CUPUMA

Senin, 04 Februari 2019

Presiden Donald Trump Keluar dari 4 Pakta Internasional Ini

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF menuai banyak kecaman. Sebab ini sama dengan menempatkan keamanan Eropa dalam bahaya sejak era perang dingin. Deras pula kekhawatiran yang muncul kalau Amerika Serikat dan Rusia dapat memasuki babak perlombaan senjata nuklir yang baru.
Dikutip dari edition.cnn.com, Minggu, 3 Februari 2019, keputusan ini diambil Amerika Serikat untuk menghukum Rusia karena dinilai telah menciderai kesepakatan. Rusia menampik tuduhan ini. Sumber di pemerintah Rusia mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.

Pemerintahan Presiden Trump berkuasa sejak 20 Januari 2017 dan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh bukan tindakan pertama yang dilakukannya terhadap kesepakatan internasional. Berikut empat pakta internasional, dimana Trump menarik diri dari kesepakatan itu.

Kesepakatan nuklir Iran

Pakta ini dibuat pada 2015 atau pada era pemerintahan Presiden Barack Obama dengan negara-negara kekuatan dunia. Tujuan kesepakatan ini untuk mencari jalan tengah, dimana sanksi ekonomi terhadap Iran dikendurkan dan sebagai imbalannya Iran harus mengurangi aktivitas nuklirnya yang dinilai Amerika Serikat sebuah ancaman keamanan.
Namun pada Mei 2018, Presiden Trump membuat Amerika Serikat mangkir dari janjinya yang sudah termaktub dalam pakta ini. Trump menarik diri dari perjanjian nuklir pada Mei lalu dengan alasan isi perjanjian tersebut terlalu murah hati kepada Iran.

Kesepakatan UNESCO

Pakta ini dibuat pada 1945 antara Amerika Serikat dengan negara-negara anggota PBB. Diantara poin kesepakatan adalah pengucuran dana bantuan untuk meningkatkan sektor pendidikan. Namun di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat menarik diri dari pakta ini. Walhasil, Amerika Serikat terakhir kali membayar iuran kepada UNESCO pada akhir 2011 karena setelahnya Washington tak sudi lagi membayar.
Keputusan ini diambil Amerika Serikat pada 2017 atau persisnya setelah PBB menerima tawaran Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah melihat sebuah bias anti-Israel.

Kesepakatan Trans-Pacific Partnership

Pakta ini dibuat pada 2016 yang merupakan sebuah kesepakatan dagang besar ditujukan untuk melawan Cina yang sekarang sudah menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan ini dengan mengatakan pakta ini tidak adil bagi pekerja Amerika. Kendati Washington menyatakan keluar, 11 negara anggota lainnya telah melanjutkan meski tanpa Amerika Serikat.

Kesepakatan Paris

Kesepakatan ini dibuat pada 2015 di ibu kota Paris dalam upaya bersama seluruh negara di dunia untuk membuat dan menjaga lingkungan lebih baik. Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama sudah menandatangani pakta ini, yang salah satu poinnya menyebut Amerika Serikat akan terus mengekang penggunaan bahan bakar fosil dan membantu mengurangi efek perubahan iklim. Namun Presiden Trump berpandangan kesepakatan itu dinegosiasikan dengan buruk sehingga dia pun memilih angkat kaki.

Credit tempo.co

Konferensi Mengenai Rohingya akan Digelar di New York

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Konferensi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan untuk Rohingya.

CB, NEW YORK -- Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Barnard College, Columbia University, di New York City pada 8 dan 9 Februari.

Konferensi dua-hari tersebut, yang direncanakan diikuti oleh cendekiawan kenamaan dari seluruh dunia, utusan PBB, pegiat, dan pengungsi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan bagi etnik minoritas nasional di Myanmar, kata FRC di dalam satu pernyataan pada Jumat (1/2).

"Ini adalah pertemuan langka sivitas akademika dan pegiat yang berasal dari dan dengan keahlian mengenai Burma (Myanmar), bersama praktisi hukum pidana internasional dan kemanusiaan," kata pernyataan tersebut.

FRC adalah kelompok pegiat global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk rakyat Rohingya, kata pernyataan itu. Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai rakyat yang paling tertindas di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian satu laporan dari Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA). Lebih dari 34 ribu orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114 ribu orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

Sebanyak 18 ribu anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan personel militer Myanmar. Sementara, lebih dari 115 ribu rumah milik orang Rohingya dibakar dan 113 ribu rumah lagi dirusak, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hal itu setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan brutal dan penghilangan manusia oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Credit republika.co.id

Pengamat Soroti Tudingan Filipina soal Teroris asal Indonesia

Kondisi sebuah gereja di Jolo, Filipina usai diguncang bom. (NICKEE BUTLANGAN / AFP)

Jakarta, CB -- Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones menyebut pengusutan kasus bom gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina bakal lebih sulit dari kasus bom Surabaya pada 2018.

Sidney menjelaskan kondisi di Filipina sangat rumit karena banyak kelompok teroris yang berseberangan dengan pemerintahan Rodrigo Duterte. Sehingga akan sulit bagi aparat keamanan mengungkap identitas pelaku.

