Eks Kepala Senjata Gedung Putih: Bom Nuklir AS di Turki Tak Aman

 

Bom nuklir B-61 milik Amerika Serikat. | (US Departement of Defense)

 

WASHINGTON - Direktur Kebijakan Pertahanan dan Pengendalian Senjata pada staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih era Presiden Bill Clinton memperingatkan bahwa bom nuklir B-61 yang ditempatkan di Turki tidak aman dan mudah direbut “jihadis”. Senjata nuklir taktis AS itu ditempatkan di Pangkalan Udara Incirlik, Turki.

”Tidak ada do-overs dalam sejarah, tetapi ada pelajaran,” kata mantan pejabat top Gedung Putih bernama Steve Andreasen itu.

”Bagaimana jika komandan pangkalan di Incirlik Turki telah memerintahkan pasukannya di sekitar perimeter pangkalan untuk mengubah senjata mereka pada tentara AS yang kabarnya menjaga bunker penyimpanan senjata nuklir AS di sana?,” lanjut dia, seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (15/8/2016).

Kekhawatiran disampaikan Andreasen setelah rezim Pemerintah Presiden Turki Tayyip Erdogan frustasi dengan menyalahkan AS sebagai bagian dari upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 lalu. Turki hingga kini bersikeras mendesak AS mengekstradisi ulama Fethullah Gulen yang dituding Turki sebagai salah satu dalang upaya kudeta militer.

Erdogan pernah menyebut Gulen hanya “pion” dalam rencana upaya kudeta di Turki. Komentar Erdogan itu bias, mengingat Gulen sudah sekian tahun tinggal di AS. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Turki, Soylu Suleyman, dalam sebuah wawancara mengatakan; “AS berada di balik kudeta”.

Komentar itu berlanjut dengan pemberitaan surat kabar pro-pemerintah Turki yang menyebut jendereal top AS dalang utama kudeta lengkap dengan foto yang dipajang di halaman depan.

Senjata nuklir taktis AS yang ditempatkan di Incirlik, Turki, memiliki kekuatan 100 kali dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II. Senjata berbahaya itu rawan direbut kelompok radikal, mengingat lokasi pangkalan udara Incirlik hanya 60 mil (97 km) dari basis ISIS atau Daesh di perbatasan Suriah-Turki.

”Kami berada dalam untuk bentangan panjang ketidakpastian politik di Turki, diperburuk oleh meningkatnya anti-Amerikanisme,” kata Andreasen. "Setiap senjata nuklir yang disimpan di sana lebih cenderung mempersulit daripada meningkatkan arus politik dalam negeri dalam bermain,” imbuh dia.




Credit  Sindonews

Belanda Tuntut 6,5 Miliar Gulden untuk Penyerahan Kedaulatan Indonesia

 

Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

 

 

Sudah bukan jadi rahasia umum Belanda memperoleh berbagai kenikmatan saat menduduki Kepulauan Indonesia. Boleh dikata selama 3,5 abad berkuasa di Hindia Belanda, seluruh hasil bumi, bahan tambang dan berbagai produk lainnya diangkut ke negerinya. Untuk kemudian dipasarkan ke Eropa, Amerika dan pasaran dunia lainnya dengan keuntungan tinggi.

Pada 1942, Jepang membuat Belanda bertekuk lutut di Indonesia. Sementara negerinya diduduki Nazi. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak tahu perbaikan dan pembangunan kembali Negeri Belanda yang rusak berat setelah Perang Dunia ke-II justru dibantu bangsa Indonesia.

Dalam Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag, Desember 1949 diputuskan sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia. Lambert Gielbels, sejarawan Belanda dalam sebuah tulisannya yang dikutip sebuah surat kabar di Ibu Kota mengungkapkan sebenarnya Belanda menuntut 6,5 miliar gulden. Yang berarti uang yang digunakan untuk menindas bangsa Indonesia, termasuk dua agresi militernya selama revolusi fisik, justru harus dibayar pemerintah baru Indonesia.

Pembayaran hasil KMB itu berlangsung terus antara 1950-1956, sampai RI secara sepihak membatalkan persetujuan KMB karena menyadari persetujuan itu berat sebelah. Ketika itu Indonesia telah membayar pada Belanda empat miliar gulden. Periode tersebut, menurut Gieberls disebutkan sebagai 'keajaiban Belanda.' Tapi, menurutnya, tidak disebutkan sama sekali hasil itu berkat sumbangan bekas tanah jajahannya.

Ratu Beatrix

Belanda Dituntut Minta Maaf kepada Indonesia

Yang menjadi pertanyaan kenapa justru Indonesia yang harus membayar Belanda dan bukan sebaliknya. Pemerintah Indonesia sendiri selama ini tidak pernah menuntut untuk meminta maaf atas kekejaman dan penindasan yang dilakukan selama 350 tahun penjajahan. Apalagi menuntut ganti rugi. Tapi, di Negeri Belanda sejak lama terdengar banyak kalangan yang meminta agar pemerintahnya mau meminta maaf kepada Indonesia.

Bahkan ada yang berpendapat meminta maaf saja tidak cukup. Karena kerugian dan penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan sangat besar, tidak dapat terhapus hanya sekedar maaf. Seperti pada 1995, saat Ratu Beatrix dan suaminya Pangeran Philip berkunjung ke Indonesia.

Ratu didesak rakyatnya agar mau meminta maaf selama ia berada di Indonesia. Memang, permintaan maaf itu tidak disampaikan. Ratu hanya meminta agar kedua negara mau melupakan peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lampau.

Sukarno

Indonesia Menggugat

Terhadap kekejaman penjajah Belanda itu, Bung Karno mengungkapkan ketika diadili di depan pengadilan kolonial Bandung, 18 Agustus 1930. Ia memberikan judul "Indonesia Menggugat" dalam pembelaannya.
Bung Karno yang saat itu berusia 29 tahun telah menggugat politik kolonial Belanda. Termasuk pengurasan 70 persen dari hasil bumi dan tambang Hindia Belanda yang dilarikan ke negerinya. Data-data kekejaman kolonial yang diungkapkan Bung Karno justru dikutip dari kalangan mereka sendiri.

"Tak ada satu negeri pun di dunia kelebihan ekspornya begitu tinggi seperti Hindia Belanda." Pernyataan ini sebagai gugatan Bung Karno karena sedikit sekali barang impor yang masuk negeri jajahan.

"Bagi rakyat Indonesia, baik imperialisme 'tua' maupun imperialisme 'modern', kedua-duanya menyedot habis hasil bumi Indonesia. Pernyataannya ini menunjukkan sejak masa JP Coen hingga sistem tanah paksa, dan kemudian pada masa modern, teror kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia tiada pernah henti. 

Mengenai sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal van der Bosh dan para penggantinya (1830 -1870), Bung Karno menggugatnya sebagai tindakan yang sampai kapan pun sukar dilupakan.

Sukarno

Kerja Rodi Sengsarakan Rakyat Indonesia

Sistem rodi yang ditakuti ini mengakibatkan puluhan ribu rakyat kita meninggal dunia, baik karena kelaparan maupun penyakit. Van der Bosh sendiri karena dianggap berjasa karena menggemukkan uang pemerintah kolonial telah mendapat gelar bangsawan Graaf, sebuah gelar yang sangat tinggi dari Kerajaan Belanda. Padahal, ia menari-nari di atas
bangkai beribu-ribu rakyat Indonesia yang harus mati di negerinya yang subur.

Di Grobongan, Jawa Tengah dari 98 ribu penduduknya, tinggal 9.000 orang akibat sistim ini. Di Demak, dari 336 ribu penduduknya hanya tinggal 120 ribu orang. Eduard Douwes Dekker alias Multatuli -Asisten Residen Belanda di Lebak (Banten)- telah menyerang negaranya sendiri akibat sistem ini.

"Betul tuan hakim. Kejahatan cultuurstelsel adalah kejahatan kuno, tetapi hati nasional kami tidak gampang untuk melupakannya," tegas Bung Karno di hadapan pengadilan.
Willard A. Hanna, mantan pimpinan Kantor Penerangan AS (USIS) di Jakarta dalam buku: Hikayat Jakarta mengemukakan betapa besarnya ekspor dari Hindia Belanda selama Perang Dunia I. Lebih dari satu miliar dolar per tahun berupa bahan-bahan mentah.

Bahkan, tulis Hanna, pada zaman malaise atau resesi ekonomi (sekitar 1930-an), waktu nilai ekspor menurun jadi separuh, batas keuntungan masih demikian besarnya, sehingga mereka yang berada dan kaya tidak kekurangan apa-apa. Karena itu, apalah salahnya kalau Belanda meminta maaf.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bangun Pelabuhan Patimban, Pemerintah Cari Utang Rp 22 T

 

 

Foto: ilustrasi pengembangan pelabuhan

 

Jakarta -Pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai pengganti lokasi Pelabuhan Cilamaya di Karawang yang batal digarap. Fase I, pembangunan pelabuhan ini sendiri akan selesai bertahap mulai 2019 dan beroperasi penuh di 2021.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Wismana Adi, mengatakan pemerintah tengah mencari pendanaan sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 22,30 triliun (US$ 1 = Rp 13.120) untuk proyek tahap pertama tersebut. Rencananya, proyek Pelabuhan Patimban akan dibiayai dari pinjaman Jepang.

"Ada tahap I yang akan selesai pada 2019, tetapi pemanfaatan fase I setelah pelabuhan jadi, itu di 2021 dari rencana sekarang. Dan US$ 1,7 miliar yang kita perlukan," kata Wismana ditemui di kantornya, Taman Surapati, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

"Jadi dari pendanaan saja, itu yang dimasukkan dalam blue book (untuk proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta) US$ 1,7 miliar untuk pinjaman," imbuhnya.

