CB, RIYADH -- Juru bicara koalisi Arab Saudi,
Turki al-Maliki, mengatakan, lebih dari 11 ribu Houthi telah terbunuh di
Yaman dalam tiga bulan terakhir. Ia memperingatkan, Yaman dapat menjadi
kuburan bagi siapa saja yang melanggar batas-batas Arab Saudi.
Dalam
sebuah konferensi pers di Riyadh, ia menambahkan rudal balistik yang
ditembakkan Houthi pada Selasa (19/12), tidak menyebabkan kerusakan atau
hilangnya nyawa. Menurutnya, jumlah rudal balistik yang menargetkan
Arab Saudi telah meningkat menjadi 83 rudal.
"Kelanjutan serangan
rudal tersebut berarti milisi Iran-Houthi telah meningkatkan ketegangan
dengan parah, dan ini menunjukkan penyelundupan senjata berlanjut
melalui saluran bantuan," kata Maliki seperti dikutip Anadolu.
Dia
juga mengatakan masyarakat internasional mulai menyadari intervensi
rezim Iran dan pengendalian beberapa organisasi teroris di dunia.
"Sebelum pasukan koalisi mulai beroperasi pada Maret 2015, Houthi
menguasai 90 persen wilayah negara. Saat ini pemerintah yang sah telah
menguasai 85 persen wilayah Yaman," jelasnya.
Pada Selasa
(19/12), Houthi menyatakan mereka telah melepaskan sebuah rudal balistik
yang menargetkan Yamama Royal Palace di Riyadh yang menjadi kantor Raja
Salman bin Abdulaziz al-Saud. Sementara Arab Saudi mengumumkan rudal
tersebut dapat dicegat sebelum menyebabkan kerusakan.
Kekerasan
dan kekacauan telah terjadi di Yaman sejak 2014, saat pemberontak Houthi
menguasai sebagian besar wilayah negara, termasuk ibu kota Sanaa.
Konflik tersebut meningkat pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutunya
meluncurkan serangan udara yang bertujuan untuk membalikkan keuntungan
militer Houthi.
Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di
Yaman telah memutuskan untuk tetap membuka pelabuhan utama Hodeidah, di
Yaman, selama sebulan ke depan, menurut koalisi itu, Rabu.
Kebijakan itu diterapkan meski terjadi serangan rudal balistik oleh
kelompok Houthi yang didukung Iran kepada ibu kota Arab Saudi, Riyadh.
Koalisi,
yang mengendalikan wilayah udara Yaman dan akses ke pelabuhannya, bulan
lalu memblokir semua titik masuk ke Yaman setelah serangan rudal serupa
terjadi pada bandara internasional Riyadh.
Pihak berwenang Saudi telah mengatakan bahwa kedua rudal itu dicegat tanpa menimbulkan korban jiwa.
"Keinginan untuk memelihara bantuan kemanusiaan bagi warga Yaman dan sebagai akibat dari tindakan pemeriksaan yang intensif,
Komando koalisi mengumumkan bahwa pelabuhan Hodeidah akan tetap
terbuka untuk persediaan bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan,
"kata koalisi tersebut dalam pernyataan yang diterbitkan kantor berita
Saudi, SPA.
Koalisi itu mengatakan, kapal-kapal yang membawa bahan bakar dan
makanan juga akan diizinkan masuk selama 30 hari lagi saat usulan yang
dibuat PBB bagi Yaman diimplementasikan, tambahnya.
Media itu tidak menjelaskan mengenai usulan tersebut, tapi koalisi
telah menuntut agar sebuah pemeriksaan PBB yang disepakati pada 2015
diperketat untuk mencegah senjata mencapai kelompok Houthi.
Pelabuhan Laut Merah adalah pintu masuk utama negara itu untuk makanan dan persediaan kemanusiaan.
Koalisi tersebut telah menuduh Iran mengirim rudal yang ditembakkan
ke Riyadh pada bulan November, dan Amerika Serikat pada minggu lalu
menunjukkan apa yang dikatakannya sebagai bukti bahwa rudal itu
disediakan oleh Iran. Teheran membantah laporan tersebut.
Penutupan pelabuhan dan bandara Yaman bulan lalu
menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar di negara yang sudah
dilanda tiga
tahun perang yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, menyebabkan
lebih dari dua juta orang mengungsi dan mengakibatkan epidemi kolera
yang yang menginfeksi sekitar satu juta orang.
Koalisi mengaku berada di bawah tekanan dunia internasional yang menyebabkan peringanan blokade.
CB, RIYADH -- Arab Saudi telah secara permanen
menutup satu-satunya perbatasan darat dengan Qatar. Menurut sebuah surat
yang dikeluarkan oleh Direktorat Bea Cukai Arab Saudi pada Selasa
(19/12), gerbang perbatasan Salwa telah ditutup secara permanen sejak
Senin (18/12) malam.
Dilansir di Aljazirah, langkah ini
dilakukan setelah krisis diplomatik berlangsung selama hampir delapan
bulan. Perbatasan tersebut pertama kali ditutup dua pekan setelah Arab
Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan
diplomatik serta perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni lalu.
Mereka
menuduh Qatar telah membiayai terorisme dan menjaga hubungan yang
terlalu dekat dengan saingan utama mereka, Iran. Namun, Doha membantah
tuduhan tersebut.
Perbatasan tersebut kemudian dibuka kembali
untuk jangka waktu dua minggu pada Agustus, untuk dilewati para peziarah
yang ingin melakukan ibadah haji. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri
Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyambut baik langkah
tersebut, namun ia mengatakan hal ini adalah keputusan yang bermotif
politik
Negara kuartet Arab itu juga memblokir jalur udara dan
transportasi darat ke dan dari Qatar, serta menutup wilayah udara mereka
untuk semua penerbangan Qatar Airways. Awal bulan ini, pertemuan puncak
regional enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) gagal menyelesaikan
krisis yang sedang berlangsung.
Sebagai bagian dari blokade
tersebut, kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi itu juga meminta semua
warga Qatar untuk meninggalkan negara mereka. Namun Doha tidak
memberlakukan pembatasan serupa pada keempat negara Arab tersebut.
Sidang
darurat Majelis Umum PBB akan digelar membahas pengakuan Yerusalem
sebagai Ibu Kota Israel oleh AS. Foto/Ilustrasi/Istimewa
NEW YORK
- Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan mengadakan sesi
darurat khusus langka pada hari ini Kamis (21/12/2017). Sesi darurat
khusus ini diadakan atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim atas
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui
Yerusalem sebagai Ibu Kota Isrel. Sesi khusus ini pun memicu sebuah
peringatan dari Washington bahwa mereka akan membuat daftar
negara-negara yang melawan kebijakan tersebut.
Utusan Palestina
untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan, Majelis Umum akan memberikan suara
pada sebuah rancangan resolusi yang menyerukan agar deklarasi Trump
ditarik. Sebelumnya, resolusi ini telah diveto oleh AS di Dewan Keamanan
yang beranggotakan 15 negara pada hari Senin.
Sebanyak 14 negara
anggota Dewan Keamanan memilih resolusi yang dibuat oleh Mesir
tersebut, yang tidak secara khusus menyebutkan AS atau Trump namun
mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai
status Yerusalem.
Mansour
mengatakan pada hari Senin bahwa dia berharap akan ada "dukungan yang
luar biasa" di Majelis Umum untuk resolusi tersebut. Pemungutan suara
semacam itu tidak mengikat, namun membawa bobot politik.
Sementara
itu Duta Besar AS Nikki Haley, dalam sebuah surat kepada puluhan negara
anggota PBB, memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengingat
orang-orang yang memilih resolusi yang mengkritik keputusan AS.
"Presiden
akan mengawasi pemungutan suara ini secara hati-hati dan meminta saya
melaporkan kembali negara-negara yang memberikan suara menentang kami.
Kami akan mencatat setiap pemungutan suara untuk masalah ini," tulis
Haley seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/12/2017).
Dia pun mengulangi seruannya dalam sebuah cuitan di Twitter: "AS akan membuat daftar."
Di
bawah resolusi tahun 1950, sebuah sesi khusus darurat dapat diminta
agar Majelis Umum mempertimbangkan masalah dengan maksud untuk
memberikan rekomendasi yang sesuai kepada anggota untuk tindakan bersama
jika Dewan Keamanan gagal untuk bertindak.
Hanya 10 sesi seperti
ini yang telah diadakan, dan terakhir kali Majelis Umum bertemu dalam
sesi tersebut pada tahun 2009 terkait Yerusalem Timur yang diduduki dan
wilayah Palestina. Pertemuan hari Kamis akan dilanjutkan dengan sesi
tersebut.
Trump tiba-tiba membalikkan kebijakan AS selama
beberapa dekade pada bulan ini ketika ia mengakui Yerusalem sebagai Ibu
Kota Israel. Pengakuan ini menimbulkan kemarahan dari orang-orang
Palestina dan dunia Arab serta keprihatinan di antara sekutu Barat
Washington.
Trump juga berencana memindahkan kedutaan AS ke
Yerusalem dari Tel Aviv. Rancangan resolusi PBB menyerukan agar semua
negara menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.
Haley
mengatakan pada hari Senin bahwa resolusi tersebut diveto di Dewan
Keamanan untuk membela kedaulatan dan peran AS dalam proses perdamaian
Timur Tengah. Dia mengkritiknya sebagai penghinaan ke Washington dan
membuat malu anggota dewan.
Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan
serta menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana. Sementara
warga Palestina menginginkan Ibu Kota negara Palestina merdeka berada di
sektor timur kota, yang direbut Israel dalam perang 1967 dan dicaplok
dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
Jakarta, CB -- Pemerintah melalui
Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia masih belum berencana
membuka kedutaan besar untuk Palestina di Ramallah karena sulit
mendapatkan akses ke administratif itu.
Juru bicara Kemlu,
Arrmanatha Nasir, mengatkan seluruh akses menuju kota yang berjarak 10
kilometer dari Yerusalem itu dikontrol oleh otoritas Israel yang tidak
punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Salah satu
permasalahannya adalah akses. Semua akses masuk ke Ramallah dikontrol
oleh Israel. Tahun lalu, ibu Menlu [Retno Marsudi] mau berkunjung ke
Ramallah untuk meresmikan konsul kehormatan RI di sana tidak diberi
akses masuk dari darat maupun udara,” kata Arrmanatha di Jakarta, Rabu
(20/12).
Meski tidak diduduki Israel, otoritas negara tersebut mengawasi
daerah-daerah yang mengelilingi kota Ramallah. Karena itu, kata
Arrmanatha, untuk masuk ke sana pejabat pemerintah harus tetap melewati
otoritas Israel.
“Jadi kalau Israel tidak memberi akses masuk,
sulit untuk pergi ke Ramallah. Apalagi ini untuk membangun perwakilan di
sana,” ujarnya.
Pernyataan itu diungkapkan Arrmanatha menyusul desakan untuk membuka
kedutaan besar di Ramallah. Langkah itu dinilai bisa menjadi bentuk
dukungan konkret Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Indonesia
bahkan didesak membuka kedutaan untuk Palestina di Yerusalem Timur,
mengikuti niat sejumlah negara seperti Turki dan Libanon.
Penempatan kedutaan untuk Palestina di Yerusalem ini dianggap sebagai
bentuk penentangan terhadap keputusan Amerika Serikat yang belakangan
memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menlu
Retno menyatakan pembukaan kedutaan di Yerusalem Timur tidak bisa
dilakukan dalam waktu dekat sampai status Yerusalem jelas.
“Jika Indonesia mau buka kedutaan besar untuk Palestina di Yerusalem
Timur, apakah Indonesia juga mau buka kedutaannya di Tel Aviv? Turki
menyampaikan niatnya itu kan karena mereka memiliki kedutaan di Tel
Aviv,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Retno
menekankan bukan berarti dukungan RI memperjuangkan kemerdekaan
Palestina tidak besar. Selama ini, Indonesia menempatkan perwakilannya
untuk Palestina di Yordania.
Ilustrasi Kopassus. Pasukan dari kesatuan ini akan dikirim ke Afghanistan untuk menjaga KBRI dari ISIS. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CB -- Pemerintah akan
mengerahkan sejumlah personel Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ke Afghanistan untuk menambah pengamanan korps
diplomatik Kedutaan Besar RI di Kabul.
Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjajanto pada Rabu (20/12) mengatakan langkah ini dilakukan sebagai
respons atas situasi dan kondisi keamanan yang semakin tidak kondusif
menyusul serangkaian serangan kelompok Taliban dan ISIS terhadap
kompleks diplomatik sepanjang tahun ini.
“Karena itu, mulai tahun
depan, untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di
Afghanistan pascaserangan area kompleks diplomatik sepanjang 2017,
diperlukan ada tindakan penanganan segera, pengamanan tambahan
perwakilan RI di wilayah rawan dan/atau berbahaya konflik,” kata Hadi
saat menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila,
Jakarta.
Penempatan personel khusus ini dilakukan berdasarkan nota
kesepahaman (MoU) mengenai Tim Pengamanan TNI pada Perwakilan RI Rawan
Dan/Atau Berbahaya Tertentu antara Kemlu RI dan TNI. MoU tersebut
ditandatangani langsung oleh Panglima Hadi dan Menlu Retno di Gedung
Kemlu, hari ini.
Hadi mengatakan pengamanan korps diplomatik RI
di negara asing, terutama wilayah rawan konflik, merupakan salah satu
bentuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional Indonesia.
Hadi dan Retno sama-sama belum mengungkap hal teknis seperti tugas dan
jumlah personel Kopassus yang akan dikirim ke negara di Asia Selatan
itu.
Retno mengatakan kerja sama ini disepakati untuk melindungi
staf perwakilan RI di luar negeri yang tak jarang ditempatkan di wilayah
rawan dan/atau bahaya konflik.
Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Meski negara tuan rumah memiliki kewajiban melindungi dan telah memberi
fasilitas pengamanan bagi setiap misi diplomatik asing, Retno mengatakan
pengamanan tambahan untuk mengantisipasi ancaman terhadap staf
diplomatik Indonesia di wilayah rawan konflik.
Selain Kabul, eks
duta besar RI untuk Belanda itu mengatakan kementeriannya bersama TNI
tengah meninjau beberapa kantor perwakilan RI di wilayah rawan konflik
lainnya yang dirasa memerlukan pengamanan tambahan.
“Kerja sama ini sebenarnya sudah dibicarakan cukup lama, tapi baru kita
intensifkan pada 2016, dan tahun ini baru bisa disepakati. Semoga, MoU
ini bisa jadi pedoman dan payung kerja sama mengenai hal terkait ke
depannya, seperti pengiriman personel ke negara lainnya,” kata Retno.
Meski begitu, Retno belum memaparkan secara detail negara mana saja selain Afghanistan yang akan masuk dalam kerja sama ini.
Ilustrasi serangan teror di Afghanistan. (Reuters/Stringer)
Sejak lama, Taliban telah menjadi salah satu ancaman keamanan
Afghanistan. Sepanjang 2017, Taliban melakukan belasan serangan yang
menyasar polisi, tentara, dan pasukan asing termasuk kompleks diplomatik
negara sahabat di sana.
Salah satu insiden yang memprihatinkan
adalah ledakan bom mobil di kompleks diplomatik di Kabul pada akhir Mei
lalu hingga menewaskan 80 orang. Insiden itu turut merusak empat gedung
kedutaan besar di Afghanistan dan menewaskan seorang petugas keamanan
kedutaan Jerman.
Tak ketinggalan, ISIS pun kerap memperburuk keamanan di Afghanistan.
Serangkaian ledakan bom ISIS dan tembakan menerjang kompleks kedutaan
besar Irak sekitar awal Juli lalu.
Pemimpin Muslim Chechnya, Rusia, Ramzan Kadyrov. Foto/Instagram/kadyrov95
GROZNY
- Pemimpin Muslim Chechnya, Rusia, Ramzan Kadyrov, meledek sanksi
Amerika Serikat (AS) yang dijatuhkan kepadanya atas tuduhan melakukan
pelanggaran HAM. Ledekan Kadyrov berupa seruan yang menjadi tamparan
bagi AS, yakni minta pelaku pelanggar HAM di Gedung Putih dan Pentagon.
Sekutu
Presiden Rusia Vladimir Putin yang sudah siap mengundurkan diri ini
justru mengaku bangga mendapat sanksi AS yang didasarkan pada Magnitsky
Act (Undang-Undang Magnitsky).
Kadyrov mengatakan bahwa dia
tersanjung ditempatkan pada daftar sanksi AS bersama empat warga Rusia
lainnya pada hari Rabu kemarin. Dengan dijatuhi sanksi oleh Washington,
dia merasa sangat terhormat.
”Oh, daftar Magnitsky. Itu berarti
saya melanggar hak asasi manusia,” ucap Kadyrov bernada sarkastis,
sambil turun dari bangku olahraga barbel besar. ”Malangnya orang
Amerika! Sebuah republik kecil Chechnya tapi bisa menghantui seluruh
negara,” lanjut Kadyrov.
Menurutnya, Washington tak perlu khawatir karena dia tidak menerima perintah untuk menginjak tanah AS.
”Jadi,
saya sudah dilarang memasuki AS. Tapi, apakah saya mengajukan
permohonan visa, apakah saya memiliki aset di bank-bank AS? Sudah saya
katakan, tapi akan saya ulangi paling tidak untuk menyadarkan bahwa saya
tidak akan pergi ke AS, bahkan jika saya ditawari semua cadangan
moneter negara tersebut sebagai hadiah,” imbuh Kadyrov yang ungkapan
ledekannya itu dia unggah di video.
Kadyrov menegaskan bahwa dia
diberi sanksi bukan karena dugaan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia
(HAM), namun karena perjuangan seumur hidup tanpa henti dalam melawan
teroris, di mana banyak di antara teroris itu dibina oleh layanan khusus
AS.
”Saya bangga bahwa saya tidak senang dengan badan intelijen AS,” ucapnya, seperti dikutip Russia Today, Kamis
(21/12/2017). ”Mereka mengatakan bahwa sanksi itu terkait dengan
pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mengapa orang mencari daftarnya di
sisi lain dunia, kapan mereka mencarinya di Gedung Putih dan di
Pentagon?.”
Seperti diberitakan sebelumnya, Departemen Keuangan
AS memberlakukan sanksi baru terhadap lima orang Rusia dan Chechnya atas
tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah Kepala
Republik Chechnya, Rusia, Ramzan Kadyrov.
"Sanksi baru tersebut
memasukkan Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya dan sekutu dekat Presiden
Rusia Vladimir Putin, ke dalam daftar hitam," kata Departemen Keuangan
AS dalam sebuah pernyataan.
WASHINGTON
- Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru
terhadap lima orang Rusia dan Chechnya atas tuduhan pelanggaran hak
asasi manusia. Salah satu sosok yang terkena sanksi tersebut termasuk
kepala republik Rusia Chechnya.
