Senin, 17 April 2017

Storm, Kapal Induk Baru Rusia yang Akan Mampu Menampung Hingga 100 Pesawat

Untuk kepentingan pertahanannya dalam situasi geopolitik terkini, Rusia perlu hadir di berbagai belahan dunia. Inilah mengapa Rusia membangun sebuah kapal induk yang dapat menampung hingga 100 jet tempur dan pengebom.

Kapal Storm akan dimasukkan ke dalam program persenjataan negara periode 2019 – 2025 Sumber: Artem Tkachenko

Kapal induk Rusia terbaru, Storm, akan dimasukkan ke dalam program persenjataan negara periode 2019 – 2025. Kapal tersebut akan mulai dioperasikan angkatan laut pada 2030 dan pakar mengatakan ia akan dipangkalkan di Severomorsk (1.880 km di utara Moskow).
Selama kampanye di Suriah, Moskow menyadari bahwa kapal seperti ini dibutuhkan. Rusia memang sudah mengirim kapal induk Laksamana Kuznetsov ke lautan Suriah, tapi ia sudah tua: berusia 30 tahun dan sudah semakin tidak layak digunakan.
“Kapal itu (Laksamana Kuznetsov) hanya mampu menampung 30 pesawat, sedangkan kapal induk Amerika mampu menampung hingga 90 pesawat. Juga, satu pesawat membutuhkan beberapa menit untuk lepas landas di Laksamana Kuznetsov, sedangkan di kapal induk Amerika tiga pesawat dapat lepas landas dalam satu menit. Selain itu ada beberapa tugas yang kapal ini tidak dapat lakukan, sehingga memang Rusia butuh kapal induk baru yang modern,” ujar seorang sumber di industri pertahanan Rusia.
Dalam situasi geopolitik terkini, kehadiran kapal induk di samudra dunia penting untuk melindungi negara dari calon musuh, ujar pakar. “Kapal induk adalah titik kekuatan. Ia dapat berlayar keliling dunia dan membandingkan kondisinya dengan yang lain. Tentu saja, bagi AS, kapal induk kita tidak berarti apa-apa karena mereka punya 19. Rusia mungkin hanya akan ada satu, dua paling maksimal. Bagaimana pun juga, kapal kita tidak dapat diremehkan,” ujar seorang sumber kepada RBTH.

Seperti apa Storm ini?

Jika dibandingkan, kapal ini akan mirip dengan kapal pengangkut super Amerika, USS Gerald R. Ford, ujar Vadim Kozyulin dari Akademi Ilmu Militer.
Storm akan memiliki dek yang sepenuhnya terbuka, berbeda dengan Laksamana Kuznetsov yang dilindungi artileri. “Ia akan menjadi ‘bandara’ mengapung yang dapat menampung satu skuadron pesawat,” Kozyulin menambahkan.
Dek lepas landasnya akan seluas 14 km, atau tiga kali lapangan sepak bola. Dek tersebut akan memiliki empat jalur dengan panjang yang berbeda, serta sistem peluncuran gabungan: springboard dan springboard-catapulting.
Kozyulin mengatakan bahwa karena Storm tidak akan memiliki sistem senjata sendiri, ia akan dijaga oleh sepuluh kapal dengan jenis berbeda: fregat, penghancur, jelajah, dan selam.
Selain itu, Storm akan dilengkapi dengan dua mesin nuklir RITM-200 yang akan membantunya berlayar dengan kecepatan 30 knot (sekitar 55 km/jam). Berat kapal ini akan sekitar 100.000 ton dan sarat airnya 11 meter. Kapal ini nantinya akan menampung sekitar 4.000 kru.
Namun begitu, meski pun proyek ini tergolong indah dan ambisius, para ahli pertahanan harus mengatasi beberapa masalah sebelum Storm mulai diproduksi.

Apa yang Storm tidak punya

Dek Storm akan menampung jet tempur MiG-29K dan pesawat T-50 berbasis kapal induk, kata Kozyulin. Sementara angkatan laut telah menerima jet tempur berbasis kapal induk tipe MiG dan mungkin telah mengujinya di Suriah, generasi terbaru T-50 baru dikembangkan di Rusia — dan versi kapal induknya masih dalam bentuk blueprint.
“Storm juga membutuhkan infrastruktur yang memadai: dermaga khusus untuk pesawat berbasis kapal, serta sistem proteksi ketika ia sedang berlabuh. Ini berarti unit pertahanan udara dan pertahanan peisir harus ada di sekitarnya,” ujar analis militer dan wakil direktur dari Institut Persemakmuran Negara-negara Merdeka, Vladimir Evseyev.
Selain itu, menurut pakar, konstruksi Storm akan membutuhkan biaya 350 miliar hingga 1 triliun rubel (6,15 hingga 17,5 miliar dolar AS), tergantung komponen kapal yang digunakan.
“Mengetahui bahwa Storm harus mampu menampung 90 jet tempur serta memiliki infrastruktur yang memadai, biaya produksinya bisa dua kali lipat,” ujar Evseyev.
Karena harganya tinggi, ditambah ada sanksi ekonomi, para pakar — termasuk salah satu pencipta model pertama Storm, Vladmir Pepelyaev — meragukan bentuk kapal ini akan seperti yang direncanakan. Sehingga, para orang yang membuatnya telah mulai mengembangkan kapal seperti Storm dengan dimensi yang lebih kecil tapi tidak terlalu mengurangi kemampuan tempurnya.

Credit indonesia.rbth.com

BUMN Ini Kirim Kapal Perang Kedua ke Filipina Akhir April

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - PT PAL Indonesia (Persero) akan mengekspor kapal perang kedua jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina akhir bulan ini. Pengiriman kapal perang kedua tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan BUMN galangan kapal asal Surabaya ini.

Tepatnya pada Kamis (27/4/2017), BUMN yang berpusat di Surabaya akan mengirimkan kapal keduanya ke Filipina. Kapal perang SSV ini merupakan pesanan kedua dari The Department of National Defense of The Philippines, atau Kementerian Pertahanan Filipina.

"Tanggal 27 April ini," tutur Kepala Departemen Hubungan Masyarakat (Kadep Humas) PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Nantinya, kapal SSV pesanan Filipina akan langsung dilayarkan dari Surabaya. Di dalam perjalanan yang diperkirakan menempuh waktu hingga 6 hari tersebut juga ada beberapa kru kapal Filipina.

"Dari Surabaya dilayarin langsung dari dermaga Surabaya menuju ke Filipina," ujar Bayu.

Bayu menambahkan, saat ini beberapa kru kapal asal Filipina sudah berada di Surabaya dan tengah mempelajari penggunaan teknologi kapal.

"Kru-kru Filipina sedang familirisasi, pengenalan alat-alat di kapal ini training sebulan sudah di Surabaya. Sekarang lakukan familirisasi pengemudi mesin yang terkait bagaimana cara bawa kapal," ujar Bayu.

Credit finance.detik.com

Kantongi Standarisasi Produksi, Sawit RI Masih Ditolak Eropa

Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto

Jakarta - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi produk sawit. Resolusi tersebut menyoroti produk kelapa sawit dari Indonesia yang dituduh menyebabkan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Padahal Indonesia sendiri memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), yang merupakan standarisasi produk kelapa sawit agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Di dalam ISPO tersebut diatur mengenai prosedur teknis mulai dari pembukaan lahan baru yang tidak boleh dengan melakukan pembakaran hutan hingga aturan terperinci mengenai jenis lahan yang boleh digunakan.

Namun menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, resolusi kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen UE bernuansa politis. Sehingga standar apapun yang diterapkan oleh Indonesia akan akan kembali dimentahkan.

"ISPO adalah standar yang dilakukan secara mandatori oleh pemerintah Indonesia. Jika kita menerapkan ISPO 100%, Eropa belum tentu mengakui itu. Mereka punya standar sendiri. Jadi bahwa isu sustainability itu sebenarnya omong kosong, buktinya kita sudah ISPO mereka enggak mau terima," tuturnya saat dihubungi detikFinance, Minggu (16/4/2017).

Joko mencurigai, bahwa keputusan Parlemen UE tersebut didasari perang dagang. Sebab produk minyak dari kelapa sawit dianggap sebagai pesaing minyak nabati rapeseed yang diproduksi Eropa.

"Beberapa negara di Eropa itu ingin pakai rapeseed, itu kebanyakan dari Perancis. Kalau sawit masuk mereka kalah siang, karena cost efisiensinya jauh. Kalau sawit masuk sebagai biodiesel mereka kelabakan," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendukung pemerintah untuk melakukan perlawanan atas keputusan resolusi tersebut. Sebab alasan yang digunakan untuk menghalangi salah satu komoditas unggulan Indonesia itu tidak mendasar.

"Kalau alasannya deforestasi itu yang mana, di mana, kapan? harus jelas. Ini hanya karena kelapa sawit itu jauh lebih efisien. Tapi tidak bisa tumbuh di Eropa, mereka hanya punya rapeseed," tukasnya.

Credit finance.detik.com

Eropa Terbitkan Resolusi Sawit, Mendag: Bisa Ganggu Perjanjian Dagang

Ilustrasi (Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto)

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mengajak pihak parlemen Uni Eropa (UE) untuk menerapkan prinsip kerjasama dagang yang sehat.

