CUPUMA

Kamis, 04 Oktober 2018

Miliki Jet Tempur Siluman, Israel Sesumbar S-300 Rusia Tak Berguna

TEL AVIV - Pemerintah Israel mengklaim kemampuan angkatan udaranya tak akan bisa dibatasi meskipun Rusia memasok Suriah dengan sistem rudal pertahanan S-300. Tel Aviv juga menganggap senjata pertahanan itu tak berguna karena Israel memiliki jet tempur siluman.

Klaim itu disampaikan Menteri Kerjasama Regional Israel Tzachi Hanegbi kepada Army Radio.

"Kemampuan operasional angkatan udara sedemikian rupa sehingga baterai (S-300) itu benar-benar tidak membatasi kemampuan angkatan udara untuk bertindak," katanya.

"Anda tahu bahwa kami memiliki pesawat tempur siluman, pesawat terbaik di dunia. Baterai ini bahkan tidak mampu mendeteksi mereka," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/10/2018)

Menteri Israel itu sudah menyadari bahwa Rusia sudah memiliki sistem S-300-nya di dalam wilayah Suriah, sehingga senjata itu sudah diperhitungkan.

Hanegbi menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dan akan terus melakukan operasi militer di dalam wilayah Suriah.

"Kami telah mengklarifikasi kepada Suriah lebih dari sekali bahwa kami tidak akan mundur dari komitmen kami untuk mencegah Iran di Suriah," kata Hanegbi.

Sistem rudal S-300, lanjut dia, akan menjadi ancaman terselubung."Kami sudah dipaksa, beberapa bulan yang lalu, untuk menghancurkan baterai rudal Suriah, dan saya harap mereka tidak akan menantang kita di masa depan," imbuh dia.

Pengiriman sistem rudal S-300 ini sebagai bagian dari tanggapan Rusia atas jatuhnya pesawat Il-20 Rusia yang menewaskan 15 tentara Moskow di Latakia. Pesawat itu tak sengaja ditembak jatuh oleh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel pada 17 September lalu.

Moskow menuduh pilot Israel sengaja menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan mereka terhadap target di Suriah.

Credit sindonews.com

Israel: Pengiriman S-300 ke Suriah Tak Buat Kami Takut

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengatakan, Tel Aviv tidak senang tentang pengiriman S-300 ke Suriah. Namun, disaay yang bersamaan dia menyebut Isrel tidak akan takut dan akan melanjutkan operasi militernya di Suriah.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami senang dengan penempatan S-300. Pada buku yang sama, kami tidak punya pilihan di sini. Kami tidak memiliki kesempatan untuk membuat keputusan (pada operasi militer di Suriah," ucap Lieberman, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (3/10).

Lebih lanjut, Lieberman menyatakan bahwa penting bagi Rusia dan Israel untuk memulihkan hubungan normal meskipun ada ketidaksetujuan mereka atas jatuhnya pesawat pengintai Rusia Il-20.

Lieberman sekali lagi menegaskan bahwa Israel menyalahkan Suriah atas kecelakaan Il-20, sehingga menolak versi Moskow bahwa jet F-16 Israel menggunakan pesawat Rusia sebagai perisai terhadap pertahanan udara Suriah.

"Saya ulangi, seluruh tanggung jawab terletak pada pasukan Bashar al-Assad selama dua tahun terakhir Israel telah melakukan lebih dari 200 serangan terhadap fasilitas Iran dan sasaran Hizbullah di Suriah," ucapnya.

"Dua ratus kali, dan tidak ada satu pun prajurit Rusia yang menerima satu goresan. Tiba-tiba, di sini kami diduga membuat 'pengaturan' semacam itu. Tidak logis. Selain itu, Anda perlu memahami bahwa kecepatan F-16 adalah dua setengah kali kecepatan IL-20 dan pada saat pertahanan udara Suriah melepaskan tembakan, pesawat Israel sudah berada di wilayah udara kami," ungkapnya.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pihak Rusia tidak menerima fakta yang diberikan Israel kepada mereka. Moskow, lanjut Lieberman hanya percaya pada versi mereka terkait insiden itu.

Credit sindonews.com

Thailand Gelar Pemilu pada 2019

Junta militer Thailand

Pemilu dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2019.

CB, BANGKOK -- Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan mengatakan akan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan rencana pada 2019 dan tidak akan ada penundaan, Rabu (3/10).

Pemerintah militer, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta pada 2014, berjanji mengadakan pemilihan umum antara Februari dan Mei tahun depan. Pernyataan ini keluar setelah berulang-ulang ditangguhkan karena langkah legislatif dan konstitusional diperlukan menjelang pemungutan suara.

"Kalau Anda bertanya apakah pemilihan akan ditangguhkan, baik, hanya pihak lain mengatakan itu, bukan pemerintah. Kami masih perkirakan untuk menyelenggarakannya pada 24 Februari (2019)," kata Prawit kepada wartawan.

Pengeritik pemerintahan militer, termasuk partai oposisi, menuduhnya dengan sengaja menunda pemungutan suara guna menggalang kekuasaan dan menjamin pengaruhnya tetap bertahan atas politik setelah pemilihan umum. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (64 tahun) sebagai kepala staf angkatan darat, memimpin kudeta itu. Dia mengisyaratkan memiliki peran publik setelah pemilihan umum dan mengakhiri kekuasaan militer lebih empat tahun.

Credit republika.co.id

Minyak Iran Kena Sanksi, Arab Saudi - Rusia Genjot Produksi

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato dalam satu sesi forum internasional Russian Energy Week di Moskow, Rusia 3 Oktober 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Rusia dan Arab Saudi mencapai kesepakatan pada bulan September untuk meningkatkan produksi minyak untuk meredam kenaikan harga minyak dunia, setelah Amerika Serikat mengeluh tingginya harga minyak dunia akibat sanksi minyak Iran.
Presiden AS Donald Trump telah menyalahkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk harga minyak mentah yang semakin tinggi dan menyerukan untuk meningkatkan produksi guna menurunkan biaya bahan bakar sebelum pemilihan kongres AS pada 6 November.