Wismana menuturkan, pemerintah sendiri masih menghitung berapa porsi pendanaan yang bersumber dari APBN, mengingat ada perubahan nilai investasi Pelabuhan Patimban.

"Yang penting amankan dulu itu (pinjaman), dana pendampingnya itu akan disesuaikan. Kalau dulu sekitar US$ 2,2 miliar dengan dana pendamping US$ 800 juta, yah kira-kira segitu, kalau US$ 1,7 miliar ada penyesuaian," jelas Wismana.

Dia mengungkapkan, jika fase pertama selesai, pelabuhan untuk ekspor impor kawasan industri Jawa Barat ini bakal memiliki daya tampung 3,4 juta TEUs.

"Fase I sudah bisa berfungsi sepenuhnya sekitar 3,4 juta TEUs. Nanti fase II dan III selesai, artinya menambah lagi sekitar 7,5-8 juta TEUs. Yang penting pelabuhan pertamanya dulu (selesai)," ujar Wismana.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah menawarkan keikutsertaan investasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada Jepang. Penawaran dilakukan saat Presiden Joko Widodo melakukan lawatan kenegaraan ke Negeri Sakura tersebut Mei lalu.




Credit  detikfinance

Saham PGE Akan Dibagi 2, PLN dan Pertamina Sama-sama Punya 50%

 

 

 Foto: Rengga Sancaya

 

Jakarta -Sekitar 2 pekan lalu, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) diundang rapat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam pertemuan tersebut, Rini memerintahkan PLN mengakuisisi 50% saham anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang pengembangan panas bumi, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengungkapkan bahwa PGE akan jadi 'perusahaan patungan' PLN dan Pertamina. PLN telah mendapat lampu hijau dari Kementerian BUMN untuk melakukan aksi korporasi ini.

"Nanti akan jadi semacam perusahaan patungan. PGE dimiliki bersama oleh PLN dan Pertamina 50:50. Ini sudah dibicarakan dengan Dirut Pertamina, dengan PGE, dan Menteri BUMN," kata Sofyan saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Dia menambahkan, akuisisi ini akan membuat PGE jadi lebih besar karena mendapat tambahan suntikan modal dari PLN. Dengan begitu, PGE bisa lebih banyak melakukan eksplorasi dan produksi panas bumi di dalam negeri.

PLN sendiri juga akan diuntungkan karena bisa memperoleh uap panas bumi dengan harga lebih murah, tak perlu negosiasi harga berlarut-larut lagi dengan Pertamina.

"Manfaatnya, (PGE) jadi besar, jadi efisien. Kan dulu uapnya dari Pertamina, habis itu baru dibeli PLN, sekarang kan langsung, terus dijadiin listrik," paparnya.

Pihaknya berharap harga listrik panas bumi bisa ditekan hingga di bawah US$ 10 sen/kWh, setelah PLN ikut memiliki PGE.

"Biaya untuk panas bumi ini pasti jadi turun harganya, itu kan komponen energi terbarukan. Sekarang ada yang US$ 11 sen/kWh, ada yang US$ 13 sen/kWh. Harapannya bisa lebih rendah, siapa tahu bisa single digit," tuturnya.

Meski pengembangan panas bumi bukan bidang usaha yang ditekuni PLN, akuisisi PGE tak akan membuat PLN kelimpungan. Sebab, kata Sofyan, PGE akan dikelola bersama dengan Pertamina. Pertamina fokus mengebor dan memproduksi uap, PLN yang membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

"Kan Pertamina yang ngebor, produksi panas bumi. Kita produksi listriknya," tutupnya.



Credit  detikfinance

PLN Akan Akuisisi Pertamina Geothermal Energy, Ini Penjelasan Rini

 

Foto: Ardan Adhi Chandra

 

Jakarta -Menteri BUMN Rini Soemarno memerintahkan PT PLN (Persero) untuk mengakuisisi 50% saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha Pertamina yang mengembangkan energi panas bumi.

Rini menjelaskan, akuisisi PGE ini bertujuan supaya potensi energi panas bumi Indonesia yang mencapai 29.000 MW bisa dimaksimalkan. Pertamina handal dalam melakukan pengeboran untuk mencari sumber-sumber panas bumi, sedangkan PLN mahir membangun pembangkit dan menjual listrik.

Bila keduanya bersinergi, tentu pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri bisa berjalan sangat cepat. Sinergi ini didorong Rini dengan membuat PGE menjadi perusahaan yang dimiliki bersama oleh PLN dan Pertamina.

"Penjual listrik adalah PLN. Nah, pengebor ke bawah adalah Pertamina. Saya ingin dorong geothermal karena itu energi bersih, energi yang terbarukan, jadi kita dorong supaya lebih cepat geraknya. Karena itu saya minta ini menjadi partner berdua. Yang satu ada kekuatannya untuk mengebor, yang satu menang listriknya, transmisinya, marketing listriknya itu semua ada PLN. Jadi (kepemilikan saham) 50:50, exactly," papar Rini saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Rini menambahkan, akuisisi ini sama sekali tidak menyingkirkan Pertamina dari PGE. PLN pun membutuhkan Pertamina karena eksplorasi dan produksi uap panas bumi bukan keahlian PLN. Sebaliknya, Pertamina membutuhkan PLN untuk memproduksi dan menjual listrik dari tenaga panas bumi.

"PGE-nya 50%, 50%-nya PLN. Jadi PGE tetap bagian dari Pertamina. Jangan lupa, PLN juga tidak bisa sendiri karena dalam drilling itu ahlinya Pertamina. Tapi jual listrik bukan ahlinya Pertamina. Pertamina ahlinya jual BBM. Karena itu kami tekankan harus di-link dengan PLN," dia menegaskan.

Deputi Bidang Energi, Logitik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, menambahkan bahwa akuisisi ini juga bertujuan untuk meringankan beban Pertamina. Pertamina sudah punya banyak proyek besar seperti pembangunan kilang baru, ekspansi mencari sumber-sumber minyak ke luar negeri, dan sebagainya.

Maka untuk pengembangan panas bumi, PLN ikut masuk membantu.

"Selama ini PGE di-support keuangan dari Pertamina sementara Pertamina punya penugasan lain cukup besar, kilang dan lain-lain itu besar. Ketika PGE harus dibesarkan untuk kepentingan PLN maka harus dibentuk satu institusi kuat secara bisnis dan keuangan yang tidak mengganggu induknya," dia menerangkan.

Pihaknya telah menunjuk Dana Reksa untuk menjadi konsultan yang menghitung valuasi saham PGE. Setelah perhitungan selesai, akan diketahui berapa yang harus dibayar PLN ke Pertamina untuk membeli 50% saham PGE.

"Sekarang baru penunjukan konsultan, Dana Reksa nanti jadi konsultan," pungkasnya.




Credit  detikfinance

Tegang dengan China, AS Kirim 3 Pesawat Bomber Nuklir ke Pasifik

 

Pesawat-pesawat pengebom nuklir strategis AS. | (US Air Force)

 

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim tiga pesawat pengebom (bomber) nuklir ke kawasan Pasifik untuk pertama kalinya sejak ketegangan dengan China pecah. Ketegangan itu dipicu sengketa kawasan Laut China Selatan, di mana Beijing membangkang putusan Pengadilan Tetap Arbitrase yang tidak mengakui klaim China atas kawasan maritim itu.

Pesawat-pesawat bomber nuklir AS itu berbahaya, karena berpotensi membunuh semua orang di wilayah Pasifik jika senjata nuklir ditembakkan.

Selain soal krisis Laut China Selatan, ketegangan Washington dan Beijing juga dipicu rencana AS untuk menyebarkan sistem anti-rudal THAAD di Korea Selatan. China merasa, sistem anti-rudal THAAD AS tidak hanya untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman serangan Korea Utara, tapi juga diarahkan pada Beijing.

Pengiriman tiga jenis pesawat pengebom nuklir strategis AS ke Pasifik ini sebagai upaya Washington untuk meyakinkan sekutu-sekutunya di Asia  di tengah meningkatnya “agresi” China di Laut China Selatan setelah kalah dalam Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag.

Angkatan Udara AS pada hari Rabu telah mengumumkan ketiga jenis pesawat bomber nuklir yang dikerahkan, yakni Boeing B-52H Stratofortress, Rockwell B-1B Lancer, dan Northrup Grumman B-2A Spirit. Ketiga pesawat berbahaya itu akan beroperasi secara bersamaan di wilayah Komando Pasifik AS untuk mendukung misi Continuous Bomber Presence (CBP) dan Bomber Assurance and Deterrence (BAAD).

Dalam pengumumannya, Angkatan Udara AS mengatakan bahwa pengerahan tiga pesawat bomber nuklir ke Pasifik sebagai kebutuhan untuk menangkal potensi lawan. Namun AS menolak untuk secara eksplisit menyebut nama China sebagai lawan utama di Pasifik.

Situs analis pertahanan, IHS Jane, menyatakan China jelas jadi lawan utama AS di Pasifik. ”Kekuatan militernya yang tumbuh menempatkan Beijing di sisi lain dari laras nuklir Amerika,” bunyi laporan situs analis pertahanan Barat itu, yang dikutip Sputniknews, Jumat (12/8/2016).

Tak mau kalah, China juga semakin gencar mengerahkan kapal-kapalnya ke wilayah sengketa Laut China Selatan. Langkah China ini menyusul pernyataan AS yang menyebut bahwa setiap upaya militerisasi di kawasan akan menyeberangi ”garis merah”.

