Rusia mengirim 49 unit sistem pertahanan udara anti-rudal S-300 ke Suriah.
CB,
DAMASKUS -- Tentara Suriah mengakui sistem pertahanan udara S-300 milik
Rusia tidak menghilangkan risiko serangan Israel. Namun, menurut kepala
biro politik Tentara Suriah Brigrade Jendral Hasan Ahmad Hasan sistem
pertahanan udara itu mengurangi kemungkinan keberhasilan serangan udara
Israel.
"Dalam strategi militer tidak akan konsep probalitas nol, kami tidak
bisa mengatakan kemungkinannya menjadi nol, karena kami bicara tentang
langit terbuka, perbatasan yang panjang, berbagai teknologi," kata
Hasan, seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (8/11).
Pada
awal Oktober lalu, Rusia sudah mengirim 49 unit sistem pertahanan udara
anti-rudal S-300 ke Suriah. Moskow akan mengirim S-300 sistem
pertahanan udara anti-rudal ke Suriah sebagai tanggapan atas peran
Israel dalam jatuhnya pesawat Rusia Il-20 bulan September lalu.
"Oleh
karena itu, saya tidak bisa mengatakan pada akhir tidak akan ada
kemungkinan serang, tapi probabilitas kesuksesan serangannya dapat
berkurang," tambah Hasan.
Selain sistem pertahanan udara
Rusia juga mengirimkan 49 peralatan lainnya. Seperti radar, sistem
akusisi target dasar, pos komando dan empat peluncur rudal.
Pengiriman
sistem pertahanan udara ini sempat menciptakan ketegangan terutama
dengan Israel dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah
mengirim sistem pertahanan udara anti-rudal ke Suriah melalui sambungan
telpon.
"Mengirim persenjataan canggih ke tangan yang
tidak bertanggungjawab akan meningkatkan bahaya di regional (Timur
Tengah)," kata Netanyahu kepada Putin bulan Oktober lalu.
Penasihat
Keamanan Nasional Amerika John Bolton juga memperingatkan keputusan
Rusia ini. Menurut Bolton memberikan persenjataan canggih ke Suriah
adalah sebuah kesalahan besar dan akan meningkatkan ketegangan dalam
skala yang lebih besar lagi di perang yang sudah terjadi selama tujuh
tahun.
Pengacara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terjerat kasus suap pembelian kapal selam Jerman Thyssenkrupp. Foto/Istimewa
YERUSALEM
- Polisi Israel merekomendasikan tuduhan suap kepada pengacara Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lima tersangka lainnya atas
pembelian kapal selam Jerman Thyssenkrupp senilai USD2 miliar.
Netanyahu
ditanyai oleh polisi dalam penyelidikan kasus itu tetapi, dalam sebuah
pernyataan yang mengumumkan kesimpulannya, polisi menegaskan kembali
bahwa perdana menteri Israel bukan tersangka.
Kesepakatan untuk
tiga kapal selam dan empat kapal patroli telah menjadi subyek
penyelidikan korupsi sejak 2016 setelah Channel 10 TV Israel melaporkan
bahwa David Shimron, pengacara pribadi Netanyahu dan kerabat jauh, juga
mewakili agen lokal Thyssenkrupp Marine Systems, meningkatkan
kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan.
"Saya tidak
melakukan kejahatan apa pun," kata Shimron kepada situs berita Israel
YNet, seperti disitir Reuters, Jumat (9/11/2018).
Pengacara
Shimron, dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, membantah kesalahan
yang dilakukan oleh kliennya, mengatakan dia tidak terlibat dalam
kesepakatan soal kapal selam.
Seorang juru bicara Thyssenkrupp
mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Informasi kami datang sejauh ini
hanya dari pers, kami belum memiliki informasi yang dikonfirmasi."
Ia
menambahkan: "Segera setelah kami mengetahui semua fakta, kami akan
memeriksa langkah-langkah lebih lanjut dalam kerangka kerja hukum."
Para
tersangka lain yang menghadapi tuduhan itu termasuk seorang perwira
angkatan laut senior yang sudah pensiun dan mantan pejabat pemerintah.
Netanyahu
telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga investigasi korupsi
lainnya. Pada bulan Februari, polisi merekomendasikannya dalam kasus
suap. Jaksa Agung Israel sedang mempertimbangkan apakah akan
menuntutnya.
Keberhasilan
Partai Demokrat menguasai DPR AS membuat Israel khawatir terkait dengan
posisi Washington dalam konflik Israel-Palestina. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Keberhasilan Partai Demokrat menguasai Dewan Perwakilan Rakyat
Amerika Serikat (AS) membawa dampak negatif bagi Israel. Negara zionis
itu khawatir mengenai dampak yang ditimbulkannya bagi posisi AS terhadap
Israel dan konflik Palestina-Israel.
Kekhawatiran Israel datang
di tengah hubungan yang kadang berbatu antara pemerintahan AS sebelumnya
di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu.
Mantan duta besar Israel untuk Washington Michael
Oren, yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri di kantor Netanyahu,
mengatakan kepada harian Israel Yedioth Ahronoth bahwa kontrol Partai
Demokrat terhadap Kongres AS dapat mempercepat pengumuman Presiden AS
Donald Trump tentang rencana perdamaian Timur Tengahnya yang dijuluki
"Kesepakatan abad ini".
Menurut Oren, kongres baru AS yang
mayoritas dikuasai Demokrat akan mendorong Trump untuk lebih fokus pada
urusan luar negeri, termasuk rencana perdamaiannya yang kontroversial.
Dia
menambahkan bahwa Israel sekarang harus fokus pada pemulihan
kepercayaan kepada Demokrat Amerika, bersama dengan Yahudi liberal di
AS, yang terguncang selama kepresidenan Obama.
Yedioth Ahronoth
mengutip pejabat Israel lainnya yang mengatakan bahwa dukungan untuk
Israel tidak akan terpengaruh di Senat AS, di mana Partai Republik
menikmati mayoritas yang solid.
Namun, para pejabat Israel, yang
lebih memilih untuk tetap anonim, mengatakan situasinya lebih kompleks
dalam kongres, yang sekarang didominasi oleh Demokrat.
"Israel
juga prihatin tentang bergabungnya perwakilan baru, beberapa di
antaranya adalah Muslim yang terkenal karena posisi mereka melawan
Israel," kata seorang pejabat seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (9/11/2018).
Surat
kabar itu juga mengutip duta besar Israel untuk PBB, Danny Dayan, yang
mengatakan bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan sebagian besar anggota
Kongres yang terpilih dari negara bagian New York, New Jersey dan
Pennsylvania untuk membangun hubungan kerja dengan mereka.
Menurut
Yedioth Ahronoth, Komite Urusan Publik Amerika-Israel, atau AIPAC, lobi
Zionis paling terkemuka di Washington, baru-baru ini mengadakan
pertemuan dengan semua kontestan dalam perlombaan kongres baru-baru ini.
