CUPUMA

Rabu, 21 November 2018

Navy SEAL Penembak Osama bin Laden Tanggapi Sindiran Trump

CB, Jakarta - Anggota Navy SEAL yang menembak Osama bin Laden menanggapi sindiran Presiden Donald Trump setelah menyebut komandannya pendukung Hillary Clinton dan menyayangkan Navy SEAL telat membunuh Osama.
Robert O'Neill dari tim SEAL TEAM 6 yang ikut dalam penyerbuan yang menewaskan Osama bin Laden membalas Trump yang menyindir mantan Laksamana AL, Bill McRaven.

Ads by Kiosked

McRaven mengatakan tidak mendukung Clinton pada 2016 dan telah menjawab bahwa dia adalah 'pendukung Presiden Obama dan Presiden George W. Bush.

"Misi untuk mendapatkan Osama bin Laden adalah bipartisan (atas persetujuan dua parpol)," kata O'Neill."Kami semua ingin mendapatkannya secepat mungkin."
Sebelumnya O'Neill juga membela McRaven di Twitter dengan menulis,"Laksamana McRaven terlahir untuk memimpin misi ini. Saya akan mengikutinya kemana saja. Kalau saja orang-orang mendengar pidato sesungguhnya yang dia berikan kepada Tim..."

Osama dilaporkan tinggal di kompleks rahasia yang dibentengi khusus, sekitar satu kilometer dari Akademi Militer Pakistan selama bertahun-tahun, menimbulkan pertanyaan apakah pejabat Pakistan mengetahui keberadaan Osama sebelumnya. Namun Pakistan membantah mengetahui Osama bin Laden ada di sana.
Osama Bin Laden dilaporkan tidak menggunakan internet atau telepon seluler untuk menjaga kerahasiaannya selama persembunyian di Pakistan.

Robert O'Neill, anggota Navy SEAL yang tembak mati Osama bin Laden.[special-ops.org]
Dalam wawancara Fox News Sunday, Trump menepis kritik McRaven atas serangannya terhadap pers yang menyebut pers sebagai musuh rakyat Amerika.

Kemudian pembawa acara Chris Wallace bertanya kepada Trump tentang McRaven yang menyebut serangan pers Trump adalah ancaman terbesar bagi demokrasi.

Pensiunan mantan Komandan Unit Navy Seal Bill McRaven.[NBC News]
"(dia) penggemar Hillary Clinton," ujar Trump menyoal kritikan McRaven."Dia pendukung Obama."
"Dia (Osama bin Laden) tinggal di Pakistan tepat di sebelah akademi militer, semua orang di Pakistan tahu dia (Osama bin Laden) ada di sana. Dan kami memberi Pakistan US$ 1,3 miliar (Rp 19 triliun) per tahun dan mereka tidak memberitahunya," kata Trump.

"Bukankah menyenangkan jika kita mendapatkan Osama Bin Laden lebih cepat, bukankah itu lebih bagus?" lanjut Trump menyindir McRaven yang memimpin operasi Navy SEAL selama perburuan Osama bin Laden.

Credit tempo.co

Protes Kritik Trump, Pakistan Panggil Kuasa Usaha AS

ISLAMABAD - Pakistan memanggil Kuasa Usaha Amerika Serikat (AS) di Islamabad untuk memprotes pernyataan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Trump mengkritik peran Pakistan dalam memerangi perjuangan terorisme dan pembunuhan Osama bin Laden.

Komentar Trump selama beberapa hari terakhir telah membuat marah Pakistan, termasuk Perdana Menteri Imran Khan. Khan pada hari Senin membalas Trump dengan mengatakan di Twitter bahwa beberapa sekutu telah berkorban atau membantu AS sebanyak Pakistan dalam perang melawan teror.

Gesekan itu mengancam untuk semakin memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara Islamabad dan Washington, sekutu yang telah berulang kali bentrok tentang perang di Afghanistan dan dugaan dukungan Pakistan untuk militan Islam.

"Menteri Luar Negeri menyeru Kuasa Usaha AS, Paul Jones, untuk mendaftarkan protes keras atas tuduhan tidak berdasar dan tidak berdasar yang diajukan terhadap Pakistan," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/11/2018).

Selama akhir pekan, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara, mengatakan Pakistan tidak "melakukan apa pun" untuk AS meskipun mendapat bantuan miliaran dolar. Trump juga menyatakan diduga pejabat Pakistan tahu lokasi mantan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden sebelum pembunuhan oleh pasukan AS di serangan di Pakistan pada tahun 2011.

Pada hari Senin, Trump menge-tweet lagi dan menggandakan klaim tersebut.

"Menolak sindiran tentang OBL, Menteri Luar Negeri mengingatkan Kuasa Usaha AS bahwa itu adalah kerja sama intelijen Pakistan yang memberikan bukti awal untuk melacak keberadaan OBL," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Retorika tak berdasar tentang Pakistan benar-benar tidak dapat diterima," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Credit sindonews.com

Operasi Satu-Pekan tewaskan 51 anggota ISIS di Afghanistan Timur

Ilustrasi serangan udara atas posisi ISIS. (facebook.com/ÐœÐ¸Ð½Ð¾Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð)

Jalalabad, Afghanistan (CB) - Sebanyak 51 orang yang berafiliasi dengan ISIS telah tewas di Provinsi Nangarhar di Afghanistan Timur selama satu pekan belakangan ini, kata seorang pejabat pada Senin (19/11).

"Operasi tersebut dilancarkan di Kabupaten Hasaka Mina dan berlangsung selama satu pekan, sehingga menewaskan sebanyak 51 petempur IS dan penghapusan beberapa pusat perlengkapan dan pelatihan mereka," kata Ataullah Khogyani, juru bicara Provinsi Nangarhar.

"Operasi Negata Anti-IS berhasil dilancarkan dan beberapa daerah juga telah direbut kembali dari cengkeraman gerilyawan di kabupaten yang bermasalah, dan tak ada korban jiwa di pihak sipil atau pasukan keamanan," kata juru bicara itu.

Kelompok garis keras IS belum mengeluarkan komentar mengenai pernyataan itu.

Credit antaranews.com

Pentagon: Sistem Rudal S-300 di Suriah Tak Berdampak pada Operasi AS

WASHINGTON - Sistem pertahanan rudal S-300 Rusia yang dioperasikan di Suriah tidak akan berdampak pada operasi militer Amerika Serikat (AS) di negara tersebut. Klaim ini disampaikan juru bicara Pentagon, Eric Pahon, kepada Sputnik.

"Tidak dalam operasi kami," kata Pahon pada hari Senin ketika merevisi dampak sistem pertahanan udara S-300 Rusia di Suriah.

Pahon memperingatkan bahwa menambahkan lebih banyak sistem persenjataan di Suriah hanya dapat membahayakan militer yang beroperasi di daerah itu dan menyebabkan bahaya potensial bagi pesawat sipil yang memasuki wilayah tersebut.

"Setiap senjata tambahan (yang dikirim) ke Suriah hanya berfungsi untuk meningkatkan eskalasi pada titik ini," kata Pahon.

"Kita perlu mengadakan diskusi diplomatik untuk mengakhiri konflik di Suriah timur, dan kita perlu mendukung proses yang dipimpin Jenewa untuk mencapai penyelesaian konflik itu. Dengan menambah lebih banyak persenjataan dan lebih banyak sistem, itu hanya mempersulit situasi di titik ini," paparnya, yang dilansir Selasa (20/11/2018).

Pahon menegaskan kembali bahwa misi Amerika Serikat di Suriah tetap tidak berubah. "Kami tetap fokus pada mengalahkan ISIS," katanya.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Rusia menyelesaikan pengiriman sistem rudal S-300 ke Suriah dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasukan Rusia yang dikerahkan di negeri Presiden Bashar al-Assad tersebut.

Langkah itu diumumkan setelah pesawat mata-mata militer Il-20 Rusia jatuh pada 17 September oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel di Latakia.

Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan insiden yang menewaskan 15 tentara Moskow itu kepada Angkatan Udara Israel. Kementerian itu menuduh jet tempur Israel menggunakan pesawat Rusia sebagai perisai terhadap serangan sistem rudal S-200 Suriah.

Israel telah menyuarakan keprihatinan atas keputusan Rusia memasok Suriah dengan sistem rudal S-300. Tel Aviv menyatakan Damaskus akan dapat mengendalikan wilayah udara Israel dengan senjata pertahanan itu.

S-400 Turki

Pahon dalam wawancaranya juga membahas polemik akuisisi sistem rudal S-400 Rusia oleh Turki. Menurutnya, Pentagon bekerja dengan Kongres untuk membantu mencari alternatif pengganti sistem pertahanan udara mutakhir Moskow tersebut.

"Kami telah mengadakan diskusi diplomatik tentang itu," kata Pahon. "Kami menyerahkan laporan yang diamanatkan pada kongres tentang hubungan dengan Turki Jumat lalu, 9 November, ke Kongres," paparnya.

"Sebagai bagian dari laporan, maksud saya itu hanya mencakup pendangan hubungan kami dengan Turki, keburukan dan semuanya. Kami berada di diskusi diplomatik dengan Turki untuk mencari alternatif yang layak untuk S-400. Jadi, kami membantu mereka untuk menemukan alternatif bersama dengan Kongres untuk pembelian S-400. Kami terus bekerja dengan Turki, terus bekerja dengan Kongres untuk mencoba temukan alternatifnya," papar Pahon.