DIlaporkan Reuters, 4 Oktober 2018, pokok kesepatan adalah bagaimana Rusia dan Arab Saudi memutuskan kebijakan produksi minyak secara bilateral, sebelum berkonsultasi dengan anggota OPEC yang lain.
Sumber terkait mengatakan Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-Falih, dan Menteri Energi dari Rusia, Alexander Novak, setuju selama serangkaian pertemuan untuk meningkatkan produksi dari September hingga Desember karena minyak mentah menuju angka US$ 80 (Rp 1,21 juta) per barel, yang sekarang menembus US$ 85 (Rp 1,28) lebih per barel.

Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-Falih, selama upacara pembukaan perdana Komite Pengawasan Menteri OPEC di Aljazair, 23 September 2018. [REUTERS / Ramzi Boudina / File Photo]
"Rusia dan Arab Saudi setuju untuk menambah barel ke pasar secara diam-diam dengan pandangan, langkah ini tidak terlihat seperti mereka bertindak atas perintah Trump untuk memompa lebih banyak minyak," kata salah satu sumber.
Awalnya, kedua negara berharap untuk mengumumkan peningkatan keseluruhan 500.000 barel per hari (bpd) dari OPEC yang dipimpin Arab Saudi dan negara non-OPEC Rusia pada pertemuan para menteri minyak di Aljazair pada akhir September.
Tetapi dengan oposisi dari beberapa di OPEC, termasuk Iran yang terkena sanksi AS, mereka memutuskan untuk menunda keputusan resmi sampai pertemuan penuh OPEC pada Desember.

Eksekutif di perusahaan minyak dan gas terbesar dunia berada di bawah tekanan untuk menambah cadangan dan menghentikan penurunan produksi minyak mentah setelah bertahun-tahun penghematan.
Sementara produksi minyak Rusia naik menjadi 11,36 juta barel per hari (bph) pada September dan melampaui rekor tertinggi 11,247 juta bph pada Oktober 2016, ungkap Kementerian Energi Rusia, seperti dikutip dari Russia Today. Rekor sebelumnya berfungsi sebagai dasar Rusia untuk kesepakatan dengan OPEC untuk mengurangi produksi.
Peningkatan output minyak Rusia terjadi karena produksi yang lebih tinggi dari Rosneft dan proyek-proyek yang dipimpin asing seperti Sakhalin-1. Berita itu muncul pada saat sanksi AS terhadap Iran akan mulai berlaku pada awal November, dan Teheran kemungkinan akan kehilangan hingga 1,5 juta bpd ekspornya di luar negeri.
Sejak pertemuan di Aljazair, Arab Saudi berencana untuk meningkatkan produksi sekitar 200.000 barel per hari hingga 300.000 barel per hari dari September untuk membantu mengisi kuota yang kosong dari produksi Iran karena sanksi.

Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Iran menuduh Arab Saudi dan Rusia melanggar kesepakatan OPEC tentang pengurangan produksi dengan memproduksi lebih banyak minyak mentah, menambahkan bahwa kedua negara itu tidak akan dapat memproduksi minyak yang cukup untuk menutupi penurunan ekspor Iran.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu mengatakan pihaknya dapat meningkatkan produksi sebesar 200.000 hingga 300.000 barel per hari untuk mengatasi kemungkinan kekurangan bahan bakar sementara Falih mengatakan Arab Saudi akan meningkatkan produksi lebih lanjut pada November dari 10,7 juta barel per hari.

"Ekspor minyak mentah Iran jauh lebih rendah dan pelaku pasar prihatin terhadap defisit pasar yang luas pada kuartal ini," kata Giovanni Staunovo, analis di bank Swiss UBS.
"Untuk menutupi kerugian tersebut, Arab Saudi, Rusia dan negara-negara Teluk lainnya meningkatkan produksi minyak, tetapi ini akan menurunkan kapasitas cadangan global minyak ke level terendah selama 10 tahun terakhir," tambahnya.

Credit tempo.co

Iran Sebut Serangan Rudalnya di Suriah 'Sinyal' untuk AS

TEHERAN - Iran pada awal pekan ini meluncurkan serangan tujuh drone dan enam rudal balistik bepresisi terhadap beberapa sasaran teroris di wilayah Abu Kamal, Suriah. Teheran menyatakan serangan balas dendam untuk pembantaian terhadap parade militer di Ahvaz itu merupakan "sinyal" untuk Amerika Serikat (AS).

Parade militer Iran di Ahvaz pada 22 September 2018 diserang empat pria bersenjata berseragam militer palsu. Lebih dari 20 orang tewas, termasuk 12 personel Garda Revolusi Republik Islam (IRGC).

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani menyatakan bahwa serangan rudal Iran terhadap militan di Suriah mencapai target yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari posisi pasukan AS.

"Pasukan dirgantara kami mengirim Anda (Amerika) sinyal penting ketika mereka menembakkan roket ke fasilitas (target), tiga mil (sekitar 5 km) dari Anda," kata Shamkhani, seperti dikutip dari kantor berita Tasnim, Kamis (4/10/2018).

Teheran sebelumnya mengklaim serangan rudalnya itu menewaskan sekitar 40 pentolan ISIS, kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembantaian di parade militer di Ahvaz.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, sekitar 40 pemimpin puncak ISIS tewas dalam serangan ini," kata Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Kepala Divisi Angkatan Udara IRGC.

"Salah satu yang menarik dari operasi ini adalah pasukan Quds telah memberikan intelijen yang dibutuhkan untuk serangan tersebut."

Shamkhani menyarankan Amerika Serikat untuk menjawab mengapa pasukannya ditempatkan tiga mil dari basis ISIS di Suriah.

Sementara itu, panglima Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdolrahim Moussavi mengatakan kepada wartawan bahwa Teheran akan membuat musuh-musuhnya menyesali tindakan mereka.

"Kami akan melakukan pukulan yang lebih kuat dan lebih berat sebagai balasan atas serangan di sisi lain. Kami bisa melakukan serangan kapan saja dan di mana saja," katanya seperti dikutip kantor berita Fars.

