Credit republika.co.id
Rabu, 12 Desember 2018
Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019
CB, Jakarta - KPU Thailand
mengumumkan akan menggelar pemilu pada 24 Februari 2019. Pengumuman
pada Selasa menyusul pencabutan larangan aktivitas politik oleh junta
militer yang diberlakukan pascakudeta pada tahun 2014.
Junta memberlakukan larangan ketat pada aktivitas politik yang menyebutkan perlunya ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menurut laporan Reuters, 11 Desember 2018.
Setelah mandek dengan beberapa kali penundaan, pemilu yang diharapkan mampu memulihkan demokrasi di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kemungkinan akan menghambat gerakan politik populis yang didukung oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan banyak orang di daerah pedesaan yang menentang militer dan kerajaan.
PM Yingluck Shinawatra memberikan salam kepada panitia TPS usai mengikuti Pemilu di sebuah TPS di Bangkok, Thailand (2/2). REUTERS/Damir Sagolj
Junta militer yang berpusat di Bangkok merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2006 dan 2014 dan sekarang memiliki partai politik proksi sendiri.
Junta mulai meringankan larangan berpolitik pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian menjelang pemilu pada Februari nanti.
Namun junta masih memiliki wewenang mempertahankan hukum dan ketertiban meskipun mencabut larangan, termasuk melakukan pencarian, pembekuan aset dan penangkapan.
Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengkonfirmasi tanggal 24 Februari pemilu pada Selasa, tepat sebelum pernyataan yang mengumumkan larangan aktivitas politik telah dicabut diterbitkan di Royal Gazette.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pernyataan KPU.
Thailand terakhir terakhir kali menggelar pemilu pada 2011 tetapi KPU mengatakan siap untuk melanjutkan pemilu 24 Februari.
"Pencabutan larangan itu berarti kegiatan politik dapat dilanjutkan, termasuk kampanye politik, tetapi ini harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Sawang Boonmee.
Junta memberlakukan larangan ketat pada aktivitas politik yang menyebutkan perlunya ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menurut laporan Reuters, 11 Desember 2018.
Setelah mandek dengan beberapa kali penundaan, pemilu yang diharapkan mampu memulihkan demokrasi di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, kemungkinan akan menghambat gerakan politik populis yang didukung oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan banyak orang di daerah pedesaan yang menentang militer dan kerajaan.
PM Yingluck Shinawatra memberikan salam kepada panitia TPS usai mengikuti Pemilu di sebuah TPS di Bangkok, Thailand (2/2). REUTERS/Damir Sagolj
Junta militer yang berpusat di Bangkok merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2006 dan 2014 dan sekarang memiliki partai politik proksi sendiri.
Junta mulai meringankan larangan berpolitik pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian menjelang pemilu pada Februari nanti.
Namun junta masih memiliki wewenang mempertahankan hukum dan ketertiban meskipun mencabut larangan, termasuk melakukan pencarian, pembekuan aset dan penangkapan.
Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)
Komisi Pemilihan Umum Thailand mengkonfirmasi tanggal 24 Februari pemilu pada Selasa, tepat sebelum pernyataan yang mengumumkan larangan aktivitas politik telah dicabut diterbitkan di Royal Gazette.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pernyataan KPU.
Thailand terakhir terakhir kali menggelar pemilu pada 2011 tetapi KPU mengatakan siap untuk melanjutkan pemilu 24 Februari.
"Pencabutan larangan itu berarti kegiatan politik dapat dilanjutkan, termasuk kampanye politik, tetapi ini harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Sawang Boonmee.
Credit tempo.co
Jelang Pemilu Thailand, Junta Militer Cabut Larangan Berpolitik
CB, Jakarta - Pemerintah junta militer Thailand mencabut larangan militer atas kegiatan politik yang diberlakukan sejak 2014.
Situs web Royal Gazette, seperti dilaporkan dari Reuters, 11 Desember 2018, mengumumkan pada Selasa bahwa langkah ini untuk melancarkan pemilihan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019.
Pemerintah junta militer memberlakukan larangan ketat ketika merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Seorang prajurit Thailand menunjukkan kartu identitasnya saat mengantri untuk memberikan suara pada Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). (AP Photo/Apichart Weerawong)
Junta militer mulai melonggarkan larangan pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan konsolidasi.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pemerintah militer.
Pada September Raja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dua undang-undang menyelenggarakan pemilu yang berlaku pada 90 hari setelahnya, yakni 11 Desember. Setelah UU secara efektif berlaku, pemerintah junta harus menggelar pemilu dalam waktu 150 hari.
Junta dan KPU bertemu dengan partai politik Thailand pada Jumat lalu untuk membahas pemilu. Setelah pertemuan, junta membeberkan peta rencana pemilu yang akhirnya dijatuhkan pada 24 Februari.
Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj
Menurut laporan Asia Nikkei, rencana pemerintahan junta untuk pelonggaran aktivitas politik sejak September, memperbolehkan partai politik merekrut anggota baru dan memilih pemimpin partai baru. Dalam rencana junta, kampanye politik dan mengadakan pertemuan lebih dari lima orang masih dilarang.
Namun KPU mengatakan kepada Reuters bahwa larangan kampanye sudah dicabut.
"Pencabutan larangan berarti aktivitas politik boleh dilanjutkan termasuk kampanye politik, tapi harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekjen KPU Sawang Boonmee.
Pemerintah junta militer juga akan berhenti mengajukan undang-undang baru pada 28 Desember, yang secara efektif menjadi pemerintahan sementara. Dekrit kerajaan untuk pemilu akan disahkan pada 2 Januari. Dua hari setelah dekrit kerajaan, KPU akan secara resmi mengumumkan tanggal pemilu Thailand.
Situs web Royal Gazette, seperti dilaporkan dari Reuters, 11 Desember 2018, mengumumkan pada Selasa bahwa langkah ini untuk melancarkan pemilihan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2019.
Pemerintah junta militer memberlakukan larangan ketat ketika merebut kekuasaan dalam kudeta 2014, dengan dalih untuk mengendalikan ketertiban setelah berbulan-bulan protes jalanan terhadap pemerintah mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis.
Seorang prajurit Thailand menunjukkan kartu identitasnya saat mengantri untuk memberikan suara pada Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). (AP Photo/Apichart Weerawong)
Junta militer mulai melonggarkan larangan pada September, yang memungkinkan partai politik untuk melanjutkan konsolidasi.
"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," kata pemerintah militer.
Pada September Raja Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dua undang-undang menyelenggarakan pemilu yang berlaku pada 90 hari setelahnya, yakni 11 Desember. Setelah UU secara efektif berlaku, pemerintah junta harus menggelar pemilu dalam waktu 150 hari.
Junta dan KPU bertemu dengan partai politik Thailand pada Jumat lalu untuk membahas pemilu. Setelah pertemuan, junta membeberkan peta rencana pemilu yang akhirnya dijatuhkan pada 24 Februari.
Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj
Menurut laporan Asia Nikkei, rencana pemerintahan junta untuk pelonggaran aktivitas politik sejak September, memperbolehkan partai politik merekrut anggota baru dan memilih pemimpin partai baru. Dalam rencana junta, kampanye politik dan mengadakan pertemuan lebih dari lima orang masih dilarang.
Namun KPU mengatakan kepada Reuters bahwa larangan kampanye sudah dicabut.
"Pencabutan larangan berarti aktivitas politik boleh dilanjutkan termasuk kampanye politik, tapi harus dilakukan di bawah hukum," kata Wakil Sekjen KPU Sawang Boonmee.
Pemerintah junta militer juga akan berhenti mengajukan undang-undang baru pada 28 Desember, yang secara efektif menjadi pemerintahan sementara. Dekrit kerajaan untuk pemilu akan disahkan pada 2 Januari. Dua hari setelah dekrit kerajaan, KPU akan secara resmi mengumumkan tanggal pemilu Thailand.