"Sanksi baru tersebut memasukkan
Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya dan sekutu dekat Presiden Rusia
Vladimir Putin, ke dalam daftar hitam," Departemen Keuangan AS
mengatakan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (21/12/2017).
Pihak berwenang AS menuduh Kadyrov mengawasi sebuah pemerintahan yang terlibat dalam penghilangan dan pembunuhan di luar hukum.
Kadyrov bereaksi terhadap berita tersebut dengan sikap menantangnya yang biasa.
"Suatu malam tanpa tidur menungguku," Kadyrov menulis, tampak sarkastik, di akun media sosial Instagramnya.
"Saya
bangga bahwa saya tidak disukai dengan dinas khusus Amerika Serikat.
Sebenarnya, AS tidak dapat memaafkan saya karena telah mengabdikan
seluruh hidup saya untuk memerangi teroris asing, di antaranya ada
bajingan dari dinas khusus Amerika," imbuhnya.
Ia pun menulis bahwa dia tidak akan mengunjungi Amerika Serikat.
Departemen
Keuangan AS memberlakukan sanksi, yang membekukan rekening bank dari
yang ditargetkan, berdasarkan undang-undang tahun 2012 yang dikenal
dengan Undang-Undang Magnitsky.
Undang-undang Magnitsky
menerapkan larangan visa dan pembekuan aset pada pejabat Rusia yang
terkait dengan kematian di penjara Sergei Magnitsky, seorang auditor dan
whistleblower Rusia berusia 37 tahun. Tindakan tersebut juga berusaha
untuk bertanggung jawab atas pihak berwenang AS tersebut yang menyatakan
bahwa mereka diatur atau diuntungkan dari kematian Magnitsky.
"Departemen
Keuangan tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang
terlibat dalam urusan Sergei Magnitsky, termasuk mereka yang memiliki
peran dalam konspirasi kriminal dan skema penipuan yang ia temukan,"
kata Direktur Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan
John Smith dalam sebuah pernyataan.
Magnitsky ditangkap dan
meninggal di sebuah penjara di Moskow pada tahun 2009 setelah menemukan
skema penipuan pajak senilai USD230 juta, menurut pihak berwenang AS.
Pendukung Magnitsky mengatakan bahwa negara Rusia membunuhnya dengan
menolak perawatan medis yang memadai setelah dipenjara karena tuduhan
penghindaran pajak. Kremlin membantah tuduhan tersebut.
Selain
Kadyrov dan satu pejabat Chechnya lainnya, tindakan Departemen Keuangan
juga menargetkan tiga orang Rusia yang pihak berwenang AS katakan
terlibat dalam skema penipuan pajak kompleks yang dilatarbelakangi oleh
Magnitsky.
Sanksi Magnitsky telah menjadi titik ketegangan antara
Moskow dan Washington, bahkan sebelum aneksasi Rusia terhadap Crimea
mengirim hubungan merenggang. Sebagai pembalasan atas Undang-Undang
Magnitsky, Putin menandatangani sebuah RUU yang menghentikan adopsi
anak-anak Rusia oleh AS.
Para pemimpin dunia dan delegasi dari
193 negara anggota menghadiri sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum PBB
ke-72 di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017). (ANTARA/Aditya
Wicaksono)
Sebuah negara memilih
bullying terang-terangan semacam itu hanya ketika negara itu tahu
mereka tidak punya argumentasi moral atau hukum untuk meyakinkan negara
lain
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump,
Rabu waktu AS, mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada
negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang menyeru Amerika
menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
Tetapi
sejumlah diplomat senior di PBB menyebut ancaman Haley itu tidak akan
mengubah pendirian kebanyakan anggota Majelis Umum, apalagi ancaman
terang-terangan di depan publik itu jarang sekali terjadi sebelum ini.
Beberapa diplomat malah menganggap ancaman itu ditujukan untuk merayu
para pemilih AS (untuk Pemilu Sela tahun depan).
Sedangkan
Miroslav Lajcak, Presiden Majelis Umum PBB, enggan menanggapi ancaman
Trump itu, namun menyatakan "Adalah hak dan tanggung jawab setiap negara
anggota PBB untuk mengutarakan pandangannya."
Trump tiba-tiba
menjungkirbalikkan kebijakan berpuluh-puluh tahun AS dalam soal
Palestina dan Yerusalem ketika bulan ini dia mengatakan bahwa AS
mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Tindakan dia ini memicu amarah dari
Palestina, dunia Aran dan Islam, serta membuat cemas sekutu-sekutunya di
Barat.
Trump juga berencana memindahkan kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Rancangan resolusi PBB itu sendiri berisi seruan kepada semua negara untuk menghindari mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.
Kemarin,
Duta Besar AS di PBB Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota
PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta
dia untuk "melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kita."
Haley
terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat
nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".
Seorang
diplomat senior dari sebuah negara Islam, yang meminta namanya tidak
disebutkan, menyerang surat ancaman dari Haley, dengan berkata, "Sebuah
negara memilih bullying terang-terangan semacam itu hanya ketika
negara itu tahu mereka tidak punya argumentasi moral atau hukum untuk
meyakinkan negara lain."
Sedangkan seorang diplomat senior Barat
yang meminta namanya tidak diungkapkan, menyebut surat ancaman dari
Haley itu sebagai "taktik murahan" di PBB, namun "bagus sekali untuk
Haley 2020 atau Haley 2024", merujuk kemungkinan duta besar AS ini
mencalonkan diri pada Pemilu 2020 atau 2024.
"Dia tidak akan
memenangkan satu suara pun di Majelis Umum atau Dewan Keamanan, tetapi
dia akan memenangkan suara penduduk AS," sindir diplomat Barat itu.
Seorang
diplomat senior Eropa yang juga meminta namanya tidak disebutkan yakin
Haley tak akan mampu membalikkan suara banyak negara anggota PBB.
"Kita
kehilangan kepemimpinan AS di sini dan surat semacam ini jelas tidak
akan membantu menegakkan kepemimpinan AS dalam proses perdamaian Timur
Tengah," kata sang diplomat.
Sedangkan Duta Besar Bolivia
untuk PBB Sacha Sergio Llorentty Soliz mengomentari surat Haley dengan
berkata, "Negara pertama yang semestinya dia tulis adalah Bolivia."
"Kami
menyesalkan arogansi dan pelecehan terhadap keputusan berdaulat dari
negara-negara anggota (PBB) dan terhadap multilateralisme," kata dia.
Israel
menganggap Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan miliknya, serta
menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini.
Sebaliknya,
Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya
di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang lalu
dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley (Reuters)
Begitu Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS akan menganggap pribadi suara Anda ini
Jakarta (CB) - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB
Nikki Haley mengirimkan email ke beberapa anggota PBB yang berniat
mendesakkan pemungutan suara pada Majelis Umum PBB berisi tuntutan agar
AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
"Begitu
Anda memberikan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden dan AS
akan menganggap pribadi suara Anda ini," tulis Haley dalam email yang
juga diperlihatkan kepada majalah online Foreign Policy.
"Presiden
(AS) akan menyaksikan suara ini dengan cermat dan meminta saya
melaporkan balik negara-negara yang memberikan suara untuk menentang
kami. Kami akan mencatat setiap dan masing-masing suara menyangkut
masalah ini," sambung dia.
Haley menyatakan AS tidak meminta
negara-negara lain mengikuti langkahnya dan memindahkan kedutaan besar
mereka ke Yerusalem, "meskipun kami kira itu pantas dilakukan."
Para
diplomat menilai ancaman Haley itu akan dianggap sepi oleh
negara-negara yang memberikan suara "ya" pada Majelis Umum PBB nanti
karena mayoritas anggota PBB, temasuk sekutu-sekutu setia AS seperti
Inggris dan Prancis, kemungkinan besar akan memberikan suara "ya".
Surat
Haley ini disebarkan sehari setelah AS memveto rancangan resolui Dewan
Keamanan PBB yang disusun Mesir yang menyatakan negara mana pun termasuk
AS yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel "tak punya hukum apa-apa."
"Keputusan itu gugur dan hampa serta harus dibatalkan," begitu bunyi
rancangan resolusi usulan Mesir itu.
Rancangan resolusi ini
sendiri didukung penuh oleh 14 negara dari total 15 negara anggota Dewan
Keamanan PBB. Ini membuat para diplomat AS seperti terasing dari arus
besar dunia.
AS sendiri menganggap keputusannya mengakui
Yerusalem ibu kota Israel sebagai masalah kedaulatan negaranya di mana
legislatif AS sudah sejak puluhan tahun lalu memandatkan untuk
memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Selasa
kemarin Haley mencuit, "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat
lebih. Oleh karena itu, ketika kami membuat keputusan, berdasarkan
amanat rakyat Amerika mengenai di mana letak kedutaan besar kami, kami
tak ingin mereka yang sudah kami bantu itu menentang kami. Kamis nanti
mungkin ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan
mencatat nama-nama (negara yang menentang keputusan pengakuan Yerusalam
ibu kota Israel) itu."
Dalam surat kepada negara-negara anggota
PBB itu, Haley menegaskan bahwa 22 tahun lalu Kongres AS sudah
menyatakan "Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel, dan bahwa
kedutaan besar AS harus berlokasi di Yerusalem. Presiden Trump
menegaskan deklarasi itu dengan resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel."
Keputusan presiden, kata dia, "sama sekali tidak
menghakimi negosiasi status final (Yerusalem), termasuk
perbatasan-perbatasan spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem."
