Selasa, 07 Maret 2017

Kebijakan Imigrasi Baru Trump Masih Tebar Benci

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trump dinilai masih menebarkan kebencian yang sama. (REUTERS/Jim Lo Scalzo/Pool)

Jakarta, CB -- Kelompok pemerhati kemanusiaan mengecam kebijakan imigrasi baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap enam negara mayoritas muslim karena masih mempunyai kecacatan yang sama dengan kebijakan sebelumnya.

Sama dengan perintah yang dikeluarkan Januari lalu, kebijakan terbaru yang diperintahkan Selasa (7/3) ini mencegah warga Suriah, Iran, Yaman, Libya, Somalia dan Sudan untuk memasuki Amerika Serikat, setidaknya untuk 90 hari. Hanya saja, dalam versi terkini, Irak tidak disertakan dalam negara yang diincar.

Perintah baru ini juga akan menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari dan mendorong otoritas AS untuk memperketat prosedur pemeriksaan untuk program pemukimannya.

International Rescue Committee (IRC) dan Amnesty International AS langsung mengecam arahan baru sang Presiden. Menurut kedua organisasi ini, larangan tersebut tidak membuat negara semakin aman.

David Millband, presiden sekaligus CEO IRC, mengatakan perintah eksekutif yang telah direvisi ini "dengan kejam mengincar populasi yang paling rentan untuk memasuki Amerika Serikat."

Dia juga mengatakan, perintah eksekutif terbaru ini bisa berpengaruh untuk 60 ribu orang yang sudah disaring untuk diterima di Amerika.

"Larangan ini tidak mengincar orang yang paling berisiko mengganggu keamanan, tapi mereka yang paling tidak mampu mengadvokasi diri. Alih-alih membuat kita lebih aman, perintah ini menjadi hadiah untuk para ekstremis yang berupaya meruntuhkan Amerika Serikat," kata Millband, dikutip CNN.

Dia mengatakan, meski IRC mendukung peninjauan ulang terhadap protokol pemeriksaan keamanan, larangan imigrasi ini menempatkan pengungsi yang sebenarnya sudah diperiksa di zona krisis, dan dalam banyak kasus, terpisah dari keluarganya di AS.

Millband mendorong pemerintahan Trump untuk segera meninjau ulang "proses pemeriksaan yang sudah kuat" dan menegakkan "program pemukiman yang menyelamatkan nyawa."

Menurut CATO Institute, tidak ada satu pun orang dari tujuh negara yang diincar Trump dalam perintahnya Januari lalu, pernah menyerang atau melaksanakan aksi teror di tanah Amerika dalam empat dekade ini.

Kebencian yang Sama, Kemasan Baru

Margaret Huang, direktur eksekutif Amnesty International AS, mengatakan perintah yang direvisi ini adalah "kebencian yang sama dalam kemasan yang baru."

Huang mengecam batasan geografis perintah tersebut. Menurutnya, larangan ini akan membawa lagi ketidakpastian untuk ribuan keluarga dan merealisasikan "dendam anti-Muslim menjadi kebijakan."

"Penyuntingan apapun tidak akan membuat perintah eksekutif ini lebih baik dari saat ini, yakni kebencian yang terang-terangan. Ada ancaman nyata terhadap keamanan, tapi perintah kebencian ini tidak akan membuat negara menjadi lebih aman," ujarnya.

"Terus menutup perbatasan AS untuk orang yang berupaya melarikan diri dari kekerasan, baik dari Suriah atau Honduras, hanya akan mengintensifikasi krisis hak asasi manusia di seluruh dunia. Tindakan ini tidak berprikemanusiaan, dangkal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya."

Credit CNN Indonesia

Trump Mulai Bergerak Respons Rudal Korut

Presiden AS Donald Trump (kanan) menyatakan sepenuhnya mendukung PM Jepang Shinzo Abe (kiri) terkait ancaman rudal Korut. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai bergerak menanggapi peluncuran peluru kendali Korea Utara yang menembus zona ekonomi eksklusif Jepang, kemarin.

Dilaporkan Reuters yang mengutip seorang sumber anonim, Selasa (7/3), Trump telah berbicara dengan pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo-ahn untuk merencanakan respons terhadap aksi Korut itu.

Selain itu, Trump juga telah berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menegaskan aliansinya dengan Tokyo dan mengecam uji coba rudal Korea Utara

"Presiden Trump mengatakan kepada saya bahwa Amerika Serikat 100 persen bersama Jepang, dan bahwa dia ingin komentarnya ini disampaikan kepada seluruh warga Jepang," kata Abe di kediamannya.

"Dia ingin kita untuk mempercayainya dan Amerika Serikat, 100 persen."

Di tingkat menteri, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis dan lawan mainnya dari Jepang, Tomomi Inada, juga telah berbicara melalui sambungan telepon.

Keduanya sepakat bahwa peluncuran empat rudal yang sempat mengudara sejauh 1.000 kilometer sebelum jatuh di wilayah Jepang itu "tidak bisa diterima dan tidak bertanggungjawab," kata Pentagon.

"Menteri Mattis menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada Jepang termasuk dalam hal pertahanan," kata juru bicara Pentagon, Jeff Davis.

Menurut kantor berita pemerintah Korut KCNA, uji coba rudal ini dilakukan dalam rangka latihan unit artileri Hwasong.

Unit tersebut merupakan bagian dari pasukan strategis yang "ditugaskan untuk menyerang markas-markas agresor imperialis AS di kontingensi Jepang."

Credit CNN Indonesia

Trump-Korsel Bahas Rencana Balas Aksi Pyongyang

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bereaksi atas uji rudal yang dilakukan Korea Utara (Korut). Trump menelepon pejabat presiden Korea Selatan (Korsel), Hwang Kyo-ahn, guna membahas aksi balasan terhadap tindakan Korut tersebut. Begitu yang dikatakan seorang pejabat kantor Kyo-ahn.

Trump juga menelepon Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menegaskan kembali aliansinya dengan Tokyo dan mengutuk uji coba Korut sebagai ancaman keamanan regional seperti dikutip dari Time, Selasa (7/3/2017).

Korut diketahui meluncurkan 4 rudal balistik pada Senin pagi dari barat laut negara itu. Tindakan negara komunis yang tertutup tersebut memicu kemarahan Korsel dan Jepang.

Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel), Roh Jae-cheon, rudal tersebut terbang sejauh 1.000 km ke Laut Timur, juga dikenal sebagai Laut Jepang. "Kecil kemungkinan jika proyektil tersebut rudal balistik antar benua," katanya.

Tembakan empat rudal balistik Korea Utara (Korut), yang tiga di antaranya menghantam perairan Jepang pada Senin kemarin merupakan latihan dengan target pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Klaim itu muncul dari media pemerintah Korut, KCNA.

Credit sindonews.com

AS, Jepang Minta PBB Adakan Pertemuan soal Rudal Korea Utara

Amerika Serikat dan Jepang meminta diadakannya pertemuan sesegera mungkin pada PBB terkait peluncuran rudal yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini. (Foto: KCNA/via Reuters/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Jepang, pada Senin (6/3), meminta diadakannya pertemuan sesegera mungkin pada PBB (UN Security Council) terkait peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat terjadi pada Rabu (8/3) ketika sejumlah duta besar kembali dari kunjungan ke Lake Chad. Demikian disampaikan diplomat seperti dilansir AFP, pada Selasa (7/3).

Sebelumnya, Korea Utara pada Senin meluncurkan empat rudal, dengan tiga diantaranya jatuh tak jauh dari Jepang. Ini merupakan aksi lanjutan dari negara tersebut yang telah melanggar resolusi PBB dalam upaya pengembangan teknologi rudal.

Dikabarkan peluru kendali ke udara itu menempuh jarak 1.000 kilometer dan mencapai ketinggian 260 kilometer, ungkap juru bicara Joint Chiefs of Staff, Korea Selatan.

"Kami menyesalkan aksi pelanggaran terhadap resolusi Security Council yang dilakukan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal baru-baru ini," ujar juru bicara PBB, Farhan Haq.

"Kepemimpinan Korea Utara mestinya tidak membuat aksi provokasi lebih jauh dan menjalankan kewajiban internasionalnya," ujar dia menambahkan.

Security Council sebelumnya telah memberikan enam sanksi pada Korea Utara, dua di antaranya pada tahun lalu terkait peningkatan jumlah produksi yang signifikan dan penolakan terhadap mata uang yang digunakan rezim Kim Jong Un.