Pada bulan Desember 2017, Ankara menandatangani perjanjian pembelian sistem pertahanan udara S-400 Moskow. CEO Rostec, Sergey Chemezov, mengatakan kontrak pembelian empat set S-400 bernilai USD2,5 miliar, dengan 55 persen dari nilai kontrak ditutupi dengan pinjaman Rusia.

Pada 25 Oktober, Akara mengatakan bahwa Turki akan memulai pengerahan S-400 pada Oktober 2019. Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov mengklarifikasi pada hari Rabu pekan lalu bahwa kontrak itu memungkinkan Ankara untuk menggunakan hak opsi setelah pengiriman utama di bawah kesepakatan itu yang telah dibuat.

"Seperti yang telah kita diskusikan dengan mitra Turki kami, pembelian S-400 akan memiliki konsekuensi yang signifikan atau dapat memiliki konsekuensi signifikan pada hubungan pertahanan AS-Turki. Ada banyak hal yang dibeli dengan itu," imbuh Pahon.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jika Ankara melanjutkan rencananya untuk membeli sistem S-400, Amerika Serikat dapat menahan pengiriman jet tempur siluman F-35 ke Turki. Selain itu, Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang akan memblokir transfer jet tempur termahal tersebut.

Credit sindonews.com

Netanyahu Sebut Golan Milik Israel Selamanya

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan Israel berdaulat penuh dan selamanya atas Dataran Tinggi Golan. Pernyataannya itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya menolak resolusi PBB yang menyerukan negara mayoritas Yahudi itu mengakhiri pendudukannya atas wilayah Suriah yang direbutnya tahun 1967.

"Israel akan tetap selamanya di Dataran Tinggi Golan, dan Dataran Tinggi Golan akan selamanya tetap di tangan kami," kata Netanyahu pada hari Minggu (18/11/2018), seperti dikutip Jerusalem Post.

Dia berterima kasih kepada para pimpinan AS karena memilih menentang seruan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.

Netanyahu mencatat bahwa Israel telah bekerja dengan AS untuk beberapa waktu dalam mengabaikan resolusi tidak mengikat PBB yang berjudul "The Occupied Syrian Golan".

Sebelum era pemerintah Presiden Donald Trump, AS selalu memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi PBB secara simbolis yang bersisi tekanan pada Israel untuk mengembalikan wilayah itu pada Suriah.

Hanya AS dan Israel yang memilih suara "Tidak" untuk resolusi tersebut dalam pemungutan suara hari Jumat di markas PBB di New York. Sebanyak 151 negara mendukung resolusi Special Political and Decolonization Committee's (Komite Politik dan Dekolonisasi Khusus) PBB tersebut. Sedangkan 14 negara lainnya memilih abstain.

Dokumen resolusi itu untuk sementara mendesak Tel Aviv untuk tidak membangun permukiman dan memaksakan kewarganegaraan Israel pada warga Suriah yang tinggal di sana.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah Perang Enam Hari 1967. Sejak tahun itu, Tel Aviv menahan diri untuk tidak memperluas kedaulatan atas Golan. Namun, pada tahun 1981 negara mayoritas Yahudi itu nekat menganeksasi wilayah tersebut.

Wilayah Golan didominasi warga Druze. Hanya minoritas kecil yang bersedia mengubah kesetiaan mereka dari Suriah ke Israel.

Meskipun ada kecaman keras dari Damaskus, bulan lalu Israel memperkenalkan pemilu ke dewan Druze lokal di wilayah itu.

Credit sindonews.com

Untuk Pertama Kalinya Xi Jinping Kunjungi Filipina

Xi Jinping

Foto: REUTERS/Lintao Zhang

Persahabatan dengan Filipina adalah pilihan tepat bagi Cina.

CB, MANILA -- Presiden Cina Xi Jinping mengujungi Filipina untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Asia Tenggara tersebut. Cina berharap dalam kerja sama yang dipimpin oleh Filipina negara di bawah kekuasaan Presiden Rodrigo Duterte mau menerima investasi dan pinjaman mereka.

Xi mengatakan persahabatan adalah satu-satu pilihan yang tepat dalam hubungan Cina dan Filipina. Ini pertama kalinya Xi mengunjungi Filipina setelah 13 tahun menjadi presiden Cina.

"Mengingat perubahan yang sering terjadi dan kompleks di dunia, memiliki hubungan baik dan persahabatan adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk Cina dan Filipina, dua negara berkembang di Asia, dan rakyat kami memiliki harapan yang lebih tinggi untuk hubungan yang lebih kuat dan kerjasama di diseluruh bagian di kedua belah pihak," kata Xi dalam pernyataan yang dilansir dari Abs-cbn, Selasa (20/11).

Xi datang setelah dua tahun yang lalu Duterte mendeklarasikan negara yang ia pimpin akan berpaling dari Amerika Serikat (AS). Duterte berjanji akan mengarahkan politik luar negerinya ke arah Cina. Padahal selama beberapa dekade terakhir Filipina tidak pernah percaya dan selalu bertentangan dengan Cina dalam sektor martim.

Media massa Phillipina Star menulis tentang pujian Xi kepada Duterte. Xi mengatakan hubungan kerjasama ini seperti pelangi setelah hujan dan kerap kali menyebutkan kerja sama ini sebagai penanganan yang tepat dalam upaya menyelesaikan persoalan di Laut Cina Selatan.

Gaya Duterte dalam menangani persoalan Laut Cina Selatan ini telah membuat sejumlah politikus nasionalis gusar. Mereka mengatakan Duterte telah tunduk dengan Cina setelah menolak untuk mengkritik negara tersebut dalam membangun markas militer di perairan itu atau meminta Cina untuk patuh dalam arbitrase 2016 yang menggugurkan klaim mereka di perairan tersebut.

Masyarakat Filipina banyak yang mendukung keputusan Duterte tersebut. Tapi survei secara konsisten menunjukkan masyarakat juga keberatan dengan kebijakan Cina dan memutus hubungan dengan AS.

Dalam laporan yang dikeluarkan Social Weather Stations, Senin (19/11) lalu menunjukkan sekitar 84 persen rakyat Filipina merasa keputusan pemerintah mereka tidak menentang Cina membuat markas militer di Laut Cina Selatan sebagai sesuatu yang salah. Sementara itu ada sebanyak 86 persen rakyat Filipina mengatakan mereka harus memperkuat Angkatan Laut.

Survei ini dilakukan kepada 1.200 orang pada akhir September lalu. Laporan tersebut juga menyatakan kepercayaan rakyat Filipina kepada AS sangat baik sementara dengan Cina sangat buruk, dilansir Reuters.

Credit republika.co.id

Hakim AS Larang Donald Trump Batasi Suaka

Ilustrasi imigran yang coba datang ke Amerika Serikat lewat tembok perbatasan di Meksiko. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Hakim Federal Amerika Serikat pada Senin (19/11) menghentikan sementara perintah presiden Donald Trump tidak memberikan suaka kepada orang-orang yang memasuki AS secara ilegal.

Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakannya awal bulan ini atas dasar keamanan nasional. Di saat bersamaan, ribuan migran Amerika Tengah bergerak menuju perbatasan AS melalui Meksiko.

Hakim Distrik AS Jon Tigar di San Francisco mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap kebijakan Trump, sekaligus mengabulkan permintaan kelompok hak asasi manusia yang langsung mengajukan gugatan hanya sesaat setelah kebijakan Trump diumumkan.

Sebelumnya Trump mengatakan hanya orang-orang yang memasuki AS lewat pos-pos pemeriksaan resmi, ketimbang menyelinap lewat perbatasan, dapat mengajukan permohonan suaka.

Hakim Tigar menulis bahwa Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (INA) 1965 menyatakan bahwa setiap orang asing yang tiba di AS, "entah itu tiba di titik kedatangan yang ditunjuk," dapat mengajukan permohonan suaka.

"Aturan yang melarang suaka bagi imigran yang memasuki negara tidak melewati pelabuhan masuk, bertentangan dengan INA dan tujuan Kongres," ujar Tigar.

"Apa pun ruang lingkup wewenang Presiden, ia tidak boleh menulis ulang undang-undang imigrasi untuk memberlakukan syarat yang dilarang secara tegas oleh Kongres," Tigar menambahkan.

Perintah penangguhan ini tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan kasus ini.

Pemerintahan Trump telah menyatakan bahwa sang presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur urusan imigrasi atas dasar keamanan nasional.

Kekuasaan ini langsung dia gunakan setelah naik sebagai Presiden tahun lalu dengan mengeluarkan larangan kontroversial bagi para pelancong dari beberapa negara Muslim.

Versi terakhir dari perintah itu ditegakkan oleh Mahkamah Agung AS pada 26 Juni setelah pertikaian hukum yang berlarut-larut.

Penyalahgunaan Sistem Imigrasi

Ketika kebijakan baru ini diumumkan Departemen Keamanan Dalam Negeri pada 8 November, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan peraturan ini akan mengatasi "penyalahgunaan sistem imigrasi kami yang levelnya tak tertandingi sepanjang sejarah" di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Pejabat pemerintah mengatakan mereka yang berhasil menyeberang dan meminta suaka sering menghilang ketika kasus mereka diproses di pengadilan.

"Sebagian besar dari pengajuan suaka ini pada akhirnya menjadi tidak bernilai," kata seorang pejabat senior pemerintah yang meminta untuk tidak diungkap namanya.