"Sebetulnya jauh lebih rumit keadaan di Filipina karena ada Abu Sayyaf, ada MILF (Moro Islamist Liberation Front) ada beberapa orang lain. Kelompok Abu Sayyaf sendiri paling sedikit 5-6 faksi yang didasarkan suku dan tempat, sangat sulit untuk membedakan satu kelompok dan kelompok lain," kata Sidney saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (2/2).

Dia menyebut banyak kemungkinan pelaku, termasuk teroris asing (foreign terorist fighter). Dugaan ini berdasarkan klaim pemerintah Filipina beberapa waktu lalu bahwa banyak teroris asing yang berkaitan dengan ISIS masuk ke Pulau Jolo.

Sidney mengatakan saat ini kondisi di Filipina mirip seperti di Surabaya. Belum ada satu pihak pun, termasuk pemerintah Filipina, yang bisa dengan pasti memastikan identitas pelaku.

Pernyataan-pernyataan pemerintah Filipina, termasuk keterlibatan warga negara Indonesia (WNI), hanya berdasarkan keterangan saksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya seratus persen.

"Seperti dulu dengan bom Surabaya, Semua orang ingin tahu informasi terakhir dan ada beberapa statement yang mungkin tidak selalu 100 persen akurat. Tapi lambat laun diklarifikasi polisi," tuturnya.

Meski begitu, ia mengkhawatirkan pemerintahan Duterte selalu menyebut pelaku pengeboman adalah WNI tanpa bisa mengungkapkan bukti. Hal ini bakal membuat citra buruk Filipina di mata Indonesia.

"Memang kalau terus-menerus begini, ada statement yang keluar tanpa dicek, tanpa didasarkan atas bukti memang respect untuk pemerintah Filipina menurun di mata orang Indonesia," imbuh dia.

Bom meledak di gereja Pulau Jolo, Mindanao, Filipina pada Minggu (27/1). Tercatat 22 orang tewas dan lebih dari seratus orang luka-luka.

Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengklaim pelaku adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia. Namun hal itu belum bisa dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

"Kami mendengar kabar bahwa pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," ucap Retno pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas, Padang, Sabtu (2/2).

Credit cnnindonesia.com

Mendagri Filipina: Indonesia Bantu Identifikasi Pengebom

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (tengah) mengunjungi Gereja Katedral Katolik di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, Senin (28/1). Kunjungan dilakukan dua hari setelah dua bom meledak saat Misa Ahad.

Foto: Malacanang Palace Via AP

Penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

CB, MANILA -- Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Año mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi serangan bom bunuh diri di Jolo, Sulu, Mindanao pada 27 Januari lalu. Pengeboman yang dilakukan di gereja katedral tersebut menewaskan 22 orang dan melukai 100 lainnya.

"Saya berbicara dengan Presiden (Rodrigo Duterte) semalam, ia juga memiliki sumber lain tapi juga mengarah ke pasangan asal Indonesia," kata Año di stasiun radio pemerintah Filipina seperti dilansir di Manila Bulletin, Ahad (3/2).

Sebelumnya, Año mengatakan pelaku pengeboman ini adalah anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Ano mengatakan para pelaku mendapat bantuan dari kelompok separatis Abu Sayyaf. Dalam wawancaranya dengan radio pemerintah Filipina, Año mengatakan penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan mereka akan membantu, setidaknya kami akan tahu jika kami bisa mengidentifikasi pelaku pengeboman dibalik serangan ke katedral," kata Ano.

Dalam wawancaranya tersebut Año mengatakan pasangan asal Indonesia ingin menunjukkan contoh kepada rakyat Filipina bagaimana serangan bom bunuh diri dilakukan. Año mengatakan serangan bom bunuh diri tidak ada dalam tradisi Filipina.

"Mereka ingin memberi contoh dan menuai perang agama jadi mereka memilih gereja untuk menabur konflik antara Kristen dan Muslim," kata Año.

Año memperingatkan keberadaan teroris asing lainnya di Jolo. Tapi ia juga memastikan pasukan pemerintah Filipina sudah melancarkan operasi melawan mereka dan Abu Sayyaf.

Ia mengakui para pelaku teror bertujuan membentuk gerakan ISIS di sebelah selatan Filipina. Año mengatakan para pelaku juga sedang merekrut anggota mereka di sana.

Credit republika.co.id

Gereja Dibom, Militer Filipina dan Militan Abu Sayyaf Baku Tembak

Pasukan militer Filipina baku tembak dengan militan - militan kelompok garis keras pada Sabtu, 2 Februari 2019 atau sepekan setelah serangan bom di gereja katedral Jolo. Sumber: Ben Hajan/EPA/aljazeera.com

CB, Jakarta - Pasukan militer Filipina baku tembak dengan militan - militan kelompok garis keras pada Sabtu, 2 Februari 2019. Dalam baku tembak ini, lima tentara Filipina gugur dan tiga militan tewas.
Dikutip dari channelnewsasia.com, Minggu, 3 Februari 2019, baku tembak sengit terjadi di wilayah selatan Kepulauan Jolo, Filipina selatan. Wilayah itu dikenal sebagai markas militan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal di Filipina.
"Baku tembak pada Sabtu kemarin sangat sengit dan berlangsung hampir dua jam," kata Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Gerry Besana.