Laporan terbaru yang disampaikan para ahli di PBB mengungkapkan Korea Utara memilih upaya lain terhadap sanksi yang diberikan, dengan menjalin kerja sama dengan negara lain seperti China dan Malaysia.

China, salah satu sekutu negara Korea Utara bernegosiasi terhadap dua dari sanksi resolusi yang juga memiliki keterkaitan dengan AS.

Presiden AS Donald Trump bulan ini sempat mengungkapkan Korea Utara sebagai 'sebuah masalah besar,' dan memutuskan akan menghadapi itu dengan 'sangat tegas.'

Credit CNN Indonesia

Perkuat Bilateral, RI-Kenya Sepakat Dirikan Kedubes

Retno menuturkan, dalam pertemuan itu mereka juga membahas sejumlah potensi kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi, khususnya yang terbarukan. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Kenya sepakat memperkuat hubungan bilateral kedua negara, salah satunya dengan saling membuka kantor perwakilan dan kedutaan besar.

“Dalam pertemuan bilateral, kami sepakat untuk saling membuka perwakilan negara dan kedutaan besar di Nairobi dan Jakarta. Semoga ini akan cepat terlaksana,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi.

Pernyataan itu diucapkan Retno setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Kenya, Amina C Mohamed, di sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, Senin (6/3).

Retno menuturkan, dalam pertemuan itu mereka juga membahas sejumlah potensi kerja sama kedua negara, termasuk di bidang energi, khususnya yang terbarukan.

Retno berharap, penguatan hubungan bilateral dalam sektor tersebut dapat membantu pemerintah mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

“Kenya ternyata menggunakan sekitar 75 persen energinya dengan energi terbarukan. Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk turut mengembangkan energi yang lebih berkesinambungan,” kata Retno.

Kedua negara juga berkomitmen mengembangkan potensi bilateral di bidang lain. Komitmen ini, lanjutnya, akan diwujudkan dengan pertemuan komisi bersama kedua negara yang rencananya akan berlangsung Mei mendatang di Jakarta.

Di lain pihak, Amina berharap, hubungan bilateral yang baik bisa mendorong Kenya dan Indonesia saling mendukung tidak hanya dalam tingkatan bilateral, tapi juga multilateral.

Terkait hal tersebut, Kenya menyatakan dukungannya bagi Indonesia untuk menjadi anggota non-permanen Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2018-2019.

“Kami juga menyatakan dukungan bagi Indonesia untuk keanggotaannya di DK PBB. Jika Indonesia menjadi anggota tak tetap, akan sangat merepresentasikan Kenya. Semoga dukungan resiprositas seperti ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Credit CNN Indonesia

Ke Indonesia, Myanmar Nyatakan Niat Gabung IORA

Sebelum menyatakan niatnya secara resmi di hadapan konferensi tingkat tinggi IORA, Myanmar terlebih dulu menyampaikan keinginannya kepada Menlu RI. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, U Thaung Tun, menyatakan keinginan negaranya untuk bergabung dalam Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA).

Pernyataan itu diungkapkan Thaung Tun dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri IORA di Jakarta, Senin (6/3).

“Kami datang ke Jakarta untuk mendiskusikan potensi kerja sama denga Indonesia. Selain itu, kami juga memiliki niat dan berharap bisa bergabung dengan IORA sesegera mungkin,” ungkap Thaung Tun.

Thaung Tun mengungkapkan, Myanmar sangat mengapresiasi peran besar Indonesia di kawasan. Tak hanya di ASEAN, kepemimpinan Indonesia juga dianggap kian meningkat di kawasan Samudera Hindia berkat IORA.

Hal ini, tutur Thaung Thung, terlihat dari keberhasilan Indonesia menggelar Konferensi Tingkat Tinggi IORA pertama sejak 1997, besok, Selasa (7/3), di Jakarta Convention Center.

Meskipun Myanmar belum menjadi anggota IORA, negara pimpinan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi ini akan hadir sebagai observer dalam pertemuan tingkat kepala negara .

Dalam pertemuan puncak itu, Myanmar dijadwalkan akan mengungkapkan rencananya bergabung dengan IORA secara resmi di hadapan seluruh 21 negara anggota IORA dan 16 kepala negara yang hadir.

Sementara itu, pada ranah bilateral, Myanmar dan Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama kedua negara yang selama ini telah berjalan, khususnya mengenai penyelesaian masalah di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Indonesia terus berkomitmen membantu Myanmar menyelesaikan masalah keamanan di negara itu dengan terus memberikan bantuan pembangunan yang inklusif, salah satunya membangun kapasitas dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Retno juga menekankan, Indonesia berupaya mempromosikan mekanisme dialog lintas agama kepada Myanmar. Mekanisme ini, tuturnya, mampu membantu meredakan sentimen komunal khususnya dalam menanggapi perbedaan budaya dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Myanmar.

Selama ini, Myanmar dirundung konflik komunal antara masyarakat mayoritas Buddha Myanmar dan kaum minoritas Muslim di negara itu.

“Interfaith dialog sangat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan komunitas masyarakat yang positif menanggapi perbedaan ras, keyakinan, dan budaya,” tutur Retno.

Credit CNN Indonesia

Presiden Jokowi sambut kehadiran peserta KTT IORA

Presiden Joko Widodo (kanan) bersiap memukul gong disaksikan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma (kiri) saat membuka acara Business Summit dalam rangkaian KTT IORA ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017). (ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean)

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyambut kehadiran para kepala negara/pemerintahan peserta KTT IORA di Jakarta Convention Center Selasa pagi.

Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jas warna gelap dan dasi warna merah tampak menyalami kepala negara/pemerintahan yang hadir.

Setelah berbincang sebentar, Presiden Jokowi langsung mempersilahkan kepala negara/pemerintahan untuk menuju tempat duduk yang telah ditentukan.

Setelah penyambutan dijadwalkan Presiden Jokowi dan para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Ketua Delegasi Anggota IORA melakukan foto bersama.

Setelah itu dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi membuka secara resmi KTT Indian Ocean Rim Assosiation (IORA) 2017.

Dalam kesempatan KTT IORA Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengikuti debat umum, adopsi dan penandatanganan the IORA Concord and Signing of the IORA Concord bersama para pemimpin negara anggota IORA.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan jamuan makan siang untuk menghormati Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Anggota IORA. Selain itu juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara/pemerintahan.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menyebutkan KTT IORa akan dihadiri 21 negara anggota, tujuh mitra wicara. Dari 21 negara, empat di antaranya merupakan anggota G-20. Enam dari tujuh mitra wicara adalah juga anggota G20.

Menlu menyebutkan dengan melihat komposisi anggotanya maka separuh dari negara yang ada di IORA, separuhnya merupakan anggota G20.

Menurut Menlu, KTT IORA merupakan salah satu forum penting untuk menjamin keamanan di sekitar lingkar Samudra Hindia. Selain itu juga forum untuk menggerakkan potensi ekonomi.

"Sebagai gambaran pentingnya kawasan lingkar Samudera Hindia adalah jumlah penduduk mencapai 2,7 miliar, dilalui setengah dari kontainer dunia, sepertiga kargo dunia, dua pertiga shipment energi dunia," katanya.

Ia menyebutkan Indonesia menjadi tuan rumah KTT IORA karena ingin menunjukkan kepemimpinan Indonesia di lingkar Samudera Hindia.

"Ini merupakan satu rangkaian leadership yang ingin dimainkan Indonesia di berbagai kawasan. Di Asia kita sudah bermain, juga di Pasifik, maka kita ingin bermain juga di lingkar Samudera Hindia yang selama ini belum ada satu governance yang bagus sehingga leaedehip Indonesia akan tunjukkan di KTT ini," katanya.

Ia menyebutkan ada enam prioritas IORA yaitu keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan dan investasi, manajemen risiko bencana, manajeman perikanan, akademi dan iptek serta pariwisata dan pertukaran budaya.

Credit antaranews.com

Bishop: KTT IORA bukti kesuksesan keketuaan Indonesia

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (tengah), Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Maite Nkoana-Masahabane (kiri) dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kanan) berfoto bersama usai memberikan keterangan pers hasil pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017). (ANTARA/IORA SUMMIT 2017/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Lingkar Samudera Hindia (KTT IORA) menjadi bukti kesuksesan keketuaan Indonesia pada organisasi tersebut.

"Fakta bahwa kita mengikuti pertemuan yang sangat signifikan hari ini membuktikan bahwa di bawah keketuaan Indonesia, IORA telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru sebagai sebuah organisasi," kata Bishop di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IORA di Padang, Sumatera Barat, 2015 lalu, Indonesia sebagai ketua IORA 2015-2017 mengusulkan KTT Peringatan 20 tahun IORA yang diselenggarakan pada 5-7 Maret 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Kami ucapkan selamat kepada Indonesia atas agenda yang sangat ambisius untuk IORA. Australia sebagai ketua IORA dari 2013 hingga 2015 juga dengan senang hati mendukung Indonesia untuk memperkuat IORA," lanjut dia.

