Kamis, 16 November 2017

China luncurkan satelit meteorologi

China meluncurkan satelit meteorologi baru, Fengyun-3D, pukul 14.35 waktu Beijing dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan di Provinsi Shanxi, China utara.

Taiyuan (CB) - China meluncurkan satelit meteorologi baru, Fengyun-3D, pukul 14.35 waktu Beijing pada Rabu dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan di Propinsi Shanxi, China utara.

Roket Long March-4C membawa satelit tersebut ke luar angkasa, dan satelit itu telah memasuki orbitnya.

Fengyun-3D adalah salah satu generasi kedua China dari Satelit Meteorologi Polar-Orbiting, yang dapat menyediakan gambar penginderaan jauh tiga dimensi sepanjang masa dan multi-spektral.

Satelit tersebut akan membentuk jaringan dengan satelit Fengyun-3C, yang diluncurkan ke luar angkasa pada September 2013, untuk meningkatkan akurasi suara di atmosfer dan meningkatkan pemantauan gas rumah kaca. Jaringan tersebut akan membantu tugas penanganan bencana di China.

Satelit Fengyun-3D dan roket Long March-4C dikembangkan oleh Akademi Teknologi Antariksa Shanghai di bawah China Aerospace Science and Technology Corporation.

Peluncuran tersebut merupakan misi ke-254 untuk seri roket Long March. Demikian diberitakan Xinhua.

Credit antaranews.com

Ganti Alutsista Lama, TNI AL Lanjutkan Pengadaan Alutsista Tempur

CB, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan pihaknya akan melanjutkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) pendukung kekuatan tempur Korps Marinir. Pengadaan tersebut salah satunya dimaksudkan untuk mengganti alutsista yang telah berusia tua.
"Marinir akan melanjutkan pengadaan 27 unit Tank Amfibi, 22 Unit Ranpur Angkut Personel serta beberapa unit Ranratfib, Rantis, dan Ranratfib angkut artileri sekaligus menghapus sejumlah alutsista berusia tua," kata Ade Supandi dalam amanatnya saat memimpin upacara Peringatan HUT Ke-72 Korps Marinir, di Bhumi Marinir Cilandak pada Rabu, 15 November 2017.

Menurut Ade, rencana pengadaan itu juga sejalan dengan rencana pembangunan kekuatan Korps Marinir yang mengacu pada kebijakan program pembangunan TNI AL dalam rangka mencapai kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF). Ia mengatakan, marinir harus tetap membina kemampuan profesional dalam mengawal keutuhan NKRI.
Ade menilai hari ulang tahun Korps Marinir ke 72 ini merupakan momen tepat untuk terus memantapkan jati diri dan mengabdi pada bangsa dan negara. "Sebagai prajurit Marinir dituntut profesional. Asah dan bina kemampuan serta pertajam naluri tempur. Sebab, hal ini penting untuk menyongsong setiap perubahan tantangan penugasan mendatang," kata dia.

Selain modernisasi alutsista, Ade mengatakan pihaknya merencanakan pembentukan Pasukan Marinir (Pasmar) 3 di Sorong. Ia juga ingin membentuk Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) di Pontianak, Tarakan dan Sorong.
Sejumlah aksi digelar untuk memperingati HUT Korps Marinir hari ini. Beberapa aksi yang digelar adalah Demo Kombinasi Pencak Silat, Demo Senam Perahu Karet, Senam Balok, Rampak Beduk dan Demo Free Fall.

Credit TEMPO.CO

Parade Operasi Amfibi ditampilkan di Perayaan HUT Marinir ke-72

Foto: Uparaca HUT ke-72 Korps Marinir. (Zunita-detikcom)

Jakarta - Korps Marinir TNI AL menggelar upacara militer peringatan HUT ke-72. Parade kendaraan tempur jenis amfibi ditampilkan.

Upacara itu digelar di lapangan Brigif-2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) pukul 08.40 WIB. HUT tahun ini bertema 'Marinir Prajurit Pejuang dan Profesional'.

Foto: Uparaca HUT ke-72 Korps Marinir. (Zunita-detikcom)

Mayjen Marinir Bambang Suswantono selaku pimpinan tertinggi Korps Marinir, KASAU Marsekal Hadi Tjahjanto, Pangarmatim Laksamada Muda TNI Darwanto, Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar hadir dalam kesempatan itu.

Foto: Uparaca HUT ke-72 Korps Marinir. (Zunita-detikcom)

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menjadi inspektur upacara ini. Sedangkan Kolonel Marinir Umar Farouq menjadi pemimpin upacara.

Foto: Uparaca HUT ke-72 Korps Marinir. (Zunita-detikcom)

Sebelum upacara dimulai, ada parade operasi amfibi yang dilakukan oleh para prajurit TNI AL. Selai itu, ada juga pembacaan sejarah singkat dan Dharma Bakti Korps Marinir, serta yel-yel pasukan.

Credit detik.com

Peringatan HUT Ke-72 Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak

Inspektur Upacara Kepala Staf TNI AL (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi (kanan) memeriksa pasukan upacara pada upacara militer dalam rangka HUT ke-72 Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu (15/11).
(Foto:Antara/Muhammad Adimaja)

Prajurit Korps Marinir TNI AL melakukan yel-yel pasukan pada upacara militer dalam rangka HUT ke-72 Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu (15/11).
(Foto:Antara/Muhammad Adimaja)

Material tempur Korps Marinir bermanufer saat ditampilkan pada upacara militer dalam rangka HUT ke-72 Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu (15/11).
(Foto:Antara/Muhammad Adimaja)

CB, JAKARTA -- Inspektur Upacara Kepala Staf TNI AL (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi memeriksa pasukan upacara pada upacara militer dalam rangka HUT ke-72 Korps Marinir di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta, Rabu (15/11).

Pada HUT ke-72 Korps Marinir tersebut dihadirkan sejumlah kegiatan pada 16-19 November 2017 untuk masyarakat umum diantaranya Pameran Alutsista Marinir, Bazar serta Konser band Slank.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dokumen: Berlin Ingin Seluruh Senjata Nuklir di Jerman Dihilangkan

BERLIN - Pihak-pihak berwenang Jerman yang melakukan negosiasi bersama pemerintahan koalisi ingin semua senjata nuklir yang ditempatkan di negara itu dihilangkan. Keinginan itu terungkap dalam dokumen kebijakan pemerintah yang dilihat Reuters hari Rabu.

Dokumen diskusi tentang kebijakan pertahanan dan luar negeri Jerman tersebut tidak menyebut Amerika Serikat (AS) secara khusus sebagai pemilik senjata nuklir. AS selama ini dilaporkan memiliki 20 hulu ledak nuklir di sebuah pangkalan militer di Buechel, Jerman barat. Namun, data resmi tak dikonfirmasi Berlin dan Washington.

Jerman merupakan anggota NATO yang berstatus negara non-nuklir. Pada tahun 2011, pemerintahan yang dipimpin Kanselir Angela Merkel itu mengumumkan rencana untuk menutup semua reaktor nuklir pada tahun 2022 setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang.

”Di NATO, kami ingin memastikan bahwa sisa senjata nuklir di Jerman ditarik dan kami ingin menunda program modernisasi,” bunyi dokumen tersebut yang ditulis pihak Partai Konservatif, Partai Hijau dan FDP, yang dilansir Kamis (16/11/2017).

Sebelum meninggalkan kantor Gedung Putih, mantan Presiden AS Barack Obama mengumumkan rencana untuk memodernisasi bom nuklir, sistem pengiriman dan laboratorium. Sedangkan penggantinya, Donald Trump, menegaskan bahwa dia ingin memperkuat dan memperluas kemampuan senjata nuklir negaranya.

Partai Konservatif, Partai Hijau dan FDP (Free Democrat Party) berharap untuk mengakhiri diskusi eksplorasi pada hari Kamis dan melanjutkan perundingan yang tepat untuk membentuk sebuah pemerintahan.

Mereka tetap terbagi atas beberapa isu utama, termasuk imigrasi, reformasi kebijakan zona Euro dan iklim.

Credit sindonews.com

AS Diperingatkan Jangan Gempur Korut Tanpa Persetujuan Korsel

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperingatkan untuk tidak meluncurkan serangan militer terhadap Korea Utara (Korut) tanpa persetujuan Korea Selatan (Korsel). Peringatan ini disampaikan pemimpin perempuan partai berkuasa Korsel, Choo Mi-ae.

”Presiden Trump sering menekankan bahwa dia meletakkan semua opsi di atas meja,” kata Choo kepada sebuah kelompok think tank Washington.

”Kami ingin memastikan bahwa opsi perang tidak ditempatkan di atas meja. Dalam situasi apapun, AS tidak melanjutkan dan menggunakan opsi militer tanpa persetujuan dari Korea Selatan,” lanjut dia.

”Kami harus mencari penyelesaian damai atas masalah ini dengan cara apa pun yang tersedia bagi kami.”

