KSAD
Jenderal TNI Mulyono menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan
Darat Brunei Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed
bin Awang Haji Lampoh di Mabesad, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Koran
SINDO/Sucipto
JAKARTA
- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menerima
kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Brunei Brigadir Jenderal
Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh di Markas
Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (9/10/2018).
Lawatan
tersebut merupakan kunjungan bilateral dari Brunei sekaligus kunjungan
perkenalan Brigjen Dato Seri Pahlawan Awang Khairul ke Indonesia sebagai
pimpinan Angkatan Darat Brunei yang baru sejak dilantik pada Januari
2018. Selama ini kerja sama antara TNI AD dan AD Brunei telah terjalin
dengan baik di berbagai bidang, baik dalam bidang intelijen, latihan dan
pendidikan.
Kerja sama tahun ini, antara lain Latma Keris
Satria 2018 yang telah dilaksanakan pada 27 Agustus sampai 5 September
di Brunei Darussalam dan Latma Kilat Sakti 2018 yang akan dilaksanakan
pada 15 - 28 Oktober. Serta, Army working Group mulai 23-26 Oktober di
Bandung, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, KSAD mengapresiasi
terjalinnya kembali kerja sama di bidang pendidikan yang sempat terhenti
sejak 2016. Direncanakan pada TA 2019 satu personel TNI AD akan
mengikuti pendidikan setingkat Seskoad di Brunei.
“Saya
berterima kasih atas kepercayaan Brunei terhadap industri pertahanan
dalam negeri Indonesia melalui pembelian 45 unit Ranpur Anoa. Dan,
sejumlah senjata ringan seperti SS2 V5 dan Pistol G2 Elite pada Mei
2018 yang lalu," ujarnya. Setelah kunjungan ke Mabesad, Rencananya
Panglima AD Brunei akan ke Bandung, di antaranya mengunjungi PT Pindad.
Perkumpulan
Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) telah menandatangani nota
kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) dengan UI. Foto/Rico
Afrido Simanjuntak/SINDOnews
JAKARTA
- Kerja sama antara pelaku industri dengan dunia akademis diyakini
bakal menjadi fondasi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Maka
itu, Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas)
menandatangani nota kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU)
dengan Universitas Indonesia (UI).
"Kami ingin bekerja sama
dalam bidang penelitian dan pengembangan, pembuatan prototipe, hingga
produksi," ujar Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini
Bakrie seusai penandatanganan MoU tersebut di Aula Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Dia
mengatakan, kerja sama antara industri pertahanan nasional dan kampus
akan membantu tegaknya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Industri Pertahanan, khususnya soal pengadaan Alpalhankam strategis.
"Dan juga memperkuat kemampuan perkembangan teknologi perang kita,"
katanya.
Dia melanjutkan, kerja sama yang terjalin antara
Pinhantanas sebagai pelaku industri dan Universitas Indonesia sebagai
dunia akademis akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu,
kerjasama itu diyakini memungkinkan Universitas Indonesia lebih cepat
lagi mencapai targetnya sebagai kampus yang terdepan dalam applied
science.
Pasalnya, tidak hanya kampus sebagai lembaga, mahasiswa
dan dosen pengajar bisa terlibat langsung dalam proses penelitian dan
pengembangan di dapur produksi industri pertahanan. "Akan ada banyak
ilmu yang bisa diserap dari mitra industri pertahanan regional dan
global," ujar Connie.
Sehingga
lanjut dia, dunia akademis akan memperoleh manfaat berupa riset
berteknologi tinggi serta laboratorium kelas dunia. Para peneliti juga
bisa punya ruang praktik yang konkret. Ilmu akan bisa diterapkan,
sehingga terwujud applied science, yaitu ilmu dan teknologi yang tepat
guna, tidak berhenti sebatas proposal penelitian saja.
Sedangkan
bagi Pinhantanas sebagai pelaku industri, manfaat kerja sama itu adalah
tersedianya pasokan pikiran dan tenaga yang berkualitas. Sebagai salah
satu mesin ekonomi, industri pertahanan tidak hanya menghasilkan
lapangan kerja langsung, tapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor
lain yang membentuk bagian dari rantai pasokan.
Ada manfaat potensial lainnya yang juga bisa dirasakan, yakni
pembentukan teknologi dan proses manufaktur sebagai modal dasar inovasi.
Kemudian, ada potensi ekonomi Industri Pertahanan dalam negeri, yakni
anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) 2014-2019 yang mencapai Rp15
triliun.
Diperkirakan juga 40% anggaran pertahanan dari
Kementerian Pertahanan untuk pengadaan dalam negeri akan diserap oleh
Industri Pertahanan Nasional. Alokasi anggaran sebesar itu akan juga
bisa dirasakan dunia kampus yang bekerja sama dengan pelaku industri
pertahanan. "Kalau bisa, anggaran itu juga masuk ke fasilitas riset
dan pengembangan kampus lewat proyek-proyek bersama dengan Pinhantanas,"
kata Connie.
Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila
anggaran PDN yang diserap oleh pelaku industri pertahanan nasional,
disalurkan kembali ke laboratorium-laboratorium kampus mitra
Pinhantanas. Ketimbang harus keluar ke fasilitas riset di luar negeri.
"Ini akan memperkecil potensi brain drain, atau larinya bakat-bakat berkualitas dalam negeri ke mancanegara," ucap Connie.
Sementara
itu, Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia,
Rosari Saleh menegaskan bahwa kerja sama antar kampus dan Pinhantanas
adalah wujud dukungan nyata pada kepentingan yang selaras dengan
semangat meningkatkan serapan output industri dalam negeri, demi
mengejar kemandirian industri pertahanan.
"Keberadaan Pinhantanas
sendiri merupakan sebuah terobosan untuk mendukung kemandirian
alutsista secara sinergis mengisi peluang-peluang yang belum bisa
dipenuhi oleh badan-badan negara," kata Rosari dalam kesempatan sama.
Dia
melanjutkan, sejauh ini dukungan terhadap Pinhantanas datang dari
berbagai kalangan, bukan dari kampus saja. Tapi dari Menteri Pertahanan,
Panglima TNI, DPR, hingga lembaga finansial seperti Askrindo dan
perbankan.
Kerja sama itu juga diharapkan bisa mengatasi soal
penelitian dan pengembangan. "Paradigma birokrasi dengan pola fiskal
tradisional masih menganggap litbang sebagai unsur biaya dengan
indikator kinerja berupa barang," kata Rosari.
Padahal sebenarnya, Kontribusi litbang yang paling dasar adalah
menemukan kesalahan-kesalahan pokok yang harus dihindari sebelum
memasuki fase produksi. Kontribusi litbang berikutnya adalah menemukan
cara-cara optimalisasi sumber daya nasional yang dapat mencegah
pengeluaran devisa dan lebih jauh lagi mencegah ketergantungan
strategis.
