Bendera Arab Saudi berkibar di depan Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (AFP)
Riyadh (CB) - Menteri luar negeri Arab Saudi pada Minggu
(9/12) mengesampingkan kemungkinan untuk menyerahkan para tersangka
dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi sesudah jaksa kepala Istanbul
mengajukan perintah penangkapan dua mantan pejabat tinggi Saudi.
Pejabat Turki pada pekan lalu menyatakan kantor kejaksaan menyimpulkan
"kecurigaan kuat" bahwa Saud al-Qahtani, pembantu utama Putra Mahkota
Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat wakil
kepala sandi asing, termasuk perencana pembunuhan Khashoggi di Konsulat
Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.
"Kami tidak akan menyerahkan warga kami," kata Menteri Luar Negeri Saudi
Adel al-Jubeir ketika ditanya tentang perintah penangkapan itu. Ia
berbicara dalam jumpa pers pada temu puncak Teluk Arab di Riyadh.
Pada bulan lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan hukuman
kepada 17 warga Saudi, termasuk Qahtani, tetapi bukan Asiri, atas peran
mereka dalam pembunuhan Khashoggi.
Jaksa Saudi sebelumnya menyatakan perintah untuk memulangkan Khashoggi
datang dari Asiri dan bahwa larangan perjalanan dikenakan terhadap
Qahtani.
Jubeir menolak memastikan atau menyangkal apakah mereka saat ini ditahan, merujuk pada pertanyaan ke jaksa Saudi tersebut.
Anggota
Partai Hadash yang pro-komunis, Raja Zaatara, yang pernah menyamakan
ISIS dengan Zionis diangkat sebagai wakil wali kota Haifa di Israel.
Foto/Haaretz/Rami Shllush
HAIFA
- Anggota Partai Hadash yang pro-komunis, Raja Zaatara, diangkat
sebagai Wakil Wali Kota Haifa di Israel. Namun, penujukannya memicu
kecaman publik karena dia pendukung Hamas dan Hizbullah dan pernah
menyamakan ISIS dengan gerakan Zionis.
Zaatara adalah politisi Israel-Arab. Dia diangkat wali kota terpilih Haifa, Einat Kalisch Rotem, sebagai wakilnya.
Zaatara
akan mendampingi Rotem dalam 2,5 tahun sebagai pemimpin kota Haifa
sesuai perjanjian rotasi dengan ketua fraksi Meretz, Rabbi Dubi Haiyun.
Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memimpin banyak demonstrasi di mana bendera-bendera Palestina dikibarkan.
Dalam demonstrasi tiga bulan lalu, Zaatara mengatakan kepada Yedioth Ahronoth
bahwa dia memprotes blokade terhadap Gaza, pembunuhan para demonstran
Palestina yang tidak bersenjata, kebijakan penindasan dan intimidasi.
Dia
juga pernah berbicara di panel di Universitas Bar-Ilan tiga tahun lalu
yang memicu memicu kemarahan publik. Kala itu, dia membandingkan
kelompok Islamic State (ISIS) dengan gerakan Zionis.
"Di
mana mereka (ISIS) mempelajari kejahatan-kejahatan ini? Cari tahu apa
yang dilakukan gerakan Zionis pada tahun 1948. Pemerkosaan, penjarahan,
pembunuhan dan pembantaian dilakukan di sini," katanya.
Ketika
ditanya apakah Hamas adalah organisasi teror, anggota partai Hadash ini
menjawab; "Tidak. Negara yang diduduki memiliki hak untuk menolak
pendudukan."
Penduduk Haifa merasa bingung dengan pilihan Rotem
yang memilih Zaatara sebagai wakilnya. "Ini memalukan, orang yang
mendukung musuh-musuh terburuk Israel diangkat sebagai wakil wali kota,"
kata salah satu warga Haifa kepada Ynet, yang tak disebutkan namanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arye Dery telah berusaha untuk memblokir penangkatan Zaatara sebagai Wakil Wali Kota Haifa.
"Raja
Zaatara, seorang anggota dewan kota Haifa, telah menyatakan dukungan
untuk Hizbullah dan Hamas, telah mendukung boikot terhadap Israel dan
bertindak menentang Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Orang
seperti itu tidak dapat disebut sebagai wakil wali kota seperti yang
dilakukan oleh wali kota Haifa," kata Dery di Twitter, seperti dikutip Haaretz, Minggu (9/12/2018).
Dery
telah menanyakan penasihat hukumnya tentang masalah ini. Sementara itu,
para politisi Israel juga ramai-ramai menentang penunjukan Zaatara
sebagai wakil wali kota Haifa.
Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.
Foto: Reuters
AS telah memberikan bantuan militer kepada koalisi sejak 2015.
CB,
ABU DHABI -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan
mereka ingin tetap melanjutkan dukungan kepada Arab Saudi di perang
Yaman. AS juga ingin melanjutkan upaya mereka melawan pengaruh Iran dan
pemberontakan di negara-negara Arab.
"Dalam sistem kami ada tekanan, entah itu menarik diri dari konflik
atau menghentikan dukungan dari koalisi yang mana sangat ditentang oleh
pemerintah, kami yakin dukungan untuk koalisi dibutuhkan, mengirim pesan
yang salah jika kami menghentikan dukungan," kata Wakil Asisten
Sekretaris Departemen Luar Negeri AS untuk Negara-negara Arab di Teluk,
Timothy Lenderking, Ahad (9/12).
Sejak pembunuhan jurnalis
Jamal Khashoggi 2 Oktober lalu di kantor konsulat Arab Saudi di
Istanbul, Turki, para senator AS menekan pemerintah menghentikan
dukungan mereka terhadap Arab Saudi di perang Yaman. Pada bulan lalu,
Senator-senator AS telah melakukan pemungutan suara untuk membuat
resolusi agar AS menghentikan dukungan militer mereka kepada koalisi
yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.
Mereka juga meminta
pemerintahan AS berhenti menjual senjata dan memberikan informasi
intelijen kepada Arab Saudi. AS telah memberikan bantuan militer kepada
koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman untuk memerangi pemberontak
Houthi sejak 2015.
Bulan lalu. Amerika Serikat
menghentikan pengisian bahan bakar kepada pesawat-pesawat yang mereka
pinjamankan ke koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Pesawat-pesawat
tersebut bertanggung jawab atas kematian ribuan warga sipil di Yaman.
Kepastian
untuk melanjutkan dukungan kepada koalisi Arab Saudi tersebut
dinyatakan setelah ada perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di
Swedia. Pekan ini para pemimpin negara-negara Arab juga mengadakan rapat
untuk membicarakan perang Yaman di Riyadh, Arab Saudi.
Lenderking
mengatakan perundingan damai di Swedia menjadi langkah yang sangat
penting untuk menghentikan perang yang telah menewaskan ribuan orang dan
mengancam jutaan orang lainnya kelaparan. Ia mengatakan perundingan
damai ini tidak akan berjalan dengan mudah.
Tapi,
lanjutnya, ada sinyal perundingan tersebut berjalan dengan konstruktif.
Pemerintah AS juga ingin pertemuan yang fokus pada langkah-langkah
membangun kepercayaan dan transisi badan pemerintah menghasilkan sesuatu
yang konkrit.
"Kami mencari arah dimana persatuan Yaman
tumbuh dan stabil dibandingkan menguras stabilitas regional dan global,
tidak ada masa depan di Yaman untuk ancaman yang didukung Iran terhadap
Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan pusat-pusat vital perekonomian
internasional," kata Lenderking.