Selain ISIS, Gerakan Demokrasi Arab Patriotik di Ahvaz yang terkait dengan Arab Saudi juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan di Ahvaz. Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menyalahkan sekutu-sekutu AS di Timur Tengah atas insiden di Ahvaz.

Credit sindonews.com

Perdana Menteri Armenia Sebut Akan Mengundurkan Diri

Nikol Pashinyan. (REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan menyatakan akan mengundurkan diri dalam beberapa hari ke depan. Pengunduran diri ini akan dilakukan setelah ia memerintahkan pemecatan beberapa menteri kabinet.

"Setelah saya memerintahkan pemecatan beberapa menteri dan gubernur secara sah, setelah itu -tanpa menyebut batas waktu tertentu- akan mengundurkan diri," jelasnya, seperti dilansir Arka.

"Sehingga tidak ada lagi yang berpikir bahwa saya manahan masalah ini," jelas Perdana Menteri yang berkuasa sejak Mei lalu, seperti dilaporkan AFP.

Pashinyan menyerukan ribuan orang Armenia untuk melakukan unjuk rasa di ibu kota Yerevan. Protes ini dilancarkan lantaran Pashinyan berselisih dengan parlemen. Ia merasa dipersulit oleh parlemen untuk menggolkan RUU yang mempersulit pembubaran parlemen dan mengadakan pemilihan umum.

Pashinyan menganggap sebagian besar anggota parlemen bersekutu dengan mantan presiden, Serzh Sarkisian.

Ribuan orang melakukan aksi selama satu jam. Mereka memblokir jalan keluar dari gedung parlemen serta jalan utama dengan menggunakan kendaraan sambil berteriak "Nikol! Nikol!"

"Dengan menyetujui RUU ini, partai Republik dan pendukungnya secara resmi menyatakan adanya kontra revolusi," kata dia kepada massa.

Beberapa orang yang marah kemudian masuk ke halaman parlemen, namun Pashinyan meminta mereka untuk tidak masuk ke halaman. Tidak lama kemudian, dirinya masuk ke dalam gedung untuk bernegosiasi dengan anggota parlemen.

Pada April lalu, Presiden Armenia Sarkisian dipaksa turun dari kekuasaannya setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. Namun, saat itu tidak dijadwalkan lagi pemilihan parlemen hingga 2022.

Pashinyan menganggap bahwa pengunduran dirinya itu bisa memicu pemilu baru. Namun, pemilihan umum baru bisa dilaksanakan jika parlemen gagal memilih perdana menteri baru selama dua kali.

Pashinyan berkampanye melawan korupsi dan reformasi ekonomi telah mencari pemilihan baru disaat dirinya masih berada di puncak popularitas.

Wakil ketua parlemen, Eduard Sharmazanov mengatakan bahwa RUU yang baru disetujui itu bertujuan untuk membela kebebasan dan hak-hak pembuat hukum. Namun, dirinya menyangkal bahwa hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya jajak pendapat.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Mau Geser Peredaran Dolar AS, Apa Siasat Vladimir Putin?

Presiden Rusia Vladimir Putin memegang teropong untuk menonton latihan militer di tempat pelatihan "Telemba", sekitar 80 kilometer utara kota Chita selama latihan perang Vostok 2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

CB, Jakarta - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mendukung penghentian peredaran dolar AS di sektor keuangan negara dari ketergantungan terhadap dolar AS.
Kepala VTB Bank Andrey Kostin mengatakan langkah itu bukan berarti menghapus mata uang dolar Amerika Serikat secara bertahap. Ide de-dolarisasi ekonomi Rusia telah aktif dibahas baru-baru ini karena pengetatan sanksi AS.

Dilansir dari Russia Today, 3 Oktober 2018, pada Juli, Kostin, yang merupakan presiden dan ketua dewan manajemen VTB bank terbesar kedua Rusia, mengajukan serangkaian proposal untuk menjauh dari dolar AS dan mempromosikan rubel Rusia di keuangan internasional.

Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina). REUTERS/Jason Lee
Pertama, asumsi transisi dipercepat untuk pembayaran dalam mata uang lain ketika melakukan transaksi ekspor-impor dengan negara-negara asing. Mata uang alternatif yang akan digunakan Rusia termasuk euro, yuan Cina dan rubel.
Langkah kedua adalah pendaftaran ulang kepemilikan terbesar di yurisdiksi Rusia. Rencana ini juga menempatkan Eurobonds melalui deposit Rusia, dan lisensi dari semua peserta pasar saham sehingga mereka dapat bertindak dengan aturan yang sama.

Rusia telah mencari cara untuk mengurangi ketergantungannya pada mata uang AS setelah Amerika Serikat dan sekutunya memberlakukan sanksi terhadap Rusia pada 2014.
Pada Mei, Vladimir Putin mengatakan Rusia tidak lagi dapat mempercayai sistem keuangan yang didominasi dolar AS sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sepihak dan melanggar peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Putin menambahkan bahwa monopoli dolar AS tidak aman dan berbahaya bagi ekonomi global.

Direktur Umum Perusahaan Negara Rusia Goznak Arkady Trachuk menunjukkan fitur keamanan pada uang pecahan 100 rubel dengan desain bertema Piala Dunia 2018 saat konferensi pers, di Moskow, Rusia, 22 Mei 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Dilansir dari Financial Times, Dmitry Peskov, juru bicara Vladimir Putin, mengatakan bahwa Putin adalah pendukung lama gagasan itu tetapi memperingatkan bahwa prosesnya akan sangat panjang dan teliti.
Diskusi tentang perlunya de-dolarisasi ekonomi Rusia semakin intensif setelah RUU diperkenalkan ke Kongres pada bulan Agustus dengan berbagai langkah yang menargetkan lembaga keuangan Rusia.

Kementerian Keuangan Rusia telah mendukung rencana Kostin, dengan kepala Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan, Maxim Oreshkin, yang mencatat bahwa peran mata uang AS sudah semakin berkurang. Bank Sentral Rusia sudah mengejar kebijakan menggeser dolar AS dan mengatakan akan terus berlanjut.