Beijing telah mempertahankan kehadiran dua kapal kecil dan tiga kapal keamanan di sekitar Scarborough Shoal, salah satu wilayah sengketa utama di Laut China Selatan. Para pejabat AS yang akrab dengan laporan intelijen mengatakan kepada Washington Free Beacon bahwa sekarang ada lebih dari selusin kapal China di kawasan tersebut.

Taktik pengerahan kapal-kapal keamanan yang diikuti ratusan kapal nelayan Beijing ini mirip dengan taktik yang digunakan China dalam menghadapi Jepang dalam sengketa di Laut China Timur.




Credit  Sindonews

Bom Nuklir Rusia Tak Akan Ditempatkan Permanen di Suriah

 

Pesawat jet tempur Rusia di pangkalan udara Khmeimim, Suriah. | (Ministry of defence of the Russian Federation/Sputnik)

 

MOSKOW - Penempatan bom nuklir dan pesawat pengebom strategis Rusia tidak akan ditempatkan secara permanen di pangkalan militer Rusia di Khmeimim, Suriah. Meski demikian, pangkalan militer itu akan diperluas.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Frants Klintesvich, kepada surat kabar Izvestia. Menurutnya, itu merupakan kesepakatan yang dibuat Rusia dengan pihak berwenang Suriah.

Senator Rusia ini mengatakan bahwa kekuatan Moskow yang ditempatkan di Khmeimim cukup. “Namun bisa diperluas sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Suriah,” katanya, yang kutip semalam (11/8/2016).

Pangkalan militer itu membutuhkan renovasi infrastruktur, instalasi sistem stasioner baru pengontrol lalu lintas udara dan modernisasi lapangan udara untuk mengakomodasi semua jenis pesawat militer, termasuk penerbangan strategis.

”Senjata nuklir dan (pesawat) pengebom (strategis) tidak akan ditempatkan di sana secara permanen, karena akan bertentangan dengan perjanjian internasional dan meningkatkan kemarahan,” kata Klintsevich.

Seorang sumber di Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kepada Izvestia bahwa Rusia sudah berencana untuk memperluas infrastruktur di pangkalan Khmeimim  sejak akhir 2015, namun tidak dapat dimulai karena masalah hukum.

Pangkalan militer Khmeimim saat ini dilindungi sistem rudal pertahanan udara Pantsir-S dan S-400 Triumph dari serangan rudal udara dan serangan roket.


Credit  Sindonews

Crimea Membara, Rusia Umumkan Latihan Perang di Laut Hitam

 

Pemerintah Rusia mengumumkan latihan perang di Laut Hitam di tengah ketegangan yang terjadi di Crimea. | (Istimewa)

 

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil dewan keamanan dan Angkatan Laut Rusia mengumumkan latihan perang di Laut Hitam. Pengumuman ini datang tepat satu hari setelah Presiden Rusia menuding Ukraina mencoba memprovokasi konflik di Crimea, yang dianeksasi Moskow pada 2014.

"Pemimpin Rusia bertemu dengan militer dan intelijen atas insiden pada hari Kamis dan meninjau kembali skenario langkah-langkah keamanan kontra terorisme di sepanjang perbatasan darat, lepas pantai, dan di ruang udara Crimea," kata Kremlin seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/8/2016).

Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan angkatan lautnya, Armada Laut Hitam berbasis di Crimea, akan mulai menggelar latihan di daerah untuk berlatih memukul mundur serangan bawah air oleh penyabot.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin meradang setelah FSB Rusia melaporkan bahwa agen-agen intelijen Ukraina meluncurkan serangan sabotase di Crimea. Putin menyebut Ukraina sudah beralih ke praktik “terorisme”. Ia pun mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah keamanan tambahan setelah serangan di Crimea berhasil digagalkan.

Namun Presiden Ukraina Petro Poroshenko membantah tudingan Rusia terkait serangan sabotase yang terjadi di Crimea. sebuah pernyataan, pria yang baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia itu menegaskan, Kiev mengutuk keras segala macam aksi terorisme.

Credit  Sindonews

Ukraina Sebut Rusia Perkuat Kekuatan Militer di Crimea

 

Oleg Slobodyan, juru bicara pasukan penjaga perbatasan Ukraina mengatakan, Rusia terus memperkuat pasukan mereka yang berada di Crimea. (Istimewa)

 

KIEV - Oleg Slobodyan, juru bicara pasukan penjaga perbatasan Ukraina mengatakan, Rusia terus memperkuat pasukan mereka yang berada di Crimea. Penguatan pasukan ini difokuskan di wilayah Crimea yang berbatasan dengan Ukraina.

Slobodyan menuturkan, Rusia secara berkala melakukan rotasi pasukan mereka yang berada di Ukraina, dan setiap rotasi pasukan selalu dibarengi dengan adanya peralatan tempur baru nan canggih yang ditempatkan di wilayah yang berada di kawasan Laut Hitam itu.

"Kami dengan tegas dapat mengatakan, tentara Rusia yang berada di sana sejak Maret, saat ini sedang digantikan dengan personel baru," ucap Slobodyan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (11/8).

"Pasukan ini akan datang dengan peralatan yang lebih modern dan ada unit serangan udara. Dalam beberapa hari terakhir, kami melihat penguatan unit yang berada di perbatasan. Jumlah mereka meningkat," sambungnya.

Pernyatan ini muncul di tengah kembali meningkatnya tensi antara Moskow dan Kiev. Peningkatan tensi ini disebabkan oleh tudingan Rusia yang menyebut Ukraina menggunakan taktik ala teroris dalam melakukan serangan ke Crimea, dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah itu.


Credit  Sindonews

Surat Pilu 15 Dokter Tersisa di Aleppo untuk Obama

 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama. | (Reuters)

 

ALEPPO - Sebanyak 15 dokter tersisa di Aleppo, Suriah, menandatangani surat pilu yang ditujukan pada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Dalam surat itu, mereka mendesak Obama datang ke Aleppo untuk membantu 250 ribu orang yang terkepung di Aleppo timur.

Belasan dokter ini mendesak Gedung Putih untuk membuka “garis hidup” permanen ke Aleppo. ”Kami  tidak perlu tangisan atau simpati atau bahkan doa, kami perlu tindakan Anda. Buktikan bahwa Anda adalah teman Suriah,” bunyi surat petisi 15 dokter di Aleppo untuk Presiden Obama.

Menurut mereka, jika serangan terhadap perusahaan medis terus meningkat, maka tidak akan ada rumah sakit yang tersisa di kota Aleppo dalam sebulan.

Surat untuk Obama ini muncul setelah Pemerintah Rusia mengumumkan gencatan senjata harian tiga jam untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan sampai di Aleppo.

Menurut surat pilu untuk Obama, para dokter mengatakan bahwa sejak pemberontakan terhadap Presiden Suriah Bashar Suiah al-Assad dimulai, mereka telah menyaksikan pasien yang tak terhitung jumlahnya.

Para dokter menambahkan bahwa meskipun mereka telah bersumpah untuk membantu mereka yang terjebak di Aleppo, Presiden AS harus melakukan tugasnya juga.

”Selama lima tahun, dunia telah berdiri dan mengatakan bagaimana 'rumitnya' Suriah, saat melakukan sedikit untuk melindungi kita,” bunyi surat para dokter Aleppo tersebut, seperti dikutip Guardian, Kamis (11/8/2016).

Mereka mendesak Obama untuk bertindak sekarang guna menghentikan bom yang terus jatuh di kota dan memastikan bahwa warga Aleppo tidak terkepung lagi.

”Apa paling sakit bagi kita, seperti dokter, adalah memilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Anak-anak kadang-kadang dibawa ke ruang gawat darurat kami, terluka begitu buruk, kita harus memprioritaskan mereka dengan peluang yang lebih baik, atau tidak karena tak memiliki peralatan untuk membantu mereka,” bunyi lanjutan surat tersebut.

“Dua minggu lalu, empat bayi yang baru lahir terengah-engah mati lemas setelah ledakan memotong pasokan oksigen ke inkubator mereka. Terengah-engah, hidup mereka berakhir sebelum mereka benar-benar memulai (hidup di dunia).”




Credit  Sindonews

Google Akui Tak Taruh Nama Palestina di Maps

 

Tanda merah merupakan negara Palestina yang tak dicantumkan di Google Maps. (CNN Indonesia via Google Earth)

 

Jakarta, CB -- Setelah menjadi polemik dalam beberapa hari belakangan, Google akhirnya buka suara mengenai tidak dicantumkan nama Palestina di layanan peta digital Google Maps.

Menurut Google, seperti dikutip dari Forbes, layanan Maps memang sedari awal tak memasang nama Palestina. Namun bila pengunjung mengetikkan kata ‘Palestine’ atau ‘Palestina’ akan merujuk ke perbatasan di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap tercantum di Google Maps, namun wilayah yang berbatasan dengan Israel itu dipisahkan dengan garis tepi putus-putus.


"Tidak pernah ada label 'Palestina' di Google Maps, namun kami menemukan bug hilangnya garis putus-putus di wilayah 'Tepi Barat' dan 'Jalur Gaza," kata juru bicara Google.

Dia menambahkan, ”Kami bekerja agar masalah tersebut bisa terselesaikan,”

Keramaian ini bermula dari protes Palestine Journalist Forum (PJF) yang melihat Google Maps tak menuliskan Palestina dan menggantinya dengan Israel.


Tulisan yang dipublikasi pada 25 Juli 2016 itu menuding, "Ini merupakan bagian dari skema Israel untuk membangun namanya sebagai negara yang sah untuk generasi yang akan datang dan menghapuskan Palestina sama sekali."