Menurut Menlu Australia, Indonesia dalam KTT IORA juga telah berhasil membawa isu pencegahan dan pemberantasan terorisme dan radikalisme yang penting bagi kawasan dan global.

Menlu Bishop hadir di Jakarta dalam rangka menghadiri KTM IORA 2017 di JCC, Senin, bersama para menteri terkait dari 21 negara anggota dan tujuh negara peninjau IORA.

Di sela-sela pertemuan IORA, Bishop melakukan kunjungan kehormatan kepada Wapres RI, pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Credit antaranews.com

KTT IORA akan hasilkan Jakarta Concord

KTT IORA akan dihadiri sejumlah kepala negara dari 21 negara anggota serta tujuh negara mitra wicara. (ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean)

Jakarta (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA), yang digelar di Jakarta pada 5-7 Maret 2017, akan menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut Jakarta Concord.

"IORA Concord merupakan insiatif Indonesia sekaligus sebagai bentuk dari kepemimpinan Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari seluruh negara anggota IORA dengan judul yaitu Jakarta Concord," kata Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan pejabat tinggi (SOM) dalam KTT IORA Desra Percaya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu.

Jakarta Concord tersebut akan diajukan terlebih dahulu ke pertemuan tingkat menteri pada hari kedua sebelum disahkan pada pertemuan tingkat kepala negara pada hari ketiga KTT IORA.

Jakarta Concord tersebut diberi judul Indian Ocean Rims Association: Promoting Regional Cooperation for Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean atau Mendorong Kerja Sama Regional bagi Samudra Hindia yang Damai, Stabil dan Makmur.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi hari ini juga membahas dokumen outcome yang disebut sebagai Deklarasi untuk Mencegah dan Melawan Terorisme dan Ekstrimisme.

Selain itu, para pejabat tinggi juga memfinalisasi negosiasi mengenai rencana aksi IORA dalam empat tahun ke depan, kata Desra, yang juga merupakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IORA K.V. Bhagirath berharap proposal dan proyek yang diajukan dalam IORA bisa diimplementasikan segera setelah disetujui di pertemuan tingkat kepala negara di KTT IORA.

"Indonesia telah memainkan perannya sebagai ketua dan mengambil langkah ke depan untuk memperkuat kerjasama regional di Samudra Hindia," kata Bhagirath.

Penyelenggaraan IORA Summit 2017 kali ini bertema Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean (Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur).

Saat ini, IORA beranggotakan 21 negara yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman.

Selain itu, IORA juga menggandeng tujuh negara mitra dialog, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Prancis dan China. Terdapat juga dua organisasi peninjau di IORA, yaitu "Indian Ocean Tourism Organization" (IOTO) dan "Indian Ocean Research Group" (IORG).

Rangkaian Pertemuan IORA didahului pertemuan tingkat pejabat tinggi pada 5 Maret, pertemuan tingkat menteri pada 6 Maret dan pertemuan tingkat tinggi atau KTT pada 7 Maret.

Sebanyak 16 VVIP, yaitu tingkat kepala negara seperti presiden, wakil presiden, atau perdana menteri, dipastikan akan hadir dalam KTT IORA tahun ini.

KTT IORA 2017 yang baru pertama kali dilaksanakan setelah 20 tahun berdirinya organisasi tersebut diharapkan akan menghasilkan empat dokumen kesepakatan.

Dalam pertemuan tingkat menteri IORA akan disepakati Rencana Aksi IORA, yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seluruh negara anggota IORA selama empat tahun ke depan, salah satunya terkait isu pemberdayaan ekonomi perempuan (women economic empowerment).

Selain itu, para menteri IORA juga akan menyepakati Deklarasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan.

Dalam pertemuan tingkat tinggi atau KTT IORA, para kepala negara dan atau pemerintahan negara IORA akan menandatangani Jakarta Concord.

Sementara itu, dalam pertemuan bisnis IORA akan disampaikan Deklarasi untuk Aksi Konkret Kegiatan Ekonomi Negara Anggota IORA di masa depan.

Credit antaranews.com

China naikkan anggaran pertahanan tujuh persen

Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016. (REUTERS/Stringer)

Beijing (CB) - Anggaran pertahanan China akan naik tujuh persen pada tahun ini, menjadi 151,43 miliar dolar AS, kata kantor berita negara itu pada Senin.

Kenaikan anggaran tersebut, yang dipantau dengan seksama oleh negara dunia untuk mengetahui niat strategis China, adalah yang terkecil dalam satu dasawarsa belakangan, di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun ini, pemerintah China hanya membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen.

Juru bicara parlemen China, Yu Ying, pada Sabtu mengatakan bahwa belanja militer pada tahun ini akan naik tujuh persen atau setara dengan 1,3 persen dari produk domestik bruto negara tersebut.

Namun, sehari kemudian, Kementerian Keuangan tidak menuliskan angka belanja militer dalam sebuah laporan untuk rapat tahunan parlemen.

Kenaikan anggaran pertahanan China baru terungkap oleh laporan dari kantor berita negara Xinhua pada Senin, dengan mengutip sumber tanpa nama dari Kementerian Kauangan.

Anggaran itu akan digunakan "sebagian besar untuk mendukung reformasi yang lebih luas terhadap militer dan pertahanan nasional", kata sumber tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kenaikan anggaran pertahanan sebesar 7,6 persen pada tahun lalu merupakan yang terendah dalam enam tahun dan menjadi pertumbuhan satu digit pertama sejak 2010.

Sebelumnya, selama hampir dua dasawarsa, belanja militer China selalu naik dua digit setiap tahunnya.

China berulang kali menyatakan telah terbuka dalam hal belanja militer, namun hingga saat ini belum jelas kenapa Kementerian Keuangan sempat merahasiakan angkanya Ahad lalu. Huang Shouhong, direktur badan statistik negara, kepada wartawan mengatakan bahwa "tidak ada yang rahasia dalam hal ini",

Dalam beberapa tahun belakangan, penambahan kekuatan militer di China telah menyebar kekhawatiran di kawasan Asia, terutama dari sikap yang semakin agresif dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Timur.

Meski hanya naik tujuh persen, belanja pertahanan China hanya setara dengan seperempat belanja yang sama oleh Amerika Serikat. Meski demikian, banyak pengamat menduga Beijing mengeluarkan uang lebih besar dari yang dilaporkan.

Pada 2015, Presiden Xi Jinping menyatakan akan mengurangi personil militer sebanyak 300.000 orang.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan kenaikan belanja militer sebesar 10 persen menjadi 603 dolar AS, demikian seperti dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

China Tingkatkan Anggaran Pertahanan Jadi US$141,4 Miliar

Ilustrasi. (Reuters/Jason Lee)

Jakarta, CB -- China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan negara hingga tujuh persen menjadi 1.044 triliun yuan atau setara US$141,43 miliar pada Senin (6/3), setelah muncul tekanan publik mengenai transparansi belanja militer negara tersebut.

Sebagaimana dilansir Reuters, anggaran militer China ini menjadi perhatian dunia yang mencoba memetakan strategi pertahanan Negeri Tirai Bambu itu di tengah melambatnya perekonomian mereka.

Namun pada Sabtu lalu, juru bicara parlemen China, Fu Ying, hanya mengatakan bahwa peningkatan akan mencapai tujuh persen tanpa menjabarkan angka rinci.

Sehari kemudian, Kementerian Pertahanan juga tak menjabarkan rincian angka dari anggaran tersebut. Mereka hanya menyebut akan memperkuat pertahanan maritim dan udara.

"[Anggaran ini] akan digunakan untuk mendukung pendalaman pertahanan nasional dan reformasi militer," demikian bunyi pernyataan Kemenhan China tanpa penjabaran lebih lanjut.

Beberapa pejabat China terus menekankan mengenai transparansi anggaran militer negaranya dan tak memahami alasan angka tersebut tak dirilis.

Namun, Direktur Kantor Riset Dewan Negara China, Huang Shouhong, menekankan bahwa "tak ada yang dirahasiakan."

Peningkatan anggaran ini merupakan yang terendah selama satu dekade belakangan. Tahun lalu, anggaran pertahanan China meningkat 7,6 persen, juga yang terendah sejak enam tahun sebelumnya.