Surat
kabar itu kemudian mengutip pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa
banyak wakil yang dipilih partai adalah pendukung Israel, meskipun
Partai Republik telah dilaporkan memperingatkan Israel bahwa Partai
Demokrat semakin menjadi anti-Israel.
Menurut
jajak pendapat yang dilakukan di kalangan anak muda Amerika, mereka
tidak cenderung mendukung Israel, tetapi menganggap Israel sebagai
agresor dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.
Perkiraan
di AS menunjukkan bahwa separuh dari pemilih muda berpartisipasi dalam
proses pemilihan, dan bahwa jumlah pemilih yang memenuhi syarat akan
meningkat sebesar 22 juta dalam pemilihan presiden dan kongres yang
dijadwalkan untuk 2020.
Menurut perkiraan ini, surat kabar
mengatakan, Netanyahu harus bersiap untuk kehilangan teman-teman
Republik di Gedung Putih dalam waktu dua tahun - terutama karena
kandidat Demokrat tidak bergantung pada dukungan Yahudi untuk kampanye
mereka.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 79 persen orang
Yahudi Amerika memilih Partai Demokrat dan bahwa Israel tidak
mempengaruhi posisi mereka, yang terutama didasarkan pada isu-isu sosial
domestik.
Kelompok lobi Yahudi J Street adalah pesaing utama AIPAC.
J
Street mencapai prestasi besar dalam pemilihan baru-baru ini dengan
kemenangan 120 kandidat kongres yang menerima dukungannya. Itu berarti
bahwa kelompok lobi telah menjadi pendukung lebih dari setengah anggota
Kongres dan Senat Demokrat.
J Street mendukung "solusi dua
negara" untuk masalah Palestina dan mengadopsi posisi yang bertentangan
dengan sayap kanan Israel.
Hubungan antara Partai Demokrat dan
Israel tegang setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015 antara Iran
dan pemerintahan Obama.
Hubungan juga dipengaruhi oleh keputusan
Obama untuk tidak abstein - daripada menggunakan hak veto - pada
resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kebijakan pemukiman Israel.
Whitaker akan menjadi pelaksana tugas jaksa agung AS setelah Session dipecat.
CB,
WASHINGTON -- Matthew G. Whitaker menjadi Pelaksana Tugas Jaksa Agung
Amerika Serikat (AS) setelah Jeff Session mengundurkan diri atas
permintaan Presiden AS Donald Trump. Ia dinilai belum memiliki banyak
pengalaman tapi seorang pendukung partai Republik yang setia.
"Dengan bahagia kami mengumumkan Matthew G. Whitaker, Kepala Staf
Jaksa Agung Jeff Session di Departemen Kehakiman, akan menjadi Pelaksana
Tugas Jaksa Agung yang baru atas Amerika Serikat. Dia akan melayani
negara dengan baik," tulis Trump di akun Twitternya, Kamis (8/11).
Mantan
jaksa federal tersebut menjadi kepala staf Jaksa Agung selama satu
tahun. Pengalaman Whitaker dimulai ketika ia menjadi jaksa Wilayah di
Wilayah Selatan Iowa dari 2004 sampai 2009. Posisi tersebut ia dapatkan
berdasarkan rekomendasi dari senator partai Republik Chuck Grassley yang
kini menjadi kepala Komite Senat bidang Hukum.
Sebagai
jaksa wilayah mantan atlet kampus tersebut memutuskan siapa jaksa yang
akan membela negara dalam kasus kejahatan masyarakat sipil. Sejauh ini
para pelaksana tugas atau jaksa agung yang ditunjuk sudah lebih lama
menjadi jaksa atau politikus papan atas dengan pengalaman yang lebih
banyak dibandingkan Whitaker.
Banyak pihak yang khawatir
Whitaker tidak dapat menjaga independensi Departemen Kehakiman dari
intervensi Gedung Putih. Terutama melihat sejarah hidupnya yang sangat
loyal kepada Trump. Minority Leader Senator Chuck Schumer mengatakan
Whitaker harus menyelamatkan dirinya sendiri dari pengawasan investigasi
kasus Robert Mueller yang mengajukan pemeriksaan terhadap intervensi
Rusia terhadap pemilihan presiden 2016 lalu.
Investigasi
Robert Mueller itu yang menjadi alasan mengapa Trump meminta Jeff
Session mengundurkan diri. Pada 2017 lalu tokoh kuat dan disegani di
Departemen Kehakiman Amerika, Mueller mengajukan investigasi terhadap
Trump yang diduga telah melanggar hukum dengan berkerja sama dengan
Rusia dalam mengintervensi pemilihan presiden 2016.
Tapi
selama menjadi komentator hukum konservatif Whitaker kerap kali membela
Trump. Dalam wawancaranya di televisi Whitaker kerap mengatakan ia tidak
melihat adanya pelanggaran hukum atau kolusi yang dilakukan Trump
dengan Rusia selama kampanye presiden 2016.
Whitaker pernah menulis tentang hal itu di CNN.
Menurutnya Wakil Jaksa Agung Rod Resenstein harus membatasi cakupan
investigasi Muller agar mantan direktur FBI tersebut berhenti menggali
keuangan Trump.
"Jika ia tidak melakukannya, maka
investigasi Muller akan mulai terlihat seperti pancingan politik. Hal
ini tidak hanya akan merusak karakter yang dihormati seperti Mueller,
tapi juga mencederai Presiden Amerika Serikat dan keluarganya dan
sebagai tambahan, negara," tulis Whitaker kala itu.
Whitaker
sepertinya akan terlibat dalam investigasi Mueller ini. Karena sebagai
jaksa agung, ia akan mengawasi semua investigasi yang ditangani
Departemen Kehakiman AS.
"(Ia) bertanggung jawab atas
semua hal di bawah lingkup Departemen Kehakiman," kata jurubicara
Departemen Kehakiman AS, Sarah Flores.
Departemen
Kehakiman tidak mengumumkan Rosenstein akan mengundurkan diri. Wakil
Jaksa Agung itu yang menunjuk Mueller sebagai jaksa khusus dan mengawasi
kerjanya selama ini. Teman lama Whitaker, jaksa wilayah Des Moines, Guy
Cook mengatakan Whitaker seseorang yang berpikiran jernis dan bukan
orang yang mau diremehkan.
"Tapi saya pikir yang terpenting dari perpekstif presiden ia orang yang loyal," katanya.
Cook
mengatakan orang-orang yang memiliki akal sehat akan setuju dengan
pandangan Whitaker dalam investigasi Mueller. Tapi ia yakin ada sesuatu
dalam pandangan Whitaker yang disukai oleh Donald Trump.
Whitaker
banyak menghabiskan karirnya di sektor swasta termasuk di firma hukum
di Des Moines. Sebuah firma hukum yang ia dirikan bersama
aktivis-aktivis pendukung partai Republik pada tahun 2009. Ia dua kali
gagal menjadi senator yang terakhir ia kalah dalam konvensi senator
partai Republik tahun 2014.