Industri yang didukung oleh pemerintah dan lembaga
akademis akan menciptakan industri pertahanan nasional yang dihormati di
mata negara-negara lain mitra kerja sama. Di tingkat yang lebih lanjut,
kerja sama Pinhantanas dan kampus akan memastikan teknologi pertahanan
dalam negeri akan berkembang sesuai karakteristik khas Indonesia, karena
sumber daya aset intelektualnya berasal dari bangsa sendiri, yang lebih
mengerti kondisi kekhasan Indonesia.
Sekaligus
juga menjamin semua aset intelektualnya milik Indonesia, mulai dari
pemikiran, konsep, gagasan, hingga pelaksanaan. "Sehingga ketika kita
berbicara di luar, kita bisa menyatakan dengan tegas bahwa inilah
konsep dan produk industri pertahanan Indonesia yang mandiri," tuturnya.
Permintaan kurangi imigran ini datang dari pejabat yang dulunya imigran Armenia.
CB Menteri Utama negara bagian New South Wales Gladys Berejiklian, negara
bagian dengan penduduk terbanyak di Australia, mengatakan dia
menghendaki agar migran baru yang datang dikurangi separuhnya.
Berejiklian mengatakan hari Rabu (10/10/2018) bahwa pemerintah kewalahan
membangun infrastruktur untuk melayani pertumbuhan penduduk tersebut.
Berejiklian — yang juga berasal dari keluarga migran Armenia —
mengatakan meski negara bagiannya selalu terbuka dengan kedatangan
migran baru, pemerintah Federal telah kehilangan kontrol atas masalah
ini. "Saya ingin mengatakan kita harus menarik napas sejenak, karena
tingkat kedatangan migran baru sudah terlalu banyak." katanya.
Sekitar
10 tahun lalu, ia mengaku sudah menerima sekitar 45 ribu orang per
tahun. Dua tahun lalu yang datang sekitar 75 ribu orang, dan sekarang
setiap tahun 100 ribu orang.
Berejiklian mengatakan
selama ini New South Wales sudah menjadi 'negara bagian yang multibudaya
yang bagus.' "Saya bangga, saya adalah bagian dari itu, dan saya ingin
hal ini terus berlanjut."
Namun dari sisi jumlahnya,
perlu untuk berhenti sambil menarik napas. "Kita harus memastikan bahwa
kita memiliki kebijakan kependudukan yang solid yang melihat dimana
saja penduduknya bertambah dan bagaimana kapasitasnya."
Peningkatan penduduk mempengaruhi infrastruktur
Perdana
Menteri Australia Scott Morrison mengatakan beberapa negara bagian
memerlukan lebih banyak migran baru, namun dia bersimpati dengan Sydney
dan Melbourne, dimana peningkatan penduduk telah menyebabkan berbagai
masalah dengan infrastruktur yang ada.
"Kami ingin
bekerja sama erat dengan negara bagian berkenaan dengan kebijakan
kependudukan mereka, dan memastikan program migrasi pemerintah Federal
senada dengan kebijakan mereka."
Menteri Utama NSW
Berejiklian mengatakan pemerintahannya kewalahan membangun infrastruktur
guna mendukung peningkatan jumlah penduduk seperti pembangunan sekolah
dan rumah sakit.
"Saya menteri utama di negara
bagian terbesar di Australia dan sampai sekarang kami tidak dilibatkan
dalam masalah kependudukan." katanya.
Dalam
reaksinya, ketua partai Buruh di NSW Luke Foley mengatakan komentar
Berejiklian 'muncul tiba-tiba dari seorang menteri utama yang tidak bisa
dianggap sebagia pemikiran serius.' "Jumlah penduduk Sydney naik dari 4
menjadi 5 juta selama pemerintahan ini. Mereka senang-senang saja."
Kata
dia, ini perubahan pendapat dari Menteri Utama yang menurutny lebih
disebabkan karena masalah politik yang dihadapinya selama beberapa
minggu terakhir."
Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara
Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via
REUTERS
CB, Jakarta - Presiden Suriah, Bashar al Assad, menawarkan amnesti bagi tentara Suriah yang desersi atau mereka yang telah menghindari wajib militer.
Pemerintahan Bashar al Assad memberi mereka beberapa bulan untuk melapor tugas tanpa menghadapi hukuman.
Ketakutan
akan wajib militer, dan hukuman potensial untuk menghindarinya atau
karena desersi, sering dikutip oleh kelompok-kelompok bantuan sebagai
salah satu alasan utama yang diberikan para pengungsi karena tidak ingin
pulang ke rumah.
Dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan Presiden Suriah Bashar al Assad
melalui media sosialnya, mengatakan amnesti akan menutupi semua hukuman
atas desersi di dalam atau di luar Suriah.
Presiden
Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi
Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
The
National melaporkan, mengutip kantor berita SANA yang dikelola
pemerintah Suriah, bahwa Bashar Al Assad telah mengeluarkan perintah
amnesti tetapi mengatakan bahwa amnesti hanya akan berlaku jika desertir
menyerahkan diri dalam waktu empat bulan untuk mereka berada di Suriah,
dan enam bulan untuk mereka yang berada di luar negeri.
Puluhan
ribu orang Suriah dicari negara karena tidak melapor dalam dinas
militer atau meninggalkan kesatuan selama konflik panjang dan berdarah.
Banyak ketakutan kembali ke Suriah karena ancaman penangkapan dan
pemenjaraan.
Meskipun pengumuman amnesti sebelumnya, atau proses
bagi orang untuk menenangkan pemerintah dengan membayar denda, banyak
ketakutan bahwa amnesti tidak akan diterapkan dalam semua kasus.
Di
bawah hukum militer Suriah, desertir dapat menghadapi bertahun-tahun
penjara jika mereka meninggalkan dinas mereka dan tidak melapor dalam
jangka waktu tertentu.
Presiden
Bashar al-Assad berbincang dengan para tentara Suriah di sela waktu
berbuka puasa di desa Marj al-Sultan, Damaskus, Suriah, 26 Juni 2016.
Belum lama ini, tempat berbuka puasa tersebut telah direbut kembali oleh
tentaranya di pinggiran Ghouta Timur di sebelah timur Damaskus. SANA
via AP
Konflik
Suriah yang pecah pada 2011 setelah protes massal terhadap kekuasaan
Assad, yang pada akhirnya menyebabkan setengah juta kematian dan menarik
kekuatan dunia dan regional.
Banyak
tentara pergi, beberapa bergabung dengan para pemberontak dan yang
lainnya melarikan diri dari pertempuran. Lebih dari setengah populasi
sebelum perang meninggalkan rumah mereka. Sekitar 5 juta orang pergi ke
luar negeri dan jutaan lainnya mengungsi di Suriah.Amnesti yang
ditawarkan mencakup desersi, namun tidak diperuntukan bagi mereka yang
melawan pemerintah Suriah atau bergabung dengan pemberontak, yang
dianggap oleh rezim Bashar al Assad sebagai teroris.
Sebuah video yang merekam langit di Kota Meksiko City merekam
penampakan tiga segitiga hitam berkelebat di tengah awan pada Ahad
malam, 7 Oktober 2018. Mirror
CB, Jakarta - Rekaman video unik mengenai langit di Kota Meksiko City menimbulkan perbincangan mengenai adanya sekelompok UFO terbang.