Credit tempo.co

Ancam Serang Rusia, Moskow Semprot Dubes AS untuk NATO

MOSKOW - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk NATO, Kay Bailey Hutchison, memicu kontroversi setelah menyatakan akan melakukan serangan pre-emptive terhadap Rusia. Meski kemudian memberikan klarifikasi, pernyataan Hutchison telah membuat kerusakan diplomatik.

"Kesannya adalah bahwa orang yang membuat klaim seperti itu tidak menyadari tingkat tanggung jawab mereka dan bahaya retorika agresif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

“Siapa yang memberi wewenang kepada wanita ini untuk membuat tuduhan seperti itu? Rakyat Amerika? Apakah orang Amerika biasa tahu bahwa mereka membayar keluar dari kantong mereka untuk apa yang disebut diplomat yang berperilaku begitu agresif dan merusak?” imbuhnya seperti dikutip dari The Washington Post, Rabu (3/10/2018).

Zakharova mengatakan bahwa para ahli militer Rusia sedang mempersiapkan tanggapan yang lebih teknis terhadap Hutchison.

Rusia pun membantah telah melanggar perjanjian Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Perjanjian ini ditandatangani oleh AS dan Uni Soviet pada tahun 1987. Perjanjian ini melarang produksi dan penyebaran rudal nuklir dan konvensional yang terbang dari 500 hingga 5.500 kilometer. Perjanjian ini berlaku untuk rudal balistik dan jelajah darat.

Sementara itu para menteri pertahanan NATO berencana untuk menangani dugaan pelanggaran Rusia pada pertemuan Brussels pada hari Rabu dan Kamis.

"Perjanjian ini dalam bahaya karena tindakan Rusia," kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg.

“Semua sekutu setuju bahwa penilaian yang paling masuk akal adalah bahwa Rusia melanggar perjanjian. Oleh karena itu mendesak bahwa Rusia mengatasi masalah ini secara substansial dan transparan,” imbuhnya.

Credit sindonews.com

AS Ancam Serang Rusia untuk Hancurkan Rudal Terlarang

BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) mengancam akan menghancurkan hulu ledak dari sistem rudal jelajah Rusia yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Washington khawatir senjata yang dikembangkan Moskow memungkinkannya untuk melakukan serangan nuklir di Eropa dalam waktu sekejap.

Ancaman Washington yang secara harfiah sebagai ancaman serangan pre-emptive itu disampaikan Duta Besar AS untuk NATO Kay Bailey Hutchison pada hari Selasa (2/10/2018).

Diplomat itu mengatakan Mosklow harus menghentikan pengembangan sistem rudal jelajah terlarang secara terselubung atau Amerika Serikat akan berusaha menghancurkannya sebelum menjadi senjata yang operasional.

Amerika Serikat yakin Rusia sedang mengembangkan sistem senjata yang masuk kategori pelanggaran perjanjian Perang Dingin. Namun, Moskow secara konsisten telah membantah tuduhan melakukan pelanggaran.

Hutchison mengatakan Washington tetap berkomitmen untuk membuat solusi diplomatik. Namun, juga siap untuk mempertimbangkan serangan militer jika pengembangan sistem rudal jarak menengah terus berlanjut.

"Pada titik itu, kami akan melihat kemampuan untuk mengambil rudal (Rusia) yang bisa menghantam negara kami," kata Hutchison pada konferensi pers.

"Langkah-langkah kontra (oleh Amerika Serikat) akan mengambil rudal yang sedang dikembangkan oleh Rusia yang melanggar perjanjian," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Rabu (3/10/2018). "Mereka ada di pemberitahuan."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pernyataan ancaman semacam itu berbahaya, dan itu akan memberikan jawaban rinci kepada Washington ke depan.

"Tampaknya orang-orang yang membuat pernyataan seperti itu tidak menyadari tingkat tanggung jawab mereka dan bahaya retorika agresif," tulis kantor berita TASS mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Di masa lalu, kementerian itu menyatakan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencoba melestarikan perjanjian INF dan akan mematuhi kewajibannya jika Amerika Serikat melakukannya.

Komentar oleh Hutchison—yang ditunjuk Presiden Donald Trump sebagai Dubes untuk NATO—adalah peringatan paling langsung dari serangan pre-emptive sejak seorang pejabat AS pada tahun 2017 mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem senjata yang dilarang dalam Perjanjian INF 1987 jika Rusia terus melanggarnya.

Perjanjian itu melarang rudal jarak menengah yang mampu menyerang Eropa atau Alaska. Amerika Serikat dan Rusia merayakan tahun ke-30 dari perjanjian tersebut di Jenewa pada 2017 lalu.

Tetapi pada tahun yang sama, laporan Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa Rusia telah melanggar kewajibannya dalam perjanjain itu. Menurut laporan itu, Moskow memiliki dan memproduksi rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil).

Tuduhan AS ini akan semakin memperburuk hubungan antara Moskow dan Barat yang telah rusak pada level rendah setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina tahun 2014, intervensi militer di Suriah dan dugaan campur tangan dalam pemilu AS tahun 2016.

"Kami telah mencoba mengirim pesan kepada Rusia selama beberapa tahun yang kami tahu mereka melanggar perjanjian itu, kami telah menunjukkan Rusia bukti," kata Hutchison.

"Kami meletakkan tanda-tanda sehingga sekutu kami akan membantu kami membawa Rusia ke meja," ujarnya mengacu pada upaya diplomatik.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan rekan-rekan NATO-nya pada pertemuan dua hari yang dijadwalkan di Brussels pada Rabu (3/10/2018).

Credit sindonews.com

AS Keluar dari Protokol Mahkamah Internasional

Ilustrasi (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menghentikan perjanjian internasional terkait pengadilan tinggi PBB, Rabu (3/10). Langkah ini diambil setelah Pekan lalu, Palestina mengadukan AS ke pengadilan internasional ini.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan Amerika Serikat menyatakan keluar dari protokol mengenai Pengadilan Internasional di Den Haag.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh Palestina dan menjadikan Amerika Serikat sebagai terdakwa. (Mereka) menentang langkah kami (yang memindahkan) kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP.