Hal tersebut berkaitan dengan langkah Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Menurutnya, resolusi tersebut bakal mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan sustainabel seperti ISPO dan sebagainya. Ini akan ganggu perjanjian kita dengan UE kalau hal-hal seperti ini didiamkan. Kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil, menyatakan mari kita konsentrasi dan bantu UKM, tapi langkah ini (resolusi Uni Eropa) tidak mencerminkan hal itu," jelas Enggar dalam keterangannya, Minggu (16/4/2017).

Langkah parlemen Uni Eropa, dianggap Enggar tidak adil, lantaran dalam industri minyak nabati di Uni Eropa sendiri, proses produksinya ta beda jauh dengan produksi minyak sawit di Indonesia.

Sehingga bila minyak sawit RI masih dipermasalahkan dengan adanya resolusi tersebut, bisa dianggap Uni Eropa menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat karena hanya ingin produk minyak nabati dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan.

"Masalah sawit sekarang kalau bicara deforestasi, apa bedanya sawit dengan minyak nabati lain? Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa? Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standart di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," tegas Enggar.

Enggar mengatakan, jangan sampai resolusi ini malah menimbulkan perang dagang. Di mana masing-masing negara melarang masuknya barang dari negara lain.

"Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standart, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lalukan hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya Parlemen Uni Eropa menilai, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.

Credit finance.detik.com

Palestina: Kami Adalah Korban Kolonialisme

Palestina menyatakan pihaknya memang menjadi korban dari kolonialisme. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Palestina menyatakan pihaknya memang menjadi korban dari kolonialisme. Ini merupakan respon atas munculnya petisi online yang mendesak Inggris meminta maaf terkait dengan Deklarasi Balfour, yang dianggap titik awal sejarah Israel modern.

"Kami telah mengatakan dengan jelas, kami telah menjadi korban dari kolonialisme Inggris dan setidaknya kita harapkan dari Inggris adalah untuk meminta maaf kepada rakyat Palestina," kata Xavier Abu Eid, seorang juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

"Sebuah kekuatan kolonial asing memutuskan untuk memberikan Palestina ke sebuah organisasi yang bahkan tidak di Palestina. Ini adalah salah satu episode paling gelap dari 100 tahun terakhir," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (16/4).

Terkait petisi online, petisi ini dirilis oleh sebuah organisasi bernama The Balfour Apology Campaign (BAC). Mereka mengatakan deklarasi ini bertanggung jawab untuk fakta Palestina tidak memiliki negara Palestina merdeka sampai hari ini.

Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.

Credit sindonews.com

Respon Nuklir Korut, AS Gandeng China

AS menyatakan telah bekerja sama dengan China untuk merespon peningkatan program nuklir dan rudal Korut. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dan Cina bekerja sama dengan berbagai pilihan terhadap Korea Utara (Korut), terkait ketegangan yang meningkat atas program nuklir dan rudal negara itu. Demikian pernyataan penasihat keamanan AS.

Letnan Jenderal HR McMaster mengatakan ada konsensus dengan China bahwa ini adalah situasi yang tidak bisa dilanjutkan. Komentar ini datang setelah peluncuran uji coba rudal gagal oleh Korut dan parade militer besar-besaran seperti dikutip dari BBC, Senin (17/4/2017).

Ini adalah konfirmasi pertama kalinya bahwa kedua negara bekerja sama tentang bagaimana menangani masalah Korut. McMaster mengatakan upaya peluncuran terbaru sangat cocok dengan pola perilaku Korut yang provokatif dan tidak stabil dan mengancam.

"Presiden telah menegaskan bahwa ia tidak akan menerima AS dan sekutunya serta mitranya di wilayah berada di bawah ancaman dari rezim yang bermusuhan dengan senjata nuklir," katanya.

"Saya pikir ada konsensus internasional sekarang, termasuk China dan kepemimpinannya, bahwa ini adalah situasi yang tidak bisa dilanjutkan," imbuhnya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan China telah bekerja sama dengan AS dalam masalah ini. Beijing, sekutu terbesar Pyongyang, telah berada di bawah tekanan dari Washington untuk mengerahkan lebih banyak tekanan pada tetangganya.

Credit sindonews.com

5 Alasan AS Tak Dapat Serang Korut Seperti Merudal Suriah

Kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson dengan puluhan jet tempur di atas deknya. Kapal ini telah siaga di Semenanjung Korea sejak krisis Korut memanas. Foto / REUTERS

JAKARTA - Armada perang Amerika Serikat (AS) termasuk kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson sudah siaga di Semenanjung Korea. Tapi, Washington hingga kini belum berani menyerang Korea Utara (Korut) seperti menghujani pangkalan militer Suriah dengan rudal-rudal jelajah Tomahawk beberapa waktu lalu.

Kapal-kapal perang AS yang dilengkapi rudal jelajah Tomahawk juga sudah berada tak jauh dari situs uji coba senjata nuklir Korea Utara (Korut). Namun Pyongyang tak gentar dan leluasa melakukan manuver militer.

Rezim Kim Jong-un—penguasa Korut—bahkan telah menggelar parade militer besar-besaran dan menguji tembak rudal balistik pada hari Sabtu lalu meskipun gagal.

Presiden AS Donald Trump bisa saja beretorika telah menyiapkan opsi militer untuk rezim Kim Jong-un, setelah melakukan serangan singkat terhadap fasilitas militer Suriah. Tapi, kasus Korut berbeda dengan Suriah, di mana menyerang Pyongyang risikonya akan jauh lebih besar, terutama risiko bencana nuklir.

Berikut lima alasan mengapa AS tak dapat menyerang Korut seperti saat merudal Suriah.

1. Ada Perjanjian Gencatan Senjata
Foto/REUTERS
Semenanjung Korea secara teknis masih dalam kondisi. Pertempuran dihentikan pada 27 Juli 1953 di bawah perjanjan gencatan senjata yang ditandatangani oleh Washington dan Beijing—masing-masing mewakili Korea Selatan dan Korea Utara. Jika AS memulai serangan, itu akan mematahkan perjanjian gencatan senjata yang disahkan oleh PBB.

2. Nuklir Korut Jadi Pertimbangan
Foto/REUTERS
Suriah dan Korut berbeda kasus ketika konfrontasi dengan AS. Suriah diyakini sedang berambisi memiliki senjata nuklir. Sedangkan Korut sudah memiliki senjata nuklir dengan kemampuan yang telah matang dalam beberapa tahun terakhir.

Pyongyang telah melakukan lima kali uji coba senjata nuklir dan mengklaim telah berhasil menguji coba miniatur hulu ledak nuklir, meskipun klaim tersebut tidak pernah diverifikasi secara independen. Korut juga memiliki rudal jarak menengah Musudan yang berbahaya dan telah diuji coba pada tahun lalu.

Para ahli militer percaya bahwa Korut sudah belajar dari kemunduran dan bisa mengembangkan rudal balistik antarbenua pembawa hulu ledak nuklir yang dapat mencapai wilayah AS dalam empat tahun mendatang. Senjata nuklir dengan rudal antarbenua Korut inilah yang diduga jadi pertimbangan AS untuk berpikir dua kali jika nekat menyerang Pyongyang.

3. Terikat Perjanjian, China Pasang Badan untuk Korut
Foto/REUTERS
China adalah sekutu utama Korut. Pada tahun 1961, kedua negara menandatangani “Sino-North Korean Mutual Aid and Cooperation Friendship Treaty”, sebuah perjanjian di mana kedua belah pihak diwajibkan untuk menawarkan langsung bantuan militer dan bantuan lainnya jika salah satu dari mereka mendapat serangan dari luar atau dari musuh. Perjanjian ini berlaku sampai 2021. Dengan terikat perjanijan ini, kemungkinan China akan pasang badan untuk Korut jika diserang AS.

4. China Ngotot Menentang Opsi Militer AS dan Usul Resolusi Damai
Foto/REUTERS
China khawatir bahwa provinsinya yang dekat perbatasan Korut akan dibanjiri para pengungsi Korut jika jika rezim Kim Jong-un runtuh. Dari sudut pandang geopolitik, Pyongyang merupakan zona penyangga Beijing dari potensi perambahan kekuatan AS dan para sekutunya, seperti Jepang dan Korea Selatan.

China dalam beberapa pekan ini juga bersikeras menentang opsi militer AS dan menawarkan solusi damai untuk mengatasi krisis Korut. Sikap China ini juga diduga jadi pertimbangan AS untuk tidak leluasa menyerang Korut seperti saat menyerang Suriah.

5. AS Serang Korut, Korea Selatan dalam Bahaya
Foto/REUTERS
Selain China, Korea Selatan dan Jepang sejatinya juga lebih setuju opsi non-militer untuk mengatasi krisis Korut. Ibu Kota Korea Selatan, Seoul, hanya berjarak sekitar 40 km dari perbatasan Korut dan sangat rentan terhadap serangan rudal maupun nuklir rezim Kim Jong-un. Artinya, jika AS nekat menyerang Korut, Ibu Kota Korea Selatan dalam bahaya besar.