WASHINGTON -- Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), Nikki Haley, telah mengirim surat bernada ancaman kepada anggota
Majelis Umum PBB menjelang pemungutan suara mengenai resolusi keputusan
AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (20/12), dalam surat yang diperoleh oleh media Israel Haaretz,
Haley menulis Presiden AS Donald Trump akan menyaksikan voting Majelis
Umum PBB pada Kamis secara hati-hati. Trump meminta Haley melaporkan
nama-nama negara yang memilih untuk melawan AS.
"Seperti yang
Anda tahu, Majelis Umum sedang mempertimbangkan sebuah resolusi tentang
keputusan Presiden Trump yang baru-baru ini mengenai Yerusalem. Sewaktu
Anda mempertimbangkan pemungutan suara Anda, saya mendorong Anda untuk
mengetahui presiden dan AS mengambil suara ini secara pribadi," kata
Haley dalam surat tersebut.
Ia melanjutkan, 22 tahun yang lalu
Kongres AS menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel,
dan kedutaan AS harus dipindahkan ke Yerusalem. Presiden Trump
menegaskan, deklarasi tersebut dengan secara resmi mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel.
Namun, pengumuman Presiden tersebut
tidak mempengaruhi negosiasi status akhir dengan cara apapun, termasuk
batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem.
"Presiden
juga memastikan untuk mendukung status quo di tempat-tempat suci
Yerusalem, dan tidak menganjurkan perubahan pengaturan di Haram
al-Sharif," tambah Haley dalam suratnya.
Peringatan tersebut
muncul setelah AS kalah jumlah karena memveto resolusi Dewan Keamanan
PBB untuk menarik keputusan Trump tentang Yerusalem.
Trump
mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya
ke kota tersebut yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.
Langkah
tersebut menyebabkan gelombang protes global, dengan puluhan ribu orang
turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk mengecam
keputusannya. Pada sidang Dewan Keamanan PBB Senin lalu, Haley
mengatakan tindakan negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi
merupakan sebuah penghinaan terhadap AS dan merupakan tindakan tak akan
dilupakan.
"Ini satu lagi contoh PBB yang melakukan lebih banyak
ruginya daripada kebaikan dalam menangani konflik Israel-Palestina,"
katanya di Twitter.
AS Ancam Cabut Bantuan Negara Pendukung Resolusi Anti-Israel
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengancam akan
mencatat negara-negara yang mendukung resolusi PBB soal Yerusalem dan
mencabut bantuannya. (Reuters/Brendan McDermid)
Jakarta, CB -- Duta Besar Amerika Serikat
untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley memperingatkan bahwa
negaranya akan mencatat negara-negara yang mendukung resolusi yang
mengutuk keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Di
PBB, kami selalu diminta untuk melakukan lebih dan memberikan lebih. Di
masa lalu. Jadi, saat kami mengambil sebuah keputusan, atas keinginan
rakyat Amerika Serikat, soal di mana kami menempatkan kedutaan kami,
kami tidak mengharapkan mereka yang kami bantu akan membidik kami,"
tulis Haley di laman Facebook dan Twutter, Selasa sore.
"Pada Kamis, akan ada voting di PBB yang mengkritik pilihan kami. Dan ya, AS akan mencatat (negara-negara)."
Presiden Donald Trump mendukung ucapan keras duta besarnya dalam
sidang kabinet di Washington, Rabu (20/12). "Kami mengawasi voting
itu," kata Trump seperti dilaporkan CNN.
"Biarkan
mereka memberikan suara menolak kami, kami akan berhemat banyak. Kami
tidak peduli. Tapi ini tidak seperti sebelumnya dimana mereka dapat
memvoting melawan Anda dan Anda membayar mereka ratusan juta dolar dan
tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan."
Trump
mengindikasikan bahwa dia dan Haley telah sepakat sebelumnya. "Nikki,
itu adalah pesan yang tepat dan saya sepakat untuk dikirim besok," kata
dia. "Orang-orang yang tinggak di sana, warga negara kita yang cinta
negeri ini, mereka lelah negara ini dimanfaatkan dan kita tidak mau lagi
dimanfaatkan lebih lama lagi."
Senin (18/12), AS menggunakan hak
veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengkritik
langkah sepihak AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Haley menyatakan veto, memngganjal resolusi yang disponsori Mesir dan
didukung 14 anggota DK PBB lainnya.
"Apa yang kita saksikan di
sini hari ini di Dewan Keamanan adalah sebuah penghinaan. Ini tidak akan
dilupakan. Ini salah satu contoh PBB melakukan hal buruk ketimbang baik
dalam konflik Israel-Palestina," kata Haley dalam pernyataan sebelum
menyatakan veto.
Para pendukung Palestina kini mengajukan resolusi yang sama di
Majelis Umum PBB, dimana AS tidak dapat membatalkan keputusan secara
sepihak. Pemungutan suara dijadwalkan akan digelar dalam sidang darurat
Majelis Umum, Kamis (21/12) waktu setempat.
Selain mengumumkan
ancamannya di media sosial, Haley juga mengirim surat ke negara-negara
dan memperingatkan mereka dampak dari pemungutan suara Majelis Umum.
"Saat Anda mempertimbangkan suara Anda, saya ingin Anda tahu bahwa
Presiden dan AS menganggap voting ini secara pribadi," tulis Haley dalam
suratnya.
"Presiden akan mengamati pemungutan suara ini secara
seksama, dan meminta saya melaporkan negara-negara mana saja yang
memilih melawan kami."
Awal Desember lalu, Presiden Donald Trump
mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan
akan memindahkan kedutaannya ke sana. Langkah kontroversial itu
memutarbalikkan kebijakan luar negeri AS selama ini dan memicu aksi
protes di seluruh dunia.
Trump ancam stop bantuan kepada negara penentang status Yerusalem
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Mereka
menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka
bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka
bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump,
Rabu waktu AS, mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada
negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang menyeru Amerika
menarik keputusannya mengakui Yerusalem ibu kota Israel.
"Mereka
menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka
bersuara menentang kita. Oke, kita lihat suara mereka. Biarkan mereka
bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli,"
kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip Reuters.
Majelis
Umum PBB yang beranggotakan 193 negara akan menggelar sidang istimewa
darurat yang sangat jarang dilakukan, Kamis ini, atas permintaan
negara-negara Arab dan negara-negara Islam, untuk mendukung rancangan
resolusi yang sudah diveto AS Senin lalu di Dewan Keamanan PBB yang
beranggotakan 15 negara.
14 dari 15 negara itu mendukung
rancangan resolusi yang disusun Mesir tersebut. Rancangan resolusi ini
sendiri tidak secara spesifik menyebut AS atau Trump, melainkan ungkap
"keprihatinan mendalam atas keputusan belakangann ini mengenai status
Yerusalem."
Kemarin, Duta Besar AS di PBB Nikki Haley, lewat
surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters,
memperingatkan bahwa Trump telah meminta dia untuk "melaporkan balik
negara-negara yang bersuara menentang kita."
Haley
terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat
nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".
Berdasarkan
data badan bantuan pemerintah Amerika USAID, pada 2016 AS telah
menggelontorkan bantuan senilai 13 miliar dolar dalam bentuk bantuan
keuangan dan militer kepada negara-negara sub-Sahara Afrika dan 1,6
miliar dolar AS kepada negara-negara di Asia Timur dan Oseania.
AS
juga memberi sekitar 13 miliar dolar kepada negara-negara Timur Tengah
dan Afrika Utara, 6,7 miliar dolar AS kepada negara-negara Asia Selatan
dan Tengah, 1,5 miliar dolar AS kepada negara-negara di Eropa dan
Eurasia, serta 2,2 miliar dolar AS kepada negara-negara Belahan Barat.
"Saya
suka pesan yang disampaikan Nikki kemarin di PBB, kepada semua negara
yang mendapatkan uang kami tetapi kemudian menentang kami di Dewan
Keamanan atau berencana bersuara melawan kami di Majelis Umum," kata
Trump.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak mengomentari ancaman Trump itu.
Israel
menganggap Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan miliknya, serta
menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini.
Sebaliknya,
Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya
di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang lalu
dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
Massa
pro-Palestina di Amman, Yordania, berdemo menentang keputusan Presiden
AS Donald Trump yang akui Yerusalem Ibu Kota Israel.
Foto/REUTERS/Muhammad Hamed
AMMAN
- Arab Saudi jadi sorotan setelah anggota parlemen Yordania, Wafa Bani
Mustafa, “bernyanyi” tentang tindakan Riyadh yang menekan Amman agar
menerima pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel. Saudi sejak awal tegaskan sikapnya yang membela Palestina dan
mengutuk keputusan AS. Lalu siapa yang benar di antara klaim kedua
pihak?
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengutuk
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurutnya, rakyat
Palestina memiliki hak mendirikan negara merdeka dengan ibu kota di
Yerusalem Timur.
Pernyataan Raja Salman ini disampaikan dalam
pidato di hadapan Dewan Syura Kerajaan Saudi di Riyadh pada hari Rabu
yang disiarkan stasiun televisi pemerintah. Sikap resmi Raja Salman ini
muncul di saat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar
KTT Luar Biasa di Istanbul, Turki.
Arab Saudi, yang menjadi tuan
rumah sekretariat OKI, saat itu memang hanya mengirim seorang pejabat
senior kementerian luar negeri dalam KTT tersebut.
”Kerajaan
telah menyerukan sebuah solusi politik untuk menyelesaikan krisis
regional, yang terpenting adalah masalah Palestina dan pemulihan hak-hak
sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk mendirikan negara merdeka
dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” kata Raja Salman.
Keputusan
Presiden AS Donald Trump, lanjut Raja Salman, mewakili bias ekstrem
terhadap hak-hak rakyat Palestina di Yerusalem yang telah dijamin oleh
resolusi internasional.
