CUPUMA

Senin, 10 Desember 2018

Hizbullah Lebanon Klaim Rudalnya Menjangkau Seluruh Wilayah Israel

BEIRUT - Kelompok Hizbullah Lebanon mengklaim rudal-rudalnya mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Klaim ini disampaikan wakil sekretaris jenderal kelompok itu, Sheikh Naim Qassem, hari Minggu.

"Tidak ada satu titik pun di wilayah pendudukan di luar jangkauan rudal Hizbullah," kata Qassem kepada al-Vefagh, sebuah surat kabar berbahasa Arab.

"Zionis tidak dapat mentoleransi ancaman tingkat tinggi seperti itu dalam konfrontasi dengan Hizbullah, itulah mengapa mereka tidak memiliki motif untuk memasuki perang lain dengan Lebanon," ujarnya, yang dikutip Jerusalem Post, Senin (10/12/2018).

Menurut Qassem, kelompok Hizbullah menciptakan pencegahan yang telah mencegah Israel mengambil tindakan terhadap Lebanon sejak 2006.

Menurutnya, rezim Zionis Israel gentar untuk konfrontasi dengan Lebanon. Alasannya, sesuai aturan di Lebanon, kelompok Hizbullah dilibatkan jika konfrontasi pecah.

"Karena aturan keterlibatan yang dibuat di Lebanon oleh Hizbullah telah membuat sangat sulit bagi Israel untuk bahkan mempertimbangkan meluncurkan perang melawan Lebanon," katanya.

Pekan lalu, Israel meluncurkan Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) untuk mengungkap dan menghancurkan terowongan yang digali oleh Hizbullah ke wilayah Israel. Setidaknya tiga terowongan serangan lintas perbatasan yang dibangun oleh kelompok itu ke wilayah Israel telah ditemukan oleh pasukan Tel Aviv. Lokasinya di sepanjang perbatasan utara, termasuk satu di luar kota Galilee Panhandle, Metulla.

Seorang perwira senior IDF mengatakan kepada wartawan bahwa ada terowongan yang digali 40 meter tembus ke wilayah Israel, namun belum dioperasikan. Menurut perwira yang berbicara dalam kondisi anonim itu, terowongan tersebut akan digunakan unit elite Radwan dari kelompok Hizbullah untuk membunuh sebanyak mungkin warga sipil dan pasukan Tel Aviv.

Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), terowongan kedua digali dari desa di Ramiyeh, Lebanon dan menyeberang ke dekat Moshav Zar'it di Dewan Regional Ma'ale Yosef, Israel.

IDF meminta pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, untuk bekerja dengan Angkatan Bersenjata Lebanon guna menghancurkan terowongan tersebut.

Pada Sabtu malam, IDF mengumumkan bahwa terowongan ketiga ditemukan dan bahwa peledak telah ditempatkan di dalamnya. Namun, lokasi terowongan itu belum diungkap.

Credit sindonews.com

Libya tutup ladang minyak El Sharara sesudah dikuasai suku

Seorang pekerja memeriksa pipa dan katup di ladang minyak Amaal di Libya timur, Jumat (7/10). Delapan bulan setelah perang saudara yang menyebabkan kekacauan dalam industri minyak Libya, dengan ladang-ladang minyak yang dulunya pernah memompa sekitar 1,6 juta barel per hari menjadi terbengkalai, terminal ekspor, stasiun pemompaan minyak, dan jalur-jalur pipa rusak akibat pertempuran dan sabotase. Para insinyur dan pekerja lain yang telah meninggalkan ladang minyak yang terletak sekitar 1000km sebelah tenggara Tripoli itu kembali sebagai harapan pemimpin baru untuk mengembalikan produksi minyak secepat mungkin. (FOTO ANTARA/REUTERS/Ismail Zit)

Benghazi (CB) - Libya menghentikan produksi di ladang terbesar minyaknya sesudah sejumlah warga suku dan penjaga keamanan negara menguasai sarana El Sharara, mengancam pekerja minyak, kata beberapa insinyur lapangan dan pengunjuk rasa pada Minggu (9/12).

Jika dipastikan perusahaan minyak negara NOC, penutupan di ladang dengan 315.000 barel sehari itu juga akan memaksa penutupan ladang minyak El-Feel. Ladang tersebut juga terletak di gurun selatan, yang terpencil dan tanpa ada kepatuhan pada hukum.

El-Feel biasanya memompa sekitar 70.000 barel sehari.

"El Sharara ditutup," kata petugas. Juru bicara suku, yang menyebut diri Gerakan Kemarahan Fezzan, Mohamed Maighal, juga menyatakan ladang itu ditutup.

NOC membenarkan bahwa penjaga memaksa penutupan beberapa pompa di El Sharara, "yang akan menyebabkan pengisian tangki hanya bisa dilakukan di tempat itu dalam beberapa jam ke depan dan dengan demikian memaksa keluaran dihentikan," kata pernyataan.

NOC tidak bisa dihubungi untuk tanggapan lebih lanjut tapi mengatakan akan mengeluarkan pernyataan. Perusahaan tersebut memperingatkan akan "dampak bencana".

"Menghentikan produksi di ladang El Sharara akan menimbulkan dampak besar jangka panjang, akan memakan waktu lama untuk melanjutkan keluaran akibat rongrongan itu dan pencurian, yang mungkin terjadi," kata pernyataan NOC.

Para warga suku menyerbu ke ladang tersebut pada Sabtu (8/12) sesudah NOC menyatakan beberapa penjaga, didukung penduduk setempat, membuka gerbang, mengemudikan jip dan memfilmkan diri mereka dalam video, yang mereka kirim ke kalangan wartawan.

Mereka bermalam di daerah luas dan sebagian tidak aman itu, membuat ancaman untuk menghentikan produksi, yang pertama kali dikeluarkan pada Oktober, jika pihak berwenang tidak menyediakan lebih banyak dana pembangunan untuk wilayah miskin mereka.

"Kami tidak akan mengizinkan ladang El Sharara dibuka kembali kecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa menengahi," kata Maighal pada Minggu sore.

Ia menyatakan wilayah Fezzan selatan diabaikan beberapa dasawarsa dan menuntut bahwa pendapatan dari minyak dari ladang setempat digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan.

NOC berusaha keras menjaga lapangan tetap bekerja, dikendalikan dari Tripoli, sekitar 700 kilometer ke utara, dan pada Sabtu malam mengeluarkan pernyataan sesudah lama bungkam, dengan mengatakan bahwa ladang itu diduduki tapi "pada saat ini" tetap buka.

Pejabat pada saat sama mencoba memanfaatkan waktu untuk secara bertahap mematikan sumur guna merundingkan penyelesaian pada detik terakhir sambil menuduh beberapa penjaga bertindak sebagai penjahat.