Dua bom meledak di dalam gereja Katedral dan halaman parkir gereja di Jolo, Sulu, Filipina selatan. [CHANNEL NEWS ASIA]

Baku tembak terjadi sepekan setelah serangan bom bunuh diri di gereja katedral Bunda Maria dari Gunung Karmel di Jolo. Serangan bom pada 27 Januari 2019 itu, terjadi saat sedang dilakukan misa Minggu, sebanyak 21 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Teror itu tercatat salah satu yang paling mematikan yang pernah terjadi di Filipina.Serangan bom tersebut membuat Presiden Filipina Rodrigo Duterte sangat geram. Dia pun memerintahkan agar Angkatan Bersenjata Filipina menumpas militan - militan Abu Sayyaf.

Sumber di pemerintah Filipina mengatakan pelaku penyerangan gereja katedral lebih dari satu orang. Akan tetapi, Manila belum bisa menyimpulkan kecurigaan mereka. Kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Kelompok radikal Abu Sayyaf memiliki banyak fraksi dan afiliasi, beberapa diantaranya beraliansi dengan ISIS. Sejumlah otoritas berwenang di Filipina telah mengungkapkan kecurigaan sebuah fraksi di Abu Sayyaf yang melakukan serangan bom di geraja katedral.

Credit tempo.co

Dikabarkan Meninggal,Presiden Duterte Muncul di Facebook

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdoa saat misa pemberkatan pernikahan di gereja Katolik San Agustin di Manila,16 September 2017 [Phillipine Star]

CB, Jakarta - Setelah beberapa hari menghilang dan dikabarkan meninggal, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendadak muncul lewat tayangan video langsung di Facebook pada hari Minggu, 3 Februari 2019.
Duterte mengenakan kaus T-shirt warna putih dalam video yang diunggah via akun istrinya, Honeylet Avancena. Ia berbicara singkat.

"Bagi mereka yang percaya pada berita saya meninggal, saya meminta anda tolong doakan agar jiwa saya tenang," ujar Duterte dengan suara pelan.

President Duterte, in videos posted by his common-law wife Honeylet Avanceña on Facebook on Sunday afternoon, addressed rumors that he has passed away. | via @virgillopez (Video: Malacañang Press Corps) pic.twitter.com/YuklzosWQj
— GMA News (@gmanews) February 3, 2019

Mengutip the Straits News, video itu kemudian dibagiakn ke berbagai media di Filipina lewat akun Twitter mereka.
Avancena mengunggah video suaminya yang saat itu keduanya sedang mendiskusikan satu artikel surat kabar sambil Duterte memakan makanan ringan.

Duterte dikabarkan terakhir kali tampil di publik Filipina pada Jumat pekan lalu setelah membatalkan hadir dalam satu acara karena kondisi kesehatannya kurang baik.Duterte kemudian berkunjung ke gereja Katederal di Jolo, Sulu pada hari Senin, 28 Januari 2019. Katedral menjadi sasaran aksi teroris
pada hari Minggu pekan lal dan menewaskan 20 orang. Pelakunya diduga pasangan suami istri asal Indonesia.

LOOK: President Duterte visited Sulu on Monday following the cathedral bombing in Jolo that killed 20 people on Sunday. : Bong Go @gmanews pic.twitter.com/3db9AR9gKV
— Virgil Lopez (@virgillopez) January 28, 2019

Kondisi kesehatan Duterte menjadi isu yang banyak dibahas setelah uji kesehatan pada Oktober 218 menunjukkan hasil negatif, yang artinya Duterte sehat.
Sebelumnya, presiden Rodrigo Duterte mengatakan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai presiden Filipina jika terdiagnosa terkena penyakit serius.

Credit tempo.co

Menlu Jerman Yakini Brexit Sulit Dibatalkan

Presiden Uni Eropa Donald Tusk memegang surat resmi pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dari PM Inggris Theresia May kepada

Foto: Yves Herman/Pool Photo via AP

Uni Eropa dan Inggris kembali gagal menyepakati rancangan kesepakatan Brexit.

CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass mengatakan gagasan Inggris batal keluar dari Uni Eropa sebagai gagasan yang tidak mungkin. Maas mengatakan hal itu di media massa Jerman Funke. Maas mengatakan ia senang jika Inggris membatalkan Brexit.

Tapi ia tidak terlalu berharap hal tersebut terjadi. "Itu yang paling saya sukai, tapi kami harusnya tidak berilusi tentang hal ini, kemungkinan Brexit batal sangat amat rendah," kata Maas kepada Funke seperti dilansir di Deutsche Welle, Ahad (3/2).

Uni Eropa dan Inggris kembali gagal membuat kesepakatan. Rancangan kesepakatan yang terakhir kembali ditolak parlemen Inggris. Sementara tenggat waktu Brexit pada tanggal 29 Maret mendatang semakin dekat.

