CB, DAMASKUS -- Presiden Rusia Vladimi rPutin
telah meminta Kementerian Pertahanan Rusia untuk mulai menarik pasukan
militernya dari Suriah. Hal ini diungkapkan Putin ketika mengunjungi
sebuahp angkalan militer Rusia di Hmeymim, Suriah, pada Senin (11/12).
Putin
menyempatkan diri mengunjungi pengkalan militer Rusia di Hmeymim
sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir untuk bertemu Presiden
Abdul Fatah as-Sisi. "Saya telah memerintahkan Kementerian Pertahanan
dan Kepala Staf Umum untuk memulai penarikan kelompok militer Rusia ke
lokasi permanen," kata Putin kepada personel militer Rusia yang berada
di pangkalan Hmeymim seperti dilaporkanlaman kantor berita Rusia TASS.
Menurut
Putin, selama dua tahun menggelar operasi militer di Suriah, pasukan
Rusia bersama tentara Suriah telah berhasil memukul perlawanan kelompok
teroris di negara tersebut. "Mengingat hal ini, saya telah mengambil
keputusan, sebagian besar kontingen militer Rusia yang tinggal di Suriah
untuk kembali ke rumah, ke Rusia," ujarnya.
Putin pun
mengapresiasi totalitas pasukannya dalam menggempur dan menumpas
kelompok milisi di Suriah, walaupun beberapa di antara mereka harus
merelakan nyawanya. "Kami tidak akan pernah melupakan kematian dan
kerugian yang diderita dalam pertempuran antiteror, baik di Suriah
maupun Rusia," kata dia.
Dan bagi tentara Rusia yang selamat
dalam pertempuran, Putin mengucapkan selamat kepada mereka. "Anda akan
pulang dengan kemenangan, kepada keluarga, orang tua, istri, anak-anak,
dan teman-teman Anda," ucap Putin.
Kendati telah memutuskan
untuk menarik pasukannya, Putin menegaskan negaranya siap untuk kembali
menggelar operasi militer bila kelompok milisi dan teroris di Suriah
bangkit kembali. "Rusia siap menghadapi pukulan baru bagi teroris jika
mereka kembali dan mencoba untuk mendobrak perdamaian Suriah," ujarnya.
Rusia
mulai menggelar operasi militer di Suriah pada September 2015. Operasi
militer ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemerintah Suriah.
Kala itu, pemerintah Suria hmengalami kesulitan dan cukup kewalahan
menghadapi perlawanan kelompok milisi.
Sejak saat itu, militer
Rusia mulai melakukan serangan-serangan udara menargetkan
kelompok-kelompok yang menentang pemerintah atau rezim Presiden Bashar
al-Assad. Kelompok tersebut antara lain Koalisi Nasional Suriah, Front
al-Nusra, serta milisi ISIS.
PM Benjamin Netanyahu mendapat penolakan dari
negara-negara Uni Eropa soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota
Israel. (Reuters/Dan Balilty)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin
Netanyahu berangkat ke Eropa untuk mengajak para sekutunya bergabung
dengan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun, langkah itu mendapatkan penolakan keras dari para menteri Uni
Eropa yang memandang kebijakan baru AS menghambat proses perdamaian.
Dalam
kunjungan pertamanya ke markas Uni Eropa di Brussels, Netanyahu
mengatakan langkah Trump membantu proses perdamaian karena "mengakui
kenyataan adalah bagian dari perdamaian, dasar dari perdamaian."
Israel
yang mencaplok Yerusalem Timur setelah mendudukinya dalam perang 1967
menganggap seluruh bagian dari kota tersebut sebagai ibu kotanya.
Sementara itu, warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu
kotanya jika mendapatkan kemerdekaan penuh di masa yang akan datang.
Pemerintah Trump mengatakan masih berkomitmen pada proses perdamaian
dan keputusannya tidak memengaruhi perbatasan atau status Yerusalem di
masa depan. AS juga menyatakan kesepakatan perdamaian kredibel apapun
kelak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan meninggalkan
kebijakan lama harus dilakukan untuk mengembalikan proses damai yang
mangkrak sejak 2014.
Namun, bahkan para sekutu terdekat Israel di
Eropa menolak logika tersebut dan menyatakan pengakuan ibu kota Israel
secara sepihak berisiko memicu kekerasan dan merusak kesempatan
berdamai.
Setelah jamuan sarapan dengan Netanyahu dan
menteri-menteri luar negeri Eropa, Menlu Swedia menyatakan tidak ada
satupun perwakilan negara benua biru yang menyuarakan dukungan atas
kebijakan Trump dalam pertemuan tertutup itu.
"Saya lihat negara lain tidak akan mau melakukan itu dan saya rasa tidak
ada negara Uni Eropa yang akan melakukan itu," kata Menlu Margot
Wallstrom kepada wartawan.
Posisi Israel tampak mendapatkan lebih
banyak dukungan dari negara-negara Uni Eropa ketimbang lainnya. Pekan
lalu, Kementerian Luar Negeri Ceko menyatakan akan mulai
mempertimbangkan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem,
sementara Hungaria memblokir rencana pernyataan Uni Eropa mengecam
langkah AS.
Namun,
Praha kemudian menyatakan hanya mengakui kedaulatan Israel atas
Yerusalem Barat, dan Budapest menyatakan posisi jangka panjangnya soal
solusi dua negara di Timur Tengah masih belum berubah.
Pada Senin, Menlu Ceko Lubomir Zaoralek mengatakan keputusan Trump "tidak akan membantu kita."
"Saya yakin tidak mungkin meredakan ketegangan dengan solusi
unilateral," kata Zaoralek. "Kita berbicara soal negara orang Israel
tapi di saat yang sama mesti berbicara soal negara orang Palestina."
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas, sementara itu, berangkat ke Mesir dan
diperkirakan akan berangkat ke Turki untuk bertemu dengan negara-negara
Islam pekan ini, mencari dukungan dari para pemimpin yang memandang
langkah Amerika sebagai kesalahan fatal.
Abbas
bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatal al-Sisi di Kairo, juga kepala
negara-negara Liga Arab. Mesir, sekutu AS yang telah berdamai dengan
Israel, sempat memperantarai kesepakatan Israel-Palestina di masa lalu.
Presiden
Donald Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota
Israel pada pekan lalu. Kebijakan baru ini bertentangan dengan pandangan
Amerika selama beberapa dekade terakhir dan konsensus internasional
bahwa status kota itu mesti diselesaikan melalui pembicaraan
Israel-Palestina.
Buntutnya, kelompok bersenjata Palestina di Gaza menembakkan roket ke
Israel dan militer Israel menyatakan merespons dengan serangan udara dan
tembakan tank ke arah posisi Hamas, penguasa wilayah tersebut.
Sementara
itu, di wilayah Palestina, bentrokan dengan kekerasan pecah antara
warga dan pasukan keamanan Israel dan menewaskan beberapa serta melukai
puluhan orang Palestina.
Tolak Pengakuan Yerusalem, Presiden Ceko Sebut UE Pengecut
Presiden
Ceko, Milos Zeman menyebut Uni Eropa (UE) sebagai pengecut karena
menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa
PRAHA
- Presiden Ceko, Milos Zeman menyebut Uni Eropa (UE) sebagai pengecut
karena menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Zeman adalah
satu-satuya pemimpin dunia, selain Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu, yang mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald
Trump.
"UE adalah pengecut, mereka melakukan semua yang mereka
bisa sehingga gerakan teroris pro-Palestina dapat memiliki supremasi
atas sebuah gerakan pro-Israel," kata Zeman dalam sebuah pernyataan,
seperti dilansir Russia Today pada Seni (11/12).
Dia kemudian
mengatakan, Ceko cepat atau lambat mungkin akan mengikuti langkah AS
untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan
Kedutaan Besar mereka di Israel ke kota itu.
"Saya akan
menghargai pemindahan Kedutaan Besar Ceko ke Yerusalem. Dan, jika itu
terjadi, kami akan menjadi yang pertama melakukannya. Sekarang kita
mungkin cepat atau lambat mengikuti AS. Bagaimanapun, ini masih lebih
baik daripada tidak sama sekali," tukasnya.
UE sendiri memang
telah menegaskan menolak keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem
sebagai Ibu Kota Israel. Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini
menyebut langkah yang diambil Trump sangat berbahaya dan mengancam upaya
damai antara Palestina dan Israel.
Presiden Prancis Emmanuel Macron (ka)
dan istrinya Brigitte Macron menunggu para tamu sebelum upacara di
Elysee Palace untuk merayakan penetapan kota Paris sebagai penyelenggara
Olimpiade Musim Panas 2024, di Prancis, Jumat (15/9/2017).
(REUTERS/Charles Platiau/cfo/17)
Paris, Prancis (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron
mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sedang
berkunjung, untuk memberi kesempatan kepada proses perdamaian di Timur
Tengah dengan melakukan "langkah berani" guna mengakhiri kebuntuan
dengan Palestina.
"Prancis tetap yakin bahwa satu-satunya penyelesaian ... ialah
mengizinkan berdirinya dua negara yang hidup berdampingan dalam
perdamaian dan ini dapat muncul melalui perundingan," kata Macron.