Choo, yang dijadwalkan bertemu dengan pejabat administrasi Trump di Washington, akan menggarisbawahi kekhawatiran Korea Selatan bahwa serangan AS terhadap program nuklir dan rudal Korea Utara dapat memprovokasi pembalasan rezim Kim Jong-un yang menghancurkan Korea Selatan.

Sama seperti rekan sejawatnya; Presiden Korea Selatan Moon Jae-in—yang telah menganjurkan dialog dengan Korea Utara—Choo mengatakan bahwa Seoul mendukung kebijakan Trump untuk melakukan tekanan maksimum terhadap Pyongyang melalui sanksi.

Menurut Choo, menghalangi kesempatan untuk berdialog dapat memicu tindakan “salah perhitungan” dari Korea Utara.

Dia menolak untuk mengatakan apakah dia puas dengan usaha terbatas Trump untuk melakukan dialog dengan Pyongyang guna menyelesaikan krisis nuklir Korut. ”Saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan ini,” katanya.

”Situasi saat ini sangat mendesak, waktu tidak berada di pihak kami. Ini bukan hanya masalah ancaman terhadap kontinental AS, ini adalah ancaman yang diajukan ke Jepang, dan yang terpenting dan yang paling bermasalah, ke semenanjung Korea,” papar Choo, seperti dikutip Reuters, Kamis (16/11/2017).

”Pemerintah Korea berusaha untuk menghilangkan ketidakcocokan yang bisa terjadi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal ini,” imbuh dia.

Washington sendiri telah berulang kali mengatakan bahwa semua opsi, termasuk militer, berada di atas meja ketika berurusan dengan Korut. Namun, AS juga menekankan solusi diplomatik sebagai opsi utama.

Saat mengunjungi Seoul pekan lalu, Trump memperingatkan Korut bahwa dia siap untuk menggunakan seluruh kekuatan militer AS untuk menghentikan serangan apapun. Namun dia juga mendesak Pyongyang untuk membuat kesepakatan.

Credit sindonews.com

Alaska Didesak Persiapkan Diri dari Serangan Nuklir Korut

JUNEAU - Negara bagian Alaska, Amerika Serikat (AS) didesak untuk mempersiapkan diri dari serangan nuklir Korea Utara (Korut). Warga di wilayah itu disarankan untuk menyimpan makanan darurat dan air.

Desakan ini disampaikan tim perencanaan penanganan bencana Alaska. Desakan muncul di tengah kekhawatiran bahwa hulu ledak nuklir Korut bisa mencapai penghuni di wilayah itu dalam 20 menit.

Jeremy Zidek, dari tim perencanaan tersebut, mendesak penduduk setempat untuk berlindung di tempat jika terjadi serangan terjadi. Menurutnya, berada di tempat terbuka lebih berisiko terkena ledakan.

Dia juga mendesak setiap keluarga untuk memiliki makanan darurat, air, senter dan radio.

Tapi, dia bersikeras bahwa Alaska tidak mungkin jadi target serangan nuklir. Menurutnya, fasilitas pertahanan di negara bagian AS itu dapat dipilih untuk melakukan serangan.

Alaska adalah rumah bagi Fort Greely, di mana AS memiliki roket pencegat yang dirancang untuk menghancurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) musuh.

”Kami memiliki sistem pertahanan rudal di sini,” kata Zidek. ”Kami memiliki rudal dan radar di sejumlah lokasi yang berbeda,” lanjut dia.

”Mungkin akan ada beberapa jenis serangan terhadap fasilitas militer tersebut untuk mencoba menghalangi kemampuan kita bereaksi terhadap peluncuran rudal manapun,” ujar Zidek, seperti dikutip dari Daily Mirror, Kamis (16/11/2017).

Zidek memperingatkan bahwa Alaska tidak lagi menyimpan tempat penampungan dari bahaya bom dan tidak akan ada tindakan baru untuk menangani secara spesifik terhadap ancaman nuklir.

“Mungkin ada pemberitahuan evakuasi yang diberlakukan, tapi apakah kita akan bisa mendapatkan waktu tunggu untuk menginstruksikan orang untuk benar-benar evakuasi ke sebuah wilayah?,” papar dia.

”Rekomendasi untuk orang-orang selama serangan nuklir adalah berlindung di tempat dan menemukan beberapa jenis lokasi aman yang akan melindungi mereka dari ledakan itu,” imbuh dia.

”Jadi dengan evakuasi massal, orang meninggalkan rumah, sekolah dan bisnis mereka untuk mencoba keluar dari daerah tersebut, mungkin menempatkan lebih banyak orang pada risiko,” papar Zidek.

“Apa yang kami rekomendasikan untuk dilakukan orang adalah hal yang sama yang akan mereka lakukan untuk jenis kesiapan bencana lainnya. Yaitu: mintalah rencana darurat agar mereka bisa segera berhubungan dengan keluarganya, dan minta bantuan makanan, air dan pertolongan darurat.”

Credit sindonews.com

Komite Senat AS Pertanyakan Otoritas Nuklir Trump

WASHINGTON - Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS) menggelar sidang dengar pendapat bertajuk Authority to Order the Use of Nuclear Weapons (Kewenangan untuk Memberikan Perintah Menggunakan Senjata Nuklir). Sidang ini dilakukan untuk memeriksa otoritas presiden untuk meluncurkan serangan nuklir.

Ini adalah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, Senat AS memeriksa otoritas presiden dalam menggunakan senjata nuklir. Terakhir kali Kongres memperdebatkan masalah ini adalah pada bulan Maret 1976.

Beberapa Senator menyatakan keprihatinannya bahwa presiden mungkin secara tidak bertanggung jawab akan memerintahkan serangan nuklir. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia harus memiliki wewenang untuk bertindak tanpa campur tangan dari protokol.

"Ini bukan diskusi hipotetis," kata Senator Ben Cardin, senator Partai Republik dari Maryland seperti dikutip dari BBC, Rabu (15/11/2017).

Beberapa senator yang hadir mengatakan bahwa mereka khawatir dengan keleluasaan presiden untuk melakukan serangan nuklir.

"Kami khawatir bahwa presiden sangat tidak stabil, mudah berubah pikiran, memiliki proses pengambilan keputusan yang sangat tidak biasa, sehingga dia dapat memerintahkan serangan senjata nuklir yang secara liar keluar dari selangkah dengan kepentingan keamanan nasional AS," kata Chris Murphy, seorang senator Partai Demokrat dari Connecticut.

Sedangkan Senator Edward Markey, seorang Demokrat dari Massachusetts, terdengar skeptis. "Saya tidak berpikir kita harus mempercayai para jenderal untuk menjadi pemeriksa pada presiden," katanya.

Salah satu pertanyaan utama di persidangan adalah apakah para senator, dan warga Amerika pada umumnya, memiliki kepercayaan pada presiden untuk membuat keputusan semacam itu dalam hitungan menit atau bahkan beberapa detik.

Pada saat itu, sekretaris pertahanan, pejabat militer dan protokoler tidak punya banyak waktu untuk meninjau kembali keputusan presiden tersebut.

Beberapa senator mengatakan bahwa presiden harus memiliki kebebasan untuk bertindak cepat dan tegas dalam situasi seperti itu.

"Presiden AS harus memiliki kapasitas untuk merespons jika kita diserang dan tidak dielakkan oleh sekelompok protokoler bunker," ujar senator Marco Rubio

Senator James Risch, seorang Republikan Idaho, memperkuat pesan Rubio, menjelaskan bahwa pejabat di Pyongyang seharusnya tidak salah menafsirkan diskusi mereka.

"Dia akan melakukan apa yang perlu untuk mempertahankan negara ini," kata Risch.

Salah seorang ahli, C Robert Kehler, yang merupakan komandan Komando Strategis AS dari 2011-13, mengatakan bahwa dalam peran sebelumnya dia akan mengikuti perintah presiden untuk melakukan serangan jika itu legal.

Dia mengatakan jika dia tidak yakin akan legalitasnya, dia akan berkonsultasi dengan penasihatnya sendiri. "Saya akan mengatakan, 'Saya tidak siap untuk melanjutkan,'" ujarnya.

Pakar lain, Peter Feaver dari Duke University, seorang profesor ilmu politik, menjelaskan bahwa sebuah perintah kepresidenan mewajibkan personil di semua tingkatan untuk menandatangani kontrak di sana.

Hal itu akan diperiksa oleh protokoler, juga oleh sekretaris pertahanan dan individu yang bertugas di militer. "Presiden tidak bisa sendiri menekan tombol dan menyebabkan rudal terbang," kata Feaver.

Pakar lain, Brian McKeon, mantan sekretaris pertahanan untuk kebijakan, mengatakan bahwa pejabat militer akan menghentikan presiden jika mereka merasa bertindak dengan cara yang terburu-buru.

"Jendral bintang empat tidak mengecilkan warna violet," kata McKeon.

Di akhir persidangan, anggota parlemen dan ahli sepakat bahwa persenjataan nuklir harus dimodernisasi - untuk berjaga-jaga.