Lenderking mengatakan
koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tidak hanya juga melawan
pemberontak Houthi tapi juga Al-Qaida dan ISIS. Yaman berada di sebelah
selatan muara Laut Merah, salah satu rute perdagangan minyak terpenting
di dunia.
Konflik ini dikenal sebagai proxy war
di Timur Tengah antara Arab Saudi dengan Iran. Pemberontak Houthi yang
didukung Iran melawan pasukan yang loyal terhadap pemerintahan presiden
Yaman Abd-Rabbu Monsour Hadi yang didukung koalisi yang dipimpin Arab
Saudi dan Uni Emirat Arab.
Pemberontak Houthi menguasai
ibu kota Yaman, Sana'a setelah merebutnya dari pemerintahan Hadi pada
2014. Sementara pemerintahan Hadi menguasai sebelah selatan Yaman dan
pusatnya di kota terbesar kedua di Yaman, yaitu Eden.
Lenderking
mengatakan para ahli memperkirakan untuk bisa meraih kesepakatan damai
maka 1 juta mantan pemberontak harus menyerahkan senjata merkea.
Dibutuhkan juga reformasi sektor keamanan dan pemulihan infrastruktur
dan perekonomian yang hancur karena perang.
"Upaya awal
pemulihan sedang berjalan tapi untuk rekonstruksi penuh hanya bisa
dilakukan dalam lingkungan yang damai, karena alasan itu kami ingin
menutup ruang terhadap pengaruh Iran yang jahat," kata Lenderking.
Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)
Baghdad, Irak (CB) - Mantan perdana menteri Irak pada Sabtu
(8/12) menolak untuk mengubah daftar Kabinet yang disiapkannya, kendati
ada tuntutan dari penengah kekuasaan dari kubu Syiah, Muqtada As-Sadr.
Tindakan Nouri Al-Maliki itu berarti menciptakan perintang baru di
hadapan upaya untuk membentuk pemerintah, delapan bulan setelah
pemilihan umum.
Lembaga Koalisi Hukum menolak seruan "untuk mengganti Falih Fayyad dan
beberapa calon lain untuk Kabinet baru", kata Al-Maliki dalam satu
taklimat di Ibu Kota Irak, Baghdad.
Ia mengatakan bahwa mengganti Fayyad akan beresiko bagi kestabilan di
Irak sebab tindakan itu menciptakan persepsi bahwa Koalisi Sairoon,
pimpinan As-Sadr, berusaha menekan parlemen dan pemerintah.
Fayyad, mantan penasehat keamanan Perdana Menteri Haidar Al-Abadi,
dicalonkan secara tidak langsung oleh blok Al-Binaa di bawah milisi
Hashd Ash-Shaabi sebagai menteri dalam negeri, kata Kantor Berita
Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang. Namun, ia
menghadapi penolakan keras dari Koalisi Sairoon --yang memboikot
pemungutan suara pada Kamis mengenai Kabinet di Parlemen.
Pada November, Abdul-Mahdi --seorang politikus independen-- diberi lampu hijau oleh Parlemen untuk menyusun pemerintah.
Namun sejak itu, hanya 14 dari 22 menteri Kabinet yang diusulkan oleh
perdana menteri tersebut telah dikonfirmasi di Parlemen, dan delapan
sisa portofolio --termasuk pos penting pertahanan dan dalam negeri--
masih kosong.
Banyak pengamat yang mengetahui proses pembentukan pemerintah menyatakan
penundaan itu terjadi akibat perbedaan pendapat antara kelompok politik
Syiah dan Sunni di negeri tersebut.
Demonstran 'Rompi Kuning' saat akan membakar bendera Prancis dalam demo rusuh, Sabtu (8/12/2018). Foto/REUTERS/Stephane Mahe
PARIS - Pemerintah Prancis, yang sedang menghadapi gelombang demo rusuh,
tidak terima dengan komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri negara Eropa tersebut.
Pemimpin Amerika itu telah menulis serangkaian tweet yang mengkritik kebijakan Presiden Emmanuel Macron dan rating persetujuan kebijakan domestiknya yang rendah.
Protes Paris terhadap Washington disampaikan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian yang berbicara melalui stasiun televisi.
Gelombang
demo rusuh pecah kembali di berbagai wilayah di Prancis pada Sabtu
hingga Minggu. Para pengunjuk rasa anti-pemerintah yang didominasi massa
"Rompi Kuning" berhadapan dengan polisi antihuru-hara yang menembakkan
gas air mata dan meriam air.
Demo yang dimulai sejak November itu
untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sampai
saat ini belum mendapat respons yang jelas dari Presiden Macron.
Massa
di berbagai wilayah, termasuk Paris, marah dengan melemparkan batu,
membakar mobil, serta merusak toko-toko dan restoran. Lebih dari 1.000
demonstran telah ditangkap dan ratusan orang lainnya terluka.
Di saat Prancis diguncang gelombang demo rusuh, Trump mengungkit "Perjanjian Paris".
"Kesepakatan
Paris tidak berjalan dengan baik untuk Paris. Protes dan kerusuhan di
seluruh Prancis. Orang tidak mau membayar uang dalam jumlah besar,
banyak, ke negara-negara dunia ketiga (yang dipertanyakan kemajuannya),
untuk mungkin melindungi lingkungan. Nyanyian 'Kami Ingin Trump!' Cinta
Prancis," tulis Trump di Twitter.
Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian kepada stasiun televisi LCI memprotes keras sikap Trump. "Tinggalkan negara kami," katanya.
"Kami tidak memperhitungkan politik domestik Amerika dan kami ingin itu dibalas," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (10/12/2018).
Le
Drian mengatakan gambar yang diterbitkan di Amerika Serikat dengan
orang-orang yang meneriakkan "Kami ingin Trump" sejatinya dibuat selama
kunjungan Trump ke London beberapa bulan lalu.
Dalam sebuah tweet
terpisah, Trump mengatakan; "Hari yang sangat sedih dan malam di Paris.
Mungkinkah sudah waktunya untuk mengakhiri Perjanjian Paris yang konyol
dan sangat mahal dan mengembalikan uang kembali kepada orang-orang
dalam bentuk pajak yang lebih rendah? AS jauh di depan kurva untuk itu
dan satu-satunya negara besar di mana emisi turun tahun lalu!."
Le
Drian mengatakan kebanyakan orang Amerika tidak setuju dengan Trump
atas keputusannya untuk meninggalkan perjanjian iklim Paris tahun 2015.
Sementara
itu, Presiden Macron diharapkan akan bertemu dengan para pemimpin
serikat pekerja dan berbicara pada publik pada hari ini.
Menteri
Keuangan Bruno Le Maire mengatakan kerusuhan di negaranya merupakan
malapetaka bagi ekonomi Prancis. Menurutnya, pemblokiran nasional telah
menjadi malapetaka bagi lalu lintas serta bagi kunjungan wisatawan ke
Paris. Diperkirakan pendapatan USD1,5 miliar hilang gara-gara gelombang
demo rusuha tersebut.
Aksi demo rompi kuning di Paris, Prancis. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Jakarta, CB -- Pemerintah Prancis
mengatakan pada Minggu (9/12) bahwa lebih dari 1.700 orang telah
ditangkap di seluruh penjuru negeri dalam aksi protes rompi kuning terbaru, Sabtu (8/12).