Namun tetap saja, peningkatan anggaran pertahanan China ini menjadi perhatian besar di tengah perkembangan situasi di kawasan pasca sengketa lahan Beijing dengan berbagai negara tetangga.

Menurut sejumlah pakar, anggaran belanja China sebenarnya akan lebih dari yang tertulis di atas kertas.

Dengan peningkatan hingga tujuh persen ini, anggaran pertahanan China akan mencapai seperempat dari biaya militer AS tahun 2017.

Presiden Donald Trump meminta peningkatan anggaran militer hingga 10 persen mencapai US$603 miliar tahun ini, meskipun AS sudah mengurangi aktivitas mereka di Irak dan Afghanistan.

Credit CNN Indonesia

AS-Korsel latihan militer, Korut latihan peluncuran rudal balistik

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran roket balistik Angkatan Strategis Tentara Rakyat Korea (KPA) di lokasi yang tidak diketahui, dalam foto tidak bertanggal yang dirilis oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Jumat (11/3/16). (REUTERS/KCNA )

Pyongyang (CB) - Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), secara langsung telah mengawasi pelatihan peluncuran rudal balistik oleh Tentara Rakyat Korea (KPA), kata Korean Central News Agency (KCNA), Selasa (6/3).

Yang terlibat dalam pelatihan tersebut adalah Satuan Artileri Hwasong di Pasukan Strategis KPA, "yang bertugas menyerang pangkalan pasukan agresor imperialis AS di Jepang ...", kata laporan itu.

Kim mendapat keterangan terperinci mengenai persiapan bagi penembakan tersebut "saat berkeliling di lahan peluncuran roket balistik", kata KCNA.

"Ia memuji Satuan Pasukan Strategis Artileri Hwasong sangat baik dalam menyelenggarakan dan mengomandani serangan penembakan dan secara ketat menjamin penembakan cepat dan simultan," kata laporan itu, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan empat roket ditembakkan secara berbarengan.

Kim menggambarkan ketepatan peluncuran roket tersebut seperti "korps terbang akrobat dalam formasi", kata laporan itu.

Ia juga memerintahkan Pasukan Strategis KPA agar "tetap sangat siaga sebagaimana diperlukan oleh situasi suram, saat perang sesungguhnya mungkin meletus kapan saja, dan sepenuhnya siap untuk bertindakan secara tepat, mengambil posisi dan menyerang sehingga satuan tersebut dapat melepaskan tembakan untuk memusnahkan musuh segera setelah Komite Pusat Partai mengeluarkan instruksi", kata KCNA.

Pelatihan penembakan roket itu dilakukan pada Senin di pantai timur DPRK, kata beberapa laporan media sebelumnya dari luar DPRK.

Pelatihan tersebut dilakukan ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan pelatihan besar militer gabungan selama dua bulan.

Credit antaranews.com

Korut tembakkan peluru kendali berkemampuan 1000km ke arah perairan Jepang

Peluru kendali. (Screenshot video YouTube)

Seoul/Tokyo (CB) - Korea Utara menembakkan empat peluru kendali balistik ke perairan dekat dengan garis pantai barat laut Jepang pada Senin pagi, kata pejabat Jepang dan Korea Selatan.

Militer Korea Selatan menduga empat peluru kendali tersebut tidak mempunyai daya jelajah antar-benua (ICBM) yang bisa mencapai Amerika Serikat, melainkan hanya bisa mencapai 1.000 km dengan ketinggian 260 km.

Beberapa peluru kendali tersebut mendarat di perairan 300 km dari garis pantai Jepang, kata Menteri Pertahanan Tonomi Inada di Tokyo.

"Tembakan itu jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Itu tindakan sangat berbahaya," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang menyatakan melayangkan "protes keras" kepada Korea Utara.

Sementara itu, presiden sementara Korea Selatan Hwang Kyo-ahn mengecam peluncuran rudal dari tetangganya dan menyebutnya sebagai tantangan langsung terhadap komunitas internasional. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan instalasi sistem pertahanan rudal THAAD untuk menangkal ancaman dari Pyongyang.

Empat peluru kendali itu diluncurkan dari kawasan Tongchang-ri yang dekat dengan perbatasan Korea Utara dan China.

"Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah melakukan analisis mengenai hal ini," kata kantor kepala staf angkatan bersenjata Korea Selatan dalam pernyataan tertulis.

Korea Utara sendiri sebelumnya mengancam akan "mengambil langkah balasan" setelah tetangganya di selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer bersama pada Rabu pekan lalu.

Pyongyang menyebut latihan bersama itu sebagai persiapan untuk perang.

Pada tahun lalu, Korea Utara sempat menembakkan rudal jarak jauh dari Tongchang-ri. PBB kemudian mengecam tindakan tersebut karena melanggar resolusi Dewan Keamanan.

Pada bulan lalu, Korea Utara juga menguji peluru kendali jenis baru dan berjanji terus mengembangkan persenjataan strategis.

Percobaan itu adalah yang pertama bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kemudian merespon dengan ancaman terhadap Korea Utara dan pemimpin mudanya, Kim Jong-un.

Kabinet Trump dikabarkan merencanakan sejumlah tindakan balasan untuk meredam ancaman peluru kendali dari Pyongyang. Di antara pilihan rencana tersebut adalah penembakan peluru kendali langsung ke Korea Utara dan memberikan teknologi senjata nuklir kepada Korea Selatan, kata "The New York Times", demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Kim Jong-un Pimpin Langsung Peluncuran Rudal Korut

Pemimpin Korut Kim Jong-un dilaporkan pimpin langsung peluncuran rudal negaranya. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan memimpin langsung peluncuran peluru kendali yang tiga di antaranya memasuki zona ekonomi eksklusif Jepang.

Menurut kantor berita pemerintah Korut KCNA, Selasa (7/3), uji coba rudal ini adalah latihan unit artileri Hwasong.

Seperti dikutip CNN, Unit ini adalah bagian dari pasukan strategis yang "ditugaskan untuk menyerang markas-markas agresor imperialis AS di kontingensi Jepang."

Otoritas militer di Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat semua mengonfirmasi peluncuran empat proyektil Pyongyang yang sempat mengudara sejauh 1.000 kilometer ke Laut Jepang atau Laut Timur.

Salah seorang pejabat AS mengatakan rudal-rudal itu berjarak menengah.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan tiga dari empat rudal itu jatuh di wilayahnya. Menurut dia, peluncuran tersebut jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Seorang diplomat DK PBB mengatakan Amerika Serikat dan Jepang telah meminta pihaknya mengadakan pertemuan terkait peluncuran rudal Korut terbaru ini.

Pertemuan itu kemungkinan akan diadakan besok. Saat ini, kebanyakan anggota dewan sedang dalam perjalanan ke Afrika.

Ini bukan kali pertama Korea Utara meluncurkan rudal dengan jarak 1.000 kilometer.

September 2016 lalu, Korut meluncurkan tiga rudal balistik yang sempat menempuh jarak sejauh itu, mendarat di zona identifikasi pertahanan udara Jepang, memancing respons keras dari negara tetangganya itu.

Credit CNN Indonesia

Korut akan usir Dubes Malaysia

Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol. (financialtribune.com)

Seoul (CB) - Korea Utara, Senin (06/03), mengatakan pihaknya akan mengusir duta besar Malaysia setelah sebelumnya utusannya diperintahkan untuk meninggalkan negara Asia Tenggara tersebut, di tengah sengketa yang kian pelik atas pembunuhan Kim Jong-Nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

“Kementerian Luar Negeri DPRK (Korea Utara) memberi tahu bahwa duta besar Malaysia untuk DPRK digolongkan sebagai orang yang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi… dan meminta agar duta besar tersebut meninggalkan DPRK,” ungkap kantor berita pemerintah KCNA, memberi tenggat waktu 48 jam.

Laporan KCNA disampaikan tak lama setelah duta besar Korea Utara Kang Chol dipulangkan dari Kuala Lumpur.

Duta besar Malaysia untuk Pyongyang sudah ditarik saat kedua negara terlibat perang mulut atas penyelidikan yang dilakukan terhadap pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara dengan racun syaraf VX bulan lalu.

Di Kuala Lumpur, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengonfirmasi duta besarnya untuk Pyongyang sudah secara resmi dinyatakan sebagai orang yang kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi.

“Aksi balasan ini wajar terjadi dalam diplomasi,” ungkap direktur jenderal kementerian Raja Nurshirwan.

Credit antaranews.com

Korea Utara balas usir dubes Malaysia

Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol. (financialtribune.com)

Seoul (CB) - Korea Utara mengatakan pada Senin bahwa mereka akan mengusir duta besar Malaysia sebagai tindakan balasan.