Rekaman
video ini diunggah oleh akun ‘Colorufo’ yang mengklaim video itu
sebagai bukti kongkrit adanya kehidupan mahluk luar angkasa.
Video
yang direkam pada Ahad, 7 Oktober 2018 itu menunjukkan adanya tiga
cahaya berbentuk segitiga terbang di langit Kota Meksiko City.
“Video
itu direkam oleh peneliti UFO di Australia yang menyaksikan langsung
siaran video langsung dari kamera di Kota Meksiko City,” begitu kata
peneliti UFO Scott C. Waring, yang mengomentari video ini di blognya
seperti dilansir Mirror pada Selasa, 9 Oktober 2018 waktu setempat.
Menurut
Scott, peneliti asal Australia itu terkenal dalam bidang penelitian UFO
dan kali ini berhasil merekam penampakan UFO berbentuk piramida, yang
sebagiannya tersembunyi, melintasi awan.
“Saya sebelumnya pernah
mendengar soal awan berbentuk piramida tapi hanya ada sedikit laporan
yang kuat soal ini,” kata Scott di blognya.
Menurut
Scott, rekaman video itu berupa kumpulan gambar setiap beberapa detik
sehingga ada jeda antar gambar. “Ini bukti kuat bahwa alien aktif di
Meksiko,” kata dia.
Media Mirror melansir penampakan UFO berbentuk
segitiga atau piramida semakin kerap terekam belakangan ini terutama di
Amerika Utara dan tengah. Namun tidak semua orang berpikir itu adalah
alien dari planet lain.
Sebagian
orang menamai penampakan itu sebagai “Segitiga Hitam” atau “Black
Triangles”. Mereka mengacu pada kabar bahwa itu adalah penampakan dari
pesawat supercanggih milik AS bernama TR-3B. Baru-baru ini, penampakan
segitiga hitam terlihat di langit Seattle, Washington pada September
2018.
Pemerintah AS tidak pernah mengkonfirmasi adanya pesawat ini. Media Mirror menyebut
pesawat itu adalah cerita konspirasi yang disebarkan sebagian orang
mengenai adanya pesawat mata-mata yang mulai beroperasi sejak Perang
Teluk pada 1990. Ini kerap menyatu dengan cerita mengenai UFO.
Jakarta, CB -- Pengadilan Singapuramengadili
seorang pegiat HAM dan seorang politikus oposisi atas penghinaan
terhadap pengadilan dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun setelah
mengunggah komentar di Facebook.
Keputusan pengadilan yang diambil Selasa (9/10) ini adalah keputusan pertama di bawah peraturan baru Singapura.
Pengadilan
Tinggi negara itu menyatakan Jolovan Wham, pengkritik pemerintah, dan
John Tan, anggota partai Demokrat Singapura yang merupakan oposisi,
bersalah "menghina badan peradilan" lewat komentar-komentar mereka di
media sosial.
Unggahan Wham dan Tan "memiliki risiko yang
bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap badan yudikatif menurun,"
kata Hakim Woo Bih Li saat membacakan keputusannya.
Unggahan Wham "meragukan integritas dan imparsialitas hakim-hakim
Singapura, dan juga pengadilan Singapura" karena menyiratkan bahwa
hakim-hakim tidak independen dan merupakan bagian dari pemerintah,
tambah hakim Woo.
Sementara unggahan Tan, kata Woo, mendukung pernyataan-pernyataan yang juga meragukan integritas pengadila.
Jaksa
Agung Singapura mengatakan hukuman ini merupakan keputusan pertama yang
didasarkan pada Hukum (Perlindungan) Administrasi Kehakiman yang mulai
berlaku tahun lalu.
Kedua terdakwa akan dijatuhi hukuman pada sidang tanggal 7 November mendatang.
Ancaman hukuman atas pelanggaran hukum baru itu adalah hingga US$72 ribu selain hukuman penjara maksimum tiga tahun.
Setelah keputusan itu dijatuhkan, Wham menggunggah pernyataan di
Facebook bahwa dia akan menunggu hukuman yang akan dijatuhkan padanya.
Sementara itu, partai Tan tak punya wakil di parlemen Singapura yang
didominasi oleh Partai Aksi Rakyat.
Pengacara Wham, Eugene
Thuraisingam, mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan penghinaan
terhadap peradilan karena ia "hanya membandingkan kemandirian relatif"
hakim-hakim di wilayah yang berbeda. Meski begitu, ia mengatakan Wham
belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.
Lembaga
pemantau HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak
Singapura untuk mencabut peraturan yang menurut mereka membatasi
kebebasan berbicara dan berkumpul, yang berarti melanggar hak-hak dasar.
"Dengan menggunakan hukum ini dalam kasus pengadilan melawan
aktivis politik, pemerintah Singapura dengan jelas melanggar kebebasan
berekspresi," kata Phil Robertson, wakil direktur HRW Asia.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (REUTERS/Lai Seng Sin)
Jakarta, CB -- Malaysiaakan menjual aset seperti tanah dan memperkenalkan pajak baru untuk membayar utang. Menurut Perdana Menteri, Mahathir Mohamad hal ini dilakukan untuk membayar utang negara senilai 1 triliun ringgit (Rp 3,6 quadriliun).
"Kami
mungkin harus merancang pajak baru agar memiliki uang untuk membayar
utang kami," kata dia, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/10).
"Hal
lain yang bisa kita lakukan adalah menjual aset kita. Tanah adalah
salah satunya. Lebih dari itu, kita mungkin harus menjual beberapa aset
berharga kita untuk mengumpulkan dana untuk membayar utang," kata dia
menambahkan.
Dirinya tidak mengidentifikasi atau menguraikan aset-aset apa itu nantinya yang akan dijual.
Mahathir
menyalahkan Najib Razak karena membuat Malaysia memiliki utang dengan
jumlah besar termasuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
yang merupakan subjek dari investigasi korupsi dan pencucian uang di
Malaysia.
Pemerintah juga mencari sumber pendapatan baru untuk
menutupi kekurangan yang akan dihadapi setelah membuang pajak barang dan
jasa.
Pada bulan lalu, Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng
mengatakan bahwa Malaysia akan mempertimbangkan kombinasi dari
penerbitan utang baru dan penjaulan aset untuk memenuhi kebutuhan jangka
pendeknya.
Otoritas
Ukraina menduga, sabotase ada di balik ledakan hebat di gudang amunisi
Kementerian Pertahanan di Chernihiv, 176 km timur Kiev. Foto/Reuters
KIEV
- Otoritas Ukraina menduga, sabotase ada di balik ledakan hebat di
gudang amunisi Kementerian Pertahanan di Chernihiv, 176 km timur Kiev.
Ledakan itu membuat Kiev harus mengevakuasi 12.000 orang yang tinggal di dekat gudang amunisi tersebut.
Pihak
Kementerian Pertahanan Ukraina menuturkan, berdasarkan fakta bahwa
ledakan terjadi pada interval yang sama di berbagai bagian gudang
amunisi itu menunjukkan adanya sabotase.