Credit sindonews.com

Usai Lawatan Trump, China Kirim Utusan Khusus ke Korut

Korea Utara. (Reuters)

Jakarta, CB -- Seusai dikunjungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping mengirim utusan khusus ke Korea Utara. Namun Beijing tidak menyebut bahwa utusan khusus itu bakal membahas masalah nuklir dan rudal Pyongyang.

Kantor berita resmi China, Xinhua, menyatakan Song Tao, diplomat senior, Kepala Urusan Eksternal Partai Komunis, akan pergi ke Korea Utara, Jumat, (17/11).

“Dia akan menjelaskan kepada DPRK (Democratic People’s Republic of Korea, nama resmi Korea Utara) soal hasil Kongres Nasional Partai Komunis China ke 19 dan mengunjungi Korea Utara,” tulis Xinhua, Rabu (15/11).

Kantor berita Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA) memastikan kunjungan itu, namun tidak menyebut kapan tepatnya, hanya disebut segera.

Belum jelas berapa lama Song akan berada di negeri Kim Jong-un itu. Sebelumnya dia telah berkunjung ke Vietnam dan Laos untuk tujuan yang sama seperti diutarakan Xinhua. Lawatan itu biasa dilakukan China ke sesama negara-negara komunis seusai pertemuan penting.

Belum jelas apakah Song Tao juga bakal bertemu dengan Kim Jong-un. Namun departemen yang dipimpin Song bertanggung jawab atas hubungan partai dengan partai politik negara lain.

China sebagai satu-satunya negara yang paling dekat secara politik maupun geografis, menjadi tumpuan harapan untuk meredam hasrat nuklir Kim Jong-un. Korea Utara tidak mengakui resolusi sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) sehingga terus membandel dengan melakukan uji coba rudal yang dilarang dalam sejumlah resolusi DK.

Credit cnnindonesia.com

China akan kirim utusan ke Korut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania mengunjungi Kota Terlarang dengan Presiden China Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan di Beijing, China, Rabu (8/11/2017).

Beijing (CB) – China akan mengirimkan utusan khusus ke Korea Utara, lapor kantor berita Xinhua pada Rabu, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menutup lawatan Asia untuk menggalang dukungan melawan ancaman nuklir Pyongyang.

Utusan khusus Presiden Xi Jinping, Song Tao, akan berangkat ke Korea Utara pada Jumat guna mendiskusikan kongres Partai Komunis China, yang digelar bulan lalu, kata Xinhua, tanpa menjelaskan detail lebih lanjut.

Pengumuman itu disampaikan sehari setelah penutupan lawatan Trump ke lima negara Asia, termasuk pertemuan dengan Xi yang di dalamnya Trump mendesak China untuk bertindak cepat dalam mengendalikan Korea Utara.

Pemerintah AS menilai pengaruh ekonomi China terhadap Korea Utara adalah kunci bagi Pyongyang untuk menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya.

Pada Minggu, Trump mengatakan Xi menyatakan bahwa "dia menambah sanksi terhadap" Korea Utara, walaupun China belum mengumumkan langkah hukuman baru, demikian laporan AFP.

Credit antaranews.com

Tanggapi Kritikan Dunia Soal Rohingya, Suu Kyi: Saya Tidak Bungkam

Aung San Suu Kyi dalam konferensi pers bersama Menlu AS Rex Tillerson (REUTERS/Aye Win Myint)

Naypyitaw - Pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menanggapi kritikan global terhadap dirinya terkait krisis Rohingya. Suu Kyi menegaskan dirinya tidak bungkam mengetahui krisis kemanusiaan melanda negaranya.

Seperti dilansir AFP, Rabu (15/11/2017), penegasan ini disampaikan Suu Kyi saat memberikan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson yang sedang berkunjung ke ibu kota Naypyitaw.

Berbicara bersisian dengan Menlu Tillerson, Suu Kyi menegaskan dirinya selama ini selalu bersuara namun menghindari komentar yang bisa memicu ketegangan sektarian di Myanmar. Diketahui bahwa mayoritas warga Myanmar yang menganut Buddha tidak senang dengan keberadaan Rohingya.

"Saya tidak bungkam... apa yang dimaksud orang-orang adalah hal-hal yang saya katakan tidak cukup menarik," ucap Suu Kyi kepada wartawan.

"Hal yang saya katakan memang tidak dimaksudkan untuk membuat orang-orang tertarik, melainkan dimaksudkan untuk akurat... tidak membuat orang-orang saling bermusuhan," imbuhnya dalam konferensi pers itu.

Pernyataan Suu Kyi ini mirip dengan penjelasan para pembelanya yang menyebut peraih Nobel Perdamaian itu sengaja berkata-kata dengan hati-hati demi menghindari untuk memprovokasi militer Myanmar yang masih sangat berpengaruh.

Myanmar baru mengakhiri kepemimpinan diktator militer selama lima dekade terakhir dan akhirnya menggelar pemilihan umum (pemilu) yang bebas tahun 2015. Partai Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu demokratis pertama di Myanmar itu. AS sebagai sekutu Myanmar turut membuka jalan bagi Suu Kyi.

Namun Suu Kyi dikecam banyak pihak, mulai dari organisasi HAM internasional hingga para tokoh dunia, terkait sikapnya terhadap krisis Rohingya. Suu Kyi dianggap bungkam karena tidak lantang bersuara membela Rohingya yang tertindas. Sikap ini disebut ironis jika dibandingkan dengan betapa kritisnya Suu Kyi semasa dia masih menjadi tahanan rumah di bawah pemerintahan junta militer Myanmar sebelumnya.

Credit detik.com

Temui Suu Kyi, Menlu AS Desak Penyelidikan HAM di Rakhine

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mendesak Myanmar menggelar penyelidikan kredibel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine.

“Tuduhan pelanggaran HAM di Rakhine harus diselidiki secara kredibel dan imparsial. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM harus bertanggung jawab. Saya terus meminta pemerintah sipil memimpin investigasi menyeluruh yang independen dan efektif dalam seluruh pertemuan saya,” kata Tillerson, Rabu (15/11).

Permintaan itu diutarakan Tillerson saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dan panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing.

Tillerson juga meminta militer bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan militer juga harus menjamin keselamatan dan keamanan semua warga di Rakhine sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

“Militer Myanmar harus bekerja sama dan memfasilitasi akses penyelidikan itu secara penuh,” ucap Tillerson.

Myanmar terus menjadi sorotan setelah ratusan ribu etnis minoritas Rohingya kabur ke Bangladesh, sementara sekitar seribu orang lainnya dilaporkan tewas karena kekerasan militer di Rakhine.

Aksi kekerasan bermula dari serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Agustus lalu.

Sejak itu, militer meluncurkan operasi pembersihan untuk memburu anggota kelompok bersenjata. Namun, selain memburu anggota ARSA, militer juga dilaporkan menyiksa, mengusir, hingga membunuh sipil Rohingya di Rakhine.

Tillerson mengutuk serangan kelompok bersenjata itu, tapi juga menekankan bahwa pasukan keamanan Myanmar perlu menghindari respons represif yang “dapat melukai warga sipil yang tidak bersalah.”

Dia juga berjanji AS akan bekerja sama untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman mendapat konsekuensi dengan “menggunakan semua mekanisme yang ada, termasuk menggunakan undang-undang AS.”

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan pasukan keamanan untuk melindungi dan menghormati HAM seluruh warga di wilayahnya dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang gagal melakukannya,” ujar Tillerson, seperti dikutip Reuters.

Selain itu, Tillerson mengatakan AS juga tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi terhadap Myanmar yang diharapkan mampu menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis yang dianggap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya pembersihan etnis itu.

Jika ada informasi dan laporan kredibel yang mampu membuktikan keterlibatan oknum individu dalam krisis itu, para pelaku dapat menjadi sasaran sanksi AS secara individual.

Dalam lawatannya tersebut Tillerson memberikan bantuan kemanusiaan tambahan bagi para pengungsi sebesar US$47 juta. Dengan demikian, AS sudah memberikan bantuan total US$87 juta sejak krisis pecah pada Agustus lalu.

Credit cnnindonesia.com

Museum Holocaust AS Temukan Bukti Genosida atas Rohingya

Wartawan berjalan di dekat rumah-rumah yang terbakar di desa Gawdu Thara di kota Maungdaw, Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat, Kamis (7

CB, WASHINGTON -- Museum Holocaust di Amerika Serikat (AS) mengatakan, terdapat bukti yang meningkat tentang genosida di Myanmar setelah penyelidikan yang dilakukan selama satu tahun dengan kelompok hak asasi Asia Tenggara atau Fortify Rights Group. Hasil penyelidikan tersebut menunjukkan kekejaman penganiayaan terhadap Muslim Rohingya.