Malaysia, pada 4 Maret, mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol guna pulang ke negaranya sebagai "persona non grata" yang adalah status paling buruk untuk diplomat yang tidak disenangi satu negara.

Duta besar Pyongyang telah meninggalkan Malaysia.

"Kementerian Luar Negeri Korea Utara memberitahukan bahwa duta Besar Malaysia untuk Korea Utara dinyatakan sebagai persona non grata.. dan menuntut duta besar itu meninggalkan Korea Utara," kata kantor berita KCNA, sambil memberi batas waktu selama 48 jam, seperti dilansir AFP.

Malaysia sebelumnya memulangkan dubesnya untuk Pyongyang dalam upaya meminta konsultasi ketika dua negara itu saling mengkritik terkait pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam pada bulan lalu.

Credit antaranews.com

Malaysia usir duta besar Korea Utara

Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)

Kuala Lumpur (CB) - Malaysia mengusir Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia Kang Chol guna pulang ke negaranya sebagai "persona non grata" yang adalah status paling buruk untuk diplomat yang tidak disenangi satu negara.

Malaysia memberi tenggat waktu 48 jam kepada sang dubes untuk meninggalkan negeri jiran itu.

Langkah itu diambil Malaysia setelah tiga pekan dari pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di bandara Kuala Lumpur oleh gas saraf beracun.

Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan Kim dibunuh oleh agen-agen Korea Utara.

Bulan lalu Kang Chol menyatakan negaranya tidak mempercayai cara Malaysia menangani penyelidikan pembunuhan Kim dan juga menuduh Malaysia berkomplot dengan kekuatan luar yang menurut beberapa kalangan adalah Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Haji Aman menyatakan Malaysia menuntut duta besar Korea Utara itu untuk meminta maaf, tetapi sang duta besar malah tidak memberikannya.

"Malaysia akan bereaksi keras atas penghinaan apa pun atau upaya apa pun yang merusak reputasi Malaysia," tegas Anifah seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Senin, 06 Maret 2017

Menlu Retno Buka Pertemuan Tingkat Menteri KTT IORA Ke-20

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka pertemuan tingkat menteri KTT IORA di Ruang Cendrawasih 3, gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 6 Maret 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi resmi membuka pertemuan setingkat menteri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20, yang dihadiri delegasi 21 negara anggota organisasi tersebut. Dalam pembukaan, Retno mengingatkan sejumlah tantangan era modern yang berdampak pada negara-negara di kawasan Samudera Hindia.

"Sejak pertemuan di Bali tahun lalu, kita terus menyaksikan munculnya sejumlah tantangan dan konflik," ujar Retno dalam sambutannya di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Maret 2017.

Tantangan yang muncul menurut dia beragam, mulai dari terorisme, isu pengungsi, perdagangan obat ilegal, perubahan iklim, hingga perubahan arus politik serta perekonomian global. Tantangan itu, kata Retno, memicu ketidakpastian antar kelompok, di berbagai negara.

Dia berujar setiap negara memiliki pilihan untuk membangun dan menjaga situasi kondusif.
"Saya yakin kehadiran Anda semua, setiap anggota IORA di sini, ingin berbuat sesuatu," tutur Retno.

Retno menekankan pentingnya setiap anggota IORA mengadopsi Action Plan, yang dirancang, untuk kemudian diterapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Ada pula rencana menyepakati deklarasi pencegahan terorisme dan aksi radikal. "Itu sebagai refleksi komitmen kita menjaga stabilitas, dan mendorong pesan toleransi," ujar Retno.

Kegiatan KTT IORA ke-20 dihadiri 21 negara anggota IORA, dan tujuh negara mitra dialog. Pertemuan kali ini bertema 'Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean'. Bila sesuai rencana, acara puncak pertemuan ini akan dihadiri oleh 14 kepala negara di hari ketiganya, Selasa, 7 Maret 2017.

Credit TEMPO.CO

KTT IORA Akan Hasilkan Empat Dokumen Kerja Sama

Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

CB, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association atau KTT IORA akan menghasilkan empat dokumen, untuk mendorong kawasan Samudera Hindia menjadi damai, stabil, dan sejahtera. Hal ini disampaikan oleh Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Siti Sofia Sudarma.

"KTT IORA akan menghasilkan empat dokumen yang akan disepakati oleh para kepala negara anggota IORA," kata Siti Sofia Sudarma di dalam keterangan tertulisnya, Ahad 5 Maret 2017.

Menurut Siti, Indonesia memandang bahwa IORA perlu dikembangkan untuk memperkuat regionalisme dan mendorong budaya dialog. "Upaya itu dilakukan melalui pengembangan norma, rules of engagement, dan kelembagaan," ujar Siti.

Siti menjelaskan manfaat kawasan Samudra Hindia bagi Indonesia, di antaranya sebagai sumber investasi yang potensial dengan total nilai mencapai US$ 3,05 miliar, atau 41 persen dari seluruh nilai realisasi investasi "Kawasan Samudera Hindia merupakan salah satu sentra pariwisata dunia yang mampu menarik 121,8 juta wisatawan bernilai US$ 146,8 miliar."

Keempat dokumen yang akan dihasilkan dari KTT IORA antara lain adalah IORA Concord, IORA Action Plan, IORA Declaration on Preventing and Countering Terorism and Violent Extrimism dan Joint Declaration of the IORA Bussiness Community to Build Partnerships For a Sustainable and Equitable Economic Growth.

Keempat dokumen tersebut, sudah dibahas pada pertemuan tingkat pejabat tinggi pada hari ini, dan sudah mendapatkan dukungan dari 21 anggota IORA dan tujuh mitra dialog. Kemudian, secara berjenjang akan diskusikan pada level menteri pada Senin 6 Maret, lalu setelah itu akan disahkan pada tingkat kepala negara atau perdana menteri pada Selasa 7 Maret.

Dokumen yang paling utama yakni IORA Concord yang juga disebut sebagai Jakarta Concord, merupakan dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerja sama IORA kedepannya, untuk memperkuat arsitektur regional dalam menghadapi tantangan di kawasan. Kedua IORA Action Plan, dokumen yang memuat aksi untuk implementasi Jakarta Concord dan memperkuat implementasi komitmen area prioritas dan lintas sektoral.

Ketiga, IORA Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism yakni kesepakatan bersama negara-negara anggota IORA mengenai pentingnya memerangi terorisme dan kekerasan ektrimis. Terakhir, Joint Declaration of the IORA Bussiness Community to Build Partnerships for a Sustainable Economic Growth memperkuat kerja sama dan kemitraan untuk perluasan dan diversikasi perdagangan dan investasi, dengan fokus pada UKM.

Credit TEMPO.CO

KTT IORA, Myanmar Dianggap Sebagai Calon Anggota Potensial

Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

CB, Jakarta - Panitia penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Summit atau KTT IORA 2017 mengundang Myanmar untuk hadir, dan menjadi satu-satunya negara non anggota IORA yang hadir. Namun Myanmar sangat diharapkan untuk bergabung dengan organisasi ini oleh para anggota IORA.

"Kami berharap mereka akan bergabung dengan kami," kata Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association (IORA) K.V. Bhagirath saat ditemui di Jakarta Convention Center, Ahad, 5 Februari 2017.

Bhagirath menuturkan pihaknya mengharapkan Myanmar sudah bisa menjadi anggota IORA di akhir tahun nanti. Saat ini, kata Bhagirat, baik IORA sebagai organisasi dan juga Myanmar sedang berdiskusi mengenai potensi bergabungnya Myanmar ke IORA.

Menurut Bhagirath, sampai sejauh ini pihaknya tidak melihat apa yang terjadi di internal Myanmar sebagai masalah dalam bergabung Myanmar. "Tidak juga, kami tak melihat masalah internal (Myanmar)," ujar Bhagirath.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, mengatakan Myanmar merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi anggota baru IORA di masa yang akan datang. Karena alasan itulah mereka diundang.

Meski begitu, Desra mengungkapkan di dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi hari ini, belum ada pembicaraan mengenai penambahan anggota baru IORA. "Saat ini tidak, karena disepakati untuk tidak dibahas dan itu memerlukan konsensus," kata Desra.
Credit TEMPO.CO

Eks PM Inggris Bantah Jadi Utusan Trump di Timur Tengah

LONDON - Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, membantah laporan jika dirinya akan menjadi utusan Donald Trump di Timur Tengah. Laporan ini muncul seiring pertemuan Blair dengan menantu dan penasihat presiden Amerika Serikat (AS), Jared Kushner di Gedung Putih, pertengahan minggu lalu.