"Dua ledakan serentak,
dan setelah lima menit, dua ledakan lagi (di bagian lain dari gudang)
menunjukkan itu adalah sabotase militer," kata juru bicara Kementerian
Pertahanan Ukraina, Rodion Tymoshenko, seperti dilansir Reuters pada
Selasa (9/10).
Akibat ledakan itu, ruang udara dalam radius 30 km
ditutup dan transportasi jalan serta kereta api ditangguhkan. Layanan
darurat melaporkan pasokan gas dan listrik ke daerah tersebut telah
terganggu.
Ratusan petugas darurat dan peralatan dikerahkan ke
lokasi. Perdana Menteri Volodymyr Groysman dan kepala pasukan bersenjata
Ukraina Viktor Muzhenko telah melaporkan insiden tersebut kepada
presiden.
Beberapa kebakaran besar telah menghantam amunisi dan
gudang senjata dalam beberapa tahun terakhir yang menguras aset militer
Ukraina. Pertempuran antara pasukan Ukraina dan pemberontak separatis
pro-Rusia juga telah menewaskan lebih dari 10.000 orang sejak 2014.
Tahun
lalu, ledakan besar-besaran di sebuah gudang militer terjadi di wilayah
Vynnytsya, 270 km barat Kiev. Insiden itu memaksa pihak berwenang untuk
mengevakuasi sekitar 24.000 orang.
Rentetan ledakan mengguncang gudang amunisi Kementerian Pertahanan Ukraina, Selasa (9/10/2018). Foto/REUTERS
KIEV
- Sekitar 12.000 orang dievakuasi setelah terjadi kebakaran dan dan
rentetan ledakan hebat di gudang amunisi Kementerian Pertahanan Ukraina,
Selasa (9/10/2018). Belum ada laporan perihal korban jiwa dalam insiden
tersebut.
Dinas Keamanan Negara Ukraina mengatakan pihaknya
sedang menyelidiki kemungkinan sabotase dalam perisitiwa hari ini.
Kementerian Pertahanan menyatakan fakta bahwa ledakan terjadi di
berbagai bagian gudang yang mengarah pada dugaan sabotase.
Gudang
amunisi yang meledak berada di wilayah Chernihiv, 176 km (109 mil)
timur Kiev. Seorang wanita yang tinggal sejauh 50 km dari lokasi ledakan
mengatakan kepada saluran TV 112 bahwa dia bisa mendengar ledakan hebat itu.
"Tidak
ada korban, baik luka maupun korban tewas di antara personel Angkatan
Bersenjata Ukraina dan penduduk setempat," kata Kementerian Pertahanan
dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.
"Mulai pukul 07.00 pagi, intensitas ledakan adalah dua hingga tiga ledakan per detik," lanjut kementerian itu.
Ruang
udara dalam radius 30 km ditutup dan transportasi jalan serta kereta
api ditangguhkan. Layanan darurat melaporkan pasokan gas dan listrik ke
daerah tersebut telah terganggu.
Ratusan petugas darurat dan
peralatan dikerahkan ke lokasi. Perdana Menteri Volodymyr Groysman dan
kepala pasukan bersenjata Ukraina Viktor Muzhenko telah melaporkan
insiden tersebut kepada presiden.
Beberapa
kebakaran besar telah menghantam amunisi dan gudang senjata dalam
beberapa tahun terakhir yang menguras aset militer Ukraina. Pertempuran
antara pasukan Ukraina dan pemberontak separatis pro-Rusia juga telah
menewaskan lebih dari 10.000 orang sejak 2014.
Tahun lalu,
ledakan besar-besaran di sebuah gudang militer terjadi di wilayah
Vynnytsya, 270 km barat Kiev. Insiden itu memaksa pihak berwenang untuk
mengevakuasi sekitar 24.000 orang.
"tidak
ada sesuatu yang diistimewakan dalam menghadapi perkara hukum dan tidak
seorang pun bisa menghindari tuntutan jika melanggar hukum"
Beijing, (CB) - Laporan Grace Meng kepada kepolisian di
Lyon, Prancis, Kamis (4/10), perihal kehilangan sang suami menyita
perhatian dunia internasional.
Pasalnya sang suami, Meng Hongwei, merupakan orang nomor satu di
Interpol, organisasi kerja sama kepolisian dunia, yang bermarkas di
salah satu kota besar di Prancis itu.
Grace cemas karena sang suami, tidak kunjung kembali ke tempat tugasnya
sejak pulang ke kampung halamannya di China pada 25 September 2018.
Berdasarkan pengakuannya, suaminya itu meninggalkan Prancis pada 20
September 2018. Namun baru mendarat di China lima hari kemudian dengan
menggunakan pesawat dari Stockholm, Swedia.
Kepolisian Prancis pun berusaha menindaklanjuti laporan Grace yang
menerima pesan singkat terakhir melalui telepon seluler dari suaminya
pada 25 September 2018 bertuliskan "tunggu panggilanku" dengan gambar
emoji pisau.
"Ini sudah menjadi masalah internasional," kata Grace kepada media di Prancis atas kegusarannya terhadap nasib sang suami.
Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis, Sabtu (6/10),
menyatakan telah memberikan perlindungan kepada Grace dan anaknya.
Namun tidak berlangsung lama, misteri hilangnya Meng tersingkap. Komisi
Penyelia Nasional China (NSC) di Beijing, Minggu (7/10), mengeluarkan
pernyataan singkat bahwa Meng yang merangkap jabatan sebagai Wakil
Menteri Keamanan Publik China dalam investigasi atas dugaan pelanggaran
hukum.
Pernyataan NSC dikonkretkan oleh Kementerian Keamanan Publik China bahwa Meng ditahan atas tuduhan menerima suap.
"Investigasi terhadap Meng sangat tepat....yang menunjukkan bahwa tidak
ada sesuatu yang diistimewakan dalam menghadapi perkara hukum dan tidak
seorang pun bisa menghindari tuntutan jika melanggar hukum," tulis China
Daily mengutip pernyataan yang dirilis setelah rapat yang dipimpin
Menteri Keamanan Publik China Zhao Kezhi di Beijing, Senin (8/10).
Pada hari itu juga Meng mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala
Interpol yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Sekretariat Jenderal
Interpol di Lyon dengan menunjuk Kim Jong Yang sebagai pelaksana tugas
Kepala Interpol.
Jabatan devinitif Kim yang berkebangsaan Korea Selatan itu sampai saat ini sebagai Wakil Kepala Interpol.
Dari Bali
Sampai di sini riwayat perjalanan Meng di dunia kepolisian telah tamat.
Namun mengamati perjalanan pria kelahiran Harbin, Provinsi Heilongjiang,
pada November 1953, tetap menarik.
Gelar sarjana hukumnya diperoleh dari Peking University dan masternya dari Central South University.
Pria berusia 65 tahun itu mendharmabaktikan dirinya di dunia kepolisian
dan penegakan hukum kurang lebih 40 tahun. Sejak 2004 hingga sebelum
dibui, Meng menduduki kursi Wakil Menteri Keamanan Publik.
