CUPUMA

Kamis, 14 Februari 2019

Oposisi Coba Ambil Alih Sumber Pendapatan Terbesar Venezuela

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Bachman/File Photo)

Jakarta, CB -- Oposisi Venezuela berupaya mengambil alih sumber pendapatan terbesar negara dengan menunjuk dewan direksi baru Citgo, anak perusahaan minyak yang berbasis di Amerika Serikat, PDVSA.

"Direksi yang baru akan berisi warga Venezuela yang berkualifikasi, yang bebas korupsi, dan tak memiliki afiliasi partisan," ujar pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, Rabu (13/2).

Guaido kemudian menjelaskan bahwa ia sudah menunjuk enam orang untuk mengisi posisi puncak direksi Citgo. Namun, ia tak mengelaborasi lebih lanjut mengenai nasib anggota direksi sebelumnya.

"Dengan keputusan ini, kami hanya ingin melindungi aset kita. Kami menghindari kehancuran dan kerugian bisnis," tutur Guaido sebagaimana dikutip AFP.

Ekspor minyak menyumbang 96 persen pendapatan Venezuela dengan pelanggan terbesar AS, yang membeli setengah juta barel setiap harinya.

Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi menyeluruh atas PDVSA sebagai cara untuk membendung aliran dana bagi Presiden Nicolas Maduro yang didesak rakyat untuk mundur sejak Januari lalu.

Selain untuk menekan Maduro, AS menjatuhkan sanksi ini sebagai bentuk dukungan mereka bagi Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada 21 Januari lalu, saat demonstrasi anti-Maduro besar-besaran meluas di Venezuela.

Rakyat mengaku muak dengan Maduro karena korup dan tak berhasil membawa Venezuela keluar dari keterpurukan.

Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Credit cnnindonesia.com

Bantuan AS Diblokade, Trump Sebut Maduro Buat Kesalahan Buruk

Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela.

"Saya pikir dia membuat kesalahan yang buruk dengan tak mengizinkan (bantuan). Kami mencoba memberikan makanan ke orang yang kelaparan. Ada orang kelaparan di Venezuela," ujar Trump, Rabu (13/2).

Sebagaimana dilansir AFP, hingga kini bantuan yang dikirim AS melalui Kolombia masih menumpuk terbengkalai karena Maduro menutup perbatasan.

Maduro menolak bantuan kemanusiaan dari AS. Menurutnya, bantuan itu hanya "pertunjukan politik" dan merupakan dalih untuk menginvasi.

Namun, rakyat Venezuela sendiri kini sedang menderita. Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Pemimpin oposisi mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, memperkirakan ada ratusan ribu warga yang kini kelaparan.

"Ada hampir 300 ribu warga Venezuela akan meninggal jika bantuan tidak masuk. Ada sekitar dua juta orang dalam risiko kesehatan," tuturnya.

Ia pun berjanji akan membawa masuk bantuan internasional ke Venezuela paling lambat pada 23 Februari.

Sebelumnya, Guaido juga sudah mengumumkan pusat penampungan bantuan baru setelah Maduro memblokade perbatasan negaranya.

Duta Besar Guaido untuk Brasil, Maria Teresa Belandria, mengatakan bahwa pusat bantuan itu akan dibangun di Roraima, di dekat perbatasan tenggara Venezuela.

Namun, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengumumkan bahwa angkatan bersenjata akan dikerahkan "untuk menunjukkan kehadiran di sepanjang perbatasan."

Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Credit cnnindonesia.com

Chili: Maduro akan Lengser Dalam Beberapa Hari ke Depan

SANTIAGO - Presiden Chili, Sebastian Pinera berspekulasi bahwa mitranya dari Venezuela, Nicolas Maduro, akan digulingkan atau akan mundur dari jabatannya dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Dalam beberapa hari, kediktatoran Maduro akan lenyap. Rakyat Venezuela telah membuka pintu menuju kebebasan dan demokrasi, dengan keberanian dan kebahagiaan," kata Pinera dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.

"Sekarang mereka harus bergerak maju menuju negara yang bebas dan makmur yang hidup dalam damai. Semua negara demokrasi di seluruh dunia berbagi kebahagiaan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (14/2).

Sebelum Pinera, pada awal Februari, Presiden Kolombia, Ivan Duque menyuarakan keyakinan bahwa Maduro, yang telah lama berselisih dengannya, akan segera dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliott Abrams menyarankan bahwa Maduro harus meninggalkan negara itu, dan teman-temannya seperti Kuba atau Rusia akan dengan senang hati menerima dia.

Credit sindonews.com

Siap Fasilitator Dialog Venezuela, Rusia Ingatkan AS Tidak Ikut Campur

MOSKOW - Rusia mengatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dimulainya dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi. Rusia pun memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak campur tangan dalam urusan internal Caracas.

"Kami telah mempertahankan kontak yang sangat penting dengan pemerintah negara ini dan siap untuk menyediakan layanan yang baik untuk memfasilitasi proses menemukan jalan keluar dari situasi ini," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, seperti disitir Reuters dari kantor berita TASS, Rabu (13/2/2019).

Dia juga mengatakan Rusia telah membuat beberapa proposal ke Venezuela untuk menyelesaikan krisisnya tetapi tidak memberikan rincian.