Credit tempo.co
Eks Bos 1MDB Ditahan atas Dugaan Pemalsuan Laporan Audit
Ilustrasi. (Reuters/Olivia Harris)
"Arul Kanda ditahan hari ini sekitar pukul 10.32 setelah diperiksa di markas Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya," ucap MACC melalui pernyataan seperti dikutip Channel NewsAsia.
Arul akan menghadapi sidang dakwaan Rabu (12/12) bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang juga terjerat skandal korupsi 1MDB.
Dalam pernyataan itu, MACC juga mengonfirmasi bahwa Najib kembali ditangkap pada Senin (10/12), namun bebas di hari yang sama dengan membayar jaminan.
"Dakwaan akan dibacakan dalam sesi persidangan terpisah di Pengadilan Kuala Lumpur pada 12 Desember pukul 08.00 waktu lokal," kata MACC.
Auditor Publik Malaysia, Madinah Mohamad, mengungkap bahwa laporan audit akhir 1MDB dimanipulasi atas sepengetahuan Najib.
Madinah mengatakan beberapa paragraf dihapus dari laporan itu, salah satunya mengenai keikutsertaan pengusaha Low Taek Jho atau Jho Low dalam pertemuan dewan 1MDB.
Dia mengatakan informasi mengenai masalah status finansial 1MDB juga tidak dijabarkan dalam laporan itu.
Jho Low adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai dalang di balik plot korupsi besar-besaran 1MDB.
Skandal 1MDB ini disebut-sebut sebagai salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Malaysia, yang juga menyeret nama Najib.
Keseluruhan kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik setelah pada 2015, Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ke rekening pribadi Najib.
Sejauh ini, Najib telah dijerat 40 dakwaan, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal 1MDB.
Credit cnnindonesia.com
Kode Perilaku ASEAN-China di Laut China Selatan Ditarget Rampung 2021
JAKARTA - Code of Conduct (CoC)
atau Kode Perilaku yang sudah dibahas antara ASEAN dan China selama
satu dekade terakhir ditarget rampung pada tahun 2021 mendatang. Hal itu
disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar
Negeri Indonesia, Jose Tavares.
Jose yang berbicara saat berbicara di ASEAN Diplomatic Gathering pada Selasa (11/12), menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.
"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose dalam pernyataannya pada Selasa (11/12).
"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya.
Jose yang berbicara saat berbicara di ASEAN Diplomatic Gathering pada Selasa (11/12), menuturkan saat ini sudah ada satu draft mengenai CoC. Dia menyebut bahwa ASEAN dan China telah sepakat untuk melakukan pembahasan pertama draft tahun depan.
"Baru-baru ini kami mendengar kepala pemerintahan China baru saja menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan CoC dalam waktu tiga tahun," kata Jose dalam pernyataannya pada Selasa (11/12).
"Berarti pada tahun 2021 kita akan menyiapkan CoC. Mudah-mudahan ini akan berkontribusi untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan jika itu terjadi, bagaimana mengelola insiden agar tidak meluas menjadi konflik terbuka sementara juga melakukan pengaturan dengan penjaga pantai dan kapal penangkap ikan dan melanjutkan dengan membangun kepercayaan," sambungnya.
Dia
lalu mengatakan adanya draft pertama adalah cahaya di ujung terowongan.
Namun, Jose menyebut masih ada satu masalah, yakni bagaimana memiliki
CoC yang dapat diterapkan dan efektif di lapangan.
Credit sindonews.com
Singapura Adili 2 Orang Penerima Suap Hanya Rp10.600
SINGAPURA
- Otoritas anti-korupsi Singapura, pada Selasa (11/12/2018), menyatakan
dua pekerja migran China dituntut ke pengadilan karena menerima suap
SGD1 (Rp10.600). Otoritas tersebut menegaskan tidak akan menoleransi
korupsi sekecil apa pun.
Kedua orang yang dibawa ke pengadilan adalah Chen Ziliang, 47, dan Zhao Yucun, 43. Keduanya operator truk forklift di perusahaan Cogent Container Depot.Mereka menghadapi denda hingga SGD100.000 (Rp1 miliar) atau penjara hingga lima tahun, atau kedua-duanya.
Chen dituduh menerima suap SGD1 dari sopir truk. "Karena tidak menunda kembalinya kontainer ke truknya," kata Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Dia juga dituntut karena menerima suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun, yakni antara Mei 2016 hingga Mei 2018.
Sedangkan Zhao dituntut karena menerima suap serupa pada September 2014 hingga Maret 2018.
"Karyawan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan fair ketimbang menerima suap sebagai imbalan atas bantuan," kata lanjut pernyataan biro tersebut.
"Bahkan jika jumlahnya sekecil SGD1, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Jumlah seberapa pun tidak akan ditoleransi," imbuh biro itu.
Biro yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta itu tidak bisa memastikan jumlah total uang suap yang dikumpulkan kedua terdakwa dalam berapa kali.
Menurut Transparency International (koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin), Singapura adalah negara paling korup ketujuh di dunia.
Kedua orang yang dibawa ke pengadilan adalah Chen Ziliang, 47, dan Zhao Yucun, 43. Keduanya operator truk forklift di perusahaan Cogent Container Depot.Mereka menghadapi denda hingga SGD100.000 (Rp1 miliar) atau penjara hingga lima tahun, atau kedua-duanya.
Chen dituduh menerima suap SGD1 dari sopir truk. "Karena tidak menunda kembalinya kontainer ke truknya," kata Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Dia juga dituntut karena menerima suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun, yakni antara Mei 2016 hingga Mei 2018.
Sedangkan Zhao dituntut karena menerima suap serupa pada September 2014 hingga Maret 2018.
"Karyawan diharapkan melaksanakan tugasnya dengan fair ketimbang menerima suap sebagai imbalan atas bantuan," kata lanjut pernyataan biro tersebut.
"Bahkan jika jumlahnya sekecil SGD1, mereka bisa dibawa ke pengadilan. Jumlah seberapa pun tidak akan ditoleransi," imbuh biro itu.
Biro yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta itu tidak bisa memastikan jumlah total uang suap yang dikumpulkan kedua terdakwa dalam berapa kali.
Menurut Transparency International (koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin), Singapura adalah negara paling korup ketujuh di dunia.
Credit sindonews.com
ASEAN harus sampaikan pandangan kolektif mengenai Indo-Pasifik
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, menjelaskan sejumlah isu
menyangkut ASEAN di Jakarta, Selasa (11/12/2018). (ANTARA News/Yashinta
Difa)
Jakarta (CB) - ASEAN harus menyampaikan pandangan
kolektif tentang Indo-Pasifik, yang pembahasannya ditargetkan rampung
pada 2019.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Konsep ASEAN mengenai Indo-Pasifik atau ASEAN's Indo-Pacific diharapkan dapat disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan.
"Kita perlu maju dengan pandangan, wawasan, dan strategi kita sendiri," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares, dalam Temu Diplomatik ASEAN, di Jakarta, Selasa sore.
Konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik telah dipresentasikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur ke-13 di Singapura, November lalu.
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia saat ini, presiden menyeru agar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman, serta tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam.
Presiden menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indo-Pasifik ini tidak memerlukan pembentukan sebuah institusi baru, melainkan dapat dilakukan melalui penebalan kerja sama antara negara peserta KTT Asia Timur, dan ke depan, penting untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lain di Samudera Hindia.
Dalam pandangan Jokowi, pengembangan kerja sama Indo-Pasifik penting menekankan pada beberapa prinsip, antara lain, kerja sama, inklusifitas, tranparansi dan keterbukaan. Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hukum internasional.
Kerja sama Indo-Pasifik dapat difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.
