Geger Pacinan: Sejarah Kelam Batavia 1740

Tumpahnya darah etnis Tionghoa di Batavia tahun 1740 menjadi bagian sejarah kelam ibukota metropolitan yang gemerlap ini.

Membangun Batavia

Awal abad ke-17, Belanda membutuhkan bantuan dalam pembangunan kota pesisir di Hinda Belanda. Kaum migran Tionghoa bekerja sebagai tukang bangunan, buruh pabrik gula dan berdagang. Sebagian tinggal di dalam tembok Batavia, sisanya di luar tembok. Beberapa di antara mereka menjadi kaya karena berdagang, namun tidak sedikit yang miskin dan dimanfaatkan oleh VOC.

Merosotnya pendapatan VOC

Awal awad ke 17, Kamar Dagang VOC kalah bersaing dengan maskapai dagang Inggris, Britisch East India Company. Alhasil VOC pusat menekan VOC Hindia Belanda untuk menaikkan pendapatan. Meningkatnya imigran Tionghoa yang masuk ke Batavia bukan lagi dianggap bantuan, melainkan ancaman. Tahun 1719, jumlah etnis Tionghoa lebih dari 7500 jiwa, sementara tahun 1739 melonjak jadi lebih dari 10 ribu.

Gula dunia merosot

Di pasar dunia, harga gula yang menjadi andalan VOC menurun, akibat banyaknya ekspor gula ke Eropa. Hal ini menyebabkan pabrik gula di Hindia Belanda terus merugi. Angka pengangguran termasuk para buruh gula Tionghoa di Batavia pun meningkat.

Aturan izin tinggal diperketat

Gubernur Jendral Hindia Belanda saat itu Adriaan Valckeneir memberlakukan aturan izin tinggal yang ketat. Ancamannya: penjara, denda atau di deportasi. Para etnis Tionghoa kaya merasa diperas. Semenatara itu isu berkembang, jika aturan izin tinggal tak dipenuhi, para buruh dan pengangguranTionghoa dikirim ke Zeylan (Sri Lanka). Etnis Tionghoa didera kecemasan.

Korupsi merajalela

Sementara kaum Tionghoa terdiskriminasi oleh pembatasan itu, oknum pejabat diduga memanfaatkan aturan untuk meraup duit ke kocek mereka sendiri. Situasi itu menciptakan rasa frustrasi yang berlanjut dengan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terjadi tanggal 7 Oktober 1740. Ratusan etnis Tionghoa menyerbu pabrik gula, pos-pos keamanan VOC, disusul serangan ke Benteng Batavia keesokan harinya.

Konflik internal di Dewan Hindia

Kebijakan pembatasan etnis Tionghoa sebenarnya ditentang keras oleh beberapa kalangan lain di Dewan Hindia, misalnya mantan gubernur Zeylan, Gustaaf Willem baron van Imhoff, yang datang kembali ke Batavia tahun 1738. Namun Valckeneir tetap mengambil tindakan tegas dan mematikan dalam mengatasi kerusuhan di bawah otoritasnya.

Pecah pemberontakan

Situasi itu menciptakan rasa frustrasi yang berlanjut dengan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan memuncak pada tanggal 7 Oktober 1740. Ratusan etnis Tionghoa menyerbu pabrik gul, pos-pos keamanan VOC, disusul serangan ke Benteng Batavia kesokan harinya.

Pembumihangusan rumah kaum Tionghoa

9 Oktober 1740, tentara VOC mengatasi pemberontakan, berbalik mengejar pemberontak. Rumah-rumah & pasar warga Tionghoa dibumihanguskan. Ratusan warga Tionghoa lari ke kali, diburu & dibantai tanpa ampun. Kali Angke & Kali Besar banjir darah. Razia etnis Tionghoa berlanjut. Bahkan Dewan Hindia menjanjikan hadiah per kepala etnis Tionghoa yang dipancung. Hal itu memancing etnis lain ikut memburu.

Gustaaf Willem van Imhoff gantikan van Valkeneir

Diperkirakan hanya sekitar 600 hingga 3000 etnis Tionghoa yang selamat akibat insiden itu. Valckeneir ditarik kembali ke Belanda dan tahun 1742 ia digantikan Gustaaf Willem Imhoff yang berhasil meyakinkan pemegang saham utama VOC, bahwa Valckenier yang memicu pembantaian di Batavia.










Credit  DW.com

Manusia Bisa Tinggal di Koloni Antariksa pada 2100

 

Gambaran koloni manusia di ruang angkasa.*/DAILY MAIL

 

CALIFORNIA, (CB).- Empat puluh tahun yang lalu, NASA merilis gambar yang indah dari potensi koloni di ruang angkasa, gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2100, kita bisa memiliki habitat yang besar mengambang di sekitar planet Bumi ini.
Dr Al Globus, seorang kontraktor NASA dan pakar pemukiman ruang angkasa, mengatakan: "Apakah [permukiman antariksa] akan terwujud atau tidak benar-benar sulit untuk dikatakan."
"Jika kita sebagai manusia memutuskan untuk melakukannya, kita bisa melakukannya. Kita memiliki kemampuan ilmiah, kemampuan keuangan," tambahnya.
Karya seni retro-futuris ini ditugaskan oleh NASA pada tahun 1975, dengan harapan bisa menggambarkan koloni ruang angkasa potensial.
Sebuah tim dari NASA Ames Research Centre, yang dipimpin oleh Gerard O'Neill, termasuk para arsitek, peneliti, dan ilmuwan, melakukan penilaian apakah ide-ide tersebut layak.
Seorang Ilustrator akhirnya menyusun tiga konsep untuk menyajikannya kepada NASA yaitu Bernal Sphere, Toroidal Colony, dan Cylindrical Colony (yang bisa menampung satu juta orang pada satu waktu).
Tiga konsep itu semua menggunakan desain melingkar yang akan menghasilkan gaya sentrifugal untuk membuat gravitasi buatan. Konsep ini juga sudah termasuk rangkaian panel surya untuk menggerakkan daya rotasinya.
Bagian dalam dari setiap struktur menunjukkan pemandangan berumput yang indah menawarkan tempat tinggal nyaman di rumah-rumah modern.
O'Neill berspekulasi bahwa dengan perkembangan teknologi yang tepat, konstruksi ini bisa dimulai segera setelah tahun 1990. Namun pada saat desain ini dibuat, terjadi booming kemajuan teknologi ruang angkasa.
Menurut Dr Globus, seperti dikutip laman Daily Mail, Rabu 1 Juni 2016, permukiman antariksa tersebut yakin akan terjadi cepat atau lambat.
Dia mengatakan: "Dalam dua atau tiga dekade kita mungkin memiliki beberapa hotel kecil [di orbit], dan orang-orang sudah mulai bergerak di secara teratur. Semua itu akan terjadi dalam beberapa dekade, atau paling buruknya terjadi pada beberapa abad.