Pada hari Selasa, para pendukung oposisi kembali ke jalan-jalan nasional untuk menjaga tekanan kepada Maduro dan menuntut agar ia mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela, di mana kekurangan makanan dan obat-obatan banyak terjadi.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam panggilan telepon pada Selasa malam bahwa Washington tidak melakukan intervensi, termasuk militer, dalam urusan internal Venezuela.

Lavrov juga mengatakan Rusia siap untuk konsultasi mengenai situasi di Venezuela sesuai dengan piagam PBB.

Di PBB, AS mendorong Dewan Keamanan untuk secara resmi menyerukan pemilihan presiden yang bebas, adil dan kredibel di Venezuela dengan pengamat internasional, kata para diplomat pada hari Sabtu, sebuah langkah yang mendorong Rusia untuk mengusulkan rancangan resolusi saingan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menggambarkan rancangan resolusi AS "sama sekali tidak seimbang." Ketika ditanya apakah ia akan menempatkan rancangan resolusi Rusia untuk pemungutan suara, ia berkata: "Kami baru saja membahasnya."

Juga tidak jelas apakah atau kapan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dapat diberikan suara. Resolusi dewan membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk disahkan.

Credit sindonews.com

Prancis: Rencana Penarikan Pasukan dari Suriah Sedang Dibahas

MOSKOW - Duta Besar Prancis untuk Rusia, Sylvie Bermann mengatakan, pembahasan mengenai kemungkinan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan dari Suriah saat ini sedang berlangsung di Paris.

"Potensi penarikan pasukan Prancis dari Suriah saat ini sedang dibahas. Masalah ini sedang dibahas," kata Bermann dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (12/2).

Dia menuturkan, pembahasan mengenai penarikan pasukan ini muncul tidak lama setelah Presiden AS, Donald Trump mengumumkan akan menarik pasukan pada Desember lalu. Di mana, menurut Bermann keputusan ini benar-benar mengejutkan Paris.

"Ya, seperti semua orang, kami terkejut ketika AS mengatakan telah menarik tentaranya dari Suriah. Sejak saat itu, kami telah melakukan kontak terus-menerus dengan kepemimpinan AS, tetapi Prancis juga telah memikul tanggung jawab tertentu sebagai bagian dari koalisi," ucapnya.

"Apa yang kami temukan agak meyakinkan adalah bahwa ini adalah tentang penarikan pasukan secara bertahap dan terencana," sambung diplomat senior Prancis tersebut.

Sebelumnya, pada Januari, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan bahwa Prancis akan terus terlibat secara militer di Timur Tengah dalam koalisi internasional sepanjang 2019. Sebab menurutnya, pertempuran melawan ISIS belum berakhir.

Pernyataan itu muncul setelah serangan bom bunuh diri yang diklaim oleh militan ISIS yang menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk dua anggota pasukan AS.

Credit sindonews.com

Pejabat Palestina: Konferensi Polandia Konspirasi AS-Israel

Israel-Amerika

Eropa menawarkan partisipasi terbatas di Polandia.

CB, WARSAWA -- Pemerintah Donald Trump menggelar pertemuan membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia pada pekan ini. Aljazirah melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu.

Pada Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengaku juga tidak akan datang dalam pertemuan itu. Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan ini hanya sebagai konferensi AS-Israel. "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.

Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.

"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz.

Eropa hanya menawarkan kepersetaan terbatasan. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan British Exit (Brexit). Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior. Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut.

Awalnya, dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran. Namun sepertinya hal itu tak akan terwujud.

Diplomat-diplomat Eropa yakin AS tetap tak akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Sejauh ini, Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran yang disepakati pada 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.

"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).

Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Polandia menekankan permusuhan mereka terhadap Iran.

Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.

Selain Lebanon dan Turki, negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut yakni Qatar dan Turki.

Credit republika.co.id

Di Rusia, 12 Faksi Palestina Tolak Rencana AS

Perdamaian Israel-Palestina

Dua belas faksi Palestina menggelar diskusi selama tiga hari di Moskow.

CB, MOSKOW -- Para pemimpin 12 faksi politik Palestina melakukan pembicaraan di Rusia. Pada kesempatan tersebut mereka menyampaikan penolakannya terhadap rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS) atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century".

Para pemimpin dari 12 faksi politik Palestina itu melakukan diskusi selama tiga hari di Moskow. Perwakilan Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan, semua perwakilan menyatakan kepada bahwa Palestina menolak Deal of the Century.

Menurut dia, Deal of the Century adalah sebuah jebakan AS. "Jika skenario itu dilakukan, bahkan langit di atas Palestina akan ditempati," ujar al-Ahmad dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Moskow pada Rabu (13/2), dikutip laman Anadolu Agency.

"Rencana AS menyerukan negara Palestina di Jalur Gaza dan di beberapa bagian Semenanjung Sinai (di Mesir), tapi tanpa perbatasan dengan negara lain selain Israel," kata dia menambahkan.

Dengan wilayah yang diblokade seluruhnya oleh Israel, al-Ahmad menilai nantinya Palestina tidak akan bisa mandiri. Tanpa bandara dan diblokir dari semua sisi oleh Israel, hal ini akan membangun sebuah ghetto (kamp konsentrasi) Palestina.