Namun di sepanjang periode tersebut, beberapa jabatan penting
disandangnya, seperti Kepala Biro Kepolisian Maritim dan Deputi Direktur
Lembaga Kelautan.
Sejak 2004 pula, Meng menjabat Kepala Interpol China. Jabatan diembannya
selama 12 tahun sampai dia terpilih sebagai Kepala Interpol dalam
Sidang Umum ke-85 Interpol di Nusa Dua, Bali, pada November 2016.
Meng merupakan orang China pertama yang menduduki jabatan puncak
Interpol. Terpilihnya dia dianggap sebagai keberhasilan China dalam
memengaruhi dunia internasional di bidang kepolisian.
China sangat berkepentingan dengan Interpol karena banyak pelaku korupsi
di daratan Tiongkok yang melarikan diri ke berbagai negara.
Apalagi sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2012 sudah melancarkan
kampanye pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menangkapi
pelaku-pelakunya di mana pun berada.
Pada akhir 2012, Partai Komunis China (PKC) sebagai partai penguasa
menerbitkan delapan pasal peraturan penghematan anggaran untuk
menghindari tindakan penyalahgunaan keuangan negara.
Inspektorat Disiplin Komite Pusat Partai Komunis China (CCID) memiliki
sistem laporan bulanan atas implementasi peraturan pengelolaan keuangan
di lingkungan pejabat pemerintah provinsi, pejabat lembaga pemerintah,
pengurus Komite Pusat PKC, direksi dan pimpinan badan usaha milik negara
serta pimpinan perusahaan keuangan setempat.
Nah, selama menduduki jabatan penting di kepolisian China itu, prestasi Meng tidak bisa dibilang biasa-biasa saja.
Pada 2015 atau saat Meng masih menjabat Kepala Interpol China telah
mengeluarkan surat perintah penangkapan atau "red notice" terhadap 100
buronan kasus korupsi di darata Tiongkok itu.
Kebanyakan dari buronan korupsi tersebut pernah menjabat atau menjadi
pegawai pemerintahan, pejabat dan pegawai badan usaha milik negara,
bahkan juga aparat penegak hukum.
Jadi, Meng bukan polisi China pertama yang dijebloskan ke penjara.
Sebelumnya ada juga Zhang Yongguang yang pernah bertugas di Kepolisian
Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, dibui setelah menyerahkan diri pada
18 Juli 2017.
Zhang meninggalkan China pada 2010 dan namanya termasuk dalam 100 daftar
pencarian orang (DPO) yang tertera dalam "red notice" yang dikeluarkan
Meng pada 2015.
"Bersih-bersih" ala Meng dan Inspektorat Disiplin Komite Pusat PKC (CCID) memang membuahkan hasil.
Selama periode Januari-Agustus 2017 saja tercatat sebanyak 40.818
pejabat terlibat dalam 28.965 kasus tindak pidana korupsi, termasuk
penerimaan suap atas jabatan dan kedudukan yang bersangkutan.
Kemudian hingga semester pertama 2018, sedikitnya 240 ribu pejabat dan
mantan pejabat di China telah diputus oleh pengadilan karena terbukti
melakukan tindak pidana korupsi yang disebut sebagai tindakan
indisipliner.
Menurut data CCID dan NSC, dari jumlah itu, sebanyak 28 pejabat yang dipenjara itu setingkat gubernur atau di bawahnya.
Lalu lebih dari 1.500 pejabat setingkat keresidenan, 10.000 pejabat
kabupaten, 37.000 perjabat pemerintah kota, dan 146.000 pejabat daerah
perdesaan serta kalangan pengusaha.
Komite tersebut rencananya akan diisi perwakilan pemerintah, oposisi, dan politikus.
CB,
MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan belum ada
alasan mempercepat pembentukan komite konstitusi Suriah. Ia berpendapat,
upaya yang terburu-buru kerap menyebabkan kegagalan.
"Kami tidak melihat alasan untuk mempercepat proses ini (pembentukan
komite konstitusi Suriah) dan secara artifisial menciptakan kerangka
waktu. Kualitas adalah segalanya dalam kasus ini," ujar Lavrov pada
Selasa (9/10), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.
Kendati
demikian, Lavrov mengatakan negaranya terus bekerja untuk membentuk
komite tersebut. "Kami terus bekerja, perwakilan kami, bersama dengan
orang-orang Iran dan Turki, mempertahankan kontak dengan semua pihak
yang berkepentingan, termasuk rekan-rekan Suriah dan pejabat PBB,"
ucapnya.
Pada Januari lalu, Kongres Dialog Nasional Suriah
telah digelar di Laut Hitam, Rusia. Kongres menghasilkan kesepakatan
untuk membentuk komite konstitusi Suriah yang akan bekerja dengan utusan
khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura. Sebelumnya PBB telah
menyatakan komite konstitusi Suriah harus terdiri tidak lebih dari 50
anggota.
Komite tersebut rencananya akan diisi oleh
perwakilan pemerintah dan oposisi Suriah, serta kelompok politikus
independen. Mereka nantinya akan merumuskan konstitusi baru Suriah.
Setelah komite menerbitkan rekomendasi untuk mengubah konstitusi, pemilu
yang disponsori PBB akan digelar di Suriah.
Konflik
Suriah telah berlangsung selama tujuh tahun. Lebih dari setengah juta
orang telah tewas selama peperangan berlangsung. Sementara lebih dari 10
juta lainnya mengungsi ke berbagai negara, termasuk Eropa. Konflik yang
tak kunjung usai juga telah menyebabkan Suriah mengalami kerugian
ekonomi sekitar 388 miliar dolar AS.
Kapal
induk Amerika Serikat Harry S Truman dan kelompok tempurnya saat
melintasi Atlantik Utara pada 18 September 2018. Foto/MC2 Thomas
Gooley/Navy
BRUSSELS
- Kapal induk Amerika Serikat (AS), Harry S Truman telah kembali dengan
cepat ke Eropa untuk berpartisipasi dalam latihan perang terbesar NATO
yang dimulai akhir bulan ini. Keterlibatan kapal raksasa ini diumumkan
hari Selasa di Brussels.
Setelah tiba di Norfolk, Virginia, pada
bulan Juli, kapal induk Amerika ini kembali berlayar ke Eropa pada 16
September dan sekarang siap untuk memainkan peran kunci dalam "Trident
Juncture 2018", latihan terbesar NATO dalam dua dekade terakhir. Pasukan
dari semua 29 anggota NATO ditambah negara mitra Swedia dan Finlandia
akan berpartisipasi dalam manuver akbar itu.
Pengumuman
disampaikan pada konferensi pers di markas NATO di Brussels pada hari
Selasa oleh Laksamana James G. Foggo, komandan Angkatan Laut AS untuk
Eropa-Afrika dan Kepala Gabungan Angkatan Laut NATO.
