagi untuk mendesak Korut menghentikan provokasinya tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional Myanmar,
Thaung Tun, mengaku bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir
semua upaya DK PBB yang bermaksud mengkritik kekerasan terhadap etnis
Muslim Rohingya di Rakhine. (AFP Photo/Ye Aung Thu)
Jakarta, CB --
Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, mengaku
bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memblokir semua upaya Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermaksud mengkritik kekerasan
terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine.
"Kami bernegosiasi
dengan sejumlah negara sahabat agar tidak membahasnya di Dewan Keamanan.
China adalah teman kami dan kami memiliki pertemanan yang sama dengan
Rusia, jadi tidak mungkin isu ini berlanjut," ujar Tun, sebagaimana
dilansir Reuters, Rabu (6/9).
Duta Besar Rusia untuk
PBB, Vassily Nebenzia, pun mengatakan bahwa 15 negara anggota DK PBB
sudah menggelar rapat terkait isu Rohingya dan sepakat untuk meredakan
situasi.
"Kami meminta semuanya tenang. Dewan Keamanan sejauh ini melakukan apa yang dapat kami lakukan," ucap Nebenzia.
Sementara itu, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK PBB
juga hanya mengatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama
kekerasan yang terjadi di Myanmar dan dampaknya pada warga sipil,
termasuk Rohingya.
"Ini termasuk dugaan kekeasan yang dilakukan
oleh pasukan keamanan dan warga sipil, juga serangan lainnya oleh ARSA,"
ucap seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.
Ia juga mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah Rohingya ini dengan sejumlah pejabat tinggi dan negaqra tetangga.
"Kami
menyambut baik indikasi bahwa pemerintah akan memberikan akses bagi
bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah dan kami akan mempelajari itu
lebih jauh," tuturnya.
Setelah menutup diri, Myanmar memang
akhirnya membuka akses bantuan kemanusiaan dari Turki untuk warga di
Rakhine, di mana bentrokan antara militer dan Rohingya kembali memanas.
Situasi
di Rakhine kembali tegang sejak Jumat pekan lalu, ketika kelompok
bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah
pos polisi dan satu pangkalan militer.
Sejak saat itu, militer melakukan operasi pembersihan dengan dalih mengusir "teroris" dari Rakhine.
Namun
kenyataannya, mereka juga menyerang Rohingya secara membabi buta hingga
merenggut 400 nyawa dan membuat 125 ribu orang mengungsi ke arah
Bangladesh.
Konflik ini membuat pemimpin defacto Myanmar, Aung
San Suu Kyi, kembali menjadi sorotan internasional. Pemenang Nobel
Perdamaian ini awalnya dijagokan dalam pemilu karena diharapkan dapat
membawa perubahan dan perdamaian di Myanmar.
Meski demikian, kekerasan terhadap Rohingya masih terus terjadi dan Suu
Kyi tetap bungkam. Ia akhirnya buka suara mengenai Rohingya dalam
perbincangan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
"Kami
sangat paham bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan
demokrasi dirampas. Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami
terlindugi haknya. Tak hanya secara politik, tapi juga sosial dan
kemanusiaan," ujar Suu Kyi.
Namun dalam perbincangan tersebut,
Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak informasi salah yang beredar.
Informasi itu disebar untuk mendukung kepentingan "teroris" yang
merujuk pada ARSA.
ARSA sendiri merupakan kelompok pemberontak
yang sejak tahun lalu sudah melakukan perlawanan. Namun, ARSA mengatakan
bahwa mereka hanya membela hak Rohingya yang selama ini tertindas di
Myanmar, bukan untuk menebar teror.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,
konflik ini tentu akan dibahas bersama para pemimpin dunia karena Dewan
Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh perhatian. (CNN Indonesia/Lalu
Rahadian)
Jakarta, CB --
Pemerintah Indonesia akan membawa masalah kekerasan yang menimpa
etnis Muslim Rohingya di Myanmar ke hadapan Persatuan Bangsa-Bangsa.
Wakil
Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konflik ini tentu akan dibahas bersama
para pemimpin dunia karena Dewan Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh
perhatian.
"Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin
dunia juga. Tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga karena Dewan
Keamanan sudah membicarakan," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa
(5/9).
JK mengatakan, masalah yang menimpa etnis Rohingya di
Myanmar bukan hanya karena masalah agama, tapi juga sejarah, ekonomi,
dan politik. Karena itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak
terpengaruh konflik di Myanmar.
"Kita harap jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia karena kita tidak ada masalah dengan Budha di sini," katanya.