Dilansir dari the Guardian, Rabu (15/11), laporan yang diterbitkan pada Rabu tersebut berdasarkan wawancara dengan lebih dari 200 warga Rohingya dan pekerja bantuan. Mereka mengatakan, pasukan keamanan Myanmar melakukan kampanye kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meluas, dan sistematis sejak Oktober 2016 dan berlanjut pada Agustus tahun ini.

Menurut laporan tersebut, hampir 1 juta orang Rohingya diusir dari rumah mereka di Negara Bagian Rakhine utara ke negara tetangga Bangladesh menyusul serangan di desa-desa yang mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran.

"Kejahatan yang diperinci dalam laporan ini mengindikasikan kegagalan Pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional untuk melindungi warga sipil dari kekejaman massal secara serius," tulis laporan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyebut kekerasan di Rakhine sebagai pembersihan etnis tetapi tidak menyebut kata genosida, sebuah definisi hukum yang mengharuskan para pemimpin global mengambil tindakan berdasarkan Konvensi Genosida. Genosida didefinisikan sebagai sasaran yang disengaja dari sebuah komunitas untuk penghancuran secara keseluruhan atau sebagian.

"Fakta-fakta yang tercantum dalam laporan ini menunjukkan, pasukan keamanan negara menargetkan kelompok Rohingya dengan beberapa tindakan yang disebutkan dalam hukum genosida," kata laporan tersebut.

Seorang manajer program untuk pusat Simon-Skjodt dari Holocaust Museum Andrea Gittleman mengatakan, kekejaman yang terjadi saat ini menuntut tanggapan yang tegas untuk menghentikan kejahatan, mencegah kekejaman di masa depan, dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Seorang juru bicara Pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Namun, pemerintah dan tentara telah dengan keras membantah tuduhan tersebut dengan menyebut militan Rohingya bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi. CEO dan pendiri Fortify Rights Matthew Smith mengatakan, Rohingya menghadapi ancaman pemusnahan meski belum ada keputusan akhir mengenai status genosida.

"Masuk akal untuk membicarakan kejahatan pencegahan genosida, terutama mengingat bukti yang mengindikasikan bahwa Rohingya mungkin telah ditargetkan untuk penghancuran," katanya. Ia mengatakan, masyarakat internasional telah gagal dalam menyikapi krisis Rohingya.

Puluhan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh tahun lalu setelah Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos polisi. Kejadian itu mendorong operasi pembersihan oleh militer. Ketika ARSA menyerang lagi pada Agustus tahun ini, Fortify Rights dan the Holocaust Museum mengatakan, ribuan tentara dari hampir 40 batalion dikerahkan.

"Mereka pindah dari desa ke desa yang melakukan pola penembakan massal dan pembakaran yang serupa," kata laporan Museum Holocaust.

Menurut laporan tersebut, penyebaran pasukan yang besar serta penggunaan RPG (granat berpeluncur roket) akan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terperinci dan alokasi strategis sumber keuangan dan senjata yang signifikan. Militer memilih tiga desa sebagai tempat pembantaian.

Di Tula Toli, Kota Maungdaw, tentara Myanmar dituduh membunuh ratusan orang Rohingya, termasuk anak-anak, yang berkumpul di tepi sungai dan kemudian membakar mayat tersebut. Di Desa Chut Pyin, Rathedaung, tentara dan warga sipil bersenjata diduga menggiring pria dan anak laki-laki ke dalam gubuk sebelum membakar gubuk tersebut.
Sedikitnya 150 pria dan anak laki-laki dari Desa Maung Nu, Kota Buthidaung, ditembak mati setelah berlindung di rumah seorang pemimpin setempat.

Pada Senin, tentara Myanmar menerbitkan hasil penyelidikan internal yang membebaskan diri dari kesalahan apa pun. Fortify Rights dan Museum Holocaust meminta masyarakat internasional menerapkan sanksi kepada komandan militer dan embargo senjata terhadap negara tersebut. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga didesak untuk merujuk situasinya ke pengadilan pidana internasional.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Klaim di Laut China Selatan harus sesuai hukum internasional

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

Jakarta (CB) - Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Daniel Shields, mengatakan, klaim kemaritiman di Laut China Selatan harus sesuai hukum internasional.

"Amerika Serikat memiliki pesan konsisten pada semua tingkatan tentang pentingnya Laut China Selatan dan mempertahankan pelayaran bebas dan aturan hukum di Laut China Selatan," kata Shields, dalam percakapan jarak jauh, di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu.

Shields menuturkan, pembangunan kawasan Indo-Pasifik juga didukung perdagangan dan pelayaran yang melewati Laut China Selatan. Oleh karena itu, kejelasan terkait Laut China Selatan juga menjadi salah satu prioritas utama bagi pihaknya.

KTT ASEAN di Manila, Filipina, telah berakhir. Negara-negara mitra telah menyepakati berbagai hal di kawasan yang perkembangan ekonominya menonjol di dunia itu.

China sebagai salah satu negara mitra ASEAN menyepakati kode tata perilaku di Laut China Selatan, sesuatu yang menjadi patokan bersama agar potensi konflik bisa diredam. Sejauh ini, ada empat negara ASEAN yang mengajukan klaim teritorial di Laut China Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Mereka secara sendiri-sendiri berhadapan dengan klaim sepihak China yang juga memakai kemampuan militernya atas hampir semua Laut China Selatan. Sementara di kawasan yang bersisian persis dengan Laut China Selatan, China juga menghadapi hal serupa dengan Taiwan dan Jepang.

Nilai transaksi dari aktivitas perdagangan di Laut China Selatan sekitar 3.000 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini masih harus ditambah potensi nilai kekayaan alam tidak terbarukan dan kekayaan alam terbarukan di Laut China Selatan.

Shields menegaskan, Amerika Serikat tidak pernah mengklaim atau memihak pada suatu negara bersengketa yang mengajukan klaim teritorial Laut China Selatan. "Tapi kami menekankan bahwa semua klaim maritim harus sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.

Shields menyatakan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan timnya mendorong kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas dalam KTT ASEAN 2017 di FIlipina.

"Amerika Serikat mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam strategi ekonomi untuk mempromosikan perdagangan," ujarnya.

Selain meningkatkan arus perdagangan, kawasan Indo-Pasifik yang bebas juga mendorong pasar terbuka, pelayaran dan keterlibatan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Dia mengatakan, Amerika Serikat juga mendorong kemakmuran, perdamaian dan keamanan kawasan.

"Saya di sini untuk memajukan perdamaian, untuk mendorong keamanan, dan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai Indo-Pasifik yang benar-benar bebas dan terbuka, di mana kita bangga dan memiliki negara-negara berdaulat, dan kita berkembang, dan semua orang ingin sejahtera," kata Trump, dalam sambutan di KTT KE-5 ASEAN-AS di Manila, Filipina, Senin, yang dikutip dari laman resmi Gedung Putih.

Dia mengatakan, Amerika Serikat-ASEAN telah lama menjalin kemitraan yang memasuki usia 40 tahun pada 2017. Kemitraan itu di antaranya hubungan ekonomi, keamanan, pembangunan berkelanjutan, HAM, dan hubungan antarmasyarakat.

Di kawasan ini, Amerika Serikat tengah berjuang menghadapi progresivitas penguatan pengaruh China secara ekonomi dan politik; sementara Trump telah menegaskan arah kebijakan politik luar negerinya, yaitu America First. Trump juga telah menyatakan Amerika Serikat keluar dari Kemitraan Trans Pasifik.

Credit antaranews.com

Penembakan Massal di California, 4 Orang Tewas

Ilustrasi. (Thinkstock/Smitt)

Jakarta, CB -- Setidaknya empat orang tewas dalam serangkaian penembakan massal di California, Amerika Serikat, pada Selasa (14/11).

Kepolisian California melaporkan, setidaknya 10 orang lainnya terluka, termasuk dua siswa di sekolah dasar di dekat Kota Corning, di mana pelaku kemudian tewas di tangan petugas.

Harian lokal, Redding Record Searchlight, melaporkan bahwa rangkaian insiden ini bermula ketika seorang pria melepaskan tembakan di sebuah rumah dan enam lokasi lainnya sekitar pukul 08.00.

Pria itu kemudian ke Sekolah Dasar Rancho Tehama dan melepaskan tembakan membabi buta. Asisten Kepala Kepolisian Tehama, Phill Johnston, mengatakan bahwa pelaku membawa senjata berupa senapan semi-otomtatis dan dua pistol.

Salah satu warga, Coy Ferreira, mengaku mendengar sejumlah tembakan ketika sedang mengantar putrinya ke sekolah.

"Salah satu guru geluar dari gedung dan menyuruh kami untuk pergi karena penembak itu mendekat," kata Ferreira, sebagaimana dikutip Reuters.

Kini, penyelidikan masih terus berlangsung. Johnston belum mengungkap motif mau pun identitas pelaku.

Namun, harian Sacramento Bee melaporkan bahwa pria itu teridentifikasi bernama Kevin Janson Neal, seorang warga lokal yang pernah ditahan terkait penikaman pada Februari lalu.