Foggo
mengatakan kepada wartawan bahwa partisipasi kapal Harry S Truman dan
kelompok tempurnya akan meningkatkan jumlah pasukan dalam latihan
sebanyak 6.000 personel.
Penyebaran yang disingkat kapal Truman
ke Eropa pada musim panas merupakan langkah AS yang radikal menuju
tujuan akhir untuk memulihkan kesiapan sehingga pasukan dapat siap untuk
konflik besar dengan pemberitahuan singkat.
Berbicara tentang kembalinya kapal Truman ke Eropa, Foggo mengatakan; "Saya tidak bisa lebih bahagia tentang itu".
Dia
menyatakan gembira bahwa kapal induk dan kelompok tempurnya seperti
kapal dengan rudal jelajah berpandu dan kapal perusak akan melanjutkan
operasi di Atlantik Utara.
"Ini benar-benar menampilkan fleksibilitas Angkatan Laut Amerika Serikat
untuk beroperasi di mana dan kapan diperlukan untuk mendukung sekutu
dan mitra kami di teater, serta mendukung kepentingan keamanan nasional
Amerika Serikat kami," kata Foggo, seperti dikutip Defense News, Rabu (10/10/2018).
"Trident Juncture 2018 akan menguji kemampuan kita untuk merencanakan dan melakukan operasi pertahanan kolektif besar," ujarnya.
Dia menggambarkan latihan, yang akan berlangsung dari 25 Oktober hingga 7 November, sebagai "platform
berharga bagi AS untuk bekerja dengan mitra dan bertukar praktik
terbaik serta bekerja bersama sebagai aliansi untuk mengatasi krisis".
Foggo
juga mengatakan Angkatan Laut AS dan NATO sedang menangani tantangan
regional yang berasal dari militer Rusia yang lebih agresif.
"Pertahanan
kolektif telah menjadi fitur yang lebih menonjol dari latihan NATO
karena perubahan dalam lanskap keamanan, khususnya berkaitan dengan
aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia," katanya.
"Rusia telah
memperbarui kemampuannya di Atlantik Utara dan Arktik di tempat-tempat
yang tidak terlihat sejak Perang Dingin," imbuh dia. "Saya tetap
khawatir tentang potensi salah perhitungan."
Trident
Juncture 2018 diselenggarakan oleh Norwegia dan akan fokus pada
menjawab panggilan untuk bantuan oleh sekutu NATO selama simulasi
skenario Pasal 5 NATO. Pasal 5 adalah klausul pertahanan kolektif NATO
yang jarang digunakan.
Latihan ini akan berlangsung di Norwegia
tengah dan timur, daerah sekitar Atlantik Utara dan Laut Baltik,
termasuk Islandia dan wilayah udara Finlandia serta Swedia.
Menurut Foggo, sebelum ditambah kekuatan kapal induk Harry S Truman,
latihan perang itu melibatkan sekitar 45.000 personel, 70 kapal, 120
pesawat, dan 10.000 kendaraan tempur. "Dan jumlah itu terus bertambah
setiap hari," ujarnya.
Polandia
menyatakan tidak akan bergabung dengan program berbagi nuklir AS, yang
memungkinkan Warsawa untuk mendapatkan akses ke senjata nuklir AS.
Foto/Istimewa
WARSAWA
- Polandia menyatakan tidak akan bergabung dengan program berbagi
nuklir Amerika Serikat (AS). Program ini memungkinkan Warsawa untuk
mendapatkan akses ke senjata nuklir AS.
"Ini bukan masalah
negosiasi. Ini bukan subjek pertimbangan juga (untuk bergabung dalam
program berbagi nuklir)," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek
Czaputowicz dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada
Selasa (9/10).
Pada saat yang sama, Czaputowicz menegaskan bahwa
Polandia sedang menunggu keputusan tentang pembangunan pangkalan
permanen AS di negaranya. AS disebut akan mulai membangun pangkalan
militer itu pada awal 2019.
Terkait pembangunan pangkalan
militer, Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya
menanggarkan dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan
itu. Dia menyebut, Presiden AS, Donald Trump setuju dengan ide tersebut.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci beberapa
waktu lalu, Duda menuturkan, ia pertama kali melontarkan gagasan untuk
membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan
puncak NATO pada bulan Juli lalu.
"Saya berkata kepadanya bahwa
kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan
kepalanya, tetapi tidak bereaksi. Tapi, ketika saya menambahkan bahwa
kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya
melihat matanya bersinar," kata Duda.
Dia
lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara
yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk
mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.
CB, San Fransisco –
Induk perusahaan Google yaitu Alphabet menyatakan tidak lagi berminat
memenangkan proyek pembuatan layanan awan atau cloud senilai US$10
miliar atau sekitar Rp152 triliun, yang digelar Pentagon. Alasannya, panduan etika perusahaan tidak lagi selaras dengan proyek militer ini.
“Kami
tidak bisa meyakini bahwa proyek JEDI ini akan selaras dengan prinsip
Aritificial Intelligence kami dan kedua kami memutuskan ada bagian dari
kontrak yang tidak sesuai dengan sertifikasi pemerintah yang kami
miliki,” begitu pernyataan manajemen Alphabet seperti dilansir Reuters
pada Selasa, 9 Oktober 2018.
Google memiliki prinsip pengembangan AI yang melarangnya terlibat
dalam pengembangan piranti lunak untuk senjata. Google juga terikat
untuk tidak terlibat dalam layanan yang melanggar norma internasional
seperti penyadapan dan HAM.
Pada Maret 2018, Google mendapat
sertifikasi untuk mengelola data pemerintah AS dengan akses keamanan
medium. Tapi, dua perusahaan kompetitor di bidang teknologi canggih
yaitu Amazon.com dan Microsoft Corp memiliki akses keamanan lebih
tinggi.
Saat
ini, perusahaan ritel online Amazon, yang memiliki layanan cloud Amazon
Web Services, dinilai para pengamat sebagai yang terdepan untuk
memenangkan proyek JEDI dari Pentagon ini, yang merupakan singkatan dari
layanan awan Joint Enterprise Defense Infrstructure.
Menurut
media teknologi Techcrunch, Amazon memiliki rekam jejak dibidang
layanan awan untuk pertahanan karena perusahaan yang didirikan Jeff
Bezoss ini membangun layanan awan untuk CIA beberapa waktu lalu.
Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon
hanya memilih satu vendor untuk pengerjaan proyek besar ini karena jika
menggunakan banyak vendor akan membutuhkan banyak waktu koordinasi
sehingga memperlambat penyelesaiannya.
Uang Dolar Amerika dan Yuan. Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images
CB, Bali – Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi kedua negara pada 2019.
Ini
membuat Dana Moneter Internasional atau IMF mengurangi prediksi
pertumbuhan ekonomi AS dan Cina dengan menyebut faktor tarif impor yang
dibuat kedua negara sebagai pemicunya.