Di sisi lain, al-Ahmad meyakini Deal of the Century tidak lagi menyematkan tentang status Yerusalem yang telah diakui sebagai ibu kota Israel oleh AS. Padahal Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya.

Anggota terkemuka Hamas Mousa Abu Marzouk juga menyatakan penolakannya terhadap Deal of the Century. "Kami tidak bisa membiarkan Jalur Gaza terisolasi. Kami menolak solusi Amerika untuk masalah ini, yang mereka sebut sebagai Deal of the Century," katanya.

Sementara pembicaraan antarfaksi Palestina di sana berakhir tanpa adanya penandatangan kesepakatan. Para perwakilan menutup konferensi pers dengan seruan mendesak rekonsiliasi nasional. Sebab hanya Palestina yang bersatu yang dapat menentang konspirasi AS-Israel tersebut.

AS diketahui telah menyiapkan kerangka perdamaian baru untuk Palestina dan Israel yang dikenal dengan Deal of the Century. AS disebut akan memperkenalkan kerangka perdamaian itu tahun ini.

Namun Palestina telah menyangsikan kerangka tersebut. Sebab AS disebut tak lagi mencantumkan masalah Yerusalem dan status pengungsi Palestina di dalamnya.

Credit republika.co.id

Raja Salman Tegaskan Dukungannya untuk Negara Palestina

JEDDAH - Raja Salman mengatakan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa Arab Saudi berkomitmen pada negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya. Hal itu dikatakan Raja Salman sebelum konferensi tentang perdamaian dan keamanan Timur Tengah yang digagas oleh Amerika Serikat (AS).

"Arab Saudi secara permanen berpihak pada Palestina dan hak rakyatnya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya," kutip Al Jazeera dari Saudi Press Agency, Rabu (13/2/2019).

Pernyataan itu muncul saat AS diperkirakan akan menawarkan petunjuk proposal untuk perdamaian antara Israel dan Palestina pada sebuah konferensi di Ibu Kota Polandia, Warsawa.

Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Abbas memberi tahu Raja Saudi tentang perkembangan terakhir di wilayah Palestina

"Abbas dan Raja Saudi membahas proses politik sehubungan dengan berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina, tanah, dan situs-situs suci, serta upaya untuk melewati disebut 'kesepakatan abad ini'," tulis Wafa.

Sementara itu, Harian Israel Haaretz melaporkan, kepala intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj bertemu para pejabat Saudi untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan AS dan konsekuensinya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Otoritas Palestina bekerja untuk memastikan bahwa negara-negara Arab dan Islam tidak akan mendukung kesepakatan itu.

Pemerintahan Trump menghadapi tugas yang sulit dalam menjual kesepakatan apa pun kepada Otoritas Palestina, yang tetap marah atas keputusannya mengakui Yerusalem - yang diklaim oleh kedua bangsa - sebagai Ibu Kota Israel pada 2017.

Pemerintah Palestina - yang menyebut konferensi Warsawa sebagai "konspirasi Amerika" - telah menolak pembicaraan dengan AS hingga memulai apa yang disebutnya kebijakan yang lebih seimbang.

Credit sindonews.com

Menlu Belum Bisa Pastikan Kunjungan Putra Mahkota Saudi

Mohammed bin Salman (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan belum bisa memastikan kunjungan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Namun, ia mengaku telah membicarakan rencana kunjungan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi itu ke Indonesia dengan Duta Besar Saudi Esam A. Abid Althagafi.

"Memang ada rencana (kunjungan). Tapi kita sedang terus komunikasi. Jadi pada titik ini saya belum bisa mengonfirmasikan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2).

Meskipun demikian, Retno mengaku tetap berkomunikasi dengan pihak Saudi untuk memastikan kunjungan MbS tersebut. Retno menyatakan belum bisa memberikan konfirmasi terkait kedatangan penerus takhta kerajaan Saudi itu.

"Komunikasi ada. Tetapi kita belum waktunya untuk menyampaikan konfirmasi," ujarnya.

Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyatakan MbS akan mengunjungi Indonesia pekan depan. Meski begitu, Agus enggan menjelaskan agenda detil MbS selama berada di Jakarta nanti.

"Iya (minggu depan)," ucap Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.commelalui pesan instan pada Rabu (13/2).

Agus tak menyebutkan berapa lama penerus takhta kerajaan Saudi itu akan melawat ke Indonesia.

"Untuk agenda detilnya bisa cek Kementerian Luar Negeri RI," kata Agus.

Sejumlah media asing memberitakan Pangeran Mohammed akan melakukan lawatan ke sejumlah negara di Asia seperti India, Pakistan, China Malaysia, hingga Indonesia mulai pekan ini.

Agenda utama kunjungan itu dilaporkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi Saudi dengan negara-negara sahabat di Asia. Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama dilakukan Pangeran Mohammed ke Asia Tenggara.

Di sisi lain, Pangeran Mohammed disebut-sebut bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan, Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 lalu.

Khashoggi merupakan wartawan pengkritik Pangeran Mohammed dan Raja Salman, yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) menyimpulkan Pangeran Mohammed yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Dia juga disebut pernah berniat menembak mati Khashoggi jauh sebelum peristiwa itu terjadi.