Setelah itu ia mendirikan dan
selama tiga tahun menjadi direktur eksekutif organisasi Foundation for
Accountability and Civic Trust. Sebuah organinasi yang mengawasi
pejabat-pejabat dari partai Demokrat. Saat itu ia mengatakan Hillary
Clinton harusnya dihukum dalam skandal surat elektroniknya dan ia
mendukung keputusan Trump memencat Direktur FBI James Comey.
Ia
juga dikenal memiliki hubungan dengan dengan politikus-politikus dari
partai Republik. Whitaker menjadi kepala kampanye mantan gubernur
Minnesota Tim Pawlenty pada tahun 2012 lalu. Pada tahun 2012 dan 2016 ia
menjadi kepala kampanye untuk Rick Perry, mantan gubernur Texas dan
kini menjadi menteri energi AS.
Seorang aparat beretugas di lokasi penembakan Kalifornia
Foto: Reuters
Aksi ini menewaskan 12 orang dan melukai belasan lainnya.
CB,
THOUSAND OAKS – FBI mengidetifikasikan seorang mantan veteran tempur
Marinir Amerika Serikat (AS) merundung tembakan ke kerumunan orang di
Borderline Bar and Grill di Kalifornia pada Rabu (8/11) malam waktu
setempat. Insiden yang terjadi di tempat berkumpulnya mahasiswa itu
menewaskan 12 orang termasuk pelaku penembakkan.
Pejabat
penegak hukum wilayah mengidetifikasikan pria bersenjata tersebut
bernama David Long (28 tahun), yang ditemukan tewas akibat luka tembak
yang ditimbulkannya sendiri.
Asisten Direktur yang bertanggung jawab atas FBI Los Angeles,
Paul Delacourt mengatakan, spekulasi soal motif penembakkan pelaku belum
diketahui, namun dia memastikan pelaku bertindak sendiri dalam aksinya.
"Kami
akan memastikan untuk melukiskan gambaran terhadap motif pelaku dan
kami melakukan yang terbaik untuk mengidentifikasinya," ujar Delacourt
dalam konferensi pers dilansir Reuters, Jumat (9/11). FBI menambahkan spekulasi yang memungkinkan tindakan radikalisasi pada kelompok militan.
Sheriff
Ventura County, Geoff Dean mengatakan rundungan tembakan terjadi secara
acak terhadap beberapa orang di bar. Inseden terjadi pada pukul 11.30
malam dengan menggunakan pistol kaliber 45 berkapasitas tinggi.
Pelaku
yang diidentifikasikan sebagai David Long itu bertugas di Korps Marinir
2008 hingga 2013. Dia mencapai pangkat kopral dan mengabdi sebagai
penembak senapan mesin di Afghanistan.
Sheriff
memprediksi Long menderita gangguan stress pasca-trauma bertugas di
Afghanistan. "Jelas dia memiliki sesuatu yang terjadi di kepalanya
sehingga menyebabkan dia melakukan sesuatu seperti ini," kata Dean.
Dean
mengatakan, pada April tahun ini, petugas kesehatan yang mendapat
panggilan, datang ke rumah Long di Taman Newbury, sekitar 6 kilometer
dari bar.
Panggilan itu menemukan bahwa Long
gelisah. Spesialis kesehatan mental berbicara dengan Long dan memutuskan
bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
Dean
mengatakan, bahwa 150 hingga 200 orang berada di Bar Borderline pada
saat itu. "Itu bisa saja jauh, jauh lebih buruk," kata dia.
Ditanya
seperti apa aksi penembakkan di dalam bar, Dean berkata, "Seperti...
neraka," katanya. Sebelumnya dia menggambarkan kejadian itu sebagai
pemandangan yang mengerikan. Ada darah di mana-mana dan tersangka adalah
bagian dari insiden itu.
"12 tewas, dan sekitar 10 hingga 15 orang mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit," kata dia.
Bar
yang terletak di Thousan Oaks, Kalifornia ini merupakan tempat yang
populer di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa California Lutheran
University yang menyukai musik country.
Bar ini
juga dekat dengan universitas lain seperti California State University
Channel Island, Pepperdine Univesity, dan Moorpark College.
Jakarta, CB -- Pihak kepolisian
mengumumkan pelaku penembakan yang menewaskan 12 pengunjung bar di California bernama Ian Davaid Long. Pria berusia 28 tahun tersebut merupakan mantan anggota marinir AS.
Dia berada di korps marinir AS pada periode 2008-2013 dengan pangkat terakhir kopral. Sheriff Ventura County Geoff Dean mengatakan Long menembak dengan pistol kaliber 45. Ia menembak secara acak.
"Tidak diketahui apa yang menjadi motif penembakan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/11) dinihari.
Dean mengatakan Long saat ini sudah ditemukan di Kantor Borderline
Bar and Grill di 64 kilometer barat laut Los Angles. Ia ditemukan dalam
keadaan tidak bernyawa setelah menembak dirinya sendiri.
"Tapi
dengan memperhatikan penembakan pada dirinya tersebut, kelihatannya
jelas dia sedang memiliki masalah. Kemungkinan ia menderita gangguan
stres," katanya.
Dean mengatakan untuk mendalami dugaan tersebut
saat ini pihak berwenang sedang menunggu surat perintah penggeledahan
untuk rumah Long.
Ilustrasi lokasi penembakan di Amerika Serikat. (REUTERS/Andrew Cullen)
Jakarta, CB -- Peristiwa penembakan maut terjadi di Negara Bagian California, Amerika Serikat. Akibat aksi itu 13 orang tewas, termasuk seorang wakil Sheriff.
Dilansir CNN,
Kamis (8/11), penembakan terjadi di tempat hiburan malam Borderline Bar
& Grill di Kota Thousand Oaks, California. Wakil Sheriff Ventura
County meninggal setelah terlibat kontak senjata dengan pelaku.
Pelaku juga dikabarkan meninggal di lokasi kejadian.
"Setidaknya belasan orang mengalami cedera dalam kejadian itu," kata Kepala Sheriff Ventura County, Geoff Dean.
Wali
Kota Thousand Oaks, Andy Fox menyatakan terus mengikuti penanganan
kejadian itu dan berharap yang terbaik untuk seluruhnya. Dia mengklaim
padahal kota itu dianggap sebagai salah satu yang teraman di dunia.
"Kami
secara konsisten berada di urutan atas sebagai salah satu kota dengan
tingkat kejahatan terendah di dunia. Kejadian seperti ini bisa terjadi
di mana dan kapan saja, bahkan di lingkungan yang dianggap aman," kata
Andy.
Bar Borderline adalah tempat hiburan malam bergaya Barat
yang kerap menyuguhkan fasilitas untuk acara berdansa. Antara lain
dengan tema country, salsa, dan swing. Saat kejadian, mereka tengah
menggelar acara 'College Country' mulai pukul 21.00 hingga 02.00 waktu
setempat. Lokasinya berjarak sekitar 64 kilometer dari Kota Los Angeles.