Sam Gardiner, seorang pensiunan kolonel Angkatan Udara AS seperti dikutip dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic, mengatakan, “AS tidak bisa melindungi Seoul, setidaknya untuk 24 jam pertama saat perang pecah, dan mungkin untuk 48 pertama”.

Mantan presiden AS Bill Clinton pernah serius memperdebatkan opsi pengeboman reaktor nuklir Yongbyon, Korut, pada tahun 1994. Namun, opsi itu diyakini para pejabat pertahanan AS akan menjadi pertempuran dahsyat dengan Korut. “(Perang itu) akan lebih besar daripada yang disaksikan dunia sejak Perang Korea terakhir,” tulis majalah The Atlantic.

Credit sindonews.com

68 Anak-anak Jadi Korban Serangan Bom Bus Pengungsi Suriah

DAMASKUS - Setidaknya 68 anak-anak tewas dalam ledakan yang melanda bus pembawa pengungsi dari kota-kota yang terkepung di Suriah. Demikian laporan kelompok pemantau, Observatorium HAM untuk Suriah (SOHR).

"Korban tewas akibat serangan bom terhadap konvoi bus yang penuh sesak di luar Aleppo telah mencapai setidaknya 126, termasuk puluhan anak-anak, dalam insiden paling mematikan di Suriah dalam hampir satu tahun," kata SOHR.

Kelompok pemantau yang berbasis di Inggris itu mengatakan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat. "Mereka yang tewas sebagian besar penduduk desa al-Foua dan Kefraya di provinsi Idlib, tapi juga termasuk pejuang yang menjaga konvoi," kata SOHR seperti dikutip dari Independent, Minggu (16/4/2017).

Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, sejumlah media pro-Damaskus aksi itu dilakukan oleh pembom mobil bunuh diri.

Kelompok oposisi bersenjata utama Suriah mengutuk pemboman itu, dengan kelompok-kelompok pejuang yang berada di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah menggambarkannya sebagai “serangan teroris berbahaya”.

Paus Francis, dalam pesan Paskah, juga mengutuk serangan itu. Ia menggambarkannya sebagai tindakan tercela, dan meminta Tuhan untuk membawa kesembuhan dan kenyamanan untuk apa yang disebut sebagai orang-orang tercinta dan martir Suriah.

Konvoi itu membawa setidaknya 5.000 orang termasuk warga sipil dan beberapa ratus pejuang pro-pemerintah. Mereka di perbolehkan melakukan perjalanan yang aman dari dua desa Syiah yang dikepung oleh pejuang.

Berdasarkan kesepakatan evakuasi, lebih dari 2.000 orang, termasuk pejuang, diberikan perjalanan yang aman dari Madaya, sebuah kota dekat Damaskus yang dikepung oleh pasukan pemerintah dan sekutu mereka.

Konvoi yang sedang menunggu di sebuah depot bus di daerah yang dikuasai pemerintah di pinggiran Aleppo ini, beberapa mil dari tempat serangan itu terjadi. Para pengungsi di Madaya mengatakan mereka mendengar ledakan itu.

Credit sindonews.com

Korban Tewas Serangan Bom Bus Pengungsi Suriah Tembus 110 Orang

ALEPPO - Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyatakan, jumlah korban tewas akibat serangan bom terhadap pengungsi Suriah di Aleppo telah menembus angka 100 orang. Serangan itu sendiri terjadi kemarin.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok yang berbasis di London, Inggris itu menuturkan, sejauh ini diketahui jumlah korban tewas adalah 112 orang. Jumlah itu dipastikan akan meningkat mengingat banyaknya korban luka yang saat ini dalam kondisi kritis.

"Mereka yang tewas sebagian besar penduduk desa al-Foua dan Kefraya di provinsi Idlib, namun sejumlah anggota oposisi yang menjaga rombongan juga turut menjadi korban tewas," kata kelompok pemantau itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (16/4).

Bom mobil dahsyat itu sendiri terjadi di tengah kritikan terhadap terhentinya kesepakatan pemindahan penduduk karena pemerintah dan pemberontak terlibat cekcok tentang siapa yang harus dievakuasi.

Ledakan itu terjadi setelah ribuan warga Suriah yang dievakuasi dari kota-kota mereka yang dikepung telah menghabiskan malam di bus pada titik pertukaran.

Ahmed Afandar, warga yang dievakuasi dari kota asalnya dekat Madaya mengatakan, puluhan bus yang membawa perempuan, anak-anak dan laki-laki tidak diizinkan untuk melanjutkan ke Idlib yang dikuasai pemberontak seperti yang direncanakan.

Credit sindonews.com

Erdogan Dipastikan Memenangi Referendum Turki

Para pendukung Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan, merayakan kemenangan referendum di Istanbul. Foto/Istimewa

ANKARA - Hasil tidak resmi referendum menunjukkan bahwa rakyat Turki menyetujui perubahan konstitusi. Dengan begitu, Presiden Recep Tayyep Erdogan mempunyai kekuatan yang cukup besar karena sistem pemerintahan Turki telah berubah dari parlementer menjadi presidensial.

"Para pendukung perubahan memenangkan 1,25 juta suara lebih dari mereka yang menolak dengan hanya sekitar 600 ribu orang yang masih dihitung. Itu berarti perubahan telah disetujui," kata Kepala Dewan Tinggi Pemilu negara (YSK), Sadi Guven, pada konferensi pers di Ankara seperti dikutip dari Reuters, Senin (17/4/2017).

Guven mengatakan YSK telah memutuskan untuk mempertimbangkan surat suara yang tidak dicap sebagai suara sah kecuali mereka terbukti penipuan. Ini dilakukan setelah tingginya jumlah pengaduan, salah satunya termasuk dari partai penguasa AKP, di mana pejabat YSK gagal memberikan cap terhadap beberapa surat suara.

Pernyataan pihak YSK ini menimbulkan protes dari kelompok penentang. Mereka menyatakan keputusan di menit terakhir menimbulkan pertanyaan tentang validitas suara. Namun Guven mengatakan keputusan itu diambil sebelum hasil referendum dimasukkan ke dalam sistem. Selain itu, anggota partai AKP dan oposisi utama telah hadir di semua TPS dan menandatangani laporan.

Guven mengatakan bahwa hasil resmi dari referendum sendiri diperkirakan akan keluar 11-12 hari mendatang.

Turki menggelar referendum untuk mengamandemen konstitusi yang berujung pada berubahnya sistem parlementer menjadi presidensial. Selain itu, berdasarkan perubahan ini jumlah kursi di Parlemen akan dinaikkan dari 550 kursi menjadi 600, persyaratan usia untuk maju sebagai calon dalam pemilihan Parlemen akan diturunkan dari awal 25 tahun menjadi 18 tahun, pihak berwenang dari Dewan Humum Yudisial akan berubah, dan sejumlah perubahan lain-lain

Dari tiga partai besar di Turki, dua diantaranya yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) mendukung penuh referendum ini. Sedangkan Partai Republik Rakyat (CHP) menentang.

Sejumlah pengamat menilai, perubahan sistem pemerintahan ini akan memberikan Presiden kekuasaan untuk mengeluarkan dekrit, menyatakan keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, serta membubarkan parlemen. Kritik pun meluncur dengan mengatakan keberhasilan referendum akan menghapuskan sistem checks and balances negara.

Credit sindonews.com

Meledak Saat Diluncurkan, AS Sebut Uji Coba Rudal Korut Gagal

Kegagalan peluncuran rudal terjadi sehari setelah Pyongyang memamerkan deretan senjata balistik pada parade militer untuk merayakan ulang tahun pendirinya. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat (AS) mengklaim Korea Utara gagal melakukan uji coba peluncuran rudal pada Minggu (16/4), setelah Pyongyang memamerkan deretan senjata balistik pada parade militer sehari sebelumnya.

“Saat akan diluncurkan, rudal itu ternyata meledak,” kata Departemen Pertahanan AS yang dibenarkan oleh militer Korea Selatan, dikutip dari AFP.

Kegagalan uji coba tersebut dinilai AS sebagai hal yang memalukan bagi Pemerintah Korea Utara, karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea atas ambisi senjata nuklir Korea Utara.

Padahal, sehari sebelumnya Pemerintah Korea Utara menggelar parade militer besar-besaran dengan menampilkan hampir 60 rudal balistik antarbenua, di hari ulang tahun ke-105 pendirinya Kim Il-Sung.

Belum diketahui reaksi dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, karena waktu yang dipilihnya untuk melakukan uji coba peluncuran rudal bertepatan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Korea Selatan.

Korea Utara diketahui memiliki kebiasaan menembakkan rudal untuk menandai peringatan hari politik besar, atau sebagai gerakan pembangkangan atas pejabat AS yang mengunjungi Korea Selatan dan negara lain di sekitarnya.

Sementara Presiden AS Donald J. Trump sendiri telah berulang kali mengatakan ia akan mencegah Pyongyang mengembangkan rudal balistik nuklir yang mampu mencapai daratan negaranya.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga telah enam kali memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara sejak melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006.