Hasil pencarian dengan kata kunci Palestine di Google Maps (Dok.Google Maps)

Menurut mereka, Google ikut berkontribusi memalsukan sejarah, geografi, dan hak warga Palestina untuk mengetahui negaranya di layanan peta digital.

Padahal bila menengok ke belakang, sebetulnya sudah sejak tahun 2010 Google memang tak menyertakan nama Palestina di dalam Maps.




Credit  CNN Indonesia

Google Petakan Bawah Laut Untuk Pariwisata dan Pengawasan

 

Beberapa ekor Komodo (Varanus komodoensis) memakan mangsa yang disediakan penjaga di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT,24 Mei 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

 

CB, Jakarta - Google umumkan penambahan tampilan gambar tujuan wisata di Indonesia. Pada awal Agustus ini Google melalui layanan Google Street View menampilkan gambar Pulau Komodo, bawah laut pulau Komodo, bawah laut Raja Ampat dan bawah laut Taman Nasional Bunaken.

”Kami butuh waktu dua minggu untuk memetakan pulau Komodo,” kata Hugh Williams Vice President Engineering Google Maps di Jakarta Selasa, 9 Agustus lalu. Ia mengatakan untuk membuat pemetaan Pulau Komodo, Google menggunakan Google Trekker, sebuah kamera ransel yang mampu mengambil gambar 360 derajat.


Perangkat tas Google Trekker ini dipakaikan kepada manusia yang berjalan kaki berkeliling wilayah tertentu sesuai kebutuhan pemetaan. Google juga memetakan daratan kawasan pariwisata Pulau Komodo seperti Desa Komodo.


Selain itu Google juga memetakan tampilan bawah laut pulau Komodo dan beberapa kawasan bawah laut Indonesia lainnya seperti Raja Ampat dan Taman Laut Nasional Bunaken. Untuk memetakan bawah laut, Google melakukan kerjasama dengan XL Catlin Seaview Survey lembaga yang berusaha mendokumentasikan bawah laut dunia untuk melihat perkembangan kondisi laut dunia dari tahun ketahun.


XL Catlin Seaview Survey melakukan pemetaan dengan menggunakan sebuah kamera panoramic khusus yang mampu mengambil sudut gambar 360 derajat. Kamera yang dikendalikan oleh penyelam profesional ini mampu mengambil gambar 360 derajat setiap tiga detik dengan kecepatan menyelam 4 kilometer perjam.


Seluruh gambar yang terekam ini kemudian disambungkan atau dijahit menjadi satu kesatuan dan dipublikasikan secara online salah satunya melalui Google Street View. Tampilan dokumentasi bawah laut ini bisa dilihat melalui ponsel pintar, tablet, laptop hingga komputer desktop.


Dokumentasi yang dilakukukan Google bersama dengan XL Catlin Seaview Survey ini dilakukan guna mendukung pemantauan atau pengendalian bawah laut yang diketahui mengalami kehancuran hingga 40 persen selama 30 tahun terakhir.




Credit  TEMPO.CO

Perang Lawan ISIS, Menekuk Teroris dari Angkasa

 

Ekspresi pasukan Libya yang berkoalisi dengan PBB saat bertempur dengan ISIS di Sirte, Libya, 4 Agustus 2016. REUTERS/Goran Tomasevic

 

CB, Manbij - Setelah berbulan-bulan tentara pemberontak Suriah merebut kembali Kota Manbij dari tangan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Dengan beking serangan udara Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah menguasai 90 persen wilayah kota di timur laut Aleppo, Suriah, tersebut.

Seperti dilaporkan Aljazeera, yang merekam kondisi terbaru Manbij dari udara, kerusakan tampak meluas di berbagai sudut kota. Banyak rumah dan bangunan lain hancur dan porak-poranda. "Sekitar 400 orang terbunuh di Manbij selama pertempuran dua bulan terakhir," begitu menurut Aljazeera, Kamis, 11 Agustus 2016.

Ribuan warga Manbij telah mengungsi. Kini, setelah sukses merebut Manbij, SDF menggeser pertempuran di Sarb, kawasan sebelah kota yang juga menjadi kantong milisi ISIS. "Daesh telah berakhir. Kota akan dibebaskan dalam beberapa jam mendatang," kata seorang tentara SDF, Ibrahim al-Hussein, merujuk pada akronim Arab untuk ISIS.

Manbij hanyalah salah satu titik pertempuran koalisi militer Barat, yang dipimpin Amerika, melawan ISIS. Perang versus kelompok ekstremis Sunni itu merentang luas di penjuru Irak dan Suriah. Di Irak, Amerika menggandeng Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Denmark, Belanda, Yordania, dan Belgia. Adapun di Suriah, Amerika bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Turki.

Sejak melancarkan serangan udara dua tahun lalu, koalisi Barat telah mengebiri kekuatan ISIS. "Kami telah menghabisi 45 ribu milisi ISIS di medan perang," kata Letnan Jenderal Sean MacFarland, yang memimpin kampanye militer Amerika melawan ISIS di Irak dan Suriah. MacFarland mengklaim ISIS kini "hanya" menyisakan 15-30 ribu serdadu.

Airwars, organisasi pemantau kampanye militer anti-ISIS, menyebutkan koalisi Barat telah melancarkan lebih dari 14.387 serangan udara dalam kurun 734 hari. Dari angkasa, jet-jet tempur pasukan koalisi telah membombardir wilayah Irak (9.556 kali) dan Suriah (4.831 kali). "Sekitar 52.300 bom dan misil telah dijatuhkan," begitu estimasi lembaga asal London, Inggris, itu seperti dikutip situs berita Middle East Eye.

Pertempuran melawan ISIS juga terjadi di Libya. Di negara di pantai utara Afrika ini, Amerika membekingi pasukan pro-pemerintah. Dibantu serangan udara Amerika, tentara Libya sukses menggulung milisi ISIS dan merebut kembali Sirte, kota yang menjadi benteng terakhir kelompok teror itu, pada Rabu kemarin.




Credit  TEMPO.CO

Pendeta Hindu Ramalkan Sapi Jadi Pencetus Perang Dunia III

 

Seorang umat Hindu berdoa bersama dengan sapinya di Sangam, yang merupakan pertemuan antara Sungai Gangga, Yamuna dan Saraswati di Allahabad, India, 28 Mei 2015. Umat Hindu di India merayakan Ganga Dussehra, yang ditujukan untuk menyembah Sungai Gangga. AP/Rajesh Kumar Singh

 

CB, New Delhi - Seorang mantan pendeta Hindu yang kini menjadi pejabat pemerintah India meramalkan Perang Dunia Ketiga mungkin meletus gara-gara seekor sapi.

Mahamandleshwar Swami Akhileshwaranand Giri berkata demikian pada pertemuan dewan eksekutif negara Madhya Pradesh.

Seperti yang dilansir Indian Express, Giri, 61 tahun mengatakan, sapi telah lama jadi penyebab ketegangan. "Perang Dunia Ketiga akan dimulai karena sapi," kata Giri, Ketua Dewan Eksekutif Gaupalan Evan Pashudhan Samvardhan, yang bertugas melindungi dan melestarikan sapi. Dia adalah pendeta Hindu pertama yang menduduki jabatan itu.

"Banyak referensi dalam mitologi tentang itu dan perang kemerdekaan pada 1857 juga dimulai karena sapi, " kata Giri. Dia menambahkan bahwa dirinya akan memperbanyak penelitian dan konservasi tentang sapi.

Beberapa jam sebelumnya Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan penghentian hukum cambuk  di muka umum, yang dilakukan para pelindung sapi dalam aksi main hakim sendiri.

Sapi merupakan hewan suci dalam agama Hindu. Sebagian besar negara bagian di India melarang pembunuhan sapi.

Serangan terhadap pedagang dan penyelundup sapi meningkat sejak Modi dari partai nasionalis Hindu memenangkan pemilu pada 2014.

Setidaknya lima warga muslim dibunuh perusuh Hindu tahun lalu karena dituduh makan daging sapi atau menyelundupkannya ke negeri itu.



Credit  TEMPO.CO

Indonesia dan Kamboja Perkuat Kerja Sama Pertahanan

 

Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) usai pelepasan mudik karyawan di lapangan apel Kemhan, Jakarta Pusat, 1 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

 

CB, Jakarta - Indonesia dan Kamboja memperkuat kerja sama pertahanan untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kerja ke Kamboja pada tanggal 9-11 Agustus 2016. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama oleh Menhan RI ke Kamboja setelah kunjungan terakhir tahun 2012 dalam rangka Pertemuan Menhan Asean ke-6 di Phnom Penh.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara khusus memberikan bantuan pelatihan bagi pasukan pengamanan.

Pada 10 Agustus 2016, Ryamizard juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Nasional Kerajaan Kamboja, Jenderal Tea Banh di kantor Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja.

Pada hari yang sama, Ryamizard juga berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Hun Sen di Peace Palace. Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi Kamboja tersebut, Menhan RI didampingi oleh sejumlah pejabat Kemenhan RI dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Pitono Purnomo.

“RI-Kamboja memiliki peran penting dan strategis bagi kestabilan dan perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Kunjungan Menhan RI ke Kamboja diharapkan dapat memperkuat mekanisme yang sudah berjalan, sehingga kerja sama pertahanan kedua negara dari waktu ke waktu akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bersama di kawasan,” tulis laman Kementerian Luar Negeri, Kamis, 11 Agustus 2016.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menhan RI, Jenderal Tea Banh menyampaikan perlunya meningkatkan kembali hubungan kementerian pertahanan kedua negara, termasuk memperkuat kerja sama anti terorisme dan keamanan kawasan.