Credit  pikiran-rakyat.com

Pesawat Terbesar di Dunia Siap Lepas Landas

 

Stratolaunch Carrier, pesawat terbesar di dunia akan lepas landas awal tahun depan untuk uji terbang pertama.*/SIERA NEVADA CORPORATION/PR

 

WASHINGTON DC, (CB).- Pesawat terbesar yang pernah dibangun kini tengah merayap mendekati penyelesaiannya, perusahaan peluncuran pesawat antariksa swasta yang dimiliki Paul Allen ini, telah mengundang para wartawan untuk mendapatkan tampilan pertamanya di 'Stratolaunch'.
Dengan lebar sayap raksasa 117 m dan enam mesinnya, pesawat ini mengambil pendekatan baru dalam perlombaan antariksa swasta ini, dengan meluncurkan satelit dan pesawat ruang angkasa ke orbit dari ketinggian.
Pesawat ini akan lebih besar dari Hercules H-4 1947 buatan Howard Hughes, dan Antonov An-225 sebuah pesawat kargo era Soviet yang saat ini sebagai pesawat terbesar di dunia.
Stratolaunch Systems adalah bagian Vulcan Aerospace perusahaan milik Paul Allen,salah seorang pendiri Microsoft.
Visi perusahaan ini berbeda dari SpaceX milik Elon Musk, Blue Origin milik Jeff Bezos, dan Virgin Galactic milik Richard Branson. Pendekatan Stratolaunch Systems adalah kemampuan untuk memposisikan pesawat raksasa sehingga satelit dapat langsung disampaikan ke orbit yang sangat tepat dan melakukannya dengan cepat, tanpa masalah penjadwalan berbagai peluncuran dan penundaan terkait cuaca, seperti dijelaskan Chuck Beames, yang mengawasi usaha antariksa Paul Allen ini seperti dikutip Daily Mail, Senin 20 Juni 2016.
Alih-alih sebagai satelit, pesawat terbang Stratolaunch bisa meluncurkan pesawat ruang angkasa Dream Chaser. Ini bisa bertindak sebagai mini-shuttlet untuk mencapai tujuan orbit rendah Bumi dan kembali membawa astronot atau muatan ke landasan dalam waktu 24 jam.
Stratolaunch adalah pesawat berbadan kembar yang menggabungkan mesin, landing gear, avionik dan bagian lain dari sepasang jet Boeing 747 ditambah dengan bingkai, sayap dan kulit yang dibuat dari komposit ringan.




Credit  pikiran-rakyat.com

Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim China

 

 

kompas.com/dani prabowo Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana

 

JAKARTA, CB - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia sudah sepatutnya memosisikan diri sebagai negara yang berkeberatan secara konsisten (persistent objector) atas okupasi China.
Keberatan didasarkan atas Sembilan Garis Putus-putus yang diajukan China.
"Sementara protes oleh Kementerian Luar Negeri pada setiap penangkapan kapal nelayan asal China adalah dalam rangka Indonesia tidak mengakui Sembilan Garis Putus-putus berikut wilayah perikanan tradisional mereka, " ujar Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Menurut dia, penangkapan kapal-kapal nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal instansi milik RI, di antaranya TNI-AL, selain untuk penegakan hukum juga ditujukan untuk penegakan hak berdaulat.
"Dari sejumlah insiden yang terjadi dan terakhir yang dikejar oleh KRI Imam Bonjol Jumat kemarin para nelayan asal China memasuki wilayah ZEEI bukannya secara tidak sengaja. Bagi para nelayan tersebut sebagian ZEEI dianggap sebagai wilayah tradisional mereka untuk menangkap ikan," ujar dia.
Pemerintah China pun mendukung tindakan para nelayannya dengan mengistilahkan daerah yang dimasuki sebagai perairan perikanan tradisional China.
China tidak menandatangani UNCLOS 1982. Negeri itu juga memberlakukan dokumen sepihak yang menyebutkan perairan di utara dan barat laut Kepulauan Natuna sebagai perairan perikanan tradisional mereka. Sementara UNCLOS 1982 dan semua hukum laut internasional tidak mengenal istilah perairan perikanan tradisional mereka.
Sudah tiga kali nelayan China dipergoki, dikejar, dan ditangkap di perairan ZEE Indonesia karena mengeksploitasi kekayaan ekonomi perairan itu tanpa izin resmi. China selalu protes karena mereka memakai prinsip bahwa perairan itu adalah perairan perikanan tradisional mereka.

"Perairan perikanan tradisional inilah yang menjadi dasar bagi China untuk melakukan klaim atas Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line," kata dia.
Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Jepang, Maret tahun lalu, menyatakan, klaim China atas Sembilan Garis Putus-putus tidak memiliki basis hukum internasional.
Karena itulah kebijakan luar negeri Indonesia harus dinyatakan secara tegas, yaitu tidak mengakui klaim China atas Sembilan Garis Putus-putus. Indonesia juga berharap agar dalam putusan Arbitrase Filipina melawan China, Sembilan Garis Putus-putus dinyatakan tidak sah berdasarkan UNCLOS 1982.
Sebaliknya posisi pemerintah China memposisikan diri untuk menafikan ZEE Indonesia di wilayah yang diklaim sebagai perairan perikanan tradisional
Sebelumnya, KRI Imam Bonjol-383 menangkap kapal ikan China ilegal, Han Tan Cou 19038, di Laut Natuna, Jumat (17/6), yang disertai kawalan kapal Penjaga Pantai China.




Credit  KOMPAS.com

Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif

  Perairan Kepulauan Natuna menjadi lokasi tiga insiden yang melibatkan kapal nelayan Cina sepanjang 2016. 
 

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pemerintah Cina 'bermain kata' ketika berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai perairan Kepulauan Natuna.