“Ketika ada dua ekonomi
terbesar dunia berseberangan, itu situasi yang membuat semua orang
menderita,” kata Maurice Obstfeld, kepala ekonomi IMF, dalam jumpa pers
mengenai pandangan lembaga itu mengenai Kinerja Ekonomi Dunia, di Bali,
pada Selasa, 9 Oktober 2018. Saat ini, Bank Dunia dan IMF sedang
menggelar pertemuan global menyangkut ekonomi dunia di Bali, Indonesia.
IMF
memprediksi pertumbuhan ekonomi AS bakal melambat dari 2,9 persen pada
2018 menjadi 2,5 persen pada 2019. Padahal, kinerja AS sedang membaik
pasca diluncurkannya UU Pajak AS yang mengurangi besaran pajak korporat
di sana. “IMF mengurangi pertumbuhan ekonomi AS sebanyak 0.2 poin karena
adanya perang dagang ini,” begitu dilansir CNN.
Menurut IMF,
pertumbuhan ekonomi Cina bakal turun menjadi 6.2 persen pada 2019 dari
6.6 persen pada 2018. Ini artinya ada penurunan 0.4 persen karena adanya
perang tarif dengan AS ini.
Presiden
AS, Donald Trump, telah mengenakan kenaikan tarif 10 – 25 persen untuk
berbagai jenis barang impor dari Cina sebanyak sekitar US$250 miliar
(sekitar Rp3.800 triliun) atau sekitar setengah dari total ekspor Cina
ke negara itu.
Pemerintah Cina membalas mengenakan kenaikan tarif untuk sekitar US$110 miliar (sekitar Rp1.700 triliun) impor dari AS.
Presiden Donald Trump, bersama dengan Presiden Cina, Xi Jinping saat kunjungannya ke Cina. scmp.com
Trump
mengancam akan mengenakan kenaikan tarif untuk jumlah impor yang lebih
besar dari Cina. Menanggapi ini, pemerintah Cina mengatakan menyebut
tindakan itu sebagai pemaksaan dan tidak akan tunduk.
“Intensifikasi
perang dagang ini dan ketidak-jelasan kebijakan yang muncul dari ini
bisa merugikan bisnis dan merusak sentimen pasar uang, memicu
volatilitas pasar uang dan memperlambat investasi serta perdagangan,”
begitu pernyataan IMF. Reuters melansir Trump mengenakan
kenaikan tarif ini setelah meminta Cina mengurangi defisit neraca
perdagangan kedua negara sebanyak US$200 miliar dollar hingga 2020.
Namun, pemerintah Cina menawarkan akan meningkatkan pembelian barang
dari AS atau impor hingga sekitar US$140 miliar dalam beberapa tahun ke
depan. Trump mengatakan belum akan terburu-buru menggelar pertemuan
pasca terjadinya perang dagang dengan pemerintah Cina karena menginginkan kesepakatan yang menguntungkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis
Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9).
(webtv.un.org)
Washington, (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald
Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk menunjuk Dina Powell,
petinggi Goldman Sachs yang juga bekas penasihat Gedung Putih, sebagai
duta besar AS di PBB untuk menggantikan Nikki Haley.
Dengan pernyataan itu, Trump memadamkan spekulasi bahwa ia kemungkinan
akan mengusung putrinya, Ivana, untuk mengisi jabatan tersebut.
Trump berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, sebelum ia
berangkat untuk menghadiri sebuah acara di Iowa, beberapa jam setelah ia
mengumumkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB Nikky Haley akan mundur akhir
tahun ini.
Trump mengatakan Haley akan membantunya menentukan siapa yang akan dijadikan duta besar untuk PBB.
Powell pada tahun pertama pemerintahan Trump menjabat sebagai Wakil
Penasihat Keamanan Nasional pembuatan strategi. Ia adalah pemain kunci
dalam upaya diplomatik di Timur Tengah.
Powell awal tahun ini kembali ke Goldman Sachs, perusahaan tempatnya mengabdi selama lebih dari satu dasawarsa.
Ia juga merupakan pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri di bawah
pemerintahan presiden sebelumnya dari Partai Republik, George W. Bush,
menurut catatan Harvard Kennedy School.
Perkiraan bahwa Ivanka Trump akan menduduki jabatan sebagai duta besar
PBB menguat setelah Haley memuji Ivanka dan suaminya, Jared Kushner,
ketika membicarakan pengunduran dirinya di Kantor Oval pada Selasa pagi.
Namun, Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih sebelum
naik ke pesawat Marine One bahwa walaupun menurutnya Ivanka bisa
memainkan peranan yang hebat dengan jabatan itu, dirinya akan menghadapi
tuduhan nepotisme jika ia memilih putrinya.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley,
menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump pada
Selasa (9/10). (Reuters/Brendan Mcdermid/File Photo)
Jakarta, CB -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Donald Trump pada Selasa (9/10).
Menerima
kehadiran Haley di Oval Office, Trump mengatakan bahwa mantan Gubernur
South Carolina itu sudah menjalankan "tugas dengan fantastis."
Trump mengatakan bahwa Haley sebenarnya sudah mengutarakan keinginannya untuk berhenti sejak beberapa bulan lalu.
"Dia
memberi tahu saya sekitar enam bulan lalu. 'Saya ingin beristirahat
sejenak,'" ucap Trump yang kemudian menjelaskan bahwa Haley akan mulai
berhenti bekerja di PBB pada akhir tahun ini.
Sementara itu, Haley hanya tersenyum dan sama sekali tak membeberkan
alasannya berhenti. Ia hanya mengatakan bahwa "penting untuk mengetahui
kapan waktunya menyingkir."
Meski tak mengungkap rencananya ke
depan, Haley memastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden
melawan Trump pada pemilu 2020 mendatang.
Haley memang sempat digadang-gadang menjadi salah satu capres untuk Partai Republik sebagai alternatif sosok yang lebih moderat.
Sejak awal, penunjukan Haley sebagai Dubes AS untuk PBB memang sudah
mengejutkan publik mengingat mantan Gubernur South Carolina itu dikenal
sangat kritis terhadap Trump selama masa kampanye, terutama mengenai
imigran.
Nama Haley mulai menjadi sorotan publik setelah tragedi
besar yang terjadi di wilayah pimpinannya pada 17 Juni 2015, ketika
sembilan warga kulit hitam tewas ditembak di dalam gereja.
Saat
itu, Haley memberikan tanggapan yang sangat keras hingga akhirnya ia
memutuskan untuk menurunkan bendera Konfederasi Amerika dari gedung
parlemen South Carolina.
Pada masa Perang Sipil, bendera tersebut dikibarkan oleh pasukan Konfederasi pro-perbudakan dan dianggap sebagai simbol rasisme.
Sikap Haley ini membuatnya menuai pujian dari banyak pihak, termasuk kedua kubu Partai Republik dan Partai Demokrat.
Meski kerap berselisih paham dengan Trump selama masa kampanye, putri imigran India ini tetap bekerja secara profesional di PBB.
Haley mulai menunjukkan gelagat tak baik sejak beberapa bulan lalu, ketika ia bercerita kepada Reuters mengenai tugasnya untuk melindungi kepentingan AS di PBB.
"Setiap hari saya merasa harus memakai pelindung tubuh dari senjata," katanya.