Kepolisian
juga mengatakan aksi demo rompi kuning yang terjadi kemarin menyebabkan
kerusakan lebih banyak di Paris dibandingkan dengan aksi sepekan lalu.
Pada
Sabtu (8/12), aksi demonstrasi oleh orang-orang berompi kuning diwarnai
kerusuhan di Paris dan sejumlah kota lainnya, seperti Marseille,
Bordeaux, Lyon, dan Toulouse.
Aksi tersebut merupakan demo
di pekan keempat mereka memprotes beban pajak yang dianggap memberatkan
biaya hidup dan protes terhadap Presiden Emmanuel Macron.
Macron yang diserukan untuk mundur oleh para pedemo di kawasan
ikonis Champs-Elysees, Paris, diharapkan mampu mengatasi demonstrasi
melalui pidato yang akan dilakukan beberapa hari mendatang.
Kementerian
Dalam Negeri mengatakan bahwa sebanyak 1.220 orang dari 1.723 orang
yang ditahan kepolisian diminta untuk dibawa ke penjara.
Sedangkan
Kepolisian Paris mengatakan mereka menangkap 1.082 orang pada Sabtu
(8/12), meningkat tajam hingga 412 orang dibanding periode demo
sebelumnya.
Kemendagri Prancis turut mengatakan sebanyak 136 ribu orang terlibat dalam protes yang dilaksanakan kemarin di seluruh Prancis.
Jumlah
tersebut kurang lebih sama dengan aksi pada 1 Desember, namun dengan
kerusakan dan kerusuhan yang lebih besar terutama terjadi di Paris.
Di Paris, pedemo yang mengenakan rompi kuning simbol rakyat pekerja
tersebut membakar mobil, barikade, dan memecahkan jendela-jendela di
bangunan sepanjang kawasan demonstrasi.
Pemerintah Kota Paris
menyatakan bahwa unjuk rasa rompi kuning pada Sabtu (8/12) menyebabkan
lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan ronde 1 Desember 2018.
"Sektor
yang terkait dengan insiden itu jauh lebih besar. Dengan barikade yang
lebih sedikit, ada lebih banyak sebaran, begitu banyak tempat yang
terkena dampak dari aksi kekerasan," kata Deputi Walikota Paris Emmanuel
Gregoire kepada radio France Inter.
"Kemarin ada lebih banyak kerusakan dibandingkan pekan lalu." lanjutnya.
Gerakan
rompi kuning mulai mencuat pada akhir Oktober lalu. Gerakan ini
merupakan aksi proters terhadap pengumuman kenaikan pajak bahan bakar.
Pajak tersebut merupakan strategi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih.
Meski
begitu, gerakan ini meluas menjadi politis untuk melawan Macron.
Pesertanya adalah para penduduk yang tinggal di kota kecil dan pedesaan
di Prancis.
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa
menentang kenaikan harga pajak bahan bakar minyak di ibu kota Paris,
Prancis, pada Sabtu, 8 Desember 2018. Reuters
CB, Paris – Polisi anti-huru hara Prancis
menembakkan gas air mata dan sempat bentrok dengan para pengunjuk rasa,
yang disebut jaket kuning, di pusat ibu kota Paris pada Sabtu, 8
Desember 2018.
Unjuk
rasa ini memasuki pekan keempat, yang memprotes kenaikan biaya hidup
dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk mundur. Unjuk rasa ini
digelar setiap Sabtu selama sebulan terakhir.
Otoritas mengatakan
sebanyak 575 orang telah ditahan sejenak untuk diperiksa. Sedangkan
sebanyak 361 orang tetap ditahan setelah polisi menemukan sejumlah alat
yang bisa dijadikan senjata seperti palu, tongkat baseball, dan bola
logam dari para pengunjuk rasa.
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sekitar Monumen Kemenangan, yang
sempat ditulisi grafiti anti-Macron pada Sabtu pekan lalu. Pada unjuk
rasa pekan lalu itu, demonstran membakar belasan mobil dan menjarah
toko, yang membuat kerusuhan itu sebagai kerusuhan terburuk di Paris
sejak Mei 1968.
Pada
unjuk rasa Sabtu keempat ini, polisi mengatakan ada sekitar 1.500
pemrotes di kawasan Champs Elysees. Sebagian pengunjuk rasa berparade ke
arah timur Paris, yang bakal menjadi lokasi unjuk rasa perubahan iklim
pada Sabtu sorenya. Sebagian lain terlihat memblokade jalur bundaran
yang mengitari Paris pusat.
“Kami naik kereta selama 11 jam untuk
protes hari ini. Kami marah terhadap para teknokrat yang memerintah
kami,” kata Gilles Noblet, seorang pengunjuk rasa dari daerah di Ariege
di barat daya.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe meminta semua pihak menahan diri.
“Kami
akan melakukan semua yang bisa kami lakukan agar hari ini menjadi hari
tanpa kekerasan. Sehingga dialog yang kami lakukan sejak pekan ini dapat
berlangsung secara baik,” kata dia lewat televisi lokal.
Menanggapi
unjuk rasa ini, Phillippe sebenarnya telah mengumumkan pada Selasa
pekan ini bahwa pemerintah menunda kenaikan pajak bahan bakar minyak
selama enam bulan untuk meredakan protes. Ini menjadi langkah mundur
pertama dari pemerintahan Presiden Macron, yang telah berlangsung selama
18 bulan.
Sekitar 89 ribu polisi dikerahkan di seluruh Prancis pada Sabtu kemarin dengan 8000 orang berjaga di Paris.
Menteri Dalam Negeri Prancis,
Christophe Castaner, mengatakan kepada situs berita Brut bahwa
pemerintah telah bersiap menghadapi unjuk rasa ini. Dia meminta
pengunjuk rasa dama tidak bergabung dengan pengunjuk rasa yang brutal.
“Para pembuat masalah hanya bisa efektif jika mereka menyamar sebagai
jaket kuning. Kekerasan tidak pernah menjadi cara yang bagus untuk
mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang saatnya untuk berdiskusi,”
kata dia.
Beberapa tersangka lainnya sudah berhasil diidentifikasi dan kini sedang dicari.
CB,
TEHERAN -- Kepala kepolisian Iran Hossein Ashtari mengatakan pasukan
keamanan Iran telah menangkap 10 tersangka yang diduga terlibat dalam
bom bunuh diri di Chabahar. Bom tersebut menewaskan dua orang petugas
polisi.
"Petunjuk yang bagus sudah diperoleh dan
harapannya dengan kerja sama masyarakat kami bisa mendapatkan petunjuk
yang utama," kata Ashtari seperti dikutip dari kantor berita IRNA, Ahad (9/12).
Ashtari menambahkan beberapa tersangka lainnya sudah berhasil
diidentifikasi dan kini sedang dicari. Bom bunuh diri yang terjadi pada
hari Kamis (6/12) lalu juga melukai 48 orang lainnya.
Kabarnya
bom tersebut dilakukan oleh kelompok Muslim Sunni. Menurut kantor
berita pemerintah pelaku meledakan bom di dekat markas polisi di kota
pelabuhan Chabahar di sebelah selatan Iran.
Bom
bunuh diri cukup jarang terjadi di Iran. Kelompok pemberontak Sunni
sudah beberapa kali melakukan serangan terhadap anggota keamanan selama
beberapa tahun terakhir di Provinsi Sistan-Baluchestan, dimana Chabahar
berada.
Provinsi tersebut menjadi tempat tinggal kelompok minoritas Muslim Sunni. Mayoritas penduduk Iran beragama Muslim Syiah.