Kedua Menteri sepakat untuk membentuk MoU sebagai payung hukum kerja sama pertahanan kedua Negara, termasuk bagi kemungkinan penawaran produk alutsista dan perlengkapan militer serta melanjutkan pelatihan yang sudah berjalan.

Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan Menhan RI ke Perdana Menteri Kamboja, PM Hun Sen menyambut baik kunjungan Menhan RI dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970 dan sudah banyak program yang sudah berjalan.

Sejauh ini, meskipun Indonesia dan Kamboja belum memiliki perjanjian yang menjadi payung hukum kerja sama bidang pertahanan, pada tataran implementasi kedua pihak telah memiliki MoU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) on Army to Army Talk sejak 2007.

Mekanisme ATAT ini terus berlangsung hingga saat ini. Di samping itu, TNI secara berkesinambungan memberikan bantuan pelatihan kepada RCAF, khususnya Brigade 911 (pasukan khusus Kamboja) dan pelatihan bagi pasukan pengaman PM secara berkala.





Credit  TEMPO.CO

Kapal perang AS " USS New Orleans" singgahi Bali

 

Dokumentasi: USS Freedom (en.wikipedia.org)

Kedatangan kapal perang milik Amerika Serikat dalam rangka kunjungan wisata (port visit). Selama enam hari singgah di Bali, para awak kapal akan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat wisata di pulau Bali ini."

Surabaya (CB) - Kapal perang Amerika Serikat Type San Antonio-Class Amphibious Transport Dock (US Navy) "USS New Orleans" (LPD-18) menyinggahi Perairan Nusa Dua, Bali pada 7-12 Agustus 2016.

"Kapal perang Negeri Paman Sam yang lego jangkar di posisi 08 46 28 S - 115 14 40 T. Ada 80 personel Pangkalan TNI AL (Lanal) Bali, Lantamal V, yang mengamankan kapal perang itu," kata Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah di Surabaya, Kamis.

Kapal perang US Navy Homeport Naval Base San Diego yang dikomandani Captain Jameson itu memiliki spesifikasi panjang 208,4 meter, lebar 32 meter, draft 7 meter dengan bobot sekitar 24.433 ton, mesin 4 coult pielstick diesel engines, 2 shafts 40.000 hp (30.000 Kw), dilengkapi dengan peralatan senjata canggih.

Peralatan senjata canggih dimaksud antara lain 2x30 mm Bushmaster senjata 2 (dua) untuk pertahanan ancaman permukaan, 2 x peluncur RIM 116 Rolling Airframe Missile untuk pertahanan udara dan pertahanan rudal, sekoci 2 x LCACs (Air Chushion), dan l Landing craft utility (Conventional).

Tidak hanya itu, kapal itu juga masih dilengkapi senjata antikapal selam, dua helikopter landing spots dan dilengkapi dengan dua mesin penggerak pokok dengan kecepatan 20 knots, dan jumlah ABK kurang lebih 1.100 orang, terdiri dari 35 Officers, 356 enlisted, dan 700 US Marines.

"Kedatangan kapal perang milik Amerika Serikat dalam rangka kunjungan wisata (port visit). Selama enam hari singgah di Bali, para awak kapal akan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat wisata di pulau Bali ini," katanya.

Berkaitan dengan kunjungan kapal perang negara adidaya tersebut, Lanal Denpasar mendapat kunjungan dari Athan Amerika Serikat untuk Indonesia Letkol Koichi Takagi dan dari NCIS (Naval Crime Investigative Service), Mr. Schuyler D. Lee, dan Mr. Mark Pendeergast (8/8).

Kedatangan mereka langsung diterima oleh Komandan Lanal Denpasar Letkol Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa yang didampingi Palaksa Lanal Denpasar Mayor Laut (P) Sobarudin di Lobby Mako Lanal Denpasar, Jalan Raya Sesetan, Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Athan Amerika menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komandan Lanal Denpasar, karena mendapat bantuan pengamanan dari Pangkalan TNI AL Denpasar.

Selama kapal perang AS tersebut berada di perairan Nusa Dua Bali, dua kapal itu berada dalam pengamanan TNI AL (Lanal Denpasar) yang mengerahkan 1 KRI bantuan dari Koarmatim yaitu KRI Sidat-851sebagai pendamping USS New Orleans (LPD-18), satu combat boat catamaran dan Rubber Boat untuk pengamanan sektor pelabuhan serta sedikitnya 80 personel pengamanan darat.



Credit  ANTARA News

Ukraina siap minta bantuan PBB terkait tuduhan Rusia

 

Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyampaikan keterangan kepada media di Kiev, Ukraina, Rabu (18/2). (REUTERS/Mykhailo Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters )

 

Amerika Serikat (CB) - Ukraina akan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan jika ketegangan terus meningkat akibat tuduhan Rusia bahwa Kiev berencana menyerang infrastruktur di Krimea, kata duta besar Ukraina Volodymyr Yelchenko pada Rabu (10/8).

"Kami siap siaga untuk segala perkembangan provokatif," kata Yelchenko kepada para reporter.

"Pemanggilan untuk sidang Dewan Keamanan sedang dipertimbangkan," katanya. "Segera setelah sampai ke titik itu, kami akan segera melakukannya."

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu menuduh Ukraina mengobarkan "teror" atas dugaan upaya penyerangan ke Krimea, menambah ketegangan di wilayah yang dicaplok itu.

Dinas keamanan Rusia mengumumkan mereka telah menggagalkan "serangan teroris" di Krimea oleh intelijen militer Ukraina dan menghalau serangan bersenjata, klaim yang oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko dianggap "tidak masuk akal dan sinis."

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ukraina berhak memanggil rapat untuk membahas masalah yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Sejak Ukraina bergabung dengan dewan itu pada Januari, dewan baru menggelar satu pertemuan tentang krisis di negara itu.

Yelchenko mengatakan dia siap menghidupkan kembali proposal untuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Ukraina Timur atau pembentukan misi khusus PBB untuk Ukraina dan penunjukan utusan khusus PBB.

Proposal-proposal itu gagal mendapat traksi di PBB karena keberatan-keberatan dari Rusia, anggota pemilik hak veto di Dewan Keamanan, demikian menurut warta kantor berita AFP.



Credit  ANTARA News

Rusia tuduh Ukraina berupaya serang Krimea

 

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan di Moskow, Rusia, Senin (22/2). (REUTERS/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/cfo)

 

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (10/8) mengecam Ukraina terkait dugaan upaya serangan ke wilayah sengketa Krimea, yang dibantah keras oleh Kiev.

"Ini kabar yang sangat mengkhawatirkan. Faktanya, dinas keamanan kami mencegah sebuah serangan ke wilayah itu oleh kelompok sabotase-pengintai dari Kementerian Pertahanan Ukraina," kata Putin kepada kantor berita Rusia.

Putin menuduh otoritas di Kiev "melakukan teror" dan berjanji tidak membiarkan kematian dua aparat Rusia dalam dugaan bentrokan itu begitu saja.

"Ada korban jatuh dari pihak Rusia - dua tentara tewas. Kami sudah pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu lewat begitu saja," kata Putin seperti dikutip kantor berita AFP.

"Upaya untuk memprovokasi peningkatan kekerasan, memprovokasi konflik hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik."

"Ini permainan yang sangat berbahaya. Kami tentu akan melakukan segala upaya untuk memastikan keamanan infrastruktur, warga dan akan mengambil langkah tambahan guna memberikan keamanan."

Dinas keamanan Rusia menyebut mereka telah menggagalkan "serangan teroris" pada akhir pekan di Krimea oleh intelijen militer Ukraina dan menghalau serangan bersenjata.

Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah satu personelnya tewas dalam bentrokan bersenjata saat menangkap "teroris" pada malam antara 6-7 Agustus, sementara seorang tentara Rusia tewas dalam baku tembak dengan kelompok "sabotase-teroris" yang dikirim Kementerian Pertahanan Ukraina pada 8 Agustus.

Kepala Dewan Keamanan Nasional Ukraina Oleksandr Turchynov mengecam klaim Rusia "histeris dan palsu" dan menyebut Moskow berusaha menimbulkan ketakutan di Krimea.

Kementerian Pertahanan Ukraina membantah tuduhan itu, menyebutnya "tak lebih dari upaya untuk membenarkan pengerahan kembali dan tindakan agresi" pasukan Rusia ke wilayah itu.



Credit  ANTARA News

Di Penghujung Kekhalifahan Terakhir Islam

Bersama runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, dunia Islam kehilangan kekhalifahan terakhir di Bumi. Intrik, ambisi dan pengkhianatan mewarnai hari-hari terakhir kerajaan Islam terkuat dalam sejarah itu.

Enam Abad Utsmaniyah

Selama lebih dari enam ratus tahun Kesultanan Utsmaniyah memerintah di Timur Tengah. Kekuasaan mereka membentang dari Budapest hingga ke Sanaa, dari Aljir hingga ke Baghdad. Sejarahwan sepakat, Utsmaniyah hingga kini adalah imperium Islam terkuat dalam sejarah.

Akhir Pahit Kekhalifahan

Sempat memuncak di abad 16 dan 17 pada era Kesultanan Sulaiman Agung, kekuasaan Utsmaniyah mulai goyah di akhir abad ke 19 lantaran perang di luar negeri dan gejolak di dalam negeri. Terutama perang melawan Kekaisaran Rusia di kawasan Balkan banyak menguras kekuatan Utsmaniyah.