Tempat itu menjadi salah satu lokasi nongkrong para muda-mudi setempat.
Saksi menyatakan melihat seorang lelaki bergegas masuk ke dalam bar kemudian melepaskan tembakan dari sebuah pistol.
"Dia melepaskan tembakan sekitar 30 kali. Saya masih mendengar suara tembakan saat pergi dari tempat itu," kata saksi.
Sekitar
20 tahanan dan dua penjaga tewas dalam bentrokan di sebuah penjara
keamanan maksimum di kota Khujand, Tajikistan utara. Foto/Ilustrasi
DUSHANBE
- Sekitar 20 tahanan dan dua penjaga tewas dalam bentrokan di sebuah
penjara keamanan maksimum di kota Khujand, Tajikistan utara. Hal itu
dikatakan oleh dua sumber keamanan yang mengetahui kejadian tersebut.
Penjara
di kota terbesar kedua di Tajikistan itu adalah rumah bagi para tahanan
yang menjalani hukuman panjang untuk kejahatan serius termasuk
ekstremisme dan pembunuhan.
Salah satu sumber mengatakan bahwa
"sekitar 20 tahanan" tewas dalam bentrokan yang juga merenggut nyawa dua
penjaga. Sumber kedua mengkonfirmasi jumlah korban dan mengatakan enam
penjaga lainnya telah terluka.
"Kerusuhan yang melibatkan puluhan
tahanan terjadi Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis," kata salah satu
sumber keamanan seperti dikutip dari AFP, Kamis (8/11/2018), meminta
identitasnya disembunyikan.
Sumber lain mengatakan kerusuhan itu dimulai ketika para tahanan menyita alat pemotong benda dari sebuah lokakarya di penjara.
Pemerintah negara pecahan Uni Soviet itu belum mengkonfirmasi baik kerusuhan penjara tersebut ataupun jumalah korban tewas.
Penjara
di Khujand, yang terletak sekitar 300 kilometer di sebelah utara ibu
kota Dushanbe, di masa lalu menjadi saksi pembobolan penjara.
Pada 2016, seorang penjaga dan seorang tahanan tewas setelah tiga narapidana berinisiatif untuk membobol penjara tersebut.
Saat itu kementerian dalam negeri Tajikistan mengatakan para tahanan berencana untuk bergabung dengan ISIS.
Militer
Suriah menegaskan, tidak ada tempat bagi pasukan asing di Suriah,
terlebih untuk pasukan Amerika Serikat (AS), yang masuk ke Suriah tanpa
izin Damaskus. Foto/Reuters
DAMASKUS
- Militer Suriah menegaskan, tidak ada tempat bagi pasukan asing di
Suriah, baik itu untuk pasukan Turki, terlebih untuk pasukan Amerika
Serikat (AS), yang masuk ke Suriah tanpa izin Damaskus.
"Mereka
yang percaya bahwa Suriah akan meninggalkan sebidang tanahnya di bawah
kendali Turki, AS atau beberapa kekuatan lain harus berpikir lagi," kata
kepala biro politik militer Suriah, Brigjen Hasan Ahmad Hasan, seperti
dilansir Sputnik pada Kamis (8/11).
Dia mencatat bahwa Damaskus
memiliki hak untuk melawan kehadiran militer AS dan anggota lain dari
koalisi internasional dengan berbagai cara yang memungkinkan.
"Koalisi
pimpinan AS adalah yang memimpin ISIS dan mengendalikan kegiatannya.
Satu-satunya fakta yang telah terbukti di seluruh dunia adalah bahwa AS
dan pendukungnya tidak memerangi terorisme, mereka hanya berpura-pura
bahwa mereka terlibat dalam perlawanan diri atau melalui Pasukan
Demokrat Suriah (SDF)," ucapnya.
Menurutnya, dukungan Washington
untuk teroris di Suriah telah dibuktikan oleh informasi, di mana menurut
Hassan anggota ISIS telah dievakuasi dari zona tempur oleh pesawat AS.
Hasan
juga menekankan, Damaskus akan merebut kembali kota Afrin di Suriah
utara, yang terletak di dekat perbatasan Suriah-Turki dan saat ini
dikendalikan oleh pasukan Turki, baik melalui cara-cara politik atau
melalui militer.
"Suriah
akan berhasil merebut Afrin, dan tidak hanya Afrin, kembali di bawah
kendali pemerintah, baik melalui proses politik yang bagus atau proses
miiter. Dan jika tidak ada opsi yang tersisa pada akhirnya, tentara
(Suriah) tidak akan berdiam diri ketika situasi berakhir dalam
kebuntuan," ujarnya.
Dia lalu menekankan campur tangan militer
Turki melanggar hukum internasional, dan menyatakan bahwa Ankara juga
mengizinkan sejumlah besar teroris masuk ke Suriah melalui perbatasan
kedua negara.
DAMASKUS
- Seorang jenderal Suriah memberikan analisa logis bahwa sistem rudal
anti-pesawat S-300 Rusia yang dipasok ke Damaskus tidak bisa
menghilangkan risiko serangan baru oleh Israel. Namun, menurutnya,
senjata itu akan meminimalkan peluang keberhasilan serangan Tel Aviv.
Brigadir Jenderal Hasan Ahamad Hasan, kepada biro politik Suriah, menyampaikan analisanya itu dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.
"Tidak
ada konsep probabilitas nol dalam strategi militer. Kami tidak bisa
mengatakan bahwa probabilitas ini telah berkurang menjadi nol. Karena
kita berbicara tentang langit terbuka, perbatasan perpanjang, (dan)
berbagai teknologi," katanya, yang dilansir Kamis (8/11/2018).
"Oleh
karena itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa pada akhirnya tidak akan
menjadi probabilitas seperti itu, bagaimanapun, kemungkinan agresi ini
mencapai tujuannya telah diminimalkan," ujarnya, ketika ditanya tentang
kemungkinan serangan baru Israel baru terhadap Suriah setelah pengiriman
S-300 Moskow.
Pada 2 Oktober, Menteri Pertahanan Rusia Sergei
Shoigu mengatakan bahwa Rusia telah menyelesaikan pengiriman sistem
S-300 baru ke Suriah, termasuk 49 unit peralatan yang berhubungan dengan
sistem tersebut seperti radar, sistem akuisisi target dasar, pos
komando dan empat peluncur.
Pasokan
senjata pertahanan itu sebagai respons Moskow atas insiden jatuhnya
pesawat pengintai Il-20 Rusia pada 17 September lalu. Pesawat itu tak
sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang
merespons serangan empat jet F-16 Israel di Latakia.
Sebanyak 15
tentara Moskow tewas dalam insiden pesawat Il-20. Moskow menyalahkan
Tel Aviv yang dianggap menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng jet-jet
tempur F-16 dari serangan S-200 Damaskus.
Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd mengkritik rencana pemerintahan PM Scott Morisson merelokasi kedutaan untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurut dia hal itu merupakan tindakan bodoh.