Permainan kata yang dimaksud Hikmahanto merujuk pada pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying.
Saat menanggapi insiden pengejaran TNI Angkatan Laut terhadap kapal-kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Natuna, 17 Juni lalu, Hua 'mengecam tindakan penembakan terhadap kapal nelayan Cina oleh TNI Angkatan Laut' yang notabene 'merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan Cina'.
Akan tetapi Hua menggarisbawahi bahwa 'perseteruan kedaulatan teritorial antara Cina dan Indonesia tidak ada'. Hua juga mengakui kedua negara memiliki opini berbeda mengenai klaim hak maritim yang tumpang tindih di beberapa bagian perairan di Laut Cina Selatan.

Dalam pernyataan tersebut, menurut Hikmahanto, ada dua hal yang patut dicermati. Pertama, Cina menyebut tidak ada perseteruan kedaulatan teritorial. Kedua, Cina menyebut wilayah tradisional penangkapan ikan. 


 

Indonesia berhak memanfaatkan sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif, kawasan sejauh 200 mil dari Pulau Natuna. 
 
“Berulang kali Cina mengatakan menghormati sovereignty Kepulauan Natuna. Sovereignty diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kedaulatan. Yang dipermasalahkan sekarang bukan sovereignty, bukan laut teritorial kita, ataupun kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. Yang menjadi masalah adalah sovereign right, hak berdaulat,” ujar Hikmahanto.

Zona Ekonomi Eksklusif

Hak berdaulat Indonesia, lanjutnya, ada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan.
Adapun landasan kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman kolom air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.
“Memang di wilayah tersebut adalah wilayah laut lepas, tidak dimiliki negara. Tetapi sumber daya alam yang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diberikan kepada negara pantai. Di situlah kemudian Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada di situ. Dan apabila ada kapal negara lain yang ingin mengambil ikan di situ, tentu harus meminta izin kepada Indonesia. Nah, sovereign right ini yang dipermasalahkan Cina,” papar Hikmahanto.


 

 

Peta wilayah yang diklaim Cina, yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines.

Dia lalu menyoroti pernyataan pemerintah Cina yang menyebut klaim hak maritim yang tumpang tindih. Menurutnya, pemerintah Cina mengeluarkan peta kawasan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut Cina Selatan. Adapun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dekat perairan Kepulauan Natuna, kata Hikmahanto, masuk di dalamnya.
“Bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dianggap oleh pemerintah Cina sebagai traditional fishing ground. Dan jika kita melihat peta nine-dashed lines, memang bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tetapi, yang jadi permasalahan, pemerintah Cina tidak punya dasar pada UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan hukum internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah,” kata Hikmahanto.
Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, sebagaimana dipaparkan Hikmahanto, adalah terus membantah klaim Cina.
“Kalau pemerintah Indonesia melakukan pembiaran, tentu Cina akan mengatakan Indonesia akan menerima. Lalu karena menerima, dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Konsekuensinya, Indonesia seolah-olah mengakui nine-dashed lines dan wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Cina,” kata Hikmahanto.

Tidak akui

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (21/06), Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan dari negara manapun.
“Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah kita tandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia,” kata Susi.


  
 TNI Al berencana menambah kekuatan di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Namun, rencana itu belum terwujud. 
 
Pada 17 Juni lalu, TNI Angkatan Laut mengatakan pihaknya telah melepaskan tembakan peringatan kepada sejumlah kapal nelayan berbendera Cina yang dituduh mencuri ikan di perairan Indonesia di dekat kepulauan Natuna.
Salah satu kapal nelayan dengan nomor lambung 19038 itu dapat dihentikan. TNI AL memastikan kapal itu milik nelayan Cina dengan jumlah ABK tujuh orang. Semuanya sudah diamankan di Pangkalan TNI AL di Ranai, Kepulauan Riau.
Insiden yang melibatkan kapal nelayan itu adalah kali ketiga sepanjang 2016. Dua di antaranya, kapal patroli Cina terlihat mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut. Bahkan, pada Maret lalu, sebuah kapal patroli Cina dilaporkan menabrak kapal nelayan agar rusak dan tidak bisa ditarik kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, berkeras bahwa kapal-kapal nelayan Cina beroperasi secara sah.
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa masalah pencurian ikan di Laut Natuna sebagai masalah kecil yang tak seharusnya menjadi urusan negara.
Meski demikian, Ryamizard berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut.
"Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.
Hingga kini, rencana itu belum terwujud.




Credit  BBC

Kini, Daily Mail yang anjurkan Inggris keluar dari Uni Eropa

 

Bendera Uni Eropa dan Persemakmuran berkibar di depan Perwakilan Komisi Eropa untuk Inggris Raya di pusat kota London, Rabu (23/1). (REUTERS/Stefan Wermuth)

 

London (CB) - Surat kabar sayap kanan Inggris, Daily Mail, menyatakan masuk barisan media massa pendukung Brexit dengan menyatakan mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa.

Halaman depan Daily Mail menyeru pembacaranya untuk memberi suara pada kotak "Leave" (keluar dari Uni Eropa) pada referendum Kamis esok.

"Bohong. Elite serakah. Arau masa depan cerah di luar Eropa yang terbelah dan sekarat...Jika Anda yakin pada Inggris, pilihlah 'Leave'," tulis koran ini seperti dikutip Reuters.

Daily Mail, dimiliki oleh Daily Mail and General Trust, adalah koran terbesar kedua di Inggris dengan oplah harian 1,5 juta pada April.

Pernyataan Daily Mail berseberangan dengan pendirian The Mail yang masih satu grup yang justru menganjurkan Inggris tetap bersama Uni Eropa ("Remain") Sabtu pekan lalu.



Credit  ANTARA News

Giliran Telegraph anjurkan Inggris keluar dari Uni Eropa

 

Bendera Uni Eropa dan Persemakmuran berkibar di depan Perwakilan Komisi Eropa untuk Inggris Raya di pusat kota London, Rabu (23/1). (REUTERS/Stefan Wermuth)

 

Jakarta (CB) - Surat kabar Daily Telegraph menyatakan mendukung suara keluar dari Uni Eropa (Brexit) dengan menganjurkan pembacanya memilih kotak "Leave" (keluar) pada referendum Kamis lusa.