Daerah
tersebut juga sudah lama menjadi pusat kekerasan di mana ada banyak
penyulundupan narkoba dan serangan-serangan kelompok separatis.
Media-media Iran melaporkan kelompok pemberontak Muslim Sunni Ansar
al-Furqan telah mengaku bertanggungjawab atas serangan ini.
Sementara
itu pemerintah Iran menuding Arab Saudi dan Amerika Serikat telah
mendanai kelompok-kelompok tersebut. Arab Saudi dan AS telah membantah
tuduhan tersebut.
MOSKOW
- Kremlin, pada Jumat (7/12/2018), mengangkat bahu saat merespons
tuntutan Amerika Serikat (AS) agar membuang rudal berkemampuan nuklir.
Rusia tetap dengan keyakinannya bahwa mereka tidak melanggar perjanjian
kontrol senjata nuklir seperti yang dituduhkan Washington.
"Rusia
tidak melanggar, tidak melanggar dan tetap berkomitmen terhadap
kewajibannya di bawah perjanjian INF," kata juru bicara Kremlin, Dmitry
Peskov, kepada wartawan seperti dikutip Reuters.
Seperti
diberitakan sebelumnya, AS menuntut Rusia untuk membuang dan tidak
memodifikasi peluru kendali (rudal) 9M729 berkemampuan nuklir.
Selanjutnya, Moskow harus kembali mematuhi perjanjian kontrol senjata
nuklir 1987.
"Sebaiknya Anda menyingkirkan sistem, menyingkirkan
peluncur atau mengubah sistem di mana ia tidak melebihi jangkauan,
dengan cara yang dapat diverifikasi," kata Wakil Menteri untuk Kontrol
Senjata dan Keamanan Internasional di Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat, Andrea Thompson.
Pada hari Selasa, AS mengultimatum
Rusia untuk mematuhi Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
1987 dalam waktu 60 hari. Jika tidak, Washington akan mulai menarik diri
dari pakta tersebut.
Ancaman Washington untuk meninggalkan
Perjanjian INF telah memicu kekhawatiran Eropa akan pecahnya perlombaan
senjata nuklir baru antara AS dan Rusia. Bahkan, yang lebih berbahaya
lagi, Eropa berpotensi menjadi medan perang nuklir.
Duta Besar AS
untuk Rusia Jon Huntsman, yang memberi penjelasan kepada wartawan
bersama Thompson, mengatakan bahwa penarikan AS dari perjanjian itu
tidak berarti Washington menjauh dari pengawasan senjata.
"Kami
tetap berkomitmen untuk mengendalikan senjata, tetapi kami membutuhkan
mitra yang dapat diandalkan dan tidak memiliki satu di Rusia pada INF
atau dalam hal ini pada perjanjian lain yang dilanggar," kata Huntsman.
Moskow
sebelumnya telah membantah tuduhan AS soal pengembangan rudal 9M729.
Presiden Rusia Vladimir Putin justru mengancam bahwa negaranya akan
mengembangkan rudal yang dilarang oleh Perjanjian INF jika Amerika
Serikat keluar dari pakta tersebut.
Amerika
Serikat dan sekutu Eropa-nya menuduh rudal jelajah 9M729 Novator, yang
oleh NATO dinamai SSC-8, melanggar batas jangkauan yang ditetapkan dalam
Perjanjian INF yakni dari 500 hingga 5.000 km (310 hingga 3.420 mil).
Perjanjian itu juga melarang produksi dan pengujian rudal serta peluncur dengan jangkauan tersebut.
Perjanjian
INF dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet
Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS. Tujuan dari perjanjian
ini sejatinya untuk melenyapkan rudal jarak menengah dari dua kekuatan
nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan
serangan nuklir dalam waktu singkat.
Jakarta, CB -- Petugas-petugas keamanan China di Provinsi Shandong telah menahan 10 orang yang terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi para veteran militer China pada Oktober lalu.
Sebelumnya,
para veteran militer itu melakukan aksi demonstrasi karena mengeluh
atas uang pensiun dan sejumlah hal yang seharusnya hak justru tak
diterima. Itu sendiri, seperti dilansir Reuters, merupakan persoalan lama di China dan mulai sporadis di protes sejak beberapa tahun ke belakang,
Awal
tahun ini ratusan veteran militer berunjuk rasa di Beijing tengah
selama dua hari, menuntut manfaat-manfaat pensiun yang belum dibayarkan.
Sementara itu aksi yang terjadi pada 4-7 Oktober lalu meledak di
kota Pingdu, Shandong. Kala itu, sebanyak 300 orang dari berbagai bagian
berbeda China berkumpul 'di bawah panji veteran militer'. Aparat
sendiri menyebutkan ekpada media massa bahwa unjuk rasa itu ilegal.
Saat itu, para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan merusak kendaraan-kendaraan.
Sementara
itu, terkait kondisi hak bagi para veteran militer, Kementerian
Keamanan Publik China menyatakan pemerintah berjanji akan
memperlakukannya lebih baik. Salah satunya, dengan pembentukan
Kementerian Urusan Veteran pada tahun ini sebagai bagian dari perombakan
lebih besar departemen-departemen di kementerian.
Sebelumnya,
Presiden China Xi Jinping mengumumkan pada tahun 2015 Tentara Pembebasan
Rakyat memulai pemangkasan jumlah tentara sebanyak 300.000. Pemangkasan
prajurit angkatan perang itu bertujuan membuat sebagian besar
pengurangan pada akhir 2017. Dan, pemerintahan China pun mengklaim
tujuan tersebut telah tercapai.
Massa aksi 812 di Malaysia dan Reuni Akbar 212 di Monas SERAMBINEWS.COM - Aksi 812 di Malaysia yang digelar Sabtu (8/12/2018), menyita perhatian rakyat Indonesia lantaran julukannya mirip dengan Reuni Akbar 212.
Seperti diketahui sebelumnya, Reuni Akbar 212 di Indonesia digelar di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (2/12/2018).
Kedua aksi tersebut mempunyai beberapa persamaan yang sangat mencolok.
Berikut TribunWow rangkum persamaan Aksi 812 di Malaysia dengan Aksi 212 di Indonesia:
1. PESERTA Aksi 812 di Malaysia
Dikutip dari Malaymail, aksi 812 di Daratan Merdeka Malaysia,
ditargetkan oleh penyelenggara dihadiri oleh 500 ribu waraga Malaysia
dari berbagai wilayah.
Sebelum acara dimulai, kepolisian menuturkan jika peserta yang datang
sudah mencapai 55 ribu orang, dan dipastikan akan bertambah ketika
acara sudah berlangsung.
Panitia sebelumnya juga telah mentargetkan 300 ribu peserta akan
datang, sampai akhirnya target tersebut dinaikkan di angka 500 ribu.
Namun secara pasti berapa peserta yang hadir dalam acara tersebut
juga tidak dapat dipastikan lantaran tidak ada pendataan peserta aksi.
Dari pantauan udara, diketahui jika Aksi 812
di Malaysia dengan gerakan anti-ICERD dipenuhi oleh massa dengan
pakaian dominan putih. Pandangan udara dari Dataran Merdeka selama unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur 8 Desember 2018. - (Malaymail/Mukhriz Hazim)Reuni Akbar 212 di Monas
Aksi Reuni Akbar 212 diklaim dihadiri jutaan peserta.
Dilansir Tribunwow dari Wartakotalive, Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ustaz Bernard Abdul Jabbar memberikan penjelasan mengenai jumlah peserta yang datang.