Politisi
senior Partai Golkar itu juga angkat bicara menanggapi keberadaan
ribuan pengungsi Rohingya yang berada di beberapa daerah, termasuk
Indonesia.
Menurutnya, pengungsi Rohingya dari Myanmar sebenarnya
tidak bertujuan lari ke Indonesia. Mereka diklaim hendak menuju negara
lain yang lebih maju, namun terdampar di Indonesia.
"Kita
menampung berapa saja. Kita tampung (sementara) UNHCR mempersiapkan
mereka mendapat tempat di negara-negara maju. Mereka tidak mengharapkan
pergi ke Indonesia untuk melangsungkan kehidupan. Dia justru ingin pergi
ke negara-negara yang lebih maju," tuturnya.
Setelah dikecam oleh dunia, Suu Kyi
akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan
militer terhadap Rohingya masih terus terjadi. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CB --
Setelah dikecam oleh dunia, pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu
Kyi, akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan
militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya masih terus terjadi.
Suu
Kyi yang selama ini bungkam, akhirnya melontarkan pernyataannya
mengenai konflik di Rakhine saat berbicara dengan Presiden Turki, Recep
Tayyip Erdogan, melalui sambungan telepon.
"Kami sangat paham
bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas.
Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak
hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.
Namun
dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak
informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung
"kepentingan teroris."
Suu Kyi tak menjelaskan lebih lanjut pihak yang ia sebut sebagai
"teroris." Namun selama ini, pemerintah Myanmar selalu menyebut kelompok
bersenjata Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) sebagai teroris.
ARSA menyerang
sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Jumat
lalu, memicu bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya.
Burma
Human Rights Network (BHRN) melaporkan, militer tak hanya menghincar
ARSA, tapi juga membantai orang Rohingya yang tak terkait dengan
serangan itu.
Sejak bentrokan pecah, setidaknya 400 orang tewas
dan diperkirakan akan terus bertambah. Namun menurut laporan BHRN,
Myanmar terus menutupi konflik ini sehingga warga di Rakhine
terperangkap dalam kesengsaraan.
Meski demikian, Erdogan mengatakan kepada CNN bahwa Myanmar kini telah membuka akses bantuan dari negaranya menuju Rakhine.
Sementara itu, sekitar 125 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke berbagai tempat, terutama ke Bangladesh.
Akibatnya,
terjadi lonjakan pengungsi di Bangladesh yang sebelumnya saja sudah
menampung 400 ribu imigran Rohingya. Bangladesh pun terpaksa mengusir
orang Rohingya yang datang, membuat nasib mereka kini terkatung-katung.
Sebuah
kendaraan melewati pengungsi Rohingya, yang menunggu di pinggir jalan
dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar, Bangladesh,
Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
Jakarta (CB) - Bangladesh memanggil duta besar Myanmar
Rabu kemarin untuk mendesak segera mengakhiri kekerasan di sana yang
dampaknya telah mengimbas ke Bangladesh.
Bangladesh juga
mengungkapkan keprihatinan terhadap laporan bahwa ranjau darat telah
ditanam di sepanjang perbatasan kedua negara di sisi Myanmar.
Paling
sedikit 146.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak 15 Agustus
silam, kata Mohammed Abdiker, direktur operasi dan keadaan darurat pada
Organisasi Migrasi Internasional (IOM).
Kemarin, seorang perwira
perbatasan Bangladesh yang meminta namanya tidak disebutkan menyatakan
kepada CNN bahwa seorang anak buahnya melaporkan ada insiden dua
pengungsi Rohingyas terluka akibat dua ledakan ranjau.
Kedua pengungsi kemudian dibawa melintas ke Bangladesh dan kini tengah dirawat di rumah sakit.
"Itu terjadi di sisi Myanmar di sebelah utara dari wilayah perbatasan," kata sang perwira.
"Beberapa
ranjau ditanam di sana, lalu ada orang yang menginjaknya, kemudian
meledak, beberapa orang Rohingya terluka," sambung dia seraya
menambahkan seorang wanita terputus kakinya, sedangkan seorang anak
laki-laki terluka.
"Mungkin saja militer Myanmar telah menanam
ranjau. Tidak ada pihak lain yang bisa melakukannya," kata si perwira
dalam laman CNN.com.
Dia menyatakan beberapa orang Rohingya telah dilatih untuk menjinakkan ranjau.
Seorang pejabat kemanusiaan di Cox's Bazar, Bangladesh, membenarkan ada pengungsi yang terluka akibat ranjau.