Credit CNN Indonesia

Rudal Korut Sempat Terbang 5 Detik Sebelum Akhirnya Meledak

Rudal yang diluncurkan Pyongyang beberapa jam sebelum Wapres AS Mike Pence mendarat di Korut, hanya bisa meluncur lima detik sebelum akhirnya meledak. (REUTERS/KCNA/Files)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan dalam keterangan tidak resmi, bahwa uji coba rudal Korea Utara yang dilakukan pada Minggu (16/4) sudah diramalkan tidak akan berhasil.

Rudal yang diluncurkan Pyongyang beberapa jam sebelum Wakil Presiden AS Mike Pence mendarat di Korea Selatan, menurut intelijen AS hanya bisa meluncur selama lima detik sebelum akhirnya meledak.

Salah seorang penasihat Pence yang ikut dalam rombongan delegasi AS ke Korea Selatan menyatakan, peluncuran rudal yang dilakukan sehari setelah Korea Utara merayakan ulang tahun pendiri negaranya sudah diketahui AS sebelumnya.

"Kami memiliki informasi yang memadai, baik sebelum peluncuran maupun setelah peluncuran. Tes ini sudah diprediksi gagal, dan mengikuti kegagalan tes rudal Korea Utara yang lain,” kata penasihat tersebut dikutip dari Reuters, Minggu (16/4).

Kehadiran Pence di Korea Selatan sekaligus untuk mempertegas dukungan AS terhadap negara mitranya tersebut, menyusul semakin panasnya situasi politik di semenanjung Korea dalam beberapa pekan belakangan.

Korea Selatan yang telah menjadi rumah kedua bagi 28.500 tentara AS, telah memperingati Korea Utara untuk tidak melakukan provokasi lebih lanjut atas ketegangan antar kedua negara.

"Korea Utara menampilkan berbagai rudal ofensif di parade militer kemarin dan berani menembakkan rudal balistik hari ini adalah unjuk kekuatan yang mengancam seluruh dunia," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Credit CNN Indonesia

Plakat peringatan kudeta 1932 hilang, aktivis pro demokrasi Thailand geram

Sekitar 1,250 mahasiswa dari Assumption College memegang kartu membentuk gambar wajah almarhum Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, dalam penghormatannya, di , Jumat (28/10/2016). (REUTERS/Athit Perawongmetha )

Bangkok (CB) - Sebuah plakat peringatan peristiwa kudeta 1932 di Thailand yang menandakan dihapuskannya sistem monarki absolut yang berganti dengan berdirinya negara demokrasi, telah hilang, kata kepolisian Bangkok pada Sabtu.

Peristiwa itu memicu protes dari para aktivis pro demokrasi.

Kudeta 1932 yang juga dikenal sebagai Revolusi Siam merupakan titik balik penting dalam sejarah Thailand, yang mengakhiri hampir tujuh abad monarki absolut, serta membuka jalan bagi reformasi politik dan sosial di negara itu.

Sejak saat itu, Thailand telah menjalani proses demokrasi dan mengalami banyak aksi protes terhadap proses perubahan sosial dan politik serta kudeta.

Thailand telah diperintah oleh junta sejak kudeta terbaru mereka pada 2014, yang memperlihatkan pihak militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Plakat yang ditanam di sebuah lapangan di pusat kota Bangkok telah hilang dicopot dan diganti dengan plakat baru yang menyoroti pentingnya monarki kerajaan Thailand.

"Sangat baik untuk menyembah trinitas Buddha, negara, keluarga sendiri, dan setia kepada kerajaan, serta menjadikan diri sendiri sebagai mesin yang membawa kemakmuran kepada negara," demikian tulisan pada plakat yang baru.

Kepolisian di Distrik Dusit, tempat plakat tersebut ditempelkan, tidak mengetahui siapa yang mengganti plakat itu dan sedang menyelidiki pelakunya. Kelompok loyalis kerajaan diketahui sempat mengancam akan mencopot plakat lama.

Aktivis pro-demokrasi mengatakan bahwa penggantian plakat adalah usaha dari kelompok loyalis untuk menulis ulang sejarah.

"Ini adalah upaya lain untuk mengubah sejarah demokrasi di negeri ini," kata Than Rittiphan, anggota dari Gerakan Demokrasi Baru yang dipimpin para mahasiswa.

"Hal ini tidak lebih dari retorika fasis yang bertujuan untuk mencuci otak generasi berikutnya," tambahnya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa sensitivitas atas aktivitas yang dianggap sebagai anti-monarki telah berkembang sejak Raja Maha Vajiralongkorn naik tahta menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang tewas tahun lalu.

Pekan lalu Raja Vajiralongkorn menandatangani undang-undang dasar baru yang didukung militer, satu langkah penting menuju pemilu yang menurut junta berkuasa akan memulihkan demokrasi.

Undang-undang dasar baru itu adalah yang ke-20 bagi negara Asia Tenggara tersebut sejak monarki absolut berakhir pada tahun 1932, dan para pengecam mengatakan undang-undang itu masih akan memberi para jenderal suara yang kuat atas politik Thailand.

Credit antaranews.com

Ternyata selama ini intelijen AS memonitor transfer bank seluruh dunia

Ilustrasi keamanan siber (Pixabay)

Jakarta (CB) - Para peretas merilis rangkaian dokumen dan berkas yang mengungkapkan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) memiliki akses ke sistem pesan antarbank SWIFT sehingga badan intelijen ini bisa memonitor lalu lintas uang oleh bank-bank Timur Tengah dan Amerika Latin.

Rilis dokumen itu juga termasuk kode komputer yang bisa dicaplok para penjahat untuk menjebol server-server SWIFT dan memonitor aktivitas pesan antarbank, kata Shane Shook, konsultan keamanan siber yang membantu bank-bank menyelidiki pembobolan sistem SWIFT milik mereka.

Rangkaian dokumen dan berkas itu dirilis oleh kelompok peretas menamakan diri The Shadow Brokers.

Shook mengatakan para peretas jahat bisa menggunakan informasi yang dirilis Jumat waktu setempat itu untuk membobol bank-bank dan merampok uang seperti sebuah operasi peretasan tahun lalu terhadap bank sentral Bangladesh yang membuat 81 juta dolar AS raib.

Sistem pesan SWIFT lazim digunakan bank-bank seluruh dunia untuk mentransfer triliunan dolar AS per hari. SWIFT yang berbasis di Belgia menganggap remeh risiko serangan terhadap kode komputer yang dirilis para peretas Jumat waktu setempat itu.

SWIFT mengaku secara reguler merilis pembaruan keamanan dan mengeluarkan instruksi kepada bank-bank yang menjadi kliennya mengenai bagaimana menghadapi ancaman.

SWIFT menyatakan tidak ada bukti jejaring utamanya telah diakses tampa otorisasi lembaga ini. Sebaliknya SWIFT mengatakan mungkin saja sistem SWIFT beberapa bank kliennya telah dibobol peretas.

Ketika pencuri siber merampok Bank Bangladesh tahun lalu, mereka membobol jejaring SWIFT lokal bank itu untuk meminta transfer uang dari akun-akun milik bank itu di Federal Reserve New York.

Rangkaian dokumen yang dirilis oleh Shadow Brokers Jumat waktu setempat itu mengindikasikan NSA mungkin telah mengakses jejaring SWIFT melalui biro-biro pelayanannya.

Biro layanan SWIFT adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan titik akses ke sistem SWIFT untuk klien-klien kecil jejaring ini dan bisa mengirim atau menerima pesan menyangkut transfer uang atas nama mereka.

"Jika Anda meretas biro layanan itu, maka artinya Anda juga punya akses ke semua klien mereka, semua bank," kata Matt Suiche, pendiri perusahaan keamanan siber Comae Technologies yang berbasis di Uni Emirat Arab yang mempelajari rilis data oleh Shadow Broker dan meyakini bahwa kelompok peretas ini punya akses ke sistem file NSA.

Dokumen-dokumen yang diposting Shadow Brokers itu meliputi file-file Excel yang terdaftar pada komputer-komputer di sebuah jejaring biro layanan, rangkaian username, password dan data lainnya, kata Suiche.

"Itu adalah jenis informasi yang hanya bisa Anda dapatkan jika Anda membobol sistem itu," sambung dia.

Credit antaranews.com

Cikal bakal "ibu segala bom" ternyata bom Perang Dunia Kedua

GBU-43 atau MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb yang dipelesetkan mother of all bomb, induk dari segala bom). (us air force)

Washington (CB) - "Ibu segala bom" yang berbobot 11 ton yang dijatuhkan pasukan AS ke posisi-posisi ISIS di Afghanistan adalah senjata sangat khusus yang asal muasalnya dari bom besar yang diciptakan untuk digunakan menyerang sasaran-sasaran Nazi pada Perang Dunia Kedua.

Bom berberat 9.797 kg dengan nama GBU-43 (Guided Bomb Unit, unit bom terkendali), yang hanya diproduksi 15 bom, diciptakan setelah militer AS memerlukan senjata khusus untuk menghancurkan sistem terowongan Alqaeda ketika memburu Osama Bin Laden pada 2001.

Namun Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB yang kadang dipelesetkan dengan 'mother of all bombs' atau ibu segala bom) tak pernah digunakan sampai sebuah pesawat MC-130 milik AS menjatuhkan salah satu dari 15 bom itu di distrik Achin di Nangarhar, yang berbatasan dengan Pakistan, Kamis lalu.