Imperium dalam Gejolak

Pada awal 1900an, Utsmaniyah digoyang sejumlah peristiwa besar, yakni revolusi Gerakan Turki Muda yang menuntut modernisasi, perang melawan Italia di Libya, pertempuran besar dalam Perang Balkan melawan Serbia, Montenegro, Yunani dan Bulgaria, serta percobaan kudeta oleh kaum reformis.

Triumvirat Pasha

Setelah kudeta imperium raksasa itu dikuasai tiga Pasha di awal abad ke20, yakni Menteri Dalam Negeri Mehmed Talaat Pasha, Menteri Kemaritiman Ahmed Djemal Pasha dan Menteri Perang Ismail Enver Pasha yang masih berusia muda. Lewat aksinya, ketiga Pasha kemudian menggariskan tanggal kematian imperium.

Ambisi Sang Menteri

Enver yang ambisius mengidamkan perang sebagai ajang demonstrasi kekuatan Turki. Tanpa mengabarkan anggota kabinet lain, sang menteri memerintahkan dua kapal perang Jerman agar menyamar sebagai kapal Turki dan menyerang pangakalan militer Rusia di Odessa, Sevastopol, dan Theodosia. Hasilnya Enver menyeret Turki ke kancah Perang Dunia I.

Kehancuran Total

Hasilnya adalah kehancuran total kekuatan militer Utsmaniyah. Satu per satu wilayah jajahannya direbut oleh Rusia, Inggris, Italia dan Perancis. Puncaknya adalah ketika imperium Eropa memaksa Turki menandatangani perjanjian Sèvres yang membagi-bagi wilayah Turki ke dalam negara kecil.

Khalifah Terakhir

Adalah Mehmet VI, khalifah ke-100 Islam dan sultan terakhir Utsmaniyah yang kemudian menuruti hampir semua tuntutan Eropa untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Corak pemerintahannya yang lemah membuat tuntutan untuk membubarkan kesultanan menguat. Terutama di tengah perang kemerdekaan Turki melawan Yunani

Modernisasi Atatürk

Di hari penuh gejolak itu Mustafa Kemal Pasha, komandam militer Turki selama perang kemerdekaan, menjelma menjadi pahlawan rakyat. Praktis sejak kekalahan dalam PD II, Turki diperintah oleh kaum Kemalis. Kesultanan bahkan tidak berkutik ketika Kemal Pasha mulai melucuti kekuasaannya dan perlahan mengubah Turki menjadi negara sekuler modern.









Credit  DW.com

Jerman Berencana Larang Burka dan Dobel Kewarganegaraan

 

 

Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images Dua perempuan Muslim Jerman mengenakan niqab di satu sudut kota Frankfurt.

BERLIN, CB - Kementerian Dalam Negeri Jerman akan mengumumkan sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan termasuk pelarangan burka bagi perempuan Muslim.

Menurut media massa Jerman, langkah-langkah pengetatan keamanan itu akan diupayakan menjadi undang-undang sebelum pemilihan umum 2017 digelar.

Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain menambah jumlah polisi dan kamera CCTV di stasiun kereta api dan bandara, mempermudah dokter membuka data rahasia pasien yang terkait kasus kriminal dan memperketat aturan dua kewarganegaraan.

Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere dijadwalkan mengumumkan hal ini pada Kamis (11/8/2016) pagi waktu setempat berbarengan dengan presentasi resmi apa yang disebut sebagai Deklarasi Berlin.

Deklarasi ini akan dilanjutkan dalam pertemuan para menteri dalam negeri negara-negara bagian Jerman yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang.

Sementara itu, pelarangan burka bagi para perempuan Muslim seperti yang diberlakukan di Perancis, diusulkan Jens Spahn, salah seorang tokoh sayap kanan di partai pimpinan Angela Merkel.

"Larangan untuk cadar penutup wajah seperti niqab dan burka sudah sangat terlambat dan akan menjadi sinyal bagi dunia," kata Spahn kepada harian Die Welt.

"Saya tidak ingin memerangi burka di negeri ini. Jika demikian maka saya adalah seorang burkafobia," tambah Spahn.

Usulan Spahn ini mendapatkan dukungan dari Frank Henkel, kandidat partai CDU dalam pemilihan negara bagian Berlin yang akan datang.

"Saya menganggap pelarangan burka harus dipertimbangkan," kata Henkel kepada harian Tagesspiegel.

Namun, pelarangan burka dan mencabut undang-undang terkait kewarganegaraan ganda merupakan sebuah langkah kontroversial dan berpotensi menghadapai masalah hukum.

"Bagaimana hal semacam itu akan diimplementasikan? Burka juga dipakai sebagian besar turis asal Arab Saudi," kata Gokay Sofuoglu, pemimpin nasional komunitas Turki Jerman kepada harian Mannheimer Morgen.

Sementara itu, Arnold Plickert, wakil ketua serikat kepolisian, menyambut baik usulan untuk menambah personel polisi.

Dia mengatakan, keamanan internal Jerman telah banyak dipangkas selama beberapa tahun terakhir dengan alasan anggaran.

"Di seluruh Jerman polisi jam lembur polisi mencapai 20 juta jam, itu sama dengan 1.150 lapangan kerja yang hilang," kata Arnold.

Credit  KOMPAS.com

Kendaraan Tempur Rusia Telah Disiagakan di Perbatasan Ukraina

 

Daily Mail/Getty Seorang wanita berjalan di dekat tank Rusia di Crimea. Foto diambil beberapa waktu yang lalu dalam tahun 2016.

CRIMEA, CB – Rusia telah mengerahkan sejumlah besar armada tempurnya, terutama mobil lapis baja atau tank ke perbatasan dengan Eropa untuk menanggapi penembakan mematikan di sana.
Tank-tank dari Moskwa itu dikerahkan di sepanjang perbatasan Crimea utara, Ukraina timur, yang dianeksasi Rusia pada Maret 2014.
Pergerakan tank pasukan Presiden Valdimir Putin itu, seperti dilaporkan Express.co.uk, Senin (8/8/2016), menimbulkan kekhawatiran bahwa invasi ke Eropa sudah dekat.
Telah dilaporkan sebelumnya bahwa tank-tank Rusia itu terlihat bergerak masuk ke teritori jajahannya di Semenanjung Crimea.
Para saksi mata juga melaporkan, sejumlah besar kendaraan tempur, seperti tank, milik militer Rusia telah disiagakan di dekat kota Dzhankoy dan Armyansk di Crimea utara, dekat perbatasan dengan Ukraina.
Norman Dzhelalov, Wakil Ketua Tatar Majelis Tatar Crimea (CTM),  mewakili kelompok etnis Tatar di Semenanjung Crimea, mengklaim di akun Facebook-nya bahwa tank-tank telah tiba.
Dzhelalov menulis, "Para saksi melaporkan bahwa sekelompok besar senjata militer Rusia telah ditempatkan di dekat Armyansk and Dzhankoy”.

EPA/Daily Mail Rusia adalah salah satu negara dengan jumlah tentara terbesar di dunia. Kendaraan perang mereka, seperti tank, telah dikerahkan ke perbatasan Eropa, tepatnya dekat perbatasan dengan Ukraina.

"Dzhankoy telah dikepung oleh tentara dengan tank dan peralatan lainnya."
Video rekaman menunjukkan, truk-truk lapis baja Rusia dan truk pengangkut pasukannya sebagai bagian dari konvoi besar militer Rusia tampak lalu-lalang di jalan.
Rekaman yang diunggah ke situs Youtube menunjukkan kendaraan perang Rusia itu bergerak melewati kota Kerch di dekat perbatasan Rusia.
Rusia juga menutup pos-pos pemeriksaan di sepanjang perbatasan Crimea dengan Ukraina sejak Minggu (7/8/2016) pagi..
"Otoritas yang diduduki Rusia telah menghentikan, untuk alasan yang tidak diketahui, pelayanan kepada warga dan kendaraan melintasi perbatasan wilayah administrasi dengan Crimea," demikian media center Ukraina.
Seorang wartawan lokal juga melaporkan baku tembak mematikan telah terjadi di dekat kota perbatasan, Krasnoperekopsk.
Situs berita Rusia, All Crimea, melaporkan kejadian tentang tewasnya satu orang yang diduga warga Rusia pada hari Minggu.
Media itu menuding Ukraina berusaha menyusup masuk ke Semenanjung Crimea yang dijajah Rusia.
Vladislav Seleznyov, juru bicara tentara Ukraina, menuduh Rusia membuat klaim "provokatif dan tidak benar".
"Kami memantau semua proses yang terjadi di wilayah Crimea yang dicaplok Rusia dan akan merespons dengan cara yang pantas atas setiap aksi yang agresif."

Credit  KOMPAS.com

Bisakah Turki dan Rusia Selesaikan Perang Suriah?

 

Gerilyawan menaiki kendaraan tank di kawasan Aleppo, Suriah.

 

CB, ANKARA -- Hubungan Rusia dan Turki semakin membaik setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Vlatimir Putin bertemu. Keduanya bahkan sepakat untuk menyelesaikan persoalan regional, termasuk Suriah.

Namun sejumlah pihak bertanya-tanya, apakah keduanya bisa membereskan konflik itu mengingat sikap dan posisi politik yang berbeda? Selama ini Turki membela oposisi, sedangkan Putin sebaliknya mendukung Presiden Bashar al-Assad.

Menurut Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Turki dan Rusia memiliki pandangan yang sama dalam mendorong gencatan senjata di Suriah, penyaluran bantuan dan solusi politik untuk mengakhiri krisis.   "Kita memiliki sejumlah pandangan yang sama," ujarnya, kemarin.