Seorang
perempuan pengungsi Rohingya menangis setelah menyebrangi perbatasan
Bangladesh-Myanmar menggunakan perahu melalui Teluk Benggala di Teknaf,
Bangladesh, Selasa (5/9/2017).
(REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo/17)
Yangon/Shamlapur, Bangladesh (CB) - Hampir 150.000 Muslim
Rohingya telah meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh dalam waktu kurang
dari dua pekan menurut para pejabat pada Rabu, setelah pemimpin
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan risiko pembersihan etnis
di Myanmar yang bisa merusak stabilitas kawasan yang lebih luas.
Pemimpin
Myanmar Aung San Suu Kyi menyalahkan "teroris" atas "gunung es besar
informasi keliru" mengenai kekerasan di Rakhine State namun dia tidak
menyebut eksodus Rohingya sejak kekerasan meletus di sana pada 25
Agustus.
Dia menghadapi peningkatan tekanan dari negara-negara
berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, tempat ribuan warga Muslim
berunjuk rasa menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar.
Dalam
surat langkanya ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa, Sekretaris Jenderal
Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran kekerasan di Rakhine berubah
menjadi "bencana kemanusiaan".
Wartawan kantor berita Reuters di
daerah miskin Cox’s Bazar di negara tetangga Bangladesh menyaksikan
perahu-perahu penuh Muslim Rohingya kelelahan tiba di desa perbatasan
Shamlapur.
Menurut estimasi terkini para pegawai PBB yang
bertugas di Cox's Bazar, pendatang yang tiba hanya dalam waktu 12 hari
jumlahnya mencapai 146.000.
Ini menambah jumlah total jumlah
warga Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh sejak Oktober
tahun lalu menjadi 233.000.
Pendatang Rohingya yang baru memberi
tahu pihak berwenang bahwa tiga perahu yang membawa 100 orang lebih
terbalik pada awal Rabu.
Komandan penjaga pantai M.S. Kabir mengatakan enam jasad, termasuk jasad anak, telah ditemukan terdampar di pantai.
Peningkatan
kedatangan pengungsi, banyak di antaranya sakit atau terluka, menekan
lembaga-lembaga bantuan dan warga yang sudah membantu ratusan ribu
pengungsi yang lari dari kekerasan sebelumnya di Myanmar.
Banyak
pengungsi yang tidak punya tempat berlindung dan badan-badan bantuan
berpacu untuk menyediakan air bersih, sanitasi dan makanan.
"Orang-orang datang hampir tanpa membawa apa pun, jadi harus ada makanan," kata sumber PBB yang bekerja di sana.
"Jadi
sekarang kekhawatiran besarnya – dari mana makanan untuk setidaknya
orang-orang lanjut usia, anak-anak, perempuan yang datang tanpa suami
mereka?"
"Informasi Palsu"
Suu Kyi berbicara
lewat telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang menekan dia
untuk lebih banyak bekerja membantu 1,1 juta warga Rohingya yang menurut
dia menghadapi genosida.
Dalam pernyataan yang disampaikan
kantornya di Facebook, Suu Kyi mengatakan pemerintah "sudah mulai
membela semua orang di Rakhine dengan cara terbaik yang mungkin" dan
memperingatkan kesalahan informasi yang bisa merusak hubungan negara
dengan negara lain.
Dia merujuk pada gambar-gambar pembunuhan di
Twitter yang diunggah wakil perdana menteri Turki namun kemudian dihapus
karena ternyata bukan dari Myanmar.
"Dia mengatakan bahwa
informasi palsu semacam yang ditampilkan wakil perdana menteri itu hanya
puncak dari gunung es besar informasi keliru yang disengaja untuk
menciptakan banyak masalah antara negara-negara berbeda dan ditujukan
untuk mempromosikan kepentingan para teroris," menurut pernyataan
kantornya.
Suu Kyi pada Rabu bertemu dengan Perdana Menteri India
Narendra Modi, yang mengatakan bahwa dia memiliki keprihatinan sama
dengan Myanmar mengenai "kekerasan ekstremis" di Rakhine State.
Pemerintahan
Modi mengambil langkah tegas mengenai gelombang pengungsian sekitar
40.000 dari Myanmar selama bertahun-tahun, bulan lalu berikrar
mendeportasi mereka semua.
Kekerasan terkini di Rakhine State
bermula ketika pemberontak Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan
satu pangkalan angkatan darat.
Bentrok-bentrok lanjutannya dan
serangan balasan dari militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang dan
memicu pengungsian warga desa-desa di sana ke Bangladesh.