"Kalau dulu sekitaran tujuh juta, tapi sekarang menurut informasi
dari media yang menggunakan drone, itu hampir sekitar 8-10 juta yang
hadir," ujar Bernard di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu
(2/12/2018).
Dari pantauan udara, peserta yang hadir dalam Reuni 212 juga tampak mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna putih.
2. DIKAITKAN POLITIK Aksi 812 di Malaysia
Aksi 812 di Malaysia sempat dikaitkan dengan politik oleh beberapa orang.
Diketahui jika Aksi 812 digelar dan diprakarsai oleh kelompok muslim
Melayu bersama dengan Partai Islam Malaysia (PAS) dan United Malays
National Organisation (Umno).
Mereka beranggapan jika aksi tersebut hanya menguntungkan pihak penyelanggara yakni PAS dan Umno.
Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Partai
Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang
mengungkapkan jika PAS dan Umno justru menyebabkan kecemasan dan juga
ketegangan bagi mereka yang berbicara ke arah ras.
"Kita harus memahami bahwa pertemuan besok antara Umno dan Pas tidak lebih dari pertemuan politik."
"Yang lebih buruk adalah masalah rasial dan agama yang mereka angkat," jelasnya dikutip dari Malaymail.
"Hal ini, jika tidak dimonitor, dapat menciptakan kecemasan dan menimbulkan ketegangan di antara orang-orang."
"Kita harus fokus pada kesatuan pada titik waktu ini," lanjut Datuk Mukhriz, Jumat (7/12/2018).
Namun setelah aksi tersebut digelar, dipastikan jika tujuan dari Aksi
812 murni untuk menolak pemerintah Malaysia meratifikasi gagasan PBB.
Aksi tersebut juga merupakan wujud rasa syukur dari ribuan massa yang
hadir lantaran pemerintah juga mempunyai pemikiran yang sama untuk
tidak menyetujui ICERD. Reuni Akbar 212 di Monas
Reuni Akbar 212 beberapa waktu lalu juga santer dikaitkan dengan gerakan politik.
Namun bantahan demi bantahan dilontarkan oleh beberapa tokoh.
Sebagian besar mengungkapkan jika gerakan tersebut merupakan gerakan moral dan juga wujud silaturahmi dari peserta yang hadir.
Bantahan Reuni Akbar 212 dikaitkan dengan politik juga keluar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
"Tidak
ada satupun yang bisa mendatangkan sebanyak itu, jutaan orang. Partai
kek, tokoh kek, itu enggak ada yang bisa. Itu saya kira gerakan hati,"
ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senin (3/12/2018).
3. LIBATKAN TOKOH Aksi 812 di Malaysia
Dalam aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik terlihat menghadiri gerakan anti-ICERD tersebut.
Dikutip dari Malaymail, tokoh yang hadir dalam Aksi 812 yakni
Presiden Umno Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, mantan Perdana Menteri
Datuk Seri Najib Razak, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan
Wakil Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man. Reuni Akbar 212 di Monas
Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik di Indonesia juga turut hadir dalam reuni akbar tersebut.
Mereka yang hadir di antaranya calon presiden nomor urut 2 Prabowo
Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan,
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan sejumlah tokoh lain. 4. SELEBRITI Aksi 812 di Malaysia
Selain dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, beberapa rekan selebriti juga diketahui turut hadir dalam Aksi 812 di Malaysia.
Mereka adalah pembaca acara televisi Azwan Ali, penyanyi Malaysia Datuk Hattan, komedian Abon dan juga aktor Mustapha Kamal.
Reuni Akbar 212 di Monas
Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, Reuni Akbar 212 di Indonesia juga diketahui dihadiri oleh sejumlah selebriti.
Di antaranya Irwansyah, Tengku Wisnu, Ayu Azhari, Mulan Jameela, sampai dengan Mario Irwinsyah. Sejumlah selebriti ikut dalam Acara Reuni Akbar 212 di
kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).
(Instagram @ayukhadijahazhari/teukuwisnu)5. TERTIB Aksi 812 di Malaysia
Dalam Aksi 812 di Malaysia, penyelenggara mengimbau peserta aksi tidak merokok pada saat aksi digelar.
Imbauan tersebut dilakukan untuk mendukung peraturan Anti-Merokok oleh Kementrian Kesehatan.
Melalui pembawa acara seruan tersebut dilontarkan.
"Harap hancurkan rokok Anda jika Anda merokok. Kami ingin mengadakan pertemuan yang sehat," kata pembawa acara.
Dikutip dari Malaymail, hal tersebut dipatuhi oleh massa Aksi 812 di Malaysia.
Banyak dari mereka yang mematikan rokoknya setelah mendapatkan seruan dari pembawa acara dan juga panitia penyelenggara.
Ribuan orang menghadiri unjuk rasa anti ICERD di Dataran Merdeka Sabtu (8/12/2018) (News Straits Times/Asyraf Hamzah)Reuni Akbar 212 di Monas
Aksi 212 di Monas, panitia mengimbau agar seluruh peserta tidak menginjak rumput yang ada di sekitar lokasi.
Dikutip dari Wartakotalive, para peserta reuni akbar tampak saling mengingatkan imbauan dari panitia.
Mereka bersama-sama menjaga ketertiban kawasan Monas.
"Jangan menginjak rumput, nanti viral. Ayo lewat pinggir," ujar salah satu peserta di lokasi, Minggu (2/12/2018).
"Tolong sampahnya disimpan dulu, jangan buang sembarangan," ucap penjaga keamanan Reuni 212.
Imbauan tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh peserta.
Setelah selesai acara, rumput di Monas tidak mengalami kerusakan dan sampah-sampah juga tidak berserakan. Suasana kawasan Monas bersih dari sampah, rumput pun steril
dari ribuan para peserta Reuni 212, Minggu (2/12). (Warta Kota/Anggie
Lianda Putri)6. KUMPULKAN SAMPAH Aksi 812 di Malaysia
Peserta Aksi 812 di Malaysia dengan sukarela mengumpulkan sampah di aksi unjuk rasa gerakan anti-ICERD di Daratan Merdeka Kuala Lumpur.
Salah seorang peserta yakni Azmi Ismail (36) dan Abdul Rashid (49) mengungkapkan tujuan mereka melakukan aksi tersebut.
Dari penuturannya diketahui jika upaya mengumpulkan sampah tersebut untuk menciptakan Malaysia yang lebih bersih.
Dilansir TribunWow dari Malaymail, mereka berkeliaran di sekitar Daratan Merdeka dan berteriak 'Sampah, Sampah, Sampah'.
Mereka juga terlihat membawa kantong hitam besar yang dijinjing bersama-sama.
Tidak hanya mengambil sampah milik peserta lain, mereka juga tampak memungut sampah yang berserakan di tanah.
“Setiap kali kami mulai mengumpulkan sampah, kami melihat bahwa orang lain akan mulai melakukannya juga.
“Kami memiliki anggota ketiga, dia ada di suatu tempat di persimpangan jalan untuk merawat kantong sampah kami,” kata Azmi. Wakil calon parlemen Tumpat Tengku Yusuf Tengku Ismail
bersama dengan kolektor sampah Azmi dan Abdul. (Malaymail/Gambar oleh
Azril Annuar)Reuni Akbar 212 di Monas
Hal menarik tersebut juga tampak pada Aksi Reuni 212 di Monas Minggu (2/12/2018).