“Saya mengulangi penghukuman Kerajaan dan
penyesalan yang kuat atas keputusan AS mengenai Yerusalem, karena
menghapus hak-hak bersejarah rakyat Palestina di Yerusalem,” lanjut Raja
Salman, yang dikutip Al Jazeera.
Pidato pemimpin Saudi
ini muncul sehari setelah menyambut Raja Yordania Abdullah II ke
istananya. Kunjungan Raja Abdullah untuk membahas perkembangan regional
terakhir, terutama yang berkaitan dengan Yerusalem dan dampak bahaya
dari rencana pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem.
Sikap Riyadh ini juga disuarakan duta besarnya di
Washington yang telah memberikan nota peringatan ke AS mengenai rencana
Trump yang akan memindahkan Ibu Kota di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem. Arab Saudi menegaskan bahwa keinginan Trump itu akan
meningkatkan ketegangan konflik di wilayah tersebut.
“Setiap
keputusan Amerika Serikat yang ingin mengubah status Kota Yerusalem akan
membahayakan proses perdamaian dan akan meningkatkan ketegangan baru di
antara Israel-Palestina,” kata Pangeran Khalid bin Salman bin
Abdulaziz, Duta Besar Arab Saudi untuk AS.
“Kebijakan Kerajaan
Arab Saudi telah dan terus mendukung rakyat Palestina, dan ini kami
peringatkan kepada pemerintah AS,” tegas Pangeran Khalid.
"Nyanyian" dari Yordania Analis
dan politisi terkemuka Yordania, Wafa Bani Mustafa, mengungkap bahwa
negaranya ditekan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, untuk
menerima pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel.
Yordania yang selama ini membela Palestina, kata dia,
diancam Saudi bahwa ekonominya akan dicekik. Wafa Bani Mustafa yang
merupakan anggota parlemen Yordania itu mengungkap intimidasi
tetangga-tetangga Arabnya kepada Al Jazeera.
Motif Riyadh ini belum jelas. Namun, dia menduga Yerusalem menjadi alat negosiasi Saudi dengan Israel untuk menghadapi Iran.
Mustafa
mengatakan, selain Saudi, negara antagonis utama dalam kasus ini adalah
Uni Emirat Arab. Dia menyebut, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin
Salman telah mengambil peran yang dominan dalam melancarkan tekanan
tersebut.
Yordania komitmen berpihak pada Palestina dan menolak
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 6 Desember lalu. Trump, dalam
pengumumannya juga memerintahkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke
Yerusalem segera.
”Bin Salman dan Uni Emirat Arab berusaha untuk
mencekik ekonomi Yordania sampai menyetujui persyaratan mereka, tunduk
pada kepemimpinan mereka di wilayah tersebut, dan menyetujui apa yang
disebut 'kesepakatan akhir' Trump,” kata Mustafa, merujuk pada rencana
baru Presiden AS untuk wujudkan perdamaian Israel dan Palestina yang
belum dapat dijelaskan.
Saudi sejak awal menjadi pusat kecurigaan terkait langkah nekat Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Pemerintah
Saudi dalam pernyataan resmi memang mengutuk keputusan Trump yang
menggambarkannya sebagai “langkah yang tidak dapat dibenarkan dan tidak
bertanggung jawab".
Namun, sebuah laporan yang dilansir kantor
berita Reuters, mengungkap bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman
disebut telah bertindak atas nama penasihat senior Gedung Putih Jared
Kushner dan telah mempresentasikan rencana perdamaian Timur Tengah
kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Skema AS yang dipaparkan
itu mencakup pembentukan sebuah negara Palestina yang terdiri dari
Jalur Gaza dan bagian-bagian yang terputus dari Tepi Barat tanpa
Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Skema ini juga menyelesaikan hak
pengembalian pengungsi Palestina yang mengungsi ketika Israel didirikan
pada tahun 1948.
Al Jazeera mengonfirmasi laporan itu
kepada tiga pejabat yang dekat dengan pimpinan Otoritas Palestina.
Mereka membenarkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman menekan Abbas
untuk menerima status negara versi yang dia paparkan tanpa Yerusalem
Timur sebagai ibu kotanya.
Mustafa mengatakan AS dan mitra
regionalnya tidak memasukkan Yordania dari kesepakatan mengenai sebuah
negara Palestina versi baru itu. Dia juga mengungkap bahwa Yordania
tidak diundang oleh Mesir untuk berpartisipasi dalam perundingan
rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas Oktober lalu. Diplomasi Ekonomi
Yordania
adalah satu-satunya negara Arab yang terkena dampak langsung
kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Namun, kata Mustafa, baik
negara-negara Arab maupun AS tak mengundang negaranya ke meja
perundingan.
Yordania sendiri menjadi rumah bagi beberapa juta
pengungsi Palestina. Raja Yordania Abdullah II yang berpredikat sebagai
penjaga tempat suci Yerusalem selama ini membayar gaji pegawai
Palestina.
Mustafa melanjutkan, sekutu paling dekat Yordania di
Gulf Cooperation Council (GCC/Dewan Kerja Sama Teluk), yakni Arab Saudi,
UEA, dan Kuwait tidak memperpanjang program bantuan keuangan lima tahun
dengan Amman senilai USD3,6 miliar yang berakhir pada 2017.
Bantuan AS ke Yordania berjumlah sekitar USD1,6 miliar per tahun;
sekitar USD800 juta untuk bantuan militer dan USD800 juta untuk bantuan
ekonomi. Bagian dari bantuan ekonomi tiba sebagai transfer moneter
langsung, sedangkan sisanya datang dalam bentuk proyek USAID di negara
tersebut. Anggaran Yordania 2018 mencakup hibah langsung USD400 juta
dari Amerika Serikat.
Raja Abdullah II telah bertemu dengan Raja
Salman di Arab Saudi pada hari Selasa pekan lalu dan diskusi terfokus
pada implikasi bahaya dari keputusan AS soal Yerusalem.
Pada hari
Rabu, Raja Abdullah II berada di Istanbul untuk pertemuan darurat 57
negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menentang keputusan
Trump.
Raja Abdullah II bergabung dengan pemimpin lain, termasuk
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani,
dan Presiden Lebanon Michel Aoun. Sedangkan kepala negara Arab Saudi
dan UEA tidak hadir dan hanya mewakilkan utusan.
Aksi damai memprotes kebijakan Trump dan
mendukung Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Selasa (12/12). Arab
Saudi membantah menawarkan ibu kota alternatif bagi Palestina. (Foto:
CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CB -- Duta Besar Arab Saudi
untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Al Shuaibi, membantah bahwa pihaknya
telah menawarkan Abu Dis, sebuah kota dekat Yerusalem, sebagai ibu kota
alternatif bagi Palestina.
“Saya tegaskan sejak awal, setiap
Raja Saudi semuanya memliki sikap yang sama dan tidak akan keluar dari
prinsip kami yang selama ini mendukung dan mengakui Yerusalem sebagai
ibu kota Palestina,” cetus dia, dalam acara jamuan makan malam bersama
dubes negara Arab di kediamannya di Jakarta, Rabu (20/12).
Al Shuaibi menekankan bahwa Saudi dan bahkan seluruh negara Arab selalu
mendukung kemerdekaan Palestina dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dia
juga mengatakan, dunia Arab, negara Muslim, hingga negara Barat yang
dekat dengan AS, menentang keputusan sepihak Presiden Donald Trump soal
Yerusalem.
“Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina dan tentunya kota kebanggaan bangsa Arab dan umat Muslim di dunia,” akunya.
Pernyataan itu diutarakan Al Shuaibi menanggapi kabar yang menyebut
bahwa Pangeran Saudi, Mohammed bin Salman, telah menawarkan Abu Dis
untuk menjadi ibu kota bagi Palestina jika Presiden Donald Trump
berkeras mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Penawaran
itu disebut terjadi saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertandang ke
Riyadh pada November lalu, sebelum AS mengumumkan keputusan
kontroversialnya soal Yerusalem. Pangeran Salman disebut memberi Abbas
waktu dua bulan untuk mempertimbangkan tawarannya itu.
Penawaran
itu disebut sebagai prakarsa Saudi mengenai perdamaian Israel-Palestina
yang telah dirundung konflik selama berpuluh tahun. Palestina dan
Israel selama ini sama-sama berkeras memperebutkan Yerusalem sebagai ibu
kota negaranya.
Senada dengan Al Shuaibi, dalam kesempatan yang sama, Dubes
Terpilih Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, juga menampik kabar
yang mengklaim bahwa telah terjadi penawasan antara Palestina dan Saudi
mengenai wacana ibu kota alternatif.
“Isu terkait perluasan
pemukiman di Abu Dis serta segala upaya yang ingin memindahkan Ibu Kota
Palestina dari AL Quds Al Sharif [Yerusalem] pasti ditolak seluruh
Bangsa Palestina dan bangsa di dunia. Tidak pernah ada isu bahwa kami
membicarakan isu [pemindahan ibu kota] tersebut,” tepisnya.
Selain
Dubes Palestina, sejumlah dubes negara Arab lainnya tampak hadir di
acara tersebut. Diantaranya, Dubes Mesir Ahmed Amr Ahmed Manned, Dubes
Yordania Walid al Hadid Dubes Irak Abdullah Hasan Salih, Dubes Libya
Sadegh MO Bensadegh, Dubes Yaman Mohammad Ali al Najar, Dubes Kuwait
Abdul Wahab Abdullah al Saqar, dan Dubes Uni Emirat Arab Mohamed Abdulla
Mohammed Bin Mutleq Alghafli.