Ketidakpastiaan tersebut mendorong Inggris diminta untuk menarik keinginan mereka keluar dari Uni Eropa. Keputusan yang mereka buat pada 2016.

Di kesempatan yang sama Maas kembali menegaskan Uni Eropa menolak melakukan negosiasi kembali kesepakatan Brexit. Hal itu membuat Inggris hanya memiliki satu pilihan agar Brexit berjalan dengan lancar yaitu menerima hasil kesepakatan sebelumnya.

Maas juga menolak upaya Inggris untuk membuat konsensi yang dapat memuaskan kritikus Brexit dan pendukung garis kerasnya. "Kesepakatan yang sudah kami negosiasikan dengan Inggris sudah dikompromikan, terutama pengaturan di Irlandia Utara," kata Maas.

Sementara itu setelah pertemuannya dengan Uni Eropa di Brussel, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengungkapkan keyakinannya ia akan berhasil membuat kesepakatan baik dengan Uni Eropa maupun dengan Parlemen. May yakin dapat membuat kesepakatan yang bagus tentang perbatasan Irlandia Utara.

Namun, Maas menekankan Uni Eropa fokus melindungi perbatasan Irlandia. "Seharusnya tidak ada perbatasan kaku di Republik Irlandia, kami tidak bisa mengambil resiko konflik Irlandian Utara kembali berkobar," kata Maas.

Credit republika.co.id

Ratu Elizabeth II akan Dipindah Jika Kerusuhan Brexit Pecah

Keluarga kerajaan Inggris.

Foto: EPA

Keluarga kerajaan Inggris akan dipindah jauh dari London.

CB, LONDON -- Para pejabat Inggris telah mengaktifkan kembali rencana darurat era Perang Dingin untuk memindahkan keluarga kerajaan bila terjadi kerusuhan di London, lapor dua surat kabar yang terbit pada Ahad (3/2).

Langkah itu diambil bila proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (EU) atau Brexit mengalami kendala.

"Langkah darurat ini telah ada sejak era Perang Dingin, namun saat ini ditujukan dalam keadaan kekacauan sipil setelah Brexit yang tidak menghasilkan kesepakatan," kata Sunday Times. Harian itu mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya dari Kantor Kabinet yang menangani masalah-masalah sensitif pemerintahan.

Harian Mail on Sunday pada Ahad juga mengatakan pihaknya mendengar beberapa rencana untuk memindahkan keluarga kerajaan, termasuk Ratu Elizabeth II, ke sejumlah lokasi aman yang jauh dari London.

Pemerintah Inggris tengah berjuang untuk mendapatkan dukungan parlemen untuk menyetujui kesepakatan transisi dengan EU sebelum batas waktu Brexit pada 29 Maret mendatang. Pada saat yang sama, pemerintah dan pelaku bisnis juga menyiapkan rencana cadangan bila Brexit tidak menghasilkan kesepakatan.

Kelompok-kelompok bisnis telah memperingatakan kerusuhan kemungkinan akan terjadi bila terjadi penundaan panjang terhadap impor EU akibat pemeriksaan baru bea cukai. Mereka juga memperingatkan kemungkinan kelangkaan pangan dan obat-obatan.

Pidato tahunan Ratu, yang berusia 92 tahun tersebut, kepada organisasi-organisasi perempuan setempat pada bulan lalu secara luas dianggap sebagai seruan bagi para politikus untuk mencapai kesepakatan Brexit.

Legislator pendukung Brexit Jacob Rees-Mogg mengatakan kepada Mail on Sunday bahwa penerapan rencana itu menunjukkan kepanikan yang tidak perlu oleh para pejabat terkait Brexit yang tidak menghasilkan kesepakatan. Dia mengatakan keluarga kerajaan sebelumnya tetap tinggal di London saat pengeboman Perang Dunia II.

Tapi, Sunday Times mengatakan seorang mantan perwira kepolisian yang ditugaskan mengawal keluarga kerajaan, Dai Davies, memperkirakan Ratu Elizabeth II akan dipindakan ke luar London jika terjadi kerusuhan.

"Jika terjadi masalah di London, sudah pasti Anda akan memindahkan keluarga kerajaan menjauh dari lokasi-lokasi penting itu," kata Davies, yang dikutip media tersebut.

Credit republika.co.id

Dubes Venezuela di Irak Akui Guaido sebagai Presiden

BAGHDAD - Duta Besar Venezuela untuk Irak, Jonathan Velasco Ramirez mengatakan, ia mengakui kepala Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu.

"Satu-satunya tempat kami adalah di pihak rakyat, konstitusi, dan Majelis Nasional. Juan Guaido memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk menggambil tanggung jawab sebagai pemimpin Republik Venezuela," ucap Ramirez.

"Guaido, Anda berada di sisi yang benar dari sejarah, rakyat, dan konstitusi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan klan perampas kekuasaannya telah melewati batas," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2).

Gelombang pemberontakan dari para pejabat di Venezuela semakin besar. Sebelumnya, Jenderal Francisco Yanez dari komando tertinggi angkatan udara (AU) memberontak terhadap Maduro dan mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden sementara.