Pemerintah mengatakan hanya kurang dari 10 persen kasus yang akhirnya menghasilkan suaka.

Para aktivis hak asasi manusia dan pengkritik Trump mengatakan bahwa dengan membatasi pencari suaka, pemerintah secara efektif menutup pintu pada orang-orang yang mungkin benar-benar melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka.

"Pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap para migran yang melarikan diri dari bahaya," kata kelompok advokasi Koalisi Imigrasi New York.

Pada 2018, patroli perbatasan mendaftarkan lebih dari 400 ribu pelintas batas ilegal. Dalam lima tahun terakhir, jumlah mereka yang meminta suaka meningkat 2.000 persen, demikian menurut data pemerintah AS.

Credit cnnindonesia.com

Inggris-UE Berkolaborasi Jatuhkan Sanksi untuk Arab Saudi

LONDON - Inggris mengatakan mereka tengah mencari cara untuk menjatuhkan sanksi global terhadap Arab Saudi terkait kasus pembunuhan brutal jurnalis Jamal Khashoggi. Hal itu ditegaskan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris

"Inggris telah jelas bahwa kita perlu melihat akuntabilitas atas pembunuhan yang mengerikan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi," katanya.

"Tindakan yang dilakukan Inggris dan sekutu kami akan bergantung pada dua hal: pertama, kredibilitas penjelasan akhir yang diberikan oleh Arab Saudi, dan kedua pada keyakinan kami bahwa episode mengerikan seperti itu tidak dapat - dan tidak akan - diulangi," imbuhnya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Anadolu, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya Inggris sedang menjajaki dengan mitranya, Uni Eropa (UE), potensi untuk rezim Arab Saudi sanksi hak asasi manusia global Uni Eropa, yang dapat mengatasi pelanggaran hak asasi manusia brutal seperti itu.

"Kami tentu saja akan menunggu hasil akhir dari penyelidikan sebelum membuat keputusan apa pun," kata pernyataan itu.

Khashoggi, kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia telah meninggalkan konsulat hidup-hidup, pemerintah Saudi akhirnya mengakui beberapa minggu kemudian bahwa dia terbunuh di sana. Jenazahnya belum dikembalikan ke keluarganya di tengah laporan telah dilarutkan dengan cairan kimia.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan awal bulan ini bahwa jika laporan tentang pembunuhan Khashoggi ternyata benar, Inggris akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Arab Saudi.

"Masyarakat internasional tetap bersatu dalam ketakutan dan kemarahan atas pembunuhan brutal Jamal Khashoggi sebulan yang lalu," kata Hunt.

Credit sindonews.com

Keluarga Kerajaan Arab Saudi Berusaha Gagalkan MbS Jadi Raja

Ilustrasi (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sejumlah anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi tengah berusaha mencegah Putra Mahkota Mohammed bin Salman menjadi raja. Hal ini diungkap tiga sumber yang dekat dengan istana kerajaan kepada Reuters.

Puluhan pangeran dan sepupu dari cabang-cabang kuat di keluarga Al Saud ingin melihat perubahan penerus kerajaan. Tapi disebutkan bahwa mereka tidak akan bertindak sementara Raja Salman - ayah pangeran mahkota berusia 82 tahun - masih hidup. Mereka mengakui bahwa Raja Salman tidak mungkin melawan putra kesayangannya, Mohammed bin Salman (MbS).

Sebaliknya, para kerabat kerajaan ini tengah mendiskusikan kemungkinan bahwa Pangeran Ahmed bin Abdulaziz (76) bisa menggantikan posisi Raja Salman ketika ia sudah mangkat. Ia adalah adik lelaki yang lebih muda dari Raja Salman, paman dari putra mahkota, MbS.

Pangeran Ahmed adalah satu-satunya saudara laki-laki Raja Salman yang masih hidup. Jika ia menjadi raja, ia akan mendapat dukungan dari anggota keluarga, aparat keamanan dan beberapa kekuatan Barat, jelas salah satu sumber Saudi.

Pangeran Ahmed kembali ke Riyadh pada bulan Oktober setelah 2,5 bulan berada di luar negeri. Selama perjalanan, ia muncul untuk mengkritik kepemimpinan Saudi saat menanggapi pengunjuk rasa yang meneriakkan jatuhnya dinasti Al Saud di luar kediamannya di London. Dia adalah salah satu dari tiga orang di Dewan Kesetiaan Negara. Dewan ini terdiri dari anggota senior keluarga yang berkuasa. Ia disebut menentang MbS menjadi putra mahkota pada 2017, seperti disebutkan dua sumber Saudi.

Baik Pangeran Ahmed maupun wakilnya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Pejabat di Riyadh tidak segera menanggapi permintaan dari Reuters untuk mengomentari masalah suksesi ini.

The House of Saud terdiri dari ratusan pangeran. Tidak seperti monarki di Eropa pada umumnya, tidak ada suksesi otomatis dari ayah ke putra sulung di Arab Saudi. Sebaliknya, tradisi mereka untuk menentukan raja adalah dengan berembuk antar anggota keluarga senior dari masing-masing cabang untuk memilih ahli waris yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin.

Pejabat senior AS telah mengindikasikan kepada penasehat Saudi dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka akan mendukung Pangeran Ahmed, seperti disebutkan sumber Saudi yang mengetahui langsung tentang konsultasi tersebut. Pangeran Ahmed sendiri telah menjadi deputi menteri dalam negeri selama hampir 40 tahun.

Sumber-sumber Saudi ini mengatakan mereka percaya kalau Pangeran Ahmed tidak akan mengubah atau membalikkan salah satu reformasi sosial atau ekonomi yang telah diterakan oleh MbS. Mereka juga yakin kalau pangeran Ahmed akan menghormati kontrak pengadaan militer yang ada dan memulihkan persatuan keluarga.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Gedung Putih tidak terburu-buru untuk menjaga jarak denggan putra mahkota. Meskipun terdapat tekanan dari anggota parlemen dan CIA menilai kalau MbS memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Meski pendapat ini bisa saja berubah setelah Trump mendapat laporan definitif tentang pembunuhan dari komunitas intelijen. Hingga saat ini, Trump menolak untuk mendengarkan rekaman pembunuhan yang telah dibagikan oleh Turki.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa Gedung Putih mencatat kalau Raja Salman akan melindungi putranya dalam pidatonya di hadapan Dewan Sura di Riyadh, Senin (19/11). Dalam pidatonya itu ia hanya sedikit menyinggung soal kasus pembunuhan Khashoggi, yaitu untuk memuji jaksa penuntut umum Saudi. Gedung Putih menolak berkomentar.

Sumber-sumber Saudi mengatakan bahwa tempramen pejabat AS telah pada MbS sudah mulai menurun. Sebab, putra mahkota itu baru-baru ini mendesak Kementerian Pertahanan Saudi untuk mencari alternatif pasokan senjata dari Rusia, kata sumber tersebut.

Baik kementerian pertahanan Rusia maupun pejabat di Riyadh tak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberi komentar.

Credit cnnindonesia.com

Pidato Publik, Raja Salman Kutuk Iran, Tak Singgung Khashoggi

Raja Salman (REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Jakarta, CB -- Raja Salman mendorong komunitas internasional untuk menghentikan program misil dan balistik Iran, Senin (19/11). Ia juga menekankan bahwa negaranya mendukung langkah PBB untuk menghentikan perang di Yaman.

Ini adalah komentar publik pertama Raja Salman sejak kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Namun, dalam laporannya kepada badan penasihat kerajaan, Dewan Sura, Raja Salman tidak memberikan komentar apapun terkait pembunuhan Khashoggi yang telah meresahkan dunia internasional.

Ia malah mengutuk aksi Iran di Suriah, Irak, dan Yaman. Iran adalah saingan Saudi untuk berebut pengaruh di Timur Tengah.

"Rezim Iran selalu mengintervensi masalah dalam negeri negara lain, menjadi sponsor terorisme, menciptakan kekacauan, dan kehancuran di banyak negara di wilayah ini," jelas raja berusia 82 tahun itu.

"Komunitas internasional mesti melakukan sesuatu untuk mengakhiri program nuklir IRan dan menghentikan aktivitasnya yang mengancam keamanan dan stabilitas."

Raja Salman mendukung usaha PBB untu mengakhiri konflik di Yaman. Saudi ikut campur juga dengan urusan dalam negeri Yaman dengan berkoalisi memberikan dukungan kepada pemerintah Yaman. Sementara Iran mendukung pemberontak Houthi dalam perang selama hampir empat tahun.

"Keberpihakan kami kepada Yaman bukan pilihan tapi kewajiban untuk mendukung warga Yaman melawan agresi militan yang didukung Iran," jelasnya.

Pemberontak Houthi menyebut bahwa mereka telah menghentikan serangan drone dan misil kepada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutu Yaman lainnya. Hal ini menandakan kesiapan mereka untuk melakukan gencatan senjata jika koalisi yang dipimpin Saudi itu menginginkan perdamaian.

Arab Saudi tengah berada di bawah kritikan internasional lantaran ikut campur dalam perang Yaman. Perang ini telah menyebabkan kelaparan dan menewaskan banyak warga sipil akibat serangan udara.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Rilis Video Misi Pertama Jet Siluman Su-57 di Suriah

MOSKOW - Militer Rusia telah merilis rekaman misi pertama pesawat jet tempur siluman Su-57 di Suriah. Manuver yang diklaim sebagai uji coba penerbangan itu awalnya terdeteksi satelit Israel pada Februari lalu.