Meski sempat membantah, Saudi akhirnya mengaku bahwa koresponden surat kabar The Washington Post itu tewas di dalam konsulatnya di Istanbul.

Saudi juga mengaku jasad Khashoggi telah dimusnahkan. Meski begitu, mereka berkeras membantah kerajaan terlibat konspirasi pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Putra Mahkota Arab Saudi kunjungi Indonesia pertengahan Februari

Arsip Foto - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (REUTERS/Pavel Golovkin/Pool/Fi)

Jakarta (CB) - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada pertengahan atau pekan ketiga Februari 2019 dalam rangkaian lawatannya ke beberapa negara.

Sumber diplomatik Antara di Jakarta, Rabu, mengonfirmasi rencana kunjungan tersebut dan menyebut bahwa Pangeran Mohammed diperkirakan tiba di Indonesia pada 19 Februari 2019.

Dalam kunjungan itu, Putra Mahkota Arab Saudi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Setelah itu, Mohammed akan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diperkirakan akan mengumumkan investasi di sektor energi dan infrastruktur saat melakukan kunjungan ke India dan Pakistan dalam beberapa hari ke depan.

Pangeran Mohammed diperkirakan akan mengumumkan langkah itu sebagai bagian dari upayanya untuk menggenjot perekonomian Arab Saudi selain mengekspor minyak.

Selain India dan Pakistan, Pangeran Mohammed juga dijadwalkan mengunjungi China, Malaysia dan Indonesia dalam lawatan yang akan menjadi kunjungan pertamanya ke kawasan.

Tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Mohammed di sela-sela kunjungan mereka menghadiri KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, November 2018.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara itu, salah satunya, membicarakan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Arab Saudi menanamkan modal senilai Rp86 triliun atau 6 miliar dolar AS pada pembangunan kilang itu.

Selain upaya percepatan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Putra Mahkota Arab Saudi juga meminta kerja sama terkait proyek itu, yakni pemberian pelatihan tenaga kerja dan pertukaran teknologi.

Credit antaranews.com

KPU Thailand Ingin Bubarkan Partai Pengusung Kakak Raja

Anggota Kerajaan Thailand, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan bakal mencari cara untuk membubarkan Partai Thai Raksa Chart yang sempat mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67) sebagai calon perdana menteri. Menurut mereka, partai itu melanggar undang-undang karena mencalonkan keluarga kerajaan.

"Maka dari itu, kami sepakat akan mendaftarkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan monarki konstitusional," demikian pernyataan KPU Thailand, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2).

Partai Thai Raksa Chart membantah mereka melanggar aturan pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bakal memutuskan hal itu pada Kamis (14/2) besok.

Partai Thai Raksa Chart dibentuk oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Mereka melakukan itu sebagai upaya berjaga-jaga jika partai utama mereka, Pheu Thai, dibubarkan oleh pemerintah militer sebelum pemilihan umum.

Pada Senin (11/2) lalu, KPU Thailand memutuskan mencoret Putri Ubolratana dari daftar bakal calon perdana menteri. Keputusan ini mengakhiri polemik yang menghangat di Negeri Gajah Putih soal keterlibatan keluarga kerajaan dalam politik.

Partai Thai Raksa Chart mengusung Ubolratana untuk bersaing dengan petahana yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata, Prayut Chan o Cha. Pemilihan umum di Negeri Gajah Putih dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret mendatang.

Pemilu ini adalah janji angkatan bersenjata Thailand, setelah melakukan kudeta pada 2014 silam. Pencalonan Ubolratana sempat menuai perdebatan karena sebagai keluarga kerajaan mereka terikat etika yaitu dilarang berpolitik praktis. Di sisi lain, aturan undang-undang menyatakan melarang menghina, mengancam, atau mencemooh keluarga kerajaan. Apalagi, Thailand sudah menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional sejak 1932.

Raja Maha Vajiralongkorn juga menyatakan keberatan atas pencalonan sang kakak sebagai perdana menteri.

Credit cnnindonesia.com

Komisi HAM ASEAN kecam penangkapan Maria Ressa

Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum ditemui usai menjadi panelis diskusi di Jakarta, Rabu (23/1/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) mengecam penangkapan jurnalis dan Pemimpin Redaksi Rappler Maria Ressa di Filipina.

Kecaman itu disampaikan Wakil Indonesia di Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum yang menyatakan ketidaksetujuan dan keprihatinan atas penangkapan Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah Filipina.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN yang menjamin kebebasan bependapat dan berekspresi," ujar Yuyun Wahyuningrum saat dihubungi ANTARA News di Jakarta, Rabu malam.

Pasal 23, lanjut Wahyuningrum berbunyi: Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

"Filipina adalah salah satu yang menandatangani Deklarasi HAM ASEAN. Saat itu, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III menandatangani deklarasi tersebut," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Yuyun, penangkapan Maria Ressa melanggar komitmen yang disepakati sendiri oleh Filipina.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah Filipina, ditangkap di kantor pusatnya di Manila, Rabu sore waktu setempat.

Ressa ditangkap dengan tuduhan melakukan cyber-libel atau fitnah-siber terkait pemberitaan seorang pebisnis yang diduga memiliki koneksi dengan mantan hakim.