Pertemuan itu digelar guna memperjelas posisi masing-masing negara terkait isu Palestina dan keputusan AS soal Yerusalem.
Namun,
Dubes Qatar Ahmed bin Jassim Al-Hamar tidak terlihat hadir dalam acara
tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui, sejak Mei lalu, Doha tengah
dirundung krisis diplomatik dengan sejumlah negara Arab termasuk Saudi.
Saudi dan sekutunya Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain memutus
hubungan diplomatik dan kerja sama perhubungan dengan Qatar karena
dianggap mendukung aktivitas terorisme dan radikalisme.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Riyadh, Arab Saudi (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz As-Saud hari ini menegaskan dukungan besar negerinya kepada
hak rakyat Palestina untuk memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kota
Negara Palestina, lapor Saudi Press Agency.
Raja Arab Saudi ini
membahas masalah regional dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang
sedang berkunjung ke Saudi. Selama pertemuan ini, Raja Salman juga
menegaskan hak rakyat Palestina untuk negara merdeka.
Awal
Desember lalu Saudi menyampaikan kekecewaan atas keputusan Presiden AS
Donald Trump mengakui Yerusalem ibu kota Israel dan memerintahkan
pemindahan kedutaan besar AS di Israel pindah ke kota yang disengketakan
itu
Langkah itu tidak mengubah hak rakyat Palestina atas Yerusalem dan wilayah lain Palestina yang diduduki Israel, katanya.
Saudi
memperingatkan bahwa langkah Trump itu sebagai kemunduran drastis dalam
memajukan proses perdamaian Palestina-Israel, dan menjauhkan AS dari
posisinya selama ini yang tak berpihdak dalam masalah Yerusalem,
sehingga akan menambah rumit konflik Palestina-Israel.
Sebanyak 11 ribu warga sipil menjadi korban perang pembebasan Mosul dari ISIS. Foto/Ilustrasi/Istimewa
BAGHDAD
- Pertempuran untuk membebaskan Mosul dari ISIS harus dibayar mahal.
Menurut sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh AP, antara 9 ribu dan 11
ribu warga sipil tewas selama pertempuran tersebut. Pasukan koalisi
Amerika Serikat (AS) mengakui bertanggung jawab atas 326 kematian
tersebut.
Investigasi tersebut merujuk pada database independen
dari organisasi non-pemerintah dan menganalisis daftar mayat di kota itu
dari 9.606 nama orang yang terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Penyelidikan tersebut menemukan bahwa setidaknya 3.200 warga sipil
terbunuh oleh serangan udara koalisi, tembakan artileri atau mortir di
antara bulan Oktober 2016 dan Juli 2017 di Irak.
Sebagian besar
kondisi korban tersebut digambarkan dalam laporan Kementerian Kesehatan
'hancur'. Namun, koalisi AS telah mengakui tanggung jawab atas 326
kematian tersebut, sementara menyatakan bahwa mereka kekurangan sumber
daya untuk mengirim penyidik
CB, COX'S BAZAR--- Perdana Menteri Turki Binali
Yildirim mengunjungi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dalam
kunjungannya ia menyerukan kepada dunia Muslim agar melakukan kampanye
global untuk pengungsi Rohingya.
Seperti dilansir Anadolu, Rabu (20/12), Yildirim
mengatakan Turki telah melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang
Rohingya yang berlindung di Bangladesh. "Sudah saatnya mengubah isu
Rohingya ini menjadi sebuah kampanye internasional," kata Yildirim.
Yildirim, didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag
dan Menteri Kebijakan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya, memberikan bantuan
kepada Rohingya. Ia memberi makanan dan mainan untuk anak-anak.
"Panggilan saya ke dunia Muslim dan selebihnya adalah bahwa ini
adalah akhir dari kemanusiaan. Jika Anda tidak bekerja sekarang, kapan
Anda akan bekerja untuk kemanusiaan?," tambahnya
Ia berharap negara-negara Muslim lebih memperhatikan situasi yang
dialami Rohingya. Seperti mengirim bantuan, dan memperluas kerja sama
dengan pihak berwenang Bangladesh sesegera mungkin.
Yildirim mengatakan, kunjungannya ke kamp-kamp tersebut merupakan
bagian dari upaya untuk menarik perhatian masyarakat internasional
terhadap isu Rohingya dan juga untuk melihat langsung derita yang
dialami Rohingya.
Dia menegaskan Ankara sedang dalam pembicaraan dengan Dhaka untuk
memperbaiki kondisi pengungsi Rohingya dan telah meminta Pemerintah
Bangladesh untuk menyediakan area untuk membangun tempat penampungan
permanen bagi para pengungsi tersebut.
"Tapi solusi terakhir adalah memastikan mereka kembali ke tanah air mereka," katanya.
Yildirim juga mengomentari sebuah kesepakatan pemulangan Rohingya
yang ditandatangani 23 November antara Bangladesh dan Myanmar. Ia
berharap kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar dapat terlaksana
dengan baik. Ia berjanji akan terus menyoroti krisis Rohingya di kancah
internasional.
Dia mengatakan wilayah Rakhine di Myanmar adalah tanah orang
Rohingya dan hak Rohingya untuk kembali ke negara tersebut tanpa
hambatan apapun.
Perdana menteri Turki ini juga mengunjungi sebuah rumah sakit di
bawah konstruksi di kamp Balukhali di daerah tersebut. Dia menyerahkan
dua ambulans ke otoritas Bangladesh untuk digunakan oleh Rohingya.
Sebagai bagian dari kunjungannya, Yildirim berbicara dengan pengungsi
Rohingya dan mendengarkan penderitaan dan harapan mereka.
Arsip Foto. Foto udara sebuah desa
Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27
September 2017. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Yangon (CB) - Otoritas Myanmar menemukan 10 jenazah yang
dikubur dalam satu kuburan massal di pinggiran sebuah desa di Negara
Bagian Rakhine menurut warta surat kabar yang dikelola militer, Myawady,
Selasa (19/12), sehari setelah militer menyatakan meluncurkan
penyelidikan di tempat itu.
Sekitar 650.000 warga Muslim Rohingya
melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar dan mencari
perlindungan di negara tetangga Bangladesh, dalam beberapa bulan
belakangan setelah penindakan keras pasukan keamanan Myanmar dalam
menanggapi serangan gerilyawan.
Kelompok pemantau hak asasi
manusia menuduh pasukan pemerintah melakukan kekejaman, termasuk
pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran selama tindakan keras
tersebut. Amerika Serikat mengatakan tindakan pasukan Myanmar itu adalah
sebuah upaya "pembersihan etnis".
Militer Myanmar mengatakan bahwa hasil investigasi internal yang
mereka lakukan membuktikan bahwa pasukan keamanan bebas dari segala
tuduhan kejahatan.
Satu tim yang meliputi polisi, pemerintah setempat, hakim dan
dokter telah memeriksa lokasi makam di Desa Inn Din, sekitar 50
kilometer sebelah utara ibu kota negara bagian Sittwe pada Selasa, dan
menemukan 10 jasad orang tak dikenal menurut siaran Myawady.
"Kelompok tersebut melanjutkan proses penyelidikan guna menemukan
kebenaran," kata laporan tersebut. Militer tidak segera dapat dihubungi
untuk dimintai tanggapan lebih lanjut.
Penemuan sebuah kuburan
massal di dekat pemakaman desa tersebut diumumkan dalam pernyataan di
laman Facebook resmi kepala komando tentara pada Senin.
Desa tersebut berada di wilayah Maungdaw, salah satu daerah yang
paling buruk terdampak kekerasan yang telah mendorong pejabat tinggi hak
asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh pasukan keamanan
Myanmar telah melakukan genosida terhadap Rohingya.
Pasukan bersenjata Myanmar melancarkan apa yang mereka sebut
sebagai operasi pembersihan di Rakhine utara setelah gerilyawan Rohingya
menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus.
Rakhine utara merupakan daerah di mana banyak warga Muslim minoritas
tinggal tanpa memiliki kewarganegaraan.
Pemimpin masyarakat Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mendapat
banyak kritik internasional karena dinilai gagal berbuat lebih banyak
untuk melindungi warga Rohingya.
Pemerintah sipil, yang tidak memiliki kendali atas militer,
menyatakan bahwa tentara mereka telah melakukan operasi melawan
pemberontakan secara sah sesuai hukum. Mereka berjanji menyelidiki
tuduhan kekerasan di Rakhine jika terdapat bukti, demikian menurut
siaran kantor berita Reuters.
Myanmar menolak kedatangan penyelidik HAM PBB, Yanghee Lee. Foto/Istimewa
NAYPYIDAW
- Pemerintah Myanmar melarang penyelidik hak asasi manusia PBB untuk
mengunjungi negara tersebut. Myanmar juga menarik kerja sama dengannya
selama sisa masa jabatannya.
Yanghee Lee, seorang pelapor khusus
PBB, akan berkunjung pada bulan Januari mendatang untuk menilai keadaan
hak asasi manusia di seluruh Myanmar, termasuk di negara bagian Rakhine.
Lebih dari 650 ribu minoritas Rohingya telah melarikan diri ke
Bangladesh akibat tindakan brutal militer Myanmar sejak Agustus lalu.
"Saya
benar-benar sangat kecewa dan sangat sedih dengan keputusan Myanmar
untuk menolak kerja sama dengan mandat saya dan dengan mekanisme hak
asasi manusia lainnya, dan yang terpenting untuk membungkam orang-orang
yang mengungkapkan kekejaman semacam ini," kata Lee seperti dikutip dari
Al Jazeera, Kamis (21/12/2017).