Bolton mengatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari Protokol Opsional 1961 dan Penyelesaian Sengketa yang terangkum dalam Konvensi Wina. Kedua konvensi inilah yang menetapkan Mahkamah Internasional sebagai "yurisdiksi wajib" untuk menyelesaikan perselisihan antar negara. Kecuali negara bersangkutan memutuskan untuk menyelesaikannya di tempat lain.

Palestina mengadukan AS ke Mahkamah Internasional setelah negara itu memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal ini dianggap Palestina sebagai pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Padahal wilayah itu masih menjadi sengketa antara kedua negara.

Langkah AS ini dianggap sebagai serangan terbaru terhadap sistem peradilan internasional oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump juga sempat menolak otoritas Pengadilan Pidana Internasional ini saat berpidato di sidang umum PBB.

Meski demikian, Amerika Serikat akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari pendirian Mahkamah Internasional. Lebih lanjut AS berharap agar negara-negara lain "untuk mematuhi kewajiban internasional mereka", kata Bolton.

Tahun lalu Trump tak lagi berpegang pada preseden lama dan menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ia pun lantas memindahkan kedutaannya ke kota itu.

Langkah itu memicu kemarahan warga Palestina yang menginginkan kota suci itu sebagai ibu kota mereka. Presiden AS sebelumnya memang tak pernah mendeklarasikan hal tersebut lantaran berharap ada penyelesaian damai antara Palestina dan Israel.

Pemimpin Palestina Sabtu (29/10) lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional terkait pemindahan kedutaan oleh AS ini. Ia pun menyebut langkah itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Majelis Umum PBB pun membuka jalan bagi negara itu untuk bergabun dengan pengadilan internasional. Pada 2012 PBB mengakui Otoritas Palestina sebagai negara pengamat non-anggota.

Di hari yang sama, kemarin, AS menarik dua keikutsertaannya dalam berbagai konvensi. Sebelum mengumumkan menarik diri dari konvensi pengadilan internasional ini, sebelumnya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakhiri perjanjian persahabatan tahun 1955 dengan Iran. Saat itu perjanjian dengan Iran disepakati dengan pimpinan Syah yang pro-Barat.

Langkah ini dilakukan setelah Iran mengutip perjanjian itu ketika berusaha mengakhiri sanksi baru AS yang diberlakukan oleh Trump. Sanksi itu dijatuhkan untuk menekan Iran terkait program pembatasan nuklir dari rezim ulama mereka.

Pengadilan Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat harus mengizinkan pengiriman barang-barang kemanusiaan seperti obat-obatan. Tapi Washington bersikeras bahwa pengiriman barang tersebut telah diizinkan.

Bolton mengatakan pengadilan, "gagal untuk menyadari bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi apapun untuk mengeluarkan perintah sehubungan dengan sanksi yang dikenakan Amerika Serikat."

"Sebaliknya, pengadilan malah membuatIran menggunakannya sebagai forum propaganda," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Mahkamah Dunia perintahkan AS tidak ganggu bantuan kemanusiaan ke Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Den Haag (CB) - Mahkamah Dunia pada Rabu memerintahkan Amerika Serikat memastikan bahwa hukuman terhadap Iran tidak memengaruhi bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.

Hakim Mahkamah Antarbangsa (ICJ) itu memberikan kemenangan kepada Iran, yang berpendapat bahwa hukuman sejak Mei oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanggar ketentuan Perjanjian Hubungan Baik di antara kedua negara tersebut pada 1955, menurut laporan Reuters.

Putusan itu cenderung berdampak terbatas pada pelaksanaan hukuman tersebut, yang Washington kenakan kembali dan perketat sesudah menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2015. Kesepakatan ditandatangani Iran dan sejumlah kekuatan dunia.

ICJ adalah mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan perselisihan antar-negara. Keputusannya mengikat, tapi tidak ada kekuatan untuk menegakkannya. Baik Amerika Serikat maupun Iran pada masa lalu secara efektif mengabaikan keputusan mahkamah dalam perkara yang mereka bawa untuk melawan satu sama lain.

Pengadilan menemukan bahwa jaminan tawaran Washington pada Agustus, bahwa negara itu akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hukuman tidak memengaruhi keadaan kemanusiaan, "tidak cukup menangani sepenuhnya masalah kemanusiaan dan keselamatan" seperti yang diangkat Iran.

"Pengadilan itu menganggap Amerika Serikat harus, sejalan dengan kewajibannya di bawah perjanjian 1955, menghapus halangan apa pun yang timbul akibat tindakan-tindakan yang diumumkan pada 8 Mei 2018," kata Hakim Ketua Abdulqawi Yusuf, yang membacakan ringkasan putusan majelis beranggotakan 15 hakim.

Hukuman tersebut jangan sampai menganggu pengiriman ke wilayah Iran barang-barang kebutuhan kemanusiaan, seperti, obat, peralatan kesehatan dan bahan makanan dan dagangan pertanian serta barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk keselamatan penerbangan sipil, katanya.

Washington pada bulan lalu berpendapat bahwa permintaan Iran adalah upaya menyalahgunakan pengadilan itu. AS juga berpendapat bahwa perjanjian 1955 secara khusus mengesampingkan penggunaan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Perjanjian itu ditandatangani jauh sebelum Revolusi Islam muncul pada 1979, yang mengubah kedua negara tersebut menjadi musuh bebuyutan.

Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Jennifer Newstead menyatakan perselisihan nyata Iran adalah keputusasaan Iran atas rencana Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir pada 2015. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran setuju mengekang kegiatan nuklirnya dengan imbalan pencabutan hukuman antarbangsa.

Langkah sepihak Amerika Serikat tersebut ditentang negara-negara lain, yang menjadi pihak dalam perjanjian itu, termasuk sekutu dekat Washington di Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman, serta Rusia dan China.