Tuduhan itu, menurut Ressa, sebenarnya adalah usaha pemerintah Rodrigo Duterte untuk membungkam media.

Fitnah-siber menjadi yang terbaru dari serangkaian tuduhan beragam yang ditujukan kepada jurnalis senior Filipina itu.

Credit antaranews.com

Dituduh Memfitnah, Aparat Filipina Tangkap Bos Rappler

Editor in Chief Rappler, Maria Ressa. (REUTERS/Eloisa Lopez)

Jakarta, CB -- Sejumlah anggota Biro Investigasi Filipina menangkap jurnalis sekaligus kepala kantor berita Rappler, Maria Ressa. Dia ditetapkan sebagai tersangka delik fitnah digital, tetapi di mata kalangan pegiat hak asasi dan sejawat pewarta hal itu dianggap sebagai bentuk persekusi yang dilakukan pemerintah.

Seperti dilansir AFP, Rabu (13/2), aparat menangkap Ressa di kantornya di Ibu Kota Manila. Ini adalah perkara baru yang disangkakan kepadanya, setelah dugaan penggelapan pajak.

"Dia ditangkap dan dibacakan hak-haknya. Saya janji akan mengajukan pembebasan dengan jaminan malam ini juga," kata sesama pendiri Rappler, Beth Frondoso.

Ressa dibawa pergi dari kantornya dengan pengawalan ketat aparat Filipina, dan juga menjadi sorotan media massa setempat. Perempuan yang masuk dalam daftar orang-orang berpengaruh pada 2018 versi majalah Time itu tidak memberikan pernyataan apapun.

Terkait penangkapan itu, Persatuan Wartawan Filipina menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Mereka menyebut pemerintah hanya mencari-cari alasan untuk membungkam media massa.

"Penahanan Ressa adalah bentuk manipulasi delik fitnah digital dan jelas merupakan aksi persekusi yang tidak tahu malu yang dilakukan oleh pemerintah yang bermental perundung. Sekarang mereka menggunakan cara-cara konyol untuk membungkam media massa," demikian pernyataan Persatuan Wartawan Filipina.

Aparat menyatakan kasus ini bermula dari berita yang terbit di Rappler, yang ditulis mantan jurnalis mereka, Reynaldo Santos, Jr., tujuh tahun lalu. Saat itu, Santos mengulas soal dugaan hubungan antara seorang pengusaha dan hakim Filipina yang diduga melanggar hukum.

Pada 2017 lalu, sang pengusaha keberatan dengan artikel itu tetapi ditolak oleh penyelidik. Namun, kasus itu ternyata diserahkan kepada kejaksaan Filipina.

Duterte selama ini menekan sejumlah kantor berita yang keras mengkritiknya. Seperti ABS-CBN, Daily Inquirer, dan Rappler.

Cara Duterte membuat gentar media massa adalah dengan mengancam bakal memperkarakan pemiliknya dengan tuduhan menggelapkan pajak, atau menolak perpanjangan izin terbit dan siar. Ressa dan Rappler adalah salah satu media yang keras mengkritik kebijakan perang narkoba Duterte, yang sudah menelan ribuan nyawa.

Sejumlah pengkritik Duterte kini dipenjara, termasuk Senator Leila de Lima. Lima dibui karena kasus narkoba, tetapi dia membantahnya dan menyatakan perkara itu direkayasa.

Pemerintah Filipina menuding Rappler Holdings Corp., Ressa, dan akuntan mereka tidak membayar pajak saham pada 2015 sebesar US$3 juta. Sistem hukum di negara itu dikenal bobrok dan lamban, bahkan perkara kecil saja butuh waktu bertahun-tahun untuk disidangkan.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 13 Februari 2019

Dalam 6 Minggu, Inggris Terancam Krisis Pangan Jika Brexit Gagal

Ian Wright, kepala eksekutif Federasi Makanan dan Minuman, memperingatkan perusahaan menghadapi 'kepunahan' jika Brexit gagal.[Mirror/Manchester Evening News WS]

CB, Jakarta - Inggris terancam krisis pangan jika Brexit gagal mencapai kesepakatan. Sedikitnya seperempat perusahaan makanan terancam tutup hanya enam minggu setelah Brexit gagal sepakat, ungkap seorang kepala industri makanan.
Dikutip dari Mirror.co.uk, 13 Februari 2019, Federasi Makanan dan Minuman Inggris memperingatkan ancaman krisis pangan terburuk sejak 1939.
Prospek Brexit tanpa kesepakatan telah meningkat karena pembicaraan tetap menemui jalan buntu menjelang 45 hari sebelum Inggris meninggalkan Uni Eropa.

"Fakta sederhananya adalah ini adalah ancaman terbesar yang dihadapi para anggota dan bisnis kami sejak 1939," kata Ian Wright, kepala eksekutif Federasi Makanan dan Minuman Inggris."Banyak bisnis terancam punah."
"Tidak ada kesepakatan, Brexit akan menimbulkan keprihatinan besar bagi satu dari 10 bisnis kami."
Wright memperingatkan pemeriksaan tambahan dapat menciptakan kekacauan untuk truk di pelabuhan seperti Dover dan otoritas tidak dapat mengatasinya.
"Seperti satu dari empat pengekspor makanan, dihadapkan dengan gangguan yang pemerintah harapkan akan terjadi di pelabuhan, diprediksi dapat gulung tikar dalam waktu enam minggu," katanya."...dan kurasa orang tidak menganggap ancaman ini cukup serius."
"Ini benar-benar menakutkan dan saya tidak berpikir perencanaan apa pun dapat membuat kita siap untuk ini," tambahnya.

Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara selama debat tentang Brexit-nya.

Peringatan itu datang ketika Theresa May memohon anggota parlemen untuk menyetujui proposal Brexit untuk terakhir kali sebelum 29 Maret.

Pertikaian di menit terakhir semacam itu akan memaksa anggota parlemen Partai Buruh yang goyah untuk membuat pilihan antara kesepakatan May atau Brexit tanpa kesepakatan sama sekali. Dengan 45 hari tersisa, May diperkirakan akan memohon lebih banyak waktu.
Perdana Menteri akan menjelaskan negosiasi antara Uni Eropa dan Irlandia mengenai klausul "backstop", yang bisa menjebak Inggris dalam aturan bea cukai UE, untuk menjaga perbatasan Irlandia dengan Inggris tetap terbuka setelah Brexit.

Credit tempo.co

Pompeo: Putin Ancaman Bagi Demokrasi di Seluruh Dunia

BRATISLAVA - Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan ancaman bagi demokrasi di seluruh dunia dan China memanipulasi sistem politik di Eropa. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.

Pernyataan itu dilayangkan diplomat top AS saat melanjutkan kunjungannya ke Eropa Tengah yang bertujuan untuk membatasi pengaruh Rusia dan China yang tumbuh di wilayah tersebut.

Pompeo, dalam tur lima negara, mengatakan kepada audiensi di Slovakia bahwa tiga dekade setelah jatuhnya Tirai Besi pada tahun 1989 mereka harus menyadari "agresi Rusia" yang merusak kebebasan mereka.

"Vladimir Putin berniat merusak demokrasi di seluruh dunia, jangan membuat kesalahan tentang itu. Kita harus sangat jujur tentang itu," kata Pompeo kepada mahasiswa jurnalisme di Ibu Kota Slovakia, Bratislava.

"Namun, Rusia bukan satu-satunya negara yang berupaya mengikis kedaulatan dan kebebasan di Eropa," imbuhnya seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu (13/2/2019).

Pompeo mengatakan ia telah menyinggung kebutuhan untuk berjaga-jaga terhadap ekonomi Cina dan upaya-upaya lain untuk menciptakan ketergantungan dan memanipulasi sistem politik Anda dengan para pejabat Slovakia .

"Ini nyata, disengaja dan mereka mencoba melakukan hal-hal yang merusak kedaulatanmu," katanya.

Pompeo berada di Slovakia pada kunjungan kedua dari tur Eropa yang dimulai di Hongaria, sebelum mendarat di Polandia pada hari Selasa.

Pompeo berusaha untuk menyoroti peran AS dalam jatuhnya komunisme tiga dekade lalu pada saat Putin menemukan audiensi yang semakin luas di bekas Blok Timur.

Presiden Donald Trump telah menyuarakan kekaguman terhadap Putin tetapi pemerintah AS yang lebih luas tetap curiga terhadap pemimpin Rusia dan berusaha mencari alternatif bagi negara-negara Eropa untuk ekspor energi Rusia.

Credit sindonews.com

Keluarga Militan Asing ISIS Lari dari Benteng Terakhir

Ilustrasi (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Puluhan keluarga dari pejuang ISIS asing melarikan diri dari benteng pertahanan terakhir ISIS di timur Suriah, Selasa (12/2). Pejuang yang berasal dari Irak, Turki, dan Rusia Mereka menyelamatkan diri setelah posisi para jihadis mulai goyah diserang oleh tentara gabungan SDF (The Syrian Democratic Forces) yang didukung Amerika Serikat.

Komandan lapangan dari pasukan yang dipimpin orang Kurdi menyebut mereka telah mendesak pasukan jihadis hingga ke kantung terdalam mereka. Menurutnya, para gerilyawan asing pun tengah membuat keputusan akhir mereka.

SDF yang menguasai seperempat Suriah telah melakukan serangan untuk merebut kantong-kantong pertahanan jihadis dengan bantuan serangan udara oleh AS. Ratusan warga sipil mengungsi dalam dua hari terakhir.

Namun, SDF menyebut sebanyak 400 hingga 600 militan masih bertahan. Beberapa diantaranya adalah orang asing dan emir, termasuk para istri dan anak-anak para militan.

"Kami mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Daesh," jelas komandan lapangan Adnan Afrin kepada Reuters di luar salah kota terakhir ISIS, Baghouz.

"Kebanyakan adalah orang asing, Irak, Eropa, dan banyak orang Turki. Kami menyadap dari walkie-talkie mereka," jelasnya.

Menurutnya, saat ini para pejuang jihad saat ini hanya menguasai seperempat kilometer dari desa tersebut.

Juru bicara pasukan koalisi, Kolonel Sean Ryan menyebut masih terlalu dini untuk menyebut kapan serangan ini akan berakhir. "Pejuang ISIS terus mengadakan serangan balasan," jelasnya lewat surel, Selasa (12/2).