Jokowi memahami bahwa pembahasan konsep kerja sama semacam ini selalu memerlukan waktu dan tidak kalah pentingnya memerlukan kepercayaan satu sama lain.
Menurut Jose, konsep Indo-Pasifik yang telah dipaparkan Indonesia mendapat tanggapan positif dari para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT Asia Timur.
Konsep yang diinisiasi dengan mengedepankan pendekatan lunak ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat yang berbicara mengenai kekuatan militer, maupun konsep Indo-Pasifik Jepang yang lebih menyoroti bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
"Kita tidak perlu memihak salah satu konsep, tetapi tetap bisa menjadi honest broker atau penengah sehingga negara-negara mitra bisa percaya dengan ASEAN," tutur Tavares.
Dengan demikian, lanjut dia, konsep Indo-Pasifik Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara lain dalam meningkatkan kerja sama dalam hal menghadapi ketidakpastian dan tantangan global.
"Sekarang ini banyak sekali negara yang mengantre untuk menjadi mitra ASEAN. Kita ini ibarat gadis cantik yang semua orang ingin kasih hadiah," ujar Tavares.
Credit antaranews.com
Korban Meninggal Akibat Ebola di Kongo Tembus 235 Jiwa
DAKAR
- Jumlah korban tewas akibat Ebola di Republik Demokratik Kongo
meningkat menjadi 235 jiwa sejak akhir Juli lalu. Demikian pernyataan
Kementerian Kesehatan negara itu.
Menurut Departemen Kesehatan Kongo, di antara 494 kasus demam berdarah yang dilaporkan, 446 diantaranya dikonfirmasi sebagai kasus Ebola. Juga telah dilaporkan bahwa 165 orang telah sembuh dari virus.
Sekitar 48 orang meninggal setelah mengalami demam berdarah, tetapi tidak dapat diverifikasi apakah mereka meninggal karena Ebola karena mereka dimakamkan tanpa otopsi seperti disitat dari Anodolu, Selasa (11/12/2018).
Sementara itu, 11 dari 44 pekerja kesehatan yang terinfeksi virus meninggal dunia.
Sebanyak 43.449 orang telah diberikan vaksin anti-Ebola di negara itu sebagai bagian dari kampanye yang dimulai pada 8 Agustus lalu. Ebola - demam tropis yang pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo - dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.
Juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari mereka yang telah terkontaminasi virus.
Menurut Departemen Kesehatan Kongo, di antara 494 kasus demam berdarah yang dilaporkan, 446 diantaranya dikonfirmasi sebagai kasus Ebola. Juga telah dilaporkan bahwa 165 orang telah sembuh dari virus.
Sekitar 48 orang meninggal setelah mengalami demam berdarah, tetapi tidak dapat diverifikasi apakah mereka meninggal karena Ebola karena mereka dimakamkan tanpa otopsi seperti disitat dari Anodolu, Selasa (11/12/2018).
Sementara itu, 11 dari 44 pekerja kesehatan yang terinfeksi virus meninggal dunia.
Sebanyak 43.449 orang telah diberikan vaksin anti-Ebola di negara itu sebagai bagian dari kampanye yang dimulai pada 8 Agustus lalu. Ebola - demam tropis yang pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo - dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.
Juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari mereka yang telah terkontaminasi virus.
Ebola
menyebabkan alarm global pada tahun 2014 lalu ketika wabah terburuk di
dunia dimulai di Afrika Barat, menewaskan lebih dari 11.300 orang dan
menginfeksi sekitar 28.600 orang karena melanda Liberia, Guinea dan
Sierra Leone.
Credit sindonews.com
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Adopsi Pakta Migrasi Global
MARRAKESH
- Mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi
pakta global tidak mengikat untuk menangani aliran migran dengan lebih
baik.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko Nasser Bourita mengumumkan keputusan sebagai tuan rumah konferensi PBB di Marrakesh. Tidak ada voting resmi dalam pembuatan keputusan itu. Pada Juli, semua 193 negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat (AS), telah menyelesaikan pakta global untuk keamanan, ketertiban, dan migrasi reguler dalam penanganan migrasi yang lebih baik.
Sejak saat itu teks kesepakatan mendapat kritik dari sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang menilainya dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan Arab.
Sekitar enam negara anggota Uni Eropa (UE), sebagian besar bekas Komunis Eropa Timur telah menjauh dari kesepakatan itu. Belum jelas berapa banyak negara yang hadir di Marrakesh. PBB telah menyebut jumlah negara yang mendaftar hingga Minggu (9/12) sebanyak lebih dari 150 negara.
Pakta itu merupakan kerangka kerja untuk kerjasama dan bertujuan mengurangi migrasi ilegal, membantu integrasi migran, dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Pada Minggu (9/12), Cile menjadi negara terbaru yang keluar dan Perdana Menteri (PM) Belgia Charles Michel menyatakan partai terbesar dalam koalisinya mundur karena menolak kesepakatan itu.
Pada November, pemerintahan sayap kanan Austria yang kini menjadi presiden UE menyatakan mundur dari kesepakatan itu. Menurut mereka, kesepakatan itu akan mengaburkan garis antara migrasi legal dan ilegal. Australia juga menyatakan pada November bahwa pihaknya tidak akan menandatangani ke sepakatan migrasi karena akan mengompromikan kebijakan imigrasi garis keras dan membahayakan keamanan nasional.
Perwakilan Khusus PBB untuk Migrasi Internasional Louise Arbour menyatakan lebih dari 150 pemerintahan telah mendaftar untuk acara di Kota Marrakesh, Maroko, untuk mengadopsi kesepakatan itu pada Senin (10/12).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko Nasser Bourita mengumumkan keputusan sebagai tuan rumah konferensi PBB di Marrakesh. Tidak ada voting resmi dalam pembuatan keputusan itu. Pada Juli, semua 193 negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat (AS), telah menyelesaikan pakta global untuk keamanan, ketertiban, dan migrasi reguler dalam penanganan migrasi yang lebih baik.
Sejak saat itu teks kesepakatan mendapat kritik dari sebagian besar politisi sayap kanan Eropa yang menilainya dapat meningkatkan imigrasi dari negara-negara Afrika dan Arab.
Sekitar enam negara anggota Uni Eropa (UE), sebagian besar bekas Komunis Eropa Timur telah menjauh dari kesepakatan itu. Belum jelas berapa banyak negara yang hadir di Marrakesh. PBB telah menyebut jumlah negara yang mendaftar hingga Minggu (9/12) sebanyak lebih dari 150 negara.
Pakta itu merupakan kerangka kerja untuk kerjasama dan bertujuan mengurangi migrasi ilegal, membantu integrasi migran, dan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Pada Minggu (9/12), Cile menjadi negara terbaru yang keluar dan Perdana Menteri (PM) Belgia Charles Michel menyatakan partai terbesar dalam koalisinya mundur karena menolak kesepakatan itu.
Pada November, pemerintahan sayap kanan Austria yang kini menjadi presiden UE menyatakan mundur dari kesepakatan itu. Menurut mereka, kesepakatan itu akan mengaburkan garis antara migrasi legal dan ilegal. Australia juga menyatakan pada November bahwa pihaknya tidak akan menandatangani ke sepakatan migrasi karena akan mengompromikan kebijakan imigrasi garis keras dan membahayakan keamanan nasional.
Perwakilan Khusus PBB untuk Migrasi Internasional Louise Arbour menyatakan lebih dari 150 pemerintahan telah mendaftar untuk acara di Kota Marrakesh, Maroko, untuk mengadopsi kesepakatan itu pada Senin (10/12).
Arbour
menjelaskan, pakta itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tapi
dapat menyediakan panduan sangat berguna bagi semua negara yang
menghadapi masalah migrasi. “Banyak tantangan akan menghadang
penerapannya, paling tidak cerita beracun dan kurang informasi yang
sering kali ada saat menyangkut para migran,” kata Arbour dilansir
Reuters. Menteri Dalam Negeri Cile Rodrigo Ubilla menyatakan perwakilan
negaranya tidak akan hadir dalam acara itu.