Pemerintah Afghanistan menyatakan bom itu telah menewaskan 36 militan ISIS, namun sebuah kantor berita yang berafiliasi ke ISIS di Timur Tengah menyatakan bom itu tak merenggut satu pun nyawa militan ISIS. Militer AS sendiri menyatakan mustahil bisa menghitung korban mati akibat bom itu, namun yang jelas pasti banyak.

Panglima pasukan AS di Afghanistan menyatakan penggunaan bom konvensional terbesar di dunia itu adalah sepenuhnya sebagai taktik militer.

Para pakar membayangkan bom non nuklir terbesar di dunia itu tak hanya ditujukan untuk menghancurkan ISIS, namun juga untuk mengguncang Korea Utara dan Iran yang keduanya memiliki program nuklir bawah tanah.

Para pakar menilai Presiden AS Donald Trump telah memberikan keleluasaan lebih kepada militer AS ketimbang yang diberikan pendahulunya, Barack Obama.

"Yang saya lakukan adalah saya mengotorisasi militer saya. Kita memiliki militer terhebat di dunia, dan mereka berhasil menunaikan tugas, sebagaimana biasanya. Kita telah memberi mereka otorisasi total dan itulah yang mereka lakukan," kata Trump.

Penjatuhan "ibu segala bom" itu hanya sepekan setelah Trump memerintahkan peluncuran 59 rudal Tomahawk ke Suriah menyusul dugaan penggunaan senjata kimia. Langkah Trump ini membangkitkan pertanyaan akankah Trump juga membom Korea Utara yang kerap melanggar sanksi PBB dengan ngotot uji coba nuklir.

Mark Cancian, purnawirawan tentara AS yang spesialis artileri menyatakan kemungkinan memang ada pesan kepada Suriah dan Korea Utara dari serangan itu. Yang jelas, kata dia, "Ini sinyal kepada ISIS bahwa tak peduli sesering apa kalian sembunyi, tak peduli seberapa dalam kalian menggali, kami tetap bisa menemukan kalian."

Credit antaranews.com

Mengapa AS jatuhkan "ibu segala bom" di Afghanistan?

BU-43 atau MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb yang dipelesetkan dengan mother of all bomb, induk dari segala bom). (us air force)

Washington (CB) - Mark Cancian, purnawirawan tentara AS spesialis artileri dan bom, yang juga penasihat CSIS Washington, menyatakan alasan AS menjatuhkan "ibu segala bom" di Afghanistan adalah karena bom biasa tidak akan mampu menghancurkan terowongan dan gua.

Oleh karena itu dibutuhkan tidak biasa yang bisa menghancurkan gua dan sekitarnya sehingga tak lagi bisa dipakai untuk menyimpan senjata, kata Cancian seperti dikutip Reuters.

Sedangkan purnawirawan jenderal angkatan udara AS, Dave Deptula, mantan panglima pusat operasi udara pada Operation Enduring Freedom di Afghanistan pada 2001, menyebut GBU-43 (Guided Bomb Unit) atau "ibu segala bom" dibuat untuk menggantikan bom seberat 15.000 pound "Daisy Cutter" yang juga digelarkan di Afghanistan.

Daisy Cutter, yang pertama kali digunakan untuk membersihkan daratan bagi pendaratan helikopter selama Perang Vietnam, digelarkan sebagian untuk menciptakan efek psikologis dari ledakan superbesar.

Deptula, Cancian dan para pejabat AS menyatakan bahwa AS sebenarnya masih punya bom yang lebih besar dari "ibu segala bom", yakni bom seberat 14 ton bernama GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Menurut mereka bom ini akan lebih efektif dalam menghancurkan situs uji coba nuklir Korea Utara karena kemampuannya dalam menembus beton yang sudah dipertebal dan pintu baja anti ledakan.

Deptula menyebut MOAB dirancang untuk menciptakan tekanan skala tinggi untuk meruntuhkan gua dan menciptakan efek ledakan dalam radius 1 mil. Sedangkan MOB, yang belum pernah digunakan dalam peperangan, dirancang untuk menembus sasaran-sasaran bawah tanah dan keras.

MOAB dan MOP punya cikal bakal bom besar "Tallboy" dan "Grand Slam" yang diciptakan Inggris pada Perang Dunia Kedua untuk digunakan menggembur sasaran-sasaran Nazi seperti situs peluncuran rudal V-1 dan V-2, serta kapal perang Tirpitz.

Deptula mengaku AS memiliki dua misi ketika menjatuhkan MOAB, yakni taktik militer semata, dan efek samping psikologis kepada lawan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Kamis, 13 April 2017

Ekspor Sawit RI ke Eropa Dihambat, Mendag: Ini Perang Dagang

Foto: Febri Angga Palguna

Jakarta - Produk sawit Indonesia tengah jadi sorotan. Dalam sebuah resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa (UE), komoditas andalan ekspor Indonesia ini dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menyebut pihaknya sudah menyampaikan keberatan kepada Menteri Perdagangan UE saat bertemu di Manila, Filipina. Resolusi tersebut, menurut dia, erat kaitannya dengan persaingan dagang tak sehat.

"Masalah sawit sekarang kalau bicara deforestasi, apa bedanya sawit dengan minyak nabati lain? Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa?" kata Enggar di Jakarta, Rabu (12/4/2017).

"Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standard di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," katanya lagi.

Diungkapkannya, tudingan tersebut tidak berdasar. Sawit Indonesia sendiri sudah menerapkan standar lingkungan berkelanjutan lewat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sawit juga selama ini jadi penggerak petani rakyat dan industri kecil menengah.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan sustainable seperti ISPO dan sebagainya, ini akan ganggu perjanjian kita dengan UE kalau hal-hal seperti ini didiamkan, kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil, menyatakan mari kita konsentrasi dan bantu UKM, tapi langkah ini tidak mencerminkan hal itu," jelas Enggar.

Dia melanjutkan, jika memang resolusi tersebut bisa jadi genderang perang dagang yang bisa saja dibalas Indonesia.

"Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standard, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lalukan hal yang sama," ucapnya.

Credit finance.detik.com

Eropa Sentimen Soal Sawit RI, Mentan: Jangan Mau Didikte!

Foto: Dok. Kementan

Semarang - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang dengan Parlemen Uni Eropa. Amran mengancam akan mengevaluasi ekspor sawit dan biodiesel berbasis sawit ke negara-negara Eropa.

"Kalau ada kerja sama yang telah kami tandatangani, kami evaluasi," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2017).

Amran menegaskan, pasar sawit Indonesia bukan cuma di Eropa. Karena itu, dia tidak gentar jika negara-negara Uni Eropa sepakat melarang sawit Indonesia beredar di pasar-pasar Eropa. Bahkan sebaliknya, Amran akan meminta eksportir kelapa sawit menghentikan pasokannya ke Eropa.

"Indonesia jangan mau didikte sama Uni Eropa! Kalau perlu hentikan ekspor sawit kita ke sana!" kata Amran.

Amran menambahkan, hingga kini Indonesia mengkonversi kelapa sawit ke biofuel B-20 sebanyak 3,2 juta ton. Sedangkan Eropa mengimpor 7 juta ton.

"Kami telah minta ke seluruh eksportir jatah yang dikonversi biofuel enggak usah ekspor ke sana. Berikutnya kita masih punya B-30 dan itu kita butuh 13 juta ton. Artinya ekspor kita nanti berkurang karena kita jadikan biodiesel," tambah Amran.

Untuk itu, Amran menegaskan, masalah sawit merupakan urusan pertanian dalam negeri. Karena itu, dia mewanti-wanti agar negara-negara Eropa tidak mencampuri kebijakan pertanian Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunannya atau yang dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain memiliki ISPO, Indonesia juga telah melakukan kerja sama dalam hal sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Indonesia punya standar sendiri, yakni Indonesian Sustainable Palm Oilm (ISPO). Masa (sawit) kita yang punya, dia yang mau buat standarnya. Itu cerita mana?" tegasnya.

Amran tidak takut jika harus mengevaluasi beberapa kerja sama dengan negara-negara Eropa khususnya Prancis. Pasalnya Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam hal produsen minyak sawit dunia. Bahkan, jika digabung maka Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.

Indonesia sendiri memiliki kedaulatan terhadap sawit. Karena itu, Indonesia berhak melakukan ekspor sawit kepada negara-negara yang memang membutuhkan termasuk menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa.

"Palm oil Indonesia dan Malaysia gabung itu 80 persen (dari produksi CPO dunia). Negara Eropa kita supply hanya 3,2 juta ton per tahun untuk biodiesel, itu kecil," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan, salah satu yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa juga yakni adanya perluasan perkebunan sawit yang akan menyebabkan kerusakan hutan. Padahal setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga kelestarian lingkungan termasuk kesejahteraan manusia di dalamnya.

"Masih ingat, Presiden melakukan moratorium untuk sawit di lahan gambut. Jadi luar biasa perhatian Presiden kepada lingkungan," jelasnya.