Dilansir dari Tribunnews, sejumlah peserta Reuni Akbar 212 membawa kantong plastik untuk tempat sampah yang dipungut dari sekitaran Monas.
Mereka juga saling meningatkan pada peserta lain yang memiliki sampah untuk membuangnya ke tempat yang telah disediakan.
"Ayo sampahnya jangan dibuang sembarang ya, silakan yang mau buang
sampah ke sini. Silahkan yang ada sampah buang ke sini ya," kata seorang
perempuan yang membawa kantong plastik hitam.
Di beberapa titik trotoar juga disediakan banyak kantong plastik hitam untuk memudahkan peserta Reuni Akbar 212 membuang sampah. Aksi 212- Peserta Reuni Akbar 212 Punguti Sampah, Jualan Pedagang Raup Untung 10 Kali Lipat (Warta Kota/Muhammad Azzam)
Pandangan udara dari Dataran Merdeka selama unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur 8 Desember 2018. - (Malaymail/Mukhriz Hazim) CBCOM - Ribuan orang Malaysia berkumpul di jalan-jalan ibu kota Kuala Lumpur dan melakukan unjuk rasa penolakan diskrimasi ras.
Dilansir TribunWow dari Malaymail, demonstrasi
dilakukan untuk menentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).
Demontrasi tersebut diselenggarakan oleh kelompok muslim Melayu bersama dengan Partai Islam Malaysia (PAS) dan United Malays National Organisation (Umno).
Dari
demonstrasi tersebut, panitia menyatakan jika sebanyak 500 ribu
partisipan bergabung untuk mengikuti acara yang dipusatkan di Dataran
Merdeka, Sabtu (8/12/2018).
Pandangan udara dari Dataran Merdeka selama unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur 8 Desember 2018. - (Malaymail/Mukhriz Hazim)
Namun, menurut penuturan dari pihak kepolisian, massa yang datang yakni sekitar 55 ribu orang.
Demonstrasi tersebut juga diketahui merupakan ucapan terimakasih kepada pemerintah Malaysia yang tidak meratifikasi ICERD yang digagas oleh PBB.
Unjuk rasa tersebut berlangsung di Jalan Raja mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 waktu Malaysia.
Untuk memberikan fasilitas kepada rakyat yang melakukan aksi, pihak
kepolisian setempat juga telah menutup enam ruas jalan di wilayah Kuala
Lumpur.
Hal menarik yang disoroti dari aksi 812 di Malaysia tersebut yakni aksi demonstrasi dimulai secara damai dan juga berakhir damai, tanpa ada insiden yang merugikan.
Beberapa tokoh pollitik juga turut hadir dalam aksi 812 tersebut.
Mereka diantaranya Presiden Umno, Datuk Seri
Dr Ahmad Zahid Hamidi, mantan perdana menteri Datuk Seri Najib Razak,
Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan wakil presiden PAS Tuan
Ibrahim Tuan Man.
Ribuan orang menghadiri unjuk rasa anti ICERD di Dataran Merdeka hari ini (News Straits Times/Asyraf Hamzah)
Tak hanya itu, sejumlah selebriti juga turut hadir diantaranya pembaca acara televisi Azwan Ali, penyanyi Malaysia Datuk Hattan, komedian Abon dan juga aktor Mustapha Kamal.
Dikutip dari News Straight Times, ada beberapa pihak yang justru tidak menyetujui aksi tersebut.
Mereka beranggapan jika aksi yang dilakukan merupakan aksi yang hanya menguntungkan PAS dan juga Umno.
Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia
(Bersatu), Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang mengungkapkan jika PAS dan
Umno justru menyebabkan kecemasan dan juga ketegangan bagi meraka yang
berbicara ke arah ras.
"Kita harus memahami bahwa pertemuan besok antara Umno dan Pas tidak
lebih dari pertemuan politik. Yang lebih buruk adalah masalah rasial dan
agama yang mereka angkat.
"Hal ini, jika tidak dimonitor, dapat menciptakan kecemasan dan
menimbulkan ketegangan di antara orang-orang. Kita harus fokus pada
kesatuan pada titik waktu ini," kata Datuk Mukhriz Jumat (7/12/2018).
Setelah aksi 812 atau disebut dengan aksi anti-ICERD selesai digelar,
pihak penyelenggara memperkirakan jika target yang ingin mereka raih
telah terpenuhi.
Para penonton Reli terlihat meninggalkan rapat umum yang diadakan di
Dataran Merdeka. - (News Straits Times/NSTP / ASYRAF HAMZAH)
Sebelumnya diketahui jika unjuk rasa digelar untuk menuntut pemerintah Malaysia agar tidak meratifikasi konveksi ICERD yang digagas oleh PBB.
Namun sebelum aksi digelar, pemerintah telah menyatakan tidak akan meratifikasi konvensi tersebut.
Hal tersebut tidak membuat penyelenggara membatalkan aksi 812 itu, namun kemudian mempertahankan aksi yang dihadiri ribuan orang dari berbagai penjuru Malaysia.
ICERD dianggap sebagai ancaman bagi hal-hak Islam dan Melayu dibawah Konstitusi Federal.
Massa yang melakukan aksi awalnya berkumpul di lima titik yakni pusat
perbelanjaan Sogo, Putra World Trade Centre (PWTC), Masjid Jamek,
Masjid Nasional dan Istana Negara - ke Dataran Merdeka.
Mereka juga diketahui menggunakan transportasi umum dari Kelantan dan Penang.
Diketahui sebanyak 50 bus mengangkut anggota PAS ke Kuala Lumpur sejak dua hari yang lalu.
Melalui pidatonya, pemimpin Umno menyebutkan jika isu-isu berkaitan dengan hak islam juga harus diperhatikan.
"Kerja sama antara Umno dan PAS harus pada isu-isu yang berkaitan
dengan hak-hak Islam dan Melayu. Seharusnya tidak hanya fokus pada
tujuan politik.
Orang-orang berharap kerjasama antara Umno dan PAS. Oleh karena itu,
mulai sekarang, saya ingin anggota Pas dan Umno disatukan." ucap Ahmad
Zahid Sabtu (8/12/2018).
Pemerintah
Filipina dilaporkan batal membeli helikopter tempur dari Rusia dan
lebih memilih membeli helikopter dari Amerika Serikat, untuk menghindari
sanksi. Foto/Sputnik
MANILA
- Pemerintah Filipina dilaporkan batal membeli helikopter tempur dari
Rusia dan lebih memilih membeli helikopter dari Amerika Serikat (AS).
Ini dilakukan Filipina untuk menghindari sanksi AS.
Seperti diketahui, di bawah The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA),
yang ditandatangani pada bulan Agustus 2017, AS menargetkan ekspor
militer Rusia dan mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap
negara-negara yang memperoleh perangkat keras militer Rusia.
Melansir
Sputnik pada Sabtu (8/12), Menteri Pertahanan Filipina, Delfin
Lorenzana mengumumkan Manila telah memutuskan untuk membeli 16
helikopter Black Hawk dari AS dengan nilai USD 240 juta, dibanding
Mi-171 Rusia.
Filipina sejatinya mempunyai tiga sampai empat
pilihan untuk membeli helikopter tempur. Selain AS dan Rusia, Manila
juga sempat berencana membeli helikopter Bell 412 dari Kanada.
Tetapi
kesepakatan dengan Kanada dibatalkan oleh Ontario atas kekhawatiran
bahwa Manilla dapat menggunakannya untuk melawan pemberontak lokal.