The Telegraph, yang mempunyai tiras hampir 500.000, bergabung dengan The Sun, The Sunday Times dan koran Sunday untuk berada pada kubu mendukung Brexit.

The Telegraph menyampaikan pengumuman ini dalam editorialnya yang berjudul "Pilih keluar agar menarik manfaat dari dunia peluang", demikian Reuters.





Credit  ANTARA News

Militer Jepang waspadai kemungkinan Korut luncurkan rudal

 

Jepang melancarkan tembakan saat sesi latihan tahunan di dekat Gunung Fuji di lapangan latihan Higashifuji di Gotemba, Selasa (20/8). (REUTERS/Yuya Shino)

 

Tokyo (CB) - Militer Jepang mewaspadai kemungkinan Korea Utara (Korut) meluncurkan rudal balistik, kata sumber pemerintah pada Selasa, sementara media melaporkan Angkatan Laut dan meriam  anti-rudal disiapkan untuk menembak jatuh semua benda yang mengarah ke Jepang.

Korea Utara diduga memindahkan rudal jarak-menengah ke pesisir timur tetapi tidak ada tanda akan segera meluncurkannya menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber tanpa nama di pemerintahan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum menyampaikan tanggapan.

Ketegangan meningkat di kawasan tersebut sejak Korea Utara melakukan uji nuklir keempat pada Januari diikuti peluncuran satelit serta berbagai macam rudal, termasuk satu pada Mei.

Sumber di pemerintah Jepang mengatakan ada tanda-tanda Korea Utara sedang mempersiapkan peluncuran roket jarak-menengah Masudan, jenis roket yang sama dengan yang diluncurkan pada Mei, mendorong militer Jepang waspada.

Peluncuran pada Mei yang dilakukan sehari setelah militer Jepang menetapkan status siaga, gagal.

Korea Utara gagal dalam percobaan peluncuran tiga Masudan yang lain pada April, menurut pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Jepang menempatkan pasukan anti-rudal dalam keadaan siaga selama beberapa kali tahun ini setelah mendeteksi tanda Korea Utara akan melakukan peluncuran, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



Credit  ANTARA News

Komisi I DPR tolak pengajuan anggaran Kemhan-TNI

 

Hanafi Rais (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu,"

Jakarta (CB) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun-Rp107 triliun karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan pagu yang diajukan untuk Rp104 triliun hingga Rp107 triliun padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180-200 triliun.

Menurut dia, kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB maka diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya.

"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.

Hanafi mengatakan dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi.

Namun menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," katanya.



Credit  ANTARA News

Coast Guard China Sempat Memprovokasi Saat TNI AL Tangkap Kapal Pencuri Ikan

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Jakarta - Satu dari 12 kapal ikan nelayan China ditangkap TNI AL di wilayah perairan Natuna. Wilayah itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal asing boleh melintas, asal tak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Kapal ikan yang ditangkap itu bernama Han Tan Cou 19038 bermuatan 7 orang awak. Menurut Pangarmabar Laksamana Muda A Taufiq R, saat disergap KRI Imam Bonjol-383, kapal tersebut terpergok menebar jaring dan mencuri ikan.

Kapal ikan Han Tan Cou itu bersama 7 orang awaknya warga negara China kemudian digiring ke Pangkalan TNI AL Ranai untuk diproses secara hukum. Namun menurut Taufiq, saat kapal ikan itu hendak digiring, kapal Coast Guard China bernomor lambung 3303 menghampiri dan lewat komunikasi radio meminta kapal ikan itu dibebaskan.

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Pihak Coast Guard China saat itu beralasan, kapal-kapal ikan negaranya mencari ikan di traditional fishing area di kawasan 9-dashed line, jadi bukan di wilayah perairan Indonesia. Namun menurut Taufiq, pihak TNI AL saat itu bergeming dan menegaskan bahwa kapal nelayan China mencuri ikan di perairan Indonesia.

Taufiq menyatakan, setelah upaya pertama itu gagal, datang lagi kapal Coast Guard China lainnya. Kapal Coast Guard 2501 ini agak provokatif dengan memotong haluan KRI Imam Bonjol-383 dan mengurangi kecepatan mendadak pada jarak 200 yards.

Namun lagi-lagi pihak TNI AL tak terprovokasi. Kapal ikan Han Tan Cou 19038 beserta 7 orang awaknya itu tetap dibawa untuk diproses hukum.

"Tengah malam datang lagi (kapal Coast Guard China) yang agak provokatif tapi kita enggak peduli. Setelah kita bilang, ini hak berdaulat kita," ucap Taufiq.


Credit  Detiknews

Sunway TaihuLight, Superkomputer Cina Tercepat di Dunia

 

techgenie.com

 

CB, Jakarta - Superkomputer buatan Cina, Sunway TaihuLight, memuncaki daftar mesin tercanggih di dunia berdasarkan rilis yAng dibuat Top500 pada Senin kemarin. Mesin yang dipasang di Pusat Superkomputer Nasional Cina di Kota Wuxi ini dapat diterapkan untuk manufaktur terdepan, mulai dari perkiraan cuaca sampai analisis data besar, kata Jack Dongarra, seorang ahli komputer, dalam sebuah tulisannya.

Mesin dengan kemampuan kalkulasi sebesar 93 petaflops ini juga memiliki lebih dari 10,5 juta core buatan lokal dan 40.960 nodes, serta bekerja dalam sistem operasi Linux. Tak hanya itu, pada performa puncaknya Sunway TaihuLight dapat melakukan 93 ribu  kalkulasi dalam satu detik. Angka ini dua kali lebih cepat dan tiga kali lebih efisien daripada pendahulunya, mesin Tianhe-2 yang juga berasal dari Cina.

“Sebagai ilmuwan komputer, sulit untuk membuat perangkat lunak yang dapat mengambil keuntungan dan mengontrol angka yang besar pada core komputer,” kata Profesor Les Carr dari Universitas Southampton.

Carr menambahkan, untuk alasan itulah superkomputer terbatas pada aplikasi yang terspesialisasi untuk memanfaatkannya. Baginya, superkomputer ini bagaikan mobil balap canggih yang dapat tampil fantastis di sirkuit, namun tidak baik untuk dikendarai di jalan raya.

Mesin Sunway TaihuLight ini membuat Cina untuk pertama kalinya menyalip Amerika Serikat di daftar Top500 dengan 167 superkomputer. Sedangkan Amerika Serikat hanya mempunyai 165 superkomputer.