Yanez mengatakan, sebagian besar angkatan bersenjata sudah tidak mendukung Maduro. "Rakyat Venezuela, 90 persen angkatan bersenjata Venezuela tidak bersama diktator, mereka dengan rakyat Venezuela. Mengingat kejadian beberapa jam terakhir, transisi ke demokrasi sudah dekat," kata Yanez.

Credit sindonews.com

Maduro Usulkan Pemilu Parlemen Dipercepat

CARACAS - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengusulkan untuk mempercepat diadakannya pemilu untuk Majelis Nasional di tengah perebutan kekuasaan presiden. Maduro berusaha untuk mengatasi manuver kelompok oposisi yang mencoba menggunakan kontrolnya terhadap legislatif untuk menantang pemerintahannya.Dalam pidato dihadapan para pendukungnya, Sabtu (2/2/2019), Maduro mengatakan hal itu akan tergantung pada majelis konstitusi yang pro-pemerintah untuk memutuskan apakah akan mendukung usulannya atau tidak seperti dikutip dari AP, Minggu (3/2/2019).
Pemilihan untuk Majelis Nasional yang dikontrol oposisi tidak seharusnya terjadi lagi sampai tahun 2020.

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido memimpin gerakan untuk memaksa Maduro lengser dari kekuasaan setelah suksesor Hugo Chavez itu mengambil sumpah jabatan bulan lalu untuk masa jabatannya yang kedua yang secara luas dianggap tidak sah.

Sebagai bentuk perlawan, Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Langkah Guaido ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS), Kanada, dan sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa.

Sementara Rusia, China, Meksiko, Iran, Turki, Kuba, Bolivia, dan Nikaragua telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai presiden sah negara itu, dan meminta kekuatan luar untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

Sanksi AS Terhadap Venezuela Picu Aksi Protes di Jenewa

JENEWA - Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Venezuela dan mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara memicu aksi protes di Jenewa, Swiss.

Sekitar 100 demonstran berkumpul di depan gedung PBB di Jenewa di sekitar monumen “Broken Chair” setinggi 39 kaki yang melambangkan perlawanan terhadap kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Anggota Partai Sosial Demokrat Swiss serta organisasi non-pemerintah dari berbagai negara Amerika Latin berpartisipasi dalam protes tersebut.

Sementara itu utusan Venezuela untuk PBB Jorge Valero mengecam sanksi AS terhadap Venezuela. Ia pun berterima kasih kepada negara-negara yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Nicolas Maduro seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/2/2019).

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyerukan aksi protes baru pada hari Sabtu untuk menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan seminggu setelah aksi protes massa yang sporadis. Aksi demonstrasi terakhir berlangsung pada hari Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela, tetapi sejauh ini Maduro menolak seruan untuk mundur.

Sebaliknya, Maduro menuduh AS telah mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. Meski begitu, suksesor mendiang Hugo Chavez ini mengatakan terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan untuk menggelar pemilu nasional yang baru.

Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi pada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan mitra Nikaragua.

Credit sindonews.com

Turki katakan negara-negara pendukung Guaido picu krisis Venezuela

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Istanbul (CB) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mengakui presiden sementara Venezuela Juan Guaido memicu masalah Venezuela dan menghukum jutaan rakyatnya.

Turki telah mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbeda dari Amerika Serikat dan Kanada sebagai sekutu-sekutunya di NATO, dan beberapa negara berhaluan kanan di Amerika Latin yang telah mengakui langkah Guaido --yang memproklamirkan diri sendiri sebagai pemimpin sementara.

Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang telah memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan Karakas, menyeru Maduro bulan lalu untuk tetap tegus melawan apa yang ia lukiskan "pembangunan anti-demokrasi".

Menlu Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mendukung Guaido hendaknya bekerja mendorong perundingan guna menyelesaikan krisis Venezuela.

"Inilah masalah sebuah negara, ada percikan api yang bisa berubah menjadi kebakaran kapan saja. Dalam perkara ini, mereka sebaiknya menyumbang bagi solusi masalah melalui dialog," kata Cavusoglu kepada wartawan di Istanbul.

"Tetapi apakah itu bagaimana mereka menangani berbagai hal. Tidak. Sebaliknya, hal itu dipicu dari luar. Rakyat Venezuela sedang dihukum pendekatan seperti itu," kata dia.

Cavusoglu mengatakan Turki telah berusaha memprakarsai pembicaraan mengenai Venezuela tahun lalu antara Washington dan negara-negara Amerika Latin. "Tapi hari ini tak satu negarapun yang telah mengambil langkah-langkah terhadap Venezuela mengupayakan dialog."

Perbedaan pandangan mengenai Venezuela dapat menjadi titik gesekan serius lain antara Washington dan Ankara, yang juga sudah mengambil kebijakan berbeda di Suriah, sanksi Iran dan rencana Turki membeli sistem pertahanan peluru kendali Rusia.

Pada Jumat Marshall Billingslea, asisten menteri AS untuk urusan pembiayaan teroris di Departemen Keuangan, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Turki mengenai sanksi-sanksi atas Venezuela dan Iran.