Penembakan massal semacam ini kerap terjadi di AS. Wakil Presiden Mike Pence pun mengucapkan belasungkawa melalui akun Twitter pribadinya.

"Duka mendalam mendengar penembakan di California yang merenggut sejumlah nyawa, termasuk anak-anak tak bersalah," kata Pence.

Credit cnnindonesia.com

Penembakan di California Berlangsung 25 Menit Tewaskan 4 Orang

RANCHO TEHAMA - Kasus penembakan massal tak henti mengguncang Amerika Serikat (AS). Kemarin, seorang lelaki mengamuk dan melepaskan tembakan ke beberapa orang di sekolah dasar (SD) dan lokasi lainnya di California Utara. Sedikitnya empat orang tewas dan 10 lainnya luka-luka sebelum pelaku ditembak mati oleh polisi.

Asisten Sheriff Tehama County, Phil Johnston, mengatakan sedikitnya terdapat tujuh tempat kasus penembakan, baik di dalam atau di dekat Rancho Tehama Reserve, sebuah kawasan berpenduduk 1.500 orang. Pelaku sempat mencoba memasuki ruang kelas SD, tapi kesulitan karena pintunya dikunci oleh para guru.

Sedikitnya dua korban luka-luka merupakan anak-anak. Mereka tertembak saat pelaku melepaskan tembakan di lorong sekolah. Adapun status korban tewas semuanya adalah orang dewasa. “Insiden ini bisa jadi lebih buruk jika para guru di sekolah tersebut tidak berpikir cepat,” ujar Johnston, dikutip The New York Times.
Sebelum pukul 08.00, pelaku yang membawa senapan semi-otomatis dan dua pistol menembak seorang perempuan di dekat rumahnya. Korban diduga sering cek cok dengan pelaku. Korban lainnya ditembak secara acak ketika pelaku mengamuk. Menurut polisi, pelaku menembak tetangganya, pejalan kaki, dan pengemudi mobil.

“Orang ini menjadi bertekad untuk membunuh orang lain secara acak,” kata Johnston.

Salah satu korban selamat, Coy Ferreira, mengatakan banyak orang yang berlindung di ruang kelas SD Rancho Tehama ketakutan. Apalagi ketika rentetan peluru menyasar dan memecahkan kaca jendela hingga melukai siswa laki-laki.

Menurut Ferreira, lamanya penembakkan berlangsung 25 menit. Dia terjebak dalam aksi teror itu ketika sedang mengantar anaknya yang masih duduk di bangku TK. Awalnya, dia berpikir suara letusan itu merupakan suara kembang api. Namun, dia diminta seorang guru yang tergopoh-gopoh untuk masuk ruangan.

“Seorang guru keluar dari sebuah bangunan dan meminta kami semua berlari masuk ke dalam ruang kelas karena ada seorang penembak,” kisah Ferreira. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku tampak berjalan di lorong sekolah, memasuki kamar WC, dan frustasi ketika tidak bisa memasuki ruang kelas karena dikunci.

Pihak kepolisian memuji aksi heroik para guru SD Rancho Tehama karena telah menyelamatkan banyak orang. “Tidak terbayangkan berapa banyak korban yang akan berjatuhan jika pelaku berhasil melakukan kontak dengan para murid sekolah. Aksi cepat tanggap para guru untuk melindungi muridnya sangat monumental,”

Seorang saksi yang juga tetangga pelaku, Brian Flint, mengatakan satu anggota di rumahnya tewas, sedangkan beberapa tetangganya yang lain terluka. Flint mengaku sebelumnya pernah diancam pelaku. Pelaku juga pernah menusuk tetangga perempuannya dalam sebuah perselisihan yang kini ditembak hingga tewas.

“Mobil saya telah dicuri pelaku,” kata Flint. “Saya yakin kasus penembakan ini ada hubungannya dengan perselisihan dengan tetangga perempuannya. Sejauh yang kami kenal, pelaku merupakan orang gila. Dia banyak melepaskan tembakan pada malam hari dan pagi hari, mungkin jumlahnya sudah ratusan,” tambahnya.

Johnson juga mengonfirmasi pelaku mencuri mobil Ford F-150. Pihak kepolisian langsung menerima panggilan darurat. Dia mengatakan hakim pernah mengeluarkan perintah penahanan terhadap pelaku setelah kasus sengketa dengan tetangga perempuannya. Namun, tidak ada perintah pelarangan kepemilikan senjata.

“Kami memperoleh informasi dia melepaskan tembakan secara acak terhadap warga sipil sambil mengendarai mobil sebelum sampai di sekolah,” kata Johnston. Seorang pengemudi perempuan yang sedang mengantarkan anaknya juga terkena peluru nyasar. “Dia tidak kenal pelaku dan tidak tahu kenapa,” tambahnya.

Aparat kepolisian mengejar pelaku yang melarikan diri dari SD Rancho Tehama sebelum berhasil menembaknya. Johnston mengatakan otoritas terkait mencoba menghubungi anggota keluarga pelaku pasca-insiden ini dan merasa prihatin dengan keselamatan mereka.

Seperti dilansir CNN, Wakil Presiden AS Mike Pence juga mengucapkan duka cita yang mendalam. “Saya ikut bersedih dengan kasus penembakan di California. Kami juga memuji aksi berani aparat kepolisian. Kami akan terus mengawal situasi ini dari dekat dan memberikan dukungan federal sambil berdoa bagi korban,” imbuhnya.

Credit sindonews.com

Latihan Militer Gabungan Antara Australia dan Arab Saudi Dikecam

Canberra - Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan kelompok pemberi bantuan mengatakan, mereka khawatir akan berita bahwa Angkatan Laut Australia (RAN), baru-baru ini, menggelar latihan bersama mitra Arab Saudi mereka di Laut Merah.
RAN menggelar latihan itu sebagai bagian dari Operasi Manitou, operasi militer gabungan untuk menjaga keamanan maritim di Timur Tengah, yang telah dilakukan sejak lama.
Latihan bersama itu terjadi pada tanggal 14 Agustus, tak jauh dari lokasi di mana koalisi yang dipimpin Saudi memberlakukan blokade laut terhadap Yaman.
Blokade itu menyebabkan kelangkaan makanan yang meluas, dengan 7 juta orang di negara miskin itu kini berada di ujung wabah kelaparan yang tak pernah terjadi sebelumnya.
"Saya pikir begitu mengganggu untuk mendengar bahwa militer Australia melatih angkatan laut yang terlibat dalam blokade ini," kata Elaine Pearson, Direktur organisasi Human Rights Watch di Australia.
"Kita tahu bahwa koalisi pimpinan Saudi telah menunda dan mengalihkan kapal-kapal yang membawa bantuan hidup ke Yaman, dan bantuan kemanusiaan jelas sangat dibutuhkan sekarang ini."
Pearson mengatakan, organisasinya akan meminta militer Australia untuk memberi penjelasan.
"Terserah militer Australia untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang latihan seperti apa yang mereka berikan untuk Saudi -khususnya mengingat kekhawatiran kami tentang pelanggaran berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman."
Organisasi Oxfam, yang terlibat dalam aktivitas bantuan di Yaman, mengatakan bahwa berita latihan itu "sungguh mengkhawatirkan dalam konteks blokade penuh terhadap Yaman yang terus dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi."
"Oxfam akan menanyai Pemerintah Australia untuk informasi lebih lanjut. Kami khawatir terhadap apapun yang bisa terlihat seperti bantuan untuk implementasi blokade tersebut," ujar Rebecca Barber, Penasehat Kebijakan Kemanusiaan Oxfam di Melbourne.
"Blokade itu secara langsung bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan pernyataan pimpinan Dewan Keamanan yang menyerukan adanya akses kemanusiaan yang menyeluruh dan tak terhalang. Jadi blokade itu secara langsung berlawanan dengan resolusi Dewan Keamanan yang berlaku saat ini."
Tim Costello dari organisasi World Vision Australia mendesak Pemerintah Australia untuk membatalkan latihan militer dengan Saudi di masa depan, hingga blokade terhadap Yaman dicabut.
"Langkah itu harus kita lakukan dalam soal menarik diri dari latihan militer bersama, dukungan, bantuan dan kolaborasi," ujar Costello.
"Hubungan apapun, bahkan dalam operasi latihan gabungan, itu menodai kita."
Direktur eksekutif Asosiasi Pertahanan Australia, Neil James, mengatakan bahwa ia berpendapat, waktu dan lokasi dari latihan gabungan itu menimbulkan teka-teki.
"Khususnya mengingat Saudi tengah terlibat dalam pertempuran di zona perang yang terpisah," sebutnya.
"Ada juga aspek persepsi yang anda berikan. Australia tak terlibat dalam konflik antara Arab Saudi dan negara-negara Teluk di Yaman. Dan kita harus menghindari koneksi apapun."

Kapal Perang Newcastle dan Angkatan Laut Arab Saudi dari Kapal Perang Boraida mengadakan latihan militer gabungan di kawasan Timur Tengah.