Militer Moskow tak menjelaskan mengapa video baru dirilis hari Senin (19/11/2018) kemarin, meski misi diam-diam itu berlangsung sembilan bulan lalu.

Sukhoi Su-57 yang secara resmi baru akan dikirim untuk layanan militer Moskow pada 2019 mendatang adalah jet tempur generasi kelima Rusia. Pesawat tempur siluman tercanggih Moskow ini muncul sebagai jawaban untuk jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35.

Media Israel melaporkan pada bulan Februari lalu bahwa satelit negara mayoritas Yahudi itu telah mendeteksi setidaknya dua jet tempur siluman ditempatkan di pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan Rusia di pantai barat Suriah.

Pada tanggal 9 Mei, Su-57 menjadi pusat perhatian dalam pawai militer besar-besaran di Moskow untuk memperingati kemenangan Tentara Soviet atas Nazi Jerman selama Perang Dunia II.

"Kru Su-57 melakukan lebih dari 10 penerbangan di Suriah," kata Kementerian Pertahanan saat merilis video tersebut hari Senin, yang dikutip The Moscow Times, Selasa (20/11/2018).

Video yang dirilis hanya berdurasi satu menit yang menunjukkan pesawat lepas landas, menguadara dan mendarat.

"Penerbangan itu dilakukan untuk mendemonstrasikan kemampuan pesawat canggih yang dinyatakan dalam situasi pertempuran nyata," lanjut Kementerian Pertahanan Rusia.

Credit sindonews.com

Ukraina Tolak Pencalonan Perwira Rusia sebagai Bos Interpol

KIEV - Kementerian Dalam Negeri Ukraina menolak pencalonan perwira polisi senior Rusia, Mayor Jendral Alexander Prokopchuk untuk jabatan kepala Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).

Seperti diketahui, bulan lalu, Presiden Interpol, Meng Hongwei mengundurkan diri dari jabatannya karena pihak berwenang China mencurigainya melakukan sejumlah kejahatan, salah satunya adalah korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menuturkan jika Prokopchuk terpilih menjadi pemimpin Interpol, maka dia akan menggunakan posisinya untuk menghajar semua lawan politik Moskow, khususnya yang saat ini mencari perlindungan di luar negeri.

"Jika Alexander Prokopchuk menjadi Presiden Interpol, ini akan memungkinkan rezim Rusia untuk memperluas lebih lanjut praktik menggunakan 'pemberitahuan merah' untuk membatasi kebebasan bergerak dan untuk mengadili orang-orang yang dianggapnya tidak diinginkan," ucap kementerian itu,

"Dunia harus mengakui toksisitas rezim ini dan bekerja untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, daripada melegalkannya, menunjuk perwakilan Rusia sebagai pemimpin Interpol," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (19/11).

Kementerian itu menambahkan, mereka bekerja secara intensif di Majelis Umum Interpol yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) untuk mencegah Prokopchuk menjadi kepala organisasi itu.

Hubungan antara Moskow dan Kiev memburuk pada 2014 setelah referendum Krimea dan krisis di timur Ukraina. Pihak berwenang Ukraina menuduh Rusia mencampuri urusan internal Ukraina dan terlibat dalam konflik di Donbas.

Rusia telah berulang kali membantah tuduhan itu, menekankan bahwa mereka bukan pihak dalam konflik internal di Ukraina dan ingin negara itu untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi.

Credit sindonews.com

Senin, 19 November 2018

Pinjaman Lunak Cina Kini Dikhawatirkan Sebagai Jebakan Utang

Xi Jinping

Foto: REUTERS/Lintao Zhang

Negara miskin dan berkembang terpikat tawaran pinjaman murah dari Cina.

CB, BEIJING -- Dalam upayanya mengukuhkan pengaruh ekonomi dan politik di dunia, Pemerintah Cina kini mengucurkan dana miliaran dolar berupa pinjaman lunak kepada negara-negara miskin dan berkembang. Dana pinjaman itu umumnya digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur. Namun apa yang terjadi ketika negara penerima tak sanggup membayar pinjamannya?

Sejumlah pengamat memperingatkan, Cina kini mempergunakan pinjaman sebagai bentuk jebakan. Tujuannya memungkinkan negara itu mengukuhkan pengaruhnya di dunia. Polanya seperti digambarkan berikut ini.

Diplomasi jebakan utang

Negara-negara miskin dan berkembang terpikat oleh tawaran pinjaman murah dari Cina demi membangun proyek-proyek infrastruktur. Kemudian, ketika negara bersangkutan tak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya, Cina akan menuntut konsesi atau ganti rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang. Proses ini dikenal sebagai diplomasi jebakan utang.

Srilanka akhirnya menyerahkan pelabuhan Hambantota Port sebagai bagian pelunasan utang mereka ke Cina. (Wikimedia Commons)

Proyek Pelabuhan Hambantota di Srilanka merupakan contoh nyata yang bisa menjadi peringatan bagi negara mana saja yang bermaksud menerima pinjaman tanpa syarat dari Cina. Tahun lalu, Srilanka dilanda aksi protes ketika dipaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhannya ke Cina dalam bentuk sewa 99 tahun. Penyerahan itu terpaksa dilakukan demi menghapus utang Srilanka sekitar 1 miliar dolar AS.

Kini Cina mengendalikan pelabuhan utama, tepat di ambang pintu saingannya, India. Pelabuhan itu juga sangat strategis di jalur komersial dan militer.

Kasus negara-negara Pasifik

Australia dinilai agak lamban menanggapi melusnya pengaruh Cina di kawasan Pasifik. Pinjaman dan bantuan Cina di sana telah meningkat menjadi 1,8 miliar dolar AS dalam waktu satu dekade. Sejumlah negara kini sudah sangat bergantung pada utang dari Cina.

Cina malah menjanjikan untuk mengucurkan 5,8 miliar dolar AS di seluruh kawasan Pasifik. Di Papua Nugini misalnya, Cina menjanjikan kucuran pinjaman tanpa syarat sebesar 3,5 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Port Moresby ke kawasan pedalaman.

Cina menawarkan miliaran dolar pinjaman tanpa syarat ke Papua Nugini meskipun sebagian besar belum terealiasasi. (ABC News/Eric Tlozek)

Fiji kini berutang setengah miliar dolar ke Cina. Sementara Tonga terjerat utang lebih dari 160 juta dolar AS, yaitu sepertiga dari PDB negara itu. Cina telah memaksa Tonga untuk mengakui gagal membayar utangnya.

Perdana Menteri Tonga yang sebelumnya menyerukan negara-negara Pasifik bersatu melawan Cina akhirnya menarik pernyataannya tanpa alasan yang jelas. Awal tahun ini, laporan Cina akan membangun pangkalan militer di Vanuatu memicu kepanikan di Australia.

Perdana Menteri Scott Morrison telah mengumumkan pembentukan bank infrastruktur untuk proyek-proyek di kawasan Pasifik. Presiden Xi Jinping yang kini berkunjung ke Port Moresby untuk menghadiri KTT APEC, dijadwalkan mengadakan pertemuan khusus dengan pemimpin negara Pasifik. Presiden Xi diperkirakan akan menawarkan lebih banyak pinjaman lunak kepada mereka.

Proyek One Belt One Road (OBOR) Cina

Isu utama terkait investasi Cina di berbagai negara, adalah kebijakan utama Pemerintahan Presiden Xi, proyek bernama One Belt One Road (OBOR). OBOR bernilai triliun dolar dengan tujuan menghubungkan negara-negara di berbagai benua untuk tujuan perdagangan, dengan Cina sebagai pusatnya.

Cina menyebut proyek OBOR sebagai sama-sama menguntungkan bagi ambisi perdagangan globalnya dan bagi negara-negara berkembang yang butuh infrastruktur. Namun kenyataan di lapangan, kini sejumlah negara rentan terjebak dalam lilitan utang Cina.

Pada 2011, Tajikistan misalnya telah menyerahkan tanah di perbatasannya yang disengketakan dengan Cina sebagai bentuk pembayaran utang. Cina juga mengucurkan pinjaman satu miliar dolar lebih bagi Montenegro untuk membangun jalan raya yang menghubungkan Port of Bar dengan Serbia. Proyek itu sendiri dikerjakan perusahaan konstruksi Cina.

Namun, akibat nilai tukar mata uang dan cetak-biru proyek itu, terjadi pembengkakan biaya sehingga hanya bisa terbangun sebagian. Montenegro kini terancam menghentikan proyek itu atau menegosiasi pinjaman lebih besar ke Cina, menyebabkan negera itu kian terjerat lebih jauh dalam pengaruh Beijing.

Utang luar negeri Zambia sebagian besar berasal dari Cina. (ABC News/Siobhan Heanue)

Di Afrika, Cina membiayai proyek-proyek besar di seluruh benua, dan tingkat investasi Beijing semakin cepat. Pada September, Presiden Xi menjanjikan pinjaman 82 miliar dolar untuk negara-negara Afrika selama tiga tahun. Jumlah yang sama telah dikucurkan pada 2015.

Investasi Cina di Zambia misalnya sangat menonjol. Pembangunan sekolah, rumah sakit dan konstruksi memiliki simbol-simbol Cina, termasuk jaringan jalan raya baru. Namun utang dari Cina di Zambia kini mencapai sepertiga dari total utang negara 13 miliar dolar AS.