“Kami telah katakan bahwa migrasi bukan hak asasi manusia. Negara-negara memiliki hak menentukan persyaratan masuk bagi warga asing,” ujar dia. Kanselir Jerman Angela Merkel yang terkenal dengan kebijakan pintu terbuka untuk migran akan hadir dalam acara tersebut.
“Kami telah katakan bahwa migrasi bukan hak asasi manusia. Negara-negara memiliki hak menentukan persyaratan masuk bagi warga asing,” ujar dia. Kanselir Jerman Angela Merkel yang terkenal dengan kebijakan pintu terbuka untuk migran akan hadir dalam acara tersebut.
Credit sindonews.com
Selasa, 11 Desember 2018
Penangkapan Bos Huawei dan Perang Teknologi AS-China
Ilustrasi (REUTERS/Aly Song)
Sebab, menurut James Andrew Lewis Direktur Program Kebijakan Teknologi di Pusat Strategi dan Studi Internasional di Washington kemampuan menguasai teknologi saat ini menjadi barometer kekuatan sebuah negara.
Berbeda dengan abad ke-20, dimana sumber daya alam dan kemampuan memproduksi barang dalam jumlah besar yang menjadi kekuatan nasional.
"Dasar-dasar keamanan dan kekuatan berbeda hari ini. Kemampuan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi baru adalah sumber kekuatan ekonomi dan keamanan militer," kata Lewis seperti yang diwartakan CNN.
Melalui pandangan itulah beberapa orang di pemerintah China menilai alasan besar dari penangkapan Meng. Meng ditangkap pada 1 Desember di Kanada atas permintaan otoritas AS dan meminta agar perempuan itu diekstradisi untuk menghadapi tuntutan di AS.
Huawei adalah salah satu pabrikan ponsel pintar dan peralatan jaringan terbesar di dunia. Huawei menjadi ujung tombak ambisi Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dan menjadi kekuatan inovasi di negaranya.
"AS sedang mencoba melakukan apa pun yang bisa menahan ekspansi Huawei di dunia karena perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang kompetitif China," kata salah satu editorial di koran pemerintah China Daily.
Untuk memenuhi ambisi penguasaan teknologi, China memompa ratusan milyar dolar ke dalam rencana "Made in China 2025". Lewat rencana ini, China ingin menjadi pemimpin global dalam industri seperti robotik, mobil listrik dan cip komputer.
Hambat penguasaan 5G
Saat ini prioritas utama Huawei adalah memperkenalkan teknologi nirkabel jaringan generasi kelima yakni 5G. Paul Triolo, Kepala perusahaan kebijakan resiko teknologi global Eurasia Group menyebut Huawei menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa memproduksi semua elemen jaringan 5G.
Mulai dari perangkat untuk BTS, pusat data, antena, hingga ponsel. Mereka pun bisa memproduksi barang-barang ini dengan skala besar dan harga lebih terjangkau.
"Xi Jinping menyebut ingin China menguasai pasar 5G secara global," jelas Lewis kepada CNN Business. "Banyak orang yang memperkirakan teknologi (5G) ini akan menjadi gelombang teknologi berikutnya, seperti internet dan smartphone."
Tapi ambisi menguasai 5G butuh peran AS. Sebab, dari 92 komponen pemasok komponen ke Huawei, 33 diantaranya berasal dari AS. Intel, Qualcomm dan Micron memasok perangkat keras, sementara Microsoft dan Oracle digunakan untuk perangkat lunak, seperti disebutkan Tom Holland dari Gavekal Research.
Penerapan perang dagang oleh AS menjadi perlawanan terbuka untuk mempertahankan dominasi negara itu.
Penangkapan Meng disebut analis Jefferies, Edison Lee akan membuat rencana 5G China seikit terhambat. Sebab, larangan ekspor terhadap Huawei bisa menghambat diluncurkannya layanan 5G perusahaan itu, "atau setidaknya mengurangi volumenya," jelas Lee.
Sejumlah negara telah melarang penggunaan produk telekomunikasi dari perusahaan China, merujuk pada Huawei dan ZTE. Bersama dengna AS, Australia dan Selandia Baru telah mengesahkan aturan itu. Jepang tengah mengusulkan pelarangan serupa di negaranya. Sementara grup perusahaan telekomunikasi di Inggris, BT, menyebut mereka tak akan membeli perangkat 5G Huawei.
Credit cnnindonesia.com
Ilmuwan Temukan Petunjuk Penyebab Tsunami Palu
WASHINGTON
- Para ilmuwan semakin dekat memahami tsunami yang melanda Palu,
Sulawesi Tengah, bulan September lalu. Tsunami dahsyat langsung
menghantam daratan pasca gempa 7,8 skala Richter mengguncang wilayah
itu. Namun para peneliti saat itu mengaku terkejut dengan ukuran Tsunami
tersebut.
Sekarang, penelitian terhadap teluk di depan kota Sulawesi menunjukkan penurunan signifikan dari dasar laut. Hal ini kemungkinan berkontribusi pada bencana tsunami yang tiba-tiba menghantam daratan.
Lebih dari 2.000 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Hasil awal berbagai investigasi dilaporkan pada Fall Meeting of the American Geophysical Union - pertemuan tahunan terbesar ilmuwan Bumi dan luar angkasa.
Gempa bumi di Palu terjadi akibat apa yang disebut sebagai strike-slip, di mana tanah di satu sisi pecah bergerak secara horizontal melewati tanah di sisi lain. Peristiwa ini bukan konfigurasi yang biasanya terkait dengan tsunami yang sangat besar.
Namun demikian, inilah yang terjadi pada sore hari tanggal 28 September lalu. Dua gelombang besar, di mana yang kedua adalah yang terbesar dan merasuk ke daratan hingga 400m.
Udrekh al Hanif, dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia (BPPT) di Jakarta, mengatakan pada pertemuan itu bahwa sumber tsunami harus sangat dekat dengan kota karena interval pendek antara awal gempa dan datangnya air yang tinggi - kurang dari tiga menit.
Dia dan rekan-rekannya mencari jawaban dalam peta (batimetri) kedalaman panjang, saluran masuk sempit yang mengarah ke Palu di kepalanya. Timnya masih bekerja berdasarkan hasil, tetapi data menunjukkan dasar laut di sebagian besar teluk turun setelah gempa.
"Ini, dikombinasikan dengan gerakan tajam dari kerak ke arah utara, pasti bisa menghasilkan tsunami," kata ilmuwan Indonesia seperti dikutip dari BBC, Selasa (11/12/2018).
"Ketika kita saling mencocokkan data batimetrik dari sebelum dan sesudahnya, kita dapat melihat bahwa hampir semua area dasar laut di dalam teluk surut. Dan dari data ini, kita juga dapat mengamati (gerakan) di utara. Jadi, sebenarnya, kami memiliki perpindahan vertikal dan horizontal," jelas Udrekh Al Hanif.
Apakah perilaku ini cukup untuk menjelaskan ukuran tsunami masih terbuka untuk dipertanyakan. Ada bukti beberapa tanah longsor di bawah tanah dalam data tersebut. Ini juga bisa menjadi faktor.
Kemungkinan lain adalah dorongan ke atas dari dasar laut di suatu zona agak jauh dari Palu di mana patahan strike-slip terbagi menjadi jalur yang menyimpang. Gerakan pada kedua lintasan pada saat yang sama mungkin telah memampatkan kerak di antara keduanya.
Sekarang, penelitian terhadap teluk di depan kota Sulawesi menunjukkan penurunan signifikan dari dasar laut. Hal ini kemungkinan berkontribusi pada bencana tsunami yang tiba-tiba menghantam daratan.