Profesor Greg Barton dari Universitas Deakin mengatakan, Operasi Manitou telah berjalan sukses di tahun-tahun sebelumnya.
"Saya pikir fakta bahwa militer Australia bekerja sama dengan militer Timur Tengah, khususnya di sekitar Teluk Persia dan Semenanjung Arab, bisa dimengerti dan begitu penting," jelasnya.
"Tapi itu tak berarti bahwa Australia tak bisa bersuara. Ada alasan bagus untuk menjadi sangat khawatir akan blokade ini. Saya pikir Australia tak akan mampu mengubah kebijakan luar negerinya dan kerjasama pertahanannya begitu saja. Tapi tentu saja Australia bisa bersuara dan berpendapat sebagai seorang kawan sebagai seorang sekutu, kita ingin menyampaikan kekhawatiran masyarakat global."
Angkatan Pertahanan Australia belum menjawab pertanyaan ABC tentang rincian latihan gabungan tersebut dan apakah ada rencana latihan gabungan dengan Angkatan Laut Arab Saudi di masa mendatang.

Credit detik.com/australia-plus-abc

Cina Restui Kudeta di Zimbabwe?

Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina turut merespons situasi di Zimbabwe setelah militer mengambil alih kontrol negara tersebut dari Presiden Robert Mugabe, Rabu (15/11). Hal ini karena Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga, figur yang dianggap memimpin aksi tersebut baru saja mengunjungi Cina pekan lalu.

Pada Jumat (10/11), Jenderal Chiwenga berada di Beijing dan bertemu Menteri Pertahanan Cina Chang Wanquang di Markas Tentara Rakyat Cina. Dalam pertemuan tersebut, Chang mengatakan bersedia mempromosikan hubungan dengan Zimbabwe.

Kementerian Pertahanan Cina, dalam pernyataan persnya pekan lalu, juga menunjukkan potret Jenderal Chiwenga dan Chang yang sama-sama mengenakan seragam militer dan saling berjabat tangan.

Buntut dari perjalanan Jenderal Chiwenga ke sana adalah Cina diminta memberi penjelasan, apakah sang jenderal memberitahu tentang rencana pengambilalihan kontrol atas Zimbabwe?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan Kementerian Pertahanan Cina telah merilis informasi tentang kunjungan Jenderal Chiwenga. Namun ia tak memiliki pemahaman spesifik tentang kunjungan tersebut. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa kunjungannya ke Cina kali ini merupakan pertukaran militer normal yang disepakati bersama oleh Cina dan Zimbabwe," kata Geng Shuang.

Ia mengatakan pergolakan yang saat ini tengah berlangsung di Zimbabwe, khususnya di ibu kota Harare, benar-benar diperhatikan oleh Cina.

Geng Shuang berharap situasi Zimbabwe saat ini tak mengganggu hubungan dan kesepakatan yang telah tercapai antara kedua negara. "Kami berharap pihak-pihak terkait di Zimbabwe menangani masalah internal mereka dengan tepat," ujar Geng Shuang.

Cina dan Zimbabwe memiliki hubungan diplomatik serta ekonomi yang cukup dekat. Beijing telah berdiri mendampingi pemerintahan Robert Mugabe dalam menghadapi sanksi ekonomi oleh Barat. Di Barat, Mugabe memang dianggap sebagai pemimpin lalim karena kerap menggunakan kekerasan untuk mempertahankan jabatannya.

Pada Agustus, pemerintah Zimbabwe mengatakan sebuah perusahaan Cina berencana menginvestasikan dana hingga 2 miliar dolar AS untuk menghidupkan kembali operasi Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO). Pada 2008, ZISCO berhenti beroperasi akibat parahnya krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.

Sebelumnya militer Zimbabwe telah mengatakan, pengerahan pasukan ke Ibu Kota Harare, pada Rabu (15/11), bukanlah suatu upaya untuk menggulingkan pemerintahan Mugabe. "Ini bukan pengambilalihan militer terhadap pemerintah."Kami hanya menargetkan kriminal di sekitarnya yang melakukan kejahatan dan menyebabkan penderitaan sosial serta ekonomi di negara ini. Segera setelah kami menyelesaikan misi ini, kami berharap situasinya akan kembali normal," kata perwakilan jenderal militer Zimbabwe yang disiarkan Zimbabwe Broadcasting Company (ZBC).

Jenderal tersebut pun meyakinkan bahwa Mugabe saat ini dalam kondisi aman. "Kami ingin meyakinkan negara bahwa yang mulia presiden dan keluarganya aman dan sehat serta keamanan mereka terjamin," ujarnya.

Saat ini Zimbabwe tengah dilanda frustrasi akibat ambruknya perekonomian di bawah pemerintahan Mugabe. Tahun lalu, negara ini dikoyak oleh demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Nama Mugabe dipekikan sebagai seorang diktator.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Zimbabwe dikudeta

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Harare (CB) - Militer Zimbabwe menyatakan telah merebut kekuasaan dengan alasan menangkap para kriminal di sekitar Presiden Robert Mugabe yang telah menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi. Namun militer menyatakan Mugabe yang berusia 93 tahun dan keluarganya dalam keadaan aman.

Tentara dan kendaraan lapis baja Zimbabwe memblokir jalan-jalan ke kantor-kantor pemerintah, gedung parlemen dan pengadilan di pusat kota Harare. Sedangkan warga Zimbabwe antre di ATM-ATM.

"Kami hanya memburu para kriminal di sekitar dia (Mugabe) yang melakukan kejahatan yang menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi di negara ini, untuk kami adili," kata Mayor Jenderal SB Moyo, Panglima Divisi Logistik, dalam siaran televisi seperti dikutip Reuters. "Segera setelah kami menuntaskan misi, kami perkirakan situasi akan kembali normal."

Militer menahan Menteri Keuangan Ignatius Chombo yang merupakan pemimpin faksi 'G40' dalam partai berkuasa ZANU-PF yang dipimpin istri Mugabe, Grace, yang digadang-gadangkan sebagai pengganti Mugabe.

Tentara digelarkan di seluruh ibu kota Harare. Sementara itu partai ZANU-PF menuduh pemimpin militer berkhianat.

Kudeta ini sendiri dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga.

Credit antaranews.com

Presiden Zimbabwe Jadi Tahanan Rumah

Tentara bersenjata Zimbabwe duduk di atas tank di Harare, Zimbabwe, Rabu dini hari (15/11).

CB, HARARE -- Presiden Robert Mugabe menjadi tahanan di Harare, Ibu Kota Zimbabwe. Hal tersebut diungkapkan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma usai melakukan telepon dengan Mugabe.

"Mugabe mengatakan kepada Zuma melalui sambungan telepon bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja," kata seorang pejabat Afrika Selatan seperti diwartakan BBC, Rabu (15/11).
Saat ini, Harare mendapatkan pengawasan ketat dari militer. Sejumlah pasukan yang terlihat memenuhi dan berpatroli di Harare mengaku mengincar penjahat yang dinliai sebagai penyebab penderitaan sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Konsulat Inggris mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya yang berada di Zimbabwe untuk tidak keluar rumah hingga situasi stabil. Seruan serupa juga dikeluarkan kedutaan Amerika Serikat, paling tidak hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Sementara itu, Cina mengaku akan terus memantau kodisi di Zimbabwe, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar mereka. Cina berharap otoritas Zimbabwe dapat segera mengatasi permasalahan internal mereka.

Dalam sebuah pidato di televisi, juru bicara militer Mayor Jenderal SB Moyo mengatakan, tentara berusaha untuk menenangkan situasi degenerasi, sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Moyo membantah tentara melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Robert Mugabe dan mengatakan pemimpin dan keluarganya dalam keadaan baik-baik saja dan keamanan mereka terjamin.
Dia mengatakan begitu tujuannya tercapai, situasi di negara tersebut akan kembali normal. Ia pun meminta warga Zimbabwe untuk melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rabu, 15 November 2017

Rusia Siap Bangun Pabrik Pesawat di Timur Tengah

JAKARTA - Rusia bukan hanya menjual pesawat barunya di luar negeri. Mereka juga akan membangun pabrik pesawat di luar negeri. Rostec, perusahaan raksasa miliki Pemerintah Rusia, menegaskan akan berunding untuk memproduksi pesawat komersial di luar negeri.

Negara yang dipilih adalah Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, Rusia meningkatkan ekspor pesawat penumpang, yakni Irkut MC-21 yang akan berkompetisi dengan pesawat Boeing (BA) and Airbus (EADSF). Salah satu strategi produsen pesawat meningkatkan penjualan adalah membangun pabrik di luar negeri untuk mengakses maskapai lokal.

Airbus dari Eropa misalnya, mereka membangun pabrik perakitan untuk pesawat A320 di China sehingga UEA menjadi pilihan tepat. Kenapa? UEA merupakan markas dua maskapai besar, yakni Emirates dan Etihad. MC-21 merupakan pesawat komersial pertama buatan Rusia sejak kejatuhan Uni Soviet yang didukung penuh pemerintahan Rusia.