Juru bicara Blair mengatakan ia tidak akan mengomentari pertemuan pribadi tersebut. Namun ia bersikeras tidak ada diskusi tentang Blair akan bekerja untuk Trump.

"Blair tidak pernah bersuara akan menjadi utusan presiden di Timur Tengah. Ia juga tidak melakukan diskusi untuk ikut mengambil peran untuk presiden AS yang baru," kata juru bicara Blair seperti dikutip dari Guardian, Senin (6/3/2017).

"Ia telah bekerja untuk proses perdamaian selama 10 tahun. Ia terus melakukan itu. Ia melakukannya dalam kapasitas pribadi. Ia akan terus melakukan dengan cara itu," imbuhnya. Namun sang juru bicara tidak menyangkal mengenai pertemuan dengan Trump.

Blair adalah wakil khusus kuartet kekuatan internasional yang terdiri dari AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB untuk perdamaian Timur Tengah. Ia menerima banyak kritik selama melaksanakan tugasnya yang diemban sejak 2007, tak lama setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Penunjukkan terhadap dirinya menimbulkan keraguan mengingat keterlibatannya dalam invasi Irak pada 2003.

Credit sindonews.com

Protes Sistem Rudal THAAD, China Larang Warganya Wisata ke Korsel

BEIJING - Seluruh warga China mulai bulan ini tidak akan dapat memesan tiket perjalanan atau tur ke Korea Selatan (Korsel). Otoritas terkait Beijing telah melarang warga China berwisata ke Korsel sebagai “pembalasan” atas rencana pengerahan sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Seoul.

Sejumlah media China melaporkan bahwa Administrasi Pariwisata Nasional China (CNTA) telah mengadakan pertemuan resmi dengan seluruh operator tur pada hari Kamis untuk memberitahu mereka tentang direktif terbaru ini.

Seluruh operator perjalanan telah diberitahu untuk menghapus semua pesanan tur yang telah dijual. Sumber yang mengetahui direktif rahasia CNTA juga mengungkapkan hal itu kepada Financial Times.

Wang Ki-young, seorang direktur di Kementerian Budaya Korsel yang dipaksa untuk mengadakan pertemuan darurat, mengatakan kepada wartawan bahwa larangan bewisata ke Korsel itu awalnya menargetkan agen-agen perjalanan yang berlokasi di Beijing. Namun, tak lama kemudian, larangan berlaku untuk seluruh agen perjalanan di negeri Tirai Bambu tersebut.

Pemerintah China belum secara resmi mengonfirmasi larangan bagi warganya untuk berwisata ke Korsel. Namun, China dalam beberapa hari ini telah mengekspresikan kemarahannya atas keputusan AS dan Korsel untuk menempatkan sistem rudal pertahanan THAAD di Seoul.

Sistem rudal canggih itu diklaim AS dan Korsel untuk membentengi Seoul dari serangan rudal balistik Korea Utara (Korut). Tapi, China dan Rusia menentangnya karena sistem rudal tersebut bisa merusak keseimbangan kekuatan di wilayah Asia.

”Daripada membuat spekulasi dari udara yang tipis atau mengisi diri dengan kecurigaan, lebih baik untuk mengindahkan suara masyarakat dan mengambil langkah-langkah efektif guna menghindari hal-hal yang mempengaruhi hubungan China dan Korsel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang di Beijing, ketika ditanya tentang hubungan Beijing dan Seoul setelah AS berencana menyebarkan sistem rudal THAAD di Korsel.

Menurut Organisasi Pariwisata Korea (KTO), lebih dari 8 juta warga China mengunjungi negara itu pada tahun lalu. Jumlah itu hampir setengah dari seluruh jumlah turis yang berwisata ke Korsel.

”Kami tidak dapat menemukan ide-ide yang baik terhadap langkah pemerintah China,” kata seorang pejabat terkait Korsel yang menolak diidentifikasi dalam sebuah wawancara dengan The Korea Times, yang dilansir Sabtu (4/3/2017).

Credit sindonews.com

Bekas Bos Intelijen AS Bantah Obama Sadap Trump

WASHINGTON - Mantan direktur intelijen nasional Amerika Serikat (AS), James Clapper, membantah ada penyadapan terhadap Donald Trump atau kampanyenya. Clapper juga mengatakan ia tahu tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan penyadapan Trump Tower di New York.

"Tidak ada aktivitas alat sadap yang dipasang terhadap presiden terpilih pada saat itu, sebagai kandidat, atau terhadap kampanyenya," kata Clapper kepada NBC Meet the Press.

Clapper mengatakan bahwa sebagai direktur intelijen ia akan tahu tentang perintah pengadilan apapun terkait hal seperti ini. "Saya benar-benar dapat menyangkalnya," kata Clapper seperti dikutip dari BBC, Senin (6/3/2017).

Namun dia menambahkan: "Saya tidak bisa bicara untuk badan lain yang berwenang di pemerintah atau negara bagian atau badan lokal."

Dalam wawancara, Clapper juga mengatakan bahwa tidak ada bukti telah ditemukan kolusi antara tim Trump dan pemerintah Rusia.

Komentar Clapper tampaknya bertentangan dengan laporan yang mengatakan bahwa surat perintah itu pada awalnya menolak, tapi kemudian disetujui pada bulan Oktober.

Beberapa laporan media menyatakan surat perintah itu berasal dari pengadilan pengawasan intelijen asing (FISA) untuk memantau anggota tim Trump diduga kontak teratur dengan para pejabat Rusia. Di bawah FISA, penyadapan hanya dapat disetujui jika ada kemungkinan sebab yang dapat dipercaya bahwa target pengawasan adalah agen dari kekuatan asing. Obama tidak bisa secara legal telah memberikan surat perintah tersebut.

Credit sindonews.com

Gedung Putih Minta Kongres Selidiki Penyadapan Trump Oleh Obama

WASHINGTON - Gedung Putih meminta Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menyelidiki apakah pemerintah Obama menyalahgunakan kewenangan investigasi selama kampanye presiden 2016 lalu. Penyelidikan itu sebagai bagian dari penyelidikan Kongres terhadap intervensi Rusia pada pemilu.

Permintaan itu datang sehari setelah Presiden Donald Trump menuduh Obama memerintahkan penyadapan terhadap ponselnya di markas kampanye Trump di Trump Tower, New York.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan Trump dan pejabat pemerintah akan memberikan komentar lebih lanjut tentang masalah ini sampai Kongres telah menyelesaikan penyelidikannya. Hal ini berpotensi memberikan waktu bagi Trump untuk dapat menjelaskan tuduhanya.

"Laporan investigasi tentang kemungkinan adanya motif politik menjelang pemilu 2016 sangat mengganggu," kata Spicer dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Senin (6/3/2017).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pendahulunya, Barack Obama, menyadap dirinya. Penyadapan itu dilakukan pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilihan presiden. Namun, ia tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan itu.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi.
Credit sindonews.com

Obama Bantah Sadap Trump Selama Kampanye

WASHINGTON - Seorang juru bicara mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menolak tudingan Presiden Donald Trump. Trump menuding Obama telah menyadapnya pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilu presiden lalu.

"Baik Presiden Obama maupun pejabat Gedung Putih tidak pernah memerintahkan pengawasan terhadap setiap warga negara AS. Setiap perintah, jika ada, itu palsu," kata juru bicara Obama, Kevin Lewis seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/3/2017).

"Aturan utama dari Pemerintahan Obama adalah pejabat Gedung Putih dilarang untuk melakukan interfensi segala investigasi independen yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman," imbuhnya.

Trump sebelumnya menuding Obama telah menyadap teleponnya. Penyadapan itu dilakukan di kantor dan apartemennya, Trump Tower di New York.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi tanpa memberika bukti yang sahih.

Credit sindonews.com

Tanpa Bukti, Trump Mengaku Disadap Obama Selama Kampanye

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pendahulunya, Barack Obama, menyadap dirinya. Penyadapan itu dilakukan pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilihan presiden. Namun, ia tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan itu.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/3/2017).

Dalam salah satu Tweet, Trump mengatakan dugaan penyadapan berlangsung di kantor dan apartemennya Trump Tower di New York, tapi ada "apa-apa yang ditemukan."

Pihak Obama tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tudingan ini. Sedangkan pihak Gedung Putih tidak menanggapi permintaan untuk menjelaskan tuduhan Trump.

Bantahan datang dari mantan penasihat Obama Ben Thodes. "Tidak ada presiden yang dapat menyadap pesan. Pelarangan itu diletakkan untuk melindungi warga dari orang-orang seperti Anda," tulis Rhodes di akun Twitternya.