Upaya kedua negara mempererat kerja sama di kawasan bukan main-main. Delegasi Turki, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan  bertolak ke Rusia menindaklanjuti upaya penyelesaian konflik itu.

Konflik di Suriah telah berlangsung sejak 2011. Ratusan ribu orang tewas, dan jutaan warga mengungsi akibat konflik berkepanjangan itu.
Selama ini, Turki menjadi salah satu penyokong utama oposisi bersama Negara Teluk dan Barat. Turki berseberangan dengan Rusia yang mendukung Presiden Assad.

Hingga kini jet tempur Rusia terus membombardir basis oposisi di Aleppo. Belum ada tanda-tanda serangan itu akan berakhir.

Menurut Cavusoglu, Turki hendak membangun mekanisme kuat dengan Rusia dalam membangun solusi di Suriah. Kendati keduanya mungkin akan berbeda dalam mengimplementasikan gencatan senjata.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Habibie: Kalau Saya Bisa Produksi N 250 atau R 80 Tiap Hari...

 

 

Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani Presiden ke-3 RI BJ Habibie saat memberi sambutan dalam peresmian gedung baru Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny RA Habibie di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Senin (8/8/2016). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI

 

CB - Setiap kali memberikan pidato, BJ Habibie memang selalu mengungkapkan hal yang intinya sama dan memakan waktu lama.

Orang yang mendengarkannya boleh saja bosan. Namun, di negeri di mana ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjadi perhatian, pidatonya tetap bermakna dan memberi motivasi.

Seperti ketika memberikan pidato di pertemuan Dewan Riset Nasional (DRN) di Solo pada Selasa (9/8/2016), presiden ketiga Republik Indonesia itu mengingatkan kembali tentang pentingnya penguasaan teknologi.

Dalam ceramahnya yang berapi-api dan berlangsung sekitar 45 menit, Habibie mengingatkan kembali bahwa Indonesia takkan bisa hidup tanpa penguasaan teknologi.

"Dapatkah anda bayangkan ekonomi Indonesia tanpa satelit dan pesawat terbang? Mungkin tidak? Itu impossible," katanya.

"Bagaimana kita akan membayar kebutuhan kita? Dengan sumber daya alam saja? Tidak bisa. Minyak? Tidak bisa. Kelapa sawit? Apalagi. Tidak bisa," imbuhnya.

"Satu-satunya cara adalah dengan jam kerja. Dengan otak dan keringat kita sendiri," tegas pria yang kerap dijuluki Bapak Teknologi Indonesia itu.

Memberikan ilustrasi, Habibie mengungkap hitung-hitungan kasarnya tentang bagaimana teknologi mampu menunjang ekonomi.

"Kalau saya bisa produksi N 250 atau R 80 tiap hari, maka seluruh produksi beras, tanpa gangguan hama wereng, tanpa gangguan musim kemarau, dan saya bisa deliver 1 pesawat tiap hari, saya hanya butuh 170 hari," jelasnya.

Maksud Habibie, ia hanya membutuhkan 170 hari untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan nasional, setara dengan uang yang dihasilkan dari sektor pertanian selama ini.

Bukan berarti Habibie menomorduakan pertanian, ia hanya mengungkapkan bahwa teknologi - pesawat misalnya - bukan hanya soal gengsi tetapi juga soal memajukan ekonomi.

Habibie meminta agar Indonesia terus fokus mepada ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya dengan cara menyusun undang-undang yang mendukung serta memperkuat lembaga-lembaga pelaksana kegiatan riset.

Ia secara khusus meminta agar organisasi seperti DRN yang semula hanya beranggotakan 20 orang tetap bertahan, jangan sampai bubar atau dibubarkan.

Ia juga menegaskan pentingnya undang-undang. Habibie mengakui bahwa Orde Baru memberikan kesempatan baginya untuk mengembangkan teknologi. Namun, Orde Baru lupa membuat aturan pendukung.

"Pak Harto bilang, silakan kamu bikin apa saja, Habibie. Dia memberi saya semuanya. Tapi lupa soal Undang-undangnya," katanya.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya menciptakan situasi yang mendukung perkembangan iptek.

"Baru saja kita selesaikan tentang masalah paten. Dulu royalti hanya diberikan pada organisasi. Sekarang, royalti dari paten dibagi 40/60 untuk peneliti," katanya.

"Saya juga tengah mendorong revisi Perpres 54 tahun 2010. Saya harap ada aturan tentang pengadaan barang dan jasa untuk penelitian," imbuhnya.

Ia juga berharap masalah inovasi juga masuk dalam beragam aturan perundangan. "Kita harapkan ada UU juga soal inovasi," katanya.

Credit  KOMPAS.com

Presiden buka kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia

 

Presiden Joko Widodo (ANTARA /R. Rekotomo)

 

Nusa Dua, Bali, (CB) - Presiden Joko Widodo membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC) dengan tema "Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara".

"Reformasi konstitusi di Indonesia dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi," kata Jokowi dalam sambutan pembukaannya di BNDCC, Nusa Dua, Bali pada Kamis pagi.

Menurut Presiden, kehadiran Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum negara melalui pengkajian dan penyeimbangan kepada para cabang kekuasaan negara.

Dia juga menyatakan harapannya agar konsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar terus membaik dan berkualitas.

"Saya yakin kongres ini akan menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi konstitusionalisme dan peradaban konstitusi serta bagi penegakan hukum yang menyejahterakan, yang memberi rasa aman dan rasa keadilan," kata Jokowi.

Kongres AACC ke-3 tersebut dilaksanakan pada 9-13 Agustus 2016 dan dihadiri 14 dari 16 negara anggota yaitu Indonesia, Afghanistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Filipina, Tajikistan, Turki, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Rusia, Thailand, Kyrgyzstan, dan Myanmar. Sementara, Pakistan dan Uzbekistan tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Kongres pertama dilakukan oleh asosiasi di Korea Selatan pada Mei 2012 dan kongres kedua diselenggarkan di Turki pada April 2014.

Dalam pertemuan sebelumnya negara anggota menyepakati pembentukan sekretariat bersama AACC dengan tiga negara anggota yang akan menjalankan fungsi kesekretariatan di bidang yang berbeda yaitu Indonesia, Korea Selatan dan Turki.

Dewan anggota AACC juga menyetujui bahasa Rusia sebagai bahasa kerja melengkapi bahasa Inggris karena sejumlah negara anggota menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa resmi.

Dalam kongres tersebut juga akan dibahas mengenai amandemen statuta AACC, Deklarasi Bali, serta pemilihan Presiden AACC periode 2016-2018 pada Jumat (12/8).

Usai menghadiri acara tersebut, Presiden dijadwalkan kembali ke Ibu Kota, Jakarta, pada Kamis sekitar pukul 10.30 WIB.



Credit  ANTARA News

Mantan Menag sesalkan percetakan Alquran segera "dikubur"

 

ilustrasi - Pekerja menjilid Alquran di suatu percetakan pada foto 17 Juni 2015 (ANTARA FOTO/Didik Suhartono) 

 

Jakarta (CB)- Mantan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni menyatakan, percetakan Alquran milik Kementerian Agama (Kemenag) segera "dikubur" dan mesin-mesinnya yang bernilai Rp28 miliar segera jadi besi tua.

"Ya, jadi mesin besi karatan dan besi tua," ungkap Maftuh di kediaman, Rabu malam.

Menteri agama periode Kabinet Indonsia Bersatu Jilid I tersebut mengaku  tidak habis pikir mengapa dana yang diinvestasikan demikian besar dan diharapkan dapat memenuhi harapan program satu rumah umat Islam dapat memiliki satu Alquran, justru kini segera masuk "liang kubur" alias mati tak terurus.

Di lingkungan Kementerian Agama, lanjut dia, masih ada oknum yang tidak suka percetakan Alquran milik kementerian itu dapat berjalan dengan baik. Alasannya, karena bila percetakan itu berjalan bagus, pengadaan Alquran tidak lagi dilakukan dengan tender.

"Ujungnya, ya komisi," sebut Maftuh.

Lembaga percetakan Alquran dibangun dengan dukungan uang APBN dan akan dikelola sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah pembinaan Departemen Agama (kini Kemenag). Dana yang dihabiskan mencapai Rp30 miliar di atas lahan 1.530 meter persegi.

Di atas lahan seluas itu ada mesin pracetak, mesin cetak web, mesin cetak warna, mesin cetak sheet DS4, dan mesin-mesin lainnya.

"Saya mencari mesin cetak terbaik. Saat itu, saya minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kenang Maftuh.

Percetakan Alquran di Jalan Raya Puncak, Km 65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, itu diresmikan pada 15 Nopember 2008 dan berhenti beroperasi sejak pertengahan 2015.

Kapasitas produksi percetakan itu 1,5 juta eksemplar/tahun. Rencananya, percetakan itu diharapkan dapat menjadi awal menentukan bentuk pelat baku dan meminimalisir salah cetak Alquran.

Melalui standar pengawasan mutu ketat yang ditangani Lajnah Pentashih Alquran,  kesalahan cetak bisa dihindari.

"Perlakuan mencetak kesuciannya terjaga. Bukan sampul Alquran dijadikan terompet seperti kasus tahun lalu," ujar Maftuh.