Rudd
menganggap rencana itu tidak hanya merusak hubungan serta kepentingan
Australia dengan negara muslim di kawasan maupun global, tapi juga
membahayakan keamanan Negeri Kanguru.
"Saya pikir bukan tindakan
pintar dari pemerintah Australia saat ini untuk memindahkan kedutaan
besar untuk israel ke Yerusalem. Ini bukan hanya karena ini adalah isu
sensitif terutama bagi negara muslim mitra Autsralia, tapi juga progres
perdamaian di Timur Tengah," ucap Rudd saat menjadi pembicara dalam
diskusi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis
(8/11).
Menurut Rudd, rencana Morrison tersebut bisa
mempersulit posisi Australia di mata negara Muslim dunia, termasuk
Indonesia, dan juga komunitas muslim di Negeri Kanguru.
"Dan jika Australia khawatir tentang potensi radikalisme dan terorisme,
saya pikir dia (Morrison) harus lebih reflektif sebelum memutuskan
posisi Australia terkait isu (rencana relokasi kedutaan) ini," kata
Rudd.
Hal itu itu diutarakan Rudd menanggapi pernyataan Morrison
beberapa waktu lalu di Canberra, yang menyebutkan Australia tengah
mempertimbangkan memindahkan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.
Morrison
menyatakan gagasan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian
antara Israel dan Palestina tak kunjung selesai.
Jika terjadi, langkah tersebut secara politik menunjukkan Australia mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Langah
kontroversial itu memicu kecaman Indonesia sebagai salah satu pendukung
Palestina. Sebab, Indonesia menilai pemindahan kedutaan untuk Israel ke
Yerusalem bisa memperburuk peluang proses perdamaian Israel-Palestina.
Rudd,
yang memimpin Australia periode 2007-2010 dan 2013, menganggap rencana
Morrison itu pun tak sejalan dengan posisi Australia selama ini.
Menurutnya, Australia di tangan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya
selalu mendukung dua negara sebagai solusi damai konflik Palestina dan
Israel yang tengah berlangsung puluhan tahun ini.
"Posisi
Australia sejak lama di tangan pemerintah-pemerintah sebelumnya adalah
kami mendukung solusi dua negara, yakni terbentuknya negara Palestina
dan negara Israel," kata Rudd.
"Memindahkan kedutaan untuk Israel
ke Yerusalem secara unilateral, dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel bisa merusak proses perdamaian."
Tentara dan pasukan khusus polisi Mesir
terlihat saat peluncuran serangan besar terhadap militan di wilayah
bermasalah bagian utara semenanjung Sinai di Al Arish, Mesir, dalam foto
handout disediakan oleh Kementerian Pertahanan, Selasa (27/2/2018).
(Ministry of Defence/Handout via REUTERS)
Gaza (CB) - Pasukan Angkatan Laut Mesir menembak kapal ikan
Palestina dan menewaskan seorang nelayan pada Rabu, menurut Kementerian
Dalam Negeri Gaza, tetapi sumber militer Mesir membantah laporan
tersebut.
Mesir dan Israel memberlakukan blokade angkatan laut atas kantong di
wilayah pesisir Palestina itu, yang dikuasai kelompok Hamas. Israel
baru-baru ini mengizinkan kapal-kapal ikan Gaza beroperasi hingga
sembilan mil laut dari pantai.
Mesir telah berusaha menciptakan gencatan senjata untuk kurun waktu lama
antara Hamas dan Israel serta berusaha menenangkan protes-protes
berbulan-bulan di perbatasan Gaza dan Israel. Tentara Israel membunuh
lebih 200 warga Palestina terkait dengan aksi-aksi itu.
Dalam kerusuhan di pagar perbatasan pada Juli, seorang prajurit Israel
juga tewas terkena bidikan penembak jitu dalam penembakan lintas batas.
Kairo juga berusaha merundingkan perjanjian rekonsiliasi antara Hamas
dan Otoritas Palestina dukungan Barat, yang menguasai Tepi Barat yang
diduduki Israel.
Insiden pada Rabu terjadi di lepas pantai menjelang malam di kota
perbatasan Rafah, kata Kementerian Dalam Negeri Gaza. Kementerian itu
dikelola para pejabat yang setia kepada Hamas.
"Kapal-kapal Angkatan Laut Mesir melepaskan tembakan ke arah kapal ikan
Palestina dekat perbatasan laut di selatan Jalur Gaza yang menyebabkan
kematian Mustafa Abu Odah, 30 tahun," bunyi pernyataan kementerian itu.
Di Kairo, sumber militer Mesir membantah laporan tersebut, tanpa memberikan rincian.
Sejauh ini, belum ada informasi awal apakah kapal ikan itu melintas ke
perairan Mesir. Di masa lalu, Angkatan Laut Mesir telah menembak warga
Gaza yang dituduhnya melintasi batas maritim.
Jakarta, CB -- Pengadilan Mesir memvonis penjara 65 tersangka pelaku jihad dari kelompok negara Islam (ISIS) antara lima sampai seumur hidup.
Seorang
pejabat pengadilan Mesir seperti dikutip dari Reuters mengatakan vonis
tersebut dijatuhkan karena 65 orang tersebut dinyatakan terbukti telah
mendukung kegiatan teroris.
"Mereka mendirikan jaringan atau sel teroris," katanya seperti dikutip Jumat (9/11).
Sel teroris yang dimaksud dipimpin oleh "emir" Mostafa Ahmed
Abdelaal. Militan tersebut pada 2017 lalu dituduh telah membentuk
jaringan teroris di Mesir Hulu yang setia kepada Pemimpin ISIS Abu Bakr
al-Baghdadi.
Selain vonis tersebut, pengadilan di Mesir
juga menjatuhkan hukuman mati terhadap delapan anggota ISIS yang
melancarkan serangan berdarah di Mesir 2016 lalu.
Sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Islam Mohamed
Morsi pada 2014, Mesir dan pasukan keamanan gencar menindak oposisi dan
ekstrimis Islam. Pada Februari lalu misalnya, Mesir melancarkan serangan
besar untuk mengusir pemberontak dari semenanjung tersebut.
Seorang tentara Mesir Oktober ini mengatakan sejak serangan dimulai, 450 pelaku jihad dan 30 tentara mereka tewas.
Polisi
Ethiopia menemukan kuburan massal berisi 200 mayat di dekat perbatasan
antara wilayah Somali dan Oromia. Foto/Ilustrasi/Istimewa
ADDIS ABABA
- Polisi Ethiopia mengatakan mereka telah menemukan kuburan massal
berisi 200 mayat di dekat perbatasan antara wilayah Somali dan Oromia di
negara itu. Ratusan ribu orang diketahui telah mengungsi selama tahun
lalu karena kekerasan di wilayah itu.