Kesepakatan utang mengkhawatirkan

Saat ini banyak negara telah menikmati jaringan jalan raya dan bandara baru. Namun mungkin hanya masalah waktu sampai mereka akhirnya terjebak utang. Meningkatnya ketergantungan pada investasi Cina di seluruh dunia meningkatkan kekhawatiran tentang dinamika geopolitik di abad ke-21.

Sejumlah negara, dipicu oleh kasus Srilanka tahun lalu, mulai melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada pinjaman Cina. Nepal dan Pakistan misalnya telah membatalkan proyek-proyek infrastruktur pada 2017.

Tapi bukan hanya negara berkembang yang berhutang kepada Cina. Cina kini tercatat sebagai pemberi utang terbesar ke AS, yaitu sebesar 1,1 triliun dolar AS dalam bentuk obligasi pemerintah.

Namun patut dicatat, di tengah kekhawatiran meningkatnya pengaruh China, hanya ada satu pangkalan militer mereka di luar negeri, yaitu, di sebuah negara kecil bernama Djibouti di Afrika Timur.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 800 pangkalan militer di 70 negara. Artinya, Cina bukanlah satu-satunya negara di dunia yang memproyeksikan kekuatannya ke negara lain.

Seberapa besar ambisi Presiden Xi dalam hal itu masih belum jelas. Namun tak diragukan lagi dia jelas menghendaki Cina memimpin apa yang dijuluki sebagai Abad Asia.

Credit republika.co.id

Rusia Siap Pasok Senjata untuk Belarus

MINSK - Rusia siap menyediakan Belarus senjata jika diperlukan. Hal itu dikatakan Duta Besar Rusia untuk Belarus Mikhail Babich.

"Semua bantuan yang diperlukan akan disediakan dalam format dan kuantitas yang akan konsisten dengan situasi," kata Babich ketika ditanya apakah Rusia siap memasok rudal ke Belarus jika ancaman terdeteksi dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Rusia tidak pernah memisahkan diri dari Belarus di sektor pertahanan," tegasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (18/11/2018).

Babich mengatakan bahwa dari 2012 hingga 2015, NATO mengadopsi kebijakan aktif memperluas ke arah timur untuk menyebarkan berbagai fasilitas militer di dekat perbatasan Rusia.

Mengenai negosiasi yang sedang berlangsung tentang pangkalan militer Rusia di Belarusia, duta besar mengatakan itu tidak relevan.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan awal bulan ini bahwa Belarusia akan membutuhkan senjata yang lebih efektif jika NATO terus "mengintimidasi" dengan menyebarkan pangkalan di Polandia, atau dalam beberapa cara lain.

Namun, presiden juga mengatakan tidak perlu untuk menyebarkan pangkalan militer negara lain, termasuk Rusia, di Belarusia. Ia menambahkan bahwa percakapan yang sedang berlangsung tidak lebih dari obrolan biasa.

Credit sindonews.com

Rusia Peringatkan AS Segera Tinggalkan Suriah Selatan

MOSKOW - Rusia telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk mundur dari pangkalan yang didirikan Pentagon di Suriah selatan. Rusia menyebut kehadiran tentara AS bertentangan dengan hukum internasional.

Kepala Pusat Pengawasan Pertahanan Nasional Moskow, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev menyalahkan AS atas memburuknya kondisi kemanusiaan di kamp pengungsi Rukban. Kamp pengungsi ini terletak di zona keamanan yang dikendalikan AS di sekitar pangkalan al-Tanf di perbatasan Suriah dan Yordania dan telah menyaksikan kematian karena kelaparan akibat kurangnya persediaan.

"Situasi seperti itu mengingatkan kamp-kamp konsentrasi dari Perang Dunia Kedua, yang tampaknya sudah lama berlalu. Bagaimana mungkin terjadi di dunia modern?" kata Mizintsev.

"Mengapa, dalam kondisi seperti ini, komunitas dunia, yang sangat peduli tentang hak asasi manusia, terus menerus diam tentang bencana kemanusiaan di kamp Rukban? Bahkan, disandera," imbuhnya.

"Mengapa struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan serba guna bagi para pengungsi, pada kenyataannya, tidak aktif dan gigih dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan global terkait dengan situasi mengerikan warga Suriah di kamp Rukban?" dia menambahkan seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (18/11/2018).

Mizintsev berpendapat bahwa misi Pentagon yang bertempur melawan kelompok militan Negara Islam (ISIS) tidak berlaku untuk al-Tanf karena tidak ada kelompok ISIS di Suriah selatan.

"Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan pendudukan ilegal dari zona 55 kilometer di sekitar al-Tanf, yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Arab Suriah. Ini secara otomatis akan mengarah pada resolusi masalah Rukban dan pengembalian penghuninya kembali ke rumah mereka," serunya.

Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Rukban, di mana hampir 50.000 orang terisolasi dari seluruh dunia, telah menjadi perhatian dunia internasional yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yordania telah menutup perbatasan terdekatnya dengan semua lalu lintas, takut infiltrasi potensial oleh ISIS, yang telah menargetkan kamp itu di masa lalu. Koalisi pimpinan AS yang mengendalikan al-Tanf di dekatnya, telah memfokuskan sumber dayanya untuk melatih para pemberontak Mughawir al-Thawra, salah satu kelompok pemberontak Suriah terakhir yang secara langsung didukung oleh AS, untuk memerangi para jihadis.

Dengan konvoi terakhir dari Yordania yang tiba di bulan Januari, PBB malah menyerukan kepada pemerintah Suriah — yang telah dituduh melakukan sejumlah kejahatan perang — untuk memberikan bantuan kepada penduduk Rukban yang menderita. Namun, Damaskus memotong rute pasokan setelah sekutunya Rusia menyatakan bahwa AS gagal memberikan langkah-langkah keamanan yang memadai ketika ketegangan internasional meningkat. AS menolak tuduhan ini dan, karena kondisi di kamp memburuk, konvoi kemanusiaan PBB yang dikawal oleh Bulan Sabit Merah Suriah akhirnya tiba pekan lalu.

Baik AS dan Rusia telah menuduh satu sama lain menggunakan kamp sebagai pion untuk memajukan misi mereka bersaing di Suriah, di mana AS berpandangan Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak sah dan yang terakhir mendukungnya. Ketika ditanya mengapa koalisi pimpinan AS terhadap ISIS menunggu Rusia untuk memberikan bantuan ke kamp, juru bicara militer AS, Mayor Jenderal Chris Ghika mengatakan bahwa situasi di sekitar Rukban sangat rumit.

"Seperti yang Anda tahu, ada zona deconfliction. Ada sejumlah pasukan berbeda yang beroperasi di sana," kata Ghika.

"Dan memastikan keamanan konvoi masuk dan keluar adalah pertimbangan utama kami. Dan oleh karena itu, saya tidak berpikir itu mengejutkan bahwa butuh cukup banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya di sana. Bahwa kami mendapatkannya di sana dan mengirimkan bantuan untuk orang yang membutuhkan, saya pikir adalah hal yang harus kita fokuskan," jelasnya.

Di luar batas zona deconfliction al-Tanf, sejumlah milisi pro-pemerintah Suriah telah beroperasi sebagai bagian dari kampanye anti-ISIS terpisah yang dilakukan oleh Assad dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran. Pertempuran telah terjadi antara koalisi pimpinan AS dan kelompok-kelompok semacam itu yang diduga mendekati batas zona tersebut. Damaskus juga menyerukan AS untuk keluar dari zona itu, mengingat hanya Moskow dan Teheran yang menjadi sekutu asing yang sah.

Mengomentari laporan bahwa Yordania sedang dalam pembicaraan dengan AS dan Rusia untuk membongkar kamp Rukban, Ghika mengatakan dia tidak akan berkomentar tentang spekulasi.

"Tetapi jika kami dapat membantu dengan cara apa pun, seperti yang kami lakukan dengan konvoi ini, untuk membawa kemanusiaan membantu beberapa orang yang menderita maka kami akan mencoba dan membantu," ujarnya.

Credit sindonews.com

Temu puncak Dewan Kerja Sama Teluk diharapkan akhiri sengketa

Pemimpin negara Teluk Arab berbincang sebelum KTT Dewan Kerjasama Teluk di Riyadh, Senin (19/12). (dari kiri) Raja Arab Saudi Abdullah, Sheikh Kuwait Sabah al-Ahmad al-Sabah, Amir Sheikh Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, Sultan Qaboos bin Saiid dari Oman, Sheikh Dubai Mohammed bin Rashid al-Makhtoun, Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa dan Pangeran Saudi Mushal. (FOTO ANTARA/REUTERS/Saudi Pres)

Kairo (CB) - Temu puncak mendatang Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang akan diadakan di Riyadh pada bulan depan, dapat menjadi peluang untuk mengakhiri keretakan kelompok itu, kata wakil menteri luar negeri Kuwait seperti dikutip kantor berita negara KUNA.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan anggota bukan GCC, Mesir, memberlakukan hukuman terhadap anggota GCC, Qatar. Mereka menuduh negara itu mendukung pesaing kawasan mereka, Iran, dan mendukung terorisme.

Pada temu puncak GCC tahun lalu, yang diadakan di Kuwait, Arab Saudi, UAE dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.

Wakil menteri luar negeri Kuwait, Khalid al-Jarallah, menyatakan yakin bahwa pertemuan puncak tahun ini akan dihadiri perwakilan tingkat tinggi dari semua negara anggota.

"Temu puncak itu adalah kilasan harapan untuk menghidupkan kembali upaya mengatasi perselisihan, yang sudah lama," kata al-Jarallah.