Credit  ANTARA News

Mesir tolak tawaran suaka Inggris buat anggota Ikhwanul Muslimin

 

Anggota Ikhwanul Muslimin melambaikan empat jari melambangkan Rabaa sebagai dukungan bagi anggota Ikhwanul Muslimin lain yang berada di pengadilan di pinggiran kota Kairo, Mesir, Selasa (2/6/15). Pengadilan Mesir menunda mengeluarkan putusan akhir hukuman mati bagi mantan presiden Mohamed Mursi dan sejumlah pemimpin tinggi Ikhwanul Muslimin dalam kasus yang terkait dengan pembobolan penjara masal pada 2011. Hakim mengatakan sidang ditunda hingga 16 Juni mendatang. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

 

Kairo (CB) - Kementerian Luar Negeri Mesir menyuarakan penolakan atas laporan belum lama ini dari Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris yang menawarkan suaka politik buat anggota senior dan pendukung Ikhwanul Muslim, yang saat ini dilarang di negara Arab tersebut.

"Apa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin meliputi tanda yang kami anggap tidak positif, dan kami anggap tidak memiliki dampak positif pada hubungan Mesir-Inggris," kata Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, yang dikutip kantor berita MENA, Selasa (9/8), lapor Xinhua-OANA.

Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris belum lama telah mengeluarkan dokumen setebal 22 halaman dengan judul "Country Information and Guidance - Egypt: Muslim Brotherhood". Dokumen itu berisi suaka politik di Inggris buat anggota Ikhwanul Muslimin Mesir yang terancam "hukuman".

Laporan tersebut mengatakan Ikhwanul Muslimin telah dinyatakan sebagai organisasi teroris di Mesir dan anggotanya mungkin dihukum, dan merujuk kepada anggota dan loyalis yang ditahan, cedera atau tewas setelah penggulingan militer pada 2013 atas presiden Mesir Mohamed Moursi, yang berorientasi pada Ikhwanul Muslimin.

Menteri Luar Negeri Mesir itu mengatakan laporan Inggris tersebut dilandasi atas "asumsi tanpa dasar", demikian laporan Xinhua. Menteri itu menolak pernyataan di dalam laporan tersebut bahwa Lembaga Kehakiman Mesir tidak melakukan peradilan yang adil buat pendukung dan anggota Ikhwanul Muslimin.

Dokumen Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris menawarkan suaka buat anggota senior Ikhwanul Muslimin, pendukung atau mereka yang dianggap mendukung kelompok terlarang di Mesir tersebut, seperti wartawan, yang mungkin menghadapi resiko yang sama yaitu hukuman. "Dalam kasus semacam itu, pemberian suaka akan layak."

Namun laporan tersebut tidak memasukkan anggota Ikhwanul Muslimin atau pengikut yang menghasut kerusuhan anti-pemerintah atau mendesak perang melawan pemerintah saat ini.

Mesir telah menghadapi tekanan Barat sejak penggulingan Moursi pada Juli 2013 dan penindasan keamanan yang selanjutnya dilakukan atas pendukung Moursi, yang menewaskan 1.000 orang dan membuat ribuan orang lagi ditangkap dan menghadapi pengadilan massal.

Sejak itu, serangan teror anti-pemerintah meningkat dan menewaskan ratusan polisi serta prajurit militer, kebanyakan dari serangan tersebut diakui oleh kelompok gerilyawan yang berpusat di Sinai dan setia kepada kelompok IS.

Pemerintah Presiden Abdel-Fattah As-Sisi, yang memimpin penggulingan Moursi dan berorientasi kepada militer, mampu memperbaiki hubungan dengan sebagian besar negara Barat, dan akhirnya membuat Amerika Serikat melanjutkan bantuan militer tahunannya sebesar 1,3 miliar dolar AS buat Mesir dan Prancis menjual senjata dengan nilai miliaran dolar AS kepada Mesir.



Credit  ANTARA News

Putin Tuding Ukraina Memicu Provokasi Baru di Crimea

 

 

Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina menggunakan taktik teroris untuk memprovokasi konflik baru di wilayah Crimea. (Reuters/Vasily Maximov)

 

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina menggunakan taktik teroris untuk memprovokasi konflik baru dan mendestabilisasi wilayah Crimea yang dianeksasi Rusia.

Badan keamanan Rusia, FSB, mengatakan dua pria Ukraina tewas dalam bentrok dan pasukan Rusia telah membongkar jaringan spionase di dalam Ukraina. Kiev sendiri membantan tuduhan ini, dan justru menuding itu sebagai salah satu cara Moskow untuk mengeskalasi tensi.

“Orang-orang yang berkuasa di Kiev…telah mengubah ke taktik teror dan bukannya mencari cara untuk menjaga perdamaian,” kata Putin dalam konferensi pers pada Rabu (10/8).

“Upaya untuk memprovokasi pecahnya kekerasan, untuk memprovokasi konflik hanya usaha untuk mendistraksi masyarakat Ukraina dari masalahnya,” tambah Putin.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan tudingan Rusia hanyalah dalih untuk memulai ancaman militer melawan Ukraina.

“Tuduhan Rusia terhadap Ukraina soal terorisme di Crimea yang diokupasi sama masuk akal dan sinisnya dengan pernyataan pemimpin Rusia soal tak adanya pasukan Rusia di Donbass (wilayah Ukraina),” ujar Poroshenko.

Insiden yang menurut FSB terjadi di perbatasan Ukraina-Crimea ini ditakutkan akan menjadi pemicu baru meningkatnya eskalasi di Crimea sejak dineksasi Moskow pada 2014.

FSB juga mengatakan mereka menangani sekelompk penyabotase dari Ukraina dalam operasi Sabu malam dan Minggu pagi lalu. Warga Ukraina dan Rusia ditangkap dalam operasi itu, dan ditemukan pula 20 bahan peledak rumahan, amunisi, ranjau, granat, serta senjata khusus yang biasa digunakan oleh pasukan khusus Ukraina.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Volodymir Yelchenko mengaitkan situasi terkini antara Rusia dan Ukraina dengan perang Rusia dan Georgia pada 2008 silam.

“Skenarionya tampak sangat mirip. Itu sebabnya kami bersiap untuk perkembangan provokasi ke depan, dengan pertimbangan memanggil Dewan Keamanan,” kata dia. “Kami masih berharap ini tidak membawa konflik ke level baru, namun sayangnya itu mungkin.”




Credit  CNN Indonesia

Saudi Intersepsi Dua Rudal di Perbatasan Yaman

 

 

Ilustrasi. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Pertahanan udara Arab Saudi mengintersepsi dua rudal yang ditembakkan oleh pasukan milisi di sepanjang perbatasan Yaman dan negaranya pada Rabu (10/8).

Seperti dilansir Al Arabiya, pertempuran di perbatasan terus berlanjut sejak perundingan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Al-Houthi gagal pada akhir pekan lalu.
Pada Selasa (9/8), koalisi serangan udara Arab Saudi bahkan mulai menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, untuk pertama kalinya sejak lima bulan belakangan.

Koalisi tersebut menggempur Houthi demi membantu pasukan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang kian terdesak sejak awal tahun lalu.

Berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia mengkritik serangan udara itu. Pasalnya, serangan itu tak hanya menewaskan pasukan Houthi, tapi juga warga sipil.

Kali ini saja, tercatat 9 warga sipil tewas dalam serangan di sebuah pabrik keripik kentang di distrik Nahda, Sanaa.
Di tengah memanasnya pemberitaan mengenai serangan ini, Kementerian Luar Negeri menyetujui penjualan lebih dari 130 tank tempur Abrams, 20 kendaraan lapis baja, dan alat lainnya senilai US$1,15 miliar atau setara Rp15 triliun ke Arab Saudi.

Seorang peneliti dari Human Rights Watch, Kristine Beckerle, pun menyayangkan penjualan senjata oleh AS ini.

"Kampanye koalisi pimppinan Saudi di Yaman sangat merugikan warga sipil dan AS seharusnya menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, jangan terima lagi," katanya.



Credit  CNN Indonesia

AS Setujui Penjualan Peralatan Tempur Rp15 T ke Saudi

 

 

 Ilustrasi tank Abrams. (Reuters/David Mdzinarishvili)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan lebih dari 130 tank tempur Abrams, 20 kendaraan lapis baja, dan alat lainnya senilai US$1,15 miliar atau setara Rp15 triliun ke Arab Saudi.

"Penjualan ini akan meningkatkan interoperabilitas Pasukan Darat Kerajaan Saudi [RSLF] dengan pasukan AS dan menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan Arab Saudi dan modernisasi pasukan bersenjata," demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan AS seperti dikutip Reuters.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengatakan bahwa kontraktor utama dari penjualan ini sudah ditetapkan, yaitu General Dynamics. Namun, pembuat kebijakan masih dapat membatalkan penjualan ini dalam kurun waktu 30 hari, meskipun langkah tersebut sangat jarang diambil.

Persetujuan ini diumumkan bertepatan dengan kembali ramainya berita mengenai serangan koalisi udara Arab Saudi terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman demi membantu pasukan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang kian terdesak sejak awal tahun lalu.

Berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia mengkritik serangan udara itu. Pasalnya, serangan itu tak hanya menewaskan pasukan Houthi, tapi juga warga sipil.
Serangan memang sempat reda sejak adanya perundingan damai. Namun, setelah perundingan itu gagal pada akhir pekan lalu, koalisi Saudi kembali melakukan serangan udara di ibu kota Yaman, Sanaa, untuk pertama kalinya sejak lima bulan pada Selasa (9/8).

Petugas medis mengatakan, hingga saat ini tercatat 9 warga sipil tewas dalam serangan di sebuah pabrik keripik kentang di distrik Nahda, Sanaa.

Seorang peneliti dari Human Rights Watch, Kristine Beckerle, pun menyayangkan penjualan senjata oleh AS ini.

"Kampanye koalisi pimppinan Saudi di Yaman sangat merugikan warga sipil dan AS seharusnya menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, jangan terima lagi," katanya.




Credit  CNN Indonesia