Presiden Vladimir Putin mendorong Rostec dan United Aircraft Corporation (UAC) meningkatkan penjualan pesawat ter sebut di Rusia dan maskapai asing. Rostec mengungkapkan, mereka tengah berunding tentang potensi produksi bersama pesawat tersebut dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Pesawat MC-21-300 telah terbang sejak Mei 2017.

UEA memang memiliki ketertarikan memperluas industri pesawatnya. Banyak perusahaan di UEA juga memproduksi suku cadang untuk Boeing dan Airbus.

“Sangat dini untuk mengatakan apakah produksi bersama itu akan terwujud. Untuk perakitan pesawat bisa dilakukan di UEA. Sedangkan produksi komponen tetap dikerjakan di Rusia,” ungkap juru bicara Rostec dilansir CNN.

“Parameter yang spesifik akan didiskusikan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

Produsen pesawat Rostec dan UAC mungkin membangun pabrik di UEA untuk pesawat dengan versi yang lebih besar, yakni MC-21-400 dengan kursi penumpang lebih dari 250. Banyak komponen MC-21 berasal dari Barat, seperti mesin yang disuplai Pratt & Whitney berbasis di Connecticut, Amerika Serikat.

Credit sindonews.com

Kelaparan dan Kedinginan, Korban Gempa Iran Menanti Bantuan

Warga yang selamat dari gempa berkekuatan 7,3 skala Richter di Sarpol-e Zahab , Provinsi Kermanshah, Iran. Senin (13/11). ( AFP PHOTO / ISNA / POURIA PAKIZEH)

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan ribu warga Iran terpaksa mengungsi di penampungan beralaskan ala kadarnya setelah rumah mereka hancur akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang perbatasan Iran-Irak pada Minggu (12/11). Sampai saat ini, korban tewas mencapai 450 orang.

Tim penyelamat telah berhenti mencari para penyintas gempa di Iran. Sementara para korban selamat menantikan bantuan.

Seorang perempuan muda di Sarpol-e Zahab, salah satu kota yang paling parah terdampak gempa, mengatakan keluarganya kedinginan karena terpapar angin malam selama beberapa hari terakhir karena kurangnya tenda di tempat pengungsian.

"Kami butuh bantuan, kami butuh semuanya, pihak berwenang harus mempercepat penyaluran bantuan mereka," katanya kepada televisi pemerintah seperti dikutip Reuters, Selasa (14/11).

Gempa terjadi sekitar pukul 21.00 malam waktu setempat, ketika sebagian besar warga tengah beristirahat. Sementara itu, guncangan gempa dilaporkan berpusat di Penjwin, Provinsi Sulaimansyah, Irak, yang berbatasan langsung dengan Iran, khususnya Provinsi Kermanshah dan Khuzestan.

Sejumlah bangunan publik termasuk rumah sakit utama di Iran dilaporkan rusak akibat gempa, sehingga mempersulit penanganan para korban yang terluka. Rumah sakit di beberapa provinsi terdekat pun kewalahan menangani ribuan korban terluka yang terus berdatangan.

Organisasi palang merah Iran, Iranian Red Crescent, mengatakan penampungan darurat telah disediakan bagi ribuan pengungsi. Namun, keterbatasan listrik, air bersih, dan akses jalan yang terputus membuat penyaluran bantuan ikut terhambat.

Aparat berwenang melaporkan kekacauan lalu lintas pun sempat terjadi tak lama setelah gempa terjadi.

"Orang-orang di beberapa desa terpencil masih sangat membutuhkan makanan, air, dan tempat tingga," papar Gubernur Qasr-e Shirin, Faramars Akbari.

Lebih dari 30 ribu rumah rusak dan setidaknya dua desa hancur total di daerah itu. Sedangkan proses evakuasi dan penyelamatan korban telah berakhir karena kemungkinan menemukan korban selamat lainnya sangat rendah.

"Operasi penyelamatan di Provinsi Kermanshah telah berakhir," kata Kepala Petugas Darurat Dinas Kesehatan Iran, Pir-Hossein Kolivand.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani langsung meninjau ke sejumlah lokasi terdampak gempa di Kermanshah tak lama setelah bencana terjadi dan berjanji akan segera menyalurkan bantuan kepada para korban.

"Kami akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menangani masalah dalam waktu secepat mungkin," ucap Rouhani.

Tak hanya Iran dan Irak, gempa akhir pekan itu dilaporkan terasa hingga Pakistan, Libanon, Kuwait, dan Turki.

Credit cnnindonesia.com

Korban Tewas Capai 530, Presiden Iran Tinjau Lokasi Gempa

Presiden Hassan Rouhani meninjau langsung sejumlah lokasi gempa Iran seiring dengan pertambahan jumlah korban tewas yang kini diperkirakan mencapai 530 orang. (President.ir/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Hassan Rouhani meninjau langsung sejumlah lokasi gempa Iran seiring dengan pertambahan jumlah korban tewas yang kini diperkirakan mencapai 530 orang.

"Saya ingin memastikan seluruh warga yang terkena dampak gempa mengetahui bahwa pemerintah bertindak dengan segala cara untuk menangani bencana ini secepat mungkin," ujar Rouhani.

Estimasi korban tewas ini didapat setelah seorang pejabat berwenang di Provinsi Kermanshah, Mohammad-Ali Monshizadeh, menghitung sertifikat kematian dan perkiraan jumlah korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan gedung.

"Kami sudah mengeluarkan 430 sertifikat kematian, tapi kemungkinan 100 sampai 150 orang masih terkubur dan terjebak di reruntuhan bangunan di desa-desa dan belum ditemukan. Ini menjadikan total kematian bisa mencapai 530 sampai 580 orang di Provinsi Kermanshah sendiri," tutur Monshizadeh, Rabu (15/11).

Kantor berita IRNA melaporkan, kota yang paling terkena dampak adalah Sarpol-e Zahab dengan korban tewas mencapai 316 orang. Sementara itu, 28 orang lainnya dilaporkan tewas di Qasr-e-Shirin, kota di Kermanshah yang berbatasan langsung dengan Irak.

Gempa 7,3 skala Richter yang terjadi pada Minggu (12/11) sekitar pukul 21.00 berpusat di daerah perbatasan Irak dan Iran.

Sejumlah bangunan publik termasuk rumah sakit utama di Qasr-e-Shirin dilaporkan rusak akibat gempa, sehingga mempersulit penanganan para korban yang terluka. Rumah sakit di beberapa provinsi terdekat pun kewalahan menangani ribuan korban terluka yang terus berdatangan.

Organisasi Bulan Sabit Merah Iran sudah menyediakan penampungan darurat bagi para pengungsi. Namun, mereka masih mengalami keterbatasan listrik dan air bersih.

"Kami mengungsi di tempat penampungan dan kami tidak memiliki cukup makanan dan air bersih. Anak-anak menangis karena kedinginan. Mereka mengandalkan orang tuanya untuk menghangatkan diri," kata Ali Gulani, pengungsi dari kota Qasr-e-Shirin, seperti dikutip The Guardian.

Credit cnnindonesia.com

AS Ungkap Rincian Serangan Siber Korut

Hacker (ilustrasi)

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkap rincian teknis serangan siber yang disponsori oleh pemerintah Korea Utara (Korut), Selasa (14/11). Serangan ini telah menargetkan industri kedirgantaraan, telekomunikasi, dan keuangan sejak 2016.

FBI dan Departemen Keamanan Nasional (DHS) mengatakan peretas dari Korut menggunakan jenis malware yang dikenal sebagai FALLCHILL. Malware ini digunakan masuk ke sistem komputer dan membahayakan sistem jaringan.

Keduanya juga mempublikasikan alamat IP yang menurut FBI terkait dengan kampanye peretasan Korut. Hal ini dimaksudkan untuk membantu sektor industri swasta untuk melawan serangan tersebut.

Malware FALLCHILL menyediakan peretas dengan lintang yang luas untuk memantau dan mengganggu sistem yang terinfeksi. Malware biasanya memperoleh akses ke sistem sebagai file yang dikirim melalui perangkat lunak atau saat pengguna mengunduhnya tanpa sengaja dengan mengunjungi situs yang dikompromikan oleh para hacker.

Informasi baru ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Pyongyang terkait uji coba rudal Korut. Sebelumnya pemerintah AS, mengatakan Korut akan terus bergantung pada operasi siber untuk meningkatkan tujuan militer dan strategisnya.

FBI dan DHS telah mengeluarkan peringatan pada Juni lalu, yang menyalahkan pemerintah Korut atas serangkaian serangan siber pada 2009. Serangan siber ini menargetkan media, sektor kedirgantaraan dan keuangan, serta infrastruktur penting di AS dan di seluruh dunia.