Lebih dari 2.000 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Hasil awal berbagai investigasi dilaporkan pada Fall Meeting of the American Geophysical Union - pertemuan tahunan terbesar ilmuwan Bumi dan luar angkasa.
Gempa bumi di Palu terjadi akibat apa yang disebut sebagai strike-slip, di mana tanah di satu sisi pecah bergerak secara horizontal melewati tanah di sisi lain. Peristiwa ini bukan konfigurasi yang biasanya terkait dengan tsunami yang sangat besar.
Namun demikian, inilah yang terjadi pada sore hari tanggal 28 September lalu. Dua gelombang besar, di mana yang kedua adalah yang terbesar dan merasuk ke daratan hingga 400m.
Udrekh al Hanif, dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia (BPPT) di Jakarta, mengatakan pada pertemuan itu bahwa sumber tsunami harus sangat dekat dengan kota karena interval pendek antara awal gempa dan datangnya air yang tinggi - kurang dari tiga menit.
Dia dan rekan-rekannya mencari jawaban dalam peta (batimetri) kedalaman panjang, saluran masuk sempit yang mengarah ke Palu di kepalanya. Timnya masih bekerja berdasarkan hasil, tetapi data menunjukkan dasar laut di sebagian besar teluk turun setelah gempa.
"Ini, dikombinasikan dengan gerakan tajam dari kerak ke arah utara, pasti bisa menghasilkan tsunami," kata ilmuwan Indonesia seperti dikutip dari BBC, Selasa (11/12/2018).
"Ketika kita saling mencocokkan data batimetrik dari sebelum dan sesudahnya, kita dapat melihat bahwa hampir semua area dasar laut di dalam teluk surut. Dan dari data ini, kita juga dapat mengamati (gerakan) di utara. Jadi, sebenarnya, kami memiliki perpindahan vertikal dan horizontal," jelas Udrekh Al Hanif.
Apakah perilaku ini cukup untuk menjelaskan ukuran tsunami masih terbuka untuk dipertanyakan. Ada bukti beberapa tanah longsor di bawah tanah dalam data tersebut. Ini juga bisa menjadi faktor.
Kemungkinan lain adalah dorongan ke atas dari dasar laut di suatu zona agak jauh dari Palu di mana patahan strike-slip terbagi menjadi jalur yang menyimpang. Gerakan pada kedua lintasan pada saat yang sama mungkin telah memampatkan kerak di antara keduanya.
"Ini
adalah peristiwa yang sangat tidak biasa tetapi tektonik memberi tahu
kami bahwa itu bisa terjadi lagi," kata Finn Lovholt dari Institut
Geoteknik Norwegia.
"Memang, ini bukan pertama kalinya sebuah peristiwa terjadi di Palu. Mungkin ini adalah peristiwa ketiga atau keempat yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Kami mengalami peristiwa di tahun 1960-an dan 1920-an," imbuhnya.
Dan sejarah ini dibuktikan dalam budaya lokal di mana ada kata-kata khusus untuk menggambarkan fitur-fitur tsunami dan gempa. Pada peristiwa September, Palu menyaksikan banyak likuifaksi, di mana struktur tanah di kota itu terlihat runtuh, menjadi cair dan mengalir bahkan pada gradien yang sangat rendah.
Rumah-rumah tertelan lumpur. Penduduk setempat menyebutnya "Nalodo", yang berarti sesuatu seperti "terkubur dalam warna hitam".
"Memang, ini bukan pertama kalinya sebuah peristiwa terjadi di Palu. Mungkin ini adalah peristiwa ketiga atau keempat yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Kami mengalami peristiwa di tahun 1960-an dan 1920-an," imbuhnya.
Dan sejarah ini dibuktikan dalam budaya lokal di mana ada kata-kata khusus untuk menggambarkan fitur-fitur tsunami dan gempa. Pada peristiwa September, Palu menyaksikan banyak likuifaksi, di mana struktur tanah di kota itu terlihat runtuh, menjadi cair dan mengalir bahkan pada gradien yang sangat rendah.
Rumah-rumah tertelan lumpur. Penduduk setempat menyebutnya "Nalodo", yang berarti sesuatu seperti "terkubur dalam warna hitam".
Hermann Fritz, dari Institut Teknologi Georgia di AS, mengatakan Palu menunjukkan tantangan yang dihadapi penduduk setempat.
"Tsunami ini tiba sangat cepat, dalam beberapa menit," dia menekankan.
"Itu pada dasarnya tidak meninggalkan waktu untuk peringatan. Itu sangat berbeda dari Jepang (pada tahun 2011) di mana ada jeda waktu - lebih dari 30 menit di mana-mana sampai orang pertama tewas oleh tsunami. Itulah tantangan bagi tsunami lokal ini: orang-orang harus mengevakuasi diri sendiri," sambungnya.
Widjo Kongko, juga dari BPPT, berbicara tentang rasa puas diri setelah latihan darurat yang dilakukan di Palu pada tahun 2012.
"Dikatakan pergi ke tempat tinggi dalam waktu 5-10 menit. Orang-orang perlu belajar bahwa tsunami bisa datang jauh, jauh lebih cepat."
Credit sindonews.com
Ilmuwan ITB Temukan Fosil Gading Stegodon Raksasa
CB, Bandung - Tim Laboratorium Paleontologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan fosil gading stegodon raksasa
di Majalengka, Jawa Barat. Panjang gadingnya mencapai 3 meter lebih.
Sepasang gading ini ditemukan pada lapisan tanah pada kurun umur
Plestosen awal atau sekitar 1,5 juta tahun lalu.
Penemuan fosil gading ini diklaim yang terbesar di Indonesia sepanjang 2018 oleh tim dari Kelompok Keahlian Paleontologi dan Geologi Kuarter, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. "Ditemukan April lalu (2018)," kata Jahdi Zaim, Kepala Laboratorium Paleontolog ITB saat dihubungi Senin, 10 Desember 2018.
Ukuran fosil gading yang ditemukan sepanjang 3,30 meter. Adapun panjang lengkungnya mencapai 3,60 meter. Selain Jahdi, tim melibatkan dosen seperti Yan Rizal Aswan, Mika R. Puspaningrum, juga Wahyu D. Santoso, Nur Rochim, Agus T. Hascaryo. serta warga setempat di lokasi temuan.
Jahdi mengatakan, lokasi temuan fosil Stegodon ini masih dirahasiakan kepada publik karena proses penelitian belum rampung. Kemungkinan, di sekitar lokasi temuan fosil gading itu juga masih ada fosil-fosil lain termasuk tengkorak Stegodon tersebut. "Temuan ini sangat spektakuler untuk ITB, untuk Geologi, dan Lab kami, dan ini merupakan temuan gading di tahun 2018 terbesar di Indonesia," ujarnya.
Tim peneliti lain, Aswan, menceritakan awalnya penemuan ini diberitahu oleh penduduk setempat bahwa di salah satu bagian tepi sungai ditemukan fosil yang seperti gading. Setelah digali lebih dalam, didapatkanlah fosil tersebut terdapat dua pasang. "Sampai akhirnya kita angkat meskipun tidak utuh dan perlu dilakukan rekonstruksi," ujarnya.
Tim Laboratorium Paleontologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan fosil sepasang gading Stegodon di Majalengka, Jawa Barat, April 2018. (Dok.ITB)
Menurut Jahdi, temuan fosil gading Stegodon ini melewati proses yang panjang. Tim yang bekerja sejak lima tahun lalu banyak menemukan fosil vertebrata lain tidak hanya Stegodon. "Selain itu juga ada buaya, dan tumbuh-tumbuhan purba," katanya.