Terkait hal ini, Mentan balik menuding resolusi terhadap sawit Indonesia ini merupakan upaya kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat Internasional. Dia pun memastikan akan melawan kebijakan Uni Eropa tersebut mengingat resolusi ini telah mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

"Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada community di bawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa yang bisa tahan itu," katanya.

Amran mencatat, ada beberapa negara seperti Prancis yang selalu getol melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Mereka ini mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200 ribu ton. Amran memastikan pihaknya kini tengah mengevaluasi kerja sama di bidang pertanian dengan Prancis.

Tidak hanya itu, Amran juga heran terhadap kebijakan Uni Eropa yang seakan-akan menganggap lebih penting menyelamatkan Orang Utan di Kalimantan ketimbang manusia yang hidup di dalamnya.

"Mereka menaruh perhatian pada Orang Utan di Kalimantan, sementara di bawah sawit ini orang benaran. Bukan Orang Utan yang cari hidup. Jadi ingat pendekatan (CPO) bukan hanya environment, tapi kesejahteraan," tuturnya.

Oleh karena itu, Amran pemerintah akan mendorong eksportir CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO. Negara yang dimaksud Amran yakni India, China, Pakistan, Bangladesh, Turki dan negara lainnya.

"Eropa minta macam-macam standar, tapi belinya cuma sedikit. Kita minta ke negara eksportir CPO jangan ekspor ke Eropa lagi. Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang Utan saja diperhatikan, ini orang asli. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare (kesejahteraan). Ini masalah harga diri bangsa, masalah Merah Putih, kita jangan mau diatur Eropa," ucap Amran.

Sebelumnya Parlemen Uni Eropa menilai, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.

Credit finance.detik.com

Eropa Keluarkan Resolusi Sawit, Mentan: Jangan Campuri Pertanian RI

Foto: Febri Angga Palguna

Jakarta - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, meminta Parlemen Uni Eropa untuk tidak mencampuri kebijakan Indonesia, khususnya dalam standarisasi crude palm oil (CPO).

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

"Jangan mencampuri urusan pertanian dalam negeri. Kita punya standar ISPO, kita sudah kerja sama dengan Malaysia RSPO, kita sudah join, kita punya standar sendiri untuk pertanian berkelanjutan. Silahkan diurus standarnya sendiri, Indonesia punya standar sendiri dan kita sudah sepakat dengan Malaysia," kata Amran usai acara Rapimnas HKTI di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Amran mengatakan, jika Uni Eropa terus melakukan kampanye hitam maka akan memberikan dampak secara langsung kepada kelompok petani sawit yang jumlahnya sekitar 30 juta.

Dampak yang dimaksud, kata Amran, kampanye hitam jika terus dilakukan maka akan menurunkan harga CPO. Ketika harga CPO turun, maka kelompok tani CPO yang jumlahnya 30 juta orang ini akan mencari pendapatan lain.

"Jika CPO ini turun harganya, komunitas petani ada 30 juta, ini bisa meninggalkan sawit, tapi sawitnya tetap, bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Artinya merusak hutan, merambah hutan karena mencari kehidupan baru. Siapa yang bisa halangi kalau 30 juta bergerak," tambahnya.

Lanjut Amran, pemerintah terus melakukan nego dengan beberapa negara Eropa soal resolusi sawit tersebut. Pemerintah telah berbicara dengan Jerman, Spanyol dan Denmark.

"Kami sudah bicara, Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang utan saja diperhatikan, ini orang beneran. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare, kalau harga turun CPO karena mereka black campaign, yang terjadi hutan semakin rusak karena mereka tinggalkan (sawit), tidak mungkin sawitnya ditebang. Pasti bergerak ke hutan mencari sumber pendapatan baru," ungkapnya.

Amran mengimbau, kepada seluruh eksportir yang melakukan pengiriman ke negara-negara yang mengganggu kebijakan Indonesia soal CPO, maka harus dikurangi volume ekspornya.

"Untuk Indonesia, sekarang kita sudah mengalihkan CPO untuk biofuel, B20 7 juta, B30 13 juta. Kami himbau ke seluruh eksportir negara-negara yang mengganggu dikurangi ekspornya ke sana. Hitung-hitungan, ke Eropa berapa pasarnya, yang Prancis itu 200 ribu ton, enggak berpengaruh," tutupnya.

Credit finance.detik.com

Ini Alasan Rini Pilih Pahala Mansury Jadi Dirut Garuda

Foto: Rachman Haryanto

Tangerang - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) memilih Pahala Mansury sebagai direktur utama (dirut) baru. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini.

Pahala menggantikan Arif Wibowo yang menjabat sebagai dirut Garuda sejak Desember 2014. Apa alasan Pahala yang punya latar belakang keuangan ini dipilih jadi pemimpin maskapai pelat merah?

"Kalau pemegang saham bilang tepat, ya pasti tepat. Kan ada prosesnya," kata Komisaris Utama Garuda, Jusman Syafii Djamal, di sela-sela RUPS yang digelar di kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/4/2017).

Menurutnya, saat ini Garuda mengalami dua tantangan. Pertama, yang sifatnya operasional, dan kedua, yang sifatnya struktural dalam arti finansial.

"Karena armadanya tumbuh besar, di situ ada bebas cost. Jadi saya kira, Ibu Rini (Soemarno, Menteri BUMN) mengambil latar belakang orang yang finansial. Karena secara operasional itu baik Garuda," ujarnya.

Jusman mengatakan, Arif sudah bekerja dengan baik membangun kinerja operasional Garuda. Namun saat ini dibutuhkan dibutuhkan strategi finansial yang berbeda.

"Beliau (Arif Wibowo) mungkin dilihat Ibu Rini membangun image operasional mungkin baik, tapi kendala finansial mungkin memerlukan strategi yang berbeda. Saya melihatnya begitu," tambahnya.

Credit finance.detik.com

Sah, Pahala Mansury Jadi Dirut Baru Garuda

Foto: Reno Hastukrisnapati Widarto

Tangerang - PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) punya direktur utama (dirut) baru. Pahala N. Mansury diangkat jadi dirut menggantikan Arif Wibowo.

"Pak Arif diganti oleh Pak Pahala dari (Bank) Mandiri," kata Komisaris Utama Garuda, Jusman Syafii Djamal di sela-sela RUPS yang digelar di kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/4/2017).

Arif sebelumnya menjabat Dirut Garuda menggantikan Emirsyah Satar pada 12 Desember 2014. Emirsyah mengundurkan diri pada 8 Desember 2014.

Credit finance.detik.com

Ini Strategi Pahala Pimpin Garuda Indonesia

Foto: Dok. Kementerian BUMN

Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) punya direktur utama (dirut) baru. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan hari ini, Pahala N Mansury ditunjuk secara resmi menjadi dirut baru, menggantikan Arif Wibowo.

Pahala sendiri sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Tbk. Lantas, apa yang akan dilakukan mantan bankir tersebut dalam memimpin maskapai pelat merah itu?

"Tentunya dari perspektif bankir salah satunya dalam jangka pendek bagaimana kita memastikan profitabilitas keuangan perusahaan itu meningkat," ungkap Pahala di kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/4/2017).

Pahala menilai, saat ini terjadi persaingan yang cukup ketat di industri penerbangan dalam negeri. Oleh karenanya, dirinya bakal berupaya untuk membuat Garuda bisa terus melakukan efisiensi dan bisa terus bersaing.

"Salah satunya dari sisi cost kita akan review secara menyeluruh biaya yang ada baik dari sisi biaya flat, kemudian biaya bahan bakar fuel, kemudian maintenance dan hal-hal apa yang bisa kita optimalkan," terangnya.

"Kita coba lihat dari biaya itu tadi dan hal-hal apa yang harus kita optimalkan dan melibatkan seluruh jajaran yang ada di Garuda untuk mencapai kesuksesannya dan optimalisasi dari revenue itu sendiri bagaimana kita optimalkan pendapat yang kita peroleh dengan strategi pricing, strategi distribusi dan melihat profitabilitas," sambungnya.

Untuk saat ini, Pahala mengatakan, dirinya masih akan terus mempelajari kondisi keuangan Garuda Indonesia, untuk bisa mengembangkan perseroan dengan lebih baik dan lebih bersaing.

"Salah satunya bagaimana kinerja keuangan dari Garuda ini bisa kita tingkatkan. Juga untuk bisa semakin bersaing meningkatkan pangsa pasar, baik itu domestik maupun juga internasional, regional khususnya dalam hal ini," tutur dia.

Credit finance.detik.com

Alasan Rini Copot Arif Wibowo dari Garuda Sebelum Masa Jabatan Habis

Arif Wibowo (Foto: Ari Saputra)

Tangerang - PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) punya direktur utama (dirut) baru. Pahala N. Mansury diangkat jadi dirut menggantikan Arif Wibowo.

Arif belum lama menjabat sebagai dirut Garuda, baru pada Desember 2014 diangkat menggantikan Emirsyah Satar yang mengundurkan diri.

Lalu apa alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mencopot Arif di masa jabatannya yang singkat itu?

Menurut Komisaris Utama Garuda, Jusman Syafii Djamal, saat ini Garuda mengalami dua tantangan. Pertama, yang sifatnya operasional, dan kedua, yang sifatnya struktural dalam arti finansial.