"Saya mengatakan kepada dia (Netanyahu) agar memberi kesempatan
kepada perdamaian, dan melakukan langkah ke arah Palestina. Perdamaian
tidak tergantung atas Amerika Serikat saja dan juga bukan atas Prancis.
Itu tergantung atas kemampuan para pemimpin Israel dan Palestina untuk
melakukannya," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang
dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.
Di dalam taklimat bersama dengan pejabat senior Israel tersebut,
Presiden Prancis itu menyampaikan perlunya bahwa Tel Aviv membekukan
permukiman Yahudi untuk mengirim pesan keyakinan kepada rakyat Palestina
dalam upaya melanjutkan pembicaraan dan "menembus kebuntuan saat ini".
Ketika berbicara mengenai gagasan AS untuk mengakui Jerusalem
sebagai Ibu Kota Israel, Macron kembali menyatakan bahwa itu
bertolak-belakang dengan hukum internasional dan berbahaya buat
perdamaian.
"Saya tidak setuju dengan pengumum (Presiden AS Donald) Trump sebab
itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Saya memutuskan untuk
tidak sejalan dengan perspektif ini," kata Macron.
Pada gilirannya, Netanyahu mengatakan, "(Pembicaraan) perdamaian
akan maju jika Palestina `mengakui kenyataan Jerusalem sebagai Ibu Kota
Israel`."
"Yang paling penting mengenai perdamaian ialah pertama semua
mengakui bahwa pihak lain memiliki hak untuk ada ... Jika Presiden
Pemerintah Otonomi Palestina Mahmoud Abbas menginginkan perdamaian, maka
ia datang dan duduk dan berunding dengan Israel," ia menambahkan.
Perundingan perdamaian langsung terakhir, yang diperantarai AS,
berhentik pada April 2014, sebab kedua kubu yang bertikai gagal datang
dengan hasil nyata akibat perbedaan mengenai masalah utama seperti
permukiman, keamanan, perbatasan dan pengakuan atas Negara Palestina.
Arsip Foto. Asap mengepul di Sinai Utara
Mesir terlihat dari perbatasan selatan Jalur Gaza dengan Mesir.
(REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Yerusalem (CB) - Militer Israel menyatakan telah
meruntuhkan sebuah terowongan yang membentang dari Gaza ke wilayahnya
dalam sebuah operasi di tengah meningkatnya ketegangan akibat deklarasi
keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel.
Juru bicara militer Jonathan Conricus
pada Minggu (10/12) mengatakan intelijen menunjukkan terowongan itu
milik gerakan Islam Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Israel tidak
mengetahui adanya korban jiwa, katanya.
Operasi penghancuran itu adalah yang kedua dalam beberapa pekan terakhir.
Terowongan
semacam itu pada masa lalu digunakan untuk melancarkan serangan.
Terowongan yang dihancurkan pada Minggu ditemukan beberapa pekan lalu
dan sudah dimonitor militer, kata Conricus sebagaimana dikutip AFP.
Menurut
Conricus, terowongan itu membentang ratusan kilometer dari wilayah Kota
Khan Yunis di Jalur Gaza selatan hingga wilayah Israel.
Dia menolak untuk menentukan lokasi terowongan itu di wilayah Israel dan titik keluar terowongan tersebut masih belum dibuat.
"Kami
melihat ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Israel," kata
Conricus kepada wartawan, menambahkan bahwa Israel tidak berusaha
memicu eskalasi ketegangan.
Dia juga menekankan bahwa terowongan
tersebut sudah dikerjakan beberapa lama dan tidak terkait dengan
bentrokan serta aksi protes baru-baru ini terkait pengakuan Yerusalem
sebagai ibu kota Israel oleh Trump.
Sebuah ledakan mengguncang Otoritas Pelabuhan
New York, Amerika Serikat, salah satu pusat transportasi tersibuk di
tengah Kota Manhattan, pada jam sibuk Senin pagi waktu setempat.
(REUTERS/Edward Tobin)
Jakarta, CB -- Sebuah ledakan mengguncang
Otoritas Pelabuhan New York, Amerika Serikat, salah satu pusat
transportasi tersibuk di tengah Kota Manhattan, pada jam sibuk Senin
pagi waktu setempat.
Dikutip dari Reuters, pihak
kepolisian memastikan satu orang ditangkap karena diduga membawa
perangkat yang menjadi penyebab terjadinya ledakan. Sayangnya, polisi
belum mengidentifikasi perangkat yang digunakan.
Sumber polisi
mengatakan, kemungkinan bom ledeng diledakkan di lorong bawah tanah di
Port Authority. "Ada sebuah ledakan di bawah Otoritas Pelabuhan di suatu
tempat di kereta bawah tanah. Hanya itu yang bisa kami dapatkan
sekarang," ujar petugas polisi di dekat lokasi kejadian, Senin (11/12).
Diketahui, beberapa orang terluka, dan seorang pria yang kemungkinan
memiliki perangkat ledak kedua telah ditahan di terowongan kereta bawah
tanah.
Sumber dari Gedung Putih dan media setempat melaporkan,
Walikota New York Bill de Blasio dan Presiden Donald Trump telah
diberitahu mengenai kejadian tersebut.
"Ada yang menyerbu menaiki
tangga untuk keluar. Semua orang takut, berlari dan berteriak," kata
Diego Fernandez, salah satu penumpang di Otoritas Pelabuhan.
Ledakan Guncang Terminal Bus Tersibuk di Kota New York
Sebuah ledakan dilaporkan terdengar dari sebuah terminal bus di Manhataan, New York, Amerika Serikat (AS) Foto/Istimewa
NEW YORK
- Sebuah ledakan dilaporkan terdengar dari sebuah terminal bus di
Manhataan, New York, Amerika Serikat (AS). Ledakan itu diketahui terjadi
di terminal bus New York Port Authority.
Otoritas darurat New
York dikabarkan telah menanggapi laporan ledakan itu. New York Port
Authority adalah salah satu terminal bus paling sibuk di kota paling
sibuk di seantero AS tersebut.
Menurut saluran berita lokal WABC,
yang mengutip sumber-sumber polisi, seperti dilansir Reuters pada Senin
(11/12), disebutkan kemungkinan itu adalah bom pipa dan bom tersebut
diledakkan di lorong terminal yang berlokasi di dekat Times Square itu.
Media
melaporkan beberapa orang terluka, dan televisi WPIX melaporkan,
mengutip sumber polisi, bahwa seorang pria dengan perangkat bom kedua
telah ditahan di terowongan di stasiun bus tersebut,
Departemen
Kepolisian New York melalui akun Twitter resminya memebarkan adanya
ledakan yang diduga berasal dari perangkat bom di stasiun New York Port
Authority dan beberapa perjalanan bus yang melewati staisiun itu telah
dialihkan.
Terminail bus New York Por Authority sendiri adalah
terminal bus terbesar di AS, dengan melayani lebih dari 65 juta orang
per tahun.
Ledakan bom di Mantahattan, Noew York telah
melukai sebanyak empat orang warga, termasuk satu orang tersangka.
(REUTERS/Edward Tobin).
Jakarta, CB -- Ledakan bom di
Mantahattan, Noew York telah melukai sebanyak empat orang warga,
termasuk satu orang tersangka. Ledakan juga menyebabkan kekacauan di
salah satu hub komuter tersibuk di kota tersebut.
Seperti
diberitakan sebelumnya, serangan teror amatir melanda terminal bus Port
Authority di 42nd Street dan Eighth Avenue di dekat Times Square pada
Senin pagi waktu setempat.
Kepolisian Amerika Serikat melaporkan tersangka yang ditahan
setelah ledakan 'bom pipa' di Manhattan, New York adalah Akayed Ullah.
Seperti dikutip dari CNN.com, Komisaris Polisi James O'Neill
mengatakan, Ullah mengenakan alat peledak yang dikembangkan dengan
teknologi rendah. Menurut O'Neill, tersangka menempelkan bahan peledak
di tubuhnya dan sengaja meledakkannya.
Komisaris Pemadam Kebakaran New York City Daniel Nigro
menambahkan, dia sekarang dirawar di Rumah Sakit Bellevue, karena
laserasi dan luka bakar di tangan dan perutnya.
Walikota Bill de
Blasio dan O'Neill sama-sama menyebut insiden tersebut sebagai serangan
uji coba yang berhubungan dengan teror. Namun pernyataan itu belum
terkonfirmasi.
Di sisi lain, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan bahwa pelaku menggunakan perangkat berteknologi amatir.
Foto
udara dari tempat kejadian menunjukkan kapal penjelajah polisi,
kendaraan darurat dan ratusan petugas polisi serta pemadam kebakaran
tersedia di jalan di luar terminal.
"Bisa jadi jauh lebih buruk," kata seorang sumber penegak hukum federal seperti dikutip dari CNN, Senin (11/12) waktu setempat.
Berdasarkan
informasi awal, menurut dua sumber penegakan hukum, satu lokal dan satu
federal, mengindikasikan bahwa bom pipa mungkin secara tidak sengaja
meledak.
Menurut satu sumber NYPD, seorang pria diketahui
memakai perangkat buatan sendiri berusaha untuk meledakkannya, dan
fungsinya tidak sesuai ekspektasi.