Selain dari ketiga negara itu, Filipina juga sempat menjajaki rencana
pembelian helikopter dengan Korea Selatan.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin
Lorenzana (tengah) membidik senapan otomatis dalam upacara penyerahan
bantuan militer darurat dari China kepada FIlipina di kamp militer di
Camp Aguinaldo di kota Quezon, metro Manila, Filipina, Kamis
(5/10/2017). (REUTERS/Romeo Ranoco )
Manila (CB) - Filipina akan membeli 16 helikopter Black
Hawk dari Sikorsky Aircraft Corp seharga 240 juta dolar, menghindari
peralatan Rusia - yang lebih murah - karena hukuman Amerika Serikat
terhadap ekspor militer Rusia, kata kepala pertahanan Filipina pada
Jumat.
Filipina semula setuju membeli 16 helikopter Bell 412 dari Kanada tapi
kesepakatan itu dibatalkan pada Februari sesudah Kanada menyatakan
keprihatinan bahwa pesawat tersebut dapat digunakan untuk memerangi
pemberontak.
Filipina kemudian mempertimbangkan beberapa helikopter lain, termasuk
S-70 Black Hawk Sikorsky, Mi-171 Rusia, Surion Korea Selatan, dan AW139
Agusta Westland.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyatakan angkatan udara akan
menandatangani perjanjian pada awal tahun depan untuk 16 Black Hawk,
meskipun Rusia menawarkan harga terendah kedua.
"Tapi, sangat sulit untuk membayar mereka karena hukuman Amerika Serikat," kata Lorenzana kepada wartawan di acara keamanan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun lalu menandatangani
undang-undang menghukum Rusia karena mencaplok Krimea dari Ukraina pada
2014, mendukung pemerintah Suriah dan dugaan ikut campur dalam pemilihan
presiden Amerika Serikat. Semua tuduhan itu ditolak Kremlin.
Sekutu Amerika Serikat, seperti, Filipina -yang membeli senjata dan
peralatan dari Rusia, pembuat kedua terbesar senjata di dunia- juga akan
dihukum dan akan mengalami gangguan dalam pengiriman senjata tersebut.
S-70 digolongkan sebagai helikopter serbaguna.
Angkatan udara Filipina juga berusaha memperhingga 10 helikopter serang pada tahun depan.
Filipina menghabiskan 300 miliar peso (84 triliun rupiah) selama lima
tahun ke depan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, menggantikan
kapal perang masa Perang Dunia II dan pesawat tempur dan helikopter kuno
zaman Perang Vietnam.
Filipina baru-baru ini mendapatkan 12 pesawat tempur ringan dari Korea
Selatan, kapal perbekalan dari Indonesia, dan kendaraan lapis baja serta
peluru kendali kapal dari Israel.
Presiden
Amerika Serikat (AS), Donald Trump melemparkan kritikan tajam terhadap
mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melemparkan kritikan
tajam terhadap mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson. Kritikan
ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan Tillerson mengenai
Trump.
Melalui akun Twitternya, Trump awalnya memuji Menteri
Luar Negeri AS saat ini, Mike Pompeo. Di mana, Trump menyebut Pompeo
sebagai sosok yang luar biasa dan sangat pekerja keras.
Dia lalu
mengkritik Tillerson, dengan menyebutnya sebagai sosok yang sangat malas
dan juga sangat bodoh. Trump mengaku menyesal tidak memecat Tillerson
lebih cepat.
"Mike Pompeo melakukan pekerjaan hebat, saya sangat
bangga padanya. Pendahulunya, Rex Tillerson, tidak memiliki kapasitas
mental yang dibutuhkan. Dia sangat bodoh dan saya tidak bisa
menyingkirkannya cukup cepat. Dia malas sekali," kicau Trump, seperti
dilansir Al Arabiya pada Sabtu (8/12).
Sebelumnya diwartakan,
Tillerson, yang berbicara dalam acara penggalangan dana untuk MD
Anderson Cancer Center di Houston, mengatakan bahwa Trump beberapa kali
menyuruhnya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
"Ketika
Presiden mengatakan, ini sesutau yang ingin dia lakukan dan inilah
bagaimana caranya ingin melakukannya. Dan saya harus mengatakan
kepadanya, bahwa saya mengerti apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia
tidak bisa melakukannya dengan cara itu. Karena itu melanggar hukum,"
kata Tillerson.
Tillerson
lalu mengatakan, Trump adalah seseorang yang sangat tidak disiplin,
tidak suka membaca, tidak membaca laporan briefing dan bertindak hanya
berdasarkan instingnya.
Mantan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson menyebut
Presiden AS, Donald Trump sosok yang ceroboh, yang tidak taat pada
peraturan. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson
mengungkapkan unek-uneknya mengenai Presiden AS, Donald Trump. Tillerson
menyebut Trump sosok yang ceroboh, yang tidak taat pada peraturan.
Tillerson,
yang berbicara dalam acara penggalangan dana untuk MD Anderson Cancer
Center di Houston, mengatakan bahwa Trump beberapa kali menyuruhnya
untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
"Ketika Presiden
mengatakan, ini sesutau yang ingin dia lakukan dan inilah bagaimana
caranya ingin melakukannya. Dan saya harus mengatakan kepadanya, bahwa
saya mengerti apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia tidak bisa
melakukannya dengan cara itu. Karena itu melanggar hukum," kata
Tillerson.
"Trump adalah seseorang yang sangat tidak disiplin,
tidak suka membaca, tidak membaca laporan briefing dan dia bertindak
berdasarkan instingnya," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency
pada Sabtu (8/12).
Seperti diketahui, hubungan Tillerson dan
Trump sendiri diketahui memang tidak pernah harmonis. Dalam masa
baktinya selama 14 bulan sebagai Menlu AS, Tillerson disebut-sebut kerap
terlibat perselisihan dengan Trump.
Trump akhirnya memecat
Tillerson pada tahun lalu dan menggantikanya dengan dengan Mike Pompeo,
yang saat itu menjabat sebagai kepala CIA.
China mengancam akan menjatuhi sanksi berat bagi Kanada atas penangkapan bos Huawei. (Foto: REUTERS/Aly Song)
Jakarta, CB -- Chinamengancam akan memberikan konsekuensi berat kepada Kanada jika tak segera membebaskan petinggi Huawei, Meng Wanzhou yang ditangkap pada Sabtu (1/12) lalu. China menyebut penangkapan Wanzhou sebagai kasus yang 'sangat jahat'.
Dalam
keterangan resmi seperti dilansir Reuters, Kementerian Luar Negeri
China mengatakan bahwa Wakil Meneteri Luar Negeri Le Yucheng telah
mengeluarkan peringatan dan memanggil duta besar Kanada di Beijing
sebagai bentuk protes keras.
"China mendesak Kanada untuk segera
membebaskan Wanzhou yang ditahan, dan dengan sungguh-sungguh melindungi
hak yang sah. jika tidak, Kanada harus bersiap menerima konsekuensi
serius," ungkap Yucheng.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada Chrystia
Freeland mengatakan hingga Sabtu belum ada informasi lebih lanjut dari
Menlu terkait kasus ini. Freeland mengatakan sejauh ini Kanada memiliki
hubungan penting dan telah meyakinkan bahwa Wanzhou memiliki akses
konsuler.
Penangkapan CFO sekaligus anak pendiri Huawei, Meng
Wanzhou pekan lalu di Kanada bersamaan dengan pertemuan antara Presiden
AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Argentina untuk
membahas permalasahan perang dagang.