"Karena armadanya tumbuh besar, di situ ada bebas cost. Jadi saya kira, Ibu Rini mengambil latar belakang orang yang finansial. Karena secara operasional itu baik Garuda," ujarnya di sela-sela RUPS yang digelar di kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/4/2017).

Jusman mengatakan, Arif sudah bekerja dengan baik membangun kinerja operasional Garuda. Namun saat ini dibutuhkan dibutuhkan strategi finansial yang berbeda.

"Beliau (Arif Wibowo) mungkin dilihat Ibu Rini membangun image operasional mungkin baik, tapi kendala finansial mungkin memerlukan strategi yang berbeda. Saya melihatnya begitu," tambahnya.

Credit finance.detik.com

Dicopot dari Dirut Garuda, Arif: Saya Siap Terima Penugasan Berikutnya

Arif Wibowo (Foto: Ari Saputra)

Tangerang - Ini hari terakhir Arif Wibowo menjabat sebagai direktur utama (dirut) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Pahala Mansury untuk menggantikan Arif.

Arif yang sudah berkarir di Garuda selama 27 tahun itu mengaku siap menerima penugasan berikutnya dari pemerintah.

"Kita ini kan semangat pejuang saja, saya itu sudah 27 tahun 2 bulan 11 hari. Saya kira ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Saya siap menerima penugasan lebih lanjut. Dan saya ucapkan selamat kepada tim baru yang akan bertugas dan memperkokoh Garuda ke depan. Kalau penempatan lebih lanjut saya belum tahu," kata Arif usai RUPS di kantor Garuda, Tangerang, Rabu (12/4/2017).

"Pada kesempatan yang sangat baik ini kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini amanat dari Kementerian BUMN untuk memimpin Garuda. Saya juga tentu memberikan terima kasih kepada Menteri BUMN (Rini Soemarno) yang telah menunjuk saya untuk memimpin Garuda selama dua tahun ini," tambah Arif.

Menurutnya, saat ini tahapan di mana Garuda berkembang lebih besar lagi setelah mendapat pemimpin baru. Masih banyak ekspansi yang bisa dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.

"Ini adalah tahapan Garuda akan menjadi besar, dan tentu ini sangat harus dilakukan untuk lebih baik ke depan. Kepada seluruh direksi, karyawan, dan media, saya ucapkan terima kasih. Karena dua tahun pimpin Garuda ini merupakan suatu yang besar," katanya.

Arif menambahkan, pencapaian Garuda sekarang sudah sangat tinggi setelah menjadi pemain global. Hal ini bisa menjadi modal Garuda untuk semakin melebarkan sayapnya di internasional.

"Saya optimistis dengan hal-hal yang telah diputuskan. Di mana ini salah satu value yang baru, mudah-mudahan bisa menjadi fondasi ke depan. Dengan tim yang baru pada sore hari ini akan menjadikan Garuda semakin kuat dan lebih terbang mengangkasa di udara," ujarnya.

Credit finance.detik.com

Ini Dua Jenis Kapal Siluman Anti Radar Buatan Indonesia

Foto: Dok. PT PAL Indonesia

Jakarta - PT PAL Indonesia (Persero) mengadopsi teknologi stealth dalam pembuatan kapalnya. Dengan teknologi ini, kapal perang tidak akan terdeteksi oleh radar milik musuh.

Sedikitnya ada dua jenis kapal buatan PT PAL Indonesia yang mengadopsi teknologi stealth. Kedua jenis kapal tersebut, adalah kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Cepat Rudal (KCR).

"Kita ini kan PKR kemudian KCR itu semua didesain dari sisi bentuk, getarannya, kebisingannya. Itu tidak bisa terdeteksi oleh radar," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Kapal PKR Foto: Dok. PT PAL Indonesia

Saat ini, untuk kapal PKR sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kapal jenis ini juga banyak digunakan di negara lain di dunia.

"Tentunya yang Indonesia baru dua ini. Kapal jenis ini negara besar sudah punya," tutur Elly.

Sedangkan untuk kapal KCR, PT PAL masih fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini, tercatat ada 3 unit kapal KCR yang sudah dibangun PT PAL.

"KCR yang sudah kita serahkan kan tiga, itu 2015 akhir. Sekarang masih bangun lagi satu untuk TNI semua," ujar Elly.

Kapal KCR Foto: Dok. PT PAL Indonesia

Credit finance.detik.com

Mengenal Kapal Siluman Buatan Indonesia

Foto: Dok. PT PAL Indonesia

Jakarta - PT PAL Indonesia (Persero) dikenal sebagai salah satu BUMN galangan kapal yang cukup produktif membangun kapal. BUMN yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur ini, telah memproduksi kapal baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa kapal yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia juga mengadopsi teknologi stealth. Dengan menggunakan teknologi ini, kapal tidak akan terdeteksi oleh radar musuh.

"Stealth artinya siluman, artinya kapal itu enggak boleh tertangkap radar," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Agar kapal tidak terdeteksi radar musuh, lanjut Elly, pembangunan kapal harus memperhatikan sejumlah ketentuan. Misalnya, memiliki getaran yang kecil, suara kapal yang tidak terlalu berisik, hingga desain kapal yang perlu didesain dalam bentuk tertentu.

"Nah supaya enggak tertangkap radar, getaran harus kecil. Terus kemudian vibrasi kecil gitu kemudian suaranya juga tidak terdengar, bentuknya juga harus dibentuk sedemikian rupa supaya radar itu enggak bisa menangkap," tutur Elly.

"Puluhan kilometer kalau di laut enggak terdeteksi," tambah Elly.

Salah satunya adalah kapal perang 'perusak' kedua jenis Guided Missile Frigate/Perusak Kawal Rudal (PKR). Satu unit kapal PKR sudah dikirim ke TNI AL beberapa waktu lalu. Kemudian untuk pesanan kapal kedua akan dikirim pada Oktober 2017 mendatang.

Kapal PKR Foto: Dok. PT PAL Indonesia

"Ini sudah terjadi di kapal-kapal PKR ini dan kapal kita sudah kita sedemikian. Supaya sekecil mungkin katakan kalau radar menangkap itu, hanya dikiranya kapal kecil bukan kapal perang," ujar Elly.

Credit finance.detik.com

Mengintip Kecanggihan Kapal Siluman Buatan Indonesia

Foto: Dok. PT PAL Indonesia

Jakarta - Sejak 2013 lalu, PT PAL Indonesia (Persero) memulai produksi kapal menggunakan teknologi stealth. Teknologi ini membuat kapal perang tidak terdeteksi oleh radar musuh dari kejauhan.

BUMN galangan kapal yang berpusat di Surabaya ini sedikitnya sudah membangun dua jenis kapal perang yang mengadopsi teknologi stealth, yaitu kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Cepat Rudal (KCR).

"Tentunya yang Indonesia baru dua ini. Kapal jenis ini negara besar sudah punya," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Kapal PKR memiliki panjang 105 meter dengan lebar 14 meter. Kapal ini bisa melesat dengan kecepatan 28 knots. Saat beroperasi, PKR bisa membawa 122 kru kapal hingga 20 hari.

Kapal ini memiliki keunggulan utama yaitu tidak terdeteksi radar oleh kapal perang maupun kapal selam. Kapal ini umumnya digunakan untuk menjaga kedaulatan laut hingga bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya adalah KCR. Kapal ini memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8 meter. Kapal ini mampu melesat hingga 28 knots dengan jarak maksimum 2.400 Nmiles.

Selain itu, kapal ini juga mampu mengangkut 55 penumpang dengan masa jelajah hingga 5 hari. Kapal ini dilengkapi dengan 1 unit senjata utama kaliber 57 mm, senjata kaliber 20 mm, dan 2 buah rudal. Sama seperti PKR, KCR juga tidak terdeteksi radar oleh kapal perang maupun kapal selam.

Saat ini, untuk kapal PKR sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kapal jenis ini juga banyak digunakan dan diproduksi di negara lain di dunia.

Sedangkan untuk kapal KCR, PT PAL masih fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini, tercatat ada 3 unit kapal KCR yang sudah dibangun PT PAL dan satu unit lagi dalam tahap pembangunan.

"KCR yang sudah kita serahkan kan tiga, itu 2015 akhir. Sekarang masih bangun lagi satu untuk TNI semua," ujar Elly.

Credit finance.detik.com

Putin: Aksi AS di Suriah, Ingatkan Invasi AS ke Irak Tahun 2013

Putih: Aksi AS di Suriah, Ingatkan Invasi AS ke Irak Tahun 2013 — Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) saat ini di Suriah mengingatkan dia tentang apa yang dilakukan AS di Irak pada tahun 2003 lalu. Foto/Istimewa

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) saat ini di Suriah mengingatkan dia tentang apa yang dilakukan AS di Irak pada tahun 2003 lalu. Saat itu, AS melakukan invasi ke Irak untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein dengan tudingan kepemilikan senjata nuklir dan kimia.

"Saya sudah mengatakan, serangan udara ini mengingatkan saya akan peristiwa di Irak pada tahun 2003, ketika perwakilan AS di Dewan Keamanan PBB menunjukkan senjata kimia yang diduga ditemukan di Irak," ucap Putin.