Korea Utara secara rutin membantah terlibat dalam serangan sibet terhadap negara-negara lain.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Duta Besar Korea Utara Surati Sekjen PBB, Ini Isinya

Tiga kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz (atas), USS Ronald Reagan (tengah) dan USS Theodore Roosevelt (bawah), berlayar bersama gugus tempurnya di perairan internasional di Pasifik Barat, pada 12 November 2017. Courtesy James Griffin/U.S. Navy/Handout via REUTERS

CB, Jakarta -Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Jan Song Nam menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang isinya mengingatkan, latihan tempur 3 kapal induk Amerika Serikat dengan kapal perang Jepang dan Korea Selatan telah meningkatkan kemungkinan terjadi perang nuklir.
"Bahaya yang ditimbulkan oleh latihan tempur Amerika dan sekutunya, jelas-jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," tulis Song Nam dalam suratnya seperti yang dilansir News.com.au pada 14 November 2017.

Diplomat Korea Utara itu mengatakan, pengiriman armada tempur Amerika Serikat yang dilakukan sejak 2007 membuat perang nuklir lebih mungkin terjadi setelah Washington seolah-olah siap untuk menyerang.
Pelatihan empat hari di perairan Pasifik barat melibatkan 3 kapal induk, yakni USS Ronald Reagan, USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt dimulai Sabtu pekan lalu. Kapal-kapal penghancur itu didampingi 7 kapal perang Korea Selatan, termasuk tiga kapal perusak.

Song Nam mengatakan jet tempur Amerika Serikat telah melakukan penerbangan tanpa henti, termasuk pengebom strategis B-52, sementara pembom B-1B dan B-2 terlihat sering berada di wilayah udara Korea Selatan.
Tiga kapal induk Amerika melakukan latihan tempur bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Donald Trump ke 5 negara Asia selama 12 hari.

Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Korea Utara menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang dan serangkaian pertengkaran yang semakin mengkkhawatirkan antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Korea Utara melakukan uji coba nuklir sudah enam kali dan beberapa kali uji coba peluncuran rudal, termasuk rudal balistik antar benua (ICBM).

Credit TEMPO.CO

Curhat Situasi Semenanjung Korea Memburuk, Korut Salahkan AS

NEW YORK - Korea Utara (Korut) mengeluh kepada PBB tentang latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menggambarkan memburuknya situasi di Semenanjung Korea karena peralatan perang nuklir AS telah dikirim untuk menyerangnya.

"Amerika Serikat telah mengamuk selama latihan perang dengan memperkenalkan peralatan perang nuklir di dan sekitar Semenanjung Korea," kata Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song-nam dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Tiga kelompok penyerang kapal induk AS telah terlibat dalam latihan gabungan di Pasifik Barat dalam demonstrasi langka saat Presiden Donald Trump mengunjungi Asia. Terakhir kali tiga kelompok penyerang kapal AS bermanuver bersama di Pasifik Barat berada di tahun 2007.

Korsel mengatakan bahwa latihan gabungan tersebut, yang akan selesai pada hari Selasa, merupakan tanggapan atas provokasi nuklir dan rudal Korut. Seoul juga menyebut bahwa manuver tersebut dilakukan untuk menunjukkan perkembangan provokasi Pyongyang dapat dihadapi dengan kekuatan yang luar biasa.

Namun, Song-nam mengatakan bahwa Washington harus dipersalahkan atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Ia juga menuduh Dewan Keamanan PBB telah mengabaikan latihan perang nuklir AS yang berusaha keras membawa bencana besar kepada umat manusia.

Song-nam pun meminta Guterres untuk menarik perhatian 15 anggota DK PBB berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan.

"Bahaya yang ditimbulkan oleh latihan perang nuklir AS, yang jelas-jelas merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," seru Song-nam seperti dilansir dari Reuters, Selasa (14/11/2017).

Ketegangan meningkat antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang serta serangkaian pertikaian yang semakin membuncah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Trump mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Minggu bahwa Kim telah menghina dia dengan memanggilnya "tua" dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyebut pemimpin Korut tersebut dengan panggilan "pendek dan gemuk".

AS telah mengatakan bahwa semua opsi, termasuk militer, berada di atas meja untuk menangani Korut, walaupun pilihannya adalah untuk solusi diplomatik.

Dewan Keamanan PBB sendiri dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006.

Credit sindonews.com

Presiden Korsel: Nuklir Korut Terlalu Kuat untuk Dihancurkan

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan bahwa senjata nuklir Korea Utara kini sudah berkembang pesat hingga terlalu kuat untuk dihancurkan. (Yonhap via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan bahwa senjata nuklir Korea Utara kini sudah berkembang pesat hingga terlalu kuat untuk dihancurkan.

"Jika nantinya perundingan isu nuklir Korut dimulai, saya rasa akan sulit untuk benar-benar menghancurkan kemampuan nuklir mereka karena senjata nuklir dan rudal mereka sudah berada pada titik sangat berkembang," ujar Moon, Selasa (14/11).

Moon mengatakan, jika memang nantinya ada perundingan dengan Korut, semua pihak harus menyusun strategi dengan sangat seksama agar Pyongyang mau benar-benar melakukan denuklirisasi.

"Jika demikian, program nuklir Korut harus dihentikan dan negosiasi harus terus dilakukan agar benar-benar ada denuklirisasi," ucap Moon.

Korut sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa mereka tidak menolak perundingan, tapi mereka menekankan "tidak akan pernah menaruh isu yang berkaitan dengan kepentingan pemimpin tertinggi Korut dan keamanan warganya di meja perundingan."

Selama ini, pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, mengklaim bahwa negaranya mengembangkan senjata nuklir untuk melindungi diri dari provokasi dan rencana invasi AS terhadap Pyongyang.

Meski sudah mengerahkan 28.500 tentara di Korsel, AS selalu membantah bahwa mereka melakukan provokasi dan berniat untuk menginvasi Korut.

Namun, Korut tetap menganggap AS ingin mengobarkan perang, terutama setelah mereka mengerahkan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korsel.

China sebagai sekutu terdekat Korut juga menentang pengerahan THAAD ini. Selain dianggap dapat lebih menyulut amarah Korut, China menyebut bahwa radar THAAD dapat mencapai wilayah mereka.

Meski demikian, belakangan China juga mulai menekan Korut, terutama setelah Pyongyang menguji coba bom hidrogen.

Korut semakin geram hingga terus melontarkan ancaman. Saling lontar ancaman antara pejabat Korut dan Presiden AS, Donald Trump, pun tak terhindarkan.

Di hadapan sidang Majelis Umum PBB, Trump bahkan mengatakan akan "benar-benar menghancurkan Korut" jika terus mengancam AS.

Credit cnnindonesia.com

Korut: Latihan Gabungan AS-Korsel Picu Perang Nuklir

Peringatan Korut itu muncul menanggapi operasi latihan bersama USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, dan tujuh kapal perang Korsel selama empat hari terakhir di Semenanjung Korea. (Courtesy Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara memperingatkan Amerika Serikat bahwa pengerahan tiga kapal induk di Pasifik dalam rangka latihan bersama Angkatan Laut Korea Selatan memperburuk ketegangan di kawasan dan dapat memicu perang nuklir.

"Pengerahan tiga kapal induk yang pertama sejak 2007 ini membuat perang nuklir sulit dirediksi sebab peralatan perang nuklir AS telah berada dalam posisi menyerang," tutur Duta Besar Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ja Song Nam, dalam suratnya kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres, Selasa (14/11).

Peringatan Korut itu muncul menanggapi operasi latihan bersama USS Ronald Reagan, USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, dan tujuh kapal perang Korsel selama empat hari terakhir di Semenanjung Korea. Pengerahan tiga kapal perang ini dilakukan bersamaan dengan tur Presiden Donald Trump ke Asia sejak awal pekan lalu.

Ja mengatakan, dalam latihan itu AS turut menerbangkan jet pengembom strategis B-52, B-1B, dan B-2 di langit Korsel yang berbatasan langsung dengan negaranya.

Dalam suratnya, Ja menganggap latihan perang nuklir itu menjadikan situasi kawasan mencapai "titik terburuk yang pernah terjadi di Semenanjung Korea."

"Latihan perang nuklir skala besar dan pemberontakan tersebut membuat kami menyimpulkan bahwa pilihan yang kami ambil [untuk terus mengembangkan rudal dan nuklir] adalah benar. Dan kami harus menempuh jalan ini sampai titik akhir," tulis Ja seperti dikutip AFP.

Dia juga menuding DK PBB "menutup mata" terkait latihan perang nuklir yang dilakukan AS tersebut. Ja menganggap, pengabaian ini "membawa bencana besar kepada umat manusia."

Ketegangan AS dan Korut membuat situasi di Semenanjung Korea memanas. Sejak Pyongyang meluncurkan uji coba nuklir keenamnya pada awal September lalu, rezim Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump terus saling melontarkan ancaman perang.

Sejak itu, AS juga mendesak DK PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras agar Korut menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklirnya.

Credit cnnindonesia.com