Menteri Luar Negeri Suriah mendorong PBB untuk, "menghentikan tindakan kriminal ini... dan mengakhiri serangan agresif dan kehadiran AS dan tentara asing lain yang tidak resmi."

Credit cnnindonesia.com

WNI yang Menjadi Salah Satu Petinggi ISIS Tewas di Suriah

Ilustrasi ISIS. (Laudy Gracivia)

Jakarta, CB -- Seorang warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Muhammad Saifuddin alias Abu Walid, meninggal dalam pertempuran sengit dengan pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Kurdi. Dia dilaporkan tewas di Provinsi Deir al-Zour pada 29 Januari, yang menjadi pertahanan terakhir ISIS.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Saifuddin meninggal dalam pertempuran bersama seorang temannya yang juga militan ISIS, Mohammed Karim Yusop Faiz.

"Dia meninggal karena terkena serpihan akibat tembakan tank angkatan bersenjata Suriah dalam pertempuran," kata Dedi.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (12/2), kabar tewasnya Saifuddin dibenarkan oleh pihak keluarga. Kakak mendiang, Muinudinillah Basri, menyatakan mereka mendapatkan gambar jasad Saifuddin yang dikirim melalui aplikasi pesan singkat.

"Ada foto jenazahnya dan saya mengenalinya," kata Basri.

Pemerintah Amerika Serikat pada Agustus 2018 menyatakan mendiang Saifuddin beserta dua orang lainnya, Mohammad Rafi Udin (warga Malaysia) dan Mohammed Reza Lahaman Kiram (warga Filipina), masuk dalam daftar teroris dunia.

Mendiang Saifuddin beberapa kali muncul dalam rekaman video ISIS. Tiga tahun lalu, dia disebut sebagai salah satu dari tiga algojo yang mengeksekusi tiga warga asing, termasuk seorang jurnalis asal Jepang, Kenji Goto.

Basri menyatakan dia tidak pernah mendapat kabar dari adiknya, sejak Saifuddin pergi dari Indonesia bersama anak istrinya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS sekitar empat tahun lalu. Dia menyatakan adiknya menjadi radikal ketika pecah kerusuhan di Ambon pada 1999 hingga 2001. Saifuddin pergi ke Ambon bersama saudara kembarnya, yang tewas dalam kerusuhan.

Setelah peristiwa Bom Bali I pada 2002, Saifuddin disebut pergi ke selatan Filipina bersama dengan dua militan senior. Dia lantas bergabung dengan kelompok bersenjata setempat.

Aparat Filipina berhasil menangkap Saifuddin pada 2007 ketika dia hendak kembali ke Indonesia. Dia dipenjara selama sembilan tahun karena mencoba menyelundupkan senjata dan bahan peledak.

Setelah bebas pada 2013, Saifuddin kemudian menikahi seorang janda pelaku bom bunuh diri. Dia kemudian menghilang dan aktivitasnya tidak diketahui aparat. Namun, dia mendadak muncul dalam video propaganda ISIS yang meminta kaum Muslim di Indonesia bergabung dengan ISIS dan berperang di Suriah dan selatan Filipina.

Menurut salah satu mantan narapidana terorisme, Sofyan Tsauri, Saifuddin adalah satu-satunya orang Indonesia dengan kedudukan paling tinggi di ISIS. Bahkan menurut dia, pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, memintanya untuk memimpin para militan dari Asia Tenggara.

Polri menyatakan Saifuddin pula yang membiayai keberangkatan seorang tersangka terorisme, Harry Kuncoro, yang berhasil ditangkap ketika hendak menuju Suriah. Harry dibekuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari lalu.

Menurut Polri, Harry divonis bersalah dalam tindak pidana terorisme karena melindungi Umar Patek, yang saat ini menjadi narapidana, dan menyimpan senjata api. Dia baru bebas setelah menerima grasi pada 2018.

Setelah bebas, Harry lantas mengontak Saifuddin melalui aplikasi Telegram. Dari percakapan itu, Saifuddin yang mengirimkan dana sebesar US$2,100 (sekitar Rp30 juta) untuk mengurus dokumen dan biaya perjalanan. Dia bisa membuat paspor berbekal kartu tanda pengenal palsu.

Saifuddin juga memberi saran supaya Harry pergi ke Suriah melalui provinsi Khurasan di Iran. Sebab, ada seorang militan asal Indonesia yang tinggal di sana.

Credit cnnindonesia.com

70 Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Udara Koalisi AS

DAMASKUS - Sebanyak 70 warga sipil tewas dan terluka akibat serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Suriah timur. Demikian laporan stastiun televisi pemerintah Suriah.

Serangan udara tersebut menargetkan sebuah kamp untuk orang-orang terlantar di pedesaan timur Deir al-Zour seperti dilansir dari Xinhua, Selasa (12/2/2019).

Koalisi pimpinan AS baru-baru ini semakin intensif melakukan serangan udara di wilayah sungai Efrat timur yang dikuasai ISIS.

Pada hari Sabtu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS memulai tahap akhir serangan terhadap IS di wilayah sungai Efrat timur di Suriah timur.

Menyusul evakuasi lebih dari 20.000 warga sipil dari kota Baghouz di pedesaan timur Deir al-Zour, SDF mulai Sabtu malam melakukan operasi terhadap sisa kantong yang dipegang ISIS di wilayah timur Eufrat, menurut Mustafa Balli, kepala kantor media SDF.