Saat ini hubungan Rusia dan Inggris memang tak harmonis.
CB,
LONDON -- Menteri Keamanan Inggris Ben Wallace mengatakan Barat tidak
boleh meremehkan kemampuan agen intelijen militer Rusia (GRU). Hal itu
disampaikannya ketika menghadiri sebuah konferensi keamanan pada Selasa
(9/10)
"Sangat mudah untuk menertawakan sebagian dari keterampilan dan
kemampuan (agen) GRU yang buruk, tapi kita tidak boleh meremehkan
mereka, juga penggunaan agen saraf yang berbahaya dan sembrono di
jalan-jalan kita," ujar Wallace.
"Kita juga tidak boleh
lupa ada upaya besar yang dilakukan polisi dan MI5 (agen keamanan
domestik Britania Raya) untuk menempatkan mereka di tempat pertama,
melacak gerakan mereka, dan juga upaya besar yang dilakukan untuk
mengembangkan intelijen yang membantu memandu kita ke pintu GRU itu
sendiri," kata Wallace.
Saat ini hubungan Rusia dan
Inggris memang tak harmonis. Hal itu terjadi sejak adanya aksi
penyerangan terhadap agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury,
Inggris, pada Maret lalu. Skripal dan putrinya, Yulia, diserang
menggunakan agen saraf novichok. Namun keduanya berhasil selamat setelah
menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Inggris
menuding Rusia menjadi dalang penyerangan Skripal. Namun Moskow
membantah tuduhan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan
negaranya tidak lagi memiliki senjata kimia, termasuk agen saraf
novichok. Semua senjata kimia Rusia, kata Putin, telah dimusnahkan di
bawah pengawasan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
Namun
Inggris mengabaikan bantahan Rusia dan tetap yakin pada pendiriannya.
Pada 15 Maret, Inggris akhirnya memutuskan mengusir 23 diplomat Rusia
dari negaranya. Mereka diusir karena diduga merupakan agen mata-mata
Rusia.
Rusia membalas tindakan Inggris dengan melakukan
hal serupa, yakni mengusir 23 diplomat Inggris dari negaranya. Tak hanya
itu, Rusia pun menutup lembaga kebudayaan Inggris, yakni British
Council, di sana.
Khashoggi, kolumnis The Wahington Post menghilang pada 2 Oktober.
CB,
ANKARA --- Arab Sudi mengundang sejumlah pejabat Pemerintah Turki ke
kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki pada Selasa (9/10).
Undangan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama menemukan misteri
hilanggnya jurnalis Washingtong Post asal Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi beberapa waktu lalu.
Arab
Saudi mengirimkan surat diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Turki
yang mengundang pejabat Turki untuk mengunjungi konsulat tersebut.
Kantor konsulat adalah tempat terakhir di mana Kahashoggi dilaporkan
terakhir terlihat sebelum diberitakan menghilang. Menurut juru bicara
Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy pencarian terhadap Khashoggi
akan terus dilakukan.
“Pencarian akan dilakukan di gedung konsulat sebagai bagian dari penyelidikan,” tutur Hami seperti dilansi Anadolu Agency pada Rabu (10/10).
Jurnalis Washingtong Post asal Arab Saudi, Jamal Ahmad Khashoggi hilang.
Khashoggi yang merupakan seorang kolumnis The Wahington Post
menghilang pada 2 Oktober. Khashoggi menghilang sejak mendatangi
konsulat Saudi di Istanbul. Kala itu, ia berencana mengurus dokumen
pernikahannya dengan Hatice Cengiz. Pascamenghilangnya Khashoggi
berbagai spekulasi pun berkembang termasuk dugaan adanya pembunuhan
terhadap Khashoggi.
Polisi Turki yang malakukan
penyelidikan atas kasus hilangnya Kashoggi mengatakan, terdapat 15 warga
Arab Saudi termasuk sejumlah pejabat yang tiba di Istanbul dengan
menggunakan dua pesawat memauki konsulat Arab di Istanbul ketika
Khahoggi sedang berada di dalam gedung tersebut. Penyidik pun masih
melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.
Di lain sisi, konsulat Arab Saudi menyatakan tengah berkoordinasi dengan stakeholder
di Turki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Presiden
Turki, Racep Tayyip Erdogan meminta para pejabat Arab Saudi membuktikan
pendapat yang menyatakan Khashoggi telah meninggalkan konsulat. Sebab,
banyak pendapat yang mengatakan Khashogi justru memasuki gedung
tersebut.
AS sebut jika benar kontributor Washington Post dibunuh, hal ini akan ancam hubungan AS-Arab Saudi (Yuri Gripas)
Jakarta, CB -- Senator Partai Republik Amerika Serikat (AS), Lindsey Graham memperingatkan kemungkinan kehancuran aliansi AS dengan Arab Saudi jika tuduhan pembunuhan terhadap wartawan Arab Saudi benar dilakukan oleh kerajaan itu.
Graham
mengatakan bahwa Riyadh harus memberikan jawaban yang jujur mengenai
Arab Saudi membunuh seorang kontributor Washington Post, Jamal
Khashoggi.
"Kami setuju jika ada kebenaran atas tuduhan bahwa
pemerintah Saudi melakukan kesalahan. Hal itu akan menghancurkan
hubungan AS- Arab Saudi dan akan ada hal besar yang harus dibayar secara
ekonomi dan sebaliknya," tulis dia dalam cuitan twitternya.
"Nilai-nilai negara kita harus menjadi landasan kebijakan luar negeri dengan musuh dan sekutu kita," kata dia menambahkan.
Ketua
Komite Hubungan Luar Negeri di Senat AS, Bob Corker memperingatkan
bahwa pihaknya akan melawan pemerintah manapun yang menyerang wartawan
di luar negara mereka.
"Saya telah menekankan kasus hilangnya
Jamal secara pribadi dengan Duta Besar Saudi, dan sementara kami
menunggu lebih banyak informasi, kami akan segera menanggapi negara
manapun yang menargetkan wartawan di luar negeri," tulisnya.
Trump menyatakan bahwa ia memberikan perhatian atas menghilangnya
wartawan kontributor Washington Post di konsulat negaranya sendiri, Arab
Saudi, di Turki. Sementara Arab Saudi bersikeras Khashoggi meninggalkan
gedung konsulat.
"Saat ini tak ada yang tahu pasti mengenai hal
itu. Semoga hal ini akan segera terbongkar," komentar Trump kepada
wartawan di Gedung Putih.
Tuntutan agar Arab Saudi mengungkapkan terang-terangan soal nasib
Khashoggi kepada publik juga muncul dari Menteri Luar Negeri AS Mike
Pompeo.
Senator Graham memiliki hubungan dekat dengan Trump
terutama pada kebijakan pertahanan. Ia mendukung langkah Trump yang
mendekatkan hubungan dengan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lain
untuk mencegah meluasnya pengaruh Iran.
Khasoggi telah menjadi
warga negara AS dalam setahun terakhir. Ia seringkali melakukan kritik
tajam terhadap putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.