Pelaku bom pipa di kawasan Times Square, New
York, mengaku melakukan serangan ledakan karena kecewa dengan tindakan
Israel baru-baru ini di jalur Gaza. (REUTERS/Edward Tobin).
Jakarta, CB -- Pelaku bom pipa di kawasan
Times Square, New York pada Senin pagi (11/12) waktu setempat, mengaku
melakukan serangan ledakan karena berhubungan dengan tindakan Israel
baru-baru ini di jalur Gaza.
Seperti diketahui, seorang pria
bernama Akayed Ullah, (27), mengenakan bom pipa di tubuhnya untuk
meledakkan jalan bawah tanah yang menghubungkan dua jalur kereta di
Terminal Bus Otoritas Pelabuhan dekat Times Square, New York, pukul
07.02 waktu setempat.
Peristiwa itu menimbulkan korban luka
sebanyak empat orang, termasuk Ullah yang menderita Laserasi dan luka
bakar di tangan dan perutnya. Ledakan juga menyebabkan kekacauan di
salah satu hub komuter tersibuk di kota tersebut.
Menurut seorang sumber penegak hukum seperti dikutip CNN,
ledakan di terminal di 42nd Street dan Eighth Avenue itu sebagai
serangan uji coba teroris. Namun pernyataan itu belum dapat dikonfirmasi
kebenarannya.
"Motif: Ullah mengatakan kepada penyidik
​​bahwa dia melakukan serangan tersebut karena tindakan Israel
baru-baru ini di Gaza," demikian dikutip dari laporan CNN.com, Senin (11/12) waktu setempat.
Dua sumber penegak hukum mengatakan, tersangka merupakan keturunan Bangladesh dan tinggal di Brooklyn.
Juru
Bicara KLT Allan Fromberg menyampaikan, Ullah memegang lisensi Komisi
Taksi dan Limusin dari Maret 2012 sampai Maret 2015, setelah itu lisensi
tersebut diperbaharui. Namun, penyidik belum mengetahui basis kendaraan
yang biasa digunakan tersangka.
Juru Bicara Departemen Keamanan
Dalam Negeri Tyler Houlton menyebutkan, Ullah datang ke Amerika Serikat
pada tahun 2011 dengan visa imigran keluarga F43, sehingga merupakan
penduduk tetap yang sah. Menurut Departemen Luar Negeri, visa F43
diberikan kepada anak-anak dari warga negara Amerika Serikat.
Alan
Butrico, tetangga yang memiliki bangunan di Brooklyn mengatakan, bahwa
Ullah tinggal bersama keluarganya. Masih dari ceritanya, Ullah
digambarkan tinggal di ruang bawah tanah, sementara saudara perempuan
dan saudara laki-lakinya tinggal di atasnya. "Mereka tidak berbicara
dengan siapa pun."
CB, Jakarta -Badan intelijen Jerman
atau BfV membongkar praktek intelijen Cina di Jerman dengan menggunakan
akun Linkedln palsu untuk menggali informasi prbadi dari para politis,
diplomat, dan pejabat lainnya.
Selamat sembilan bulan, BfV
meneliti akun Linkedln palsu yang digunakan Cina untuk aksi intelijennya
di Jerman. Para agen intelijen Cina menyaru sebagai ilmuwan, peneliti,
atau head hunter untuk merekrut tenaga kerja.
Para agen mata-mata Cina ini telah memiliki lebih dari 10 ribu situs jaringan profesional warga Jerman.
BfV mempublikasikan temuan profil akun linkedln palsu ini dan mendesak warga Jerman untuk waspada terhadap media sosial.
"Boleh
jadi jumlah target individu sangat banyak dan profil palsu masih belum
dapat diidentifikasi," kata juru bicara BfV seperti dikutip dari Time,
11 Desember 2017.
Beberapa profil palsu yang dipublikasikan di
Linkedln misalnya bernama Rachel Li sebagai head hunter at RiseHR dan
Alex Li, manajer proyek di Pusat Studi Pembangunan Sino-Eropa.
Para agen Cina ini memuat foto-foto profil yang stylish dan mereka pada umumnya lelaki dan perempuan muda, mengutip Reuters.
Hasil
penelusuran Reuters, menunjukkan para agen ini sudah terhubung dengan
beberapa diplomat dan politis senior di beberapa negara di Eropa.
Gara-gara temuan BfV, perhatian masyarakat Eropa semakin besar. BfV mengajak warga Jerman untuk menghubungi BfV jika mereka menemukan orang yang mencurigakan atau dugaan pelakunya di media sosial.
CB, Jakarta -Konflik tak berkesudahan antara Israel dan Palestina
tak pernah lepas dari dua tokoh ini: Lord Arthur Balfour dan Baron
Walter Rothschild. Siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan
sehingga memicu konflik di kawasan Timur Tengah tersebut?
Balfour
merupakan menteri luar negeri Inggris yang pada 2 November 1917
mengirimkan sepucuk surat kepada Rothschild, tokoh Zionisme terkemuka.
Surat berisi 67 kata yang ditorehkan Balfour memuat dukungan dari
pemerintah Inggris tentang pendirian satu rumah untuk kaum Yahudi di
Palestina.
Surat
dengan 67 kata itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour.
Deklarasi yang memberi ruang bagi penduduk Yahudi untuk mendirikan
Israel. Surat ini yang kemudian mendorong terbentuknya negara Israel
tahun 1948.
Berikut 67 kata isi surat Balfoour kepada Rothschild: “His
Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of
a national home for the Jewish people, and will use their best
endeavours to facilitate the achievement of this object, it being
clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the
civil and religious rights of existing non-Jewish communities in
Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any
other country.”
Rotshchild dikenal dengan anjurannya
untuk penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Yahudi atas tanah air
mereka yang terbentang dari Laut Tengah sampai ke sisi timur Sungai
Yordania, daerah yang dikenal sebagai Palestina.
Lord Walter Rothschild. britannica.com
Mengutip
BBC, surat Balfour itu dianggap sebagai pengkhianatan besar mengingat
janji Inggris sebelumnya saat meminta dukungan politik dan militer saat
Perang Dunia I dari kalangan Arab, yang saat itu di bawah kekhalifahan
Usmaniyah, Turki.
Inggris
waktu itu berjanji akan mendukung perjuangan negeri-negeri Arab untuk
merdeka dari kekuasan Usmaniyah. Bagi Arab, janji itu meliputi
Palestina, meskipun tidak secara khusus disebutkan.
Namun, bagi orang Yahudi, Deklarasi Balfour telah mewujudkan cita-cita mereka dengan lahirnya negara Israel pada tahun 1948.
Perdana
Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan Deklarasi Balfour sebagai
tonggak sejarah pembentukan negaranya. Sementara rakyat Palestina ingin
Inggris meminta maaf atas Deklarasi Balfour itu.
Deklarasi Balfour telah membuat rakyat Palestina masih terus berjuang untuk membentuk negaranya sendiri.
Saat
peringatan seratus tahun Deklarasi Balfour, 2 November 2017, Perdana
Menteri Theresa May bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin
Netanyahu di London.
May dan para menterinya menghadapi tugas
diplomasi yang tidak mudah saat ini. Di satu sisi Inggris berhadapan
dengan Israel yang bergembira dengan hadirnya Deklarasi Balfour dan di
sisi lain, berhadapan dengan rakyat Palestina yang marah karena kampung
halaman mereka dicaplok Israel.
"Kami akan menandai seabad dengan
kebanggaan dan hormat, namun juga rasa sedih, karena isu antara Israel
dan Palestina masih tak terselesaikan," kata Alistair Burt, Menteri
urusan Timur Tengah, seperti dikutip dari Guardian.
Dan, May bungkam menghadapi tuntutan rakyat Palestina agar Inggris meminta maaf atas surat Balfour kepada Rothschild seabad lalu.
ILustrasi - Seorang pria Palestina
berargumen dengan seorang wanita polisi perbatasan Israel saat sebuah
protes menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa
ia mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dekat Gerbang Damaskus di
Kota Tua Yerusalem, Kamis (7/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad)
Amman, Jordania (CB) - Majelis Rendah Jordania pada Minggu
(10/12) menyetujui usul untuk mengkaji kembali kesepakatan perdamaian
antara Jordania dan Israel setelah keputusan AS untuk mengakui Yerusalem
sebagai Ibu Kota Israel, kata Kantor Berita Jordania, Petra.
Majelis Rendah mengeluarkan keputusan tersebut selama sidang untuk membahas keputusan presiden AS dan konsekuensinya.
Majelis Rendah menugaskan Komite Hukumnya untuk meneliti kembali
semua kesepakatan dengan Israel termasuk Kesepakatan Perdamaian Wadi
Araba 1994, yang ditandatangani Jordania dan Israel pada 1994.
Jordania, yang dengan keras mengutuk keputusan AS dan menyuarakan
penolakannya terhadap tindakan itu, menyaksikan beberapa demonstrasi
oleh partai politik dan pegiat guna menentang keputusan AS tersebut.
Dalam sidang pada Minggu, Ketua Majelis Rendah Atef Tarawneh
mengatakan Jordania akan terus melancarkan upaya untuk menemukan
penyelesaian bagi keputusan tersebut dan mempertahankan Yerusalem.