Insinyur lapangan menyatakan pembicaraan rumit untuk dilakukan karena pengunjuk rasa terpecah dengan suku menginginkan pembangunan, yang akan membutuhkan waktu untuk dijalankan.

Para anggota Penjaga Sarana Perminyakan (PFG) siap mengakhiri penutupan itu jika mereka segera mendapat uang tunai, dengan menyatakan belum dibayar baru-baru ini. Penjaga itu berulang kali meminta negara menambahkan lebih banyak orang ke daftar gaji.

Dengan Libya terpecah menjadi dua pemerintahan lemah, kelompok bersenjata, suku dan warga umum Libya cenderung marah atas inflasi tinggi serta kekurangan prasarana terhadap NOC, yang mereka lihat sebagai sapi perahan dengan dalam pendapatan minyak dan gas miliaran dolar setiap tahun.

Libya baru-baru ini menghasilkan minyak hingga 1,3 juta barel sehari, tertinggi sejak 2013 ketika gelombang penyumbatan ladang minyak dimulai, bagian dari kekacauan sejak Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011.

Credit antaranews.com

Tentaranya Siksa Petani Indonesia, Belanda Enggan Bayar Kompensasi

DEN HAAG - Pengadilan di Den Haag memerintahkan Pemerintah Belanda untuk membayar kompensasi senilai Rp125 juta kepada seorang petani Jawa Timur, Indonesia, korban penyiksaan tentara kolonial tahun 1947. Alih-alih membayar, pemerintah Belanda sekarang justru mengajukan banding meski petani itu telah meninggal tahun lalu.

Petani bernama Yasemen disiksa saat dia masih remaja. Sebelum meninggal, dia pernah memberikan kesaksian kepada panel hakim di Pengadilan Distrik di Den Haag. Yasemen yang duduk di kursi roda di sebuah ruang kantor di Jawa Timur memberikan kesaksian via Skype.

Saat itu, dia dengan gemetar mengatakan kepada panel hakim bagaimana tentara Kerajaan Belanda menahannya selama lebih dari setahun dan menyiksanya pada tahun 1947.

Pasukan Belanda pernah berusaha menduduki kembali wilayah Indonesia setelah Perang Dunia II. Yaseman kala itu ditangkap karena dicurigai menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia pada puncak perang kemerdekaan 1945-1949.

Dalam kesaksiannya, tentara kolonial Belanda memukul tulang tengkoraknya dengan segumpal kayu dan mematikan rokok di kepalanya.

Ketika para hakim secara online melihat dua bekas luka bulat di kulit kepalanya.

Yaseman kepada panel hakim juga mengaku dipaksa untuk minum air dalam jumlah banyak sebelum ditendang di bagian perut. Tak hanya itu, dia juga disetrum.

"Guncangan itu buruk," kata Yaseman seperti dikutip dalam dokumen pengadilan yang diterjemahkan.

"Anda bisa merasakan pukulan sekali, saya bisa menahannya. Tapi setrum mengalir ke seluruh tubuh dan sakit," ujarnya.

Yaseman berusia 89 tahun ketika dia memberi kesaksian dan bukti. Meskipun sudah uzur dan tubuhnya rapuh, dia mampu menceritakan kisah penderitaannya dengan detail dan meyakinkan kepada panel hakim.

"Dia memiliki ingatan yang tajam," kata cucunya, Iswanto, yang duduk di sampingnya di "ruang sidang virtual".

"Dia sering membicarakan masa lalunya. Setiap kali seseorang datang, teman, tetangga, kerabat, dia akan menceritakan kisahnya kepada siapa pun yang mau mendengarkan," ujarnya.

Sayangnya, Yaseman sudah meninggal saat keputusan hakim di buat. Dia meninggal beberapa bulan setelah memberikan bukti dan kesaksian.

Pengadilan menerima kesaksiannya sebagai bukti bahwa pasukan Belanda memang telah menganiaya dirinya.

Pengadilan menemukan cukup bukti untuk membuktikan klaim Yaseman tentang pemukulan dan luka bakar rokok. Namun, menurut pengadilan, klaim sengatan listrik dan penyiksaan dengan air minum tidak dapat diverifikasi.

Dalam putusan itu, pengadilan mengakui penggunaan metode penyiksaan seperti itu "sangat mungkin" terjadi.

Pemerintah Belanda diperintahkan untuk membayar kompensasi senilai Rp125 juta.

Namun, Pemerintah Belanda kini mengajukan banding terhadap putusan pengadilan di Den Haag. Sikap itu membuat keluarga dan pengacara Yaseman marah.

"Ini adalah fakta yang diketahui bahwa Belanda terlibat dalam penyiksaan besar-besaran selama perang kemerdekaan," kata pengacaranya di Amsterdam, Liesbeth Zegveld.

"Dari semua korban, hanya satu yang terdaftar di pengadilan, dan itu adalah Yaseman.

"Sungguh memalukan bahwa negara tidak akan bertanggung jawab, bahkan untuk kasus yang satu ini," ujarnya, seperti dikutip abc.net.au, Minggu (9/12/2018).

Credit sindonews.com

Unjuk Rasa Jaket Kuning Digelar di Brussel, 70 Orang Ditangkap

Sejumlah pengunjuk rasa mengenakan jaket kuning berunjuk rasa di ibu kota Brussel, Belgia, yang merupakan ibu kota Uni Eropa, sebagai bentuk simpati kepada unjuk rasa jaket kuning di Prancis menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Reuters

CB, Brussel – Polisi di ibu kota Brussel, Belgia, telah menangkap sekitar 70 orang pada unjuk rasa, yang meniru demonstrasi jaket kuning di Prancis.

Pengunjuk rasa di Brussel menggelar aksinya di area yang menjadi lokasi kantor Komisi Eropa, dan Parlemen Eropa. Polisi menaruh barikade di kasawan ini sehingga kendaraan dan para pejalan kaki tidak bisa masuk.
Para pengunjuk rasa berkumpul di dua kawasan di Brussel yaitu Arts Lois dan Porte de Namur. Tidak ada tindak kekerasan selama unjuk rasa berlangsung.

“Ada penangkapan terhadap 70 orang saat dilakukan pengecekan terhada warga dan ini bagian dari tindakan pencegahan,” kata Ilse Van De Keere, juru bicara polisi Brussel, seperti dilansir media Eyewitness News pada Sabtu, 8 Desember 2018 waktu setempat.

Seorang pengunjuk rasa, seperti dilansir kantor berita Belga, memblokade jalan raya yang menghubungkan Brussel dengan kota Rekkem di Flanders, yang berdekatan dengan perbatasan Prancis.
Pengunjuk rasa juga memasang barikade di jalan dekat perbatasan Belgia dan Prancis yaitu di Adinkerque.

Unjuk rasa jaket kuning di Prancis merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan pajak bahan bakar. Pemerintah melakukan ini untuk mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar ramah lingkungan dan naiknya harga minyak mentah dunia.