Sepuluh tahun yang lalu, Cina hanya menempatkan 28 sistem di daftar dan tidak ada satu pun yang masuk dalam 30 besar. "Kini bangsa ini telah berjalan lebih jauh dan lebih cepat dari negara lain dalam sejarah superkomputer,” kata Top500.

Saat ini, kedua mesin buatan Cina, Sunway TaihuLight dan Tianhe-2, memang berada di posisi pertama dan kedua dalam daftar Top500. Meski begitu, Amerika Serikat menempatkan empat superkomputer dalam daftar 10 besar. Sedangkan, mesin-mesin buatan Jepang, Swiss, Jerman, dan Arab Saudi masuk dalam daftar 10 besar yang selalu dipublikasikan dua kali dalam satu tahun.



Credit  TEMPO.CO

NASA Temukan Asteroid yang Mengorbit Bumi Sejak 1 Abad Lalu

 

Ilustrasi asteroid. planetsave.com

 

CB, Haleakala - Bayangkan diri Anda adalah sebuah planet. Selama jutaan tahun, Anda ditemani oleh satu buah bulan yang mengorbit di dekat anda. Kemudian, itu semua terasa menjadi terlalu familiar.

Semua bermula ketika terjadi benturan besar dan panas, yang memulai pemisahan antara diri anda dan sang bulan. Waktu berjalan, permukaan panas mulai mendingin, orbit keduanya mulai berpisah dan perbedaannya menjadi semakin jelas.

Dalam beberapa waktu, mungkin orang-orang yang tinggal di tempat Anda datang mengunjungi bulan. Namun, semua pun tahu, mereka juga ingin menjelajah ke tempat yang lain. Pada situasi itu, Anda mungkin tertarik mengambil bulan yang baru.

Sebuah bulan kecil yang jaraknya lebih jauh, memiliki orbit yang tidak biasa, dan kehadirannya tidak disadari oleh banyak orang. Itulah yang kini terjadi pada planet kita sekarang.

Badan Antariksa dan Penerbangan Amerika (NASA) melansir sebuah asteroid yang selama ini mengorbit pada bumi. Yakni, asteroid HO3. Asterois tersebut, seperti dilansir dari laman situs Science Alert, terkunci dalam sebuah orbit yang mengitari bumi.

Orbit asteroid itu tidak biasa. Orbit ini dapat membuatnya bergerak, melayang naik-turun pada ketinggian 38 sampai 100 kali jarak bumi ke bulan.

lmuwan NASA memperkirakan HO3 telah mengorbit bumi kita sejak seabad yang lalu dan akan terus bersama bumi hingga beberapa abad kedepan. Tingginya lebih dari 120 kaki (36.5 meter) dan memiliki lebar 300 kaki (91 meter).

Asteroid 2016 HO3 pertama kali terlihat pada 27 April 2016 melalui teleskop survei asteroid Pan-STARRS 1 di Haleakala, Hawaii. Teleskop tersebut dibuat atas dana dari Badan Koordinasi Pertahanan Planet dari NASA yang bertugas untuk memantau objek-objek di dekat bumi.




Credit  TEMPO.CO

Tahun 2100, Air Laut Naik 12 Sentimeter

 

Grafik yang menunjukan NASA telah memperingatkan bahwa beresiko naiknya air laut. mirror.co.uk

CB, Vancouver - Pada 2100, paras muka laut diprediksi naik 12 sentimeter ketimbang kondisi sekarang. Kenaikan ini akibat mencairnya sejumlah gunung es di belahan bumi utara dan selatan, serta beberapa pegunungan. Prediksi itu berdasarkan riset yang digelar UBC (University of British Columbia) di Vancouver, Kanada, dan dimuat dalam jurnal Nature Geoscience.

Penyumbang terbesar kenaikan permukaan laut tersebut ada di Kutub Utara wilayah Kanada, Alaska, dan gletser di Antartika. Sumbangan lain dalam porsi kecil berasal dari mencairnya gletser di pegunungan Alpen Eropa, Selandia Baru, Kaukasus, Kanada bagian barat, dan Amerika Serikat bagian barat. Volume es di pegunungan wilayah ini diperkirakan akan hilang 50 persen.

Ketika membuat prediksi, UBC mengembangkan model dengan melihat 120 ribu gletser dan puncak gunung es di seluruh dunia. "Belum banyak studi skala global yang mengukur berapa banyak es yang meleleh," kata Valentina Radic, peneliti post-doctoral Departemen Ilmu Bumi dan Kelautan yang memimpin tim peneliti UBC.

Dalam riset ini, Radic menggandeng Regine Hock dari University of Alaska, Fairbanks. Mereka membuat model gletser yang mencair di masa depan berdasarkan proyeksi temperatur dan curah hujan dari 10 model iklim global. Model ini digunakan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Radic menjelaskan, hasil studinya sama dengan proyeksi yang dibuat IPCC. Namun, kata dia, riset kami lebih terperinci dan menggambarkan kondisi regional. Hal ini memungkinkan mendapatkan gambaran yang lebih baik secara regional dan dampak potensial pada persediaan air serta perubahan distribusi ukuran gletser.


Credit  TEMPO.CO

Bahrain Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka

 

Pemerintah Bahrain mencabut kewarganegaraan seorang ulama terkemuka Sheikh Isa Qassim.

 

CB, DUBAI -- Pemerintah Bahrain mencabut kewarganegaraan seorang ulama terkemuka. Akibatnya, ribuan demonstran melakukan aksi unjuk rasa, Senin (20/6).
Langkah ini dinilai dapat memicu ketegangan sektarian di seluruh kawasan

Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan ulama bernama Sheikh Isa Qassim memiliki peran kunci mengabdi pada kepentingan asing dan mempromosikan sektarianisme dan kekerasan. Ia juga disebut membuat kelompok yang mengikuti ideologi agama asing dan entitas politik.

"Sheikh Isa Qassim memainkan peran kunci dalam menciptakan suasana sektarian ektremis dan membentuk kelompok yang mengikuti ideologi agama asing," tulis pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, dikutip Bahrain News Agency, Selasa (21/6).

Langkah ini disambut dengan baik oleh pemimpin sekutu suni di Bahrain. Namun, hal ini sekaligus dapat memicu ketegangan kembali antara dua negara, yaitu Arab Saudi dan Iran.