Seorang pejabat senior AS mengatakan pekan lalu, Washington sedang mempelajari kegiatan-kegiatan komersial Turki dengan Venezuela dan akan mengambil tindakan "jika kami menilai ada pelanggaran atas sanksi-sanksi kami".

Para pejabat Turki mengatakan perdagangan Ankara sesuai dengan hukum dan regulasi internasional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rouhani Tuduh AS Dikte Venezuela

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: AP

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak seruan untuk mundur.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani kembali menuduh Amerika Serikat (AS) melawan pemerintah dan rakyat Venezuela. AS mencoba menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro. Hal itu dikatakannya saat pertemuan dengan Duta Besar Venezuela, Carlon Antonio Alcala Cordones, yang menyerahkan surat kepercayaannya kepada pemimpin Iran di Teheran.

"Kami percaya rakyat Venezuela, dengan persatuan dan solidaritas bersama dengan pemerintah, akan menggagalkan rencana ini seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya," kata Rouhani seperti dikutip IRNA dari Anadolu Agency, Ahad (3/2).

Rouhani menilai AS menentang semua revolusi populer dari negara-negara merdeka. AS juga, kata dia berniat mendikte dominasinya di seluruh dunia termasuk Venezuela. Duta Besar Venezuela yang baru terpilih, memuji dukungan dari pemimpin Iran tersebut.

Venezuela telah diguncang oleh protes rakyat yang dikuatkan oleh oposisi sejak 10 Januari ketika Presiden Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua. Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika pemimpin oposisi dari Majelis Nasiinak, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido menyerukan protes baru pada Sabtu (2/2) menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah sepekan terjadi protes massa sporadis yang menewaskan puluhan orang. Diperkirakan, putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Meski demikian Maduro menolak seruan untuk mundur. Sehingga dia mengajak oposisi duduk berdialog menyoal ketegangan negara kaya minyak itu.

Maduro pun menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. "Saya terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru," kata Maduro.

Sementara Rusia, Cina, Turki, Iran sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido. Negara-negara tersebut mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro. Tekanan ekonomi termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan kondisi mitra Nikaragua. Hal itu telah memperingatkan dampak serius jika Guaido gagal naik.

Credit republika.co.id

Ikut Langkah AS, Rusia Ikut Keluar dari Perjanjian Nuklir INF

Ilustrasi (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia menyatakan akan keluar dari keikutsertaan Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah (Intermediate-Range Nuclear Forces/ INF). Langkah itu menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya juga menarik diri dari traktat ini.

"Amerika, mitra kami, telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan keikutsertaan dalam kesepakatan (INF Treaty) tersebut, dan kami juga menangguhkan keikutsertaan kami," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (2/2), seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Putin disampaikan saat menghadiri rapat dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia Sergeu Shoigu. Putin menyatakan Rusia tidak akan lagi menginisiasi pembicaraan terkait kesepakatan pelucutan senjatan nuklir itu dengan AS.

"Kami akan menunggu sampai mitra kami telah cukup mampu untuk melakukan dialog yang setara dan berarti dengan kami terkait topik yang sangat penting ini," ujarnya.

Pada Jumat (1/2) kemarin, Presiden AS Trump menyatakan negaranya menangguhkan pelaksanaan kewajiban di bawah Traktat INF. AS, kata dia, akan memulai proses keluar dalam enam bulan ke depan.

Gedung Putih menyatakan sistem rudal jarak menengah Rusia melanggar kesepakatan tersebut. Namun, Rusia telah lama bersikeras bahwa hal itu tidak melanggar kesepakatan. Untuk diketahui pada bulan lalu, Rusia mengundang media dan angkatan militer asing untuk menyampaikan paparan terkait sistem persenjataan yang dipermasalahkan itu.

Sebelumnya, Putin mengancam untuk mengembangkan rudal nuklir yang dilarang di bawah Traktat INF jika traktat tersebut dihapus.

Putin juga menyatakan jika Washington beralih untuk menempatkan lebih banyak rudal di Eropa setelah meninggalkan traktat tersebut, Rusia akan meresponnya. Rusia menyatakan setiap negara di Eropa yang setuju untuk menjadi tempat peluru kendali AS akan terancam serangan Rusia.

Traktat INF diteken pada akhir Perang Dingin oleh mantan presiden AS Ronald Reagen dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Traktat tersebut melarang peluncuran rudal darat dengan jarak 500 hingga 5.500 kilometer.

Kesepakatan itu mengatasi krisis terkait rudal balistik nuklir yang menyasar kota-kota di barat. Namun, traktat tersebut tidak membatasi negara lain seperti China.

Credit cnnindonesia.com

China: AS-Rusia Harus Selesaikan Perbedaan Dalam INF

BEIJING - Pemerintah China mengatakan, mereka menentang penarikan secara sepihak Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) dan mendesak Moskow dan Washington untuk menengahi perbedaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menuturkan, Beijing menyesalkan keputusan Washington untuk menangguhkan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diteken pada masa perang dingin tersebut.