Media lokal yang dikutip BBC,
Jumat (9/11/2018), melaporkan bahwa kuburan massal itu ditemukan selama
penyelidikan atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh mantan presiden
wilayah Somali. Abdi Mohammed sedang menunggu persidangan atas tuduhan
memicu pertikaian etnis.
Kekuatan keamanan regional yang dikenal
sebagai polisi Liyu dituduh melakukan pembunuhan di daerah antara daerah
Somali dan Oromia. Aksi pembunuhan itu dilaporkan langsung ke presiden
regional.
Polisi Ethiopia saat ini tengah berusaha untuk mengidentifikasi 200 mayat yang ditemukan.
Abdi
Mohammed dipaksa mengundurkan diri pada Agustus lalu dan ditangkap
beberapa minggu kemudian setelah kekerasan terjadi di ibu kota daerah,
Jijiga.
Ia diduga telah mengetahui dan mengawasi sejumlah tindak
pelanggaran hak asasi manusia yang meluas termasuk penyiksaan, perkosaan
dan pembunuhan selama 13 tahun pemerintahannya.
Bulan
lalu, penyiar yang terhubung dengan negara bagian Fana melaporkan bahwa
dia berusaha melarikan diri dari tahanan polisi dengan memanjat melalui
jendela menjelang kemunculannya di pengadilan.
Jumlah warga Venezuela yang melakukan eksodus ke sejumlah negara tetangga telah mencapai 3 juta orang. Foto/Istimewa
JENEWA
- PBB mengatakan paling tidak sebanyak tiga juta warga Venezuela telah
eksodus dari negaranya sejak 2015. Mereka melarikan diri dari krisis
ekonomi dan politik yang tengah melanda Tanah Airnya.
Eksodus
warga Venezuela didorong oleh tindak kekerasan, hiperinflasi dan
kekurangan makanan serta obat-obatan. Eksodus warga Venezuela berjumlah
sekitar satu dari 12 penduduk.
"(Jumlah) ini telah meningkat
dalam enam bulan terakhir," kata William Spindler, Komisaris Tinggi PBB
untuk Pengungsi (UNHCR) seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/11/2018).
Spindler pun meminta upaya internasional yang lebih besar untuk meredakan ketegangan pada negara tetangga.
Data
PBB pada bulan September menunjukkan 2,6 juta warga Venezuela telah
melarikan diri. "Peningkatan utama (arus eksodus) terus dilaporkan
terjadi di Kolombia dan Peru," kata Spindler.
Kolombia melindungi
1 juta orang Venezuela. Sekitar 3.000 warga tiba setiap hari, dan
pemerintah Bogota mengatakan 4 juta warga bisa tinggal di sana pada
2021, menghabiskan biaya hampir USD9 miliar.
Venezuela yang kaya
minyak telah tenggelam dalam krisis di bawah Presiden Sosialis Nicolas
Maduro, yang telah merusak ekonomi melalui intervensi negara sementara
mengawasi lawan politik.
Dia telah menolak angka migrasi sebagai
"berita palsu" yang dimaksudkan untuk membenarkan intervensi asing dalam
urusan Venezuela.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
dan UNHCR mengatakan, eksodus warga Venezuela sedang menekan beberapa
negara tetangga, terutama Kolombia.
"Negara-negara
di Amerika Latin dan Karibia sebagian besar mempertahankan kebijakan
pintu terbuka terpuji," kata Eduardo Stein, Perwakilan Khusus Gabungan
UNHCR-IOM untuk Pengungsi dan Migran dari Venezuela.
"Namun,
kapasitas penerimaan mereka sangat genting, membutuhkan respon yang
lebih kuat dan segera dari komunitas internasional," imbuhnya.
Pejabat pemerintah daerah akan bertemu di Quito, Ekuador dari 22-23 November untuk mengoordinasikan upaya kemanusiaan.
Pesawat jet tempur siluman generasi kelima China, Chengdu J-20. Foto/REUTERS
BEIJING
- Mesin yang dibangun khusus untuk pesawat jet tempur siluman generasi
baru China, J-20, batal dipamerkan seperti yang direncanakan di Zhuhai
Air Show setelah gagal tes keandalan. Para insinyur militer bingung
karena gagal menemukan alasan utama untuk masalah mesin tersebut.
Mesin
Emei WS-15 selama ini diandalkan Beijing untuk pesawat jet tempur J-20,
yang dikenal sebagai Powerful Dragon. Mesin itu sedianya akan
dipamerkan enam hari di Zhuhai Air Show di Provinsi Guangdong selatan.
Namun, sejak acara dibuka hari Selasa mesin jet tempur itu tidak
terlihat.
"Kinerja mesin masih sangat tidak stabil, dan insinyur
telah gagal menemukan alasan utama untuk masalah, meskipun kekuatan
vektornya cukup baik sekarang," kata orang dalam militer China, seperti
dikutip South China Morning Post, Kamis (8/11/2018).
Orang
dalam tersebut mengatakan mesin WS-15, yang telah dikembangkan selama
beberapa tahun, gagal memenuhi target keandalan secara keseluruhan dalam
uji coba jangka panjang selama ratusan jam.
South China Morning
Post melaporkan pada bulan September bahwa WS-15, yang memiliki pisau
turbin kristal tunggal, diharapkan siap untuk produksi massal pada akhir
tahun menjelang pembukaan lini produksi keempat untuk Chengdu Aerospace
Corporation, pembuat jet tempur J-20.
Tiga unit J-20 yang muncul untuk pertunjukan enam menit pada pembukaan air show masih dilengkapi dengan mesin Saturn AL-31 Rusia.
Seorang
sumber militer yang bermarkas di Beijing mengatakan,"Ini
mengindikasikan rencana produksi massal yang dijadwalkan kemungkinan
akan terpengaruh, meskipun ini adalah masalah mendesak bagi Angkatan
Udara Tentara Pembebasan Rakyat untuk memiliki sebanyak mungkin J-20".
Zhuhai
Air Show adalah platform kunci bagi militer China untuk memamerkan
senjata paling canggihnya. Pertunjukan itu sebagai peristiwa yang
dilihat sebagai cara untuk meningkatkan moral PLA dan mempromosikan
patriotisme di China.
"Sekarang ini sangat memalukan karena China
sekarang mungkin perlu meminta bantuan dari Rusia," kata orang dalam
militer tersebut.
“China memiliki hubungan persahabatan dengan
Rusia sekarang, tetapi apa yang akan dilakukan Beijing jika kedua negara
itu jatuh, atau jika Moskow berperang dengan negara lain?," lanjut dia.
"Semua
ketidakpastian ini memengaruhi produksi mesin AL-31, dan karena itu
(memengaruhi) rencana produksi massal untuk J-20," imbuh dia.
China
ingin memiliki dan menyebarkan banyak jet tempur J-20 ke layanan
militernya sebagai respons Amerika Serikat yang mulai mulai menyebarkan
jet tempur siluman F-35 di Asia-Pasifik. Korea Selatan, misalnya, akan
menerima pengiriman 40 pesawat F-35 untuk tahun ini .