"Kampanye militer kemudian diluncurkan di Irak dan mengakibatkan kehancuran negara, dengan pertumbuhan ancaman teroris dan munculnya ISIS di panggung internasional, tidak lebih, tidak kurang," sambungnya, seperti dilansir France24 pada Rabu (12/4).

Alasan AS melakukan serangan di Irak sendiri sejatinya tidak terbukti. Agen CIA, John Nixon, yang menginterogasi mantan diktator Irak Saddam Hussein mengungkap kekeliruan tuduhan AS soal kepemilikan senjata pemusnah massal. Interogator Saddam itu menyatakan, tuduhan itu memalukan bagi AS.

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, salah satu perencana serangan ke Irak menyampaikan permohonan maaf atas serangan yang dilancarkan koalisi pimpinan AS di Irak saat itu.

Blair mengaku, dirinya menyesalkan atas perencanaan konflik yang buruk. Ia tidak memikirkan bagaimana nasib Irak selanjutnya, setelah Saddam Hussein berhasil dilengserkan. Blair meminta maaf karena telah mempercayai laporan intelijen yang salah, yang dia gunakan untuk membenarkan serangan ke Irak saat itu.

Credit sindonews.com

Presiden Trump Juluki Assad Jagal!

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meledek Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai “jagal” atau pembantai dengan serangan senjata kimia yang diluncurkan pasukan Suriah. Ledekan Trump itu muncull saat konferensi pers dengan Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg.

Pemerintah Trump sudah berkali-kali menuduh rezim Assad membunuh rakyatnya sendiri. ”Itu jagal. Itu jagal,” kata Trump mengacu pada Assad, pada hari Rabu. ”Jadi saya merasa bahwa kami (AS) harus melakukan sesuatu tentang hal itu,” lanjut Presiden Trump, seperti dilansir CNN, Kamis (13/4/2017).

Penggunaan julukan oleh Trump ini untuk menggambarkan bahwa Presiden Suriah melakukan kejahatan perang dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan selama perang saudara berkepanjangan. Trump, di masa lalu, pernah menyebut Presiden Assad “jahat” dan ”binatang”.

Trump membela keputusan serangan rudal-rudal jelajah Tomahawk AS terhadap pangkalan udara Suriah di Shayrat, Homs, yang diklaim sebagai respons atas serangan senjata kimia yang dituduhkan terhadap rezim Suriah. “Saya benar-benar tidak ragu lagi kami melakukan hal yang benar,” ucapnya.

”Anak-anak sekarat, bayi sekarat, ayah memegang anak-anak yang meninggal di lengan mereka, anak-anak tewas,” kata Trump.

”Tidak mungkin ada pemandangan yang lebih buruk, dan itu seharusnya tidak diperbolehkan,” papar Trump yang pernyataannya digemakan Sekjen NATO Jens Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Jubir Trump Sampaikan Penyesalan Terkait Pernyataan Assad-Hitler

WASHINGTON - Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer menyatakan penyesalan terkait pernyataanya yang membandingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan Adolf Hitler. Spicer memicu kontroversi dengan mengatakan Assad lebih buruk dari Hitler, karena menurutnya Hitler tidak menggunakan senjata kimia.

Spicer mengatakan, dia secara profesional telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan menyebut Presiden AS Donald Trump sangat kecewa dengan hal itu.

"Saya membuat kesalahan. Tidak ada cara lain untuk mengatakan itu. Saya masuk ke topik yang tidak seharusnya dan saya benar-benar menyesal. Saya harap saya bisa menunjukan penyesalan karena melakukan itu dan saya meminta maaf karena telah membuat kekacauan," ucap Spicer, seperti dilansir Reuters pada Rabu (12/4).

Dia kemudian mengatakan, pernyataan itu benar-benar buruk, karena hal itu berpotensi menghacurkan apa yang sudah dicapai AS dalam sepekan terakhir.

"Presiden Donald Trump telah meraih sukses yang cukup luar biasa dalam beberapa pekan terakhir, dan tugas saya harusnya untuk memperkuat pesan prestasi, tapi saya telah mengecewakan Presiden," ucapnya.

Spicer membuat pernyataan itu pada konferensi berita harian, saat diskusi tentang serangan senjata kimia pada 4 April di Suriah yang menewaskan 87 orang. Washington telah menyalahkan serangan itu kepada pemerintah Assad.

Dia sejatinya telah menyatakan permintaan maaf mengenai hal ini. Dalam sebuah wawancara dengan CNN kemarin, dia mengatakan seharusnya tidak membuat perbandingan itu.

Credit sindonews.com

Israel Kecam AS Terkait Perbandingan Assad dengan Hitler

TEL AVIV - Israel melemparkan kecaman keras terhadap Amerika Serikat (AS) akibat pernyataan yang dilontarkan juru bicara Donald Trump, Sean Spicer. Sebelumnya, Spicer memicu kontroversi dengan mengatakan Bashar al-Assad lebih buruk dari Adolf Hitler, karena Hitler tidak menggunakan senjata kimia.

Menteri Intelijen Israel, Yisrael Katz menyatakan, apa yang disampaikan Spicer adalah sebuah kesalahan besar. Dia kemudian mendesak Spicer untuk meminta maaf, dan bila perlu mundur dari jabatannya saat ini.

“Pernyataan Sean Spicer mengenai Hitler tidak menggunakan senjata kimia adalah sesuatu yang keterlaluan. Kami memiliki kewajiban moral mengenai pertimbangan kebijakan. Kita harus menuntut ia meminta maaf, atau mengundurkan diri,” ucap Katz seperi dilansir Harerz pada Rabu (12/4).

Spincer membuat pernyataan itu pada konferensi berita harian, saat diskusi tentang serangan senjata kimia pada 4 April di Suriah yang menewaskan 87 orang. Washington telah menyalahkan serangan itu kepada pemerintah Assad.

Spicer sendiri sejatinya telah menyatakan permintaan maaf mengenai hal ini. Dalam sebuah wawancara dengan CNN kemarin, dia mengatakan seharusnya tidak membuat perbandingan itu.

"Ini adalah sebuah kesalahan. Saya seharusnya tidak melakukan itu dan saya tidak akan melakukannya lagi. Itu tidak pantas dan tidak sensitif," ucapnya.

Credit sindonews.com

Profesor AS: Tuduhan Gedung Putih soal Serangan Kimia Suriah Hoax

WASHINGTON - Sebuah laporan singkat dideklasifikasi dari intelijen Gedung Putih tidak bisa membuktikan adanya serangan senjata kimia di Khan Sheikhoun, Idlib, yang dituduhkan terhadap pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Seorang profesor Amerika Serikat (AS) yang mempelajari laporan itu menyatakan bahwa tuduhan serangan senjata kimia oleh rezim Suriah palsu atau hoax.

Profesor yang mempelajari laporan intelijen AS itu adalah Theodore Postol dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). Profesor ini pada 2013 juga menentang klaim serangan kimia di Suriah.

Intelijen AS merilis laporan singkatnya pada hari Selasa lalu. Meski tak ada pernyataan bukti rezim Suriah melakukan serangan senjata kimia, tapi pemerintah Presiden Donald Trump tetap menuduh pasukan Assad menjatuhkan bom gas sarin terhadap warga sipil di Khan Sheikhoun, yang dikuasai pemberontak Suriah.

“Laporan berisi tidak ada bukti sama sekali bahwa serangan ini adalah hasil dari mesiu yang dijatuhkan dari pesawat terbang,” tulis Postol, yang mengkaji laporan 14 halaman yang diberikan kepada Russia Today.
”Saya percaya itu dapat ditunjukkan, tanpa diragukan lagi, bahwa dokumen itu tidak menyediakan bukti apapun bahwa pemerintah AS memiliki pengetahuan yang konkret bahwa pemerintah Suriah adalah sumber dari serangan kimia di Khan Sheikhun,” lanjut Postol.

”Saya hanya punya beberapa jam untuk segera meninjau laporan intelijen Gedung Putih. Tapi secara teliti cepat menunjukkan tanpa banyak analisis bahwa laporan ini tidak menjadi benar,” tulis Postol, yang dilansir Kamis (13/4/2017).

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladmir Putin, juga meragukan tuduhan AS terhadap sekutunya itu. Putin menilai rezim Suriah dirancang untuk dituduh melakukan serangan senjata kimia sehingga Washington merasa berhak meluncurkan serangan rudal-rudal jelajah Tomahawk terhadap pangkalan udara Suriah di Shayrat, Homs.

Meski demikian, Menteri Pertahanan AS James Mattis kepada wartawan di Pentagon pada hari Selasa tetap yakin, rezim Assad sebagai pelaku serangan senjata kimia yang menurut laporan telah membunuh hingga 80 orang, termasuk bocah-bocah tak bersalah.

”Hal ini sangat jelas ada yang merencanakan serangan ini, yang berwenang yang melakukan serangan ini sendiri,” kata Mattis mengacu pada rezim Suriah.

Report by White House Alleging Proof of Syria as the Perpetrator of the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun... by RT America on Scribd

Credit sindonews.com