"China menentang langkah AS untuk mengakhiri perjanjian itu dan mendesak AS dan Rusia untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan baik melalui dialog yang efisien," kata Geng dalam sebuah pernyataan.

"Penarikan unilateral AS dari perjanjian tersebut mungkin memiliki sejumlah implikasi, China akan memonitor perkembangan," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (3/2).

Pada hari Jumat, Presiden AS. Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan sepenuhnya menarik diri dalam waktu enam bulan jika Rusia gagal memenuhi tuntutannya.

Credit sindonews.com

Finlandia Serukan AS dan Rusia Lanjutkan Dialog Mengenai INF

HELSINKI - Direktur Komunikasi Kementerian Luar Negeri Finlandia, Vesa Hakkinen mengatakan bahwa Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) adalah perjanjian pengendalian senjata yang berhasil. Dia kemudin meminta Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan dialog mengenai perjanjian itu, demi stabilitas strategis.

"Perjanjian INF adalah perjanjian pengendalian senjata yang sangat sukses, itu membuka jalan bagi akhir Perang Dingin dan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas dan keamanan di Eropam," kata Hakkinen dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan AS dan Rusia untuk melanjutkan dialog tentang stabilitas strategis dan kami siap memberikan layanan yang baik (sebagai mediator) di masa depan. Kami juga menyerukan kesabaran dan pengendalian diri," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2).

AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.

Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.

Putin juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu untuk tidak melanjutkan negosiasi mengenai perlucutan senjata dengan AS. Tetapi, Putin mencatat bahwa semua proposal Rusia tetap ada di atas meja.

Credit sindonews.com

Jerman Tegaskan Tolak Penempatan Rudal Jarak Menengah Baru di Eropa

BERLIN - Jerman menegaskan akan menentang penempatan rudal nuklir jarak menengah baru di Eropa, setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari Perjanjian INF.“Menempatkan rudal nuklir jarak menengah di Eropa sekarang akan menjadi jawaban yang salah. Kami tidak bisa melawan api dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api," kata Menteri Luar Negeri, Heiko Maas.Maas mengatakan Jerman berencana menjadi tuan rumah konferensi perlucutan senjata internasional di Berlin, yang akan fokus pada sistem senjata canggih baru. Pertemuan ini rencananya akan digelar bulan depan."Kami membutuhkan aturan baru untuk teknologi baru," katanya, merujuk pada rudal canggih, sistem senjata otonom, senjata cyber dan robot pembunuh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (3/2).AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.Perjanjian itu sendiri telah secara luas dilihat sebagai landasan keamanan Eropa di era pasca-Perang Dingin. Ditandatangani pada tahun 1987 antara AS dan Rusia, perjanjian INF melarang kedua negara memiliki dan menguji rudal dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer.

Credit sindonews.com

Novelis Irak ditembak mati di Karbala

ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Karbala, Irak (CB) - Seorang pengendara sepeda motor menembak Alaa Mashzoub, novelis Irak, hingga mati di dekat rumahnya di kota suci Syiah, Karbala, pada Sabtu, kata polisi dan sejumlah saksi mata.

Mashzoub, 50 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ketika ia ditembak beberapa kali, kata polisi Sabtu malam. Belum jelas apa motif penembakan tersebut dan kelompok apa yang mengaku bertanggung jawab, kata mereka.

"Bidang kebudayaan kehilangan salah seorang penulis khusus," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Abdul Amir al-Hamdani dalam pernyataan pada Ahad.

Mashzoub aktif di komunitas masyarakat madani Karbala.

Serikat penulis Irak mengutuk penembakan tersebut dan menyalahkan pasukan keamanan karena tidak berbuat cukup untuk melindungi para cendikiawan.

"Serikat ini memegang peran sentral dan pemerintah setempat bertanggung jawab penuh, karena mereka telah gagal menjaga keselamatan publik," katanya dalam pernyataan.

Mashzoub menulis beberapa novel dan kumpulan cerita pendek yang meraih penghargaan sastra di tingkat lokal dan regional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Sabtu, 02 Februari 2019

Sun Bo, Pembuat Kapal Induk Pertama China yang Terancam Dieksekusi

Type 001A, kapal induk pertama buatan dalam negeri China. Foto/REUTERS

BEIJING - Sun Bo, 57, sosok utama dalam pembangunan kapal induk pertama China; Type 001A, resmi dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sidang pengadilan hari Jumat. Jika terbukti bersalah, dia bisa dihukum mati dan berujung pada eksekusi.

Sun Bo adalah mantan manajer umum China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), perusahaan yang mengembangkan dan membangun Type 001A.

Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa jaksa penuntut di Shanghai telah merampungkan penyelidikan mereka terhadap Sun Bo—yang bergabung dengan kepemimpinan CSIC pada 2009 dan menjadi manajer umum pembuat kapal empat tahun lalu. Berkas penyelidikan kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Rakyat Menengah No 1 Shanghai, tempat Sun Bo diadili.

"Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dari perusahaan milik negara, (Sun) menyalahgunakan kekuasaannya dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan negara menderita kerugian besar sebagai akibatnya," tulis Xinhua, dikutip South China Morning Post, Sabtu (2/2/2019).

Laporan itu tidak mengungkap rincian dugaan kejahatan Sun Bo, tetapi sumber yang mengetahui kasus itu mengatakan Sun Bo bisa menghadapi hukuman mati jika dinyatakan bersalah menyampaikan informasi rahasia kepada kekuatan asing tentang Liaoning—kapal induk operasional pertama China yang berfungsi sebagai templat untuk Type 001A—dan informasi rahasia lainnya.

Pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, badan anti-korupsi terkemuka China, tidak menyebutkan proyek Liaoning dalam melaporkan penangkapan dan penyelidikan terhadap Sun Bo. Dia ditahan pada Juni tahun lalu dan kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis China.

"Sejumlah pejabat senior CSIC terlibat dalam kasus Sun," kata seorang sumber yang mengetahui tentang kasus tersebut.

"Investigasi telah menemukan bahwa Sun Bo didekati oleh agen-agen asing beberapa tahun sebelum dia dipromosikan menjadi ketua CSIC dan ditugaskan untuk proyek Liaoning," ujarnya.

"Pihak berwenang meminta pertanggungjawaban beberapa pejabat senior CSIC karena mempromosikan Sun Bo ke posisi kepemimpinan di perusahaan," imbuh dia.

Setelah lulus dari Universitas Teknologi Dalian, Sun Bo naik pangkat di Dalian Shipbuilding Industry Company, anak perusahaan CSIC. Dia dipromosikan menjadi manajer umum pada tahun 2015, ketika Beijing secara resmi mengumumkan telah mulai membangun Type 001A.

"Karena (dia) mantan pemimpin nomor 2 CSIC, para pemimpin Komisi Militer Pusat khawatir bahwa Sun telah memberikan informasi data tentang Type 001A kepada agen-agen asing," kata seorang sumber yang dekat dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

"Jika dia melakukannya, maka dia bahkan bisa menghadapi hukuman mati, dan penyelidikan juga dilakukan terhadap manajer senior lainnya," imbuh sumber tersebut.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375560/40/sun-bo-pembuat-kapal-induk-pertama-china-yang-terancam-dieksekusi-1549076665

Laporan Pentagon: Program Jet Siluman F-35 AS dalam Bahaya Lagi

Pesawat jet tempur siluman F-35A Lightning II Amerika Serikat saat menjalani pelatihan. Foto/Staff Sgt. Andrew Lee/US Air Force

WASHINGTON - Sebuah laporan Pentagon yang bocor mengungkap program F-35 Joint Strike Fighter Amerika Serikat (AS) sedang dalam bahaya lagi. Laporan itu menyebut jet tempur siluman generasi kelima Amerika itu terdapat beberapa kekurangan yang mengejutkan.

Bocoran laporan itu diperoleh Bloomberg yang akan dirilis detail pekan ini. Masalah itu terungkap sehari setelah pelaksana tugas menteri pertahanan AS Patrick Shanahan mempertanyakan kinerja jet tempur termahal tersebut.

Di antara temuan yang mengganggu adalah perkiraan masa kerja pesawat. Data dari laporan itu menunjukkan umur masa kerja pesawat F-35 sekitar 2.100 jam, berbeda jauh dengan umur layanan yang diharapkan hingga 8.000 jam.

“Keandalan sementara dan metrik perawatan lapangan untuk memenuhi target yang direncanakan 80 persen tidak terpenuhi," bunyi laporan tersebut, yang berarti berkurangnya ketersediaan pelatihan. "Performa armada saat ini jauh di bawah tolok ukur itu," lanjut laporan tersebut, dikutip Asia Times, Kamis (31/1/2019).

Pengujian keamanan siber juga menunjukkan bahwa beberapa kerentanan yang terungkap pada tahun-tahun sebelumnya masih belum diatasi. Hal itu memicu kekhawatiran terlebih di era serangan siber.

"Pilot dan personel pemeliharaan harus menangani masalah yang meluas dengan integritas data, serta kelengkapan setiap hari," kata seorang penguji, yang tak disebutkan identitasnya.

Pada hari Selasa, Shanahan ditekan untuk mengklarifikasi kritik sebelumnya terhadap program F-35.

"Saya condong terhadap kinerja," kata Shanahan kepada wartawan. "Saya condong ke arah memberikan uang pajak kepada wajib pajak," kata Shanahan. "Dan F-35, dapat dikatakan, memiliki banyak peluang untuk kinerja yang lebih baik."

Shanahan sebelumnya bekerja sebagai eksekutif untuk Boeing, yang menurut laporan dia berharap untuk menjual pesawat tempur F-15 ke Pentagon. Kritiknya itu memberi isyarat ada persaingan antara Boeing dengan Lockheed Martin sebagai produsesn F-35.

Program F-35 telah lama diganggu dengan kritik terkait biaya dan keterlambatan pengembangannya.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375054/42/laporan-pentagon-program-jet-siluman-f-35-as-dalam-bahaya-lagi-1548919801