Awalnya
J-20 dipasang dengan mesin WS-10B, yang telah dirancang untuk jet tempur
generasi sebelumnya, J-10 dan J-11. Namun, PLA mulai mengimpor mesin
Rusia karena lebih sesuai dengan kebutuhan J-20.
Terlepas
dari kegagalan WS-15, versi modifikasi dari J-10B yang didukung oleh
mesin WS-10B, tetap dipajang di Zhuhai dan mencuri perhatian dari J-20.
"J-10
akhirnya dapat menunjukkan kemampuan bertarung nyata setelah dilengkapi
dengan mesin baru," kata ahli militer yang berbasis di Beijing, Zhou
Chenming.
Zhou juga mengatakan mesin baru itu akan membantu
pabrikannya, Chengdu Aerospace Corporation, untuk menjual jet tempur ke
luar negeri.
Namun, ahli lain ragu bahwa China akan menjual jet
tempur tercanggihnya ke luar negeri. “J-20 adalah jet tempur siluman
tercanggih di China sejauh ini. Tidak ada negara lain yang akan menjual
teknologi paling canggih ke dunia luar," kata ahli militer yang berbasis
di Beijing, Li Jie.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo membungkuk
untuk memohon maaf kepada ratusan perempuan korban pemerkosaan tentara
saat unjuk rasa di Gwangju Mei 1980. [Yonhap]
CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Korea Selatan secara resmi menyatakan permintaan maaf atas pemerkosaan
lebih dari 200 perempuan termasuk gadis remaja saat berlangsung unjuk
rasa besar-besaran kelompok pro demokrasi di Gwangju pada tahun 1980.
"Atas
nama pemerintah dan militer, saya membungkuk dan menyampaikan maaf
untuk yang tak terkatakan, bekas luka yang dalam dan luka yang dialami
para korban tak berdosa," kata Jeong Kyeong-doo, Menteri Pertahanan
Korea Selatan dalam konferensi pers di kantornya di Seoul, Rabu, 7
November 2018, seperti dikutip dari Yonhap News.
"Para
korban termasuk remaja dan perempuan muda, termasuk pelajar perempuan
dan wanita hamil yang bahkan tidak ikut berunjuk rasa," kata Jeong.
Selama konferensi pers yang ditayangkan secara nasional di televisi
Korea Selatan, Jeong berjanji akan memulihkan harga diri korban dan
mencegah peristiwa pahit ini agar tidak terulang kembali. Militer juga
diingatkan untuk mendukung warga negara, bukan mereka yang berkuasa.
Sehari
sebelum Kyeong-doo menyampaikan permohonan maaf, Perdana Menteri Lee
Nak-yon sudah lebih dahuku menyatakan maaf kepada para perempuan yang
menjadi korban serangan seksual pasukan militer pada 1980.
"Ketidakadilan
menggerakkan kekuasaan negara untuk menginjak-injak hidup para
perempuan... saya merasa sedih tak terkatakan dan menyesal," kata
Nak-yon.
Pernyataan maaf Jeong disampaikan seminggu setelah tim
pencari fakta pemerintah mengumumkan ada 17 kasus penyerangan seksual
oleh tentara saat darurat perang dipicu unjuk rasa besar-besaran di
Gwangju.
Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 200 orang tewas
dan hilang dalam unjuk rasa menolak pemerintahan yang dipimpin jenderal
Chun Doo-hwan.
Unjuk
rasa berdarah Gwangju terjadi saat kudeta militer di Korea Selatan pada
Desember 1979. Jenderal Chun Doo-hwan merebut kekuasaan. Ribuan orang
menjadi korban dalam kudeta militer.
Seperti dikutip dari Channel
News Asia, para pengunjuk rasa di kota di selatan kota Gwangju dan
orang-orang yang melintas dipukuli hingga tewas, disiksa, dan ditusuk
bayonet dan tubuh mereka ditembus peluru tajam.
Kelompok konservatif menuding para pengunjuk rasa sebagai pemberontak Komunis.
Seorang
pengunjuk rasa bernama Kim Sun-ok dalam satu wawancara di televisi
mengaku telah diperkosa oleh penyelidik pada tahun 1980. Saat itu aparat
melakukan investigasi kasus pemerkosaan yang terjadi pada saat unjuk
rasa. Hasilnya, penyelidik mendata terjadi 17 kasus pemerkosaan yang
dialami perempuan Korea Selatan pada unjuk rasa tahun 1980. Namun Kim
menolak permintaan maaf tersebut.
"Saya tidak mendengarkan itu
karena pengalaman traumatis saya. Jutaan maaf tidak ada artinya kecuali
mereka penanggung jawab dibawa ke pengadilan dan dihukum," ujar Kim.
Isu
tentara pendukung jenderal Chun memperkosa para perempuan saat unjuk
rasa besar-besaran di Gwangju lama disimpan di balik karpet sementara
trauma para korban terus diabaikan. Presiden Moon Jae-in membongkar
peristiwa pemerkosaan hingga muncul permohonan maaf secara resmi dari pemerintah dan militer Korea Selatan.
China dengan cepat memperluas kamp tahanan bagi Muslim Uighur di Xinjiang. Foto/Istimewa
BEIJING
- Laporan terbaru berhasil mengungkap jika China telah meningkatkan
belanja keamanan secara besar-besaran pada tahun 2017 di wilayah
Xinjiang, barat laut negara itu. Di wilayah itu, ratusan ribu Muslim
diduga telah ditahan pemerintah komunis China.
Lembaga nirlaba
yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Jamestown Foundation mengatakan,
pengeluaran di daerah itu menjelaskan hampir semua pembangunan fasilitas
terkait keamanan naik sebesar 213% antara 2016 dan 2017.
Sebelumnya, data satelit menunjukkan lonjakan fasilitas keamanan baru di tahun 2017.
Meski begitu, China mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan.
Namun
menurut data anggaran yang ditinjau oleh akademisi Jerman Adrian Zenz
atas laporan tersebut, pengeluaran untuk pelatihan kejuruan di Xinjiang
justru menurun sebesar 7% pada tahun 2017. Sementara pengeluaran untuk
pembangunan terkait keamanan meningkat hampir USD2,9 miliar.
"Angka
anggaran Xinjiang mencerminkan pola pengeluaran yang konsisten dengan
pembangunan dan operasi kamp pendidikan ulang politik yang sangat aman
yang dirancang untuk memenjarakan ratusan ribu orang (Uighur) dengan
proses seminimal mungkin," terang Zenz seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/10/2018).
Zenz
sebelumnya telah menyatakan, berdasarkan dokumen tender pemerintah
lokal, bahwa setidaknya beberapa ratus ribu dan mungkin lebih dari satu
juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya mungkin telah ditahan di
Xinjiang.
Perkiraan tersebut juga dikutip tim panel hak asasi
manusia PBB awal tahun ini. China membantah fasilitas itu adalah kamp
interniran.