Tarawneh mengatakan pertemuan darurat akan diselenggarakan pekan ini
oleh Organisasi Kerja Sama Islam di Turki dengan diikuti oleh Jordania,
untuk menilai situasi.
Satu pertemuan direncanakan diadakan pada Senin di Ibu Kota Mesir, Kairo, oleh Parlemen Arab atas permintaan Jordania.
Anggota parlemen tersebut mengatakan persatuan di kalangan rakyat
Jordania adalah kunci pada tahap ini untuk menangani tantangan saat ini.
Lebanon: Arab Harus Pertimbangkan Sanksi Ekonomi Terhadap AS
Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil. Foto/Istimewa
KAIRO
- Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil mengatakan, negara-negara
Arab harus mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap
Amerika Serikat (AS). Sanksi ini diberlakukan untuk mencegah AS
memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Tindakan
pre-emptive (harus) diambil terhadap keputusan tersebut dimulai dengan
tindakan diplomatik, kemudian sanksi politik, kemudian ekonomi dan
keuangan," kata Bassil pada pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab
di Kairo, Mesir, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (10/12/2017).
Seperti
diwartakan sebelumnya Menteri luar negeri negara-negara anggota Liga
Arab melakukan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12/2017).
Mereka akan memberikan tanggapan terkait keputusan Presiden Amerika
Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan
ini telah memicu kemarahan dan aksi protes di dunia Arab.
Belum
diketahui dengan pasti apa yang akan diputuskan dalam hal tindakan
konkrit untuk melawan keputusan Trump. Namun, para diplomat Arab telah
menyatakan akan mengrimkan sebuah rancangan resolusi yang mengecam
keputusan itu ke Dewan Keamanan PBB. Mereka juga akan menyiapkan
langkah-langkah yang tidak ditentukan yang menyentuh hubungan bilateral
antara anggota Liga Arab dan Washington.
Pengumuman pengakuan
Yerusalem oleh Trump, dan niatnya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di
sana, memicu kecaman dari seluruh dunia. Bahkan sekutu dekat AS
memintanya tidak perlu lagi menimbulkan konflik di wilayah yang rawan
konflik.
Status kota Yerusalem menjadi inti konflik
Israel-Palestina, dan langkah Trump secara luas dianggap memihak Israel.
Bahkan krisis kecil mengenai status Yerusalem dan lokasi suci di Kota
Tua kuno telah memicu pertumpahan darah yang mematikan di masa lalu.
Arab Saudi Desak AS Pertimbangkan Kembali Pengakuan Yerusalem
Menteri
Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menedesak AS mempertimbangkan
kembali pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Foto/Istimewa
KAIRO
- Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, memuji masyarakat
internasional dengan suara bulat menolak keputusan Presiden Amerika
Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota
Israel. Trump, dalam sebuah pidato pada Rabu lalu, mengumumkan mengakui
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Kami mendesak Washington untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Yerusalem," kata al-Jubeir seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (10/12/2017).
Pernyataan
itu diungkapkannya dalam sebuah pertemuan darurat Liga Arab yang
diadakan di Kairo untuk menyikapi keputusan Trump, yang juga menyetujui
relokasi kedutaan negaranya di Israel ke Yerusalem.
Jubeir menambahkan bahwa prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 yang ditandatangani di Beirut berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.
"Oleh
karena itu, kami meminta masyarakat internasional untuk mengintensifkan
upayanya untuk memungkinkan rakyat Palestina mendapatkan kembali
hak-hak mereka dan agar stabilitas dipulihkan di wilayah ini," tegas
menteri Saudi tersebut.
Israel menganggap Yerusalem sebagai
ibukotanya, sebuah posisi yang hampir seluruh dunia menolak dan
mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai
dengan Palestina. Sementara Yerusalem Timur, yang termasuk Kota Tua,
dianggap wilayah Palestina yang diduduki berdasarkan hukum
internasional.
Orang-orang Palestina berharap wilayah ini akan
menjadi ibukota negara masa depan mereka setelah menyetujui negosiasi
status akhir dengan Israel, sesuai dengan Perjanjian Oslo 1993. Langkah
Trump menempatkan harapan ini dalam bahaya yang serius.
CB, DOHA -- Qatar akan membeli 24 jet tempur
thypoon senilai senilai delapan miliar dolar AS dari Inggris untuk
menambah stok persenjataan berteknologi tinggi. Kesepakatan antara kedua
negara ditandatangani di Doha oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin
Mohammed al-Attiyah dan mitranya dari Inggris, Gavin Williamson.
Hal
ini merupakan pembelian terbesar pesawat tempur thypoon selama lebih
dari satu dekade. "Jet-jet berat ini akan meningkatkan misi militer
Qatar untuk mengatasi tantangan di Timur Tengah, yang mendukung
stabilitas di kawasan ini, dan memberikan keamanan di rumah," kata
Williamson dikutipdari Al-Jazeera, Senin (11/12).
Kesepakatan
pembelian jet tempur thypoon itu juga mencakup pelatihan personel
angkatan udara. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk membuat
skuadron operasi bersama. Hal ini menandai dimulainya sebuah kemitraan
antara angkatan udara Qatar dan Royal Air Force Inggris (RAF).
"Skuadron
menangani semua operasi tempur udara, memastikan kesiapan tempur untuk
semua pilot dan teknisi Qatar dan Inggris," kata Williamson.
Williamson
melanjutkan, hal ini juga akan memberikan peran penting dalam cakupan
operasional dan keamanan udara selama acara Piala Dunia pada 2022
mendatang.
Qatar menyebut pada Kamis (6/12) lalu, pihaknya akan
membeli 12 jet tempur Dassault Rafale dari perusahaan penerbangan
Prancis dalam kesepakatan senilai satu miliar dolar AS. Kedua
kesepakatan tersebut terjadi sebagai penanda bahwa blokade melawan Qatar
telah selesai selama lebih dari enam bulan.
Pada 5 Juni lalu,
Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab menyatakan akan memotong
semua hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar. Negara-negara
tersebut menuduh Qatar memiliki hubungan dengan terorisme, memperkuat
hubungannya dengan Iran, dan ikut campur dalam urusan internal negara
lain. Namun pihak Qatar membantah semua tuduhan itu.
Massa menggelar demonstrasi di depan Kedubes AS
di Jakarta, Jumat (8/12), menolak keputusan Donald Trump yang mengakui
Yerusalem milik Israel.
CB, JAKARTA – Aksi menentang kebijakan sepihak
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai
ibu kota Israel dilakukan di berbagai daerah, kemarin. Mereka mendesak
AS mencabut kebijakan tersebut.
Di Jakarta, ribuan simpatisan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta keluarga mereka menggelar Aksi
Bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia di
Jakarta Pusat, kemarin. Aksi itu serangkaian dengan aksi serupa yang
diikuti ribuan kader PKS di berbagai kota sejak Jumat (8/12).
Ribuan
massa berpakaian putih dan mengenakan atribut Palestina hadir sejak
sekitar pukul 07.00 WIB. Ribuan massa terus berdatangan sampai sekitar
pukul 09.00 WIB sebelum acara dimulai.
Mereka membawa spanduk
yang bertuliskan "Kami Bersama Palestina" serta spanduk lain yang
mendukung kebebasan negara tersebut. Aksi tersebut berlangsung tertib.
Kebanyakan massa hadir bersama keluarganya, bahkan tidak sedikit yang
membawa anak-anak mereka.
"Inilah bentuk kesaksian kami, PKS
bersama-sama rakyat dan seluruh komponen elemen, agama, dan suku
bangsa," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam orasi Aksi Bela Palestina
di depan Kedubes AS, Ahad (10/12).
Mustafa berujar, Aksi Bela
Palestina digelar PKS sejak akhir pekan lalu di berbagai daerah seperti
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat.
Aksi serupa serentak digelar di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jambi, dan
Lampung.
Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP)
Soeripto yang juga hadir pada aksi itu mengatakan, keputusan Trump
tidak mengindahkan resolusi PBB. Menurut dia, hal ini pasti menimbulkan
reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Ia juga
mendesak Pemerintah Indonesia melayangkan ultimatum kepada Pemerintah
AS. "Jika tujuh hari tidak digubris, harus ada sanksi. Pulangkan dubes
AS dan tarik dubes RI dari AS," papar Soeripto dalam orasinya di depan
Kedubes AS, kemarin.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga
menuntut keras Pemerintah AS untuk segera membatalkan pernyataan
sepihaknya terkait Yerusalem. Menurut dia, pengakuan sepihak AS tersebut
telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.
"Oleh
karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia
lebih proaktif mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) dan Dewan Keamanan (DK) PBB serta masyarakat internasional
untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang
lebih tegas," papar Sohibul.
Kelompok Solidaritas Masyarakat
Banten juga menggelar Aksi Bela Yerusalem di Lapangan Ahmad Yani,
alun-alun Kota Tangerang. "Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
telah merenggut hak kemerdekaan Palestina," ujar koordinator aksi
sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang Abdul
Muhyi saat melakukan orasi di Lapangan Ahmad Yani, kemarin.
Aksi
yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 300 masa dari
berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa. Aksi diisi
dengan pembacaan puisi untuk al-Aqsha dan orasi tokoh-tokoh ormas.