Wanzhou ditangkap saat sedang transit penerbangan di Kanada dari AS atas
tuduhan berkomplot untuk menipu beberapa lembaga keuangan. Jika
dinyatakan bermasalah, Wanzhou akan menghadapi tuntutan lebih dari 30
tahun penjara.
Kabar penangkapan Wanzhou telah mengguncang pasar
saham dan membuat tensi perang dagang kian memanas. Di sisi lain, PM
Kanada sebelumnya telah membantah turut campur tangan dalam penangkapan
Wanzhou.
Jakarta, CB -- Tentara Israelmelepaskan tembakan ke arah aktivis Hizbullah yang berada di perbatasan Libanon dengan negara Yahudi tersebut.
Itu
menjadi penembakan pertama setelah Israel menggencarkan operasi
antiterowongan di dalam teritorialnya. Seperti dilansir Reuters, belum
ada laporan korban dari aksi penembakan tersebut.
Juru bicara militer Israel Letkol Jonathan Conricus mengatakan
sebelum penembakan dilakukan, tiga anggota berpakaian sipil mencoba
melepaskan bom asap ke kawasan itu. Namun, sebelum tindakan dilakukan,
militer Israel melepas tembakan.
Sementara itu secara
terpisah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Presiden
Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut Netanyahu memberikan
informasi kepada Putin perihal operasi antiterowongan di perbatasan
dengan Libanon.
Netanyahu mengatakan terowongan-terowongan itu
dibuat para pejuang Hizbullah yang ingin melakukan infilttrasi ke
wilayah Israel dari Libanon, lalu memulai serangan.
Putin Menjawab: Netanyahu Harus Menjaga Stabilitas Wilayah
Dalam
panggilan telepon tersebut, Putin hanya menjawab singkat yakni agar
lebih menekankan dan memastikan stabilitas kawasan Timur tengah.
Rusia
sendiri diketahui memiliki hubungan yang baik dengan Hizbullah.
Terutama, dalam hal membantu Suriah yang dipimpin Bashar al Assad.
Hizbullah Libanon memiliki kaitan dengan Assad, begitu pun Iran.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) patroli di wilayah perbatasan Israel-Lebanon di dekat Kfar Kila. Foto/REUTERS/Karamallah Daher
TEL AVIV
- Militer Israel menembaki para militan Hizbullah Lebanon di perbatasan
kedua negara. Para militan sekutu Iran itu dituduh Tel Aviv sedang
menggali terowongan yang akan digunakan untuk menyerang Israel.
Tembakan itu merupakan yang pertama kali diletuskan militer Tel Aviv di sepanjang perbatasan kedua negara sejak IDF meluncurkan Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) di sepanjang sisi perbatasan utara kedua negara untuk menghancurkan terowongan Hizbullah.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan rentetan tembakan yang dilepaskan pada hari Sabtu tersebut sebagai peringatan.
"Siapa
pun yang memasuki terowongan dari sisi Lebanon hidupnya berisiko," kata
juru bicara IDF Brigadir Jenderal Ronen Manelis, yang dikutip Jerusalem Post, Minggu (9/12/2018).
Manelis
mengatakan, pasukan IDF tiga orang yang mencurigakan yang mencoba
mendekati wilayah perbatasan untuk menggali terowongan.
"Pasukan
menembaki para tersangka sesuai aturan," kata Manelis. Menurutnya,
orang-orang itu yang telah mengambil keuntungan dari cuaca buruk untuk
mencoba mencuri peralatan IDF sudah melarikan diri.
IDF percaya
ketiga orang itu anggota Hizbullah. Menurut IDF, pasukan Tentara
Nasional Lebanon juga melepaskan tembakan ke area patroli mereka di saat
kabut tebal melanda. IDF mengklaim pasukan Lebanon beroperasi untuk
melawan Hizbullah.
Pada hari Jumat, Menteri Intelijen Israel,
Israel Katz, mengatakan bahwa negaranya akan mempertimbangkan opsi
militer di wilayah Lebanon selatan jika diperlukan.
"Jika kami
berpikir bahwa untuk menggagalkan terowongan yang dioperasikan di sisi
lain, maka kami akan beroperasi," kata Katz kepada RadioTel Aviv 102FM.
Sebelumnya,
IDF menerbitkan informasi tentang desa Ramya, di Lebanon, yang jadi
lokasi penggalian terowongan sebagai pintu masuk ke Israel. Data itu
telah diberikan kepada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon. Tak
lama kemudian, juru bicara IDF mengklarifikasi bahwa tentara Tel Aviv
tidak secara fisik mengungkap pintu masuk di perbatasan Israel.
Ilustrasi teknisi memeriksa kesiapan
sistem peluru kendali AIM-120C-7 AMRAAM buatan Raytheon, Amerika
Serikat. Peluru kendali ini semula diproduksi Hughes sebelum diakuisisi
Raytheon. (wikipedia.org)
Ankara, Turki (CB) - Penjualan senjata Amerika Serikat ke
Timur Tengah telah mengubah wilayah itu jadi "tong mesiu" --kondisi yang
mudah berubah jadi berbahaya, demikian bunyi tudingan menteri luar
negeri Iran pada Sabtu (8/12).
"Jumlah senjata yang dijual AS ke wilayah kami sangat luar biasa dan di
luar kebutuhan wilayah ini," kata Mohammad Javad Zarif kepada wartawan,
sebagaimana diberitakan Kantor Berita Iran, IRNA.
"Kebijakan AS telah menghadirkan banyak senjata modern, yang
menghancurkan, ke wilayah ini, yang tak membantu untuk mewujudkan
keamanan dan perdamaian regional," kata Zarif sebelum Konferensi Kedua
Para Pemimpin di Teheran.
Ketika ditanya mengenai tuduhan AS bahwa Iran mengujicoba rudal yang
mampu menjangkau Eropa, Zarif mengatakan para pejabat AS "tak
menyia-nyiakan usaha untuk mengganggu hubungan antara Iran dan Eropa.
Jadi mereka menggunakan tuduhan tanpa dasar belakangan ini", kata sumber
yang sama.
"Mereka berusaha menyelewengkan masalah regional," kata Zarif,
sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di
Jakarta, Ahad siang.
"Kami telah membaca di media Amerika bahwa senjata AS berada di tangan
Al-Qaida di Yaman dan Da`esh di Suriah, dan ini adalah bahaya yang
mengancam wilayah kita," kata Zarif, sebagaimana dilaporkan IRNA.
Turki juga telah mengungkapkan keberatan dengan pasokan senjata AS ke kelompok teror YPK/PKK di Suriah Utara.
Mengenai penangkapan Meng Wanzhou, pejabat pelaksana perusahaan China,
Huawei, Zarif mengatakan, "AS, yang terkucil di pentas dunia, memasuki
perang (dagang) dengan China dan bahkan menangkap pejabat pelaksana
senior Huawei. Itu memperlihatkan keputusasaan AS dan bukan
kekuasaannya."
AS telah menyatakan Meng, putri pendiri Huawei, memanfaatkan kantor anak
perusahaan tak resmi yang bernama Skycom untuk melakukan bisnis dengan
Iran, tindakan yang melanggar sanksi AS.
Konferensi Para Pemimpin, yang dituanrumahi oleh Teheran dan diikuti
oleh Afghanistan, Turki, Pakistan, China dan Rusia, dipusatkan pada
"Tantangan Terorisme dan Hubungan Antar-Wilayah".