Belakangan, unjuk rasa ini memprotes gaya pemerintahan Macron yang dinilai searah dari atas ke bawah. Unjuk rasa ini mulai melebar ke sejumlah negara tetangga yang berbahasa Prancis seperti Belgia. Pada unjuk rasa akhir November 2018, sekitar 300 orang berdemonstrasi dan berujung kerusuhan dengan dua mobil polisi terbakar

Credit tempo.co

Ribuan orang di Beograd protes serangan terhadap politisi oposisi

Benteng Kalemegdan di Beograd, Serbia. Di sinilah program promosi budaya Indonesia digelar Kedutaan Besar Indonesia di Begodrad. Benteng yang berdiri sejak masa kekuasaan Turki itu terletak di tepi Sungai Danube dan Sava. (belgradeconsierge.com)

Beograd (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa dengan damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk memprotes serangan terhadap seorang politikus oposisi serta menuntut perubahan-perubahan kebijakan Presiden Aleksandar Vucic dan partai Progresif Serbia --yang berkuasa.

Dengan slogan "Hentikan kemeja berdarah," para pengunjuk rasa berteriak-teriak sementara mereka bergerak melalui pusat kota dan mengutuk serangan terhadap Borko Stefanovic, pemimpin partai kecil Kiri Serbia.

Stefanovic diserang sekelompok pria berpakaian hitam pada 23 November di Kruevac, kota di bagian selatan Serbia, dan menderita luka-luka setelah dipukuli dengan tongkat besi.

Vucic mengatakan para penyerang Stefanovic ditangkap beberapa saat setelah penyerangan, tetapi tokoh-tokoh oposisi mengatakan partainya terlibat -- tudingan yang dibantah keras para pemimpin Progresif.

"Kita harus melawan dengan teriakan terhadap rezim yang menjijikkan dan licin," kata Branislav Trifunovic, seorang aktor dan pemimpin protes, kepada kerumunan massa.

Para aktivis oposisi mengatakan Vucic seorang otokrat dan menyebut Partai Progresif Serbia korup.

Peringkat Vucic telah turun sejak ia meraih suara mayoritas dalam pemilihan presiden tahun 2016, tetapi ia masih tetap sebagai pemimpin politik paling populer dan koalisinya yang berkuasa memiliki suara mayoritas dengan menguasai 160 dari 250 kursi di parlemen.

"Korupsi, kekerasan, pengekangan kebebasan pers, mereka (partai Progresif) melakukan semuanya itu dan Vucic adalah rajanya," Radovan Peric, 49 tahun, seorang mekanik dari Beograd.

Unjuk rasa pada Sabtu diserukan mantan Walikota Beograd Dragan Djilas, pemimpin Aliansi Serbia -- kelompok heterogen beranggota 30 partai, yang melukiskan demonstrasi itu sebagai perlawanan warga negara terhadap pemerintahan otoriter.

Protes-protes oposisi relatif jarang dilakukan di Serbia sejak pergolakan rakyat yang menggulingkan orang kuat Slobodan Milosevic tahun 2000. Vucic, tokoh nasionalis dalam kejatuhan bekas Yugoslavia tahun 1990-an, kemudian menganut nilai-nilai Eropa dan menetapkan keanggotaan Serbia di Uni Eropa sebagai tujuan strategis negaranya. Dia juga memelihara hubungan erat dengan Rusia dan China.

Credit antaranews.com

Jet Siluman Su-57 Rusia Bakal Dibekali Rudal Hipersonik Mirip Kinzhal

MOSKOW - Su-57, pesawat jet tempur siluman generasi kelima Rusia, akan dipersenjatai dengan rudal air-to-surface hipersonik. Karakteristik senjata baru itu dilaporkan mirip dengan Kinzhal Kh-47M2, rudal balistik yang diluncurkan dari udara (ALBM).

"Sesuai dengan Program Persenjataan Negara Rusia untuk 2018-2027, pesawat jet tempur Su-57 akan dilengkapi dengan rudal hipersonik. Jet-jet tempur itu akan menerima rudal dengan karakteristik yang mirip dengan misil Kinzhal, tetapi dengan penempatan inter-body dan ukuran yang lebih kecil," kata sumber di industri pesawat militer Rusia kepada kantor berita TASS, kemarin (6/12/2018).

Sumber itu tidak memberikan rincian tambahan tentang rudal yang masih dirahasiakan tersebut. Mengingat ukuran misil Kinzhal yang relatif besar, ALBM hipersonik baru itu kemungkinan akan lebih kecil untuk bisa masuk ke dalam internal weapon bay dari Su-57.Sekadar diketahui, Kh-47M2 ALBM yang dianggap berkemampuan nuklir sejatinya adalah varian dari rudal balistik jarak pendek Iskander-M. Misil Iskander memiliki jangkauan sekitar 500 kilometer dan mampu mencapai kecepatan tertinggi hingga Mach 5.9 dalam fase penerbangan terminalnya.

Kh-47M2 saat ini sedang diintegrasikan dengan pesawat interseptor MiG-31K, modifikasi MIG-31BM.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, setelah diluncurkan, ALBM Kh-47M2 dapat dengan cepat berakselerasi ke kecepatan Mach 4 dan dapat mencapai kecepatan tertinggi hingga Mach 10 saat melakukan manuver mengelak.

Kementerian itu pernah mengklaim jangkauan misil Kh-47M2 sekitar 2.000 kilometer. Sedangkan laporan terbaru mengklaim jangkauan rudal ternyata dapat mencapai lebih dari 3.000 kilometer ketika ditembakkan dari pesawat Tu-22M3.

Semua klaim tersebut masih dipertanyakan para analis. Belum jelas apakah misil Kh-47M2 akan mampu mengatasi sistem pertahanan udara Amerika Serikat seperti Patriot MIM-104, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), atau pun Aegis Combat System.

Nasib proyek jet tempur siluman Su-57 Rusia sendiri masih teka-teki. Awal tahun ini, Departemen Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk memproduksi jet tempur generasi kelima tersebut secara massal. Alasannya, jet tempur itu ekslusif dan tidak akan dijual ke negara lain.

Pengumuman itu memicu spekulasi dari media Barat bahwa kemampuan siluman Su-57 masih dipertanyakan.

Credit sindonews.com

Usai Sistem Rudal S-400, Rusia Kirim 3 Pesawat Ilyushin-76 ke Crimea

MOSKOW - Dua pekan usai pasukan Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina dan para awaknya, Moskow semakin gencar menumpuk pasukan di Crimea. Setelah mengerahkan tambahan sistem pertahanan rudal canggih S-400 ke sekitar wilayah Crimea, Moskow kini menerbangkan tiga pesawat Ilyushin-76 ke lokasi yang sama.