Credit antaranews.com

Trump Bantah Berencana Mengekstradisi Fethullah Gulen

Ulama Turki, Fethullah Gulen. (AFP PHOTO / Thomas URBAIN)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut dia tidak berencana mengekstradisi Fethullah Gulen, ulama yang dituding sebagai dalang upaya kudeta terhadap Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

"Ini tidak sedang dipertimbangkan," kata dia kepada wartawan, sesaat sebelum mengunjungi korban kebakaran hutan di California.

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden (Erdogan). Dia adalah teman saya. Dia adalah orang yang kuat, seorang pria tangguh dan cerdas. Jadi apa pun yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Tetapi pada kasus ini? Tidak," kata dia menambahkan, seperti dilansir AFP, Senin (19/11).

Mengutip dari laporan NBC, AS dikabarkan sedang mempelajari konsekuensi hukum untuk mengusir para ulama, termasuk Gulen, yang tinggal di kamp pengasingan di Pennsylvania. Hal ini sebagai upaya untuk membujuk Turki mengurangi tekanan mereka terhadap Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert menyangkal laporan yang menyatakan Gedung Putih sedang mencari cara untuk mengekstradisi Gulen. Dia berkeras tidak ada hubungan antara masalah ekstradisi dengan tekanan Turki atas kematian Khashoggi.

Gulen membantah adanya keterlibatan apa pun dalam upaya kudeta di Turki, setelah Erdogan menuding dirinya sebagai otak di balik upaya kudeta dan meminta AS mengekstradisi musuh politiknya itu. Pada 1990, Gulen meninggalkan Turki dan tinggal di sebuah kamp pengasingan di Pennsylvania.

Hubungan AS dengan Turki menghangat setelah Ankara membebaskan seorang pendeta AS, Andrew Brunson yang ditahan akibat tuduhan terorisme pada Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com

Kafilah baru pengungsi El Salvador berangkat menuju AS

Imigran Amerika Tengah, berada di dalam karavan melewati Meksiko, perjalanan dengan kereta terbuka untuk kargo setelah berhenti di jalur kereta, negara bagian Hidalgo, Meksiko, Sabtu (14/4/2018). (REUTERS/Edgard Garrido)

San Salvador (CB) - Sedikit-dikitnya 150 warga El Salvador berangkat pada Minggu dari negara miskin mereka di Amerika Tengah menuju Amerika Serikat.

Mereka mengabaikan kemungkinan penolakan di perbatasan AS-Meksiko, tempat sebagian besar kafilah lebih besar orang-orang Honduras terhenti berhari-hari.

Dengan dijaga polisi, pria, wanita dan anak-anak dari kafilah itu berkumpul berbaris melalui jalanan San Salvador dengan bus menuju Guatemala, penuh dengan ransel berat, air dan pengetahuan tentang perjalanan berat 4.300 kilometer ke perbatasan AS.

Kelompok dari El Salvador itu setidak-tidaknya kafilah keempat yang berangkat sejak pergerakan besar pertama di Honduras, negara tetangganya, yang berangkat pada 13 Oktober dari kota utara San Pedro Sula, yang penuh kejahatan.

Kafilah itu dengan cepat menjadi ribuan orang saat bergerak ke utara dalam perjalanan 50 kilometer sehari. Banyak anggotanya masih berjalan pada Minggu melalui Meksiko menuju perbatasan AS, tempat ratusan pendatang awal menunggu menyeberang sejak pekan lalu.

Menjelang pemilihan sela anggota kongres AS pada 6 November, Presiden Donald Trump mencela kafilah besar itu sebagai "serbuan", yang mengancam keamanan Amerika Serikat. Trump kemudian mengirim ribuan tentara ke perbatasan dengan Meksiko.

Trump belum secara terbuka memusatkan perhatian pada kafilah itu sejak pemilihan tersebut.

Karena terilhami sorotan umum tentang kafilah lebih besar, warga Salvador menggalang diri di jejaring gaul dan ajang WhatsApp untuk meluncurkan upaya terkini tersebut.

Di antara mereka terdapat Manuel Umana, petani berusia 53 tahun dari kota San Pedro Masahuat, yang menyatakan memutuskan bergabung dengan kafilah pada Minggu itu untuk lari dari MS-13, gerombolan penjahat keji, yang menguasai sebagian besar El Salvador dan Honduras tetangganya.

"Kami sudah diancam gerombolan di tempat kami tinggal," kata Umana, menunjuk bekas luka di wajahnya, yang dikatakannya akibat anggota gerombolan tersebut pada lima tahun lalu. "Kami tidak bisa lagi hidup dengan mereka," katanya.

Alasan itu digemakan puluhan pengungsi di kafilah awal, yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka meninggalkan rumah karena lari dari kekerasan, korupsi dan ketidakamanan ekonomi.

El Salvador dan Honduras bersaing dalam angka tertinggi pembunuhan di dunia, kata angka resmi. Kedua negara itu berada di antara yang termiskin di Amerika.

"Ini sangat berbahaya tapi kami tidak memiliki pilihan. Kami bertekad melakukan yang perlu kami lakukan," kata Umana, sebelum pergi dengan kafilah dari pusat ibu kota Salvador, Plaza Salvador del Mundo.

Jauh ke utara pada Minggu, di kota Tijuana, yang berbatasan dengan California, ratusan orang dari kafilah lebih besar bersiap menghadapi unjuk rasa, yang direncanakan dilakukan warga setempat Meksiko, baik yang mendukung maupun menentang mereka.

Sedikit di seberang perbatasan utara, hampir 6.000 tentara AS beberapa hari belakangan memasang kawat berduri untuk menghalangi orang-orang memasuki wilayah AS secara gelap.

Pejabat imigrasi AS melarang puluhan pengungsi lewat, yang dalam beberapa hari belakangan membentuk antrean teratur untuk masuk melalui pelabuhan masuk San Ysidro, titik yang menghubungkan Meksiko dengan San Diego.

Credit antaranews.com

Amerika dan Cina Beda Pendapat, Deklarasi Pemimpin APEC Batal

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama dengan para petinggi dan presiden berbagai negara sebelum jamuan makan malam KTT APEC 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu 17 November 2018. ANTARA FOTO/REUTERS/David Gray

CB, Port Moresby – Para pemimpin dari 21 negara Asia Pasifik gagal menyepakati pernyataan bersama usai KTT APEC setelah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah Amerika Serikat dan Cina terkait kebijakan perdagangan.

Kegagalan membuat deklarasi bersama ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak forum Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk di Canberra, Australia, pada 1989.
“Para pemimpin bersepakat untuk menyerahkan kepada Papua Nugini sebagai ketua untuk mengeluarkan pernyataan ketua atas nama semua anggota dari awalnya mengeluarkan deklarasi pemimpin seperti biasanya,” kata Zhang Xiaolong, juru bicara dari kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 18 November 2018.

Reuters melansir terjadi kompetisi antara AS dan Cina mengenai kawasan Pasifik dalam forum ini. AS dan negara Barat melancarkan respon terkoordinasi terhadap program pembangunan infrastruktur yang digelar pemerintah Cina yaitu Belt and Road Program.
“Kalian tahu dua raksasa di dalam ruangan,” kata Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini, dalam jumpa pers penutupan acara ini saat ditanya media negara mana yang tidak bisa bersepakat.
O’Neill, yang menjadi ketua pertemuan, mengatakan isu yang mengganjal adalah apakah nama organisasi perdagangan dunia WTO dan reformasinya perlu disebut di dalam "Deklarasi Para Pemimpin".

“APEC tidak memiliki aturan mengenai WTO, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu dapat dibahas di WTO,” kata dia. O’Neill mengatakan bakal menerbitkan pernyataan ketua tapi tidak menyebut kapan itu akan dilakukan.
Presiden AS, Donald Trump, tidak menghadiri pertemuan APEC dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Mike Pence. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga tidak hadir.
Sedangkan Presiden Cina, Xi Jinping, tiba di lokasi pada Kamis, 15 November 2018, dan disambut secara besar-besaran oleh para pejabat PNG. Jinping lalu menyampaikan Belt and Road Program ini kepada para pemimpin Asia Pasifik.

AS, dan negara sekutu seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru, menyampaikan program senilai US$1.7 miliar atau sekitar Rp25 triliun sebagai tandingan program Cina untuk membangun listrik dan internet di Papua Nugini.
Pence, dalam pernyataan di APEC, mengatakan kebijakan tarif AS terhadap US$250 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun impor dari Cina, tidak akan berakhir hingga Cina mengubah cara berdagangnya.
“Mereka memulai dengan praktek perdagangan, tarif dan kuota, transfer teknologi secara paksa, pencurian hak kekayaan intelektual. Itu lalu berkembang menjadi kebebasan navigasi di laut, keprihatinan mengenai Hak Asasi Manusia,” kata Pence kepada media.
Pence juga mengkritik kebijakan Belt dan Road Program dari Cina dengan mengatakan negara-negara jangan mengkompromikan kedaulatan dengan menerima utang. “Kami tidak menawarkan jalan satu arah seperti Program Sabuk itu,” kata dia dalam forum APEC.

Credit tempo.co

Kim Jong Un Modernisasi Militer dengan Teknologi Canggih

Presiden Donald Trump mengacungkan jempol kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan bilateral di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. AP

CB, Seoul – Uji coba senjata taktis ultramoderen oleh militer Korea Utara merupakan bagian dari upaya modernisasi pertahanan negara itu oleh pemimpinnya Kim Jong Un.