Dalam sebuah pernyataanya, Lee mengatakan bahwa dia merasa bingung dan kecewa dengan keputusan Myanmar.
"Deklarasi
non-kooperasi dengan mandat saya hanya bisa dipandang sebagai indikasi
kuat bahwa pasti ada kejadian mengerikan di Rakhine, dan juga di negara
lain," cetusnya.
Lee mengatakan bahwa dia diberi tahu bahwa
keputusan tersebut merupakan tanggapan atas sebuah pernyataannya setelah
berkunjung pada bulan Juli lalu.
Pada saat itu, dia mengkritik
perlakuan kejam pasukan keamanan di negara bagian Shan dan Rakhine. Ia
juga mengeluhkan meningkatnya pembatasan akses terhadapnya.
"Wartawan dan aktivis yang bertemu dengannya juga dikenai pengawasan negara," ujarnya.
Myanmar mengkritik pernyataannya yang bias dan tidak adil.
Lee
mengambil peran pemantauan HAM pada tahun 2014 dan diharuskan
mengunjungi Myanmar dua kali setahun untuk melapor ke Dewan Hak Asasi
Manusia dan Majelis Umum PBB.
Myanmar juga menolak masuk misi
pencarian fakta terpisah yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB
untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai zona
konflik, termasuk di Rakhine.
Zeid bin Ra'ad al-Hussein, kepala
hak asasi manusia PBB, mengatakan bahwa larangan keamanan terhadap
minoritas Rohingya di Rakhine mungkin sama dengan genosida, sebuah
tuduhan yang telah ditolak pemerintah.
Tindakan keras tersebut
dilakukan untuk menanggapi serangan terhadap pos-pos perbatasan oleh
kelompok bersenjata Rohingya pada 25 Agustus.
Amnesty International menyebut keputusan Myanmar untuk melarang Lee "memalukan".
"Ini
adalah indikasi lebih lanjut bahwa pihak berwenang akan melakukan
apapun yang mereka bisa untuk menghindari pengawasan internasional
terhadap catatan hak asasi manusia mereka," kata James Gomez, direktur
Amnesty untuk Asia Tenggara dan Pasifik.
Rudal
balistik antarbenua Hwasong-14 Korea Utara saat disiapkan pasukan Korea
Utara yang disaksikan Kim Jong-un, Juli lalu. Foto/KCNA
TOKYO
- Korea Utara (Korut) dilaporkan memulai uji coba rudal balistik
antarbenua (ICBM) dengan memasang bakteri Antraks di ujung hulu
ledaknya.
Laporan yang diterbitkan surat kabar Jepang, Asahi,
ini muncul dua hari setelah pihak Strategi Keamanan Nasional Gedung
Putih memperingatkan bahwa Kim Jong-un sedang mengejar ambisi menguasai
senjata kimi dan biologi.
Eksperiman yang dilakukan rezim Korut
itu untuk melihat apakah Antraks dapat menahan panas dan tekanan yang
sangat besar saat dimasukkan ke ICBM dan diluncurkan ke atmosfer Bumi.
Laporan surat kabar Jepang tersebut mengutip sumber yang terhubung dengan dinas intelijen Korea Selatan.
”Korut
telah memulai percobaan seperti (penggunaan) peralatan panas dan
tekanan untuk mencegah Antraks dari kematian bahkan pada suhu tinggi
lebih dari 7.000 derajat yang dihasilkan pada saat ICBM masuk kembali ke
atmosfer,” tulis Asahi.
”Sebagian, ada informasi yang
belum dikonfirmasi bahwa mereka telah berhasil dalam eksperimen semacam
itu,” lanjut surat kabar Jepang tersebut, yang dikutip Kamis
(21/12/2017).
Beberapa hari yang lalu, Gedung Putih merilis
dokumen Strategi Keamanan Nasional AS. Isi dokumen itu, salah satunya
mengatakan bahwa Korea Utara mengejar ambisi senjata kimia dan biologi
yang diluncurkan melalui rudal.
”Korea Utara—sebuah negara yang
membuat orang-orangnya kelaparan—telah menghabiskan ratusan juta dolar
untuk senjata nuklir, kimia dan biologi yang dapat mengancam tanah air
kita,” bunyi dokumen Strategi Keamanan Nasional AS.
Namun, Korut membantah laporan tersebut dan menuduh AS-lah yang menggunakan senjata biologi selama Perang Korea.
”Dengan
tepat, metode stereotip AS untuk memasak ketidakbenaran sebagai
kebenaran, dengan tegar bersikeras bahwa hitam itu putih dan membuat
apapun untuk memuaskan keserakahan agresif mereka,” bunyi pernyataan
pemerintah Korut yang dilansir KCNA.
”Dan AS sendiri
adalah kekaisaran kejahatan yang penuh dengan plot, rekayasa, kebohongan
dan tipuan,” lanjut pernyataan Pyongyang.
”Ini tidak lain adalah
AS, mengobrol tentang 'moralitas' dan 'peradaban', negara kriminal yang
membantai rakyat Korea dengan senjata bakteri selama Perang Korea dan
menimbulkan penderitaan atas orang-orang yang tidak bersalah dengan
terus melangkah bahkan sekarang untuk secara terbuka menggunakan senjata
yang dilarang.”
Angkatan Laut Korea Selatan Dokumen foto armada Angkatan Laut Korea Selatan. (Yonhap)
Seoul (CB) - Satuan penjaga pantai Korea Selatan (Korsel)
mengaku melepaskan 249 tembakan peringatan untuk mengusir sekumpulan
kapal pencari ikan dari China di perairan Korea.
Pemerintah di Beijing kemudian menanggapi dengan seruan agar semua pihak menahan diri, demikian laporan Reuters.
Penjaga pantai Korsel melaporkan bahwa sering mengejar kapal China,
yang diduga mencari ikan secara tidak sah, yang terkadang tindakan
tersebut memicu kekerasan dan memperumit hubungan kedua
negarabertetangga.
Padahal, Korsel dan China kini bersama-sama berupaya menghentikan program nuklir dan peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut).
Armada beranggotakan 44 kapal pencari ikan berlapis baja dari China
pada Selasa berhadapan dengan kapal patroli Korsel, yang menyampaikan
peringatan untuk segera mundur, kata penjaga pantai Kosel.
Penjaga pantai Korsel kemudian menembakkan 249 tembakan peringatan sampai mereka mundur.
"Kapal pencari ikan dari China itu berkeliaran dan bertemu dengan
kapal patroli kami, mereka tidak mengindahkan peringatan yang telah kami
sampaikan," catat penjaga pantai Korsel dalam laporan tertulisnya.
China, yang pada masa lalu sering menyampaikan protes diplomatik
kepada Korsel karena penggunaan kekerasan oleh para penjaga pantai,
menyatakan "sangat prihatin" terhadap laporan terbaru itu.
"Kami berharap Korea Selatan menangai persoalan ini secara wajar dan
sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak menggunakan cara yang ekstrim
yang bisa membahayakan keselamatan orang," kata juru bicara kementerian
luar negeri China, Hua Chunying, kepada sejumlah wartawan di Beijing.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korsel di Seoul mengatakan
bahwa pihaknya telah mematuhi hukum nasional yang berlaku dalam
penggunaan senjata sebagai "langkah yang sah" untuk mengusir kapal-kapal
yang "dengan jelas melakukan pelanggaran massal terhadap kedaulatan
perairan negara untuk mencari ikan secara ilegal".
Pada September tahun lalu, tiga pencari ikan asal China tewas oleh
api yang membakar kapal mereka sendiri saat tim penjaga pantai Korea
Selatan --yang berupaya menangkap mereka karena melakukan penangkapan
ikan secara ilegal-- melemparkan granat ke ruangan persembunyian korban.
Satu bulan kemudian, dua kapal China, yang menangkap ikan secara
gelap di perairan Korsel, menabrak kemudian menenggelamkan kapal penjaga
pantai Korea Selatan, demikian pejabat Seoul.
CB - Dua unit dari delapan helikopter
tempur tercanggih AH-64 Apache Guardian milik TNI sudah tiba Tanah Air,
Sabtu (16/12/2017) malam.
Heli ini diangkut pesawat angkut C-17 Globemaster III, mendarat di
lapangan udara Ahmad Yani Semarang, base Korps Penerbang TNI Angkatan
Darat (Penerbad).
Foto-foto yang diposting akun Markava Malik Hakim memperlihat heli serang ini diangkut dan dirakit kembali di Indonesia.
Dua
Apache yang diterima satu konfigurasi dilengkapi dengan radar Longbow
yang berbentuk seperti bakpau di atas rotor utama Apache, dan yang
lainnya tanpa radar.
Kehadiran AH-64 Apache Guardian bakal menambah kekuatan TNI dan
menjadikan Indonesia negara kedua yang memiliki heli canggih ini,
setelah Singapura.
Saat ini Singapura sudah memiliki 20 unit Apache.
Mengutip
rilis DSCA (Defence Security Cooperation Agency), pesanan AH-64E Apache
Guardian TNI AD sudah dilengkapi dengan 3 mesin T-700-GE-710D sebagai
cadangan di luar 16 unit yang terpasang, 1 unit MTADS (Modern Target
Acquisition and Designation Sight) cadangan di luar 8 unit yang
terpasang di helikopter, 10 unit AAR-57(V)3/5 CMWS (Common Missile
Warning Systems) yang bertugas memberikan peringatan apabila Apache
disasar oleh rudal berpemandu radar atau infra merah, sehingga dapat
melepaskan suar untuk mengacaukan rudal tersebut.