Citra satelit Imagesat International yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan tiga pesawat itu terlihat di pangkalan udara Dzhankoi di Crimea. Gambar satelit itu ikut dirilis Fox News, Senin (10/12/2018).

Sekadar diketahui, pesawat kargo Ilyushin-76 biasa digunakan oleh Angkatan Darat Rusia untuk mengirimkan kargo besar atau berat yang tidak bisa dibawa melalui jalur darat. Pesawat kargo juga digunakan untuk memobilisasi sejumlah besar pasukan.

Penumpukan pasukan oleh Moskow ini kian gencar sejak Crimea bergabung dengan Rusia tahun 2014. Wilayah itu sebelumnya bagian dari Ukraina, namun memisahkan diri melalui referendum. Namun, Kiev dan negara-negara Barat tak mengakui referendum itu dan menganggap Rusia menganeksasi Crimea secara ilegal.

Meski dari citra satelit ada tiga pesawat Ilyushin yang berada di Crimea, laporan media sosial di Rusia menyebutkan ada empat pesawat seperti itu yang terbang pada 6 Desember dari bandara Anapa di Novorossiysk dan mendarat di Dzhankoi.

Pangkalan unit elite pasukan Angkatan Udara Rusia juga terletak di Novorossiysk, tidak jauh dari Anapa. Pasukan elite itu dilaporkan berpartisipasi dalam putaran terakhir kekerasan antara Ukraina dan Rusia pada Agustus 2014 dan terlibat dalam pertempuran di Suriah.

Penumpukan pasukan Moskow ini terjadi ketika Kementerian Pertahanan Ukraina memperingatkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan kapal-kapal angkatan laut melalui Selat Kerch.

Parlemen Ukraina telah menyetujui pemberlakukan undang-undang darurat militer setelah Rusia menangkap tiga kapal angkatan laut Kiev di pantai Crimea, Selat Kerch, dua pekan lalu.

"Ukraina akan mengirim kapal-kapal (angkatan) laut melalui Selat Kerch segera, jika tidak, Rusia akan sepenuhnya menduduki Laut Azov," kata Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak, pekan lalu.

Credit sindonews.com

Diplomat Kiev Klaim Ukraina Mampu Bikin Bom Nuklir Sendiri

KIEV - Ukraina memiliki semua kapasitas yang diperlukan, baik intelektual maupun organisasional, untuk membuat bom nuklirnya sendiri. Klaim ini disampaikan diplomat militer Kiev, Peter Garaschuk.

Garaschuk, dalam wawancaranya di stasiun televisi Ukraina; Obozrevatel TV, mengatakan negaranya tidak hanya mampu membuat bom atom, tetapi juga hulu ledak nuklir untuk rudal balistik.

Menurutnya, Ukraina memiliki pabrik untuk produksi rudal balistik antarbenua (ICBM) di Dnieper, setelah lepas dari Uni Soviet. "Baik Amerika Serikat, China, atau pun Rusia tidak dapat menghasilkan analog untuk ICBM kelas Setan (Satan)," ujar Garashchuk.

Dia berpendapat Ukraina menemukan alasan baru untuk membuat senjata nuklir. Alasan yang dia maksud adalah bahwa negaranya saat ini dalam kondisi korban "agresi" Rusia.

Klaim diplomat ini tak bisa dianggap remeh. Sekadar diketahui, pada tanggal 5 Desember 1994, para pemimpin Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Belarus, Amerika Serikat (AS) dan Inggris menandatangani Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan. Memorandum itu mewajibkan Kiev untuk menyerahkan senjata nuklir yang diikuti dengan bergabungnya Ukraina dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Garaschuk mengatakan Ukraina seharusnya tidak takut dengan sanksi internasional jika dianggap melanggar memorandum tahun 1994.

"Kami tidak takut apa pun. Prajurit kami di garis depan tidak takut pada apa pun. Dan seluruh sistem; politik, ekonomi, dan kebijakan keamanan, dari negara kami harus bekerja untuk tentara kami. Bukan hanya Departemen Pertahanan dan Staf Umum. Ini adalah seluruh negara sedang berperang!," papar diplomat yang pernah jadi utusan Ukraina untuk NATO tersebut, yang dikutip Minggu (9/12/2018).

Kiev dan Moskow saat ini sedang bersitegang menyusul bentrok kapal militer kedua negara di Selat Kerch, Laut Hitam, dua pekan lalu. Pasukan Moskow menangkap tiga kapal militer Kiev dan para awaknya karena dianggap melanggar wilayah Rusia di pantai Crimea di Selat Kerch. Namun, Kiev membantah tuduhan itu.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko telah mengisyaratkan kesiapannya untuk mengamandemen konstitusi negara itu yang memungkinan Kiev bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Credit sindonews.com

China Panggil Dubes AS Protes Penangkapan Petinggi Huawei

Ilustrasi. (REUTERS/Aly Song)

Jakarta, CB -- China memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) untuk negara itu guna menyampaikan protes yang sangat keras atas penangkapan kepala finansial Huawei, Meng Wanzhou, di Kanada. Selain itu, dalam protes tersebut pun disampaikan agar AS menghentikan upaya permintaan ekstradisi.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng, memanggil dubes AS, Terry Branstad itu sehari setelah pihaknya memanggil utusan Kanada, John McCallum.

"Pihak China dengan tegas melawan [penangkapan] ini dan dengan kuat mendesak AS untuk mementingkan posisi yang adil," demikian pernyataan Kemenlu China seperti dikutip dari AFP, Minggu (9/12).

Le Yuchen pun mendesak AS untuk mengambil langkah-langkah segera guna memperbaikii praktik yang salah, dan mencabut surat perintah penangkapan terhadap Meng yang merupakan warga negara China.

Belum ada tanggapan dari pihak Kedubes AS terkait memo dari Le Yuchen tersebut.

Meng ditangkap di Vancouver, Kanada terkait tuduhan kecurangan di AS yang berhubungan dengan sanksi embargo atas Iran. Ia ditangkap pada 1 Desember lalu. Meng sendiri bukan petinggi biasa di Huawei, karena dia adalah putri dari pendiri perusahaan telekomunikasi asal China tersebut, Ren Zhengfei.

Sambil menunggu proses ekstradisi dari Kanada, Meng pun sementara ditahan di negara Amerika Utara tersebut. Keputusan rencana ekstradisi itu rencananya diberikan pengadilan Kanada pada Senin nanti.

Namun, di tengah perang dagang antara China dan AS, pengamat menilai Meng akan menjadi alat barter dalam bernegosiasi. Kanada sendiri memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tetangganya, Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Bos Huawei Terancam Penjara 30 Tahun

CB, Jakarta - Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, 46 tahun, terancan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.
Meng ditahan di kota Vancouver, Kanada pada 1 Desember 2018 dan pemerintah Kanada telah mendesak pengadilan agar tidak membebaskan Meng dengan uang jaminan. Sebab tuntutan hukum terhadap Meng atas dasar tuduhan Amerika Serikat yang menuding Huawei menggunakan sebuah perusahaan cangkang untuk mengakses pasar Iran.
Iran adalah salah satu negara yang sedang diembargo Amerika Serikat karena program nuklir negara itu dicurigai untuk membuat senjata pemusnah massal. Penahanan Meng pun disebut atas permintaan otoritas Amerika Serikat.