“Ini merupakan semacam upaya reformasi militer Korea Utara,” kata Choi Kang, wakil Presiden The Asan Institute for Policy Studies di Seoul, Korea Selatan, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahada, 18 November 2018.
Menurut pengamat, uji coba senjata berteknologi canggih ini merupakan inisiatif pemimpin Korea Utara, Kim Joung Un, untuk menaikkan standar militer konvensional negara itu dengan 1,3 juta tentara ke level senjata berteknologi tinggi.

“Jika kita melihat pesan dari ini kepada dunia luar adalah ‘Jangan remehkan kami, kami melakukan modernisasi juga’,” kata Kang.
Peran senjata berteknologi canggih, yang disebut sebagai tembok bajak ini bisa menggantikan peran senjata nuklir, yang akan dilucuti sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan AS. Seperti dilansir Reuters, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan bakal bertemu untuk kedua kalinya pada 2019 untuk melanjutkan pembicaraan perlucutan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Kehadiran Kim Jong Un menyaksikan langsung uji coba senjata canggih itu merupakan kedatangannya pertama kali. Ini bisa menimbulkan komplikasi terhadap upaya damai yang terus dilakukan Seoul dan Washington.
Saat ini, Korea Utara diketahui memiliki sistem peluncur multi-roket canggih dengan jumlah 5.500 unit. Negara ini juga memiliki 4.300 tank, 2.500 kendaraan lapis baja, 810 pesawat jet tempur, 430 kapal tempur, dan 70 kapal selam.

Tentara Marinir Korea Selatan beraksi saat latihan reguler di Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan, Kamis, 1 November 2018. Zona larangan terbang dan larangan latihan militer di dekat perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan mulai berlaku hari ini. REUTERS/Jeon Heon-Kyun

Lembaga The Centre for Strategic and International Studies menyebut Korea Utara juga diam-diam telah membangun 13 titik peluncuran rudal di bawah tanah, yang selama ini disembunyikan. Korea Utara juga telah melakukan modernisasi teknologi pabrik amunisi untuk menggantikan senjata dan teknologi lama sejak berkuasa 2011.

“Industri pertahanan harus mengembangkan dan memanufaktur senjata strategis yang kuat dan peralatan hardware militer sesuai kebutuhan internal kita, mengandalkan produksi dalam negeri, dan memodernisasi pabrik untuk memproduksi produk berteknologi canggih,” kata Kim Jong Un dalam pidato 2018, yang menyebut negara itu mengutamakan prinsip kemampuan diri sendiri atau self-reliance.

Credit tempo.co

Trump Ledek Eks Elite Navy SEAL Dalang Pembunuhan Osama bin Laden

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump meledek mantan elite Navy SEAL yang menjalankan operasi khusus penyergapan pendiri al-Qaeda Osama bin Laden. Menurut Trump, pasukan khusus Amerika itu seharusnya bisa menangkap Osama lebih cepat.

Sosok yang diledek Trump adalah pensiunan Laksamana Bill McRaven. Dia adalah penyusun operasi penyergapan terhadap Osama di Pakistan pada tahun 2011. Dalam operasi itu, Osama bin Laden dinyatakan ditembak di kepala, namun jasadnya tak pernah ditunjukkan ke publik.

Sikap Trump itu muncul setelah dia dikritik McRaven. Presiden Amerika itu dikenal sebagai penyanjung para elite militer, namun dia tak segan-segan mengecam ketika sosok yang dia hormati berubah jadi pengkritik.

Ledakan Trump muncul dalam wawancaranya dengan Chris Wallacae dari program Fox News Sunday. Menurut Trimp, McRaven adalah pendukung Hillary Clinton dan pendukung Obama.

"Dia pendukung Hillary Clinton dan pendukung Obama. Dan sejujurnya, bukankah bagus jika kita mendapatkan Osama bin Laden lebih cepat dari itu?," kata Trump.

McRaven pada bulan Agustus mengundurkan diri dari Pentagon’s Defense Innovation Board (Dewan Inovasi Pertahanan Pentagon) atas ketidaksetujuannya terhadap Trump.

McRaven juga menulis surat terbuka di Washington Post di mana dia meminta Trump, yang baru-baru ini mencabut izin keamanan mantan direktur CIA John Brennan, untuk mencabut izin keamanannya juga."Jadi saya bisa menambahkan nama saya ke daftar pria dan wanita yang telah berbicara menentang kepresidenan Anda," tulis McRaven kala itu.

Mantan elite Navy SEAL ini menganggap sosok Trump sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Amerika.

Dalam serangan verbalnya, Trump mengatakan bahwa menemukan Osama bin Laden seharusnya mudah. "Anda tahu, (dia) hidup—pikirkan ini—hidup di Pakistan, nyaman di Pakistan dalam apa yang saya kira mereka anggap rumah yang bagus, saya tidak tahu, saya sudah lihat lebih baik. Tapi tinggal di Pakistan di sebelah akademi militer, semua orang di Pakistan tahu dia ada di sana," papar Trump, yang dikutip vox, Senin (19/11/2018).

Ledakan Trump itu memicu pembelaan dari sejumlah kalangan untuk McRaven.

"Bill McRaven bukanlah seorang pendukung Clinton. Dia tidak pernah mendukung siapa pun untuk jadi presiden," tulis kolomnis politik untuk Washington Post, Karen Tumulty via akun Twitter-nya, @ktmulty.

"FWIW, setelah melayani bersama Bill McRaven di Eropa dan Irak, dia adalah salah satu pemimpin terbaik dan pelayan tanpa pamrih dari bangsa kita yang pernah saya temui. Bukan tulang politik di tubuhnya," bela analis untuk CNN, Mark Hertling via akun Twitter-nya, @MarkHertling.

Credit sindonews.com

Perang AS usai 9/11: Bunuh Setengah Juta Orang, Habiskan Rp86.216 T

WASHINGTON - Sebagai buntut dari serangan teroris 9/11 (11 September 2001), Amerika Serikat mengobarkan perang di luar negeri yang telah menghabiskan lebih dari USD5,9 triliun atau lebih dari Rp86.217 triliun. Perang itu juga telah membunuh sekitar setengah juta orang.

Data "Costs of War" itu hasil penelitian yang diterbitkan oleh Watson Institute for International and Public Affairs di Rhode Island’s Brown University.

Laporan yang diterbitkan bulan ini, mengungkapkan bahwa sekitar 370.000 orang telah meninggal secara langsung dari kekerasan yang berkaitan dengan perang AS, sedangkan banyak lainnya meninggal akibat kekurangan gizi dan hancurnya infrastruktur.

Menurut hasil riset itu, diperkirakan 250.000 warga sipil tewas dalam perang yang dipimpin Amerika Serikat dan lebih dari 10,1 juta orang mengungsi.

Selain itu, 6.900 personel militer AS, 7.800 kontraktor militer AS, dan lebih dari 110.000 pasukan musuh tewas dalam perang yang dikobarkan AS sejak serangan 9/11.

Angka-angka tersebut tidak memperhitungkan lebih dari setengah juta kematian yang disebabkan oleh perang di Suriah setelah pemerintah AS dan pasukan negara lainnya berusaha menggulingkan pemerintah Presiden Suriah Bashar Al-Assad pada tahun 2011.

Koalisi yang dipimpin AS yang terdiri lebih dari 70 negara telah melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris Daesh atau ISIS di Suriah dan Irak sejak September 2014. Operasi mematikan koalisi AS di Suriah tidak diizinkan oleh pemerintah Suriah maupun Dewan Keamanan PBB.

Laporan itu juga menemukan bahwa biaya perang pimpinan AS di Irak, Afghanistan, Pakistan dan Suriah telah merugikan negara lebih dari USD5,9 triliun.

Lembaga yang melakukan riset itu memastikan biaya yang mereka hitung bukan bukan salah ketik. Angka lebih dari USD5,9 triliun memang dihabiskan Amerika Serikat untuk "mengadili" dalam berbagai perang di seluruh dunia sejak tahun 2001.

Menurut laporan itu, jumlah itu jauh berbeda dari perkiraan biaya Pentagon untuk semua perang yang dipimpin AS menyusul serangan 9/11. "Karena tidak hanya mencakup alokasi perang yang dibuat untuk Departemen Pertahanan—pengeluaran di zona perang Irak, Suriah, Afghanistan , Pakistan, dan di tempat lain yang ditetapkan pemerintah sebagai situs 'operasi darurat luar negeri'—, tetapi juga termasuk pengeluaran di seluruh pemerintah federal yang merupakan konsekuensi dari perang ini," bunyi laporn Brown University yang dikutip Sputnik, Minggu (18/11/2018).

Pada Maret 2018, Departemen Pertahanan AS mengklaim bahwa mereka hanya menghabiskan USD1,5 triliun untuk biaya perang terkait sejak 9/11.

Menurut laporan penelitian tersebut, biaya perang telah meningkatkan utang nasional dan defisit anggaran AS.

"Kecuali AS segera membayar kembali uang yang dipinjam untuk perang, juga akan ada pembayaran bunga di masa depan. Kami memperkirakan pembayaran bunga dapat mencapai lebih dari USD7,9 triliun pada 2053," imbuh laporan tersebut.

"Tidak ada strategi untuk mengakhiri perang," kata profesor ilmu politik Neta Crawford, yang menulis dalam laporan itu.