Pejabat tinggi di wilayah itu malah mengatakan bahwa
pendidikan kejuruan dan program pelatihan membantu orang untuk
memikirkan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya
terorisme dan ekstremisme agama.
Menurut pejabat daerah, pada kelas-kelas itu dibagikan pendidikan sejarah, bahasa, dan budaya China.
Mantan
tahanan Uighur yang kini tinggal di luar negeri mengatakan kepada BBC
bahwa mereka harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis di kamp-kamp,
dan membaca hukum secara benar atau menghadapi pemukulan. Seorang pria
mengatakan dia ditahan pada tahun 2015 setelah polisi menemukan gambar
seorang wanita mengenakan kerudung wajah di teleponnya.
Zenz,
seorang antropolog dan ahli kebijakan etnis China di Sekolah Kebudayaan
dan Teologi Eropa di Jerman, juga menemukan kamp-kamp itu dibangun oleh
organisasi yang sama yang mengawasi sistem pendidikan ulang tenaga kerja
China yang sekarang telah dihapus.
Secara terpisah pada hari Selasa, catatan hak asasi manusia China ditinjau di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Menanggapi
kekhawatiran Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat (AS) tentang
penahanan massal, perwakilan China Le Yucheng mengatakan negaranya
tidak akan menerima tuduhan politik dari beberapa negara yang penuh
dengan bias.
Dia menegaskan bahwa China harus bebas untuk memilih jalurnya sendiri ketika menyangkut hak asasi manusia.
AS
mengatakan akan mempertimbangkan sanksi terhadap China atas
kebijakannya, yang menurut Human Rights Watch melanggar hak atas
kebebasan berekspresi, agama dan privasi.
CB, Jakarta - Rencana Presiden Timor Leste
Francisco Guterres bertemu Paus Fransiskus di Vatican dihalangi oleh
koalisi partai berkuasa di parlemen. Presiden Guterres didesak untuk
menyelesaikan kebuntuan politik yang membuat pemerintahan Timur Leste
mengalami guncangan.
Negara yang penduduknya didominasi penganut
Katolik Roma tengah bertarung untuk menstabilkan pemerintahan setelah
presiden Guterres menolak usulan nama menteri-menteri dari Perdana
Menteri Jose Maria de Vasconcelos setelah pemilu Mei lalu karena
penyelidikan kasus korupsi.
Dalam
pernyataannya pada hari Rabu, 7 November 2018, Guterres mengatakan
dirinya sangat kecewa dengan pemungutan suara yang digelar Koalisi
Aliansi Perubahan untuk Kemajuan di parlemen pekan ini guna menghalangi
peluang luar biasa ini.
"Saya sangat terhormat dan bangga menerima berita bahwa Pemerintah
Vatican telah meyetujui permohonan saya bertemu dengan Bapa Suci Paus
Fransiskus," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters.
Pertemuan Guterres dengan Paus Fransiskus dijadwalkan tanggal 23 November 2018.
Kunjungan
Guterres ke Vatican untuk memperingati 30 tahun kunjungan Paus Yohanes
Paulus II ke Timor Leste dan 20 tahun perayaan referendum kemerdekaan
Timor Leste.
"Kunjungan Paus di tahun 1989 menarik perhatian dunia
terhadap penderitaan rakyat Timor Leste dan membawa semakin banyak
dukungan pada perjuangan pembebasan nasional kita," kata Guterres.
Ketua
parlemen Timor Leste, Aroe Noe, melalui telepon mengatakan keputusan
penolakan diambil karena penunjukan sejumlah menteri kabinet telah
tertunda lebih dari empat bulan.
Koalisi
aliansi perubahan untuk kemajuan memenangkan 34 kursi dari 65 kuris
pada pemilu parlemen Mei lalu atau yang kelima sejak merdeka dari
Indonesia tahun 2002.
Selain ke Vatican, presiden Timor Leste
ini juga sedang menunggu persetujuan parlemen untuk mengadakan
kunjungan kenegaraan ke Portugis, PBB, dan Indonesia sebelum akhir tahun
ini.
CB, Jakarta - Otoritas kesehatan hewan di Asia Tenggara telah meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyebaran flu babi Afrika setelah tiga kasus dilaporkan di provinsi Yunnan, Cina.
Virus
yang menyebar dengan cepat itu ditemukan minggu lalu di desa Guanfang,
sekitar 200 kilometer dari perbatasan Cina dengan Myanmar dan Laos dan
dekat Thailand, seperti dilaporkan dari Straits Times, 7 November 2018.
Beberapa
negara telah mengambil tindakan di perbatasan dengan menerapkan
pengawasan terhadap suspek, hewan, dan produk dari Cina, kata Laure
Weber-Vintzel, wakil regional WHO untuk Kesehatan Hewan yang berbasis di
Bangkok, Thailand.
"Virus ini menyebar sangat cepat di Cina, menyoroti tantangan yang
mengendalikan transportasi babi dan produk babi," kata Weber-Vintzel.
"Produk babi yang terinfeksi memainkan peran penting dalam penyebaran penyakit dan tidak boleh diremehkan."
Petugas memberikan vaksin terhadap ternak babi [Yicai Global]
Wabah
di Yunnan kemungkinan menunjukkan peningkatan resiko karena dekat
dengan perbatasan, dan menambah ancaman penyebaran internasional yang
telah ditimbulkan oleh pergerakan manusia yang membawa virus dalam
produk babi yang terkontaminasi, kata Weber-Vintzel.
Dilansir
dari situs World Organisation for Animal Health atau OIE, flu babi
Afrika adalah virus mematikan yang menjangkiti babi liar dan ternak.
Penyebaran virus bisa melalui babi hidup atau yang sudah mati melalui
konsumsi atau sentuhan langsung benda mati seperti sepatu, pakaian,
pisau dan peralatan lain. Meskipun virus tidak berdampak pada manusia,
namun Kepala Lembaga Epidemiologi Rusia dr. Gennady Onischchenko
mengatakan virus flu babi Afrika kemungkinan bermutasi di tubuh manusia
mengingat miripnya fisiologi babi dengan manusia.
"..ada alasan
untuk percaya bahwa dalam putaran mutasi berikutnya virus dapat menjadi
berbahaya bagi manusia," kata dr. Gennady Onischchenko, dikutip dari
pigprogress.net. Hingga kini belum ditemukan vaksin untuk membunuh virus
flu babi Afrika.
Empat
belas provinsi Cina telah melaporkan babi yang terinfeksi virus flu
babi Afrika sejak penyakit itu mulai menyebar di Cina pada Agustus.
Pejabat
dokter hewan Cina telah berusaha untuk mengendalikan pergerakan ternak,
peningkatan pengawasan penyakit, hewan yang disortir, karantina
peternakan dan berusaha melacak sumber infeksi virus flu babi
Afrika, menurut laporan 1 November yang disiapkan oleh Zhang Zhongqiu,
direktur jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Hewan Cina, untuk
Kesehatan Hewan WHO yang berbasis di Paris.