Dikutip dari aljazeera.com, Sabtu, 8 Desember 2018, Jaksa Penuntut Kanada menyebut jika terbukti bersalah maka Meng terancam hukuman penjara lebih dari 30 tahun.
Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan, Meng juga putri pendiri Huawei dan CEO, Ren Zhengfei, 74 tahun. Meng disebut-sebut telah dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayahnya.
Jaksa Penuntut untuk pemerintah Kanada dalam sesi dengar mengatakan Meng secara pribadi menyangkal adanya hubungan antara Huawei dan SkyCom, padahal faktanya SkyCom adalah Huawei. SkyCom bermarkas di Hong Kong dan telah dituduh melakukan aktivitas bisnis dengan Iran mulai 2009 sampai 2014.

Jaksa Penuntut menilai Meng telah memperlihatkan sikap menghindari Amerika Serikat saat dia mengetahui investigasi terhadapnya dilakukan. Meng memiliki akses yang besar pada kekayaannya dan memiliki koneksi sehingga dia bisa melarikan diri dari Kanada.
“Fakta seseorang telah bekerja keras dan memiliki sumber daya luar biasa tidak dapat menjadi faktor yang akan mengecualikan mereka dari jaminan," kata David Martin, Pengacara Meng, terkait pencekalan terhadap kliennya.
Meng ditahan di Vancouver dalam sebuah penerbangan transit dari Hong Kong menuju Meksiko. Otoritas Amerika Serikat telah meminta agar Meng diekstradisi ke Negara Abang Sam. Penahanan terhadap bos Huawei dipublikasi secara luas pada Rabu, 5 Desember 2018.

Credit tempo.co

Huawei Dituduh sebagai Mata-mata Cina

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song

CB, Jakarta - Penahanan Meng Wanzhou, Direktur Keuangan dan putri pendiri Huawei Technologies Co Ltd, Cina, mengungkap sejumlah hal terkait intelijen. Penahanan Meng di Kanada pada Kamis lalu atas permintaan otoritas Amerika Serikat.
Penahanan ini diduga menyusul sebuah investigasi yang mengarah pada tuduhan pelanggaran sanksi perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat.
Dikutip dari Reuters, Sabtu, 8 Desember 2018, sejumlah agen intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatan milik Huawei kemungkinan mengandung elemen 'mata-mata' yang digunakan oleh negara untuk melakukan mata-mata. Namun belum ada bukti yang diungkap secara terbuka terkait tuduhan ini. Huawei pun secara tegas menampik tuduhan tersebut.

Kendati begitu, kecurigaan ini tak memudar. Yang menjadi pusat kekhawatiran saat ini adalah generasi jaringan mobile 5G. Sebuah aturan di Cina telah meminta agar setiap perusahaan lokal turun tangan membantu pemerintah setiap kali diminta.
Pemerintah Amerika Serikat saat ini telah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk memblokade Huawei dari pasar Amerika Serikat, diantaranya menerbitkan larangan pembelian gear dari Huawei dan tak membolehkan segala jenis perusahaan di Amerika Serikat menggunakan perangkat buatan Huawei.

Aturan itu dipatuhi, dimana pada awal tahun ini Verizon Communications dan AT&T keluar dari kesepakatan untuk mendistribusikan ponsel pintar buatan Huawei.
Otoritas berwenang Amerika Serikat belum mengungkap alasan penahanan Meng. Namun sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan Huawei telah melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika Serikat.
Laporan investigasi yang lakukan Reuters hampir enam tahun silam mempublikasi Meng dan anak perusahaan Huawei telah mencoba menjual perangkat komputer Hewlett-Packard ke sebuah operator ponsel di Iran. Iran adalah satu negara yang diembargo oleh Amerika Serikat karena program nuklirnya dicurigai untuk membuat senjata pemusnah massal.

Credit tempo.co

Kapal-kapal Perang Rusia Tiba di India untuk Latihan Militer Gabungan

MOSKOW - Sejumlah kapal perang dari Armada Pasifik Rusia memasuki kota pelabuhan Visakhapatnam, India, pada hari Minggu (9/12/2018). Kehadiran mereka untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan kedua negara, Indra Navy 2018, selama beberapa hari ke depan.

Menurut layanan pers militer Moskow, kapal-kapal dari Armada Pasifik Rusia itu antara lain kapal Varyag dengan rudal jelajah, kapal perusak Admiral Panteleyev, dan kapal tanker Boris Butoma.

"Hari ini (9 Desember), detasemen kapal Armada Pasifik (Rusia) memasuki pelabuhan Vishakhapatnam, India, di negara bagian Andhra Pradesh," bunyi pernyataan layanan pers tersebut, seperti dikutip Sputnik.

"Untuk lebih memperkuat kerja sama militer antara Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut India, yang direncanakan melakukan latihan angkatan laut bersama, Indra Navy 2018, selama kunjungannya," lanjut pernyataan tersebut.

Kehadiran beberapa kapal perang Moskow ini juga sebagai kunjungan balasan untuk otoritas militer dan sipil India.

Latihan tempur angkatan laut kedua negara akan difokuskan pada kerja sama memastikan keselamatan navigasi dan kegiatan ekonomi di laut.

Detasemen dari Armada Pasifik Rusia diperkirakan akan meninggalkan Visakhapatnam pada 16 Desember mendatang.

Credit sindonews.com

Massa Pro-Hindu India Tuntut Kuil Dibangun di Situs Masjid Ayodhya

NEW DELHI - Ribuan biksu Hindu dan aktivis pro-Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkumpul di New Delhi pada hari Minggu (9/12/2018). Massa mendesak pemerintah membangun sebuah kuil di reruntuhan masjid abad 16 di Ayodhya.

Tuntutan itu disuarakan menjelang pemilu yang akan diadakan pada Mei 2019. Pada pemilu nanti, Modi akan berupaya menjadi perdana menteri untuk periode kedua.

Para analis menilai BJP akan memperoleh suara yang lebih rendah daripada pemilu tahun 2014. Sedangkan para kritikus menuduh partai nasionalis itu menggunakan isu-isu komunal untuk mendapatkan dukungan.

Selama tiga dekade terakhir, keompok pendukung BJP telah membangkitkan kontroversi situs Ayodhya menjelang pemilu. Hal itu memicu ketegangan antara umat Hindu dan minoritas Muslim yang jumlahnya 14 persen dari total 1,3 miliar penduduk India.