Anggota tim riset Mika R. Puspaningrum mengatakan berdasarkan besar ukuran gading, Stegodon ini berjenis kelamin jantan. Tinggi tubuhnya diduga lebih dari tiga meter. dengan tinggi tubuhnya lebih dari 3 meter. "Ini termasuk gading Stegodon dewasa bahkan sudah sangat tua. Hal itu terlihat dari ujung gading yang sudah aus atau berbentuk pipih," ujarnya.
Spesies ini kemungkinan Trigonocephalus yang ada di Jawa. Kemungkinan saat itu pulau Jawa baru menjadi daratan. Fosilnya ditemukan di sedimen yang berupa lempung. "Jadi kemungkinan Stegodon ini matinya karena terperosok."
Penemuan fosil gading ini diklaim yang terbesar di Indonesia sepanjang 2018 oleh tim dari Kelompok Keahlian Paleontologi dan Geologi Kuarter, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. "Ditemukan April lalu (2018)," kata Jahdi Zaim, Kepala Laboratorium Paleontolog ITB saat dihubungi Senin, 10 Desember 2018.
Ukuran fosil gading yang ditemukan sepanjang 3,30 meter. Adapun panjang lengkungnya mencapai 3,60 meter. Selain Jahdi, tim melibatkan dosen seperti Yan Rizal Aswan, Mika R. Puspaningrum, juga Wahyu D. Santoso, Nur Rochim, Agus T. Hascaryo. serta warga setempat di lokasi temuan.
Jahdi mengatakan, lokasi temuan fosil Stegodon ini masih dirahasiakan kepada publik karena proses penelitian belum rampung. Kemungkinan, di sekitar lokasi temuan fosil gading itu juga masih ada fosil-fosil lain termasuk tengkorak Stegodon tersebut. "Temuan ini sangat spektakuler untuk ITB, untuk Geologi, dan Lab kami, dan ini merupakan temuan gading di tahun 2018 terbesar di Indonesia," ujarnya.
Tim peneliti lain, Aswan, menceritakan awalnya penemuan ini diberitahu oleh penduduk setempat bahwa di salah satu bagian tepi sungai ditemukan fosil yang seperti gading. Setelah digali lebih dalam, didapatkanlah fosil tersebut terdapat dua pasang. "Sampai akhirnya kita angkat meskipun tidak utuh dan perlu dilakukan rekonstruksi," ujarnya.
Tim Laboratorium Paleontologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan fosil sepasang gading Stegodon di Majalengka, Jawa Barat, April 2018. (Dok.ITB)
Menurut Jahdi, temuan fosil gading Stegodon ini melewati proses yang panjang. Tim yang bekerja sejak lima tahun lalu banyak menemukan fosil vertebrata lain tidak hanya Stegodon. "Selain itu juga ada buaya, dan tumbuh-tumbuhan purba," katanya.
Anggota tim riset Mika R. Puspaningrum mengatakan berdasarkan besar ukuran gading, Stegodon ini berjenis kelamin jantan. Tinggi tubuhnya diduga lebih dari tiga meter. dengan tinggi tubuhnya lebih dari 3 meter. "Ini termasuk gading Stegodon dewasa bahkan sudah sangat tua. Hal itu terlihat dari ujung gading yang sudah aus atau berbentuk pipih," ujarnya.
Spesies ini kemungkinan Trigonocephalus yang ada di Jawa. Kemungkinan saat itu pulau Jawa baru menjadi daratan. Fosilnya ditemukan di sedimen yang berupa lempung. "Jadi kemungkinan Stegodon ini matinya karena terperosok."
Credit tempo.co
Nasa Voyager 2 NASA Capai Ruang Angkasa
Ilustrasi. (REUTERS/Shamil Zhumatov)
Pengumuman itu datang enam tahun setelah pesawat ruang angkasa kembar, Voyager 1, memecahkan batas luar heliopause, di mana angin matahari yang panas memenuhi ruang yang dingin dan padat di antara bintang-bintang, yang dikenal sebagai medium antarbintang.
Voyager 2 sekarang lebih dari 11 miliar mil (18 miliar kilometer) dari Bumi, setelah melewati batas pada 5 November.
"Kali ini lebih baik bagi kami," kata Nicky Fox, Direktur Divisi Heliophysics di NASA. Mereka pun mencatat bahwa satu instrumen yang disebut Plasma Science Experiment (PLS), masih berfungsi pada Voyager 2.
"Voyager mengirim kembali informasi tentang tepi pengaruh Matahari dan memberi kita pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang wilayah yang benar-benar belum dipetakan."
Instrumen yang sama pada Voyager 1 berhenti bekerja pada tahun 1980. Dua pesawat ruang angkasa, yang terlihat seperti kombinasi parabola dan televisi tua dengan antena telinga kelinci diluncurkan pada 1977 untuk misi menjelajahi planet-planet di tata surya.
"Batas tata surya dianggap berada di luar tepi luar Cloud Oort, kumpulan benda-benda kecil yang masih berada di bawah pengaruh gravitasi Matahari."
NASA mengatakan akan memakan waktu sekitar 300 tahun bagi Voyager 2 untuk mencapai tepi bagian dalam Cloud Oort, dan mungkin 30.000 tahun untuk terbang di atasnya.
"Kami menantikan apa yang akan kami dapat pelajari dari memiliki kedua probe di luar heliopause," kata Suzanne Dodd, manajer proyek Voyager di Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena, California.
Voyager 2 secara resmi merupakan misi terlama NASA.
Kedua pesawat ruang angkasa itu dirancang untuk bertahan lima tahun dan mempelajari Jupiter dan Saturnus.
"Kedua pesawat luar angkasa itu sangat sehat, jika Anda menganggap mereka warga senior," kata Suzanne Dodd, Direktur Direktorat Jaringan Antarplanet.
Perhatian utama adalah kekuatan dan NASA harus terus mematikan instrumen untuk memiliki cadangan listrik.
Setiap pesawat ruang angkasa membawa rekaman, gambar, dan pesan Golden Record of Earth, yang bertujuan berfungsi sebagai bukti peradaban Bumi.
Credit cnnindonesia.com
Ukraina Akhiri Perjanjian Persahabatan dengan Rusia
KIEV
- Presiden Ukraina Petro Poroshenko menandatangani undang-undang untuk
mengakhiri Perjanjian tentang Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan
antara Ukraina dan Rusia. Hal itu diumumkan dinas pers kepresidenan
Ukraina.
Perjanjian itu, yang telah berlangsung selama sekitar dua dekade, akan dihentikan pada tanggal 1 April 2019 di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Pemimpin Ukraina mengatakan bahwa tidak diperpanjangnya kesepakatan itu adalah bagian dari strategi reorientasi Ukraina terhadap Eropa seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (11/12/2018).
RUU itu disetujui oleh parlemen Ukraina pada hari Kamis, didukung oleh 277 suara, jauh dari suara minimum yang diperlukan yaitu 226.
Pada bulan September, Poroshenko menandatangani surat keputusan untuk menegakkan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk mengakhiri perjanjian persahabatan dengan Rusia.
Berdasarkan perjanjian, yang ditandatangani pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999, Kiev dan Moskow berjanji untuk menghormati perbatasan masing-masing dan untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai.
Perjanjian tersebut mencakup klausul yang secara otomatis diperpanjang setiap sepuluh tahun jika tidak ada pihak yang mengambil tindakan untuk mengakhirinya.
Hubungan antara Kiev dan Moskow, yang telah memburuk sejak awal 2014 atas Crimea dan timur Ukraina, meningkat bulan lalu.
Pada 25 November, tiga kapal Ukraina yang mencoba berlayar melalui Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov disita oleh pasukan Rusia karena diduga melanggar perbatasan Rusia.
Perjanjian itu, yang telah berlangsung selama sekitar dua dekade, akan dihentikan pada tanggal 1 April 2019 di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Pemimpin Ukraina mengatakan bahwa tidak diperpanjangnya kesepakatan itu adalah bagian dari strategi reorientasi Ukraina terhadap Eropa seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (11/12/2018).