Para
pejabat di Bangladesh mengatakan pemerintah akan memajukan rencana
menjadikan satu pulau terasing yang bebas banjir di Bay of Bengal untuk
sementara menampung puluhan ribu warga Rohingya.
Rencana untuk
membangun pulau dan menjadikannya sebagai tempat menampung pengungsi
dikritik oleh pekerja kemanusiaan ketika diusulkan tahun 2015 dan
dihidupkan lagi tahun lalu. Bangladesh berkeras mereka berhak memutuskan
di mana mereka akan menampung pengungsi.
Sementara itu, dua
sumber pemerintah di Dhaka mengatakan bahwa dalam tiga hari terakhir ada
ladang ranjau di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh dan menyebut itu
ditujukan untuk mencegah kembalinya Muslim Rohingya yang mengungsi.
Bangladesh
akan secara formal mengajukan protes pada Rabu mengenai penempatan
ranjau di dekat perbatasannya menurut sumber yang secara langsung
mengetahui situasi itu namun minta identitasnya tidak disebut karena
kepekaan masalah itu.
Namun sumber militer Myanmar mengatakan
ladang ranjau sudah ada di sepanjang perbatasan itu pada 1990an untuk
mencegah pelanggar batas dan militer sejak itu berusaha mencabutnya,
namun tidak ada ranjau yang baru-baru ini ditanam, demikian menurut
siaran kantor berita Reuters.
Perserikatan Bangsa-bangsa, (CB) - Amerika Serikat
menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap
Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang
mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.
AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset
serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian
menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, Rabu.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Nikki Haley
mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada
Senin melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun,
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan "terlalu dini"
untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu telah mendapat dukungan China.
Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan
tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia
atau China.
China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.
Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim
Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.
China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB.
Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk
mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas
alam cair.
Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas
uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5
Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga
pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar,
yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.
Resolusi 5 Agustus telah membatasi jumlah warga Korea Utara yang
bekerja di luar negeri hingga tingkat saat ini. Rancangan resolusi yang
baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea
Utara di luar negeri.
Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 hingga 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.
Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada 2015
bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di
luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan
antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.
Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil,
yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut setelah batu bara
dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil
dikirim ke China.
Aset maskapai penerbangan Korut yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.
Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota
lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama
perdagangan antara kedua negara.
Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (REUTERS/Pierre Albouy)
Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Sekretaris Jenderal
PBB Antonio Guterres pada Selasa memperingatkan konsekuensi penggunaan
"retorika konfrontasi" mengenai Korea Utara dan mengatakan bahwa
negara-negara kuat harus membuat strategi tunggal untuk mengatasi krisis
tersebut.
Guterres tampaknya ingin mengkritik kepemimpinan
Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang
memperingatkan bahwa Pyongyang akan menghadapi "serangan dan kemurkaan"
jika terus mengancam Amerika Serikat.
"Retorika konfrontasi bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Solusinya harus politis," kata Guterres.
"Konsekuensi potensial tindakan militer sangat mengerikan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Pemimpin
PBB meminta Dewan Keamanan menunjukkan kesatuan dan menyetujui
langkah-langkah lanjutan, sehari setelah Amerika Serikat saling
melontarkan pernyataan dengan Rusia dan China menanggapi uji coba nuklir
keenam dan terkuat Korea Utara.
Amerika Serikat mendorong sanksi
PBB yang lebih keras, tetapi Rusia dan China menyerukan dialog dengan
Pyongyang tentang denuklirisasi di semenanjung Korea.
Rusia
berpendapat sanksi-sanksi saja tidak akan bisa menyelesaikan krisis itu
dan mendukung usul China untuk membuka perundingan dengan dasar
pembekuan uji nuklir dan rudal Korea Utara dengan pertukaran penangguhan
latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Duta Besar
Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menolak usul itu dan mengatakan
bahwa negaranya tidak akan mengubah postur militernya ketika Korea Utara
merangseng maju dengan program nuklir dan rudalnya.
Guterres
mengatakan dia tidak mendukung salah satu usul, namun menekankan bahwa
respons terpadu merupakan satu-satunya jalan mendorong solusi
diplomatik.
"Kesatuan Dewan Keamanan jelas sangat penting,"
katanya, mendesak negara-negara "maju bersama dengan strategi tunggal
dalam menghadapi pemerintah DPRK", singkatan dari nama formal Korea
Utara.
Sekretaris Jenderal PBB menawarkan bantuan untuk membawa solusi, namun mengakui bahwa "pengaruh PBB terbatas."