Ratusan
warga Kota Batam, Kepulauan Riau, yang tergabung dalam berbagai
organisasi masyarakat juga menggelar aksi memprotes kebijakan Presiden
Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam aksi yang
juga diikuti perwakilan NU, Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI)
itu, aktivis juga mengumpulkan dana yang akan diserahkan kepada Komisi
Nasional untuk Rakyat Palestina.
Sekitar 1.000 umat Islam dari
puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Dunia Islam
(SDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi penolakan dengan
melakukan long march dari Masjid Hubbul Wathan Islamic Center menuju ke
Jalan Udayana, Kota Mataram, NTB, kemarin.
Aksi serupa di Jalan
Udayana juga dilaksanakan oleh puluhan santri Madrasah Aman Sayang Ibu
Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Mereka menyampaikan penolakan secara
keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat.
Unjuk rasa menentang putusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel di Berlin, Jerman, Jumat (8/12).
CB, TANGERANG -- Solidaritas Masyarakat Banten
untuk Palestina menggelar Aksi Bela Yerusalem, Ahad (10/12). Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang, Abdul Muhyi mengatakan,
aksi yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang tersebut
memberikan lima pernyataan sikap.
"Pertama, sikap Presiden
Amerika telah menyakiti hati umat Islam di dunia dan hanya akan membuat
kekacauan perdamaian dunia. Klaim sepihak tersebut hanya akan
memperpanjang konflik yang terjadi," kata dia di Lapangan Ahmad Yani,
Kota Tangerang, Ahad.
Sikap kedua, Solidaritas Masyarakat Banten
untuk Palestina menolak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump
yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan tersebut,
kata Muhyi, bertentangan dengan resolusi yang ditetapkan Dewan Keamanan
PBB.
"Ketiga, mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera
pro-aktif dalam membantu dan memediasi permasalahan yang terjadi di
Palestina, serta senantiasa berkomitmen dalam upaya kemerdekaan
Palestina," ujar dia.
Tidak hanya itu, pernyataan sikap keempat
juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan sanksi terhadap
Amerika Serikat ke PBB. Sebab, kata dia, pernyataan sikap nyeleneh dari Trump sudah sangat jelas melanggar apa yang disepakati PBB.
Terakhir,
seruan untuk umat Islam seluruh dunia agar bisa memberikan bantuan dan
mendoakan Palestina. "Agar senantiasa diberikan perlindungan Allah
Subhanahu Wata'ala," kata dia lagi.
Aksi yang dimulai pukul 07.00
WIB tersebut diikuti kurang lebih 300 masa dari berbagai organisasi
kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa. Aksi diisi dengan aksi
pembacaan puisi untuk Al Aqsha dan orasi tokoh-tokoh ormas.
Massa
di Jerman unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di
Berlin. Mereka memprotes pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai Ibu
Kota Israel. Foto/REUTERS/Pawel Kopczynsk
BERLIN
- Sejumlah massa dari sekitar 2.500 demonstran di Berlin, Jerman,
mengamuk di depan kantor Kedutaan Besar (kedubes) Amerika Serikat (AS)
pada hari Minggu. Sebuah bendera Israel dibakar.
Amuk massa itu
terjadi dalam demonstrasi menentang keputusan Presiden AS Donald Trump
yang secara resmi dan sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.
Menurut Kepolisian Berlin, penyelidikan sedang diluncurkan terhadap 11 orang terkait pembakaran bendera negara Yahudi tersebut.
Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk anti-Semitisme di negaranya.
Sebelumnya,
pada hari Jumat, ratusan orang berkumpul di luar kedutaan AS di Ibu
Kota Jerman untuk demonstrasi “Day of Rage” (Hari Kemarahan). Pihak
kepolisian menyatakan bahwa mereka telah menahan 10 orang selama
demonstrasi tersebut dan 12 tuntutan pidana diajukan, termasuk terkait
pembakaran bendera Israel.
Maas kepada surat kabar Bild
pada hari Senin (11/12/2017), mengecam aksi anti-Semitisime. ”Segala
jenis anti-Semitisme adalah serangan terhadap semua orang.
Anti-Semitisme tidak boleh diizinkan untuk memiliki tempat (dalam
masyarakat) lagi,” katanya.
Anti-Semitisme tetap menjadi isu yang
sangat sensitif di Jerman setelah lebih dari 70 tahun berakhirnya
Holocaust era Nazi, di mana 6 juta orang Yahudi diyakini dibantai rezim
Adolf Hitler. Jerman sendiri menganggap dirinya sebagai salah satu
sekutu terdekat Israel.
Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan kepada Bild
bahwa kritik terhadap keputusan Trump dapat dimengerti. Namun, kata
dia, orang tidak memiliki hak atau alasan untuk membakar bendera Israel,
menimbulkan kebencian terhadap orang Yahudi atau mempertanyakan hak
Israel untuk eksis.
“Siapapun yang melakukan itu tidak hanya
berdiri melawan Israel, tapi juga melawan konstitusi Jerman dan Jerman
tidak akan mentoleransi hal itu,” ujar Menlu Gabriel.
Gabriel
mengatakan bahwa Jerman hanya mengizinkan demonstrasi damai dan tidak
mengizinkan konflik di mana orang-orang bersiap menggunakan kekerasan
untuk dibawa ke Jerman dari negara lain.
Soal Yerusalem, Kedutaan Amerika Serikat di Lebanon Digeruduk
Tentara Libanon membersihkan puing-puing di sebuah pos
pemeriksaan yang rusak setelah tembak-menembak antara pasukan Israel dan
Libanon di sepanjang perbatasan di Adaisseh, Lebanon, Selasa (3/8). AP/
Mohammed Zaatari
CB, Jakarta - Polisi Lebanon terpaksa menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran yang mencoba menggeruduk kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut. Mereka menentang keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel.
Laporan Al Jazeera
dari tempat kejadian menyebutkan, para pengunjuk rasa melemparkan
bebatuan ke pasukan keamanan Lebanon yang memagar betis jalan utama
menuju kantor kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Awkar, Beirut
Utara, Ahad, 10 Desember 2017.
Tentara
Libanon membersihkan puing-puing di sebuah pos pemeriksaan yang rusak
setelah tembak-menembak antara pasukan Israel dan Libanon di sepanjang
perbatasan di Adaisseh, Lebanon, Selasa (3/8). AP/ Mohammed Zaatari
Bahkan beberapa ratus warga Palestina, tulis Al Jazeera,
tampak bentrok dengan pasukan keamanan. "Di sana ada kemarahan. Mereka
meneriakkan, 'Palestina maafkan kami. Mereka menutup pintu kita'."
Kemarahan
para demonstran tidak hanya ditujukan langsung kepada Amerika Serikat
yang memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka juga
merasa bahwa para pemimpin Arab hanya pandai bicara tetapi tak sanggup
bertindak.
"Mereka berseru agar dilakukan intifada melawan Israel
dan meminta kepada pemimpin Palestina tidak melanjutkan perundingan
damai dengan Israel," Al Jazeera melaporkan.
Pengunjuk
rasa Palestina membakar ban saat mereka mengibarkan bendera Palestina
dan foto-foto presiden Palestina Yasser Arafat saat melakukan
demonstrasi di lapangan utama di Kota Gaza, 6 Desember 2017. Mereka
menentang akan keputusan Presiden AS, Donald Trump yang mengakui
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AP Photo
Pasukan
keamanan Lebanon tampak mengamankan kedutaan besar Amerika Serikat pada
jarak tiga kilometer. Mereka melengkapi diri dengan meriam air guna
membubarkan demonstran. Sementara itu, para demonstran berusaha keras
memindahkan pagar berduri dan nekad memanjat barikade.
Aksi
tesebut dibalas oleh pasukan keamanan Lebanon dengan tembakan gas air
mata dan meriam air berkekuatan tinggi guna membubarkan pengunjuk rasa
dari kedutaan besar Amerika Serikat. Pada aksi tersebut, pemerintah Lebanon meminta kepada para pengunjuk rasa tidak merusak fasilitas umum dan milik warga.
Pemberontak Houthi memegang rudal dan senapan sambil
meneriakkan slogan anti-PBB saat unjuk rasa di Sanaa, Yaman, 5 Juli
2015. Mereka memprotes dukungan PBB terhadap Presiden Abd-Rabbu Mansour
Hadi yang sedang dalam pengasingan. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
CB, Jakarta - Pejabat tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menemukan ciri dari rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi
oleh milisi Houthi di Yaman tampaknya memiliki asal usul yang sama.
Dan, tim investigasi PBB juga masih menyelidiki klaim Amerika Serikat
dan Arab Saudi bahwa rudal itu disediakan Iran.
Sekretaris
Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam laporan 2 tahunannya mengenai
penerapan sanksi dan pembatasan kepada Iran menuliskan tim PBB
melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk memeriksa puing-puing rudal
yang ditembakkan pada 22 Juli dan 4 November 2017.
"Tim
PBB menemukan bahwa rudal memiliki ciri struktural dan manufaktur
serupa yang menunjukkan asal usul yang sama," kata Guterres dalam
laporan Jumat kepada Dewan Keamanan PBB, seperti yang dilansir Reuters pada Sabtu, 9 Desember 2017 waktu setempat.