RUU itu disetujui oleh parlemen Ukraina pada hari Kamis, didukung oleh 277 suara, jauh dari suara minimum yang diperlukan yaitu 226.
Pada bulan September, Poroshenko menandatangani surat keputusan untuk menegakkan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk mengakhiri perjanjian persahabatan dengan Rusia.
Berdasarkan perjanjian, yang ditandatangani pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999, Kiev dan Moskow berjanji untuk menghormati perbatasan masing-masing dan untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai.
Perjanjian tersebut mencakup klausul yang secara otomatis diperpanjang setiap sepuluh tahun jika tidak ada pihak yang mengambil tindakan untuk mengakhirinya.
Hubungan antara Kiev dan Moskow, yang telah memburuk sejak awal 2014 atas Crimea dan timur Ukraina, meningkat bulan lalu.
Pada 25 November, tiga kapal Ukraina yang mencoba berlayar melalui Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov disita oleh pasukan Rusia karena diduga melanggar perbatasan Rusia.
Angkatan
Laut Ukraina mengatakan bahwa mereka telah memberi tahu Rusia
sebelumnya, sementara Rusia mengatakan tidak menerima laporan seperti
itu dan kapal-kapal tersebut mengabaikan peringatan ganda oleh penjaga
perbatasan Rusia.
Di bangun dari ketegangan, Ukraina memberlakukan darurat militer di 10 wilayah terutama yang berbatasan dengan Rusia selama 30 hari mulai dari 26 November.
Poroshenko mengatakan bahwa darurat militer tidak berarti deklarasi perang, tetapi langkah menuju penguatan pertahanan Ukraina.
Di bangun dari ketegangan, Ukraina memberlakukan darurat militer di 10 wilayah terutama yang berbatasan dengan Rusia selama 30 hari mulai dari 26 November.
Poroshenko mengatakan bahwa darurat militer tidak berarti deklarasi perang, tetapi langkah menuju penguatan pertahanan Ukraina.
Credit sindonews.com
Turki Kritik Sikap UE Terkait dengan Demo di Prancis
ANKARA
- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, dia menentang
vandalisme. Namun, dia mengkritik kekuatan berlebihan yang digunakan
polisi Prancis terhadap demonstran dan mempertanyakan sikap Uni Eropa
(UE) terhadap Paris.
"Kami tidak pernah mendukung vandalisme. Ketika kami menyaksikan vandalisme di negara kami, kami melihat negara-negara (Eropa) ini sangat mendukungnya melalui LSM, politisi dan pers. Turki tetap menjadi agenda setiap hari," ucap Cavusoglu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (12/10).
"Hari ini, ada demonstrasi di Prancis, kami kadang-kadang melihat mereka menjadi ekstrim. Kami menentang vandalisme, tetapi kekuatan berlebihan yang digunakan oleh polisi Prancis benar-benar sebuah pelajaran. Sikap UE dan negara Eropa juga merupakan pelajaran. Sikap pers dalam konteks ini adalah bencana total. Itulah yang kami sebut 'standar ganda'. Itulah yang kami sebut kemunafikan," ungkapnya.
Cavusoglu menyebut negara-negara Eropa lainnya tidak banyak menyampaikan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan polisi ketika mereka memandang Prancis sebagai anggota UE, atas nama solidaritas. Dia menuturkan, Prancis harus dikritik karena menegakkan kebijakan yang melanggar standar dan nilai-nilai UE.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa, meskipun adanya demonstrasi di negara Eropa, benua itu masih merupakan tempat paling stabil dibandingkan dengan dunia dan berharap demonstrasi segera berakhir.
"Kami tidak pernah mendukung vandalisme. Ketika kami menyaksikan vandalisme di negara kami, kami melihat negara-negara (Eropa) ini sangat mendukungnya melalui LSM, politisi dan pers. Turki tetap menjadi agenda setiap hari," ucap Cavusoglu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (12/10).
"Hari ini, ada demonstrasi di Prancis, kami kadang-kadang melihat mereka menjadi ekstrim. Kami menentang vandalisme, tetapi kekuatan berlebihan yang digunakan oleh polisi Prancis benar-benar sebuah pelajaran. Sikap UE dan negara Eropa juga merupakan pelajaran. Sikap pers dalam konteks ini adalah bencana total. Itulah yang kami sebut 'standar ganda'. Itulah yang kami sebut kemunafikan," ungkapnya.
Cavusoglu menyebut negara-negara Eropa lainnya tidak banyak menyampaikan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan polisi ketika mereka memandang Prancis sebagai anggota UE, atas nama solidaritas. Dia menuturkan, Prancis harus dikritik karena menegakkan kebijakan yang melanggar standar dan nilai-nilai UE.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa, meskipun adanya demonstrasi di negara Eropa, benua itu masih merupakan tempat paling stabil dibandingkan dengan dunia dan berharap demonstrasi segera berakhir.
"Kami
tidak ingin ekonomi negara-negara (Eropa) ini menjadi rusak. Kami
adalah bagian dari benua ini juga dan memang benar bahwa ada masalah dan
masalah yang tidak kami rasakan. Namun, itu masih yang paling stabil,
benua yang aman dan berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan dunia.
Kami ingin tetap seperti itu dan maju lebih jauh, yang juga
menguntungkan kami," tukasnya.
Credit sindonews.com
Delegasi Tentara Israel ke Rusia Bahas Terowongan Hizbullah
Ilustrasi tentara Israel. (Reuters/Amir Cohen)
"Delegasi tentara Israel yang terdiri dari para pejabat senior dan dipimpin oleh kepala operasi tentara, Jenderal Aharon Haliva, akan terbang ke Moskow pada Selasa," demikian pernyataan tentara Israel sebagaimana dikutip AFP.
"Selama kunjungan satu hari itu, delegasi tersebut akan memberi tahu Rusia mengenai Operasi Northern Shield dan isu operasional lainnya."
Operasi Northern Shield ini dicanangkan Israel untuk menghancurkan dua terowongan di perbatasan negaranya dengan Libanon yang diduga dibangun Hizbullah untuk menyusup.
Pengumuman ini disampaikan tak lama setelah pembicaraan melalui telepon antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Dalam pembicaraan tersebut, Putin menekankan "kepentingan untuk memastikan stabilitas di sepanjang perbatasan antara Israel dan Libanon."
Sepakat dengan Putin, Netanyahu memastikan bahwa Israel akan melakukan apa pun untuk mencegah kehadiran Iran di Suriah dan "tindakan keras terhadap agresi Iran dan Hizbullah."
Namun, Rusia selama ini bertarung di sisi yang sama dengan Iran dan Hizbullah untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang sipil berkepanjangan di Suriah.
Hubungan Moskow dan Tel Aviv sendiri sedang panas setelah Rusia menyalahkan Israel atas insiden penembakan salah satu pesawat transportasi mereka di Suriah pada 17 September lalu yang menewaskan 15 personel.
Credit cnnindonesia.com
Kalahkan Inggris, Industri Pertahanan Rusia Makin Berjaya
MOSKOW
- Pertarungan bisnis senjata dunia kian sengit. Teranyar, Rusia
berhasil menyalip Inggris sebagai produsen senjata terbesar kedua di
dunia yang kukuh digenggam sejak 2002. Posisi nomor wahid tetap
ditempati Amerika Serikat (AS).
Walaupun belum masuk jajaran 100 perusahaan besar dunia, produsen senjata Tanah Air berpeluang merebut pasar senjata dunia. Di antara perusahaan dimaksud adalah PT Pindad yang sudah menunjukkan kemampuan memproduksi senjata serbu langganan juara. Dari pihak Kementerian Pertahanan berkomitmen mendorong perusahaan produk pertahanan bisa tumbuh dan berkembang melalui sinergi.