Setelah keputusan itu diumumkan, ribuan pendukung Qassim berkumpul di luar rumahnya di wilayah Desa Diraz. Banyak dari mereka yang membawa poster dan menyuarakan dukugan kepada ulama itu.

Slogan-slogan religius serta menentang raja Bahrain juga diteriakkan para pendukung Qassim. Protes ini merupakan yang terbesar di Bahrain dalam dua tahun terakhir.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Perlakuan Terhadap Rohingya adalah Kejahatan Kemanusiaan

 

Pengungsi Rohingya menangis usai salat Idul Fitri di penampungan sementara Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. (Antara/Rahmad)

 

CB, JENEWA -- Otoritas HAM PBB mengeluarkan laporan terbaru terkait komunitas Rohingya, Senin (20/6). Laporan menyebut perlakuan terhadap mereka bisa disebut kejahatan kemanusiaan.

PBB mengatakan mereka telah dirampas kewarganegaraannya. Rohingya juga mengalami diskriminasi yang sistematis dan mengalami larangan pergerakan yang parah. Selain itu, mereka menderita karena mengalami penyiksaan hingga eksekusi.

"Hal ini kemungkinan besar adalah kejahatan melawan kemanusiaan," kata laporan.
Sebanyak 1,1 juta orang menamakan diri Rohingya. Penduduk Budha Myanmar menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al-Hussein mengatakan dalam laporan, Rohingya dikesampingkan dari berbagai profesi. Mereka butuh dokumen khusus agar bisa mengakses rumah sakit. Jika tidak, mereka tidak akan dilayani.

Hal ini berimbas pada penundaan penanganan bayi baru lahir dan ibu melahirkan hingga menyebabkan kematian. Zeid mengatakan ini adalah pertama kalinya pelanggaran berkepanjangan bisa jadi kejahatan kemanusiaan, sebuah kejahatan internasional.

Kejahatan kemanusiaan adalah pelanggaran sistematis, menyebar dan serius. Sekitar 120 ribu Rohingya masih jadi pengungsi di kamp tak layak sejak pertempuran meletus di Rakhine antara Muslim dan Budha pada 2012.

Pemerintah baru telah menerima warisan situasi ini, dimana kebijakan dan hukum yang ada didesain untuk menolak hak fundamental minoritas. "Imunitas hukum atas pelanggaran serius ini akan melecut pelanggaran lainnya yang melawan mereka," kata Zeid.

Ia menilai menghapus diskriminasi berdasarkan hukum harus menjadi prioritas pemerintah baru agar pelanggaran selanjutnya bisa dicegah.

Penyidik HAM PBB, Yanghee Lee telah bertemu Suu Kyi di ibu kota Naypyitaw pada Senin. Ini pertama kalinya Lee berkunjung ke Myanmar sejak Suu Kyi memenangkan kekuasaan pada April.

Permanent Secretary di Kemenlu Myanmar, Aung Lin mengatakan Menlu Suu Kyi menjelaskan posisi pemerintah dalam isu Rohingya.

Suu Kyi menyarankan setiap orang kini menggunakan kata komunitas Muslim di Rakhine State dibanding Rohingya. "Demi harmoni dan kepercayaan antara dua komunitas, akan lebih disarankan setiap orang menggunakan kata 'komunitas Muslim di Rakhine State'," kata Suu Kyi pada PBB.








Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Myanmar akan Hapus Istilah Rohingya

 

Muslim Rohingya

 

CB, NAYPYITAW -- Myanmar akan mulai menghapus kata Rohingya. Pemimpin berpengaruh Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan akan menghindari kata Rohingya untuk menyebut minoritas Muslim yang teraniaya tersebut.

Ia telah menyampaikannya kepada Utusan Khusus HAM PBB pada Senin (20/6). Pada hari yang sama, otoritas HAM PBB mengeluarkan laporan soal Rohingya yang telah dirampas kewarganegaraannya.

PBB melaporkan, kelompok Rohingya mengalami diskriminasi yang sistematis dan di bawah larangan pergerakan yang parah. Mereka juga menderita karena mengalami penyiksaan hingga eksekusi. "Hal ini kemungkinan besar adalah kejahatan melawan kemanusiaan," kata laporan.
Sebanyak 1,1 juta orang itu menyebut diri mereka Rohingya. Penduduk Buddha Myanmar menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Penyidik HAM PBB, Yanghee Lee, telah bertemu Suu Kyi di Ibu Kota Naypyitaw. Ini pertama kalinya Lee berkunjung ke Myanmar sejak Suu Kyi memenangi kekuasaan pada April. Permanent Secretary di Kemenlu Myanmar Aung Lin mengatakan, Menlu Suu Kyi menjelaskan posisi pemerintah dalam isu Rohingya.
"Pada pertemuan mereka pagi ini, Menlu menyatakan sebutan Rohingya itu harus dihindari," kata Lin.

Suu Kyi telah lama dikritik karena tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan ketidakadilan terhadap Rohingya. Padahal, peraih Nobel Perdamaian ini adalah pemimpin tertinggi secara de facto. Meski ia dilarang maju sebagai presiden, kini ia menjabat sebagai kanselir negara dan menteri luar negeri.

Menurut laporan, Suu Kyi telah membentuk komite untuk membawa perdamaian dan perkembangan di negara bagian tempat Rohingya berada. Namun, rencana itu belum jelas hingga saat ini sejak dicetuskan Mei.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bandara Kertajati Ditarget Selesai Dua Tahun

 

Lanskap maket proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kab.Majalengka, Jawa Barat, Kamis (14/1).

 

CB,  BANDUNG -- PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), optimistis pembangunan Bandara Kertajati-Majalengka, bisa selesai dalam jangka waktu dua tahun sesuai harapan Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Direktur Teknik dan Pengembangan PT BIJB Yon Sugiono Kahfi, kalau target tersebut tercapai, nantinya menjadi bandara pertama di Indonesia dibangun dalam waktu dua tahun.

"Mudah-mudahan ini jadi bandara pertama di Indonesia dibangun dalam waktu dua tahun. Karena, bandara besar seperti Kualanamu saja butuh waktu enam tahun untuk membangunnya," ujar Yon Sugiono Kahfi, ditemui usai penandatangan MoU dengan PDAM Kabupaten Majalengka, di Bandung, Selasa (21/6).