"Fakta bahwa AS terus menghabiskan jumlah besar untuk perang yang, paling tidak di Afghanistan, menemui jalan buntu, dan di Irak dan Suriah, tidak terpecahkan, adalah masalah anggaran jangka panjang yang akan memengaruhi generasi mendatang," katanya.

Credit sindonews.com

Meski Bikin RI Marah, Desakan Australia Geser Kedutaan di Israel Kuat

CANBERRA - Rencana pemerintah Australia untuk merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem tak hanya membuat Indonesia marah, tapi juga memicu "keretakan" di dalam negeri. Meski demikian, desakan untuk relokasi keduataan itu justru semakin menguat.

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mendesak PM Scott Morrison untuk memindahkan keduataan ke Yerusalem. Sedangkan Menteri Industri Pertahanan Steve Ciobo mengatakan, pandangan pribadinya adalah bahwa lokasi yang ada saat ini adalah yang tepat.

Tinjauan pemerintah Morrison terkait rencana relokasi keduataan di Israel itu sudah memicu kemarahan dari Indonesia dan Malaysia.

Pihak Jakarta masih membekukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas karena kebijakan luar negeri pro-Palestina. Sedangkan Malaysia yang sejalan dengan Indonesia memperingatkan bahwa kenekatan Australia akan memicu aksi terorisme di negara itu.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg, yang merupakan orang Yahudi, mengatakan bahwa kedutaan harus dipindahkan.

Namun, Steve Ciobo mengatakan bahwa keputusan harus dibuat untuk kepentingan nasional dan ekonomi.

"Ada pro dan kontra seperti apa pun," kata Ciobo. "Tidak ada yang hitam dan putih. Ada argumen di kedua sisi," ujarnya, seperti dikutip 9news.com.au, Senin (19/11/2018)

"Pandangan pribadi saya sendiri adalah bahwa saya pikir lokasi kedutaan saat ini adalah yang benar. Saya pikir sudah ada periode yang kuat di mana itu terjadi," imbuh Ciobo.

Ciobo mengaku bahwa dia pendukung kuat Israel. Menurutnya, keputusan seperti itu harus diambil "berbaris dengan seluruh dunia".

Pandangannya sendiri adalah bahwa jika kedutaan dipindahkan ke Yerusalem Barat, pos Palestina di masa depan, jika solusi dua negara tercapai, dapat ditempatkan di Yerusalem Timur.

Abbott menambahkan, negara lain tidak boleh mendikte kebijakan luar negeri Australia. Dia mengatakan Yerusalem Barat diakui sebagai ibu kota Israel dan lokasi yang logis untuk kedutaan Australia.

Menurutnya, jika Australia merekolasi kedutaan itu seharusnya mendorong Palestina untuk akhirnya mengakui hak Israel untuk eksis.

Ide lokasi kedutaan, baik di Yerusalem Barat dan Timur, di-share oleh Menteri Pertahanan Christopher Pyne. Sedangkan PM Morrison telah menjanjikan keputusan diambil sebelum atau pada saat Natal.

Credit sindonews.com

AS-Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini

Wakil Presiden AS Mike Pence. (Foto: Andrew Harnik/POOL Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengumumkan menjalin kerja sama dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini pada hari ini, Sabtu (17/11).

Menurut Pence bahwa AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).

Australia sebelumnya sudah mengumumkan rencana untuk mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus. Kerja sama ini dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Ketegangan antara China dan AS tampak jelas saat forum APEC yang diselenggarakan di Papua Nugini. China memang menancapkan pengaruhnya dengan mantap di kawasan Pasifik. Namun Pence menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata dia dikutip dari ABC.

Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama," ujarnya.

"Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?"

Credit cnnindonesia.com

Kapal Selam San Juan Ada di Kedalaman 907 Meter, Terindikasi Meledak

BUENOS AIRES - Kapal selam Angkatan Laut Argentina, San Juan, yang hilang pada tahun 2017 telah ditemukan perusahaan Amerika Serikat Ocean Infinity. Kapal pembawa 44 awak itu ditemukan di kedalaman 907 meter di bawah permukaan laut dengan terindikasi meledak.

"(Lambung kapal selam itu) benar-benar cacat, runtuh dan meledak...dan sisa-sisanya berserakan dalam radius 70 meter (230 kaki)," kata Gabriel Attis, komandan Pangkalan Angkatan Laut Argentina di Mar del Plata, pada hari Sabtu, yang dilansir Sputnik, Minggu (18/11/2018).

Kondisi cacat kapal selam itu sudah dijelaskan kepada kerabat 44 awak yang menjadi korban. Gabriel Attis mengatakan, deformasi terjadi kemungkinan sebagai akibat dari ledakan.

Ocean Infinity adalah perusahaan swasta AS yang disewa oleh pemerintah Argentina untuk mencari kapal selam tersebut. Purusahaan itu pernah jadi sorotan media karena ikut mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hingga kini belum ditemukan.

Kapal selam San Juan berjarak 430 kilometer di lepas pantai Patagonian Argentina ketika mengirim sinyal terakhir. Kapal selam itu hilang bersama 44 awak di dalamnya.

San Juan memiliki persediaan udara tujuh hari ketika terakhir kali melaporkan posisinya pada 15 November 2017. Para kru telah diperintahkan untuk kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Mar del Plata setelah melaporkan air telah masuk ke kapal melalui snorkelnya.

Credit sindonews.com

Pengungsi Amerika Tengah terhenti di perbatasan Meksiko-AS

Mexicali (CB) - Ratusan pengungsi dari Amerika Tengah terhenti di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat pada Sabtu.

Di sana, segelintir dari mereka mengatakan menyambut tawaran pekerjaan dari Meksiko baru-baru ini sementara AS tidak bersahabat dalam menerima mereka.

Pemerintah Meksiko pada pekan lalu mengulangi tawaran pekerjaan kepada para pengungsi itu, dengan mengatakan bahwa mereka yang memiliki status hukum dapat mengisi ribuan lowongan, sebagian besar di "maquiladoras", menjadi buruh pabrik.

Sejak tiba di perbatasan pada pekan lalu, mereka ditolak masuk melalui gerbang penghubung Meksiko dengan Amerika Serikat.

Puluhan dari kebanyakan orang Honduras itu menunggu dalam antrean untuk mandi dan mencuci pakaian, yang kotor akibat perjalanan 2.600 mil (4.000 kilometer lebih) tanpa henti.

Beberapa anggota kafilah itu, yang meninggalkan kota kejahatan San Pedro Sula, Honduras, pada 13 Oktober, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka bersedia tinggal di Meksiko daripada menghadapi penolakan di seberang perbatasan tersebut.

"Kalau dapat pekerjaan, kami akan tinggal. Ini sangat melelahkan," kata Orbelina Orellana, ibu berusia 26 tahun dengan tiga anak, menunggu di penampungan Alfa dan Omega di kota Mexicali, yang berbatasan dengan Calexico, California.

"Saya banyak menangis karena tidak bisa memberi mereka makan seperti yang saya inginkan," kata Orellana tentang anak-anaknya, "Saya hanya ingin mendapat kesempatan."

Sesudah dihentikan sebentar polisi antihuru-hara Meksiko di persimpangan jalan raya dua negara bagian Meksiko selatan pada akhir bulan lalu, selusin pengungsi mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menolak tawaran itu, lebih memilih mencoba peruntungan di Amerika Serikat.

Tapi, pada Sabtu, beberapa orang mengatakan telah berubah pikiran.

"Kami berpikir menyeberang ke Amerika Serikat, tapi mereka mengatakan itu hampir tidak mungkin," kata Mayra Gonzalez, 32, yang berjalan dengan kedua anaknya, "Kami tidak bisa dalam keadaan kelaparan sambil menunggu apakah mereka akan memberi suaka. Lebih baik bekerja, dengan rahmat Tuhan, di Meksiko sini."

Dalam pembalikan kebijakan lama Amerika Serikat, pemerintah Presiden Donald Trump pada pekan lalu mulai menegakkan aturan baru, yang membatasi hak suaka siapa pun yang datang tanpa dokumen di perbatasan Amerika Serkat.

Trump pada awal bulan ini mengerahkan hampir 6.000 tentara di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko.

Ketika melaju ke utara melalui Meksiko, kelompok pengungsi itu dibantu pejabat dan penduduk setempat, yang memberikan makanan, pakaian dan bahkan tumpangan gratis di perjalanan harian, yang rata-rata 30 mil (48 kilometer) sehari, sebagian besar dengan berjalan kaki.

Tapi sambutan itu menjadi terasa lebih dingin ketika rombongan mencapai perbatasan tersebut.

Di Tijuana, kota yang sejak lama terbiasa dengan pendatang dalam perjalanan, orang-orang yang dipulangkan serta mereka yang mencari kesenangan di Amerika Serikat, penduduknya pada pekan lalu melempari para pengungsi dengan batu, menyuruh mereka pulang.

Tapi, beberapa orang mengatakan warga Amerika Tengah itu dapat membantu meningkatkan perekonomian setempat.

"Kami tidak menentang perpindahan," kata Ulises Araiza, ketua Perhimpunan Sumber Daya Manusia Industri di Tijuana, kepada Reuters.

"Kami tahu keadaan di negara mereka. Tapi, kami juga mendukung perintah untuk menyatukan mereka dengan bidang tenaga kerja, karena hanya di Tijuana kami memiliki permintaan industri maquiladora untuk 5.000 orang," katanya.

Credit antaranews.com