Meskipun dunia mengecam, Washington memaksakan langkah itu. Rangkaian hukuman baru akan diberlakukan pada 4 November untuk secara tajam membatasi ekspor minyak Iran.

Credit antaranews.com

Mahkamah Internasional Akan Putuskan Gugatan Iran atas AS

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Mahkamah Internasional (ICJ) akan memutuskan permintaan Iran soal pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap negaranya hari ini, Rabu (3/10).

Sekitar akhir Agustus lalu, Iran meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang dijatuhkan Presiden Donald Trump terhadap Teheran setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.

Dalam gugatan ke ICJ, Iran menyatakan bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika Serikat.

Iran meminta pengadilan tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menangguhkan sanksi AS sembari mendengar penjelasan negaranya secara menyeluruh terkait ketaatannya pada perjanjian nuklir tersebut.

Dikutip Reuters, Washington menganggap permintaan Iran tersebut merupakan upaya penyalahgunaan pengadilan.

Pengacara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, juga mengatakan Perjanjian Persahabatan 1955 tidak dapat dijadikan dasar "sebagai yurisdiksi pengadilan dalam kasus ini."

Newstead juga menyebut perjanjian persahabatan secara khusus mengesampingkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Relasi kedua negara memanas setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir antara Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu.

Trump menganggap perjanjian nuklir Iran itu curang. Dia menuding Iran terus mengembangkan program senjatanya.

Tak lama setelahnya, Trump memutuskan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran secara sepihak. Rangkaian sanksi baru AS terhadap Iran akan berlaku 4 November mendatang.

Sementara itu, selama ini ICJ merupakan badan peradilan tertinggi PBB yang berfungsi menyelesaikan sengketa internasional.

Keputusan ICJ mengikat secara hukum, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan. Dalam beberapa kasus, keputusan ICJ bahkan diabaikan banyak negara, termasuk AS.

Credit cnnindonesia.com

Rouhani Puji Eropa yang Tetap Berdagang dengan Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Eropa membentuk Special Purpose Vehicle.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengapresiasi Eropa karena telah mengambil langkah besar untuk mempertahankan bisnis dengan Iran. Langkah tersebut dilakukan Eropa dengan membentuk Special Purpose Vehicle (SPV).

“Untuk mempertahankan hubungan keuangan dan moneter dengan Iran, Eropa telah membentuk badan khusus (SPV). Eropa telah mengambil langkah besar,” kata Rouhani pada Rabu (3/10).

Pembentukan SPV diumumkan Uni Eropa pekan lalu. SPV dipertimbangkan sebagai badan yang memfasilitasi perdagangan antara negara-negara Eropa dan Iran. SPV diperkirakan mulai beroperasi sebelum November.

Pengadilan Internasional juga telah memerintahkan Amerika Serikat (AS) agar memastikan sanksi yang diterapkannya terhadap Iran tidak berdampak pada bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil. Pemerintah Iran menyambut keputusan tersebut. Teheran berpendapat, keputusan itu membuktikan sanksi yang diberlakukan AS ilegal.

Pada 7 Agustus lalu, AS memutuskan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, industri otomotif, serta sektor keuangan Iran. Sanksi diterapkan setelah Iran menolak keinginan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang tercapai pada Oktober 2015.

Presiden AS Donald Trump menilai JCPOA cacat karena tak mengatur tentang program balistik Iran, kegiatan nuklirnya selepas 2025, dan perannya dalam konflik Yaman serta Suriah. Trump menginginkan JCPOA dinegosiasi ulang, tapi Teheran dengan tegas menolak. Iran pun enggan berunding bila AS belum menarik sanksi ekonominya.

Uni Eropa sendiri membela dan berpihak pada Iran dalam masalah ini. Uni Eropa berpandangan kesepakatan nuklir dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Kendati demikian, Iran mendesak Eropa melakukan upaya-upaya guna melindungi perekonomiannya dari sanksi AS. Sebab AS telah sesumbar bahwa pihak-pihak yang masih menjalin bisnis dengan Iran, tidak akan berbisnis dengannya.Bila Eropa tak mampu memenuhi tuntutan tersebut, Iran mengancam akan hengkang dari kesepakatan nuklir yang tercapai pada 2015.

Credit republika.co.id

Merkel Diminta Hentikan Rencana Israel Gusur Desa Palestina

Desa Khan al-Ahmar, Palestina yang akan digusur Israel untuk perluasan permukiman yahudi

Foto: The Jerussalem Post

Angela Merkel mengunjungi Israel untuk bertemu Netanyahu.

CB, TEPI BARAT – Anak-anak Palestina yang tinggal di desa Khan al-Ahmar, Tepi Barat, meminta Kanselir Jerman Angela Merkel menghentikan rencana Israel menggusur desa mereka. Merkel memang dijadwalkan berkunjung ke Israel pada Rabu (3/10).

Sambil memegang poster Merkel, anak-anak Palestina memintanya membantu mereka menghentikan rencana Israel menggusur Khan al-Ahmar. Sebab Israel telah mengultimatum mereka untuk pindah sebelum 1 Oktober 2018. “Ketika saya berjalan ke sekolah setiap hari, saya khawatir sekolah saya telah dihancurkan,” ujar Muna Abu Dahouk (12 tahun), anak Palestina yang tinggal di desa Khan al-Ahmar pada Selasa (2/10), dikutip laman Asharq Al-Awsat.

Israel telah cukup lama menyatakan desa Khan al-Ahmar dibangun tanpa persetujuan alias ilegal. Namun warga Palestina yang tinggal di desa tersebut menyatakan, perizinan untuk membangun tempat tinggal sangat tidak mungkin diperoleh.

PBB, Uni Eropa, termasuk Jerman, serta berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) telah mendesak Israel menghentikan rencananya merubuhkan desa Khan al-Ahmar yang dihuni sekitar 180 warga Palestina. Penggusuran dinilai akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan solusi dua negara Palestina-Israel.