Menurut Yon, pada tahun pertama pengoperasiannya yakni pada November 2017, BIJB menargetkan bisa menampung 2,7 juta penumpang. Dengan masuknya Citylink di bandara kebanggaan masyarakat Jabar ini, maka target tersebut akan tercapai. Karena, jumlah penumpang 1 juta per tahun sudah bisa dipegang.

"Insya Allah kami optimistis target 2,7 juta penumpang di tahun pertama pengoperasian Bandara Kertajati bisa tercapai," katanya.

Yon mengatakan, saat ini anak usaha maskapai Garuda yakni PT Citylink Indonesia tersebut menjadi maskapai pertama yang akan terbang  dari Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka. Sehingga, dengan kerja sama ini akan ikut mendorong percepatan pembangunan.

Dikatakan Yon, kapasitas bandara yang akan memiliki tiga runway ini bisa mencapai 5 juta penumpang. Namun, pada tahun 2019 nanti seiring dengan pengembangan kawasan aero city-nya maka ditargetkan mampu menampung hingga 10 juta penumpang.

"Jadi BIJB ini akan menjadi bandara sekelas Bandara Interanasional Kualanamu, di Sumatera Utara," katanya.

Saat ini, kata dia, perkembangan pembangunan Bandara Interasional Kertajati untuk paket satu aksesibilitas ke bandara yang dibangun PT Adhi Karya sudah mencapai 25 persen dan diperkirakan tuntas lebih cepat dibanding paket dua terminal utama yang baru mencapai 5,7 persen.

Kemudian, paket tiga bangunan penunjang selesai tiga persen. "Dari perkembangan di lapangan per 22 Mei kami optimistis pembangunan sesuai target," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Gak ada duit, Badan Cyber Nasional batal dibentuk

 

Jakarta. Pemerintah batal membentuk suatu badan baru, yakni Badan Cyber Nasional karena penghematan anggaran. Sebagai gantinya, tugas lembaga ini dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Hal ini diputuskan dalam rapat mengenai Badan Cyber Nasional di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

"Kalau pembentukan badan baru kita sedang moratorium pembentukan badan, sehingga kita mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasilitas, SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber. Hasil rapat itu Lemsaneg," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai rapat.
Yuddy mengatakan, nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg. Lemsaneg juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kejahatan cyber di dunia maya. "Akan ada satu fungsi Dirjen Kemenkominfo yang menangani aplikasi teknologi yang harus dileburkan. Jadi lebih efisien," kata Yuddy.
Politisi Partai Hanura ini menekankan bahwa keberadaan lembaga yang menangani kejahatan cyber sangat penting. Oleh karena itu, pengkajian mengenai hal ini akan diselesaikan dalam waktu dekat. "Masalah cyber security ini sudah menjadi tren dunia yang harus dimililiki pemerintah untuk melindungi sumber-sumber informasi dan data digital yang dimiliki oleh pemerintah dan publik," kata dia.


Credit Kontan.co.id

Rusia akan menjual perusahaan minyak

ST PETERSBURG. Butuh dana besar, Pemerintah Rusia akan menjual saham perusahaan milik negara ke China dan India. Privatisasi dilakukan karena Presiden Rusia Vladimir Putin butuh pendanaan untuk memenuhi belanja negara sebelum pemilihan umum digelar dua tahun mendatang.
Salah satu BUMN yang akan dijual adalah Rosneft Oil Co. Rusia akan melepas 19,5% saham perusahaan minyak ini. Dua sumber Bloomberg bilang, Rusia lebih suka investor asal China dan India yang membeli saham Rosneft.
Para pejabat Moskow berharap bisa meraih dana segar sekitar RUB 700 miliar atau setara dengan US$ 11 miliar dari privatisasi Rosneft. Jika rencana terwujud maka angka tersebut menjadi rekor privatisasi di Rusia.
Penjualan Rosneft bisa membantu Putin menutupi kekurangan dana sekaligus memperkuat posisi geopolitiknya di tengah konflik di Ukraina dan Suriah. Sebab konflik tersebut membuat hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan Eropa merenggang.
China dan India secara terbuka telah menyatakan minat atas penjualan saham Rosneft.  Tapi mereka belum ada kesepakatan apakah akan membeli bersama-sama atau sendiri. "Kami tidak bersaing," ujar Menteri Perminyakan India Dharendra Pradhan dalam wawancara di forum ekonomi tahunan Putin di St Petersburg.
Sinyal tersebut muncul lantaran India Oil & Natural Gas Corp (ONGC) dan China National Petroleum Corp (CNPC) memiliki proyek bersama.


Sanksi

Strategi Rusia yang memburu dana dari Asia lantaran negara Barat masih menjatuhkan sanksi atas Rusia. Akibatnya akses pendanaan dari Eropa terhambat.
Dus, Rusia pun meningkatkan pasokan minyak dan gas ke China sebagai pasar dan pemodal terpenting. CNPC pada April 2016 menyatakan tengah mempelajari kemungkinan berpartisipasi pada rencana privatisasi Rosneft.
Sebelumnya perusahaan yang berbasis di Beijing ini telah memberi Rosneft dan perusahaan energi Rusia lain pinjaman lebih dari US$ 100 miliar. Tak hanya itu, CNPC juga memberi pembayaran di muka untuk persediaan selama beberapa dekade terakhir. Dana tersebut digunakan untuk pendanaan akuisisi.
Bulan lalu, perusahaan minyak terbesar India, ONGC, sepakat membayar US$ 1,27 miliar untuk pembelian 15% saham Rosneft di Vankor, salah satu ladang minyak terbesar Rusia.
Jumat (17/6), Rosneft juga setuju menjual 23,9% tiga proyek migas ke tiga perusahaan migas India. Yakni ke Oil India Ltd, Indian Oil Corp dan Bharat PetroResources Ltd. Dua sumber yang terlibat atas kesepakatan tersebut bilang, nilai penjualan proyek tersebut mencapai US$ 2,02 miliar.
Harga saham Rosneft naik 5,3% di bursa London pada akhir pekan lalu. Imbasnya, nilai pasar Rosneft naik menjadi US$ 52,8 miliar. Harga saham perusahaan minyak Rusia ini sudah meningkat 43% sepanjang tahun ini. 