Heli Apache milik TNI AD dirakit di Penerbad Ahmad Yani Semarang (apache)
foto-foto: fb markava malik halim
Sementara untuk sistem radar Longbow yang berbentuk seperti bakpau,
TNI AD hanya memesan 4 unit berikut komponennya seperti AN/APG-78 FCR
(Fire Control Radar) dan Radar Electronic Unit. Hal ini bisa dipahami
karena tidak perlu semua helikopter dilengkapi dengan Longbow, heli yang
tidak dilengkapi radar tersebut bisa berbagi informasi dari helikopter
yang dilengkapi radar Longbow.
Untuk sistem persenjataan, ada 32 unit rak M299A1 Hellfire Missile
Launcher, artinya diasumsikan kedelapan Apache masing-masing bisa
dilengkapi empat rak dengan kapasitas total 32 unit rudal Hellfire,
walaupun pada prakteknya pasti akan lebih banyak membawa tabung peluncur
roket FFAR 70mm. Untuk rudalnya, Indonesia memesan 140 unit rudal
AGM-114R3 Hellfire dengan sistem pemandu laser.
Sementara untuk mengarahkan kanon 30mm M230E1 yang terpasang di dagu
Apache Guardian, Indonesia memesan 24 unit helm IHDSS-21 (Integrated
Helmet and Display Sight Systems) yang bisa mengarahkan kanon hanya
dengan menolehkan kepala saja.
Selain helikopter dan persenjataan, Indonesia juga memesan perangkat
latih dan simulator yang lengkap, berikut suku cadang, kendaraan
penunjang, pendukung, latihan awak, dan dukungan logistik lainnya,
dengan total nilai pengadaan senilai US$ 1,42 miliar.
Tiga unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat tiba
di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Semarang, Senin
(18/12/2017).(Dok. Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).)
JAKARTA, CB - Tiga unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Semarang, Senin (18/12/2017).
"Tiga
unit pertama dikirim dengan pesawat C-17 Globe Master tiba di Pangkalan
Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani tanggal 18 Desember 2017," ujar
Wakil Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) Brigjen
Eko kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2017).
Eko
menuturkan, tiga heli tersebut termasuk dalam program pembelian delapan
unit melalui program Foreign Military Sales (FMS) untuk menjamin
kesiapan alutsista secara maksimal.
Pengiriman helikopter dilaksanakan dalam dua gelombang. Pengiriman tiga unit pertama dikirim dengan pesawat C-17 Globe Master.
Kemudian, lima unit berikutnya dikirim dengan kapal laut dan diperkirakan tiba di Semarang pada Maret
Selanjutnya, helikopter yang sudah tiba di Semarang akan disiapkan untuk mendukung kesiapan operasional TNI AD.
"Pada
fase awal, helikopter akan diuji kelaikudaraannya, setelah dinyatakan
lulus kemudian akan dipakai untuk pelatihan penerbang dan semua awak
pesawat," ucap Eko.
Pengumuman pembelian delapan helikopter Apache
dilakukan pada tahun 2012 oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Hillary
Clinton, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di
Washington pada 20 September 2012. Kontrak pengadaan mencapai 295,8
juta dollar AS.
Gelombang penolakan langkah AS yang mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel meluas ke berbagai negara. Sabtu
(16/12), sejumlah warga mengajukan protes atas pengakuan AS tersebut di
Frankfurt, Jerman.
CB, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri RI AM
Fachir mengungkapkan Sidang Khusus PBB akan dilangsungkan usai kegagalan
rancangan resolusi tentang Yerusalem dalam sidang Dewan Keamanan PBB
kemarin.
"Kami sudah menduga (diveto, Red),
karena tentu saja ini tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.
Tapi kita bersyukur 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui
rancangan resolusi itu," kata Fachir, saat ditemui di Jakarta, Selasa
(19/12).
Akibat veto yang dijatuhkan AS tersebut, anggota Dewan Keamanan PBB berinisiatif akan maju ke special session pada sidang Majelis Umum PBB untuk membahas hal yang sama.
Menurut
Fachir, permasalahan Palestina akan mendapat peluang yang lebih positif
apabila dibawa ke dalam sidang majelis umum tersebut. "Karena di situ
tidak ada veto. Oleh karena itu kita perlu menggalang semua
negara-negara mulai dari OKI, Gerakan Nonblok, untuk memajukan rancangan
resolusi tersebut. Direncanakan akan berlangsung Kamis (21/12) besok,"
kata Fachir.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mendukung
langkah tersebut dan berkeinginan untuk menjadi sponsor dalam resolusi
tersebut. Sebelumnya, AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB
mengenai status Yerusalem pada Senin (18/12).
Seluruh 14 anggota
lain Dewan Keamanan memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir
itu. Tapi, karena AS merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan
dan memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.
Sebelum
veto, Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta menjelaskan
rancangan resolusi itu berusaha menjamin setiap upaya untuk mengubah
karakteristik atau komposisi demografik Kota Tua Yerusalem tidak
berdampak dan batal serta tidak sah dan harus dicabut.
"Rancangan resolusi tersebut juga menyeru semua pihak tidak mendirikan misi diplomatik di Yerusalem," kata Aboulatta.
AMMAN
- Suriah dan Prancis saling melontarkan kecaman. Presiden Suriah Bashar
al Assad menuduh Prancis mendukung pertumpahan darah di negaranya
sehingga tidak layak membicarakan tentang kesepakatan damai.
Pernyataan
Assad itu sebagai jawaban atas pernyataan pemerintah Prancis bahwa
Assad tidak dalam poisisi memberi pelajaran setelah membunuh rakyatnya.
Prancis pada Jumat (15/12) menyatakan pemerintah Suriah tidak melakukan
apapun untuk mencapai kesepakatan damai setelah hampir tujuh tahun
perang dan Suriah melakukan kejahatan massal di wilayah Ghouta Timur
saat 400.000 orang dikepung pasukan pemerintah Suriah.
Assad pun
membalas pernyataan Prancis tersebut pada Senin (18/12/2017). “Prancis
mempelopori dukungan pada terorisme dan tangan mereka berlumur darah
rakyat Suriah dari hari pertama dan kami tidak melihat mereka mengubah
sikap mereka secara fundamental,” tegas Assad setelah bertemu delegasi
Rusia, dikutip kantor berita Reuters, kemarin.
“Mereka yang mendukung terorisme tidak memiliki hak berbicara tentang perdamaian,” papar Assad.
Meski
mendukung oposisi Suriah, Prancis mencari pendekatan lebih pragmatis
pada konflik Suriah sejak kehadiran Presiden Prancis Emmanuel Macron
menyatakan kepergian Assad bukan syarat awal untuk perundingan.
Macron
menjelaskan, dia akan mendorong perundingan damai yang melibatkan semua
pihak dalam konflik Suriah selama enam tahun, termasuk Assad, pada awal
tahun depan. Macron tidak menjelaskan bagaimana proposal Prancis akan
terkait dengan negosiasi yang telah dimediasi oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Dia juga menegaskan, pemimpin Suriah akan
menghadapi pengadilan untuk kejahatannya.
Saat berbicara di
Washington setelah bertemu para pejabat senior Amerika Serikat (AS),
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menjelaskan,
Prancis tidak mengambil pelajaran dari seorang pria yang membebaskan
ribuan militan dari penjara untuk memperparah perang sipil dan
tergantung pada Rusia dan Iran untuk tetap berkuasa.
“Saat Anda
menghabiskan hari-hari Anda membantai rakyat Anda, Anda seharusnya
secara umum sedikit banyak mengalami kelainan,” papar Le Drian.
Intervensi
Rusia dan Iran dalam perang di Suriah telah menguntungkan posisi Assad.
Kelompok militan dan pemberontak mengalami banyak kekalahan sehingga
Assad dapat tetap berkuasa di Suriah. Assad pun mendeklarasikan
kemenangannya dalam konflik sipil tersebut.
Meski demikian,
perundingan damai antara kelompok pemberontak dan rezim Assad masih
terganjal banyak hal. Masing-masing pihak bersikeras dengan sikapnya
masing-masing. Sejumlah perundingan pun berakhir tanpa kesepakatan
apapun antara kedua pihak yang bertikai.
Damaskus (CB) - Presiden Suriah Bashar al-Assad, Senin
(18/12), menuduh Prancis mendukung "terorisme" dan mengatakan mereka
tidak "berhak bicara soal perdamaian" di negara yang dilanda perang itu.
Pernyataannya
disampaikan beberapa hari setelah Paris menuduh rezim Damaskus
menghalangi putaran terbaru dari perundingan damai Suriah yang gagal di
Jenewa pekan lalu.
"Prancis menjadi penggagas dukungan untuk
terorisme di Suriah sejak konflik pertama kali meletus," kata Assad
merujuk kepada dukungan Paris terhadap pemberontak yang telah memerangi
rezimnya sejak 2011.
"Prancis tidak memiliki kapasitas untuk
mengevaluasi konferensi perdamaian," kata Assad kepada wartawan di
Damaskus, sebagaimana diwartakan AFP.
"Siapa pun yang mendukung terorisme tidak berhak berbicara tentang perdamaian atau mencampuri urusan Suriah," katanya.
Menteri
Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menekankan peran Prancis sejak
awal dibentuknya koalisi internasional untuk memerangi ISIS.
"Bashar
al-Assad tampaknya tidak berhak untuk menegaskan sikap politik selama
dia masih bergantung pada Iran dan Rusia," kata Le Drian kepada wartawan
saat berkunjung ke Washington.
Rezim Damaskus tidak perlu menggurui Paris, imbuhnya.