Kebanyakan warga Hindu percaya bahwa Dewa Rama lahir di Ayodhya, dan mereka bersikeras bahwa ada sebuah kuil di sana sebelum sebuah masjid dibangun oleh seorang penguasa Muslim pada tahun 1528.

Sharad Sharma, juru bicara Vishwa Hindu Parishad (VHP) atau Dewan Hindua Dunia, yang memiliki hubungan dekat dengan BJP, mengatakan para biksu ingin agar pemerintah India membuat undang-undang untuk membuka jalan bagi pembangunan kuil di Ayodhya.

"Ini adalah masalah iman bagi jutaan umat Hindu yang tidak bisa terus-menerus menunggu kuil di tempat kelahiran Dewa Rama," katanya, yang dikutip Reuters.

Baik kelompok Hindu maupun Muslim telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pengadilan tinggi telah meminta lebih banyak waktu untuk membuat putusan.

BJP dan VHP dan gerakan senior mereka, Rashtriya Swayamsevak Sangh, telah meminta pemerintah agar mengeluarkan perintah eksekutif untuk membangun sebuah kuil dengan tanpa harus menunggu putusan Mahkamah Agung.

Menjelang berkumpulnya massa pada hari Minggu, polisi India telah meningkatkan keamanan.

Uttar Pradesh, negara bagian India tempat Ayodha berada, telah mengalami kekerasan komunal berulang kali sejak Yogi Adityanath, seorang tokoh garis keras BJP menjadi kepala menteri setempat tahun lalu. Dia disebut-sebut sebagai calon penerus Modi.

Awal bulan ini, seorang perwira polisi senior dan seorang pria lainnya tewas dalam protes kekerasan di negara bagian itu atas laporan bahwa seekor sapi, hewan yang disucikan oleh warga Hindu, disembelih.

Credit sindonews.com

Enam orang cedera akibat ledakan dalam kegiatan keagamaan di Pakistan

Dokumen foto ledakan bom di Karachi, Pakistan, pada Desember 2012. (AFP)

Islamabad, Pakistan (CB) - Enam orang cedera akibat ledakan selama kegiatan keagamaan di Kota Pelabuhan Karachi di Pakistan Selatan, demikian diungkapkan laporan media setempat pada Ahad.

Ledakan itu terjadi dalam pertemuan peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh Gerakan Muttahida Qauimi-Pakistan di Daerah Gulistan-i-Jauhar di Karachi pada Sabtu larut malam (8/12), kata lembaga penyiaran lokal Geo News.

Khalid Maqbool, Menteri Federal Urusan Teknologi Informasi, dan Khawaja Izharul Hassan --pejabat senior partai-- yang juga menghadiri kegiatan, selamat dalam ledakan tersebut, kata pemimpin MQM-P Faisal Sabzwari kepada wartawan.

"Pelaku teror melemparkan peledak ketika para pejabat senior partai tiba untuk menghadiri kegiatan itu," kata Faisal Sabzwari, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta.

Enam pekerja partai, termasuk menteri koordinator federal, cedera dalam ledakan tersebut, ia menambahkan.

Polisi menyatakan para penyerang melemparkan bom rakitan, atau bom petasan, ke dekat tempat pertemuan dan melarikan diri dari tempat kegiatan itu.

Tak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab.

Karachi, kota yang berpenduduk paling padat di negeri tersebut dan ibu kota komersialnya, telah lama memiliki nama negatif akibat kerusuhan politik dan sektarian dan perang gerombolan yang telah menewaskan ribuan orang selama tiga dasawarsa belakangan ini.

Namun pasukan keamanan telah berhasil menurunkan tingkat kerusuhan setelah operasi dukungan militer --yang dilancarkan pada 2003 di kota metropolitan tersebut.

Credit antaranews.com

Menlu Bahrain Kritik Emir Qatar Tidak Hadiri KTT Teluk di Saudi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berfoto dengan sejumlah pemimpin negara-negara teluk seperti Raja Salman dari Arab Saudi dan Emir Qatar SheikhTamim Bin Hamad Al Thani. Reuters

CB, Dubai – Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan pemerintah Qatar yang tidak mengirim delegasi tertinggi pada Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Countries Summit di Riyadh, Arab Saudi.

Pertemuan puncak tahunan ini digelar sehari pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Emir Qatar seharusnya menerima permintaan sederhana (dari negara yang memboikot) dan menghadiri pertemuan puncak ini,” kata Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa lewat cuitan di Twitter seperti dilansir Reuters pada Ahad, 9 Desember 2018 waktu setempat.
Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, yang hadir pada pertemuan puncak GCC di Kuwait pada 2017, kali ini mengirimkan delegasi setingkat menteri, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Soltan Bin Saad Al-Muraikhi.

Soal ini, Direktur Informasi Kemenlu Qatar, Ahmed Bin Saeed AlRumaihi, mengatakan pemerintah Qatar membuat keputusan sendiri soal ini. Dia menyebut saat Sheikh Tamim hadir di Kuwait pada 2017, sejumlah pemimpin negara Teluk justru tidak hadir.
“Qatar telah menghadiri pertemuan (tahun lalu) di Kuwait sementara para pemimpin dari negara yang memboikot tidak hadir,” kata Ahmed seperti dilansir Reuters.

Seperti dilansir Aljazeera, GCC merupakan forum yang dibentuk pada tahun 1980an untuk mempersatukan sejumlah negara Arab dan mengimbangi dua negara dominan di kawasan Teluk yaitu Irak dan Iran. Dewan ini beranggotakan enam negara yaitu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Organisasi ini bertemu tiap tahun untuk membahas berbagai kerjasama dan urusan regional.
Pada pertemuan puncak kali ini, sejumlah isu penting bakal dibahas seperti kerja sama regional, solusi politik untuk perang di Yaman, dan pengaruh Iran.
Pengamat mengatakan, pemerintah Qatar sengaja mengirim delegasi level menteri untuk memberi kesan bahwa negara itu tidak ingin menjaga jarak dengan GCC.

Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk dari Qatar University, mengatakan kepada Aljazeera bahwa,”Pengiriman delegasi tingkat menteri ini untuk menunjukkan pemerintah Qatar tidak pernah enggan untuk melakukan dialog langsung.”
Pengamat lainnya, Jocelyn Sage Mitchell, yang merupakan profesor di Northwester University di Qatar meyakini partisipasi negara ini di pertemuan puncak GCC memberikan posisi lebih tinggi dalam konteks krisis diplomatik yang sedang terjadi.
“Baik Arab Saudi dan Qatar sama-sama memperoleh manfaat dari terus berpartisipasi di organisasi ini,” kata dia kepada Aljazeera.
Pemerintah AS telah menekan pemerintah Saudi agar mau berdamai dengan Qatar dan membangun persatuan antara sesama negara Teluk. AS berharap GCC bisa mengimbangi aktivitas Iran di Timur Tengah.