Data persaingan bisnis senjata diungkapkan Institute Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang dirilis kemarin. Berdasar data SIPRI, bisnis senjata selama ini terus menunjukkan peningkatan. Total penjualan 100 perusahaan pertahanan mencapai USD398,2 miliar (Rp5.810 triliun) pada 2017. Besaran ini meningkat 2,5% dibandingkan tahun 2016 atau menunjukkan peningkatan 44% sejak 2002.
Selama 2017 tersebut, fokus pertumbuhan penjualan senjata tertuju pada Rusia. “Perusahaan Rusia mengalami pertumbuhan signifikan dalam penjualan senjata sejak 2011,” kata peneliti senior SIPRI Siemon Wezeman. “Itu sesuai dengan peningkatan belanja dan modernisasi angkatan bersenjata Rusia,” imbuhnya.
Kedigdayaan produksi senjata Rusia disokong 10 perusahaan yang masuk dalam daftar 100 produsen senjata dan peralatan militer pada 2017. Perusahaan Rusia tersebut menguasai 9,5% dari total penjualan senjata. Total nilai penjualan senjata 10 perusahaan Rusia itu mencapai USD37,7 miliar (Rp549,95 triliun).
Dari perusahaan Rusia yang ada, nama Almaz-Antey untuk pertama kali masuk 10 besar. “Almaz-Antey mengalami peningkatan penjualan sebesar 17% atau senilai USD8,6 miliar(Rp125 triliun),” ujar peneliti SIPRI Alexandra Kuimova.
Tiga perusahaan Rusia lainnya yang masuk Top 100 perusahaan pertahanan dengan peningkatan penjualan mencapai lebih dari 15% adalah United Engine Corporation (25%), High Precision Systems (22%), dan Tactical Missiles Corporation (19%).
Di sisi lain, Negeri Paman Sam masih merajai dalam penjualan senjata dan peralatan tempur, dengan memiliki 42 perusahaan dengan penjualan naik 2% dan menguasai 57% dari total penjualan senjata atau USD226,6 miliar (3.306 triliun).
“Perusahaan pertahanan AS mendapatkan keuntungan dari proyek dan program Departemen Pertahanan AS yang terus meningkatkan dan memperbarui senjatanya,” kata Direktur Program Belanja Militer dan Senjata Aude Fleurant.
Di antara perusahaan AS, Lockheed Martin masih menjadi produsen senjata terbesar pada 2017 dengan nilai penjualan USD44,9 miliar. Keberhasilan Lockheed Martin terutama ditopang pesanan senjata dari militer AS. Perusahaan itu antara lain memproduksi pesawat tempur F-35 Lightning dan pesawat pengangkut militer Hercules C-130.
Adapun Inggris, produsen senjata terbesar di Eropa Barat, jatuh pada peringkat ketiga dengan nilai penjualan USD35,7 miliar. “Kombinasi penjualan senjata perusahaan Inggris meningkat 2,3% dibandingkan 2016,” ujar Fleurant. “Ini merupakan peningkatan besar karena penjualan senjata yang dilakukan BAE Systems, Rolls-Royce dan GKN,” imbuhnya.
Walaupun belum masuk jajaran 100 perusahaan besar dunia, produsen senjata Tanah Air berpeluang merebut pasar senjata dunia. Di antara perusahaan dimaksud adalah PT Pindad yang sudah menunjukkan kemampuan memproduksi senjata serbu langganan juara. Dari pihak Kementerian Pertahanan berkomitmen mendorong perusahaan produk pertahanan bisa tumbuh dan berkembang melalui sinergi.
Data persaingan bisnis senjata diungkapkan Institute Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang dirilis kemarin. Berdasar data SIPRI, bisnis senjata selama ini terus menunjukkan peningkatan. Total penjualan 100 perusahaan pertahanan mencapai USD398,2 miliar (Rp5.810 triliun) pada 2017. Besaran ini meningkat 2,5% dibandingkan tahun 2016 atau menunjukkan peningkatan 44% sejak 2002.
Selama 2017 tersebut, fokus pertumbuhan penjualan senjata tertuju pada Rusia. “Perusahaan Rusia mengalami pertumbuhan signifikan dalam penjualan senjata sejak 2011,” kata peneliti senior SIPRI Siemon Wezeman. “Itu sesuai dengan peningkatan belanja dan modernisasi angkatan bersenjata Rusia,” imbuhnya.
Kedigdayaan produksi senjata Rusia disokong 10 perusahaan yang masuk dalam daftar 100 produsen senjata dan peralatan militer pada 2017. Perusahaan Rusia tersebut menguasai 9,5% dari total penjualan senjata. Total nilai penjualan senjata 10 perusahaan Rusia itu mencapai USD37,7 miliar (Rp549,95 triliun).
Dari perusahaan Rusia yang ada, nama Almaz-Antey untuk pertama kali masuk 10 besar. “Almaz-Antey mengalami peningkatan penjualan sebesar 17% atau senilai USD8,6 miliar(Rp125 triliun),” ujar peneliti SIPRI Alexandra Kuimova.
Tiga perusahaan Rusia lainnya yang masuk Top 100 perusahaan pertahanan dengan peningkatan penjualan mencapai lebih dari 15% adalah United Engine Corporation (25%), High Precision Systems (22%), dan Tactical Missiles Corporation (19%).
Di sisi lain, Negeri Paman Sam masih merajai dalam penjualan senjata dan peralatan tempur, dengan memiliki 42 perusahaan dengan penjualan naik 2% dan menguasai 57% dari total penjualan senjata atau USD226,6 miliar (3.306 triliun).
“Perusahaan pertahanan AS mendapatkan keuntungan dari proyek dan program Departemen Pertahanan AS yang terus meningkatkan dan memperbarui senjatanya,” kata Direktur Program Belanja Militer dan Senjata Aude Fleurant.
Di antara perusahaan AS, Lockheed Martin masih menjadi produsen senjata terbesar pada 2017 dengan nilai penjualan USD44,9 miliar. Keberhasilan Lockheed Martin terutama ditopang pesanan senjata dari militer AS. Perusahaan itu antara lain memproduksi pesawat tempur F-35 Lightning dan pesawat pengangkut militer Hercules C-130.
Adapun Inggris, produsen senjata terbesar di Eropa Barat, jatuh pada peringkat ketiga dengan nilai penjualan USD35,7 miliar. “Kombinasi penjualan senjata perusahaan Inggris meningkat 2,3% dibandingkan 2016,” ujar Fleurant. “Ini merupakan peningkatan besar karena penjualan senjata yang dilakukan BAE Systems, Rolls-Royce dan GKN,” imbuhnya.
BAE
Systems menduduki peringkat keempat di 100 produsen senjata di SIPRI.
Perusahaan raksasa Inggris BAE Systems, yang memiliki lebih dari 83.000
karyawan, memproduksi pesawat tempur Eurofighter Typhoon, yang juga
dijual ke Arab Saudi. BAE Systems mengalami kenaikan penjualan senjata
sebesar 3,3% pada 2017 dengan nilai USD22,9 miliar.
Selama 2017 SIPRI juga mencatat banyak penjualan senjata dari perusahaan Turki meningkat hingga 24% pada 2017. “Itu menunjukkan ambisi pengembangan industri senjata Turki untuk memenuhi tuntutan permintaan senjata dan mengurangi ketergantungan dari produsen senjata asing,” kata peneliti SIPRI, Pieter Wezeman.
Selama 2017 SIPRI juga mencatat banyak penjualan senjata dari perusahaan Turki meningkat hingga 24% pada 2017. “Itu menunjukkan ambisi pengembangan industri senjata Turki untuk memenuhi tuntutan permintaan senjata dan mengurangi ketergantungan dari produsen senjata asing,” kata peneliti SIPRI, Pieter Wezeman.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)