Credit Kontan.co.id

718 Kapal Eks Asing Bisa 'Pulang Kampung', Ini Syarat dari Susi

 

 

Foto: Ardan Adhi Chandra

 

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membebaskan 718 kapal eks asing yang selama ini ditahan karena melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia.

Namun ada syarat dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kapal asing tersebut harus melalui proses deregistrasi atau pendataan ulang kapal-kapal asing dengan membayar tunggakan pajak di Indonesia.

Selanjutnya kapal tersebut baru bisa diperbolehkan untuk kembali ke negaranya.

"Ada 718 kapal eks asing masih di perairan Indonesia dan beberapa sudah deregistrasi. Kenapa kapal ini deregistrasi? Karena kapal-kapal ini adalah kapal-kapal asing yang beberapa tahun teregistrasi di Indonesia seolah-olah menjadi kapal berkewarganegaraan Indonesia," jelas Susi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Dari hasil penelusuran satuan petugas (Satgas) 115 di lapangan, kapal-kapal eks asing tersebut dulunya terlibat dalam penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia sehingga dilakukan penangkapan dan penegakan hukum.

Jenis kapal eks asing yang disita oleh pemerintah Indonesia terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari kapal kayu yang kecil hingga kapal berukuran besar. Jumlah tangkapan ikan yang bisa didapatkan per tahunnya oleh kapal eks asing tersebut juga cukup besar.

"Kapal-kapal eks asing kebanyakan di atas 100 Gross Tonase (GT), banyak juga yang 200 GT sampai 500 GT. Kalau dibayangkan sekali tangkap 100 ton sampai 200 ton, bertahun-tahun menangkap ikan di negeri kita tidak memberikan tangkapannya ke pada industri maupun masyarakat terus membawa langsung ke negeri mereka. Tidak bayar pajak, retiribusi juga, tidak datang juga ke pelabuhan," ujar Susi.

Susi menambahkan bahwa 718 kapal eks asing tersebut seolah-olah dimiliki atas nama Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, jumlah WNI yang terdata memiliki seluruh kapal eks asing tersebut hanya 20 orang dan ini dianggap tidak masuk akal sehingga KKP menindaklanjuti temuan tersebut.

"718 kapal eks asing dimiliki tidak lebih dari 20 orang saja. Itu pencurian ikan secara masal oleh korporasi-korporasi. Bukan industri, ikan mereka tidak pernah diolah dan dibekukan dan dijual di dalam negeri kita," tutur Susi.

Langkah yang dilakukan pemerintah, lanjut Susi, merupakan kebijakan yang cukup ramah kepada para pencuri ikan di laut Indonesia. Dengan membayar segala kewajibannya seperti pajak dan retribusi, ratusan kapal eks asing dapat kembali ke negaranya masing-masing.

"Membuat kebijakan nasional tidak semuanya kita sita atau tenggelamkan. Kita berikan kebijakan kebajikan negeri Indonesia dalam bentuk korporasi selama puluhan tahun ambil ikan di Indonesia dengan datang dan membayar kewajiban dengan segala kebijakannya berapa bayar silakan bayar," pungkas Susi.


Credit  detikfinance

RI Ingin Punya Zona 'Surga Pajak' Seperti Malaysia

 

 

Foto: Lamhot Aritonang

 

Jakarta -Bila RUU Tax Amnesty diketok DPR, pemerintah berencana membuat suatu wilayah khusus yang mengenakan pajak rendah atau bahkan pajak 0%. Konsep yang dikenal dengan istilah area tax haven atau surga pajak ini telah diterapkan oleh Singapura, Hong Kong, Cayman Island hingga Malaysia.

"Bentuknya kamu lihat pulau Labuan di Malaysia, semacam tax haven area," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro usai rapat kerja di Gedung Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/06/16).

Bambang mengatakan bahwa hal ini dilakukan guna menampung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor negara lain untuk menitipkan uangnya di Indonesia.

"Dia boleh punya bisnis di luar negeri tapi basednya jangan di luar negeri, kekhususannya untuk menampung perusahaan Indonesia yang punya bisnis di luar negeri," tambahnya.

Menurutnya, rencana ini sendiri masih dalam bayangan pemerintah, dan segera akan direncanakan setelah penerapan tax amnesty. Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah akan membentuk suatu unit khusus yang mengontrol wilayah yang akan dijadikan zona surga pajak.

"Iya taxnya yang lebih ringan. Targetnya secepatnya. Kami siapkan dulu, begitu tax amnesty jalan, kami siapkan. Begitu tax amnesty selesai berlaku, pengusaha itu tahu kalau dia ingin punya bisnis di luar negeri, dia bisa SPV (Special Purpose Vehicle) di dalam negeri. Nggak usah keluar," pungkasnya.



Credit  detikfinance

RI Punya Wilayah 'Surga Pajak' Seperti Malaysia, Menkeu: Sedang Kita Pikirkan

 

 Foto: Rengga Sancaya

 

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginginkan agar Indonesia memiliki wilayah surga pajak atau tax haven. Ini bertujuan untuk menarik Special Purpose Vehicle (SPV) untuk bermarkas di Indonesia.

Terutama bagi perusahaan Indonesia yang ingin berbisnis di luar negeri. Sehingga tidak perlu mencari wilayah seperti Caymand Island, Panama ataupun yang lainnya.

"Ini yang sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia. Kalau saya lihat tax amnesty dan tetap berbisnis di luar negeri ya nggak apa-apa. Tapi basisnya di Indonesia dong. Jangan basisnya di luar negeri," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Bambang menjelaskan, saat ini banyak perusahaan Indonesia yang memiliki bisnis di luar negeri, Seperti Amerika Serikat (AS), Asia dan Eropa. SPV dari perusahaan tersebut tercatat di beberapa wilayah surga pajak.

"Selama ini kalau dia berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven di luar," terangnya.

Bambang mencontohkan Pulau Labuan, Malaysia. Wilayah tersebut beroperasi layaknya tax haven, sehingga banyak perusahaan Malaysia yang mendirikan SPV di sana untuk berbisnis di luar negeri.

"Karena Labuan kan bagian dari Malaysia tetapi karena dia merupakan basis aktivitas di luar negeri maka perlakuan pajaknya beda, perlakuan pajaknya tidak sama dengan Malaysia," pungkasnya.

Credit  detikfinance