Laporan
Guterres juga mengatakan pejabat PBB melihat tiga komponen, yang oleh
pihak berwenang Arab Saudi disebut berasal dari rudal yang ditembakkan
pada 4 November 2017. Komponen itu terdapat cetakan logo serupa dengan
Grup Industri Shahid Bagheri, yang merupakan sebuah perusahaan yang
masuk daftar hitam PBB.
"Pejabat itu masih menganalisis informasi yang dikumpulkan dan akan melapor kembali ke Dewan Keamanan," tulis Guterres.
Koalisi
pimpinan-Saudi menggunakan serangan rudal 4 November untuk membenarkan
blokade Yaman selama beberapa minggu. Koaalisi ini mengatakan blokade
diperlukan untuk membendung aliran senjata ke Houthi dari Iran.
Meski
blokade itu mulai dikurangi, situasi Yaman tetap mengerikan. Sekitar 8
juta orang berada di ambang kelaparan, dengan wabah kolera dan difteri.
Sebuah
laporan terpisah ke Dewan Keamanan pada bulan lalu oleh sebuah panel
ahli independen yang memonitor sanksi yang diberlakukan di Yaman
menemukan empat rudal yang ditembakkan tahun ini ke Arab Saudi tampaknya
telah dirancang dan diproduksi oleh Iran.
Namun, panel itu mengatakan pihaknya belum memiliki bukti mengenai identitas broker atau pemasok rudal itu.
Laporan
itumuncul di tengah seruan Amerika Serikat agar Iran bertanggung jawab
atas pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB di Yaman dan memasok
senjata ke Houthi.
Iran membantah memasok senjata untuk Houthi dengan mengatakan tuduhan Amerika dan Arab Saudi tidak berdasar.
Pasukan yang dipimpin Arab Saudi,
yang mendukung pemerintah Yaman, telah memerangi milisi Houthi yang
bersekutu dengan Iran dalam perang sipil Yaman selama lebih dari 3
tahun.
Ilustrasi sistem pertahanan rudal AS. (Reuters/Lucy Nicholson)
Jakarta, CB -- Angkatan Laut Militer
Jepang menyatakan akan berlatih melacak peluru kendali bersama Amerika
Serikat dan Korea Selatan selama dua hari mulai Senin (11/12), di tengah
ketegangan akibat perkembangan cepat program persenjataan Korea Utara.
Latihan ini bakal menjadi latihan keenam yang melibatkan ketiga negara dalam hal pelacakan rudal balistik, kata AL Jepang.
AL
Jepang tidak menyatakan apakah sistem pertahanan rudal THAAD yang
kontroversial akan dilibatkan dalam latihan ini. Pengerahan sistem
tersebut di Korea Selatan memicu kemarahan Beijing karena khawatir
radarnya bisa memantau jauh ke dalam wilayah China dan mengancam
keamanan.
Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer skala
besar pekan lalu. Korut menyebut kegiatan itu membuat perang tak
terhindarkan.
Korea Utara sempat meluncurkan rudal melintasi
Jepang dalam salah satu uji coba senjatanya. Pada 29 November, mereka
meluncurkan rudal balistik antarbenua yang diklaim paling canggih sejauh
ini dan mampu mencapai daratan Amerika Serikat.
Merespons
peluncuran rudal bulan lalu, AS menyatakan kepemimpinan Korut akan
"sepenuhnya dihancurkan" jika perang sampai terjadi. Pentagon telah
berulang kali menunjukkan kebolehan militernya menyusul uji coba yang
dilakukan Pyongyang.
Sistem pertahanan rudal THAAD. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)
Amerika Serikat juga menekan China dan negara-negara lain untuk memutus
perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, untuk
menghentikan aliran dana ilegal yang digunakan untuk mengembangkan
persenjataan.
Pada Minggu, Korsel menyatakan akan menjatuhkan
sanksi unilateral baru terhdap 20 institusi dan puluhan individu di
Korea utara, melarang seluruh transaksi finansial antara mereka yang
dikenai hukuman dan warga Korsel manapun.
"Sanksi unilateral ini akan mencegah dana ilegal mengalir ke Korea Utara
dan berkontribusi memperkuan sanksi masyarakat internasional terhadap
Korea Utara," kata Kementerian Keuangan Korea Selatan.
Langkah
ini dapat dikatakan hanya simbolis karena perdagangan antara kedua
negara telah dilarang sejak Mei 2010, menyusul tudingan peluncuran
torpedo terhadap kapal perang Korsel. Korut menampik tudingan tersebut.
Menurut laporan NHK yang dikutip Reuters, Menteri
Pertahanan Jepang Itsunori Onodera menyatakan pihaknya berencana
menganggarkan 730 juta yen atau sekitar Rp89 milyar untuk membangun
sistem pencegah rudal baru, Aegis Ashore, di tahun yang akan datang.
Korea
Utara kerap mengancam akan menghancurkan Korea Selatan, Jepang dan
Amerika Serikat, dan menyatakan program senjatanya diperlukan untuk
mencegah agresi AS. Amerika Serikat menempatkan 28.500 pasukan di
Korsel, warisan dari perangKorea 1950-53.
Jakarta, CB -- Usai mengunjungi Korea
Utara, seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ketegangan di
Semenanjung Korea sebagai masalah keamanan yang paling berbahaya di
dunia.
Wakil Sekretaris Jenderal bidang Hubungan Politik, Jeffrey
Feltman, mengunjungi negara terisolasi itu pada Selasa hingga Jumat
pekan lalu. Dia menjadi pejabat PBB tertinggi yang mengunjungi Korea
Utara dalam enam tahun terakhir.
Dalam kunjungannya, dia bertemu
dengan Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho. Pertemuan itu diadakan saat
keadaan tegang, sepekan setelah Korea Utara menguji coba peluru kendali
balistik antarbenua canggih dan Korea Selatan menggelar latihan militer
bersama sekutunya, Amerika Serikat.
Ri dan Feltman "sepakat situasi saat ini paling tegang dan merupakan
masalah perdamaian dan keamanan paling berbahaya di dunia," kata PBB
dalam pernyataan yang dikutip CNN.
Feltman
menegaskan pentingnya implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB dan
mengatakan solusi diplomatik bisa dicapai melalui dialog yang tulus.
Dalam
pernyataan kepada wartawan, dia mengatakan ada "keperluan urgen untuk
mencegah salah perhitungan dan membuka jalur untuk mengurangi risiko
konflik." Dia menekankan bahwa masyarakat internasional waspada karena
peningkatan ketegangan dan berkomitmen pada solusi damai.
"Ini harus segera diselesaikan," ujarnya.
Secara teknis Korut dan
Korsel masih dalam status berperang karena peperangan yang melibatkan
kedua negara berakhir dengan gencatan senjata, bukan kesepakatan damai,
1953 silam.
Kunjungan Feltman bertepatan dengan latihan militer
tahunan AS dan Korsel yang bertujuan untuk mendorong "efektivitas
tempur" aliansi tersebut.
Media pemerintah Korut menyebut latihan
itu merupakan "latihan perang udara bersama yang diarahkan kepada DPRK
(singkatan nama resmi Korea Utara)."
Latihan itu dilaksanakan setelah Pyongyang menguji coba rudal Hwasong-15.
Yoshiyuki Sugiyama Kepala Staf Angkatan Udara Jepang
CB, TOKYO - Pemerintah Jepang
khususnya angkatan udaranya akan memperlengkapi semua pesawar tempurnya
F-35 dengan peluru kendali (rudal) jarak jelajah jauh sampai 900
kilometer buatan Norwegia (LRM) dan buatan Amerika Serikat (AS) dua jenis (LRASM dan JASSM).
"Anggaran untuk JSM sekitar 220 juta yen dan anggaran untuk
penelitiannya sekitar 30 juta yen sehingga total 250 juta yen," papar
Yoshiyuki Sugiyama Kepala Staf Angkatan Udara Jepang Jumat ini (8/12/2017).
Harga 250 juta yen adalah harga kira-kira untuk satu buah peluru kendali (rudal) jelajah jarang jauh tersebut.
Menurut Sugiyama, keputusan pembelian dan memperlengkapi pesawat tempur F-35 dengan rudal tersebut sangat tepat.
"Ini untuk melindungi pasukan angkatan udara dan sekaligus menjaga diri kawasan udara Jepang dari serangan negara luar yang bisa terjadi sewaktu-waktu saat ini. Jangan sangat pantas sekali keputusan ini," paparnya.
Sementara itu dua pengamat militer Jepang berbeda pendapat. Hideki Uemura (61) pengajar dari Universitas Ryutsu Keizai menyatakan snagat hati-hati sekali.
"Keputusan ini yang mungkin di dalam negeri sebagai alasan
bela diri tetapi bagi negara lain mungkin bisa ditafsirkan lain sebagai
militerisasi Jepang ini bahaya sekali. Olehkaren aitu harus dibahas di parlemen dengan mendalam keputusan ini," paparnya.
Sedangkan peneliti dan dosen lain dari GRIPS, Narushige Michisita (52) menyatakan keputusan yang baik kali ini.
