Dua perempuan Muslim Jerman mengenakan niqab di satu sudut kota Frankfurt.
BERLIN, CB -
Kementerian Dalam Negeri Jerman akan mengumumkan sejumlah langkah untuk
meningkatkan keamanan termasuk pelarangan burka bagi perempuan Muslim.
Menurut media massa Jerman, langkah-langkah pengetatan keamanan itu akan diupayakan menjadi undang-undang sebelum pemilihan umum 2017 digelar.
Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain menambah jumlah polisi dan kamera CCTV di stasiun kereta api dan bandara, mempermudah dokter membuka data rahasia pasien yang terkait kasus kriminal dan memperketat aturan dua kewarganegaraan.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere dijadwalkan mengumumkan hal ini pada Kamis (11/8/2016) pagi waktu setempat berbarengan dengan presentasi resmi apa yang disebut sebagai Deklarasi Berlin.
Deklarasi ini akan dilanjutkan dalam pertemuan para menteri dalam negeri negara-negara bagian Jerman yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang.
Sementara itu, pelarangan burka bagi para perempuan Muslim seperti yang diberlakukan di Perancis, diusulkan Jens Spahn, salah seorang tokoh sayap kanan di partai pimpinan Angela Merkel.
"Larangan untuk cadar penutup wajah seperti niqab dan burka sudah sangat terlambat dan akan menjadi sinyal bagi dunia," kata Spahn kepada harian Die Welt.
"Saya tidak ingin memerangi burka di negeri ini. Jika demikian maka saya adalah seorang burkafobia," tambah Spahn.
Usulan Spahn ini mendapatkan dukungan dari Frank Henkel, kandidat partai CDU dalam pemilihan negara bagian Berlin yang akan datang.
"Saya menganggap pelarangan burka harus dipertimbangkan," kata Henkel kepada harian Tagesspiegel.
Namun, pelarangan burka dan mencabut undang-undang terkait kewarganegaraan ganda merupakan sebuah langkah kontroversial dan berpotensi menghadapai masalah hukum.
"Bagaimana hal semacam itu akan diimplementasikan? Burka juga dipakai sebagian besar turis asal Arab Saudi," kata Gokay Sofuoglu, pemimpin nasional komunitas Turki Jerman kepada harian Mannheimer Morgen.
Sementara itu, Arnold Plickert, wakil ketua serikat kepolisian, menyambut baik usulan untuk menambah personel polisi.
Dia mengatakan, keamanan internal Jerman telah banyak dipangkas selama beberapa tahun terakhir dengan alasan anggaran.
"Di seluruh Jerman polisi jam lembur polisi mencapai 20 juta jam, itu sama dengan 1.150 lapangan kerja yang hilang," kata Arnold.
Menurut media massa Jerman, langkah-langkah pengetatan keamanan itu akan diupayakan menjadi undang-undang sebelum pemilihan umum 2017 digelar.
Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain menambah jumlah polisi dan kamera CCTV di stasiun kereta api dan bandara, mempermudah dokter membuka data rahasia pasien yang terkait kasus kriminal dan memperketat aturan dua kewarganegaraan.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere dijadwalkan mengumumkan hal ini pada Kamis (11/8/2016) pagi waktu setempat berbarengan dengan presentasi resmi apa yang disebut sebagai Deklarasi Berlin.
Deklarasi ini akan dilanjutkan dalam pertemuan para menteri dalam negeri negara-negara bagian Jerman yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang.
Sementara itu, pelarangan burka bagi para perempuan Muslim seperti yang diberlakukan di Perancis, diusulkan Jens Spahn, salah seorang tokoh sayap kanan di partai pimpinan Angela Merkel.
"Larangan untuk cadar penutup wajah seperti niqab dan burka sudah sangat terlambat dan akan menjadi sinyal bagi dunia," kata Spahn kepada harian Die Welt.
"Saya tidak ingin memerangi burka di negeri ini. Jika demikian maka saya adalah seorang burkafobia," tambah Spahn.
Usulan Spahn ini mendapatkan dukungan dari Frank Henkel, kandidat partai CDU dalam pemilihan negara bagian Berlin yang akan datang.
"Saya menganggap pelarangan burka harus dipertimbangkan," kata Henkel kepada harian Tagesspiegel.
Namun, pelarangan burka dan mencabut undang-undang terkait kewarganegaraan ganda merupakan sebuah langkah kontroversial dan berpotensi menghadapai masalah hukum.
"Bagaimana hal semacam itu akan diimplementasikan? Burka juga dipakai sebagian besar turis asal Arab Saudi," kata Gokay Sofuoglu, pemimpin nasional komunitas Turki Jerman kepada harian Mannheimer Morgen.
Sementara itu, Arnold Plickert, wakil ketua serikat kepolisian, menyambut baik usulan untuk menambah personel polisi.
Dia mengatakan, keamanan internal Jerman telah banyak dipangkas selama beberapa tahun terakhir dengan alasan anggaran.
"Di seluruh Jerman polisi jam lembur polisi mencapai 20 juta jam, itu sama dengan 1.150 lapangan kerja yang hilang," kata Arnold.
Credit KOMPAS.com