Balli mengatakan bahwa pertempuran itu bertujuan untuk menghilangkan militan ISIS terakhir di kota Baghouz.

Setelah kehilangan empat km persegi, ISIS masih mengendalikan sekitar 4.000 km persegi di gurun Suriah di Suriah timur.

SDF yang didukung AS telah melakukan serangan besar-besaran untuk menendang ISIS dari wilayah timur Eufrat sejak September lalu. SDF, dengan bantuan AS, berhasil mengalahkan ISIS di banyak area yang telah dikontrolnya di wilayah Eufrat timur.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, SOHR, mengatakan lebih dari 37.000 warga sipil, termasuk puluhan militan ISIS, telah melarikan diri dari wilayah kantong yang dikuasai ISIS ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh SDF di daerah Eufrat timur sejak Desember lalu.

Credit sindonews.com

Rusia Tegaskan Tidak Memberikan Teknologi Rudal ke Iran dan Korut

MOSKOW - Rusia tidak memasok teknologi rudal ke Iran yang memiliki hak untuk mengembangkan dan mengujinya sendiri. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Departemen Nonproliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Ermakov.

"Sampai 2023, Dewan Keamanan PBB memiliki pembatasan pengiriman produk-produk rudal ke Iran. Rusia, tentu saja, dipandu oleh mereka," ujarnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/2/2019).

"Namun dokumen Dewan Keamanan PBB tidak melarang Iran untuk secara independen mengembangkan, memproduksi, menguji dan meluncurkan pesawat ruang angkasa atau rudal balistik," imbuh Yermakov.

Dalam kesempatan itu, Yermakov juga menegaskan bahwa Rusia tidak pernah berbagi teknologi rudal balistik dengan Korea Utara (Korut).

"Rusia secara ketat mengamati rezim sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, termasuk bagian misilnya, karena kita tentu tidak tertarik pada munculnya satu negara lagi dengan senjata pemusnah massal dan cara pengiriman mereka di perbatasan kita," ujar Yermakov.

Diplomat itu juga menekankan bahwa Rusia tidak pernah mengirim sistem rudal taktis modern ke Korut.

Sebelumnya, sejumlah negara, termasuk Jerman dan Prancis - penandatangan Rencana Aksi Komprehensif 2015, yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran - mengecam peluncuran satelit Iran. Keduanya menuduh Iran menggunakan teknologi rudal balistik dan melanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Mei lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, yang biasa disebut sebagai perjanjian nuklir Iran, dan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Credit sindonews.com

Trump keberatan terhadap upaya akhiri dukungan AS bagi Saudi

Negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa di Markas PBB di New York City, New York, Amerika Serikat, 21 Desember 2018, melakukan pemungutan suara atas resolusi soal keamanan Yaman. (REUTERS/Carlo Allegri)

Washington (CB) - Pemerintahan Trump mengancam pada Senin untuk memveto usaha di Kongres Amerika Serikat guna mengakhiri dukungan militer AS bagi koalisi pimpinan Arab Saudi dalam perang di Yaman.

Para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik memberlakukan kembali resolusi kekuatan perang dua pekan lalu sebagai cara untuk mengirim pesan kuat kepada Riyadh mengenai bencana kemanusiaan di Yaman dan mengutuk pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi.

Pemerintahan Trump mengatakan resolusi tersebut tak tepat karena pasukan AS telah menyediakan pengisian bahan bakar pesawat dan dukungan lain dalam konflik Yaman, bukan pasukan tempur. Juga dikatakan, langkah itu akan merusak hubungan di kawasan dan melukai kemampuan AS mencegah penyebaran ekstrimisme, menurut Reuters.

Gedung Putih telah membuat marah banyak anggota Kongres, termasuk sebagian dari anggota Partai Republik, partai yang sama dengan Presiden Donald Trump, karena gagal menyediakan laporan dengan tenggat waktu Jumat mengenai pembunuhan Khashoggi tahun lalu di konsulat Saudi di Turki.

Khashoggi adalah kolumnis untuk the Washington Post dan telah memiliki izin tinggal di AS.

"Sulit untuk merasakan kasih sayang atau kewajiban kepada satu rezim yang telah melakukan tindakan seperti itu," kata Ed Perlmutter, wakil dari Demokrat, ketika sidang dengar pendapat di parlemen mengenai resolusi tersebut pada Senin.

Pihak Saudi, yang dipandang Trump sebagai mitra regional yang penting, memimpin koalisi yang memerangi pemberontak Houthi dukungan Iran di Yaman. Perang itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang di berada di jurang kelaparan.

AS telah mendukung kampanye udara pimpinan Saudi dengan dukungan penyediaan bahan bakar di udara, intelejen dan bantuan lain.

Pihak Demokrat memandang resolusi kekuatan perang itu sebagai cara menyatakan hak konstitusi Kongres guna memberi wewenang bagi penggunaan kekuatan militer dalam konflik-konflik luar negeri. Para penentang langkah itu dari Republik, menyuarakan Trump, berpendapat bahwa dukungan bagi pihak Saudi merupakan perjanjian keamanan.

Credit antaranews.com