"Hal ini bagus karena situasi saat ini sangat memprihatinkan dan Jepang
harus bisa membela diri dari kemungkinan adanya serangan dari negara
lain dan keputusan persenjataan tersebut baik menurut saya," papar
Michishita.
Jepang Akan Pasang Rudal Jelajah Jarak Jauh Pada Pesawat Tempurnya
Itsunori Onodera Menteri pertahanan Jepang
CB, TOKYO - Untuk mempertahankan diri, terutama dari serangan negara tetangga seperti Korea Utara (Korut), pemerintah Jepang
melalui Menteri Pertahanan Itsunori Onodera pagi ini (8/12/2017)
mengumumkan pemasangan rudal jelajah jarak jauh pada pesawat tempurnya.
"Rudal jelajah jarak jauh dipasang di pesawat tempur karena
perlu untuk menanggapi lingkungan keamanan yang semakin parah saat ini,"
paparnya yang sempat menyebut nama Korut pula.
Pemasangan rudal itu, tambahnya, tidak ditujukan untuk menyerang basis musuh yang disebut, tetapi untuk pertahanan diri saja.
"Untuk dapat secara efektif membela negara kita perlu mengamankan keamanan personil SDF (satuan bela diri Jepang)
di mana lingkungan keamanan yang semakin parah saat ini dan rudal itu
kami perkenalkan sebagai rudal stand-off (berjaga) untuk menghadapi
apabila ada serangan dari luar," tekannya lagi.
Secara khusus, rudal kisaran 500 kilometer dipasang di F35A buatan Norwegia
"JSM", yang dijadwalkan dipasang atau pada F15 rudal jelajah 900 km,
buatan AS dengan nama "LRASM" dan "JASSM" yang terkait dengan anggaran
tahun depan.
Untuk itu anggaran tambahan nantikan akan diterapkan pada hal tersebut.
Rudal jelajah jarang jauh ini juga digunakan untuk melindungi kapal perusak canggih Jepang Aegis bagi pertahanan negara, tambahnya.
"Pengenalan rudal jelajah jarak jauh tidak ditujukan pada
apa yang disebut " serangan berbasis musuh" yang menyerang basis musuh.
Oleh karena itu hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada
sekarang."
Sebuah
jet tempur F-22 Raptor AS secara aktif mencegah jet tempur Su-25 Rusia
menyerang basis teroris ISIS di pinggiran Kota Mayadin pada 23 November
2017. Foto/Twitter @@RusEmbUSA
MOSKOW
- Media pemerintah Rusia mengungkap “bentrok” antara pesawat jet tempur
Su-25 Rusia dengan pesawat jet tempur F-22 Raptor Amerika Serikat (AS)
di wilayah udara atau langit Rusia. Insiden ini terjadi 23 November,
namun baru dibeberkan militer Moskow.
Menurut militer Moskow, dua
pesawat jet tempur Su-25 Rusia awalnya sedang ditugaskan untuk misi
pengeboman terhadap sebuah pangkalan yang dikuasai teroris di sebelah
barat Sungai Eurphrates (Efrat), 23 November 2017 lalu. Namun sebuah jet
tempur F-22 Raptor AS melakukan intervensi.
”F-22 meluncurkan umpan pelontar dan menggunakan airbrakes
sambil terus-menerus melakukan manuver (di dekat jet tempur Rusia),
memperagakan pertempuran udara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan
Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov, seperti dikutip Sputnik.
Gangguan
jet tempur F-22 berakhir setelah jet tempur Su-35S Rusia bergegas
datang untuk membantu pesawat-pesawat jet tempur Su-25.
”Setelah
munculnya pesawat tempur super multifungsi, jet tempur Amerika
menghentikan manuver yang berbahaya dan bergegas memasuki wilayah udara
Irak,” katanya.
Laporan ini diperkuat dengan bukti foto yang dirilis akun Twitter Kedutaan Besar Rusia untuk AS, @RusEmbUSA, bertanggal 9 Desember.
“Sebuah jet tempur F-22 Amerika secara aktif mencegah pesawat Su-25
Rusia melakukan misi tempur untuk menghancurkan kubu ISIS di pinggiran
Kota Mayadin pada 23 November,” tulis kedutaan tersebut, yang dikutip
Senin (11/12/2017).
Moskow mengklaim basis yang diserang militernya tersebut diduduki oleh militan Islamic State
atau ISIS. ”Sebagian besar pertemuan jarak dekat antara jet Rusia dan
AS di daerah sekitar Sungai Efrat telah dikaitkan dengan upaya pesawat
AS untuk menghalangi pesawat tempur Rusia menyerang teroris ISIS,” kata
Konashenkov.
Pentagon, yang belum menanggapi laporan insiden
tersebut, baru-baru ini mengeluhkan apa yang mereka sebut ”perilaku
tidak aman” dari jet tempur Rusia.
”Kami melihat enam sampai
delapan insiden setiap hari di akhir November, di mana pesawat Rusia
atau Suriah menyeberang ke wilayah udara kami di sisi timur Sungai
Efrat,” kata Komando Pusat (CENTCOM) Angkatan Udara AS melalui seorang
juru bicara kepada media AS.
”Ini menjadi semakin sulit bagi
pilot kami untuk mengetahui apakah pilot Rusia dengan sengaja menguji
atau mendorong kita untuk bereaksi, atau jika ini hanya kesalahan yang
jujur. Perhatian terbesar adalah bahwa kita dapat menembak jatuh pesawat
Rusia karena tindakannya dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kekuatan
udara atau darat kami,” ujarnya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak untuk
bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence akhir bulan Desember
2017.(REUTERS/Denis Balibouse)
Jakarta, CB -- Presiden Palestina Mahmud
Abbas menolak untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence akhir
bulan Desember 2017.
Penolakan ini terkait dengan adanya
keputusan kontroversial Trump soal Yerusalem. Hal ini diungkapkan oleh
salah seorang perwakilan Abbas pada Sabtu (9/12).
Akibat
pernyataan pengakuan Trump yang mengungkapkan bahwa Yerusalem adalah ibu
kota Israel, serangan udara yang membabi buta di jalur Gaza dan
demonstrasi mencekam di Palestina terjadi selama tiga hari
berturut-turut. Setidaknya empat orang terbunuh dan puluhan lainnya
cedera sejak pengakuan Trump tersebut.
Hal ini pun dikecam oleh Dewan Keamanan PBB.
"Tidak akan ada pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika di Palestina," kata penasihat hukum Abbas Majdi al-Khaldi kepada AFP.
"Amerika sudah melanggar semua garis merah dengan keputusan Yerusalem."
Sebelum Presiden Palestina membatalkan pertemuannya dengan
Pence, Paus Tawadros II dari Gereja Koptik Mesir juga membatalkan
pertemuan dengan Pence.
Pihak Gereja tersebut mengatakan bahwa
mereka menolak menerima Pence karena pengakuan Trump soal Yerusalem yang
dianggap tak memperhitungkan perasaan warga Arab.
Keputusan
tersebut muncul sehari setelah Ahmed al-Tayeb, pemimpin Al-Azhar juga
membatalkan rencana untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence.
Palestina akan abaikan kunjungan wapres AS terkait Yerusalem
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Subekti)
Kairo/Gaza (ACB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak
akan menemui Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence pada bulan ini
untuk menentang keputusan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai
ibu kota Israel, kata menteri luar negeri Palestina pada Sabtu.
Kekerasan terjadi selama tiga hari belakangan di Gaza akibat
keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, yang membalik
politik luar negeri pendahulunya terhadap Timur Tengah.
Pada Sabtu, serangan udara Israel menewaskan dua orang bersenjata
Palestina setelah kelompok keras menembakkan sejumlah roket ke
permukiman Israel sehari sebelumnya.
Pengakuan Trump terkait kedudukan Yerusalem itu memicu kemarahan
dunia Arab sekaligus mengecewakan sekutu Barat-nya, yang menyatakan
keputusan tersebut menghancurkan upaya perdamaian dan mengancam
menciptakan kekerasan baru di Timur Tengah.
Pada Sabtu malam, menteri luar negeri negara Timur Tengah mendesak
Amerika Serikat membatalkan pengakuannya itu. Liga Arab, dalam
pernyataan tertulis seusai menggelar pertemuan darurat di Kairo,
menyebut keputusan Trump tersebut "pelanggaran berbahaya terhadap hukum
internasional".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian bereaksi atas
kritik tersebut pada Minggu, sebelum bertemu dengan Presiden Prancis
Emmanuel Macron di Paris.
"Saya mendengar (dari negara-negara Eropa) suara kecaman terhadap
keputusan bersejarah Presiden Trump, namun saya tidak mendengar kecaman
terhadap penembakan roket yang menghujani Israel (yang terjadi usai
pengakuan tersebut)," kata Netanyahu.
Israel bersikukuh semua wilayah Yerusalem adalah bagian dari ibu
kota mereka. Sementara Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu
kota bagi negara Palestina merdeka di masa mendatang.
Sebagian besar negara mengakui Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh
Israel dalam perang 1967, sebagai wilayah jajahan sehingga statusnya
harus ditentukan melalui perundingan antara Israel dengan Palestina.