Credit tempo.co

Menlu Saudi tolak serahkan tersangka pembunuh Khashoggi

Bendera Arab Saudi berkibar di depan Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (AFP)

Riyadh (CB) - Menteri luar negeri Arab Saudi pada Minggu (9/12) mengesampingkan kemungkinan untuk menyerahkan para tersangka dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi sesudah jaksa kepala Istanbul mengajukan perintah penangkapan dua mantan pejabat tinggi Saudi.

Pejabat Turki pada pekan lalu menyatakan kantor kejaksaan menyimpulkan "kecurigaan kuat" bahwa Saud al-Qahtani, pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat wakil kepala sandi asing, termasuk perencana pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

"Kami tidak akan menyerahkan warga kami," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir ketika ditanya tentang perintah penangkapan itu. Ia berbicara dalam jumpa pers pada temu puncak Teluk Arab di Riyadh.

Pada bulan lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan hukuman kepada 17 warga Saudi, termasuk Qahtani, tetapi bukan Asiri, atas peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.

Jaksa Saudi sebelumnya menyatakan perintah untuk memulangkan Khashoggi datang dari Asiri dan bahwa larangan perjalanan dikenakan terhadap Qahtani.

Jubeir menolak memastikan atau menyangkal apakah mereka saat ini ditahan, merujuk pada pertanyaan ke jaksa Saudi tersebut.

Credit antaranews.com

Wakil Wali Kota di Israel Ini Pernah Samakan ISIS dan Zionis

HAIFA - Anggota Partai Hadash yang pro-komunis, Raja Zaatara, diangkat sebagai Wakil Wali Kota Haifa di Israel. Namun, penujukannya memicu kecaman publik karena dia pendukung Hamas dan Hizbullah dan pernah menyamakan ISIS dengan gerakan Zionis.

Zaatara adalah politisi Israel-Arab. Dia diangkat wali kota terpilih Haifa, Einat Kalisch Rotem, sebagai wakilnya.

Zaatara akan mendampingi Rotem dalam 2,5 tahun sebagai pemimpin kota Haifa sesuai perjanjian rotasi dengan ketua fraksi Meretz, Rabbi Dubi Haiyun.

Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memimpin banyak demonstrasi di mana bendera-bendera Palestina dikibarkan.

Dalam demonstrasi tiga bulan lalu, Zaatara mengatakan kepada Yedioth Ahronoth bahwa dia memprotes blokade terhadap Gaza, pembunuhan para demonstran Palestina yang tidak bersenjata, kebijakan penindasan dan intimidasi.

Dia juga pernah berbicara di panel di Universitas Bar-Ilan tiga tahun lalu yang memicu memicu kemarahan publik. Kala itu, dia membandingkan kelompok Islamic State (ISIS) dengan gerakan Zionis.

"Di mana mereka (ISIS) mempelajari kejahatan-kejahatan ini? Cari tahu apa yang dilakukan gerakan Zionis pada tahun 1948. Pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan dan pembantaian dilakukan di sini," katanya.

Ketika ditanya apakah Hamas adalah organisasi teror, anggota partai Hadash ini menjawab; "Tidak. Negara yang diduduki memiliki hak untuk menolak pendudukan."

Penduduk Haifa merasa bingung dengan pilihan Rotem yang memilih Zaatara sebagai wakilnya. "Ini memalukan, orang yang mendukung musuh-musuh terburuk Israel diangkat sebagai wakil wali kota," kata salah satu warga Haifa kepada Ynet, yang tak disebutkan namanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arye Dery telah berusaha untuk memblokir penangkatan Zaatara sebagai Wakil Wali Kota Haifa.

"Raja Zaatara, seorang anggota dewan kota Haifa, telah menyatakan dukungan untuk Hizbullah dan Hamas, telah mendukung boikot terhadap Israel dan bertindak menentang Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Orang seperti itu tidak dapat disebut sebagai wakil wali kota seperti yang dilakukan oleh wali kota Haifa," kata Dery di Twitter, seperti dikutip Haaretz, Minggu (9/12/2018).

Dery telah menanyakan penasihat hukumnya tentang masalah ini. Sementara itu, para politisi Israel juga ramai-ramai menentang penunjukan Zaatara sebagai wakil wali kota Haifa.

Credit sindonews.com

AS Tetap Dukung Koalisi Arab Saudi di Perang Yaman

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

AS telah memberikan bantuan militer kepada koalisi sejak 2015.

CB, ABU DHABI -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka ingin tetap melanjutkan dukungan kepada Arab Saudi di perang Yaman. AS juga ingin melanjutkan upaya mereka melawan pengaruh Iran dan pemberontakan di negara-negara Arab.

"Dalam sistem kami ada tekanan, entah itu menarik diri dari konflik atau menghentikan dukungan dari koalisi yang mana sangat ditentang oleh pemerintah, kami yakin dukungan untuk koalisi dibutuhkan, mengirim pesan yang salah jika kami menghentikan dukungan," kata Wakil Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri AS untuk Negara-negara Arab di Teluk, Timothy Lenderking, Ahad (9/12).

Sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi 2 Oktober lalu di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, para senator AS menekan pemerintah menghentikan dukungan mereka terhadap Arab Saudi di perang Yaman. Pada bulan lalu, Senator-senator AS telah melakukan pemungutan suara untuk membuat resolusi agar AS menghentikan dukungan militer mereka kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.

Mereka juga meminta pemerintahan AS berhenti menjual senjata dan memberikan informasi intelijen kepada Arab Saudi. AS telah memberikan bantuan militer kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi sejak 2015.

Bulan lalu. Amerika Serikat menghentikan pengisian bahan bakar kepada pesawat-pesawat yang mereka pinjamankan ke koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Pesawat-pesawat tersebut bertanggung jawab atas kematian ribuan warga sipil di Yaman.

Kepastian untuk melanjutkan dukungan kepada koalisi Arab Saudi tersebut dinyatakan setelah ada perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Swedia. Pekan ini para pemimpin negara-negara Arab juga mengadakan rapat untuk membicarakan perang Yaman di Riyadh, Arab Saudi.

Lenderking mengatakan perundingan damai di Swedia menjadi langkah yang sangat penting untuk menghentikan perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengancam jutaan orang lainnya kelaparan. Ia mengatakan perundingan damai ini tidak akan berjalan dengan mudah.

Tapi, lanjutnya, ada sinyal perundingan tersebut berjalan dengan konstruktif. Pemerintah AS juga ingin pertemuan yang fokus pada langkah-langkah membangun kepercayaan dan transisi badan pemerintah menghasilkan sesuatu yang konkrit.

"Kami mencari arah dimana persatuan Yaman tumbuh dan stabil dibandingkan menguras stabilitas regional dan global, tidak ada masa depan di Yaman untuk ancaman yang didukung Iran terhadap Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan pusat-pusat vital perekonomian internasional," kata Lenderking.

