Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
"Kita akan tetap berutang karena untuk membangun infrastruktur ini kita perlu dana Rp 5.500 triliun dalam lima tahun. Itu pemerintah paling-paling bisa menyediakan sekitar 40 persen, 40 persen itu pun sebagian adalah utang," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis, (9/7/2015).
Sofyan menilai tidak masalah pemerintah mengambil utang dari luar negeri asalkan digunakan untuk kepentingan produktif. Ia juga menilai Indonesia berbeda dengan Yunani yang kini bangkrut dalam mengelola utang.
Menurut Sofyan, Yunani cenderung mengelola utangnya untuk kepentingan konsumsi dan sosial. Sementara Indonesia menggunakan utangnya untuk membiayai pembangunan.
"Kita berutang yang harus dihindari untuk kepentingan konsumtif. Jangan bandingkan Yunani dengan Indonesia. Indonesia harus dibandingkan dengan negara-negara yang jauh lebih baik pengelolaan manajemen ekonominya," tutur Sofyan.
Lagi pula, menurut dia, rasio utang Yunani saat ini hampir 200 persen dari gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Sedangkan Indonesia, baru 26 persen dari GDP.
Ia juga menyampaikan bahwa utang multilateral sesungguhnya sangat murah. Sofyan lantas mencontohkan bunga yang ditetapkan Asian Development Bank kepada Indonesia yang besarannya terbilang kecil.
"Utang ADB, itu bunga utangnya ada 1-2 persen, jangka waktunya 30-40 persen. Sekarang kita lebih banyak membayar utang daripada membuat utang baru. Padahal utang baru itu masih untung kita masih bisa menggunakan utang tersebut," kata dia.
Pemerintah sebelumnya diingatkan sejumlah kalangan untuk belajar dari Yunani yang dinilai salah perhitungan ketika berutang kepada IMF atau lembaga pembiayaan internasional. Alih-alih bisa melunasi utangnya sebesar Rp 22 triliun, Yunani kini bangkrut.
Menurut pengamat politik Ahmad Junaidi seperti dikutip Tribunnews.com, utang Indonesia periode Januari 2010 hingga Mei 2015 menembus angka Rp 2.845,25 triliun. Belum lama ini Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminjam utang Rp 520 triliun dari Tiongkok.
Credit KOMPAS.com