Pemerintahan Trump sendiri mengaku masih berkomitmen terhadap
perundingan damai Israel dengan Palestina, bahwa Yerusalem akan menjadi
ibu kota Palestina dan netral terhadap penetapan batas kota.
Dalam menanggapi keadaan itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad
al-Maliki mengatakan akan mencari sponsor perundingan baru untuk
menggantikan Amerika Serikat. Palestina juga akan mengupayakan resolusi
Dewan Keamanan PBB untuk keputusan Trump.
"Kami akan mencari mediator baru dari negara-negara Arab dan
komunitas internasional," kata Maliki kepada sejumlah wartawan sebelum
pertemuan Liga Arab di Kairo.
Sumber dari kantor kepresidenan Turki mengatakan bahwa Presiden
Tayyip Edogan dan Macron akan berupaya membujuk Amerika Serikat agar
mempertimbangkan kembali keputusan mereka.
Di sisi lain, Pence juga memperoleh penolakan dari Gereja Koptik di Mesit.
Sebelum mendapatkan penolakan itu, Pence dijadwalkan bertemu dengan Abbas pada 19 Desember.
Sementara itu, di Gaza, sejumlah petempur kelompok militan
menembakkan sedikitnya tiga roket dengan sasaran kota kecil Israel pada
Jumat malam. Israel kemudian membalas dengan menyerang sebuah tempat
penyimpanan senjata dari udara.
Hamas, yang menguasai Gaza, membenarkan tewasnya dua orang dari
kelompoknya akibat serangan udara Israel. Hamas saat ini mendesak warga
Palestina untuk terus melawan pasukan Israel.
Pada Sabtu, demonstrasi dari pihak Palestina mulai mereda dibanding
dua hari sebelumnya. Sekitar 60 pemuda Palestina melempar bebatuan ke
arah para tentara Israel di perbatasan Gaza.
Sedikit-dikitnya, 10 orang terluka akibat tembakan balasan dari Israel, kata kementerian kesehatan setempat.
Di Tepi Barat, sejumlah warga Palestina membakar ban dan melempar
bebatuan serta bom molotov ke arah tentara Israel, yang kemudian
membalas dengan tembakan gas air mata, peluru karet, dan dalam beberapa
kasus, tembakan api.
Satu orang ditangkap dalam insiden tersebut, kata militer Israel.
Di Yerusalem Timur, sekitar 60 orang berdemonstrasi di dekat tembok
kawasan Kota Tua, di mana polisi perbatasan paramiliter yang menaiki
kuda mencoba membubarkan pengunjuk rasa dengan gas air mata.
Sebanyak 13 demonstran ditangkap dan empat petugas menderita luka
ringan oleh lemparan batu, kata juru bicara kepolisian Micky Rosenfeld.
Pada Jumat, ribuan warga Palestina turun ke jalan untuk menyatakan
protes dan dua orang di antara mereka tewas saat bentrok dengan tentara
Israel di perbatasan Gaza. Belasan orang juga terluka di Tepi Barat.
Gelombang unjuk rasa juga muncul di sejumlah negara Muslim, demikian Reuters melaporkan.
Tolak Bertemu Pence, Gedung Putih Sayangkan Sikap Palestina
Wakil Presiden Mike Pence akan melakukan kunjungan ke Timur Tengah pada akhir bulan ini. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) menuduh Otoritas Palestina berjalan menjauh dari
sebuah kesempatan untuk mendiskusikan perdamaian di Timur Tengah
setelah menolak bertemu Wakil Presiden Mike Pence. Mike Pence
dijadwalkan akan mengunjungi Israel akhir bulan ini dan akan mengunjungi
Kota Bethlehem, Palestina.
Gedung Putih tampaknya mengkonfirmasi
jika Pence tidak akan bertemu dengan siapa pun dari Otoritas Palestina
yang marah terhadap keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.
"Presiden (Donald Trump) telah meminta Wakil Presiden
Pence untuk pergi ke wilayah tersebut guna menegaskan kembali komitmen
kami bekerja sama dengan mitra di seluruh Timur Tengah untuk mengalahkan
radikalisme yang mengancam harapan dan impian generasi masa depan,"
kata Wakil Kepala Staf Pence, Jarrod Agen, dalam sebuah pernyataan.
"Wakil
Presiden sangat berharap bisa melakukan perjalanan ke daerah tersebut
untuk bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden al-Sisi,"
imbuhnya seperti dilansir dari SBS, Senin (11/12/2017).
"Sangat
disayangkan bahwa Otoritas Palestina sedang berjalan menjauh dari
sebuah kesempatan untuk membahas masa depan kawasan ini."
Ia pun
menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak terpengaruh dalam upayanya
untuk membantu mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.
"Tim perdamaian kita tetap berusaha menyusun rencana," tukasnya.
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas tidak akan bertemu dengan Wakil Presiden
Amerika Serikat (AS), Mike Pence, selama kunjungannya ke wilayah
tersebut. Palestina juga memastikan tidak akan ada pejabatnya yang akan
berkomunikasi dengan pejabat AS.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri
Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. Sebelumnya Abbas juga mengatakan
bahwa Washington tidak bisa lagi menjadi mediator perdamaian.
"Kami
akan mencari mediator baru dari saudara Arab kami dan masyarakat
internasional, seorang mediator yang dapat membantu mencapai solusi dua
negara," kata Maliki kepada wartawan di Kairo.
Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit. Liga Arab
mendesak Amerika Serikat untuk mencabut keputusan Presiden Donald Trump
yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. ( AFP PHOTO/MOHAMED
EL-SHAHED)
Jakarta, CB -- Dunia Arab, Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak
Amerika Serikat untuk mencabut pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel. Mereka mengkhawatirkan keputusan Presiden AS Donald Trump itu
akan akan meningkatkan kekerasan di kawasan.
"Keputusan itu tidak
berdampak hukum, memperdalam ketegangan, memicu kemarahan dan mengancam
kawasan untuk jatuh ke kekerasan dan kerusuhan," kata Liga Arab dalam
sebuah pernyataan setelah pertemuan yang dihadiri seluruh anggotanya di
Kairo, Mesir, Sabtu (9/12).
Keputusan Trump untuk mengakui
seluruh wilayah Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal memutarbalikkan
kebijakan Amerika Serikat, bahwa status kota itu harus diputuskan lewat
negosiasi dengan Palestina. Pihak Palestina telah lama menyatakan ingin
menjadikan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina saat merdeka.
Seperti dilansir kantor berita Reuters, Liga Arab
menyatakan akan mengupayakan sebuah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-bangsa (DK PBB) yang menolak pengakuan Amerika Serikat soal
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersebut.
Menteri Luar Negeri
Lebanon, Gebran Bassil mengatakan bahwa negara-negara Arab harus
mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Amerika Serikat untuk mencegah
Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Langkah
pencegahan harus diambil, diawali dengan langkah diplomatis, lalu
politik, lalu sanksi ekonomi dan keuangan," kata Bassil tanpa merinci
seperti apa sanksi-sanksi yang dimaksud.
Namun pernyataan bersama Liga Arab tidak menyebut sama sekali soal sanksi terhadap Amerika Serikat.
Selain
Liga Arab, sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden
Prancis Emmanuel Macron juga ikut mendesak Presiden AS Donald Trump agar
mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memindahkan kedutaan
besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan Trump memindahkan
kedutaan itu secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Menurut kabar yang dilansir Al Araby,
Erdogan dan Macron menyampaikan keprihatinan atas dampak berbahaya
keputusan Trump terhadap kawasan Timur Tengah, saat keduanya menelepon,
Sabtu (9/12).
Sejak awal kabar rencana pengakuan Amerika Serikat
terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersiar, Erdogan telah
mengecam keras langkah kontroversial Trump tersebut. Erdogan juga
mengancam akan mengambil tindakan keras, seperti misalnya memutuskan
hubungan dengan Israel. Dalam pidatonya Sabtu, pemimpin Turki itu
menyebut Israel sebagai negara penjajah yang menggunakan teror melawan
warga Palestina.
Adapun
Macron mengecam keputusan Trump dan menyesalkan tindakan Presiden AS
yang "melanggar hukum internasional dan seluruh resolusi Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa."
"Status Yerusalem adalah masalah
keamanan internasional yang menajdi keprihatinan seluruh komunitas
internasional. Status Yerusalem harus diputuskan oleh Israel dan
Palestina dalam kerangka negosiasi di bawah pengawasan Perserikatan
Bangsa-bangsa," kata Macron seperti dilansir Al Araby. Presiden
Prancis itu juga dikabarkan menelepon Trump untuk membujuknya
membatalkan rencana pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.
Setelah Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem terbagi menjadi dua
bagian, wilayah Barat yang banyak dihuni Yahudi dan dikuasai Israel.
Serta wilayah Timur yang mayoritas penduduknya warga Arab, dan dikuasai
Yordania.
Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania setelah
menang Perang Enam Hari pada 1967. Sejak itu Israel menyatakan Yerusalem
sebagai ibu kota. Klaim tersebut tidak diterima komunitas
internasional, juga Palestina yang berharap Yerusalem Timur bakal
menjadi ibu kotanya jika merdeka.
Pada 20 Agustus 1980, Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengadopsi Resolusi 478
yang mengutuk klaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan menyatakannya
sebagai pelanggaran hukum internasional.