Lenderking mengatakan koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tidak hanya juga melawan pemberontak Houthi tapi juga Al-Qaida dan ISIS. Yaman berada di sebelah selatan muara Laut Merah, salah satu rute perdagangan minyak terpenting di dunia.

Konflik ini dikenal sebagai proxy war di Timur Tengah antara Arab Saudi dengan Iran. Pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pasukan yang loyal terhadap pemerintahan presiden Yaman Abd-Rabbu Monsour Hadi yang didukung koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pemberontak Houthi menguasai ibu kota Yaman, Sana'a setelah merebutnya dari pemerintahan Hadi pada 2014. Sementara pemerintahan Hadi menguasai sebelah selatan Yaman dan pusatnya di kota terbesar kedua di Yaman, yaitu Eden.

Lenderking mengatakan para ahli memperkirakan untuk bisa meraih kesepakatan damai maka 1 juta mantan pemberontak harus menyerahkan senjata merkea. Dibutuhkan juga reformasi sektor keamanan dan pemulihan infrastruktur dan perekonomian yang hancur karena perang.

"Upaya awal pemulihan sedang berjalan tapi untuk rekonstruksi penuh hanya bisa dilakukan dalam lingkungan yang damai, karena alasan itu kami ingin menutup ruang terhadap pengaruh Iran yang jahat," kata Lenderking.

Credit republika.co.id

Mantan PM Irak tolak tuntutan mengubah daftar kabinet

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Baghdad, Irak (CB) - Mantan perdana menteri Irak pada Sabtu (8/12) menolak untuk mengubah daftar Kabinet yang disiapkannya, kendati ada tuntutan dari penengah kekuasaan dari kubu Syiah, Muqtada As-Sadr.

Tindakan Nouri Al-Maliki itu berarti menciptakan perintang baru di hadapan upaya untuk membentuk pemerintah, delapan bulan setelah pemilihan umum.

Lembaga Koalisi Hukum menolak seruan "untuk mengganti Falih Fayyad dan beberapa calon lain untuk Kabinet baru", kata Al-Maliki dalam satu taklimat di Ibu Kota Irak, Baghdad.

Ia mengatakan bahwa mengganti Fayyad akan beresiko bagi kestabilan di Irak sebab tindakan itu menciptakan persepsi bahwa Koalisi Sairoon, pimpinan As-Sadr, berusaha menekan parlemen dan pemerintah.

Fayyad, mantan penasehat keamanan Perdana Menteri Haidar Al-Abadi, dicalonkan secara tidak langsung oleh blok Al-Binaa di bawah milisi Hashd Ash-Shaabi sebagai menteri dalam negeri, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang. Namun, ia menghadapi penolakan keras dari Koalisi Sairoon --yang memboikot pemungutan suara pada Kamis mengenai Kabinet di Parlemen.

Pada November, Abdul-Mahdi --seorang politikus independen-- diberi lampu hijau oleh Parlemen untuk menyusun pemerintah.

Namun sejak itu, hanya 14 dari 22 menteri Kabinet yang diusulkan oleh perdana menteri tersebut telah dikonfirmasi di Parlemen, dan delapan sisa portofolio --termasuk pos penting pertahanan dan dalam negeri-- masih kosong.

Banyak pengamat yang mengetahui proses pembentukan pemerintah menyatakan penundaan itu terjadi akibat perbedaan pendapat antara kelompok politik Syiah dan Sunni di negeri tersebut.

Credit antaranews.com

Dilanda Demo Rusuh, Prancis: Trump Jangan Ikut Campur

PARIS - Pemerintah Prancis, yang sedang menghadapi gelombang demo rusuh, tidak terima dengan komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri negara Eropa tersebut.

Pemimpin Amerika itu telah menulis serangkaian tweet yang mengkritik kebijakan Presiden Emmanuel Macron dan rating persetujuan kebijakan domestiknya yang rendah.

Protes Paris terhadap Washington disampaikan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian yang berbicara melalui stasiun televisi.

Gelombang demo rusuh pecah kembali di berbagai wilayah di Prancis pada Sabtu hingga Minggu. Para pengunjuk rasa anti-pemerintah yang didominasi massa "Rompi Kuning" berhadapan dengan polisi antihuru-hara yang menembakkan gas air mata dan meriam air.

Demo yang dimulai sejak November itu untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sampai saat ini belum mendapat respons yang jelas dari Presiden Macron.

Massa di berbagai wilayah, termasuk Paris, marah dengan melemparkan batu, membakar mobil, serta merusak toko-toko dan restoran. Lebih dari 1.000 demonstran telah ditangkap dan ratusan orang lainnya terluka.

Di saat Prancis diguncang gelombang demo rusuh, Trump mengungkit "Perjanjian Paris".

"Kesepakatan Paris tidak berjalan dengan baik untuk Paris. Protes dan kerusuhan di seluruh Prancis. Orang tidak mau membayar uang dalam jumlah besar, banyak, ke negara-negara dunia ketiga (yang dipertanyakan kemajuannya), untuk mungkin melindungi lingkungan. Nyanyian 'Kami Ingin Trump!' Cinta Prancis," tulis Trump di Twitter.

Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian kepada stasiun televisi LCI memprotes keras sikap Trump. "Tinggalkan negara kami," katanya.

"Kami tidak memperhitungkan politik domestik Amerika dan kami ingin itu dibalas," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (10/12/2018).

Le Drian mengatakan gambar yang diterbitkan di Amerika Serikat dengan orang-orang yang meneriakkan "Kami ingin Trump" sejatinya dibuat selama kunjungan Trump ke London beberapa bulan lalu.

Dalam sebuah tweet terpisah, Trump mengatakan; "Hari yang sangat sedih dan malam di Paris. Mungkinkah sudah waktunya untuk mengakhiri Perjanjian Paris yang konyol dan sangat mahal dan mengembalikan uang kembali kepada orang-orang dalam bentuk pajak yang lebih rendah? AS jauh di depan kurva untuk itu dan satu-satunya negara besar di mana emisi turun tahun lalu!."

Le Drian mengatakan kebanyakan orang Amerika tidak setuju dengan Trump atas keputusannya untuk meninggalkan perjanjian iklim Paris tahun 2015.

Sementara itu, Presiden Macron diharapkan akan bertemu dengan para pemimpin serikat pekerja dan berbicara pada publik pada hari ini.

Menteri Keuangan Bruno Le Maire mengatakan kerusuhan di negaranya merupakan malapetaka bagi ekonomi Prancis. Menurutnya, pemblokiran nasional telah menjadi malapetaka bagi lalu lintas serta bagi kunjungan wisatawan ke Paris. Diperkirakan pendapatan USD1,5 miliar hilang gara-gara gelombang demo rusuha tersebut.

Credit sindonews.com