“Setelah hampir satu dekade berusaha melawan ketidakadilan pembongkaran ini, pendudukan Khan al-Ahmar sekarang mendekati hari yang menghancurkan ketika mereka akan melihat rumah dari generasi mereka diruntuhkan di depan mata mereka,” kata kelompok HAM Amnesty International dalam sebuah pernyataan.

Menurut Amnesty, penggusuran Khan al-Ahmar tidak hanya tak berperasaan dan diskriminatif, tapi juga ilegal. “Pemindahan paksa komunitas Khan al-Ahmar sama dengan kejahatan perang. Israel harus mengakhiri kebijakannya menghancurkan rumah dan mata pencaharian warga Palestina untuk membuat jalan bagi permukiman (Yahudi),” kata Amnesty.

Warga desa Khan al-Ahmar adalah anggota suku Badui Jahalin yang diusir dari tanahnya di Gurun Negev oleh militer Israel pada 1950-an. Tempat tinggal mereka di Khan al-Ahmar pun belum layak disebut rumah. Sebab, mereka hanya berlindung di gubuk-gubuk reot.

Menurut warga desa, mereka telah sering mengajukan izin pembangunan permukiman di desa tersebut kepada Israel. Namun, otoritas Israel tak pernah menerbitkan izin tersebut.

Desa Khan al-Ahmar terletak beberapa kilometer dari Yerusalem, tepatnya di antara dua permukiman ilegal Israel, yakni Maale Adumim dan Kfar Adumim. Israel memang berencana mengembangkan dua permukiman itu dengan menggusur warga desa Khan al-Ahmar.

Credit republika.co.id

Presiden baru Irak tunjuk Adel Abdul Mahdi jadi perdana menteri

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Sulaimaniya (CB) - Presiden Irak, yang baru terpilih, Barham Salih, menunjuk politisi kawakan Adel Abdul Mahdi menjadi perdana menteri dan menugaskannya membentuk pemerintahan baru, kata dua anggota parlemen kepada Reuters, Selasa.

Menurut undang-undang dasar Irak, Abdul Mahdi diberi waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan menyampaikannya kepada parlemen untuk mendapatkan persetujuan.

Penunjukan Abdul Mahdi dilakukan Salih kurang dari dua jam setelah ia terpilih menjadi presiden.

Credit antaranews.com

Pengadilan Batalkan Grasi Eks Presiden Peru Alberto Fujimori

Aksi protes rakyat Peru saat pemberian grasi Alberto Fujimori tahun 2017. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Pengadilan membatalkan grasi terhadap mantan Presiden Peru Alberto Fujimori, dan memerintahkan agar presiden yang berkuasa dari tahun 1990-2000 itu ditangkap.

Mengutip AFP, Rabu (3/10), Mahkamah Agung Peru telah mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan terhadap Fujimori, sehingga pria berusia 80 tahun itu harus kembali menjalani hukuman di penjara.

Fujimori mendapatkan grasi pada Desember 2017 di era Presiden Pedro Pablo Kuczynski, setelah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara Pada 7 April 2009.

Fujimori dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat pembunuhan dan penculikan yang dilakukan pasukan paramiliter Grupo Colina saat pemerintahannya menghadapi gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an.

Alberto Fujimori. (Reuters)

Kuczynski memberikan grasi kepada Fujimori dengan alasan kemanusiaan karena kondisi kesehatan Fujimori yang saat itu kerap masuk ke rumah sakit karena mengalami tekanan darah rendah dan jantung.

Namun, grasi yang diberikan Kuczynsky kepada pria keturunan Jepang itu menuai protes rakyat Peru. Aksi demonstrasi menolak pemberian grasi terhadap Fujimori itu terjadi di sejumlah titik di kota-kota di Peru.

Sejumlah aktivis dan korban penindasan Fujimori kemudian menggugat dan mengajukan Peninjauan Kembali atas grasi yang diberikan terhadap Fujimori.

Kini, setelah rezim Kuczynski digantikan Martin Vizcara, grasi tersebut dibatalkan.

Sementara belum ada pernyataan dari pihak Fujimori atas pembatalan grasi ini.

Fujimori saat ini tinggal di Lima. Dia sempat dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit sebanyak empat kali sejak dibebaskan Desember 2017.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Spanyol kukuhkan hukuman penjara bagi mantan ketua IMF

Mantan Kepala IMF Rodrigo Rato (tengah) saat meninggalkan kantornya di Madrid (17/4/2017) (REUTERS/Andrea Comas)

Madrid (CB) - Mantan kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato akan menjalani hukuman penjara empat setengah tahun karena menyalahgunakan kartu kredit perusahaan ketika bekerja di bank milik negara, Bankia, kata Mahkamah Agung Spanyol pada Rabu.

Rato, yang menjadi menteri ekonomi di Spanyol dan tokoh menonjol di Partai Rakyat (PP) berkuasa sebelum ke IMF, mengetuai Bankia dua tahun hingga sesaat sebelum bank itu ditempatkan dalam talangan negara pada 2012.

Pada 2017, pengadilan menganggap Rato bertanggung jawab atas pengawasan penyalahgunaan kartu kredit dan mengatakan Rato sebenarnya dapat mengubah praktik tersebut, yang melibatkan puluhan petinggi dan anggota dewan lain Bankia.

Rato mengajukan banding atas putusan itu dan membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa biaya pada kartu kredit Bankia sah secara hukum.

Perkara itu adalah satu dari beberapa penyelidikan korupsi tingkat tinggi, yang mulai membuahkan hasil dan dilihat sebagai ujian apakah orang kaya dan berkuasa Spanyol dapat dituntut di muka hukum.

Credit antaranews.com

Indonesia: Dukung Separatis Papua, Vanuatu Tak Bisa Dimaafkan

NEW YORK - Indonesia menilai Vanuatu telah mempertaruhkan "hubungan persahabatan" antara kedua negara karena mendukung gerakan separatis Papua Barat dan menyuarakannya di PBB. Indonesia menganggap sikap negara itu tak bisa dimaafkan.

Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia, sudah menggunakan hak jawab keduanya di Sidang Ke-73 Majelis umum PBB atas serangan dari Vanuatu. Dia mengatakan, negara di Pasifik itu tak tahu apa-apa dengan menyuarakan dukungannya bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

"Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial," kata Taborat.

Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis. Dia mempertanyakan perilakunya sebagai negara yang taat hukum internasional.

"Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini kepada individu separatis jelas ditunjukkan Vanuatu kepada sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka untuk PBB," ujarnya, yang dikutip The Guardian, Rabu (3/10/2018) malam.

"Orang-orang Papua sekali dan untuk sekali lagi menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, dan bahwa itu final, ireversibel dan permanen," katanya mengacu pada resolusi PBB 1969.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang telah lama mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri pada pekan lalu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga dan Presiden Marshall Islands Hilda Heine juga melakukan seperti yang disuarakan Vanuatu.

"Dekolonisasi dan hak asasi manusia keduanya merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik," kata Heine.

Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, tanpa menyebut nama Vanuatu, dalam tanggapan pertamanya menyatakan setiap negara yang menggagnggu integritas teritorial negara lain merupakan tindakan permusuhan.

"Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya," kata Kalla. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya."

Credit sindonews.com

AS Nyatakan Palestina Bukan Negara

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan status Palestina sekarang ini bukan lagi sebuah negara. Pengumuman ini disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, hari Rabu waktu Washington.

Bolton, yang berbicara di hadapan wartawan di ruang pengarahan Gedung Putih, mengatakan bahwa menyangkal status Palestina sebagai negara tidak kontraproduktif ketika administrasi Trump mempersiapkan rencana perdamaian Timur Tengah.

"Ini (Palestina) bukan sebuah negara sekarang. Itu tidak memenuhi tes hukum internasional tentang kenegaraan," katanya.

"Itu tidak mengontrol batas-batas yang ditentukan. Itu tidak memenuhi fungsi normal pemerintahan. Ada banyak alasan mengapa itu bukan sebuah negara," ujar Bolton, yang dikutip dari The Washington Examiner, Kamis (4/10/2018).

"(Palestina) itu bisa menjadi sebuah negara, seperti yang dikatakan presiden, tetapi itu membutuhkan negosiasi diplomatik dengan Israel dan lainnya," lanjut Bolton.

Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada tahun 1988. Sejak saat itu, 137 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memperluas pengakuan diplomatik.

Otoritas Palestina telah menguasai beberapa wilayah di Tepi Barat dan Gaza sejak Kesepakatan Oslo tahun 1994, tetapi faksi-faksi yang bertikai—Hamas di Gaza, Fatah di Tepi Barat—telah mendominasi wilayah itu sejak 2007.

Bolton, yang dikenal karena pandangan kebijakan luar negerinya yang hawkish, mengatakan tidak ada yang secara historis luar biasa tentang pejabat AS yang menyangkal bahwa Palestina adalah sebuah negara.

"Menyebutnya apa yang disebut negara Palestina mendefinisikan secara persis apa yang telah terjadi, posisi yang telah ditempuh pemerintah Amerika Serikat secara seragam sejak 1988 ketika otoritas Palestina menyatakan diri sebagai Negara Palestina," katanya.

"Kami tidak mengenalinya sebagai Negara Palestina, kami telah secara konsisten di seluruh pemerintahan Demokrat dan Republik menentang pengakuan Palestina ke PBB sebagai negara karena itu bukan negara."

Dalam kesempatan itu, Bolton juga mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari "protokol opsional" Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Keputusan ini diambil sebagai respons kasus yang dibawa oleh Palestina soal penolakan pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Saya mengumumkan bahwa presiden telah memutuskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari protokol opsional dan penyelesaian sengketa ke Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik," kata Bolton.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh apa yang disebut negara Palestina, menyebut Amerika Serikat sebagai terdakwa, menantang langkah kami (memindahkan) kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem," papar Bolton.

Pihak Palestina belum berkomentar atas pengumuman AS. Pengumuman ini berpotensi memicu kemarahan Palestina yang telah berulang kali dibuat kecewa oleh pemerintah Presiden Donald Trump yang terang-terangan pro-Israel meski berniat jadi mediator perdamaian.

Credit sindonews.com

Trump: Tanpa AS, Raja Saudi Tidak Akan Bertahan 2 Minggu

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Raja Arab Saudi mungkin tidak akan bertahan selama dua minggu tanpa dukungan militer Washington. Pernyataan terbaru Trump ini semakin meningkatkan tekanan AS kepada salah satu sekutu Timur Tengah terdekat AS atas kenaikan harga minyak.

Mengkritik hubungan militer AS dengan sekutunya telah menjadi ciri Trump. Hal itu pun kembali dilakukannya saat ia berada di Southaven, Mississippi, yang juga menyinggung soal Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Namun, komentar Trump tentang Arab Saudi menyiratkan kerajaan kerajaan Al Saud akan runtuh tanpa dukungan militer Amerika.

"Kami melindungi Arab Saudi - apakah Anda akan mengatakan mereka kaya?" Trump bertanya kepada penonton yang bersorak-sorai.

“Dan saya mencintai raja, Raja Salman, tetapi saya berkata, 'Raja kami melindungi Anda. Anda mungkin tidak berada di sana selama dua minggu tanpa kami. Anda harus membayar untuk militer Anda, Anda harus membayar,'” ujarnya seperti dikutip dari AP, Rabu (3/10/2018).

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari komentarnya kepada Raja Arab Saudi berusia 82 tahun itu. Trump dan Raja Salman terakhir berbagi panggilan telepon yang dilaporkan pada akhir pekan lalu. Menurut Saudi Press Agency yang dikelola negara, keduanya membahas upaya untuk mempertahankan pasokan guna menjamin stabilitas pasar minyak dan memastikan pertumbuhan ekonomi global.

Tidak ada reaksi segera dari Arab Saudi terhadap pernyataan Trump. Riyadh telah bekerja untuk memupuk hubungan hangat dengan Trump setelah momen-momen bersejarah dengan mantan Presiden Barack Obama.

Credit sindonews.com