Menanggapi tweet Trump tentang seorang pengacara membuat "kasus besar," Rhodes menjawab: "Tidak. Mereka tidak bisa. Hanya pembohong bisa melakukan itu."

Pemerintah Trump berada di bawah tekanan dari badan penyelidik federal AS atau FBI dan penyelidikan Kongres terkait kontak antara beberapa anggota tim kampanyenya dengan para pejabat Rusia selama kampanye.

Credit sindonews.com

Bawa Puluhan Jet Tempur, Kapal Induk AS Muncul di Laut China Selatan

WASHINGTON - Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya muncul di Laut China Selatan pada Jumat kemarin untuk patroli. Kapal induk itu membawa puluhan pesawat jet tempur.

Pajabat Angkatan Laut AS, Laksamana James Kilby yang berada di kapal induk USS Carl Vinson mengatakan patroli akan terus dilakukan angkatan laut AS di Laut CHina Selatan untuk memastikan kebebasan bernavigasi.

”Kami telah beroperasi di sini di masa lalu, kami akan beroperasi di sini di masa depan, kami akan terus meyakinkan sekutu kami,” kata Kilby, seperti dikutip AP, Sabtu (4/3/2017).

Kapal induk itu sejatinya pernah patroli di sekitar kawasan sengketa di Laut China Selatan pada 18 Februari lalu. Kapal dengan berrat 97.000 ton itu diikuti dengan kapal perusak yang dilengkapi rudal; USS Wayne E Meyer.

Kapal USS Carl Vinson diduga membawa lebih dari 60 pesawat, termasuk pesawat jet tempur F-18. ”Kita akan terus menunjukkan bahwa perairan internasional adalah perairan di mana setiap orang dapat berlayar, di mana setiap orang dapat melakukan perdagangan dan jadi lalu lintas pedagang dan itulah pesan yang kami ingin tinggalkan dengan orang-orang,” ujar Kilby.

Menurut laporan Reuters, sekitar 30 jet tempur, helikopter dan pesawat lainnya telah lepas landas dari dek kapal USS Carl Vinson pada Jumat kemarin. Kapal induk ini berlayar sekitar 400 mil laut sebelah timur dari Kepulauan Hainan, China, dan sebelah timur laut dari Kepulauan Paracel.

Komentar Kilby muncul beberapa hari setelah China dilaporkan sedang memasang sistem rudal pertahanan di pulau-pulau buatannya di kawasan sengketa di Laut China Selatan.

Credit sindonews.com

Pilot Jet Suriah yang Jatuh di Perbatasan Turki Ditemukan Selamat

ANKARA - Pilot pesawat militer Suriah yang jatuh di dekat perbatasan antara Suriah dan Turki telah ditemukan dalam kondisi hidup. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit seperti dikatakan para pejabat.

Pilot Suriah tersebut berhasil keluar sebelum kecelakaan yang terjadi di Turki selatan. Laporan mengatakan beberapa tulang belakang patah, tetapi tidak dalam kondisi kritis seperti dikutip dari BBC, Minggu (5/3/2017).

Kantor berita Anadolu yang dikelola Turki melaporkan pilot tersebut ditemukan dalam kondisi kelelahan setelah tim penyelamat melakukan pencarian selama sembilan jam. Ia dibawa ke sebuah rumah sakit di provinsi Hatay. Para pejabat terkait hanya menyebutkan ia adalah seorang warga Suriah. Namun staf media kepada kantor berita Reuters namanya Mehmet Sufhan.

Wakil Perdana Menteri Turki, Nurettin Canikli mengatakan, pejabat sedang menyelidiki mengapa dan bagaimana pesawat itu jatuh dalam batas-batas negaranya, dan misi yang dilaksanakan.

"Sebuah keputusan tentang (apakah ia akan dikirim ke Suriah) akan dilakukan setelah kami mengklarifikasi semua rincian dari kejadian ini," katanya.

Hingga kini masih belum jelas apa yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Sebuah kelompok Islam yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan pesawat itu ditembak jatuh. Kelompok Islam Ahrar al-Sham men-tweet video yang katanya menunjukkan pesawat tersebut menjadi "target". Kelompok ini mengatakan, pesawat itu telah membom provinsi Idlib di Suriah utara ketika ditembak jatuh oleh pasukan oposisi.

Namun pemerintah Suriah belum memberikan konfirmasi. Sebuah sumber militer Suriah telah mengatakan sebelumnya angkatan udara telah kehilangan kontak dengan jet tempur pada misi dekat perbatasan, menurut televisi pemerintah negara itu.

Credit sindonews.com

Pilot Suriah Mengaku Pesawatnya Ditembak Jatuh

ANKARA - Pilot Suriah yang pesawatnya jatuh di Turki mengatakan pesawatnya telah ditembak jatuh. Sebelumnya militer rezim Damaskus mengatakan telah jatuh karena kesulitan teknis.

Dalam sebuah pernyataan awal, pilot Suriah itu mengatakan bahwa pesawatnya ditembak jatuh dalam perjalanan untuk menyerang daerah pedesaan dengan Idlib, Suriah utara. Ia berhasil selamat setelah keluar dari pesawat yang jatuh ke wilayah Turki dan ditemukan tim penyelamat. Saat ini ia sedang dirawat di sebuah rumah sakit di wilayah Hatay.

Pilot berusia 56 tahun itu mengatakan ia lepas landas dari Latakia, Suriah, seperti dikutip dari Independent, Senin (6/3/2017).

Wakil Perdana Menteri Turki, Nurettin Canikli mengatakan, pejabat sedang menyelidiki mengapa dan bagaimana pesawat itu jatuh dalam batas-batas negaranya, dan misi yang dilaksanakan.

"Sebuah keputusan tentang (apakah ia akan dikirim ke Suriah) akan dilakukan setelah kami mengklarifikasi semua rincian dari kejadian ini," katanya.

Sebelumnya, kelompok Ahrar al-Sham merilis sebuah video yang mengklaim telah menembak jatuh pesawat dengan senjata anti pesawat. Kelompok yang mengontrol sebagian besar wilayah Idlib itu mengklaim menembak jatuh jet itu dengan senjata 23mm karena mengebom pedesaan di barat daya provinsi itu.

Namun pihak militer Presiden Bashar al-Assad mengatakan pesawat itu jatuh karena masalah teknis.

Credit sindonews.com

Pejuang Klaim Tembak Jatuh Pesawat Rezim Suriah di Perbatasan Turki

DAMASKUS - Pejuang Suriang di provinsi Idlib mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur rezim Bashar al-Assad. Pesawat tersebut ditembak jatuh menggunakan senjata anti pesawat.

Kelompok pejuang Ahrar al-Sham merilis sebuah video yang menunjukkan jatuhnya pesawat MiG-21 menggunakan senapan mesin 23mm di sekitar Idlib, pedesaan sebelah utara. Media pro Ankara, Harian Sabah, melaporkan bahwa pesawat itu jatuh di wilayah perbatasan Turki dan pilot berhasil keluar dengan selamat seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (5/3/2017).

Ahrar al-Sham adalah kelompok pejuang Suriah yang didukung oleh militer Turki di Provinsi Aleppo untuk memerangi gerilyawan ISIS dan kelompok Kurdi.

Rezim Damaskus tengah melancarkan serangan udara terhadap provinsi yang dikuasai oleh pejuang. Seorang tenaga medis di Idlib melaporkan tingginya jumlah korban. "Hujan bom turun pada kami di #Idlib #Syria. Banyak cedera," cuit Dr. Shajul Islam.

Dalam tweetnya kemudian, ia mengatakan bahwa pesawat jet telah ditembak jatuh. Ia pun membubuhkan foto yang menunjukkan kepulan asap dari lokasi jatuhnya jet tersebut.

Meski begitu, pihak lain percaya jika pesawat tersebut jatuh akibat kesalahan mekanis yang berbuntut pada kecelakaan.

Aksi pemboman di Suriah telah menurun sejak Desember karena gencatan senjata antara pejuang dan rezim Suriah. Namun, wilayah Idlib yang dikuasai oleh pejuang terus menerus dibom oleh rezim, pesawat perang Rusia dan AS selama bulan-bulan ini.

Credit sindonews.com

NATO Anggap Campur Tangan Rusia di Pemilu AS "Tindakan Perang"

BRUSSELS - Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menganggap aksi campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat (AS) sebagai “tindakan perang”. Menurut NATO aksi Rusia itu sama halnya dengan meminta respons militer.

Komentar itu disampaikan Wakil Panglima Tertinggi NATO untuk Eropa Jenderal Sir Adrian Bradshaw. Jenderal Inggris ini juga menuduh Rusia melakukan “kampanye disinformasi internasional” melalui media-media Moskow seperti Sputnik News dan Russia Today.

Kampanye disinformasi oleh Rusia itu, ujar dia, juga masuk definisi ”serangan”. Menurut perjanjian di keanggotaan NATO, setiap serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.

”Ini merupakan keputusan politik, tapi tidak keluar dari pertanyaan bahwa ini agresi, agresi terang-terangan, dalam sebuah domain selain perang konvensional yang mungkin dianggap terkait Pasal Lima,” kata Bradshaw kepada The Times.

Pasal Lima dalam aturan NATO menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota NATO akan menjadi serangan pada seluruh anggota aliansi.”(Pasal Lima) ini akan berlaku, ketika itu dinyatakan,” ujarnya, yang dilansir Sabtu (4/3/2017).

Bradshaw menambahkan bahwa organisasi NATO telah menyatakan dunia maya sebagai domain dalam peperangan bersama dengan udara, maritim, pasukan khusus dan darat.

”Sulit untuk membayangkan konflik di masa depan yang tidak termasuk unsur maya yang substansial,” ujarnya mengacu pada serangan cyber yang dijalankan para hacker Rusia.

”Ini bukan hanya ancaman serangan militer secara terang-terangan, tapi itu langkah-langkah lain, termasuk kegiatan rahasia, paramiliter, dan non-militer, beberapa di antaranya akan dikoordinasikan oleh lengan intelijen Rusia,” kata Bradshaw.

Rusia sudah berkali-kali menyangkal tuduhan telah ikut campur pemilu AS. Rusia menganggap tuduhan itu disuarakan kubu partai Demokrat AS yang tidak terima dengan kekalahan dari Partai Republik di pemilu AS.

Credit sindonews.com

Kembali Masuk Daftar Negara Teroris, Korut Ancam AS

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tengah melakukan inspeksi rudal. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Korea Utara memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan 'membayar mahal' jika kembali memasukkan Pyongyang dalam daftar negara pendukung aksi terorisme, menyusul pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un di Malaysia, bulan lalu.

Kim Jong-Nam, 45, dibunuh pada tanggal 13 Februari di Bandara Kuala Lumpur menggunakan racun VX, yang termasuk senjata pemusnah massal.

Melansir AFP, Seoul, sejak awal, telah menyebutkan bahwa tetangganya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan berdarah dingin tersebut.

Media Korea Selatan dan Jepang, mengutip sumber dari kedutaan, melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana menempatkan Korea Utara dalam daftar teroris, bersama Iran dan Suriah.

“AS harus membayar mahal untuk tuduhan tak berdasar terhadap negara yang bermartabat,” ujar juru bicara kementerian luar negeri Korut kepada Kantor Berita KCNA.

Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa Pyongyang menentang ‘segala bentuk terorisme’ dan menuding AS berusaha mencoreng reputasi tersebut.

Korea Utara pertama kali dicap sebagai negara pendukung terorisme pada 1987 ketika mata-mata mereka meledakkan pesawat Korea Selatan, dan membunuh 115 orang di dalamnya.

AS mencabut cap tersebut pada 2008 ketika Pyongyang memutuskan membekukan fasilitas nuklir mereka. Namun, di sisi lain, Korut terus melakukan aktivitas yang mengkhawatirkan, seperti melakukan empat tes bom atom dan berbagai uji rudal, kendati hal tersebut sudah dilarang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, Korea Utara juga membantah keterlibatan mereka dalam pembunuhan Kim Jong-Nam. Mereka bahkan menuding Korea Selatan, AS dan Malaysia melakukan ‘kampanye kotor’.

Adapun dalam kasus pembunuhan tersebut, dua orang wanita asal Vietnam dan Indonesia telah ditahan. Seorang warga Korea Utara yang sebelumnya juga ditahan, Ri Jong Chol, sudah dilepaskan karena kurangnya bukti.

Ri telah membantah terlibat dalam pembunuhan dan menuduh polisi Malaysia berusaha menjebaknya dengan ‘bukti palsu’ guna memfitnah Korea Utara.

Credit CNN Indonesia

Respons Korut, Korsel Ingin Sistem Pertahanan AS Dipercepat

Negeri pimpinan Kim Jong-un disebut kembali meluncurkan rudal balistik. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo-ahn mengatakan negaranya harus segera menyelesaikan pembangunan sistem pertahanan peluru kendali Amerika Serikat, menyusul aksi Korea Utara pagi ini.

Korea Utara disebut meluncurkan empat rudal balistik yang tiga di antaranya jatuh di zona ekonomi eksklusif Jepang. Peristiwa ini terjadi sementara Korsel melaksanakan latihan bersama dengan AS.

"Kita harus segera menyelesaikan pembangunan sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dan mendapatkan sistem pertahanan melawan ancaman rudal nuklir Korea Utara," kata Hwang dalam pernyataan pembukanya di rapat Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (6/3).

Seoul dan Washington sepakat membangun THAAD sebagai respons akan tindakan Korea Utara yang terus menguji coba rudalnya, meski sudah dikecam oleh PBB. Rencananya, sistem itu akan rampung akhir tahun ini.

Militer Korsel menyebut kecil kemungkinan empat rudal yang diluncurkan pagi ini adalah rudal balistik antarbenua. Namun, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikannya.

Roh Jae-cheon, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, mengatakan rudal itu sempat terbang sejauh 1.000 kilometer dan mencapai ketinggian maksimal sekitar 260 kilometer.

Dia mengatakan pihaknya dan militer Amerika Serikat sedang mempelajari peluncuran ini.

Ditargetkan rampung akhir tahun, seorang pejabat Korea Selatan malah sempat mengatakan pembangunan sistem pertahanan dapat selesai Agustus ini.

Namun, di sisi lain, China menentang pembangunan tersebut karena sistem radar kuat pada senjata itu bisa jadi menembus kawasan negaranya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, telah berulang kali menyatakan penentangan China. Menurutnya, pembangunan senjata tersebut tidak membantu membangun perdamaian di kawasan.

China juga akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara, kata Geng, tanpa merinci.

"Semua konsekuensinya ada pada Korea Selatan dan Amerika Serikat," kata dia dalam konferensi pers di Beijing.

Credit CNN Indonesia

Jepang: Korut Luncurkan Empat Rudal Balistik

Ilustrasi. Korea Utara disebut kembali luncurkan rudal balistik. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan Korea Utara meluncurkan empat peluru kendali balistik yang tiga di antaranya mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang.

Peristiwa ini terjadi pada Senin (6/3), sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat melaksanakan latihan militer bersama. Korut menilai aktivitas tersebut sebagai persiapan invasi ke wilayahnya.

Kwon Ki-joon, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, mengatakan "sejumlah proyektil" mengudara sejauh kurang lebih 1.000 kilometer.

Peluncuran dilakukan di Tongchang-ri, Pyongan Utara, dan proyektilnya diyakini jatuh di Laut Jepang atau Laut Timur, menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel yang dikutip CNN.

Presiden Korsel Hwang Kyo-ahn dijadwalkan memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional negaranya pada 9.00 waktu setempat.

Credit CNN Indonesia

Korut Kembali Lakukan Uji Coba Rudal

SEOUL - Korea Utara (Korut) telah meluncurkan sebuah rudal yang belum bisa diidentifikasi. Rudal tersebut jatuh ke Laut Jepang. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan (Korsel).

"Rudal tersebut ditembakkan pada hari Senin (6/3/2017) dari wilayah Tongchang-ri, di dekat perbatasan Korut dengan China," kata militer Korsel seperti dikutip dari BBC.

Seorang pejabat militer Korsel mengatakan peluncuran terbaru itu, yang terjadi pada pukul 07:36 waktu setempat, sedang diselidiki untuk menentukan jenis proyektil yang digunakan.

Korut telah berulang kali mengatakan tengah melakukan program ruang angkasa yang damai. Meski begitu, negara komunis itu diyakini akan mengembangkan rudal balistik antarbenua yang bisa menyerang Amerika Serikat (AS).

Rezim Pyongyang juga diyakini tengah bekerja guna membuat hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk di muat pada rudal.

Bulan lalu Korut mengatakan telah berhasil melakukan uji tembak rudal balistik jenis baru dalam peluncuran diawasi langusng oleh pemimpin Kim Jong-un. Uji coba itu dikutuk oleh PBB, AS, Korsel dan Jepang.

Korut telah dilarang oleh PBB untuk melakukan uji coba rudal atau teknologi nuklir.

Credit sindonews.com